enviroscienteae vol. 13 no. 1, april 2017 model jaringan

EnviroScienteae Vol. 13 No. 1, April 2017Halaman 95-107

p-ISSN 1978-8096e-ISSN 2302-3708

95

MODEL JARINGAN UTILITAS TERPADU BAWAH TANAHDI KOTA BANJARBARU

An Integrating Model For Utility Of Underground Network In Banjarbaru

Ahmad Banin1), Mahmud2), Akhmad Rizali 3), Danang Biyatmoko4)

1) Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan2) Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

3) Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat4) Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Banjarbaru has prepared as the capital of South Kalimantan which has a barometer was grownas the center of government, economic, education and services, so it can be a magnet forpeople who wants to get their opportunity. This situation should become to increase facilitiesand infrastructure to support the activities and movements of populations. It can makegovernments gets many tasks. The research aims to know the effectiveness of existence andgive a solution or the alternative model to handle the utility of underground network inBanjarbaru, for the future from management and institution mainly. This problem isinteresting to study as material for making an integrating model for the utility of undergroundnetwork continuously. The experiment was conducted by using Qualitative methods. Datawas collected by direct observation, interview and questioner to strengthen the data. Then, thedata was analyzed by using SWOT analysis. The result showed that the utility of undergroundnetwork ( existing ) is perceived by society is not effective because it is usually digging holesin the same place for different installation. So, the management of handling in the utility ofunderground network should be performed or handle as integrating and professional, notdetrimental and stakeholders are leaded by the government in Banjarbaru. The result alsoprovides the solution or alternative model to gain all underground networks such as Telkom,PDAM, drainage, PLN, sanitation and gas. This model can applicate in Banjarbaru area,particularly for the government of South Kalimantan especially at offices because it wasdesigned with environmental sustainable management.

Keywords: models, utility network, integrating

PENDAHULUAN

Kota Banjarbaru telah dipersiapkansebagai Ibu Kota Provinsi KalimantanSelatan yang juga sebagai barometerKalimantan Selatan tumbuh sebagai pusatpemerintahan, perekonomian, pendidikandan sektor jasa, sehingga menjadi magnetbagi masyarakat untuk datang mengadunasib. Keadaan ini pasti akan terjadipeningkatan sarana dan prasarana untukmendukung kegiatan dan pergerakan

penduduknya. Hal ini akan menambahtugas Pemkot Banjarbaru semakin berat.

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui keefektifan kondisi eksistingdan memberikan suatu solusi/alternatifmodel yang tepat untuk penangananjaringan utilitas bawah tanah KotaBanjarbaru di masa mendatang ditinjau dariaspek kelembagaa dan manajemen.Permasalahan ini menarik untuk ditelitisebagai bahan untuk membuat modeljaringan utilitas terpadu yang berkelanjutan.

EnviroScienteae Vol. 13 No. 1, April 2017 : 95-107

96

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan denganmenggunakan metode kualitatif. Teknikpengumpulan data dilakukan denganpengamatan langsung, wawancaramendalam dan membagi kuesioner untukmemperkuat data. Data tersebut kemudiandianalisis dengan menggunakan analisisSWOT. Obyek studi yang dimaksud adalah,prasarana dan sarana jaringan utilitas bawahtanah di Kota Banjarbaru, yang masihditangani dengan cara-cara primitif, yakni“gali lobang tutup lobang dan gali lagibegitu seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program PenanamanJaringan Utilitas (Eksisting) Kelembagaan

Berdasarkan wawancara dengan parapimpinan instansi yang bertanggung jawabterhadap program penanaman jaringanutilitas di bawah tanah telah diidentifikasibeberapa masalah yang dianggap palingserius yang pernah dijumpai selama dilapangan yaitu sebagai berikut :1. Ditemukan adanya tumpang tindih antar

utilitas seperti: drainase, pipa PDAM,dan Kabel Telkom pada trasepemasangan utilitas yang ditanam,sehingga harus digeser atau direlokasiagar tidak terjadi tumpang tindihmengingat sempitnya trotoar/berm yangada atau dapat merubah spesifikasikedalaman atau merubah trase.

