evaluasi peraturan daerah kabupaten lebak …repository.fisip-untirta.ac.id/882/1/(skripsi) evaluasi...

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATENLEBAK NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMILZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

FAWAZ FAUZAN

NIM : 6661122200

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, JUNI 2017

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRACT

Fawaz Fauzan. 6661122200. Evaluation of The Region Rule in Lebak Number:11, 2005 about Collection Tithe in Baznas of Lebak, Departement of PublicAdministration, Faculty of Social and Political Sciences, University of SultanAgeng Tirtayasa. Advisor I, Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si., Advisor II, ImaMaisaroh, M.Si.

The rule must be evaluated by Baznas of Lebak, because there are many problemsare happed in collection, distribution, and advantages of tithe. tithe managementin Baznas of Lebak involve some aspects such as Baznas of Lebak, the collectiveunit of tithe, and alms organization, etc. As for tithe problems in Lebak is lessoptimal socialization, limited human resources in implementing the program, andless strictly the Baznas of Lebak in optimizing the collective of tithe compulsoryfrom the muzaki. The formulation of the problem in this study on, how theevaluation of Lebak regulation number 11, 2005 about the management of tithe atBaznas Lebak. The purpose of this research is due to know, how the managementof tithe is being managed by Baznas of Lebak. The theory is used in this researchis criteria theory of regulacy evaluation on Nurkholis (2007:274). Reseacrhmethod used in this research is descriptive method with qualitative approach.The goal of this research is showing that the tithe management in Baznas ofLebak haven’t been makes maximal, it’s proves with low human capital intechnology makes it effectiveles to be informed by Baznas of Lebak, the regulationisn’t suitable with the regulations and doesn’t, be prevalent in collection,advantages and distribution to whole areas in Lebak. Recommendation that canbe given is holding the trying to human capital in technology to imform to allaspect of society about working together with tithe organization and makingservice of infrastruction and technology.

Keywords : Collection, Tithe, Tithe Organisation (Baznas of Lebak).

ABSTRAK

Fawaz Fauzan. 6661122200. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten LebakNomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas KabupatenLebak, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing 1, Dr. IpahEma Jumiati, M.Si., Pembimbing II, Ima Maisaroh, M.Si.

Evaluasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat perlu dilakukan olehBaznas Kabupaten Lebak karena masih banyak permasalahan-permasalahan yangterjadi dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.Pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak melibatkan beberapa pihak terdiri dariBaznas Kabupaten Lebak, Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat dan lainsebagainya. Adapun permasalahan zakat di Kabupaten Lebak ialah kurangoptimalnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakanprogram, dan Kurang tegasnya pihak Baznas Kabupaten Lebak dalampengoptimalan pemungutan wajib zakat dari para muzakki. Rumusan masalahdalam penelitian ini mengenai bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah KabupatenLebak No 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas KabupatenLebak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yangdi kelola oleh Baznas Kabupaten Lebak. Teori yang digunakan dalam penelitianini teori Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut Nurcholis (2007 :274). Metodepenelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan zakat padaBaznas Kabupaten Lebak belum maksimal, terbukti dengan terbatasnya sumberdaya manusia dibidang teknologi, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukanoleh Baznas Kabupaten Lebak, belum di sesuaikannya Peraturan Daerah tentangzakat dengan undang-undang terbaru, dan belum meratanya penghimpunan,pendayagunaan, dan penyaluran ke semua wilayah Kabupaten Lebak.Rekomendasi yang dapat diberikan ialah mengadakan pelatihan terhadap sumberdaya manusia dibidang teknologi, melakukan sosialisasi ke seluruh lapisanmasyarakat, mengadakan kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat masyarakat,dan mengadakan infrastruktur pelayanan dan infrastruktur di bidang teknologi.

Kunci : Pengelolaan, Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenLebak.

Motto dan Persembahan

Learn from the mistake in the past, try by using

a different way, and always hope for a

successful.

Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba

dengan cara berbeda, dan selalu berharap untuk

sebuah kesuksesan di masa depan.

