epaper tribun kompas

Busway Ditambah, Pemakai Angkutan Malah Turun

Situasi ini tentunya membuat kemacetan di Jakarta masih saja terjadi. Bahkan, kemacetan bisa terjadi hingga belasan kilometer. Tak hayal pengendara pun hanya bisa melajukan kendaraan dengan kecepatan maksimal 20 kilometer per jam, terutama saat jam-jam sibuk.

Kemacetan tidak terlepas dari terus meningkatkannya volume kendaraan pribadi, dan tidak diimbanginya dengan penambahan luas jalan. Ditambah lagi, masih langkanya angkutan umum yang layak, nyaman, aman, dan 'manusiawi' di Jakarta. Alhasil masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi

ketimbang menggunakan angkutan umum.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa menutur-kan selama lima tahun terakhir, atau sekitar periode 2002 sampai 2010, penggunaan angkutan umum di Jakarta menurun hingga 70 persen. "Hingga 2010, pengguna kendaraan umum hanya 12,9 persen dari sebelumnya 38,3 persen. Penurunan ini jelas sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Sementara itu, untuk pengguna sepeda motor selama lima tahun terakhir juga terus meningkat dari 21,2 persen menjadi 48,7 persen. Untuk mobil pribadi

Keberadaan moda transportasi massal seperti bus Transjakarta belum juga memberikan dampak pengurangan penggunaan kend-araan pribadi di Jakarta. Padahal, dua koridor baru busway sudah ditambahkan, yakni koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan koridor X

(Cililitan-Tanjung Priok).

Mantan Sekjen Deplu Hanya Divonis 20 Bulan

Mantan Sekjen Deplu (kini Kemenlu) Sudjadnan Parnoha-diningrat rupanya bisa bernapas lega. Sebab, dia tidak perlu lama mendekam di penjara. Terdakwa kasus korupsi dana perbaikan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura itu hanya divonis satu tahun delapan bulan atau 20 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor kemarin (18/1). Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang dia-jukan jaksa penuntut umum (JPU),

Aburizal: Laporan Satgas Harusnya ke Presiden

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akhirnya angkat bicara tentang kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Poli-tisi yang akrab disapa Ical sedikit mengkritik petunjuk kerja Satgas.

"Satgas mafia harusnya melakukan pelaporan kepada Presi-den sesuai dengan juknis (petunjuk teknis)," kata Aburizal Bakrie usai pembukaan acara Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) Partai Golkar di Denpasar, Bali, Minggu 23 Januari 2011.

Ical menekankan bahwa Sat-gas semestinya melaporkan segala

DPRD Bogor: Sentul Lebih Layak Jadi Ibukota

Wakil Bupati Bogor, Kary-awan Faturachman, lebih memilih pemindahan Ibukota Indonesia ke wilayah Kecamatan Jonggol dari-pada Sentul. Namun, Ketua Komi-si A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bo-gor, Jawa Barat, Ade Munawaroh, menilai Sentul lebih baik.

Menurut Ade Munawaroh, akses menuju istana di Jakarta dan daerah DKI Jakarta jauh lebih

efektif melalui Sentul dibanding-kan dari Kecamatan Jonggol.

“Jadi, kami menawarkan Sentul menjadi Ibukota daripada Jonggol,” kata Ade. “Karena, kami mempertim-bangkan waktu lebih dekat menuju DKI Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kecama-tan Jonggol merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang diperuntukkan untuk lahan per-tanian. “Kalau Jonggol dibangun gedung-gedung atau pembangu-nan instansi, lahan pertanian di Bogor akan hilang,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor lebih mendukung Jong-gol karena tersedia banyak lahan untuk pengembangan Ibukota. Lahan di Sentul, katanya, sudah banyak digunakan untuk pem-bangunan.

By: HeriyansahJakarta-TRIKOM

By: Anto HBogor-TRIKOM

yakni hukuman tiga tahun penjara."Menyatakan terdakwa Sudjad-

nan ter-bukti secara sah dan meya-kinkan telah melakukan tindak pidana

korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Jupriadi saat membacakan amar pu-tusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Majelis hakim menyatakan bah-wa Sudjadnan telah terbukti meny-alahgunakan kewenangannya seperti diatur dalam pasal 3 UU Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman kurungan, terdakwa diwa-jibkan untuk Membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.

"Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan primer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Koru-psi," kata hakim anggota Anwar.

Dalam amar putusannya, majelis

mengungkapkan pertimbangan memberatkan. Perbuatan terdakwa yang menyetujui anggaran perbai-kan gedung sebelum pengesahan anggaran belanja tambahan (ABT) bukankindakan proporsional.

Lalu, pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa men-gakui dan menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa mengemba-likan uang ke KPK dan berlaku sopan selama persidangan. Hal yang meringankan lainnya adalah Sudjadnan sakit dan dinilai berjasa kepada negara. "Terdakwa men-

Baca hal 8

By: HendriyansahJakarta-TRIKOM

Baca hal 9

By: HendriyansahJakarta-TRIKOM

Disiapkan Rp15 M Bebaskan Lahan Jalan

Layang

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana Rp15 miliar untuk pembebasan lahan seluas 2.000 meter persegi guna menunjang dua proyek pembangunan jalan layang non tol Blok M-Cipete dan Tanah Abang-Kampung Melayu.

Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Novizal, menjelaskan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membebas-

By: AntoJakarta-TRIKOM

Baca hal 8

Senin, 24 Januari 2011 www.tribunekompas.co.cc

dari 11,6 persen menjadi 13,5 persen.Kondisi itu memicu angka pertum-

buhan kendaraan bermotor hingga Januari 2011 terus meningkat di Jabodetabek. Hingga saat ini, tercatat 12 juta unit, den-gan rincian delapan juta roda kendaraan roda dua dan empat juta roda empat.

Selain berdampak kemacetan akibat ledakan kendaraan pribadi, per-

masalahan lain yang tak kalah penting yakni meningkatknya angka kecela-kaan lalulintas di jalan raya. "Otomatis karena orang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, tentunya angka ke-celakaan bakal meningkat. Pada 2009 terdapat 7.329 kasus kecelakaan dan mengalami peningkatan menjadi 7.487 kasus pada 2010," tutur dia. n

Pemerintah pusat sendiri masih meneliti soal usul pemin-dahan ibukota ini melalui tim kecil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri membayang-kan Ibukota lebih condong ke konsep Greater Jakarta. n

2

Beberapa kali saya perhati-kan di Studio 21 maupun

XXI banyak sekali anak seko-lah menonton bioskop pada jam-jam sekolah. Saya seba-gai orang tua merasa prihatin melihat bebasnya anak-anak sekolah keluar masuk bioskop. Setahu saya, dulu pada 90-an, ada larangan anak yang menggunakan seragam seko-lah masuk ke tempat-tempat hiburan, termasuk bioskop, baik pada jam sekolah mau-pun di luar jam sekolah. Tapi anehnya, aturan ini sekarang

Resolusi Pengentasan Kemiskinan di Tahun BaruSetiap merayakan Tahun

Baru, masih banyak warga masyarakat yang memborong sejumlah kebutuhan konsumtif. Seperti pakaian baru, sepatu baru, makanan-minuman yang enak-enak, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang yang berpesta pora, pelesiran dan berhura-hura dengan melakukan pemborosan.

Sebagian menganggap seba-gai rasa syukur. Ternyata banyak warga yang keliru dalam mengim-plementasikan ajaran agamanya, lebih-lebih ketika bercampur dengan budaya lokal. Kemudian mereka terkondisi untuk hanyut dalam kecenderungan globalisasi yang tidak menentu arahnya. Aki-batnya arus kuat budaya konsum-tif masyarakat untuk menyambut Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru, tidak dapat dibendung.

Pengaruh psikososial dan kondisi ekonomi masyarakat memang kuat. Sehingga, demi kenikmatan lahiriah itu, berlomba-lombalah warga masyarakat untuk segera mereguk-nya dengan segala daya dan upaya, meskipun dengan mengorbankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu, setiap agama menyuruh umatnya agar peduli terhadap kaum miskin yang sedang bergelut dalam kesu-litan dan kesusahan.

Jika praktik gaya hidup sekuler itu sampai lepas kendali, mereka akan terjebak gaya hidup hedonis yang gemar pesta mewah, pelesiran, dan menjurus pada seks bebas serta narkoba.

Menurut sosiolog Selo Sumardjan (alm), gaya hidup he-donis lekat dengan kese-rakahan yang mudah menjerumuskan para pejabat pada tindak pidana korupsi. Sebab itu gaya hidup mewah bagi para pejabat dilarang oleh negara.

Sebaliknya, pola hidup sederhana untuk setiap aparatur negara telah dirumuskan pe-merintah cq Men-PAN No.357/ M.PAN/13/2001. Di situ disebut-kan, pola hidup seder-hana meru-pakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan aparatur negara, baik dalam kedi-nasan maupun per-gaulan hidup masyarakat, wajar, tidak mewah, dan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Jika abdi negara melak-sanakan peraturan pemerintah tersebut, sangat berdampak positif

bagi upaya-upaya untuk menghin-dari budaya konsumtif maupun mencegah tindak pidana korupsi.

Dengan semakin pesatnya jumlah pusat perbelanjaan yang tak jauh dari permukiman pen-duduk berpotensi besar untuk memancing datangnya para kon-sumen, khususnya bagi mereka yang terjebak budaya konsumtif. Terutama ketika Hari Raya Kea-gamaan maupun Tahun Baru. Ge-jala maraknya dunia pasar eceran (retail), mulai dari busana sampai yang bersifat komplementer telah membentuk gaya hidup kon-sumtif masyarakat modern, dari masyarakat ekonomi kelas bawah sampai kalangan elite.

Iklan yang agitatif dan berte-baran di media sangat berpen-garuh dalam membentuk sikap konsumerisme warga masyarakat.

Anak Sekolah Nonton Bioskop

Annisa Andriani SoetopoJl Alam Segar, Pondok IndahJakarta Selatan

Di saat tim nasional sedang berjuang untuk

bisa lolos ke final Piala AFF, terbetik kabar adanya guga-tan terhadap lambang negara yang gambarnya ditempel di seragam tim nasional. Terasa lucu dan menggelikan, bukannya mendukung malah menggugat. Saya sebenarnya tak mempedulikan soal sub-stansi gugatan tersebut. Yang saya persoalkan, mengapa bangsa kita ini selalu mera-maikan persoalan-persoalan kecil? Mengapa bukan men-

Lambang Garuda Digugat

Heri Nurdin AbdullahJl Raya CondetJakarta Timur

Senin, 24 Januari 2011

K O N T A K P E M B A C A

TRIBUNE REDAKSI

sepertinya tidak berlaku lagi sehingga di sejumlah mal, baik bioskop maupun tempat per-mainan, selalu dipenuhi oleh anak-anak berseragam sekolah. Saya mengimbau apakah tidak sebaiknya pemerintah daerah kembali mengeluarkan laran-gan tersebut?

dukung dan memberikan se-mangat supaya tim nasional kita lebih berprestasi?