2. Masalah keamanan pada saatpemasangan jaringan pipa dan kabelyang rawan dengan pencurian ataupengrusakan.

3. Ijin Penggalian Jaringan Sistem (IPJS) dibawah tanah sudah didapat oleh instansiyang bersangkutan, namun kadang-kadang oleh pihak Dinas PekerjaanUmum (DPU) dilarang untuk memulaipekerjaan karena alasan Instansi yangbersangkutan harus terlebih dahulumelakukan sinkronisasi pekerjaandengan pekerjaan lainnya, misalnya

pekerjaan pembuatan Ducting Telkompengerjaannya sepanjang 50 meterdikerjakan dalam 1 (satu) minggu. Adabeberapa lokasi yang tidak diijinkanuntuk digali dengan alasan bahwa lokasitersebut masih dalam masapemeliharaan.

4. Pihak instansi terkait yang mempunyaitanggung jawab untuk penanamanjaringan tidak bersamaan pada saatpelaksanaan baik dengan intansi lainmaupun dengan Dinas PU KotaBanjarbaru, sehingga sering terjadipenggalian yang berulang kali.

5. Pada waktu penggalian sering terjadikerusakan pada jaringan eksisting.

6. Bahwa sampai saat ini instansipemerintah tidak punya peranmanajemen secara utuh, akibatnyainstansi pemerintah yang terkait denganpembangunan jaringan utilitas bawahtanah belum berfungsi secara optimal.

7. Ketidak lengkapan informasi darijaringan eksisting dan rencana programpenanaman jaringan utilitas menjadipermasalahan utama terutama dalamkoordinasi dan pengendalian dilapangan.

Berdasarkan wawancara denganorang dinas/instansi pemerintah danperusahaan terkait yang bertanggung jawabterhadap penanaman jaringan utilitas dibawah tanah dapat diidentifikasi beberapapermasalahan sebagai berikut : 1). BahwaPeraturan Pemerintah Kota Banjarbarumengenai penanaman jaringan di bawahtanah ini dianggap tidak memberatkan dantidak semua instansi melaksanakanperaturan tersebut menurut prosedur yangsudah ada. Didalam pelaksanaan dilapangan masih memerlukan PetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Perunjuk Teknis(Juknis); 2). Peraturan yang mengaturmengenai relokasi utilitas yang bertemudengan proyek Dinas Pekerjaan Umum(DPU) belum ada peraturannya misalnyatidak ada ketentuan mengenai ganti rugiatau kompensasi akibat adanya relokasitersebut.

Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah Di Kota Banjarbaru (Ahmad Banin, et al)

97

Manajemen

Untuk melakukan analisismanajemen, komponen yang ditelaahmeliputi: aspek prosedur pelaksanaanjaringan utilitas di bawah tanah, komponenbiaya yang diperlukan, persepsi masyarakatmelalui survei responden di KotaBanjarbaru, pelaksanaan penanamanjaringan utilitasnya sendiri, dan modeljaringan utilitas di bawah tanah di KotaBanjarbaru.1. Prosedur

Berdasarkan wawancara dengan instansiterkait, tahap-tahap yang perlu dilewatiuntuk melaksanakan penanaman jaringanutilitas sebagai berikut :a. Pengalaman penanaman jaringan

Kabel Telkom.- Survei lokasi, Perencanaan dan

pengurusan perijinan- Penggalian dan pemasangan rambu

pengaman- Penggelaran kabel dan

penyambungan kabel- Pengetesan sambungan kabel- Pengurugan galian dan perbaikan

bekas galianb. Pengalaman penanaman jaringan

PDAM Intan Banjar- Survei Lokasi, Perencanaan dan

pengurusan perijinan- Penggalian dan pemasangan rambu

pengaman- Penggelaran Pipa dan

penyambungan Pipa- Pengetesan sambungan Pipa- Pengurugan galian dan perbaikan

bekas galianProsedur yang harus dilewati olehmasing-masing instansi mempunyaikarakteristik yang berbeda-beda.Pengalaman ini menunjukkan bahwaprosedur pelaksanaan di lapangan tidakseragam baik ditinjau dari segi prosedurmemperoleh perijinan maupuntanggapan terhadap kecepatan tenagayang menanganinya. Sebab prosedurmerupakan tolok ukur kekompleksitasanbirokrasi yang harus dilalui maka akan

makin panjang waktu yang diperolehuntuk memperoleh perijinan.