Skripsi ini kupersembahkan :

Mamah dan Ayah tercinta dan

Seluruh keluarga.

viii

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat rahmad dan hidayah-Nya, beserta ijin-Nya, saya dapat menyelesaikan

Penelitian Skripsi ini dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Lebak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis

juga mengharapkan kritik dan saran untuk memotivasi penulis dalam

penyempurnaan lebih lanjut, demikian penelitian skripsi ini saya ajukan.

Pada Kesempatan ini penyusun mengucapkan Terimakasih yang sebesar-

besarnya Kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

4. Dr. Riswanda, Ph.d., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan

selaku penguji skripsi yang sudah memberikan arahan dan menguji skripsi

peneliti dengan baik.

5. Ramhawati, S.Sos, M.Si selaku penguji skripsi yang sudah memberikan

arahan dan menguji skripsi peneliti dengan baik.

ix

6. Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si., Dosen Pembimbing I yang mengarahkan dan

memberikan masukan dalam penelitian ini.

7. Ima Maisaroh, S.Ag., M.SI., Dosen Pembimbing II yang mengarahkan dan

memberikan masukan dalam penelitian ini.

8. Rini Handayani, S.Si., M.Si. Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik yang telah memberikan Ilmu-Ilmu serta Bimbingannya.

10. Seluruh Staff Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan

pelayanan terbaiknya kepada Mahasiswa.

11. Seluruh Pegawai BAZNAS Kabupaten Lebak. Yang telah membantu proses

penyelesaian skripsi.

12. Kepada Ayah ku (Almarhum) yang selalu memberikan doa dan motivasi serta

mengajarkan arti kehidupan untuk selalu mensyukuri. dan Ibu ku yang telah

memberikan dukungan moral dan doanya yang tiada henti.

13. Kepada Sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang selalu setia untuk membantu

dan memberikan motivasi dan dukungannya dalam penelitian ini.

14. Teman-teman kelas A angakatan 2012 yang selama empat sampai lima tahun

ini menemani hari-hari perkuliahan di kampus

15. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

x

Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang

telah coba dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu peneliti dengan

segala keterbukaan, kerendahan hati, dan juga kelapangan dada bersedia

menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun

peneliti dalam melangkah dan memutuskan, serta membuat karya lebih baik dan

lebih bermamfaat lagi di kemudian hari.

Lebak, Juni 2017

Peneliti

FAWAZ FAUZAN

NIM. 6661122200

xi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………. ii

LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………….. iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS………………………… iv

ABSTRAK…………………………………………………………….. v

ABSTRACT……………………………………………………………………… vi

Motto dan Persembahan………………………………………………… vii

KATA PENGANTAR………………………………………………….. viii

DAFTAR ISI…………………………………………………………… xi

DAFTAR TABEL……………………………………………………… xiii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………… xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ……………………..................... 1

1.2. Identifikasi Masalah………………………………………. 18

1.3. Pembatasan Masalah………………………………………. 19

1.4. Rumusan Masalah…………………………………………. 19

1.5.Tujuan Penelitian………………………………………….. 20

1.6. Manfaat Penelitian………………………………………… 20

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1 Deskripsi Teori……………………………………………... 22

2.1.1 Pengertian Kebijakan…………………………….. 22

2.1.2 Kebijakan Publik………………………………… 23

xii

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik…………………. 26

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik………………………. 28

2.1.5 Pengertian Zakat………………………………… 35

2.1.6 Hukum dan Tujuan Zakat……………………….. 36

2.1.7 Hikmah Zakat……………………………………. 37

2.1.8 Macam-Macam Zakat……………………………. 38

2.2 Deskripsi Perda Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Zakat …………………………………………… 47

2.3 Penelitian Terdahulu………………………………………… 48

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian……………………………… 50

2.5 Asumsi Dasar Penelitian…………………………………….. 53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Metode Penelitian………………………….…... 54