Presiden SBY Saja Mengeluh soal Gaji

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja mengeluhkan gajinya yang tidak naik sekitar 6 hingga 7 tahun terakhir. Bagaimana dengan pegawai atau karyawan, bahkan para buruh yang gaji mereka jauh dari cukup? Karena itu, wajar apabila banyak yang tak habis pikir dengan ucapan yang disam-paikan SBY, Jumat (21/1) lalu, saat memberikan pidato pem-bekalan kepada peserta rapat pimpinan TNI/Polri di Jakarta.

Wajar bila banyak yang bertanya-tanya tentang ucapan SBY itu. Jika ada yang berpendapat ucapan SBY itu hanya humor, dan menilai pihak yang mengomentarinya adalah orang sakit, sepertinya penilaian tersebut terlalu naif dan hanya datang dari orang bodoh atau para pencari muka. Bayangkan, di tengah banyak "orang gajian" yang hidup kembang kempis, SBY yang menerima gaji Rp 63,4 juta plus dana taktis Presiden Rp 2 miliar per bulan masih mengeluh. Apa itu wajar?

Tidak berlebihan apabila Forum Indonesia untuk Transpar-ansi Anggaran (FITRA) menilai keluhan SBY itu adalah suatu yang sangat memalukan. Apa yang disampaikan SBY tidak pada tempatnya sebab SBY bukan hanya presiden bagi anggota TNI dan Polri yang mulai Januari 2011 ini berhak menerima remunerasi (tunjangan prestasi), tetapi juga presiden bagi banyak rakyat yang hidup tidak saja pas-pasan, tetapi miskin.

Keluhan SBY bisa jadi akan membuat luka hati jutaan pekerja yang diikat dengan sistem kontrak atau outsourcing makin dalam. Betapa banyak buruh kini yang hidup tanpa kepastian karena tidak memiliki jaminan kesejahteraan. Masa depan mereka beserta keluarga suram karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan dari pekerjaan. Saat janji-janji pemerintah terhadap jaminan kesejahteraan dan masa depan mereka tak kunjung jadi kenyataan, Presiden justru mengeluhkan gajinya.

Tidak pada tempatnya Presiden mengeluhkannya, apalagi dijadikan sebagai bahan guyonan, sebab sebagian besar rakyat Indonesia masih diselimuti kesulitan. Banyak buruh, karyawan, bahkan pegawai negeri sipil (PNS) yang tak bisa hidup hanya dengan gaji. Tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan masih dominan. Jadi tak pantas jika SBY meminta naik gaji. Apalagi setiap bulannya selain didukung dana taktis Rp 2 miliar, juga mendapat uang saku setiap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Anggapan bahwa ucapan SBY merupakan bentuk simpati terhadap nasib anggota TNI dan Polri yang masih belum se-jahtera tidak tepat. Sebab, bukan hanya TNI atau Polri saja yang belum mampu hidup dengan besaran gaji yang mereka terima. Lagi pula, soal besaran gaji yang diterima Presiden sangat tidak pas dijadikan perbandingkan dengan gaji PNS dan swasta, terlebih buruh, karena Presiden juga memiliki dana taktis yang besarnya luar biasa.

Dibanding presiden berbagai negara lain pun, soal gaji yang tak naik dalam 6-7 tahun bukan hal aneh. Di Amerika Serikat saja, sejak tahun 2001 (10 tahun) dari era Bill Clinton hingga Barack Obama tidak terjadi kenaikan gaji. Bahkan berdasarkan pendapatan per kapita rakyat masing-masing negara, gaji SBY jauh lebih tinggi. Gaji Presiden Indonesia yang mencapai 124.171 dolar per tahun 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia, atau lebih tinggi dibanding Perdana Menteri China dan Perdana Menteri India yang ekonominya jauh lebih maju. Jadi SBY tidak pada tempatnya mengeluhkan gajinya, apa pun alasannya. n

Harus diakui, informasi atau iklan tentang pusat-pusat per-belanjaan pun kini sangat kuat menyedot konsumen dalam jumlah besar.

Di satu pihak, sindrom Tahun Baru merupakan keinginan kuat untuk meraya-kannya dengan penghamburan uang, sekaligus menyalurkan sifat hedonisnya. Hal ini juga merupakan ajang dan momen unjuk kemampuan dan keka-yaan mereka. Di lain pihak, ada sesuatu yang melekat pada akar pasar dunia kapitalis yang merupakan kekeliruan teologis, bahwa pasar sedang mencip-takan “pendewaan” terhadap kebendaan, yaitu suatu pemu-jaan “berhala baru” terhadap komoditas.

n dinda lina

3Staf Presiden Jelaskan Konsep

Greater JakartaPemerintah semakin

mengerucutkan pembahasan pemindahan Ibukota Negara pada opsi kedua yakni Ibu-kota tetap berada di Jakarta, namun pusat pemerintahan bergeser ke kawasan baru di dekat Jakarta. Opsi ini, menurut Staf Khusus Presi-den Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah Velix Wanggai adalah opsi paling realistis.

Selain opsi yang disebut kedua itu, ada opsi pertama dan ketiga. Opsi pertama, Ibukota dan pusat pemerin-tahan tetap berada di Jakarta. Opsi ketiga, Ibukota dan pusat pemerintahan dipindah-kan dari Jakarta.

“Konsep Greater Jakarta paralel dengan opsi kedua,” kata, di Jakarta, Minggu 23 Januari 2011. “Yakni konsep pembenahan fungsi dan tata ruang Jakarta dan daerah-daer-ah sekitarnya.”

Greater Jakarta ini, menu-rut Velix, merujuk pada pen-galaman Greater London dan

Greater Kuala Lumpur. Namun, sementara ini, tim yang meng-kaji lebih condong ke model Greater Kuala Lumpur.

Untuk itu, alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu, menyatakan Greater Jakarta membutuhkan pena-taan regulasi untuk tahap awal.

“Kedua, pengaturan we-wenang, antarwilayah atau antara pemerintah pusat dan wilayah,” kata Velix. Seperti Greater Kuala Lumpur, tidak ada otorita tunggal yang mengatur layaknya pada Greater London.

MK Tegaskan KPK Tak Dapat Hentikan Perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Penegasan itu dituangkan dalam putusan saat MK tidak menerima permohonan uji materi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan itu diajukan oleh Hengky Baramuli, tersangka penerima aliran dana pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hengky menggugat aturan mengenai hak penghentian pe-nyidikan oleh KPK yang diatur dalam Pasal 40 UU KPK.

"MK berkesimpulan, dengan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mengadili, menyatakan permoho-nan pemohon tidak dapat diterima," kata Majelis Hakim, Achmad Sodiki, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 20 Januari 2011.

Menurut Mahkamah di dalam pertimbangannya, per-mohonan pemohon yang meminta agar KPK mempunyai hak penghentian penyidikan tidak dapat diterima. Karena Pasal 40 UU KPK sudah beberapa kali diuji ke MK.

Salah satunya diajukan oleh Mulyana W Kusumah beserta sejumlah tersangka kasus korupsi KPU lainnya men-gajukan permohonan tersebut. Namun permohonan mereka ditolak MK. "MK juga pernah menolak permohonan pemo-hon dalam pertimbangan hukum. MK menyatakan, pasal 40 yang berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ber-wenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidi-kan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi," jelas mahkamah. "Pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan ditolak."

Sebelumnya, Hengky Baramuli melalui kuasa hukum-nya Farhat Abbas, mengajukan permohonan pengujian UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). n

Pojok TRIBUNE

Senin, 24 Januari 2011TRIBUNE NASIONAL

By: AstiJakarta-TRIKOM

Sejauh ini, tim Presiden membayangkan nanti akan ada semacam badan atau komite kerja sama antara wilayah. “Jadi, daerah otonom yang sudah ada yakni tiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat masih tetap ada,” tuturnya.

“Ketiga, kerangka pem-biayaan. Apakah perlu suatu badan tersendiri atau modelnya tetap kerja sama pembiayaan, atau model lainnya,” kata Velix.

Daerah-daerah yang masuk dalam Greater Jakarta ini nanti akan diatur optimalisasi perannya masing. “Di mana

pusat bisnis, pusat pemerin-tahan, pusat pendidikan. Bahkan mungkin ada daerah yang men-jadi sentra pangan,” katanya.

Saat ini, Velix men-jelaskan, memang ada pera-turan pemerintah mengatur soal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Greater Jakarta, akan jauh lebih maju, mengatur lebih tegas dan rinci ter-masuk soal transportasi serta perhubungan.

Namun, Velix menyata-kan, dua opsi berkaitan pemin-dahan Ibukota masih dibahas juga. Mudah-mudahan, dalam tahun ini tim kecil yang ditun-juk Presiden bisa menghasil-kan suatu kertas kerja.

Istilah Greater Jakarta terkuak pada 11 Januari lalu, ketika Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono menerima Rektor Institut Teknologi Bandung, Akhmaloka, di kantornya. “Presiden me-nekankan keinginan beliau mewujudkan suatu “Greater Jakarta”, suatu Jakarta yang lebih besar dan lebih luas,” kata Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Presiden. n

Pengacara: Testimoni Itu Murni dari GayusBy: AntoJakarta-TRIKOM

Usai menerima vonis tujuh ta-hun dari Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan kembali membuat pemberitaan dengan pengakuannya.

Dia mengaku Satgas Pem-berantasan Mafia Hukum bentu-kan Presiden SBY merekayasa sejumlah hal dalam kasusnya.

Pengacara Gayus, Pia Akbar Nasution menegaskan bahwa pernyataan itu murni datang dari

Gayus tanpa ada campur tangan pengacara. "Selama ini, dia tidak punya kesempatan untuk men-jelaskan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia," kata Pia.

Sebelum vonis, jelas Pia, Gayus menulis sendiri testimoni tersebut. Saat akan sidang pem-bacaan vonis, Gayus sempat me-nawarkan kepada tim pengacara untuk membaca 'uneg-unegnya' itu. "Tapi, kami menolak karena khawatir akan menggelitik kami untuk menggurui atau meralat,"

kata dia.Tim pengacara, termasuk

Adnan Buyung Nasution, ingin memberikan kebebasan kepada Gayus untuk menumpahkan semua keluhan yang selama ini tidak bisa dia jelaskan kepada publik. "Sama sekali tidak ada komunikasi antara pengacara dan Gayus."

Pernyataan Gayus terse-but langsung dibantah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam jumpa pers. Untuk melihat bantahan Satgas, klik di sini.

Mengenai pengajuan banding atas vonis tujuh tahun dalam perkara mafia hukum, tim pengacara belum bisa me-nentukan. n


4n

PDIP: Gayus Hanya ‘Sekrup Mesin’ Mafia Pajak

Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Topane Gayus Lumbuun menilai sosok terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan hanya bagian kecil dari sistem kebobrokan yang terjadi di dunia perpajakan Tanah Air.

Petinggi-petinggi pajak yang masih menjabat dan man-tan, sebaiknya turut diperiksa. Gayus Lumbuun pun yakin ratu-san 'Gayus Tambunan' lain masih berkeliaran.