2. BiayaBiaya yang diperlukan untuk pengurusanperijinan bervariasi dari satu instansi keinstansi lainnya. Ketidak seragamantentang biaya ini tergantung dari biayaparameter dan jenis kegiatannya.Kelemahan dari ketidak seragaman biayatersebut akan menyebabkan biaya tinggi(high cost) yang tidak dapat terkontrolkecuali untuk tarif resmi, sehingga dapatterjadi kebocoran penerimaan biayapengurusan perijinan. Hal ini disebabkankarena uang yang tidak resmi tidakmempunyai standard, sehinggadipandang perlu adanya standarisasibiaya berupa satuan harga (Unit Cost)dimasing-masing instansi terkait sesuaidengan pembidangannya sebagai dasarperhitungan biaya resmi. Kejelasan biayaresmi ini sangat penting untuk danaanggaran pembangunan KotaBanjarbaru.

3. PersepsiPersepsi responden terhadap kegiatangali lubang dan tutup lubang tentangperasaan "agak menggangu" menempatiangka prosentase yang cukup tinggi.Sedangkan perasaan sangatmengganggu, tidak mengganggu dantidak peduli prosentasenya rendah. Halini secara umum dapat disimpulkanbahwa penanaman jaringan utilitas dibawah tanah dirasakan agakmengganggu misalnya: debu, becek,mengganggu kelancaran jalannya lalulintas, pemandangan yang tidak sedapdipandang mata, dan mengurangikecepatan mobilitas berjalan kaki. Halini berarti intensitas galian dapatdiasumsikan bahwa kegiatan pemborongkemungkinan sengat lambat untukmenutup kembali lubang yang telahdigali atau kemungkinan pemborongtidak mengikuti pedoman yang telahdiberikan oleh Pemkot Banjarbaru.

4. Pelaksanaan PenanamanPelaksanaan penanaman jaringan utilitasyang dilakukan oleh instansi yang


98

melakukan penanaman jaringan utilitasternyata menimbulkan dampak negatifkepada masyarakat berupa kerugian baikmaterial maupun imaterial. Pandanganresponden yang menyatakan bahwapenggalian merusak jalan adalah dapatdimengerti dan kondisi ini memangkondisi normal yang tidak dapatdihindari. Namun demikian bukanberarti tidak ada alternatif lain untukmencegah terjadinya perusakan jalan.Daerah manfaat jalan sebagai tempatpenanaman jaringan utilitas perludipikirkan mengenai tempat peletakanjaringan utilitas agar setiap penggaliantidak perlu merusak jalan.

5. Saran Pencegahan Dampak NegatifDisamping memberikan pandanganmengenai berbagai dampak negatifakibat penggalian dan penanamanjaringan utilitas, responden jugamenyarankan untuk melakukanpencegahan dampak negatif akibatgalian didalam Kota Banjarbaru, sebagaiberikut :a. Masyarakat mengusulkan pada saat

penggalian sampai prosespenimbunan diberi tanda-tanda

peringatan untuk menghindariterjadinya kecelakaan.

b. Usul berikutnya adalah tidak seringdigali, kalaupun dilakukan penggalianharus segera ditimbun dan yangterakhir adalah penggalian dilakukanhanya pada malam hari, sehinggatidak mengganggu, kelancaran lalulintas.

6. Model Jaringan UtilitasPandangan responden mengenai modeljaringan utilitas yang ada sekarang ini(Existing) tidaklah efektif, respondenkurang setuju dengan keadaan jaringanutilitas yang ada saat ini, karena seringterjadi gali lubang tutup lubang,sehingga perlu adanya alternatif lainyang dapat memberikan solusi darimasalah ini (gali lubang tutup lubang).

7. Jaringan Utilitas eksisting di BanjarbaruPrasarana jaringan utilitas bawah tanahyang ada di kota Banjarbaru sekarangseperti jaringan kabel Telkom, jaringanpipa PDAM, dan jaringan drainase,masih saling tumpang tindih sehingaterjadi gali lobang tutup lobang dalampembangunan maupun pemeliharaannya.