3.2 Fokus Penelitian…..……………………………….............. 54

3.3 Lokasi Penelitian………….…..…………………………… 55

3.4 Variabel Penelitian……………………………………….. 55

3.4.1 Definisi Konsep……………..………………….. 55

3.4.2 Definisi Operasional……..……………………… 56

3.5 Instrumen Penelitian…..…………………………………… 57

3.6 Informan Penelitian…..…..……………………………….. 58

3.7 Teknik Pengumpulan Data…..…………………………… 60

3.8 Teknik Analisis Data……………………………………… 62

3.9 Uji Keabsahan Data…..…………………………………… 65

xiii

3.10 Jadwal Penelitian………………………………………. 66

BAB VI HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian………………………………….. 68

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak………………........ 68

4.1.2 Deskripsi (BAZNAS) Kabupaten Lebak……………....... 73

4.1.2.1 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lebak…............ 74

4.1.3 Arah Kebijakan Umum BAZNAS Kabupaten Lebak.. 75

4.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Lebak.. 77

4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lebak……. 78

4.2 Deskripsi Data…………………………………………………. 84

4.2.1 Daftar Informan Penelitian…………………………… 84

4.2.2 Deskripsi Data Penelitian……………………………... 85

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian……………………………………… 88

4.3.1 Dimensi Input………………………………………… 88

4.3.2 Dimensi Proses……………………………………….. 105

4.3.3 Dimensi Output………………………………………. 119

4.3.4 Dimensi Outcome…………………………………….. 124

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian…………………………………… 127

4.4.1 Input…………………………………………………… 128

4.4.2 Proses…………………………………………………... 140

4.4.3 Output…………………………………………………. 152

4.4.4 Outcome………………………………………………... 156

xiv

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan …………………………………………………….. 159

5.2 Saran…………………………………………………………….. 160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Halaman1.1 Perbedaan Lembaga Zakat di Indonesia dan Malaysia……………... 7

1.2 Penghimpunan zakat infaq dan shadaqah melalui Baznas

Kabupaten Lebak……………………………………………………. 10

1.3 Penyaluran zakat infaq dan sahadaqah melalui Baznas

Kabupaten Lebak ………………………………………………........ 11

1.4 Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Tahun

2014-2016……………………………………………………………. 15

2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan……………………………………..... 34

2.2 Harta Benda yang Wajib dizakati (Emas dan Perak)……………...... 41

2.3 Harta Benda yang Wajib dizakati (Binatang Ternak) ................... 42

2.4 Harta Benda yang Wajib dizakat (Pertanian)……………………….. 43

2.5 Harta Benda Yang Wajib Dizakati Zakat Profesi………………..... 44

3.1 Fungsi dan Peran Informan Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten Lebak 58

3.2 Pedoman Wawancara……………………………………………… 61

3.3 Jadwal Penelitian …………………………………………………... 67

4.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah di Kabupaten Lebak,2015…. 70

4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2015…………………… 71

xvi

4.3 Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah

Periode januari – 31 Desember 2016………………………………... 109

4.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Baznas Kabupaten Lebak………….. 132

4.5 Rencana Penghimpunan Baznas Kabupaten Lebak………………….. 145

4.6 Penghimpunan Zakat Mal Baznas Kabupaten Lebak Tahun 2016..... 150

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran…………………………………………….. 52

3.1 Komponen Dalam Analisis Data……………………………….. 63

4.1 Peta Administratif Kabupaten Lebak…………………………… 69

4.2 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Lebak………………….. 78

4.3 Struktur Kelembagaan …………………………………………… 91

4.4 Dokumentasi Kegiatan (Penyerahan secara simbolis dana Modal Usaha

Bergulir (Dana Produktif) kepada Kelompok Usaha Bersama).. 143

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama

Islam dan di antara Negara-negara lain Indonesia memiliki persentase umat

muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta

penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam.

Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, seharusnya

Indonesia lebih berkembang karena di dalam ajaran agama Islam umat muslim

mengenal istilah zakat, dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus

dilakukan dan menjadi kewajiban bagi umat muslim. Dengan demikian, maka

seharusnya Indonesia bisa lebih makmur dengan memanfaatkan pengelolaan zakat

yang baik, akan tetapi sampai saat ini Indonesia termasuk Negara berkembang dan

permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi tugas pemerintah untuk

mengentaskannya.

BPS merilis data terbaru tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun penduduk miskin

di Indonesia masih berjumlah 28.01 juta jiwa, atau sekitar 10.86% dari jumlah

penduduk di Indonesia. Jumlah yang sangat banyak dan masih menjadi tanggung

jawab penuh Negara untuk mengentaskan mereka dari garis kemiskinan.

2

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan

perekonomian di Indonesia, masyarakat muslim seharusnya memanfaatkan dana

zakat. Dimana Islam memberikan alternatif kepada umatnya untuk menanggulangi

permasalahan kemiskinan. Bukanlah suatu hal yang tanpa tujuan, setengah hati,

atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan,

bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan pokok. Hal ini dibuktikan dengan

zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber jaminan hak-hak

orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam yang

harus dilaksanakan oleh umat muslim.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang

mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang

dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh

masyarakat.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional

negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia

senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental

spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup

terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya

kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan

kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

3

nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara

lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Agar dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat fakir

dan miskin terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan

menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara

profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,

pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki (wajib zakat), mustahiq (yang

menerima zakat), dan pengelola zakat (LAZ) .Untuk maksud tersebut, perlu

adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan

takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan

kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah di atur oleh pemerintah.

Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran

Kementerian agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa Negara

tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya

melakukan pengawasan dan tidak langsung terjun dalam pengimplementasian

program zakat. Hal ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi

lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan

Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dan diikuti dengan intruksi Menteri

Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil zakat, Infaq

4

dan shadaqah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang

Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, Pemerintah bersama DPR

menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Undang-undang Zakat ini kemudian di tindak lanjuti dengan keputusan

Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No 38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haj

Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.

Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19

tahun 1998, yang member wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan

pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir dan miskin untuk melakukan

pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.

Namun Undang-undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

sudah direvisi dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan

Zakat setelah disahkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia

telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal

kenegaraan. Meskipun masih sangat terbatas.Lembaga-lembaga pengelola zakat

mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh

pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil

Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat

dengan manajemen lebih baik dan modern.

5

Setidaknya dengan Undang-undang Zakat tersebut telah mendorong upaya

pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya

masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga zakat

akan lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga

puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyaluran mencapai seluruh wilayah

Indonesia.

Namun sejauh ini permasalahan zakat di Indonesia masih banyak dan

menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan lembaga zakat, dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski Pengelolaan zakat di Indonesia

sudah dipayungi hukum, akan tetapi secara keseluruhan belum optimal. Adapun

permasalahan umum mengenai zakat di Indonesia ialah sebagai berikut :

Pertama. Indonesia adalah Negara yang mayoritas beragama Islam, dan

zakat adalah sebagai kewajiban dari agama Islam untuk menunaikannya, hasil

survey PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) menunjukan

tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat berzakat sekitar 55% masyarakat

sadar dan mengakui dirinya sebagai wajib zakat (muzakki). Akan tetapi sebagian

besar responden ternyata memilih menyalurkan zakatnya kepada masjid sekitar

rumah.Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dan BAZ masing sangat

kecil.Responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6% dan

1.2%. (sumber:www.pirac.org/2012/05/25/mensejahterakan-umat-dengan-zakat/

diakses pada tanggal 26/10/2016. 21:15).

6

Kedua. Pengelolaan zakat di Indonesia belum baik, meskipun pengelolaan

zakat di Indonesia sudah mempunyai aturan yang mengatur pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sejauh ini masih belum baik karena pengumpulan

dan penyaluran zakat belum baik dan tidak terencana jangka panjang, bagaimana

zakat dapat mempunyai peran penting dalam menentukan perekonomian umat.