"Gayus Tambunan itu hanya baut sekrup di mesin mafia pajak yang sudah sekian lama. Periksa dirjen, direktur-direkturnya yang lama," kata Gayus Lumbuun di Jakarta, Minggu malam 23 Januari

2011.Menurut anggota DPR dari

Fraksi PDI Perjuangan ini, mem-bongkar mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu tugas penting yang harus diem-ban Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Gayus Lumbuun menilai, Satgas sesuai peran dan tugasnya seharusnya fokus kepada kasus-ka-sus di jajaran pemerintah. Karena, Gayus Lumbuun melanjutkan, Sat-gas tidak mempunyai kewenangan peradilan atau projusticia sebagai penegak hukum.

"Oleh karena itu, dalam ka-sus Gayus Tambunan peran Satgas seharusnya terarah kepada Ke-menterian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak," ujar guru besar hukum administrasi

POJOK TRIBUNE

Sepuluh Menteri Tak Becus Kerja

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diingatkan untuk tidak tunduk pada tekanan dari sejumlah parpol mitra koalisi pendukung pemerintah yang berupaya memanfaatkan kasus Bank Century sebagai cara untuk mem-pertahankan posisi kadernya di kabinet. Presiden SBY harus tegas dengan mengganti menteri yang berkinerja buruk.

Pendapat itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Maru-arar Sirait dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi secara terpisah di Jakarta.

Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di sela-sela kuliah umum STIP Abdi Negara di Jakarta, Kamis (20/1), mengemukakan, PDIP melakukan riset terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil riset partainya, ada sepuluh menteri di KIB II yang tidak becus bekerja dan harus terkena reshuffle. "Ada 10 menteri yang layak diganti," katanya. Namun, Tjahjo enggan menyampaikan nama-nama menteri itu. Yang jelas, kesepuluh menteri itu merata dari tiga bidang: kesra, polhukam, dan ekonomi. "Reshuffle harus dilakukan. Sekarang kami menilai ada menteri yang diberi rapor merah sudah cuek saja," katanya.

Tjahjo mendesak Presiden SBY agar segera mengganti men-terinya yang bermasalah. Menurutnya, SBY tidak perlu takut untuk melakukan reshuffle dan tidak perlu menghiraukan ancaman parpol-parpol pendukungnya. Tjahjo pun menegaskan, PDIP tidak akan mengirimkan wakilnya di kabinet. Hal ini menurutnya sudah menjadi keputusan partai. "Kami tidak pernah berusaha agar kader PDIP bisa masuk kabinet," katanya. n

TRIBUNE PARLEMENT

IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI


negara ini.Menurut Gayus Lumbuun,

perbuatan mafia pajak adalah perbuatan oknum-oknum petugas pajak yang mempunyai kekuasaan bersama perusahaan-perusahaan. Satu hal yang perlu diingatkan, su-dah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak sering takut kepada oknum-oknum petugas pajak.

"Pengusaha-pengusaha itu jus-tru menjadi korban yang potensial atau potencial victim. Para pengu-saha ini bisa menjadi pelaku kejaha-tan atau korban," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki rekening pejabat pajak dan bea cukai mulai dari kepala seksi hingga dirjen. Di lingkungan Ditjen Pajak, yang sedang ditelisik adalah rekening milik 3.616 pejabat dan 12.089 ang-gota keluarga mereka. Di Bea Cukai 1.245 pejabat dan 3.408 keluarga mereka.

Hasilnya mengejutkan, yaitu banyak ditemukan 'Gayus' lain di instansi tersebut. Pejabat Ditjen Pajak banyak melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar dalam kisaran Rp500 juta hingga Rp27 miliar per pejabat, baik rekening pribadi maupun istri dan anak tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai. Cerita lengkapnya baca di sini. n



IKLAN PROMOSI

5

Pergub Rokok Dibawa ke MA

Meski bertujuan baik, yakni melind-ungi warga ibu kota dari bahaya asap rokok, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM), masih saja menuai protes.

Bahkan, sejumlah orang yang menama-kan diri Tim Advokasi Hak Rakyat (TAHR), membawa masalah ini ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan uji materi. Bukan itu saja, TAHR juga akan mengajukan Exeku-tive Review kepada Presiden RI terhadap pergub 88, pada 21 Januari 2011 besok. Alasan mereka, pergub tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para perokok aktif.

“Kami mengajukan permohonan ini karena pergub telah mendiskriminasikan warga yang merokok. Rokok adalah produk legal dan diperjualbelikan secara bebas dan dikenai cukai khusus,” kata Habibu-rokhman, perwakilan TAHR, saat konfer-ensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (20/1).

Kepala Bidang Penegakan Hukum BPLHD DKI Jakarta, Ridwan Panjaitan, mengaku telah mengetahui gugatan terse-

but. Pihaknya juga telah melaporkan hal ini kepada Biro Hukum DKI. “Saya sudah menginformasikan hal ini ke biro hukum, jadi jika gugatan itu sudah dimulai, kita siap ke MA dan ke pengadilan. Kami sudah melakukan pertemuan dengan mereka se-banyak tiga kali. Kami juga sudah menjelas-kan soal peraturan ini,” ungkap Ridwan.

Penelitian soal rokok, imbuh Ridwan, tidak dilakukan oleh BPLHD

POJOK TRIBUNE

449 Ribu Tenaga Kerja Terserap Sepanjang 2010

Upaya mengurangi jumlah pengangguran di ibu kota terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta, baik melalui kegiatan bursa kerja, mengadakan pelati-han kerja, kerja sama dengan berbagai pelaku usaha industri dan lain seba-gainya. Terbukti, melalui kegiatan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, di tahun 2010 lalu, berhasil menu-runkan jumlah pengangguran hingga mencapai 77,15 persen. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov DKI Jakarta ditargetkan mampu menurunkan jumlah pengangguran sebanyak satu persen per tahun.

Jika pada awal tahun 2010 lalu, jumlah pengangguran di ibu kota tercatat sebanyak 582.850 orang, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD berarti pemprov wajib menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 5.829 orang. Kenyataannya, pada akhir tahun 2010, pemprov ternyata berhasil me-nyerap tenaga kerja hingga sebanyak 449.671 orang atau sebesar 77,15 persen. “Ini berarti kami mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sepanjang tahun 2010 lalu kami berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 449 ribu orang atau berhasil menekan angka pengangguran hingga 77,15 persen,” ujar Deded Sukendar, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Kamis (20/1).

Dijelaskan Deded, dari jumlah sebanyak 449.671 tenaga kerja yang terserap, sebanyak 1.826 terserap ke sektor formal seperti, perbankan, peru-sahaan garmen, restoran, sektor pariwisata dan retail. Jumlah itu terdiri dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan sebanyak 65 persen serta 35 persen lainnya merupakan lulusan diploma dan sarjana.

Para tenaga kerja ini, dikatakan Deded, terserap melalui kegiatan yang diselenggarakan Disnakertrans DKI Jakarta seperti, pameran ketenagakerjaan di Pekan Raya Jakarta, job fair di Dhanapala, penyelenggaraan job fair di lima wilayah DKI Jakarta serta melalui penyerapan yang dilakukan perusahaan dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta. n

sendiri, tapi oleh lembaga-lembaga yang berkompeten seperti dari Univer-sitas Indonesia dan juga ahli-ahli di bi-dang kesehatan. Banyak yang mendu-kung pergub ini, karena memang untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan polling, masyarakat juga menginginkan udara yang lebih sehat saat berada di dalam gedung seperti di kantor, restoran atau kafe. n

TRIBUNE OTDA

IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI IKLAN PROMOSI


By: Bekti/SaptonoJakarta-TRIKOM

Tutupi Saluran Air, 30 Bangunan Dibongkar

Sebanyak 30 bangunan semi permanen yang terletak di RW 04 Kelu-rahan Tanahtinggi, Joharbaru akhirnya dibongkar Satpol PP Kecamatan Johar-baru dan Kelurahan Tanahtinggi yang dibantu warga sekitar, Kamis (20/1). Bangunan-bangunan itu terpaksa dibo-ngkar atas permintaan warga, lantaran berdiri di atas saluran air sehingga dinilai mengganggu aliran air.

Wakil Camat Joharbaru, Neni Maryani, mengatakan, bangunan yang

dibongkar memang berada di atas saluran air sepanjang kurang lebih 300 meter. “Bangunan itu menutupi saluran air sehingga saluran sulit dibersihkan,” ujar Neni, Kamis (20/1).

Dijelaskan Neni, akibat tertu-tupnya saluran air, sebagian rumah warga di RW 04 kerap tergenang air saat hujan deras berlangsung. Bangu-nan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha seperti warung itu, dikatakan Neni, ditempati oleh warga sekitar dan juga warga pendatang.

Jalannya aksi pembongkaran

melibatkan sebanyak 40 petugas yang dibantu warga setempat. Menurut-nya, kesadaran warga dalam menata lingkungan agar menjadi lebih tertata dengan baik dan terlihat rapi semakin meningkat. “Hal ini terbukti adanya permintaan warga untuk menertibkan keberadaan bangunan semi permanen ini,” ungkap Neni.

Penertiban kali ini berlang-sung tanpa adanya perlawanan dari warga. Namun, pemilik lapak tetap berharap mendapatkan lokasi berdagang yang diizinkan pemer-intah. n

IKLAN PROMOSI



6

PT Libra Permana Dirikan Pabrik Pakaian Dalam

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi –Disnakertrans Kabupaten Wonogiri, Sri Wiyoso mengatakan ,pihakanya terus men-desak intansi terkait tentang komit-men PT Libra Permana Semarang yang akan mendirikan pabrik pak-ean dalam wanita di Wonogiri.

Hal itu mengingat tingginya animo masyarakat Wonogiri yang melamar menjadi Tenaga kerja di Perusahakan tersebut.

“Untuk tahap awal perikrutan tenaga kerja saja diikuti sekitar seribu peserta yang mendaftar dari wilayah Kecamatan Wonogiri Kota dan Disnakertran, sedangkan dari Kecamatan lain belum menggelar perikrutan,” terang Kepala Dis-nakertrans Sri Wiyoso dalam keg-iatan seleksi calon Tenaga Kerja PT Libra Permana di Gegung PKPN Wonogiri Kota.

Sedangkan Kabid Pembinkan Penempatan Penyerapan Tenaga Kerja Disnakertrans Wonogiri Febi-yanto Konfrontadi mengatakan ke-pada wartawan, dari sekitar seribu pelamar yang mengikuti seleki tersebut ,akan diambil seratus orang

.dari enam ratus calon tenaga kerja nantinya akan mendapat pelatihan di PT Libra Permana Bawen Sema-rang.

Secara bertahap Libra Perma-na akan melakukan seleksi hingga

mencapai dua ribu duaribu lima ratus tenaga kerja sebagai kary-awan pada Perusahakan pakean dalam wanita yang rencananya segera dibangun di Kabupaten Wonogiri. n

40 Persen Veteran di DKI Tak Miliki Rumah

Meski telah berjuang membela bangsa dan negara, kehidupan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) masih banyak yang mempri-hatinkan. Bahkan, dari 7.000 anggota LVRI DKI, sebanyak 40 persen ternya-ta belum memiliki tempat tinggal.