Gambar 1. Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (KLHS, 2014)


99

Gambar 2. Peta Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum (PDAM) di Kota Banjarbaru(KLHS, 2014)

Gambar 3. Peta Sistem Jaringan Drainase di Kota Banjarbaru (KLHS, 2014)


100

Gambar 4. Gabungan ke 3 Peta Telkom, PDAM dan Drainase di Kota Banjarbaru (olah DataPribadi)

Kondisi Pemerintah Kota Banjarbaru

Tabel 1. Tanggapan Informan MengenaiTugas dan Fungsi PemerintahKota (Pemkot) Banjarbaru

No. Tanggapan Informan MengenaiTugas dan Fungsi

1. a. Sampai saat ini Pemerintah KotaBanjarbaru dianggap tugas danfungsinya kurang memadai dandianggap kurang berperan sesuaidengan aturannya.

b. Diusulkan untuk pengurusan ijinhanya cukup 1 (satu) pintu saja

2. a. Peran dan fungsi Pemerintah KotaBanjarbaru selaku koordinator belumberjalan seluruhnya.

b. Diusulkan akan lebih baik bila DinasTata Kota dan Dinas PekerjaanUmum di gabung (satu manajemen)

3. a. Disarankan bahwa Dinas Tata Kotadan Dinas Pekerjaan Umum satukomando.

b. Diusulkan pengurusan perijinandibentuk khusus satu badan.

4. a. Fungsi Pemerintah Kota Banjarbaruhanya menampung keluhan, dankurang bisa untuk mengatasinya.

b. Tugas Pemerintah Kota Banjarbarujadi kurang memadai.

5. Adanya tindakan yang saling tumpangtindih karena instansi teknismelaksanakan kegiatan mengacu kepada

No. Tanggapan Informan MengenaiTugas dan Fungsi

aturan instansinya sendiri-sendiri.6. Peran Pemkot Banjarbaru dianggap

belum sesuai dengan tugas danfungsinya, karena ijin pemanfaatanjaringan sistem yang sudah diterbitkanoleh Institusi yang berwenang belumdapat langsung dipergunakan olehinstitusi pelaksana utilitas di bawahtanah, tetapi harus melapor lagi ke DinasPU atau Dinas Tata Kota, padahal padasaat survei trase dilakukan Pihak DinasPU atau Dinas Tata Kota sudahdiikutsertakan.

Dari tabel tersebut diatas, terlihatbahwa tugas dan fungsi Pemerintah KotaBanjarbaru masih belum optimal, terutamadari segi "pengurusan perijinan" yangbersifat masih belum final dan dari segi"peraturan pelaksanaan" yang belum dapatdipakai sebagai acuan. Dalam kaitantersebut, maka perlu dilakukan analisisSWOT.

Dari analisis dapat dirumuskananalisis SWOT-nya ke dalam tabel 2sebagai berikut :


101

Tabel 2. Hasil analisis SWOT (Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, danAncaman)

Strenght (Kekuatan) Kewenangan Pemerintah Kota

Banjarbaru untuk melakukankoordinasi antar instansi dankewenangannya sebagai koordinator

Pengatur kebijakan Satu kali Pengerjaannya/pembuatannya

(tidak gali lubang tutup lubang)

Weakness (Kelemahan) SDM yang masih kurang profesional. Peralatan yang belum memadai Awal pembuatan memakan biaya yang

cukup Tinggi Kesulitan dalam koordinasi pada saat

awal pembuatan Belum adanya peraturan dan Standar

Operasional Prosedur (SOP)Oppurtunities (Peluang) Sebagai sumber pendapatan

Daerah/Pemkot Banjarbaru Terjalinnya koordinasi Instansi pemilik

jaringan bawah tanah. Dapat saling memberi informasi, bila

terlihat kerusakan pada masing-masingjaringan.

Pemeliharaan lebih mudah Kota menjadi Rapi, tertib dan bersih Ramah Lingkungan

Threats (Ancaman) Penyalahgunaan wewenang

(Penyeleyengan Dana) Dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab misalnya:markas penjahat, teroris dan yanglainnya.

Tabel 3. Model Strategi Pengelolaan Jaringan Utilitas Bawah TanahStrengths (S) Weaknesses (W)

Opportunities (O)

Strategi S - O Strategi W - OPemanfaatan Kewenangankebijakan Pemkot Banjarbaru

Perbaikan setting jaringan utilitasbawah tanahPeningkatan pemahaman tentangperaturan perundangan dankebijakanPenyelesaian masalah tumpangtindihnya jaringan utilitas bawahtanah

Pengelolaan terpadu danterkoordinirPenguatan persepsi dan apresiasimasyarakatPenataan kawasan Perkotaan yangberwawasan lingkungan

Threats (T)

Strategi S - T Strategi W - TPeningkatan pendapatan,keamanan, kenyamanan kawasanperkotaanPengaturan dan pengawasanjaringan utilitas bawah tanahPeran aktif koodinator (Pemkot)dalam manajemen konflik

Minimalisasi dampak negatif

Pendekatan kualitatif denganmenggunakan matriks SWOTmendasarkan pada isu-isu strategis yang

timbul sebagai hasil titik pertemuan antarafaktor-faktor internal dan eksternal dalampengelolaan jaringan utilitas bawah tanah.