Dari pokok permasalahan yang di sebutkan, bahwa meskipun di Indonesia

mayoritas penduduknya adalah muslim dengan potensi zakat yang bisa mencapai

angka yang lebih besar dari tahun sebelumnya ternyata pada kenyataannya hanya

sebagian kecil umat muslim yang mengumpulkan zakat melalui Baznas. Hal ini

mencerminkan bahwa kesadaran muzzaki untuk mengeluarkan zakat melalui

Baznas masih minim.

Menurut Nurfitriana (2008) Indonesia dan Malaysia merupakan dua

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun jika dilihat

pengelolaan zakat diantara keduanya memiliki perbedaan.Karena dua Negara ini

memiliki perundangan dan struktur birokrasi yang berbeda. Perbedaan ini

tentunya berdampak pada performa zakat yang diperoleh di dua Negara ini.Hal ini

perlu menjadi acuan bagi Indonesia untuk melihat bagaimana pengelolaan zakat

yang dilakukan oleh lembaga zakat di Negara Malaysia.

Dibawah ini adalah Tabel 1.1 mengenai perbandingan pengelolaan zakat

di Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Sebagai berikut :

7

Tabel 1.1 Perbedaan Lembaga Zakat di Indonesia dan Malaysia

No PengelolaanZakat

Indonesia Malaysia

1 LembagaPengelola Zakat

Terdapat banyak lembagapengelola zakat baik formalmaupun tradisional

Terdapat empat belas pusatpungutan zakat, masing-masingsatu di Negara bagian dan satu diwilayah persekutuan KualaLumpur.

2 Pengaturan Pengelolaan zakat diatur dalamUU. No. 23 tahun 2011

Tidak diatur dalam undang-undang.

3 Badan pengawaslembagapengelola zakat

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) merupakanlembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiridan bertanggung jawab kepadapresiden melalui menteri.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) danBaitul Maal berada dibawahMajelis Agama Islam WilayahPersekutuan (MAIWP) yangbertanggung jawab penuh kepadasultan atau pemerintahan NegaraBagian.

4 Badan pengeloladan penyalurdana zakat

Lembaga amil ataupun badanamil berfungsi ganda sebagailembaga pengumpul maupunlembaga penyalur dana zakat.

PPZ berfungsi hanya sebagaipengumpul dana zakat, sedangkantugas penyaluran dana zakatmerupakan tanggung jawab BaitulMaal, dimana antara PPZ danBaitul Maal, sama beradadibawah naungan MAIWP.

5 Programpengelolaan danazakat

Indonesia mengambil sampleLAZNAS Dompet Dhuafamelakukan program-programbaik untuk hal konsumtifmaupun pemberdayaan, lewatjejaring yang didirikan.Diantaranya :- Lembaga

pengembangan insani- Lembaga pertanian

sehat.- Layanan kesehatan

Cuma-Cuma.- Pembangun komunitas

madani.- Pemberdayaan

peternak lewatkampung ternak.

- Institute manajemenzakat.

- Usaha, lewat DD trafel.

Baitul Maal Malaysia, dengandana zakat yang terkumpul begitubesar melakukan program-program yang begitu banyak.Diantaranya :- Bantuan persekolahan

perniagaan.- Bantuan perobatan,

bantuan sewa rumah.- Bantuan musibah dan

agensi pendidikan.- Bantuan Al-Riqab.

Bantuan perkawinan.- Bantuan pelajar institut

professional Baitul Maal(IPB). Bantuan pertanian.

- Bantuan menyelesaikanutang gharimin, bantuanramadhan, dan lain-lain.

Sumber: Nurfitriana (2008)

8

Jika dilihat dari Tabel 1.1 tentang perbandingan pengelolaan zakat antara

Indonesia dan Malaysia. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem

pengelolaan antara keduanya sangat berbeda, selain itu Baznas bersifat lembaga

yang non struktural, hal ini menjadikan Baznas sebagai tanggungjawab dalam

pengelolaannya, jika melihat pengelolaan di Malaysia menurut peneliti cukup

efektif dan tentu masyarakat di Malaysia sudah sadar akan pentingnya membayar

zakat. Di Indonesia sendiri jika potensi zakat digali serius oleh Negara maka tidak

menuntup kemungkinan angka kemiskinan dan pengangguran berkurang, dan

perekonomian masyarakat meningkat.

