ARTIKEL

HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2019 DI PROVINSI PAPUA

Topik: Equity (Sasaran-2, Sasaran-3 & Sasaran-4)

MARET 2020

i

Daftar Isi DAFTAR ISI ............................................................................................................................... I

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ II

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. III

ABSTRAK ............................................................................................................................... IV

LATAR BELAKANG ................................................................................................................... 1

TUJUAN .................................................................................................................................. 2

METODE ................................................................................................................................. 2

HASIL EVALUASI JKN ............................................................................................................... 2

1. TEMUAN SASARAN 2: SELURUH PENDUDUK INDONESIA MENDAPAT JAMINAN KESEHATAN MELALUI BPJS KESEHATAN. HASIL SASARAN 2 BELUM TERCAPAI DI TAHUN 2019. .................................................................................................................... 2 2. TEMUAN SASARAN 3: PAKET MANFAAT MEDIS DAN NON-MEDIS SUDAH SAMA, TIDAK ADA PERBEDAAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. STUDI KASUS PELAYANAN JANTUNG. HASIL SASARAN 3 TIDAK TERCAPAI DI TAHUN 2019. 4 3. TEMUAN SASARAN 4: JUMLAH DAN SEBARAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (TERMASUK TENAGA DAN ALAT-ALAT) SUDAH MEMADAI UNTUK MENJAMIN SELURUH PENDUDUK MEMENUHI KEBUTUHAN MEDIS MEREKA. HASIL TEMUAN SASARAN 4 TERCAPAI DI TAHUN 2019. ............................................................................................................................................................... 8

PEMBAHASAN ...................................................................................................................... 10

KESIMPULAN ........................................................................................................................ 11

REFERENSI ............................................................................................................................ 12

ii

Daftar Tabel Tabel 1. Segmen Kepesertaan Di Provinsi Papua Tahun 2019 ........................................................ 2

Tabel 2. Ketersediaan Cath Lab, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Jantung Pelayanan Jantung

di Provinsi Papua ............................................................................................................................ 4

Tabel 3. Peserta JKN yang Mengakses Layanan Kardiovaskuler Berdasarkan ID Peserta JKN ........ 5

Tabel 4. Kunjungan Peserta JKN untuk Layanan CVD di FKTP per Segmen di Provinsi Papua ........ 5

Tabel 5. Kunjungan Peserta JKN untuk layanan CVD di FKTL per Segmen di Provinsi Papua ......... 6

Tabel 6. Ketersediaan Cath Lab dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua ..................................... 8

iii

Daftar Gambar Gambar 1. Penyebab Kematian di Provinsi Papua ......................................................................... 1

Gambar 2. Total Biaya Kardiovaskular System Group di Provinsi Papua Tahun 2016 .................... 7

Gambar 3. Peta Migrasi Rujukan Keluar Perpindahan Peserta untuk Mengakses Layanan Rujukan

Jantung ........................................................................................................................................... 7

Gambar 4. Pertumbuhan RS Di Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua ............................................... 10

iv

Evaluasi Capaian Pemerataan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan di Era JKN di Provinsi Papua

Helen Triastuti1, Asriarti1, Yane Tambing1, Muhamad Faozi Kurniawan2

1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Cendrawasih, Provinsi Papua 2 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan

Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta

Abstrak Latar belakang: Provinsi Papua ikut serta mengimplementasi JKN sejak tahun 2014. Kondisi geografis yang sulit dan sarana dan prasarana yang kurang lengkap memberikan gambaran bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan di Era JKN masih mengalami kendala, meskipun paket manfaat yang disediakan tidak terbatas. Hal ini dipengaruhi belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Untuk itu, implementasi JKN perlu dilakukan evaluasi tahun 2019 dengan tujuan untuk melihat capaian pemerataan pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4 serta akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Metode: Penelitian Kebijakan Evaluasi JKN menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data kuantitatif diperoleh dari data sekunder yaitu Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang terdiri dari data penyakit dari IHME, data fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan, hasil survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan, data sampel JKN 2015-2016 dari BPJS Kesehatan, data kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan dan sumber data lainnya Hasil: Provinsi Papua memiliki dana Otonomi Khusus, namun capaian sasaran 2 pada Peta Jalan Menuju JKN yaitu cakupan kepesertaan JKN mencapai 100%. Integrasi Kartu Papua Sehat dan JKN-KIS masih bermasalah karena Nomor Identitas Penduduk menjadi kendala terbesar di Provinsi Papua. Pemerataan paket manfaat dalam sasaran 3 juga belum tercapai karena belum meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga dokter dan dokter spesialis di Provinsi Papua termasuk pemerataan paket manfaat pelayanan jantung. Pada sasaran 4, Provinsi Papua juga tidak tercapai, karena tidak meratanya fasilitas kesehatan, khususnya fasilitas cath lab yang terbatas dan dokter spesialis jantung tidak banyak dan sulit akses untuk mencapai rumah sakit. Kesimpulan: Pelayanan Kesehatan di Provinsi Papua masih belum merata dan berkeadilan. Meskipun Jaminan Kesehatan Papua sudah mengkover 100% masyarakat Papua. Masyarakat miskin dan tidak mampu sulit akses ke Rumah Sakit termasuk pelayanan jantung karena sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan transportasi yang sulit. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerataan, Pelayanan Kesehatan, Papua

1

Latar Belakang Papua merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang – Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Provinsi Papua merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan memiliki 29 Kabupaten/ Kota. Jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2019 yaitu 3.379.302 (Badan Pusat Statistik RI 2020).

Sumber: IHME, 2017

Gambar 1. Penyebab Kematian di Provinsi Papua

Di sektor kesehatan, penyebab kematian terbanyak di Provinsi Papua tahun 2017 yaitu: Stroke, ischemic heart disease, tuberculosis, diabetes, diarrheal disease, cirrhosis, road injuries, lower respiratory infection, dan congenital defects. Ischemic heart disease (IHD – penyakit jantung) merupakan penyebab kematian di Provinsi Pupua yang mengalami perubahan signifikan semenjak 1990 sampai dengan 2017 dengan mengalami peningkatan sebesar 453% (The Institute for Health Metrics 2017). Selain itu terdapat 84 jenis faktor risiko dari penyebab kematian tersebut. Faktor risiko terbesar yaitu pola makan diikuti dengan kadar glukosa darah, dan hipertensi. Rokok (10,62%-laki - laki) dan malnutrisi masih menempati 5 peringkat tertinggi faktor risiko penyebab kematian. Untuk menanggulangi masalah kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua telah meluncurkan Kartu Papua Sehat (KPS) dan tahun 2019, Pemda Provinsi Papua melakukan integrasi KPS ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

2

Namun, tidak dipungkiri pelaksanaan kebijakan JKN-KIS di Provinsi Papua masih banyak hambatan dan tantangan. Pelaksanaan JKN yang telah berjalan 6 tahun ini membutuhkan evaluasi. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan pencapaian pada sasaran – sasaran pada Peta Jalan menuju JKN Tahun 2012 – 2019. Pada evaluasi ini akan difokuskan pada capaian sasaran-2 yaitu berhasil tercapai apabila sekitar 257,5 juta jiwa mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sasaran-3 berhasil tercapai apabila paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama/ tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sasaran-4 berhasil tercapai apabila jumlah serta sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh penduduk terpenuhi kebutuhan medisnya. Evaluasi terhadap capaian sasaran di Provinsi Papua ini diharapkan dapat menjadi dasar pembuatan dan perbaikan kebijakan kesehatan khususnya JKN.

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam Evaluasi JKN Topik Equity yaitu:

1. Mengidentifikasi apakah sasaran 2, 3, dan 4 dalam Peta Jalan Menuju JKN 2012 – 2019 tercapai di Provinsi Papua?

2. Menganalisis apakah pemerataan sumber daya kesehatan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua telah terjadi?

3. Menganalisis keadilan akses layanan kesehatan antar segmen kepesertaan program JKN di Provinsi Papua?

Metode Penelitian Evaluasi ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan memahami objek yang diteliti. Data sekunder berasal dari Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang terdiri dari data penyakit dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), data Fasilitas Kesehatan dan SDM dari Kementerian Kesehatan, hasil survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan, data sampel JKN 2015-2016 dari BPJS Kesehatan, data kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan dan sumber data lainnya.