102

Sebagai jaringan utilitas bawah tanahmempunyai kekuatan atau kelebihan yangharus dimanfaatkan untuk mengatasikelemahan dan ancaman. Berbagai hal yangmempengaruhi keempat faktor dandianalisis, kemudian diterapkan dalamgambar matriks SWOT. Melalui matriksSWOT akan diperoleh skenariomeningkatkan potensi untuk meraihpeluang, serta mengurangi kelemahan danancaman. Berdasarkan skenario yangdihasilkan kemudian direncanakanprogram-program yang di harapanstakeholder.

Model Jaringan Utilitas Terpadu BawahTanah

Pemikiran Mengenai Model JaringanUtilitas Terpadu di Bawah Tanah

Jaringan Utilitas Terpadu adalahmerupakan penanaman jaringan utilitasbersama (terpadu) di bawah tanah denganmempergunakan daerah manfaat jalansebagai tempat penanaman denganmengikut sertakan swasta dalampenanganannya. Disamping itu gagasan initimbul mengingat adanya hal-hal sebagaiberikut:1. PT. TELKOM, PT. PLN, PDAM, dan

gas harus menggali tanah di pinggir jalanuntuk menanam kabel/membangunsystem duct dan pipa bagi distribusikepada para langganan;

2. Belum adanya koordinasi terpadudiantara instansi pemilik jaringan bawahtanah dalam hal, waktu pelaksanaan dandropping anggaran.

Akibat hal tersebut di atas, penggaliantanah sepanjang jalan akan terus-menerusdilakukan, sehingga mengurangi keindahankota dan kelancaran lalu lintas.

Dengan dibuatnya model jaringanutilitas terpadu di bawah tanah setidaknyamemberikan solusi/alternatif terhadappemerintah untuk menyelesaikan problemmengenai kegiatan penanaman jaringanutilitas yang selama ini meresahkanmasyarakat (gali lubang tutup lubang).

Sebab dengan dibangunnya jaringanjaringan utilitas terpadu di bawah tanahakan membawa keuntungan bagipemerintah maupun masyarakat di wilayahtersebut.

Keuntungan jaringan utilitas terpaduini adalah sebagai berikut : 1). terjalinnyakoordinasi Instansi pemilik jaringan bawahtanah; 2). disepanjang jalan menjadi Rapi,tertib dan bersih; 3). Pemeliharaan lebihmudah; 4). Kerusakan/gangguan akibatpekerjaan pihak ke-tiga dapat dihindarkan;5). Dapat saling memberi informasi, bilaterlihat kerusakan pada masing-masingjaringan; 6). Ramah terhadap Lingkungan;7). Sistem jaringan utilitas terpadu di bawahtanah ini baik dilaksanakan untuk kota-kotayang baru berkembang seperti KotaBanjarbaru terutama untuk wilayahgubernuran.

Rancangan Jaringan Utilitas TerpaduBawah Tanah

Rancangan model jaringan utilitasterpadu bawah tanah ini memperhatikanprogram pemerintah yaitu pembangunanyang berkelanjutan, dimana pembangunantersebut harus berwawasan lingkungan(ramah lingkungan) dan terintegrasi denganberbagai pihak, baik pemerintah, swastamaupun masyarakat. Sehingga hasilrancangan jaringan utilitas terpadu bawahtanah adalah sebagai berikut :


103

Tampak Depan Tampak SampingKeterangan gambar :1. Jalur Pipa PDAM (1)2. Jalur Kabel PLN (2)3. Jalur Pipa Gas (3a, 3b)4. Jalur Kabel Telkom (4)

5. Jalur Pipa Sanitasi (5)6. Jalur Drainase (6)7. Resapan (7)8. Lubang limpasan air hujan (8a, 8b)

Gambar 5. Rancangan Detail Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah yang diusulkanuntuk diterapkan di Kota Banjarbaru