Ketua LVRI DKI Jakarta, HW Sriyono, menyebutkan, jumlah anggota veteran yang tidak memiliki rumah ini dipastikan akan bertambah. Sebab be-lakangan banyak anggota veteran yang telah diminta keluar dari asrama atau rumah dinas yang ditempatinya sejak mereka aktif sebagai anggota TNI. Umumnya, anggota veteran yang tidak memiliki rumah itu pensiun dengan pangkat bintara ke bawah. Sedangkan yang pensiunan dengan pangkat bintara hingga perwira tinggi, rata-rata telah memiliki rumah pribadi.

“Sekarang kurang lebih ada 40 persen dari total 7.000 anggota veteran di DKI yang tidak memiliki rumah. Kemungkinan besar jumlah ini akan bertambah mengingat banyak anggota veteran yang telah diminta mengosong-kan rumah dinasnya,” ujar HW Sriyono kepada beritajakarta.com, usai perayaan HUT LVRI ke-54 di gedung LVRI DKI Jl Radin Inten, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis (20/1).

Sriyono mengaku beruntung kar-ena masih ada pihak yang masih peduli kepada veteran. Salah satunya, peru-sahaan properti dari PT Citra Keluarga

Nusantara, yang telah memberikan 10 unit rumah pada anggota veteran DKI. Perusahaan tersebut juga berjanji akan memberikan rumah pada seluruh ang-gota veteran yang hingga kini belum memiliki rumah. Hanya saja pemberi-annya dilakukan secara bertahap.

Dirut PT Citra Keluarga Nusan-tara, Ansori, mengatakan 10 unit rumah tersebut saat ini telah siap huni dan ber-lokasi di kawasan Cimuning, Mustika-jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ditargetkan pada 2014 mendatang seluruh anggota veteran di DKI akan memiliki rumah. Program sosial ini dilakukan berkat kerja sama dengan Yayasan Insan Istiqomah.

“Kami tidak memiliki tendensi apa-apa, semata-mata untuk berparti-

sipasi mewujudkan kemakmuran bagi anggota veteran yang telah berjasa me-merdekakan NKRI dari kolonialisme. Kami berharap program ini berjalan lancar sehingga pada 2014 mendatang seluruh anggota veteran DKI telah memiliki rumah layak huni,” harapnya.

Dalam kerja sama itu, pihak Yayasan Insan Istiqomah berperan menggalang dana dan material. Sedan-gkan PT Citra Keluarga Nusantara yang membangun fisik perumahan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperhatikan nasib para veteran tersebut. “Harapan ke depan kita besama-sama berjuang demi kepentingan sosial dalam rangka wujudkan rumah bagi veteran,” tandasnya. n

Rekontroksi Perampok Belantik Sapi

Angin putting beliung yang melanda Kecamatan Jatipurno Wonogiri telah memporak porandakan rumah serta menumbangkan pohon besar. Menurut Camat Jatipurno Edy Trihardiyanto setidaknya tiga rumah di Desa Balepanjang roboh dan rusak berat karena tertimpa pohon tumbang.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu hanya kerugian ma-teri mencapai puluhan juta rupiah, sedangkan di Wilayah Kecamatan Slogoimo hujan deras disertai angina kencang juga telah merobohkan sejuklah pohon besar dan telah tercatat sebelas rumah rusak karena tertimpa pohon tumbang.

Camat Slogoimo Budi Susilo mengatakan ,Rumah yang rusak berat dan yang roboh di Desa Randusari, Sedayu Bondalan dan Slo-goimo .Meski sejumlah rusak berat dalam kejadian itu ,namun tidak ada korban jiwa.

Diperkirakan kerugian materi sekitar seratus juta rupiah . Semen-tara Kepala Kisbangpol dan Linms Wonogiri Gatot Gunawan men-gatakan ,penanggulangan sementara Masyarakat melakukan Gotong Royong membenai membenai bangunan yang telah rusak .Diharapkan pada Tahun 2011 ini tidak lagi terjadi Bencana Alam karena Anggaran APBD Wonogiri yang disediakan sangat minim demikian jelas Gatot Gunawan ke Tribune Kompas.

Sementara itu dalam pengajuan dana tanggap darurarat sebesar 200 juta rupiah . Dana itu diharapkan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu Kurban Bencana Alam. n

Banyaknya armada bus tak laik jalan yang beroperasi di ibu kota, menimbulkan berbagai masalah seperti lingkungan dan keselamatan penumpang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana men-gubah kontrak kerja dengan operator bus yang di dalamnya menyinggung masalah pembatasan usia kendaraan.

Kontrak kerja yang ada saat ini, tidak menyebutkan tentang pembatasan usia kendaraan. Di da-lamnya hanya menyebutkan target

penambahan volume armada pada tahun-tahun tertentu, sehingga tidak menjamin pihak perusahaan melakukan pemeliharaan armada dengan baik. “Ini berhubun-gan dengan standar pelayanan mutu (SPM) transportasi umum, di mana bisa ditentukan dalam kontrak batas usia kendaraan. Sehingga kalau tidak mematuhi kontrak itu operator bus bisa langsung kena sanksi,” kata Sutanto Soehodo, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Industri, dan Perdagangan, Kamis (20/1).

Dijelaskan Sutanto, pengaturan batas usia bus sangat penting. Pasalnya, hampir 50 persen penduduk DKI Jakarta mengandalkan angkutan umum, khususnya bus kota untuk alat transportasi. “Agenda peremajaan angkutan umum ini juga masuk dalam 20 langkah penanganan masalah transportasi oleh Wakil Presiden, dan berhubungan dengan standar minimum pelayanan jalan di DKI Jakarta,” ungkap Sutanto.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah bus yang berop-erasi di Jakarta mencapai 11.091 unit. Namun hanya 24 persen atau 2.663 unit yang aktif melakukan uji KIR secara periodik. Sisanya, 76 persen atau 8.428 unit bus dinyatakan tidak laik jalan. n

POJOK TRIBUNE

By: WiwikWonogiri-TRIKOM

Kontrak Operator Bus Akan Diubah

By: WiwikWonogiri-TRIKOM


TRIBUNE OTDASenin, 24 Januari 2011


7

Gadis Kebonpedes Korban Trafficking dan Pemerkosaan

Nasib pahit yang dialami Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Suka-bumi seakan belum pernah berakhir. Seperti Dela Suryati binti Mulyadi. Mantan TKW Negeri Jiran Malaysia ini diduga korban trafficking atau perdagangan manusia.

Gadis asal Kp Muara RT 03/05 Ds Jambenenggang Kec Kebon-pedes Kab Sukabumi ini juga korban pemerkosaan kerabat majikannya saat masih bekerja di Malaysia.

Dela bisa pulang ke tanah air setelah ditemukan seorang relawan asal Kabupaten Subang bernama Irfan di salah satu hutan. Saat itu, Dela disinyalir pendarahan pada kandungannya setelah sebelumnya diperkosa.

Derita yang dialami Dela ru-panya tidak sekadar menjadi korban perdagangan manusia atau pemerko-saan. Selama bekerja di Negeri Jiran itu, Dela juga tidak digaji. "Alasan-nya semua uang gaji yang nilainya 400 ringgit per bulan sudah diser-

ahkan ke agen. Jadi tidak diterima langsung ke tangan Dela. Dan selama 17 bulan Dela bekerja, selama itupula tidak diberikan gaji," aku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Sukabumi, Elis Nurbaeti yang menemani Dela, kemarin.

Saat diwawancara Dela sendiri hanya diam. Dia tampak shock berat akibat peristiwa yang dialaminya. Kasus ini mulai terungkap karena orangtua Dela bingung karena masih kehilangan kontak dengan kakak kor-ban yang sama-sama menjadi korban trafficking di Malaysia.

Ia mengatakan, tanpa digaji sepeserpun. Selama di Malaysia Dela dan kakaknya terpaksa bekerja di ke-dai minuman milik keturunan China. "Rahmat (53) sebagai pelaku traffick-ingnya sudah diamankan Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

Sementara itu, Mulyadi ayah korban mengatakan, atas rayuan surga dengan gaji besar dari Rahmat, anaknya tersebut pertama kali be-rangkat ke Malaysia di pertengahan Oktober 2008.

Suami Istri di Gunungguruh Terbakar

Sepasang suami istri di Kampung Muara RT 12/02, Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi terbakar di warung miliknya, kemarin. Beruntung Uyeh Suryatna (37) dan Rosita (34) berhasil diselamatkan karena api cepat dipadamkan warga sekitar.

Namun Uyeh mengalami luka bakar di seluruh anggota badannya sedan-gkan Rosita mengalami luka bakar di kedua kakinya. Dari keterangan Rosita, kebakaran yang dialaminya itu bermula ketika Suaminya, Uyeh akan memind-ahkan bensin dari jeriken ke ember.

Namun malang nasib pemilik warung ini malah terbakar saat menuang bensin tersebut. Bensin yang sebagian tumpah di badan Uyeh pun mem-percepat sambaran api dari lilin yang digunakan istrinya, Rosita (34) untuk mengelem plastik berisi kripik talas di dekatnya. "Mungkin ada angin, api itu menyambar bensin yang sedang dituangkan suami saya," ujar Rosita saat men-dampingi suaminya.

Warga yang mendengar teriakan Rosita pun berdatangan membantu memdamkan api yang sudah membakar sekujur tubuh Uyeh. Upaya warga berhasil mencegah kebakaran meluas. Uyeh beserta istri lantas dilarikan ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi. Di IGD R Syamsudin SH, Uyeh nampak terkapar sambil meringis tak kuasa menahan sakit dan panas dari luka bakar di sekujur tubuhnya itu.

Sementara itu, dokter IGD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Dewi Kania Maemunah yang menangani korban luka bakar itu mengatakan, Uyeh mengalami luka bakar sangat serius. "Luka bakarnya grade satu hingga grade tiga," ujar Dewi.

Ia juga menyebutkan luka bakar paling parah yang dialami Uyeh adalah di bagian leher. Namun yang dikhawatirkan ada asap bensin dari kobaran api itu terhisap korban. "Jika itu terjadi bisa menyebabkan luka pada organ tubuh bagian dalam," jelasnya.

Lanjut ia, untuk pengobatan kulitnya yang terbakar, Uyeh harus men-jalan perawatan sedikitnya satu minggu di rumah sakit. "Namun kalau untuk pemulihan kulit secara total butuh waktu lama," pungkasnya. n

Parpol Dukung Kejari Cibadak

Upaya pengusutan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pengadaan obat generik dan perbekalan kesehatan serta pengadaan obat paten dan alat kes-ehatan (alkes) di RSUD Sekarwangi tahun 2009 sebesar Rp 2,5 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak.

Mendapat dukungan dari sejumlah pimpinan partai politik (parpol) non parlemen. Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi mengatakan, tim penyidik jangan sampai tebang pilih dalam mengusut adanya indikasi korupsi RSUD Sekawangi Cibadak.

Menurut Dadang, tim penyidik sesegera mungkin bisa mempercepat proses penyidikan hingga otak atau tersangka korupsi bisa diketahui. "Kami mendukung proses pengusutan akan adanya indikasi korupsi di RSUD Sekarwangi. Jangan sampai dipeti eskan. Biar masyarakat tahu, siapa saja tersangkanya,"tegas Dadang.