Hasil Evaluasi JKN

1. Temuan sasaran 2: Seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Hasil sasaran 2 belum tercapai di tahun 2019.

Tabel 1. Segmen Kepesertaan Di Provinsi Papua Tahun 2019

3

Segmen Jumlah % PBI APBN 2.847.894 74,1% PBI APBD 313.249 8,2% PPU 522.512 13,6% BP 32.046 0,8% PBPU 127.016 3,3% Total Peserta JKN 3.842.717 113,71% Bukan Peserta JKN 0 0% Populasi Penduduk 3.379.302 100%

Sumber: BPJS Kesehatan diolah DJSN, 2020 Tabel 1 menjelaskan bahwa cakupan kepesertaan di Provinsi Papua sudah 100%. Namun, apabila kita telusur dari data Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di atas, lebih dari 50% merupakan peserta di segmen PBI APBN (Dewan Jaminan Sosial Nasional RI 2020). Hal ini memberi gambaran bahwa lebih dari 50% masyarakat Provinsi Papua merupakan orang miskin dan tidak mampu. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (BPS, tahun 2019 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua yaitu sebesar 27,53% dari total penduduk Provinsi Papua. Perbedaan data kategorisasi angka kemiskinan penduduk berbeda antara cakupan penduduk miskin dan tidak mampu menurut kategori PBI JKN-KIS dan Penduduk Miskin menurut BPS. Integrasi KPS dan JKN-KIS belum 100% Integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) yang dimulai tahun 2014 menciptakan hubungan yang harmonis bagi Pemda dan BPJS Kesehatan. Namun, dalam perjalanannya integrasi KPS dengan JKN-KIS mengalami kendala. Persyaratan untuk menjadi peserta JKN-KIS yaitu kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sedangkan KPS hanya mensyaratkan orang asli Papua dan tidak mampu. BPJS Kesehatan juga mensyaratkan bahwa integrasi hanya bisa dilakukan jika Pemerintah Provinsi Papua sudah melakukan validasi peserta KPS. Meskipun demikian pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan dana 142 milyar rupiah untuk 513.932 orang asli Papua yang selama ini mendapat manfaat pelayanan kesehatan KPS. Tahun 2019 masalah NIK belum dapat diselesaikan, sehingga integrasi KPS ke kartu JKN KIS tidak dapat 100% terlaksana.

4

2. Temuan sasaran 3: Paket manfaat medis dan non-medis sudah sama, tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Studi kasus Pelayanan Jantung. Hasil sasaran 3 tidak tercapai di tahun 2019.

Tabel 2. Ketersediaan Cath Lab, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Jantung Pelayanan Jantung di Provinsi Papua

Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Cath Lab Dokter Umum

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh

Merauke 0 29 0

Jayawijaya 0 17 0

Jayapura 0 19 0

Nabire 0 15 0

Kepulauan Yapen 0 12 0

Biak Numfor 0 18 2

Paniai 0 14 0

Puncak Jaya 0 5 0

Mimika 0 41 0

Boven Digoel 0 8 0

Mappi 0 9 0

Asmat 0 12 0

Yahukimo 0 10 0

Pegunungan Bintang 0 9 0

Tolikara 0 6 0

Sarmi 0 0 0

Keerom 0 4 1

Waropen 0 0 0

Supiori 0 10 0

Mamberamo Raya 0 7 0

Nduga 0 0 0

Lanny Jaya 0 9 0

Mamberamo Tengah 0 5 0

Yalimo 0 0 0

Puncak 0 5 0

Dogiyai 0 0 0

Intan Jaya 0 0 0

Deiyai 0 0 0

Kota Jayapura 1 132 7

Provinsi Papua 1 391 10

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

5

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa ketersediaan Cath Lab di Provinsi Papua sangat terbatas. Data menunjukkan hanya satu di Rumah Sakit DOK II di Kota Jayapura (Kementerian Kesehatan RI 2020b). Hal ini sangat terlihat bahwa untuk pelayanan jantung masih terpusat pada Kota Jayapura. Meskipun dalam hal ketersediaan dokter spesialis jantung di Provinsi Papua sudah tersedia. Apabila melihat persebaran dokter spesialis Jantung, pemerataan dokter spesialis ini tidak ada di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua. Distribusi dokter spesialis ini menjadi hambatan besar dalam implementasi pelayanan Jantung sebagai salah satu manfaat peserta JKN-KIS.