104

Asesoris 1 Asesoris 2 Asesoris 2

Tampak depan Tampak samping Tampak atas

Asesoris 1

Keterangan gambar Asesoris 1 danAsesoris 2:1. Pembatas trotoar (1)2. Penampung limpasan air hujan ke 1

(2)3. Penampung limpasan air hujan &

resapan ke 2 (3a, 3b)4. Penampung limpasan air hujan &

resapan ke 3 (4a, 4b)5. Penutup & penyaring air limpasan (5)6. Penampung limpasan air hujan &

resapan ke 1 (6a)7. Drainase (7)8. Tutup drainase (8)9. Resapan (9a)10. Resapan dan Penyaring air limpasan

(10a)

Gambar 6. Rancangan Detail Asesoris Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah yangdiusulkan untuk diterapkan di Kota Banjarbaru

Tampak Tampak TampakSamping depan atas

9a

7 7

8

8

89a

10

10a

4a

4b

1

2

3

4

1 15 5

2

2

6

6a3 3a

44a

4b

3b

1a


105

KESIMPULAN

Hasil penelitian tersebutmenunjukkan bahwa jaringan utilitas bawahtanah yang ada sekarang (eksisting) inidirasakan oleh masyarakat belum efektifkarena masih sering gali lubang tutuplubang di tempat yang sama untuk instalasiyang berbeda. Untuk itu pengelolaanmanajemen penanganan jaringan utilitasbawah tanah harus dilakukan atau dikelolasecara terpadu dan profesional, tidakmerugikan masyarakat dan pihak-pihakterkait yang dimotori oleh PemkotBanjarbaru.

Hasil penelitian ini juga memberikansuatu solusi/alternatif model untukmenggabungkan semua jaringan bawahtanah yang ada, yaitu Telkom, PDAM,drainase, PLN, sanitasi, dan gas. Model inidapat diaplikasikan pada wilayah KotaBanjarbaru, khususnya di wilayahperkantoran Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan sebab model inidirancang dengan memperhatikanmanajemen ramah lingkungan yangberkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian.Suatu Pendekatan Praktik. EdisiRevisi VI, Jakarta: Rineka Cipta.

BPS Kota Banjarbaru, Aplikasi SIAKDisdukcapil/Data PerkembanganPenduduk Kota Banjarbaru Tahun2011 dan Hasil Analisis

Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru,Tahun 2012. Pemerintah KotaBanjarbaru

Budihardjo, E. 2009. Penataan Ruang danPembangunan Perkotaan. Bandung:Alumni.

Budihardjo, E. 1997. Lingkungan Binaandan Tata Ruang Kota. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Bungin, B. Ed. 2003. Menyusun RancanganPenelitian Kualitatif. dalam Analisis

Data Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, B. Ed. 2007. Teorisasi dalamPenelitian Kualitatif, dalam MetodePenelitian Kualitatif. Surabaya:Rajawali Press.

Denzin, NK. 1978. The Research Act : ATheoretical Introduction inSociological Methods. McGraw-Hills.New York.

Enri, D. 1989. Pendekatan Sistem dalamPengendalian dan PengoprasianSistem Jaringan Distribusi AirMinum. Jurusan Teknik LingkunganInstitut Teknologi Bandung.

Guba, Egon. G & Y. S. Lincoln. 1981.Effective Evaluation. San Fransisco.Jossey-Bass Publisher.

Halim, D. K. 2008. Psikologi LingkunganPerkotaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryono, S. (1999). Drainase Perkotaan.Penerbit PT. Mediatama Saptakarya,Jakarta.

Herlianto, M. 1997. Urbanisasi,Pembangunan dan Kerusuhan Kota.Bandung: Penerbit Alumni.

Hermandinata. 2009. Simulasi Proses untukPipa Jaringan Distribusi Gas Bumi,Skripsi, Program Sarjana FakultasTeknik UI, Depok

Hunt, D.V.L, D. Nash, dan C.D.F. Rogers,2012. Trenchless TechnologyResearch Sustainable utilityplacement via Multi-Utility Tunnels.Elsevier, journal homepage:www.elsevier.com/ locate/tust/. 20April 2015.

Ismiyati, MS. 2003, Statistika danAplikasinya, Universitas Diponegoro,Semarang.

Khairuddin, 1992. PembangunanMasyarakat. Tijauan Aspek;Sosiologi, Ekonomi, danPerencanaan, Liberty. Yogyakarta.

Kodoatie dan Sugiyanto, 2001. Banjir:Beberapa Penyebab danMetodePengendaliannya DalamPerspektif Lingkungan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.