Kepala Kejari Cibadak, Marihot Silalahi mengatakan hasil penyidikan sebetulnya sudah ada kebocoran anggaran. Hanya saja, nominalnya tidak bisa disebutkan. Pasalnya, hitungan tim penyidik masih belum jelas. "Untuk memastikan adanya kebocoran, kami akan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Sekedar diketahui, Tim penyidik Kejari Cibadak sampai saat ini masih memeriksa saksi yakni Bendahara RSUD Sekarwangi, berinisial RS. Pemer-iksaan tersebut masih berkutat kepada prosedur proyek pengadaan obat dan alkes. Hanya saja, kendati tim penyidik sudah mengantongi tersangka sejauh ini belum ada identitas atau berapa jumlahnya. n


POJOK TRIBUNE

TRIBUNE OTDA

By: Rudi H/Irpan, S.sSukabumi-TRIKOnline

By: Rudi H/IrpanSukabumi-TRIKOM

By: Rudi H/IrpanSukabumi-TRIKOM

"Sebagai orang tidak mampu, tentu saya saat itu merasa senang kalau anak saya akan dipekerjakan di luar negeri. Apalagi kata si Rahmat, gajinya cukup besar," terang Mulyadi.

Mulyadi menyebutkan, anaknya sampai saat ini masih mengalami trauma mendalam. Untuk memu-lihkan semangat hidupnya. Ia dan keluarganya yang lain berusaha menghibur Dela.

"Jelas kalau tahu begini saya tidak mengizinkan Dela dan kakaknya diajak Rahmat," sesalnya.

Sebelumnya, kasus ini berhasil terungkap oleh jajaran Polres Sukabumi Kota atas laporan orangtua Dela. Ber-bekal informasi dan data dari orangtua Dela. Satreskrim Polres Sukabumi Kota langsung melakukan pelacakan hingga akhirnya berhasil menciduk Rahmat, warga Warungkondang, Cianjur.

"Tersangka RH masih dalam proses penyidikan serta terancam dijerat dengan Pasal 1 Jo 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia (Trafficking)," tandas Kasa-treskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Engkus Kuswaha. n

Oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak berinisial SH dengan seorang wartawan tab-loid mingguan inisial HT, nyaris dimassa lantaran diduga melaku-kan pemerasan terhadap Kepala Desa (Kades) Hegarmanah, Ke-camatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jaenudin, kemarin.

Puluhan warga Desa Hegarma-nah Kecamatan Warungkiara geram terhadap ulah SH dan HT tersebut, beruntung keduanya sepat diamank-an polisi ke Mapolsek Warungkiara.

Terbongkarnya dugaan pem-erasan yang dilakukan SH dan HT yang mengaku sebagai wartawan dari Tabloid Mingguan, bermula saat keduanya berupaya melakukan pemerasan terhadap Kades Jaenudin

sekitar dua hari yang lalu. Dengan modus menanyakan

bantuan dana gempa yang menurut SH dan HT telah dikorupsi Kades Jaenudin. SH dan HT mengancam akan mempublikasikan serta mem-bawa sangkaan kasus korupsi ini untuk diproses di Kejari Cibadak. "Padahal saya tidak pernah melaku-kan penggelapan bantuan gempa

seperti yang mereka tuduhkan. Sesuai prosedur bantuan gempa itu sepenuhnya dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas)," kata Jaenu-din.

Meski terus didesak dan di-ancam kasus ini dibawa ke ranah hukum. Kades yang sudah men-jabat selama tiga tahun ini tetap menyangkal atas sangkaan koru-psi yang dituduhkan oleh SH dan HT. Namun karena tidak merasa melakukan korupsi dana bantuan gempa bagi warganya. Ia pun tetap bersikukuh menolak tudin-gan tersebut.

Untuk membuktikan ke-curigaannya itu, sehari setelah SH dan HT ke kantornya, Jaenudin bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Hegarmanah, Suharyadi sepakat berpura-pura menyanggupi per-mintaan mereka. n

Oknum Kejaksaan dan Wartawan Peras KadesBy: Rudi H/Irpan, S.sSukabumi-TRIKOnline

8

Minim, Penghargaan Terhadap Jurnalis di Papua

Survei Aliansi Jurnalis Inde-penden di Jayapura, Papua, men-emukan fakta mengenaskan. Masih ada jurnalis yang diupah sangat kecil yakni Rp5.000 per berita yang ditulis. "Tanpa ada gaji pokok bulanan,” kata Ketua AJI Jayapura Vikto Mambor saat melansir hasil survei.

Mayoritas, jurnalis diupah di bawah Rp2 juta per bulan. Padahal, lanjut Viktor, resiko seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya di Papua lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. "Saya tidak meniadakan bahwa di daerah lain, pekerja jurnalis tidak berisiko, tapi yang lebih tinggi jelas di Papua," ucapnya.

Namun, sambung Viktor, min-imnya penghargaan terhadap peker-ja jurnalis di Papua, tidak terlepas dari kondisi umum industri media di Papua yang masih jauh dari ideal, baik secara kekuatan keuangan, per-iklanan dan kapasitas jurnalisnya. "Media di Papua belum bisa hidup dan masih jauh dari ideal. Iklan pun belum menjanjikan," kata Viktor.

Menurut Viktor, jika mengacu pada biaya hidup yang mahal di Papua, AJI menyurvei upah jurnalis di Papua idealnya Rp6,4 juta per bulannya. "Berdasarkan, hasil survey AJI Jayapura selama satu tahun sebe-lumnya, dengan beberapa indikator penting seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan," katanya.

Standar upah ini, kata Mambor, sangat rasional jika dibandingkan dengan harga kebutuhan hidup layak di Papua. Upah ini juga layak, jika disesuaikan dengan besarnya tang-gung jawab dan profesi jurnalis ter-

hadap informasi dan resiko di lapan-gan. Komponen makan dan minum adalah kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara untuk kebutuhan sandang seperti membeli kemeja, celana, kaos kaki, kaos dalam dan lain-lain, AJI Jayapura mensurvei dalam satu tahun hanya tiga kali membeli perlengkapan ini. “Ke-butuhan lain yang disurvei adalah kebutuhan bacaan atau membeli buku. Seharusnya wartawan dapat membeli buku, sedikitnya satu bu-lan sekali. Tapi dengan upah yang minim, mungkin saja hal ini tak dapat terwujud,” kata Viktor.

Sementara di Surabaya, AJI mendapatkan upah layak untuk jurna-lis di Surabaya adalah Rp3.864.850. Angka tersebut didapat setelah

POJOK TRIBUNE

Inilah Berbagai Modus ‘Gayus’ Lain di Pajak

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan seringkali menerima lapo-ran rekening mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari temuan itu ada yang berjumlah miliaran dari berbagai jenis penyim-pangan.

Pjs Irjen Kemente-rian Keuangan Hadi Rujito

mengatakan beberapa temuan penyimpangan itu berupa surat setoran pajak (SSP) palsu yang dilakukan pegawai pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) palsu, pe-nyimpangan pemeriksaan dan mendapatkan gratifikasi.

Namun, kata dia, untuk temuan gratifikasi rata-rata tidak ter-lalu besar, ada yang mencapai Rp250 juta dari wajib pajak badan. "Itu yang memberi perusahaan yang tidak terlalu besar," katanya.

Dari temuan PPATK itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Irjen. Temuan itu diantaranya simpanan, deposito dan asuransi yang nilain-ya puluhan miliar. Namun, terkadang Irjen tidak bisa menemukan titik awal penyimpangan karena sulit melakukan pemeriksaan.

"Ada beberapa yang kami telusuri, kami lakukan pengumpulan keterangan, ada indikasi uang itu hasil penyimpangan kami periksa,". Ujarnya. "Kami lihat apakah ada penyimpangan dalam tugas, kami akan hubungi kantornya, apa kinerjanya dia, kami teliti," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan itu banyak yang sudah ditindak, termasuk merekomendasikan untuk pemberhentian jabatan. Sayangnya Hadi tidak hapal berapa pegawai yang sudah dipe-cat tidak hormat itu.

Irjen mengaku beberapa temuan itu diserahkan ke KPK. Karena tidak bisa menyidik, PPATK memberi laporan itu ke pihak kepolisian. "Ada beberapa yang kami pecat ketika di-lakukan pengujian di Polri," ujarnya. n

dilakukan survei pasar atas 24 item ditambah 10 persen komponen tabun-gan barang sesuai acuan yang diberi-kan AJI Indonesia.

Namun, kenyataannya ter-dapat ketimpangan dalam sistem pengupahan di antara media yang berkantor pusat di Surabaya. In-dikasinya, ada perusahaan yang telah memberi upah bulanan Rp4.500.000, jauh di atas angka UMK Surabaya 2011 yang ditetap-kan sebesar Rp 1.115.000.

"Namun, masih banyak pe-rusahaan media di Surabaya yang menggaji wartawan dibawah standar upah layak. Bahkan, jauh di bawah UMK," kata Ketua AJI Surabaya, Yudie Thirzano, Kamis, 20 Januari 2011. n

TRIBUNE HUKRIM

Disiapkan....... sambungan dari hal 1



kan lahan, yakni di antaranya di Simpang Pasar Cipete. Sementara itu, untuk jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang, lahan yang dibebaskan di Jalan Mas Mansyur.

“Lahan ini dibebaskan un-tuk membuat jalur masuk dan keluar (on and off ramp) pada jalan layang tersebut,” ujar dia di Jakarta, Minggu 23 Januari 2011.

Ia mengungkapkan, pembe-basan lahan akan dilakukan tahun ini, karena anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah) 2011 harus terserap. “Saat ini masih dalam proses ne-gosiasi dan sosialisasi,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya te-lah memasang patok lahan yang akan dibebaskan. Tahap selanjut-nya adalah akan diturunkan tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengukur besaran luas, kepemilikan lahan, dan harga tanah yang tepat.

Namun, sebelum lahan dibe-baskan, dia melanjutkan, Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengem-bang, apakah lahan yang dibebas-kan merupakan kewajiban Dinas PU DKI atau pihak pengembang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Ery Bas-woro mengatakan pembebasan la-han itu diperlukan terutama sepan-jang wilayah yang akan dibangun underpass.

Jalan layang itu memiliki panjang 4,8 kilometer, ditam-

bah 300 meter untuk underpass. “Tanah yang perlu dibebaskan itu berada di sekitar pintu masuk dan keluar dari underpass,” katanya.

Untuk di sekitar pintu masuk underpass, luas lahan yang perlu dibebaskan sekitar 500 meter persegi dan akan dilaksanakan tahun ini.

Selain itu, untuk di seki-tar pintu keluar underpass, luas lahannya pun sekitar 500 meter persegi. Namun, pembebasan un-tuk lahan ini belum bisa dilakukan pada tahun yang sama dan masih dalam tahap perencanaan.

Sebelumnya, pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari-Blok M telah memasuki tahap pengeboran untuk tiang pan-cang dan penyelesaian masalah utilitas di bawah jalan layang tersebut.

Sementara itu, pembangunan jalan non tol Kampung Melayu-Tanah Abang belum dapat dilaku-kan pengeboran karena penyele-saian pemindahan utilitas belum rampung. Seperti adanya utilitas pipa air baku dari Kalimalang ke Jalan Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat.