Tabel 3. Peserta JKN yang Mengakses Layanan Kardiovaskuler Berdasarkan ID Peserta JKN

Keterangan Kunjungan FKTP Kunjungan FKTL Jumlah Peserta (estimasi populasi) 3.573.751 Kunjungan CVD (estimasi populasi) 15.371 2.859 Total Kunjungan (estimasi populasi) 224.451 336.323 Rasio CVD per Kunjungan (tertimbang) 6,85% 0,85% Rasio CVD Per Total Peserta (tertimbang) % %

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 – 2016 diolah dalam DaSK, 2020 Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari total kunjungan peserta JKN ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 15.371 kunjungan layanan jantung dari total 224.451 kunjungan dan terdapat 6.85% peserta melakukan layanan jantung. Data tersebut menunjukkan FKTP dapat mendeteksi penyakit jantung. Tabel tersebut juga menunjukkan jumlah peserta yang melakukan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) untuk layanan jantung yaitu 0,85% dari total kunjungan 336.323 kunjungan. Hal ini memberikan gambaran pelayanan jantung dengan severity level yang lebih tinggi di FKTL dengan jumlah kecil. Hal ini kemungkinan karena dokter spesialis Jantung yang masih terbatas.

Tabel 4. Kunjungan Peserta JKN untuk Layanan CVD di FKTP per Segmen di Provinsi Papua

Segmen Peserta Kunjungan CVD (Estimasi Populasi) Persentase

PBI APBN 4,717 31% PBI APBD 7 0% PPU 8,298 54% BP 1,834 12% PBPU 515 3% Total 15,371 100%

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 – 2016 di olah dalam DaSK, 2020 Tabel 4 di atas menggambarkan bahwa segmen PPU di FKTP (54%) lebih banyak mengakses layanan jantung. Hal ini dikarenakan segmen PPU adalah segmen masyarakat pekerja baik itu

6

sektor pemerintah maupun sektor swasta yang mempunyai fasilitas untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Meskipun demikian segmen PBI APBN juga banyak mengakses layanan jantung di FKTP (31%). Hal ini menunjukkan bahwa PBI APBN di Provinsi Papua telah mengakses layanan jantung di FKTP, meskipun perlu ditelusur lebih dalam di kabupaten mana yang banyak mengakses pelayanan jantung di FKTP.

Tabel 5. Kunjungan Peserta JKN untuk layanan CVD di FKTL per Segmen di Provinsi Papua

Segmen Peserta Kunjungan CVD (Estimasi Populasi) Persentase

PBI APBN 1,170 25% PBI APBD - 0% PPU 1,243 27% BP 1,834 39% PBPU 426 9% Total 4,673 100%

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 – 2016 di olah dalam DaSK, 2020 Tabel 4 di atas menjelaskan kunjungan peserta JKN untuk pelayanan jantung di FKTL. Segmen peserta yang melakukan layanan Jantung di FKTL paling besar yaitu segmen Bukan Pekerja (BP) sebesar 39%, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 27%, dan PBI APBN sebesar 25%. Hal ini mengindikasikan bahwa segmen BP yang merupakan masyarakat yang sebagian besar adalah kelompok pensiunan paling banyak mengakses pelayanan jantung. Untuk segmen PBI APBN ternyata lebih sedikit dari segmen BP dan PPU. Hal ini disinyalir mengindikasikan bahwa PBI APBN yang mengakses adalah yang dekat dengan fasilitas kesehatan dan masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses transportasi.