106

KLHS-RTRW Kota Banjarbaru, 2014.Deskripsi Daerah Perencanaan danPenyusunan Master Plan, PemerintahKota Banjarbaru.

Laistner, A. dan L. Hermann, 2012 UtilityTunnels Proven Sustainability Aboveand Below Ground. ProceedingsREAL CORP 2012, Tagungsband,14-16 May 2012, Schwechat. diunduhdari http://www.corp.at. 20 April2015

Law and Kelton, 1991. SimulationModeling and Analysis, TheMcGraw-Hill Companies

Markus, Z. 1999. Perancangan KotaSecara Terpadu. Penerbit Kanisius,cetakan ke I.

Miles, B. M. & H. A. Michael. 1992.Qualitative Data Analysis: ASourchebook of New Method. BeverlyHills: Sage Publication

Moleong, L.J. 1989. Metodologi PenelitianKualitatif. Bandung: Remadja Karya.

Mosher, A.T. 1966. Menggerakkan danMembangun Pertanian. Syarat-syaratMutlak Pembangunan danModernisasi. Disadur oleh Ir. S.Krisnandhi dan Bahrim Samad. CV.Yasaguna. Jakarta.

Notoatmodjo, S. 2003. Ilmu KesehatanLingkungan. Rineka Cipta. Jakarta.

Pariata, W. 1980. Aneka Sari IlmuAdministrasi. Yogyakarta : BalaiPembina Administrasi AkademiAdministrasi.

PT Telkom. 2000. Pedoman PemasanganJaringan Telekomunikasi.

PT PLN. 1995. Pedoman Operasi danPemeliharaan Jaringan Distribusi.

Permen PU. 2014. tentangPenyelenggaraan sistem drainasePerkotaan

Peraturan daerah kota banjarbaru nomor 14tahun 2011 tentang rencanapembangunan jangka menengah(rpjm) daerah kota banjarbaru tahun2011–2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26Tahun 2008, Kawasan strategiskabupaten/kota adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskankarena mempunyai pengaruh sangatpenting dalam lingkupkabupaten/kota terhadap ekonomi,sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT. Edisirevisi. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.

Raswari. 1987. Perencanaan danPenggambaran sistem Perpipaan, UI-Press; Jakarta.

Rosul, M. 1999. Perencanaan Permukimandi Wilayah Perkotaan: Pertimbangandan Proses. Jurnal PONDASI, Vol. 5,No. 2, September 1999.

Rustam, H. 1993. Unsur PerancanganDalam Arsitetur Lansekap. Jakarta:Bumi Aksara.

Sa'id, G. dan A.H. Intan. 2001. ManagemenAgribisnis. Ghalia Indonesia

Salim, A. 2001. Teori dan ParadigmaPenelitian Sosial. Yogya: TiaraWacana.

Singarimbun, M. dan E. Sofyan. 1982.Metode Penelitian Survai, LP3ES,Jakarta

Suprayogo, I. & Tobroni. 2003. MetodologiPenelitian Sosial-Agama. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Supriharyono. 2002, Intisari Materi KuliahMetodologi Penelitian, ProgramPasca Sarjana UniversitasDiponegoro Magister Teknik Sipil.

Suswanto, D. 2009. "Diklat Kuliah: SistemDistribusi Tenaga Listrik", TeknikElektro Universitas Negeri Padang,Padang.

Yanwarizal. 2007. Perancangan SistemPerpipaan Distribusi Gas Kota diPerumahan dengan Studi Kasus diPesona Kayangan Estat Depok,Skripsi, Program Sarjana FakultasTeknik UI, Depok.

Yudhiantari. 2002, Ekowisata SebagaiAlternatif Dalam PengembanaganWisata yang Berkelanjutan. TesisMagister Ilmu Lingkungan ProgramPasca Sarjana UniversitasDiponegoro Semarang.


107

UU RI, No. 4 Tahun 1992. Tentang,Perumahan dan Permukiman.

UU RI, No. 26 Tahun 2007. TentangPenataan Ruang.

UU No. 9 Tahun 1999. tentangPembentukan Kotamadya DaerahTingkat II Banjarbaru (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3822)

UU No. 17 Tahun 2007. tentang RencanaPembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4700)

enviroscienteae vol. 13 no. 1, april 2017 model jaringan

Documents