Penyelesaian dua proyek jalan layang non tol ini ditarget-kan rampung pada pertengahan 2012. Jalan layang Antasari akan terhubung ke Blok M, sedangkan jalan layang Casablanca akan terhubung dengan Kampung Melayu. n


Polisi Tahan Suami Penyanyi Joy Tobing

Kepolisian Daerah Metro Jaya menahan Daniel Sinambela, suami penyanyi Joy Tobing. Daniel ditahan atas dugaan penipuan dan penggela-pan uang senilai Rp20 miliar.

"Iya betul, Dia (Daniel) sudah kami tahan sejak Rabu kemarin, 19 Jan-uari 2011," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar, Kamis, 20 Januari 2011.

Ia menjelaskan Daniel ditahan setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan uang. "Sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan dan sudah memenuhi unsur penipuan dan penggelapan sebagai tersangka,


derita penyakit jantung kronis," kata hakim Anwar.

Sudjadnan terbukti telah sengaja memberikan kesempatan atau sarana kepada Mochammad Slamet Hidayat selaku duta besar RI di Singapura pada 2003 untuk memperoleh sejum-lah uang yang berasal dari ABT dana perbaikan gedung KBRI dimegara itu. Proyek pembangunan kembali gedung KBRI, wisma duta besar, wisma DCN, dan rumah dinas KBRI

di Singapura pada 2003 tersebut dilakukan tanpa proses lelang.

Lee Ah Kuang dari perusahaan Ben Soon Heng Engineering En-terprise ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek. Renovasi KBRI yang menyalahi prosedur pengadaan barang dan jasa itu terbukti merugi-kan keuangan negara Rp 8,4 miliar.

Atas persetujuan pencairan ABT untuk biaya renovasi KBRI di Singaptira, Sudjadnan menerima

imbalan dari Slamet. Mantan Dubes RI di Amerika Serikat (AS) tersebut menerima USD 200 ribu dari Slamet.

Menanggapi vonis majelis hakim, Sudjanan tidak serta merta menerima putusan. Melalui tim kuasa hukumnya, dia menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sementara itu, tim JPU yang diketuai Suwarji juga mempertimbangkan banding. "Kami akan mempelajari putusan dulu, Yang Mulia," kata Suwarji. n

Mantan Sekjen....... sambungan dari hal 1

sehingga kami tahan," katanya.Baharudin menuturkan Daniel

sebelumnya dilaporkan oleh salah satu rekan kerjanya. Adapun, dugaan penipuan itu terjadi sekitar Agustus-Desember 2010. "Uang Rp20 miliar itu seharusnya digunakan untuk keperluan usaha pertambangan di

kawasan Kalimantan. Namun, Daniel malah menyalahgunakan uang terse-but," kata Baharudin.

Atas perbuatannya, Daniel dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang peng-gelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara. n

9

Disdik Kab Bogor Bersekongkol Selewengkan Dana BOS

Banyak cara yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan (Dis-dik) untuk mengebiri Bantuan Opera-sional Sekolah (BOS). Di Kabupaten Bogor, Jabar, misalnya, ketua K3S bekerja sama dengan Dinas Pendidi-kan setempat dan pengusaha menc-etak dan menjual paket buku adminis-trasi dan pengayaan kepada setiap SD seharga Rp 1,6 juta.

Dana pembelian buku tersebut bersumber dari BOS Pemerintah Pusat. Pembelian paket buku itu send-iri tidak ada dalam Rancangan Ang-garan Pendapatan Belanja Sekolah

(RAPBS) 2010. Karena itu, kebijakan Disdik dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD yang menjual buku tersebut dikeluhkan para guru di Kabupaten Bogor.

Menurut sejumlah guru, pem-belian buku paket itu sama sekali tidak ada dalam rancangan anggaran sekolah sebelumnya, karena itu akan sulit mengalokasikan dana BOS guna menutupinya. "Tapi kami diminta untuk tetap membelinya oleh pihak K3S seharga Rp 1,6 juta lebih," ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya sambil menunjukkan buku-buku yang dibeli dengan dana BOS itu.

Menurut dia, buku itu sebe-

narnya tidak begitu penting bagi sekolah, sehingga tidak menjadi pri-oritas dalam proses belajar mengajar. Lagi pula, katanya, harganya terlalu mahal, yakni Rp 1,6 juta dan sangat tidak sebanding dengan manfaat-nya. Sebenarnya, lanjut guru SD itu, mereka keberatan dengan pembelian buku tersebut, apa lagi tidak ada dalam RAPBS.

Namun, karena ada desakan dari pihak Disdik dan ketua K3S, mereka terpaksa menyisihkan dana BOS untuk melunasinya. "Kami tidak kuat menolak permintaan dari oknum di Disdik, nanti takut akan ada efeknya di belakang," kata sumber tersebut. n

Senin, 24 Januari 2011TRIBUNE EDUKASIPOJOK TRIBUNE

Jatim Siap Gelar Ujian Nasional

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Harun mengaku siap menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) Tahun Akademik 2010/2011. Meski ada beberapa perbedaan diband-ing pelaksanaan UN tahun lalu, seperti tak ada ujian ulang. Namun Harun meminta kepala sekolah untuk tak mengang-gap hal itu sebagai masalah. Ia meminta mereka fokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar siswa agar siap menghadapi UN.

"Kepala sekolah dan guru harus menyiapkan siswanya agar siap menghadapi UN. Apalagi tahun ini tak ada ujian ulang," kata Harun dalam acara Sosialisasi Ujian Nasional SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (20/1).

Harun meminta kepada peserta UN untuk biasa saja dalam menghadapi ujian akhir yang menandakan kelulusan tersebut. Pasalnya jika siswa, guru, maupun kepala sekolah mengang-gap UN sebagai momok. Maka, saat hari pelaksanaan nanti banyak yang tegang dan seumpanya muncul isu adanya boc-oran soal siswa lebih percaya dengan hal itu daripada kemam-puan berpikirnya.

"Soal UN akan mencakup kecerdasan afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi guru harus mengondisikan siswa untuk siap menghadapi ujian. Sehingga jika muncul isu bocoran soal, mereka mengabaikannya," jelas Harun.

Adapun, Kepala Biro Bina Mitra Polda Jatim Komisaris Besar Mohammad Fauzi menjamin pengamanan naskah UN mulai pencetakan hingga proses scanning untuk melihat hasil skor peserta UN akan aman. Polda Jatim berjanji tidak akan ada kebocoran soal dalam pelaksanaan UN. "Jajaran kami akan mengawal ketat naskah UN sejak kedatangannya di Ban-dara Juanda dari Jakarta hingga proses akhir," ucap dia.

Fauzi menyatakan demi kebaikan bersama maka polisi akan berkoordinasi dengan Dindik Jatim terkait pengamanan selama pendistribusian sampai ke tingkat Polres, Polsek, dan sekolah. Sehingga jika sampai naskah UN bocor, itu dapat dipastikan hanya isu belaka. "Kami akan ketat dalam penga-manan. Setelah diamankan, saat didistribusikan juga dikawal kepolisian dan Dinas Pendidikan. Saling cross check semuan-

Aburizal........ sambungan dari hal 1

jenis pekerjaannya langsung kepada Presiden. Bukan kepada kelompok tertentu, yang tidak sesuai dengan wewenangnya.

"Bukan kepada seseorang atau masyarakat tertentu yang berakibat menjadi seseorang populer," ujar Ical.

Nama Ical disebut-sebut pernah bertemu mafia pajak Gayus Tambunan di Bali. Isu ini sudah dibantah keras Gayus Tambunan. Bahkan, Gayus menyebut isu itu dilontarkan Satgas. Tetapi, Satgas mematahkan tuduhan Gayus Tambunan.

Bagi Ical, segala kebohongan

By: SoewardiSurabaya-TRIKOM

akan terungkap pada waktunya. "Saya yakin semua bentuk kebohongan yang dibuat-buat pasti akan terungkap ke publik," ujar Ical.

Untuk pengusutan Gayus Tam-bunan, Ical mempercayakan penuh kepada aparat penegak hukum. "Biar hukum yang bicara siapa yang benar

By: Bekti/YanriJakarta-TRIKOM

dan salah," tuturnya.Jumat, 21 Januari 2011, Sekretaris

Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, sudah mendesak Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono mengevaluasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Menurut Idrus, Satgas telah bekerja di luar jalur semestinya. Idrus menyebut keberadaan

Satgas lebih banyak mudharat ketim-bang manfaatnya.

Satgas sendiri sudah memberikan laporan tertulis kepada Presiden SBY, terutama soal segala tudingan yang dilontarkan Gayus. Satgas juga sudah bertemu Presiden SBY di Cikeas, Sabtu 22 Januari 2011. n

Gubernur Banten Serahkan Hibah Rp 2,5 M

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyerahkan bantuan hibah 2011 sebesar Rp 2,5 miliar bagi Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten, Kamis (20/1). Bantuan hibah Rp 2,5 miliar ini diterima Ketua Presidium Forum Silatur-ahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten KH Ahmad Memun Ali dalam acara peresmian sekretariat dan pembukaan Rapat Kordinasi dan Rapat Kerja FSPP Banten di Serang.

Gubernur mengatakan bantuan hibah bagi pesantren tersebut sebagai wujud konkret dan komitmen pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh jajaran,

By: Bekti/YanriBanten-TRIKOM

terhadap keberadaan pondok pesantren agar terus meningkatkan kualitas serta untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. "Pondok pesantren harus terus meningkatkan kualitas ilmu pendidikan dan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan iman dan taqwa," kata Ratu Atut Chosiyah.

Ia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di Provinsi Banten terdapat 4,956 Pondok Pesantren yang terdiri dari 4.420 pesantren salafi, 421 pesantren modern dan 115 pesantren yang me-madukan antara pendidikan salafi dan modern. Dengan keberadaan pondok

pesantren itu, kata Ratu Atut, diharap-kan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan Indek Pembangu-nan Manusia (IPM) di Provinsi Banten untuk sektor pendidikan. "Ibu berharap, pesantren gabungan antara salafi dan modern harus terus ditingkatkan, karena pesantren tersebut mengajarkan pendidikan keterampilan" kata Atut Chosiyah.

Untuk itu, kata dia, pemerin-tah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong FSPP agar terus melakukan pembinaan terhadap ponpes serta meningkatkan kualitas pendidikannya. n

Sukses tim nasional Indonesia lolos ke final

Piala AFF 2010 bukan tanpa cela. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid minta timnas melakukan perbaikan.

Menurut Nurdin, perbaikan harus dilakukan sebelum melawan Malaysia di final, 26 dan 29 Desem-ber 2010. Kebangkitan Malaysia harus diwaspadai. “Masih ada panik di bela-kang. Itu sangat penting karena tingkat permainan

Sidang lanjutan Ariel yang keenam telah

selesai digelar di Penga-dilan Negeri Bandung, Senin 20 Desember 2010. Para saksi pun telah dihadirkan, antara lain Luna Maya, Puri Lasmi, Anggit Gagah Pratama dan Redjoy, yang diduga sebagai penyebar video asusila Ariel.