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 – 2016 diolah dalam DaSK, 2020

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

KAB. BIAK NUMFO

R

KAB. JAYAPURA

KAB. JAYAW

IJAYA

KAB. MAPPI

KAB. MERAUKE

KAB. BOVEN DIGOEL

KAB. DOGIYAI

KAB. KEPULA

UAN YAPEN

KAB. NABIRE

KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KOTA JAYAPURA

KAB. MIM

IKA

KAB. LANNY JA

YA

KAB. PANIAI

KAB. PUNCAK JA

YA

KAB. TOLIK

ARA

Total Biaya Cardiovascular System Group di Provinsi Papua Tahun 2016

PBI APBN PPU BP PBPU

7

Gambar 2. Total Biaya Kardiovaskular System Group di Provinsi Papua Tahun 2016

Gambar 2 menjelaskan bahwa biaya kardiovaskular di rumah sakit di Provinsi Papua paling banyak PPU sebesar 44% (Rp. 154.349.300,-) dan PBI APBN sebesar 33% (Rp. 117.229.800,-) seluruh segmen kepesertaan JKN dari data sampel sebesar 1% dari seluruh peserta JKN tahun 20016 (DaSK FKKMK UGM 2020a). Hal ini memberikan gambaran, pelayanan jantung banyak dimanfaatkan juga oleh segmen peserta yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu PBI APBN (33%) karena 74% penduduk Provinsi Papua merupakan segmen PBI APBN.

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 – 2016 di olah dalam DaSK

Gambar 3. Peta Migrasi Rujukan Keluar Perpindahan Peserta untuk Mengakses Layanan Rujukan Jantung

Peta tersebut menggambarkan bahwa peserta JKN yang mengakses layanan Jantung di luar Provinsi Papua yaitu PPU dan PBPU dan Bukan Pekerja dari data sampel 1% dari total peserta JKN tahun 2016 (DaSK FKKMK UGM 2020b). Paling besar dari rujukan pelayanan Jantung yaitu ke DI Yogyakarta sebesar 42 juta rupiah. Salah satu penyebab rujukan disinyalir karena fasilitas kesehatan yang masih kurang dan tenaga kesehatan yang tidak tersedia. Segmen PPU dan PBPU juga banyak mengakses dari segmen PBI, hal ini menunjukkan bahwa akses portabilitas dimanfaatkan oleh orang mampu di Provinsi Papua. Pelayanan Jantung masih terbatas? Cath lab hanya tersedia satu di Rumah Sakit DOK II Jayapura. Hal ini memperlihatkan bahwa ketersediaan fasilitas Jantung terbatas di Provinsi Papua. Data juga menunjukkan bahwa ketersediaan dokter spesialis juga hanya di pusat Kota Jayapura. Gambaran ini menunjukkan layanan jantung di kabupaten/ kota tidak tersedia merata. Sejak tahun 2014, ketersediaan dan layanan Jantung di Provinsi Papua masih terbatas. Rujukan layanan jantung hanya berpusat di

8

Kota Jayapura. Kondisi ini disinyalir rujukan tinggi ke Kota Jayapura yang mempunyai cath lab. Transportasi dengan wilayah geografis di Provinsi Papua yang sulit, rujukan akan sulit terjadi.

3. Temuan sasaran 4: Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan medis mereka. Hasil temuan sasaran 4 tercapai di tahun 2019.

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia untuk pelayanan kesehatan yang merata menjadi salah satu komponen penting tercapainya universal health coverage (UHC). Provinsi Papua dengan wilayah geografis dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah memberikan gambaran wilayah sulit untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Berikut gambaran ketersediaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Jantung.

Tabel 6. Ketersediaan Cath Lab dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Papua

Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Cath Lab Dokter

Umum

Rasio Dokter (5000)

Dokter Spesialis

Jantung dan Pembuluh

Jumlah Penduduk Th

2019

Merauke 0 29 45 0 227.411

Jayawijaya 0 17 44 0 217.887

Jayapura 0 19 26 0 131.802

Nabire 0 15 30 0 150.308

Kepulauan Yapen 0 12 20 0 101.204

Biak Numfor 0 18 30 2 152.401

Paniai 0 14 35 0 177.410

Puncak Jaya 0 5 26 0 129.300

Mimika 0 41 44 0 219.689

Boven Digoel 0 8 14 0 69.211

Mappi 0 9 21 0 103.292

Asmat 0 12 19 0 97.490

Yahukimo 0 10 38 0 190.887

Pegunungan Bintang 0 9 15 0 75.788

Tolikara 0 6 28 0 139.111

Sarmi 0 0 8 0 40.515

Keerom 0 4 11 1 57.100

Waropen 0 0 6 0 31.514

Supiori 0 10 4 0 20.710

9

Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Cath Lab Dokter

Umum

Rasio Dokter (5000)

Dokter Spesialis

Jantung dan Pembuluh

Jumlah Penduduk Th

2019

Mamberamo Raya 0 7 5 0 24.086

Nduga 0 0 20 0 98.595

Lanny Jaya 0 9 36 0 178.995

Mamberamo Tengah 0 5 10 0 48.201

Yalimo 0 0 13 0 62.605

Puncak 0 5 23 0 113.204

Dogiyai 0 0 20 0 97.902

Intan Jaya 0 0 10 0 49.293

Deiyai 0 0 15 0 73.199

Kota Jayapura 1 132 60 7 300.192

Provinsi Papua 1 391 676 10 3.379.302

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019 - diolah dalam DaSK, 2020 Tabel 6 di atas menggambarkan bahwa rasio dokter umum untuk setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua. Ketersediaan dokter umum belum memenuhi standar ketersediaan per 5.000 penduduk yaitu 391 dokter umum dari standar ketersediaan 676 dokter umum (Kementerian Kesehatan RI 2020c). Ketersediaan dokter umum paling banyak ada di Kota Jayapura yang telah melebihi standar ketersediaan dokter umum. Kondisi umum yang terlihat bahwa ketersediaan dokter umum di kabupaten di Provinsi Papua tidak cukup tersedia. Distribusi dan ketersediaan dokter umum menjadi masalah terbesar dan sejak JKN berlaku belum mendapatkan solusi untuk memenuhi standar ketersediaan dokter umum. Kondisi ini juga sama dengan ketersediaan dokter spesialis jantung. Ketersediaan dokter spesialis jantung hanya berpusat di Kota Jayapura dengan 7 dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Kabupaten lain hanya ada satu di Kabupaten Keerom dan tersedia 2 di Kabupaten Biak Numfor. Distribusi dan ketersediaan dokter spesialis Jantung juga menjadi masalah yang belum mendapatkan solusi terbaik sejak JKN diimplementasikan. Mengapa belum memadai? Informasi data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang menerima dana Otonomi Khusus yang salah satu manfaatnya adalah untuk pembangunan kesehatan. Ketersediaan dana tersebut belum banyak membantu untuk mengatasi permasalahan distribusi dan ketersediaan dokter. Wilayah geografis yang sulit, kondisi politik dan keamanan di Provinsi

10

Papua juga mendorong Pemerintah Daerah tidak fokus dalam pembangunan kesehatan yang mengakibatkan target – target pencapaian

Pembahasan Pembangunan kesehatan di Provinsi Papua banyak mengalami kendala. Kendala umum yang terjadi karena kondisi geografis yang sulit dan kondisi keamanan. Dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua seharusnya menjadi nilai tambah dalam pembangunan kesehatan. Kebijakan JKN yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan diturunkan menjadi kebijakan daerah menjadi keuntungan yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Papua. Meskipun kapasitas fiskal Provinsi Papua yang sangat rendah yaitu 0,179 tahun 2019 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Kontribusi asuransi sosial proporsional tidak berpengaruh pada distribusi pendapatan. Perpajakan progresif mengambil secara proporsional lebih banyak dari yang kaya daripada yang miskin dan menyamakan distribusi pendapatan setelah pajak. Kontribusi asuransi sosial proporsional tidak berpengaruh pada distribusi penghasilan penduduk. Tetapi interpretasi redistribusi tidak dapat dilakukan pada pembayaran yang bersifat sukarela dan dilakukan sebagai imbalan langsung untuk pelayanan kesehatan (Meliala, Hort, and Trisnantoro 2013). .

Sumber: Kementerian Keseshatan, 2020 diolah dalam DaSK.