Namun, menurut Jaksa Penuntut Umum, Rusmanto, Sarah Amalia yang dijadwalkan hadir

Foto mesra Rahma Azhari dengan pelatih kesebe-

lasan tim nasional Filipina,

10Demam Perceraian di Kota Depok

Angka perceraian terus saja meningkat. Menurut data yang dis-ampaikan Pengadilan Agama Kota Depok, perceraian yang terjadi pada 2010 di Depok mencapai 40 persen. Dengan kata lain, dari tiga ribu pasan-gan yang menikah dan tercatat di kan-tor Kementerian Agama Kota Depok di tahun 2010, ada 1.200 pasang di antaranya bercerai.

Jumlah ini merupakan per-ceraian yang sudah selesai diproses. Dadang, salah seorang staf di Pen-gadilan Agama Kota Depok, menga-takan bahwa penggugat kebanyakan berasal dari pihak wanita atau istri. "Ada beberapa faktor yang memen-garuhi perceraian ini," katanya.

Yang paling umum, ungkap-nya, adalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi pun cukup berpengaruh. "Mungkin suami tidak memberi nafkah atau semacam itu. Gugatan yang dilaporkan juga karena suami berselingkuh atau suka memukul di rumah," ujarnya. Selain itu, lingkungan pun dapat menjadi pemicu perceraian.

Setelah penggugat mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama, mereka di-minta kembali memikirkan keputusan perceraian ini. "Pengadilan mengu-sahakan agar mereka kembali rujuk sebelum proses sidang selanjutnya," ujar Dadang.

Kalau memang dalam proses mediasi mereka dapat rujuk kembali, gugatan dapat dicabut. "Hal itu akan mempermudah pekerjaan Pengadilan Agama," paparnya.

Kepala Seksi Bimas Islam dan Perjalanan Haji Kemenag Kota Depok, HU Supriyatna, mengaku prihatin dengan kondisi seperti ini. Ia mengaku banyak pasangan yang mengeluh karena kondisi rumah tangga mereka. Kementerian Agama berupaya sekeras mungkin memberi-kan nasihat kepada pasangan yang bermasalah ini agar kembali rujuk.

Sebelum mereka menikah, ungkapnya, mereka diberi bimbingan,

nasihat keagamaan, dan konsultasi di KUA. Ini gunanya agar mereka menghargai pernikahan sebagai ses-uatu yang sakral dan penting. "Jangan sampai nanti setelah mereka menikah, satu-dua bulan kemudian mengeluh dan ingin bercerai. Ini namanya tidak menghargai pernikahan itu sendiri," katanya.

Ia berharap agar ada kesadaran dalam diri masing-masing yang akan menikah, untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. "Kita harus menjaga benteng pertahanan kita agar tidak lemah. Pernikahan itu meru-pakan ibadah dan pahalanya besar. Jangan sampai pernikahan menjadi dosa untuk kita," katanya.

Sementara itu, dibandingkan 2009, jumlah pernikahan di Kota Depok menurun drastis pada 2010. Di 2010, kantor Kementerian Agama Kota Depok hanya menerima sekitar tiga ribu pasang saja. Sedangkan, pada 2009 tercatat sekitar 11 ribu orang yang menikah pada tahun tersebut.

TRIBUNE DEPOK

Depok Pacu Pembangunan

Dalam mewujudkan Depok sebagai kota Niaga dan Per-dagangan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menyampaikan, bahwa di semua titik Kota Depok akan dilakukan proses pem-bangunan guna meningkat-kan kenyamanan warga dan menarik minat para investor ke Depok.

” Contohnya saja di tahun 2010, Depok akan membangun sub termi-nal baru, yang manfaatnya mengurangi beban masuk mobil melalui jalan Margonda yang seringkali menyebabkan macet, sub terminal ini akan berakibat pada tumbuhnya pusat-pusat per-dagangan yang baru, sehingga diharapkan juga menarik minat masyarakat dari luar Depok dapat berkun-jung ke Kota Depok untuk berbelanja,” jelas walikota di dam-pingi sejum-lah undangan seperti Wakil Ketua DPRD Dipo Wongso, Dandim Kodim 0508 Suroso,Direktur Ramayana Setiadi dan Direktur Jakarta Intiland Ugik Kurniadi, di Depok.

Di tahun 2010, tambah Walikota, untuk daerah Cinere juga akan dilakukan proses pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan. “Penyempurnaan jalan ini guna pembenahan dan yang terpenting dalam rangka memfasilitasi warga Cinere dan Limo mengatasi kemacetan yang kerap terjadi,” ujar walikota.

Di saat yang sama Walikota Depok mengucapkan terimakasih kepa-da Jakarta Intiland dan Rama-yana Group yang telah berinvestasi sebesar 86 Milyar. “Dari pemba-ngunan ini telah menyerap 650 tenaga kerja baru yang berasal dari Kota Depok. Hal ini berarti Depok telah mengurangi pengangguran,” jelas walikota.

Namun demikian, walikota menghimbau akan dampak sosial bagi pembangunan kepada segenap investor yang ada. Kita tidak mau pem-bangunan di Depok meng-hasilkan konflik-konflik baru seperti curan-mor, narkoba, preman, copet dan sebagainya, oleh karena itu semua pihak harus bisa bekerja sama untuk selalu menciptakan suasana yang kondusif. n

Supriyatna mengatakan, orang-orang menganggap 2009 merupakan tahun yang spesial, jadi banyak yang memilih untuk menikah pada tahun tersebut. Sedangkan pada 2010, orang kebanyakan menikah pada 10-10-2010.

Mengenai keinginan Kota Depok untuk melaksanakan peme-karan Kantor Urusan Agama (KUA) masih belum dapat dicapai. Padahal, menurut Kasubag TU Kementerian Agama Kota Depok, H Kadar, dia telah mengajukan untuk melakukan pemekaran KUA di Kota Depok sejak adanya pemekaran kecamatan di kota ini pada 2009.

KUA di Depok sendiri masih berada di enam kecamatan induk, yakni Cimanggis, Pancoran Mas, Sukmajaya, Sawangan, Beji, dan Limo. Kementerian Agama pada 2010 telah menerima sekitar 500 pen-gajuan pemekaran KUA di seluruh Indonesia, namun baru terealisasi setengahnya. n

Depok Sediakan Lahan untuk Madrasah

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyediakan lahan seluas 6.000 me-ter persegi di daerah Jatijajar untuk pembangunan madrasah aliyah negeri (MAN). Tanah itu masih kosong, belum ada bangunan madrasah di atasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kemente-rian Agama Kota Depok, H Kadar, mengatakan pada tahun 2007 telah mengirimkan permintaan untuk membangun MAN ini ke Kemente-rian Agama. Itu menindaklanjuti permintaan masyarakat Depok untuk merealisasikan pem-

bangunan MAN.Pada tahun 2008, kata dia, dana untuk MAN ini sudah muncul di

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sekitar 600 juta. Namun, ketika akan direalisasikan pada bulan Mei, anggaran untuk MAN di Depok ini terkena kebijakan anggaran saving."Saya pikir maksudnya ditabung dulu dan realisasinya diundur. Ternyata anggaran tersebut memang tidak ada," ujar Kadar. Ini berarti pembangunan MAN tidak dapat direalisasikan.

Kadar menyatakan telah mengajukan kembali pada 2009, 2010, dan 2011, namun hasilnya tetap nihil. Dia berharap agar per-mintaan ini dapat segera dilaksanakan karena merupakan keinginan masyarakat Depok n

Memasuki kawasan Kukusan, Depok, tak lengkap rasanya apabila kita tidak mencicipi sebuah sajian unik di sana. Terletak tak jauh dari perempatan Kukusan, berdirilah sebuah warung kecil yang menyaji-kan sejumlah makanan yang digemari masyarakat, yaitu bakso.

Bakso yang dijual di sini ter-golong unik karena bentuknya yang tidak biasa, yaitu kotak. Bakso ini merupakan usaha yang awalnya dirin-tis oleh seorang mahasiswa Universi-tas Indonesia yang berasal dari Solo.

Ia dan teman-temannya mem-buka usaha bersama untuk memenuhi biaya hidup di rantau pada 2005. Usaha ini sukses menjadikannya sar-jana. Setelah lulus, usaha ini dilanjut-kan oleh kakaknya, Rohman (37).

Ketika sedang terkenalnya

bakso gepeng, Rohman bercerita, ia dan teman-temannya menciptakan bakso bentuk lain. Terinspirasi dari salah satu program yang dipakainya setiap hari dalam perkuliahan, Auto-Cad, ia menciptakan bakso kotak.

Pembuatan bakso kotak tidak sulit dan hampir sama dengan bakso biasa. Bila bakso dibuat bulat-bulat dengan tan-gan, bakso kotak dibentuk dengan ceta-kan yang dibuat sendiri. “Kami membuat sendiri cetakannya, ada enam cetakan untuk bakso kotak,” ujar Joko Hartanto (21), pencetak bakso kotak sekaligus keponakan Rohman.

Bakso dicetak berukuran sekitar 5x2x2 cm. Setiap hari Rohman mem-butuhkan kurang lebih 20 kilogram daging untuk membuat semua bakso.

Mereka memulai pekerjaannya sejak pagi. Rohman khususnya, memulai pekerjaannya sejak pukul tiga pagi. “Saya kan harus beli bahan-bahannya dulu ke pasar,” katanya. Setelah itu, Joko dan

karyawan melakukan sisanya.Karyawan mulai memper-

siapkan dagangan pada pukul enam hingga pukul delapan. Setelah itu, barulah pukul 10 mereka siap men-erima tamu. Tamu dapat menikmati keunikan bakso ini dari pukul 10 hingga pukul 21.30.

Tentang keuntungan, hampir semua pedagang berkata hal yang sama. “Yang namanya berdagang, keuntungan itu relatif,” kata bapak tiga anak ini. “Kadang habis, terkadang juga tidak. Pasang-surut dalam berdagang itu biasa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, omzet-nya akan naik pada saat-saat tertentu seperti Lebaran atau ketika ada pe-sanan. Biasanya untuk hajatan.

Harga yang ditawarkan pun tidak menguras kantong. Satu porsi bakso kotak dijual seharga Rp 7.000 saja. Kalau tidak sanggup menghabiskan semuanya, pembeli juga bisa memesan setengah porsi dengan harga Rp 4.000. n

Auto-Cad Inspirasi Bakso Kotak

TRIBUNE DEPOK

By: TommyDepok-TRIKOM

By: HeriyansahDepok-TRIKOM




11

Dishub Depok Didatangi Puluhan Sopir Angkot

Kantor Dinas perhubungan kota Depok Jawa Barat Rabu (19/1) didatangi puluhan sopir angkot D.09 jurusan terminal Depok Pasar Pucung Kalimulya. Kedatangan mereka menuntut agar adanya pengalihan10 angkot D.09 menjadi D.08. Kedua, tidak boleh ada persinggungan jalur. Ketiga, penambahan jam operasi bagi angkot D.09. “Kami minta Dishub memenuhi tiga tuntutan kami. Kalau tidak kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” ancam salah seorang sopir angkot D09, Rusni Kasim.