Gambar 4. Pertumbuhan RS Di Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua

Provinsi Papua mengalami kendala dalam penyediaan fasilitas kesehatan terutama untuk rumah sakit. Informasi data yang ditemukan juga menggambarkan bahwa supply side fasilitas kesehatan yang berbeda antar Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua. Tahun 2012 tersedia 34 rumah sakit

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jan-20

Pertumbuhan Rumah Sakit Tahun 2012- Jan 2020

DKI Jakarta DIY Nusa Tenggara Timur Papua Barat Papua

11

dan Januari tahun 2020 tersedia 44 rumah sakit, sehingga dalam 8 tahun tumbuh 10 rumah sakti atau 29,4% (Kementerian Kesehatan RI 2020a). Pusat layanan kesehatan masih terpusat di Kota Jayapura dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Jayapura disinyalir mudah mengakses pelayanan kesehatan. Namun, bagi kabupaten di daerah pegunungan dan daerah – daerah yang jauh dari Kota Jayapura disinyalir akan susah menjangkau jika terjadi rujukan. Melihat ketimpangan jumlah spesialis di pemerintah dan swasta maka terjadilah apa yang disebut perangkapan jabatan dengan waktu yang sangat kompleks (Trisnantoro 2004). Perangkapan jabatan juga hanya terjadi di Kota Jayapura, namun tidak terjadi secara umum di Provinsi Papua karena ketersediaan dokter spesialis yang tidak ada. Kondisi ini menggambarkan dana – dana JKN akan banyak dimanfaatkan di Kota Jayapura dan sekitarnya karena akses pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan terjangkau dengan akses yang mudah. Hasil ini menunjukkan bahwa ada substansial ketidaksetaraan dalam distribusi fasilitas kesehatan dan dokter spesialis. Kemungkinan juga ada konsentrasi dokter spesialis di daerah perkotaan, lagi-lagi di mana sebagian besar rumah sakit berada (Meliala et al. 2013).

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Papua secara umum belum mencapai sasaran 2, 3, dan 4 dalam Peta Jalan Menuju JKN 2012 – 2019. Kesenjangan terjadi antar kabupaten/ kota di Provinsi Papua. Kota Jayapura memiliki rumah sakit dengan fasilitas cath lab dan dokter umum dan dokter spesialis Jantung yang cukup sehingga dapat memanfaatkan paket manfaat pelayanan Jantung yang optimal dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan dukungan ketersediaan dokter yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan paket manfaat JKN untuk kabupaten di Provinsi Papua tidak optimal diakses oleh masyarakat Papua.

12

Referensi Badan Pusat Statistik RI. 2020. “Proyeksi Penduduk 2010 - 2035.” Retrieved

(https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html).

DaSK FKKMK UGM. 2020a. “Pemetaan Utilisasi Layanan Rujukan Diolah Dari Data Sampel BPJS Kesehatan.” Retrieved (https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/file/utilisasi-peserta-JKN.html).

DaSK FKKMK UGM. 2020b. “Visualisasi Portabilitas Layanan Rujukan Diolah Dari Data Sampel BPJS Kesehatan.” Retrieved (https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/file/Portabilitas-peserta-JKN.html).

Dewan Jaminan Sosial Nasional RI. 2020. “Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia.” Retrieved (http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/?jumpto=map_canvas).

Kementerian Kesehatan RI. 2020a. “Data Rumah Sakit Di Indonesia.” Retrieved (http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/).

Kementerian Kesehatan RI. 2020b. “Data Sarana Rumah Sakit Di Indonesia.” Retrieved (http://aspak.kemkes.go.id/aplikasi/site/index).

Kementerian Kesehatan RI. 2020c. “Data Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia.” Retrieved (http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Meliala, Andreasta, Krishna Hort, and Laksono Trisnantoro. 2013. “Addressing the Unequal Geographic Distribution of Specialist Doctors in Indonesia: The Role of the Private Sector and Effectiveness of Current Regulations.” Social Science and Medicine 82:30–34.

The Institute for Health Metrics. 2017. Global Burden Disease. Washington. Trisnantoro, Laksono. 2004. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah

Sakit. Pertama. Daerah Istimewa Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.