Menurut Rusni, permintaan pengalihan 10 unit angkot D.09 menjadi D.08 dilatar belakangi alasan rasional. Jumlah angkot D09 saat ini mencapai 56 angkot. Sedangkan D08 baru memiliki 13 armada. Artinya, pengalihan 10 angkot D.09 menjadi D.08 meru-pakan langkah bijak untuk mem-bagi rizki.

“Sekarang ini, diantara para sopir angkot D09 sudah berebut penumpang. Sekalipun koperasi sudah mengatur pembagian waktu narik yakni 2:1, dua hari narik satu hari istirahat tetap saja masih terjadi perebutan penumpang,” tambahnya.

Pembagian waktu narik terse-but, kata Husni, belum menjadi solusi permanen mangatasi peng-hasilan para sopir angkot D09 yang minim. Ia berharap, pengalihan 10 unit angkot trayek D09 ke D08 da-pat mengatasi permasalahan ini.

“Kita sebagai pemilik trayek lama memohon kepada petinggi Dishub untuk memenuhi tuntutan kami. Jangan hanya kami yang dijadikan korban,” tuturnya.

Hal yang sama diungkap-kan sopir angkot D.09 Ade Naga menerangkan, trayek D.09 bero-prasi dari mulai Terminal Depok, Jalan Margonda Raya, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raden Saleh, Jalan Asrama Divisi Infantri 1 Kostrad, Jalan H Musa, Jatimulya, Kampung Bulak, Pertigaan Cilodong, dan Kampung Sawah.

Sedangkan D08, kata dia, dimulai dari Kampung Sawah,

TRIBUNE DEPOK

Mantan Polisi Diganjar 10 Tahun Penjara

Oknum polisi Sofyan Tsauri akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh majelas hakim pengadilan negeri Depok karena terbukti menyuplai senjata dan melatih kelompok teroris Aceh.Sofyan merupakan mantan anggota Polresta Depok dengan pangkat terakhir Brigadir.Sofyan sempat bertugas di bagian Samapta Polres Depok.Ia mulai bergabung di Polres Depok sekitar tahun 2000.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun kepadanya karena terbukti dengan meyakinkan sebagai penyuplai senjata bagi pelatihan teroris di Aceh.

”Memperhatikan berbagai keterangan saksi dalam persidangan. Terbukti keterlibatan terdakwa dalam kegiatna teroris sangat jelas,” kata Dwiarso Budi Santriato, hakim ketua dalam persidangan pembacaan vonis terdakwa di PN Depok, Rabu (19/1).

Sofyan tambah Budi, sempat memberikan pelatihan menembak di lapan-gan tembak milik Polri. Selanjutnya melakukan pelatian di Aceh. Keterlibatan terdakwa terbukti melanggar Undang-undang (UU) Darurat tentang Kepemi-likan Senjata Api, melanggar Pasal 15 jo Pasal 9, Pasal 15 jo Pasal 7 dan Pasal 13 huruf a UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

”Berdasarkan bukti dan keterangan yang cukup. Terdakwa divonis 10 ta-hun penjara. Dipotong dengan masa tahanan dan membayar biaya persidangan Rp.5000,”ujar Budi yang didampingi Hakim anggota Sahari Adami dan Lucas H Batuha. n


Jalan A Ridho, Jalan Abdul Gani I, Abdul Gani 2, Jalan Raya Abdul Gani, Jalan M Nasir, Jalan H Musa, Pertigaan Cilodong, Kam-pung Bulak, Tole Iskandar, Sili-wangi, Terminal Depok.

Kita bersinggungan di per-tigaan Kampung Bulak, H Musa, dan Jalan Ridho. Sementara penumpang yang paling banyak ada di H Musa dan Jalan Ridho.Ia berharap, persinggungan tersebut dapat segera diatasi.

“Kita tidak melarang pen-goprasian D08. Hanya saja kita minta pengaturannya tidak bers-inggungan dengan trayek kita saat ini,” ujarnya. n

Kesbang Depok Bentuk FKDM

Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol Linmas) Kota Depok Jawa Barat Selasa (18/1) mengelar kegiatan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat di daerah. Kegiatan dipusatkan di aula lantai 1 Balaikota Depok.

Kegiatan yang dimotori oleh kantor Kesbangpolinmas dan dihadiri oleh Walikota Depok, seluruh Lurah dan Camat se-Kota Depok terselenggara atas dasar Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah.

Dalam Permendagri dijelaskan bahwa kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbuinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Saat ini FKDM hanya tingkat kota saja.

“Untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut, maka so-sialisasi ini diadakan sekaligus untuk membentuk FKDM pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan” ungkap Kasie Bina dan Ideologi Kantor Kesbangpolinmas Dodi Rustiadi.

Sementara Walikota Depok dalam arahannya mengata-kan, FKDM merupakan perwakilan resmi masyarakat yang harus mampu menyerap info yang berkembang dan turut melakukan pencerahan sehingga tercipta tujuan Pemerin-tahan yang mulia. Tujuan Pemerintahan yang utama adalah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing tingkat kota.n

Shock teraphy yang di lakukan oleh PLN UPJ Sawangan untuk mengu-rangi tingginya jumlah tunggakan pelanggan listrik di wilayah tersebut, nampaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kurun waktu dua bulan, UPJ Sawangan berhasil memperkecil jumlah tunggakan dari Rp6 miliar hingga mencapai Rp2,4 miliar.

Sebelumnya, pelanggan yang sering melakukan tunggakan pemba-yaran listrik di PLN UPJ Sawangan, mencapai 20 ribu pelanggan setiap bulannya. Namun pada 3 bulan terakhir PLN UPJ Sawangan men-canangkan program pemutusan 1000 sambungan listrik perhari.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua bulan lalu, jumlah tunggakan berkurang, hingga 60 persen. Bila sebelumnya tunggakan yang ada sebesar Rp6 miliar, kini menjadi Rp2,4 miliar. Artinya shock teraphy yang diterapkan pihak PLN UPJ Sawangan, mampu menurunkan ang-ka tunggakan hingga Rp3,6 miliar.

Menurut SPI Penagihan PLN UPJ Sawangan, Rosmana, shock

teraphy yang yang dilakukan PLN UPJ Sawangan cukup berhasil. Da-lam kurun waktu 2 bulan, PLN UPJ Sawangan sudah berhasil menarik tunggakan dari pelanggan sebesar Rp3,6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Rosmana, penunggakan pembayaran listrik yang terjadi di UPJ Sawangan ke-banyakan akibat dari faktor ekonomi masyarakat yang masih labil. Untuk bulan ini saja, Rosmana menambah-kan, tagihan yang masih menunggak mencapai 91 ribu pelanggan.

Pelanggan listrik di PLN UPJ Sawangan yang mencakup wilayah Sawangan, Bojongsari, Parung Bin-gung, Cinangka, Ciseeng, dan Gunung

PLN UPJ Sawangan Tarik Tunggakan Pelanggan Hingga Rp3,6 M

TRIBUNE DEPOK




Sindur ini, memang masuk dalam kat-egori wilayah yang sering melakukan tunggakan. Setiap bulannya, penungga-kan di wilayah tersebut bisa mencapai angka 20 ribu pelanggan dari 112 ribu jumlah pelanggan yang ada.

Dalam program pemutusan 1000 sambungan perhari yang dilakukan oleh PLN UPJ Sawangan tercatat ada 680 pelanggan yang sambungan listriknya dibongkar ha-bis oleh PLN. Dari 10 ribu pelang-gan yang terkena pemutusan semen-tara. Rosmana berharap, program ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan disiplin masyarakat pengguna listrik, untuk membayar tepat waktu. n


Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011

Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentin-gan akan kian runcing, terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY.

"Sulit mengharapkan koalisi solid," kata CEO Polmark Indo-nesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011.

Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi. Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam satu putaran. Dua modal itu cend-erung memanjakan dirinya.

Pertarungan politik 2014 yang mempengaruhi ketidaksolidan koalisi. "Demokrat dan Golkar saat ini istilahnya eye ball to eye ball confrontation," katanya.

Eep menangkap indikasi saling kunci antara Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan partai yang ditukangi SBY, Demokrat.

"Aburizal merasa memiliki modal ekonomi yang cukup. SBY send-iri tidak bisa mempertimbangkan sesuatu tanpa Golkar," katanya. Sehingga, kata dia, di mata mitra koalisi lainnya Demokrat lebih memperhatikan Golkar.

Gejala itu memang tampak pada refleksi akhir tahun Fraksi PKS dan PPP yang menganggap pola komunikasi Sekretariat Gabun-gan (Setgab) tidak sehat. Bahkan ada sejumlah anggota kedua fraksi itu mewacanakan poros tengah jilid dua.

"SBY tidak punya kemampuan untuk bisa memuaskan atau men-gakomodasi kepentingan partai me-nengah dan kecil. Keadaan ini tidak bisa membuat solid," tambah Eep.

Faktor yang juga membuat koalisi tidak solid, urai Eep, adalah dinamika politik internal partai poli-tik yang bergabung di koalisi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh ketua partai.. "Anggota dewan saat ini melakukan transaksi otonom. Kalaupun pegang Ketua fraksi, tetap bisa dilecehkan begitu saja," ujarnya. n


www.tribunekompase.co.cc


Cristiano Ronaldo Blak-blakan Soal Anak


Selama ini Ronaldo selalu tertutup jika membicarakan anak semata wayangnya. Tetapi, kini ia mulai berbagi cerita soal kebahagiaan dan pengalamannya menjadi se-orang ayah.

Ini adalah pertama kalinya pria asal Portugal ini mau terbuka soal putranya. Ia menceritakan secara blak-blakan soal kehidupan barunya sebagai ayah di sebuah media berbahasa Spanyol.

Pesepakbola yang kini merum-put di klub Real Madrid itu mengaku banyak yang berubah dalam ke-hidupannya sejak ia memiliki anak. Banyak kegiatan dan hal baru yang ia temui sejak kehadiran anaknya.

“Tentu saja saya mengganti popok. Itu bukan hal yang saya sukai tapi tetap lakukan itu,” kata Ronaldo seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat 21 Januari 2011.

Tetapi, ia tak perlu menjaga anaknya hingga larut malam. Karena sebagai pesepakbola ia membutuhkan istirahat yang cukup. Sang anak pun mengerti. Hanya, Ronaldo mengata-kan ia memiliki pengalaman menarik seputar jam tidur putranya. “Anak saya tidurnya awal. Tetapi, ibu saya menceri-

takan anak saya terus menangis dan saat itu saya sedang bertanding. Ternyata setelah saya bikin gol, lima menit kemudian ia tertidur,” ujarnya sambil tersenyum.

Dalam membesarkan putran-ya itu, Ronaldo dibantu ibunya, Dolores dan kedua kakak perem-puannya, Elma dan Katia.

Soal siapa ibu dari anaknya itu, Ronaldo memang tak mau bicara. Ia merahasiakan jati diri wanita tersebut. Tetapi, kabar yang beredar wanita itu adalah seorang mahasiswa Inggris berusia 20 tahun. Wanita itu menerima bayaran 10 juta poundsterling untuk menyerah-kan hak asuhnya kepada Ronaldo. n

epaper tribun kompas

Documents