Kabupaten Lebak, yang terletak di Provinsi Banten, merupakan salah satu

daerah binaan kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Dalam lima tahun

tahun terakhir, pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat setempat

secara progresif berusaha mengubah ketertinggalan dengan berbagai

pembangunan tertinggal. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan

infrastruktur, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, dan

penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Pengembangan dan pengelolaan zakat menjadi perhatian serius dari

pemerintah Kabupaten Lebak yang diaplikasikan antara lain dalam bentuk

penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Peratura Daerah ini merupakan penegasan terhadap penghimpunan dan

penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak. Berdasarkan

surat keputusan Bupati Kabupaten Lebak Nomor : 400/Kep.255/Kesra/2013.

9

Tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak

Periode 2013-2016. Sebelum adanya Peraturan daerah, eksistensi Baznas

Kabupaten Lebak hanya berfungsi mengumpulkan zakat fitrah. Setelah adanya

Peraturan Daerah Zakat No. 11 Tahun 2005, Baznas Kabupaten Lebak memiliki

fungsi yang lebih dalam fundraising (penghimpunan) dana, tidak hanya zakat

fitrah melainkan juga zakat mal/profesi, infak dan sedekah. selanjutnya dengan

Adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak,

pendapatan/ penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah diharapkan meningkat

secara signifikan.

Sejauh ini pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten

Lebak di Kabupaten Lebak baik, akan tetapi masih banyak masalah-masalah yang

ditemukan baik dari internal maupun ekternalnya, jika dilihat dari internal maka

dapat diketahui sumber daya manusia yang dimiliki terbatas maka dari itu Baznas

Kabupaten Lebak mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

Program zakat, selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ekternal, kurangnya kesadaran

masyarakat Kabupaten Lebak untuk membayar zakat melalui Baznas Kabupaten

Lebak, hal ini karena kurangnya kepercayaan dan masyarakat lebih memilih

secara langsung dibandingkan melalui Baznas Kabupaten Lebak Karena

masyarakat berasumsi bahwa jika melalui Baznas prosesnya berbelit-belit,

penyaluran tidak jelas dan lain sebagainya.

10

Akan tetapi sejauh ini pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak jika dilihat

dari dana yang terhimpun setiap tahunnya mengalami naik dan turun cendrung

kurang stabil. Dan ini perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan perbaikan dalam hal pelayanan, birokrasi dan lain sebagainya guna

pengelolaan zakat dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan

menyediakan lapangan kerja di Kabupaten Lebak.

Berikut dibawah ini adalah Tabel penghimpunan dan penyaluran zakat,

infak dan shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak periode

bulan Januari s.d 31 Desember Tahun 2015. Sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penghimpunan zakat infaq dan shadaqah melalui BaznasKabupaten Lebak

NO URAIAN JUMLAHA PENGHIMPUNAN

Sisa Saldo Tahun 2014 Rp 3,428,844,085I Zakat Fitrah- Dari unit Pengumpul Zakat 18252

JiwaRp 547,560,000

- Dari Perorangan 27 Jiwa Rp 960,000- Dari Kantor Kecamatan 214 Jiwa Rp 6,240,000

II Zakat Mal- Dari Perorangan Rp 24,270,000- Dari Pengusaha Rp 2,000,000

III Zakat Profesi- Dari Unit Pengumpul Zakat Rp 1,525,455,978- Dari Perorangan Rp 48,631,733

IV Zakat Kifarat 5 jiwa Rp 150,000V Infaq dan Shadaqah- Dari unit Pengumpul Zakat Rp 154,602,548- Dari Perorangan Rp 16,000,000- Dari Pengusaha Rp 2,461,527,377

VI Fidyah/ dlla. Bagi Hasil Penempatan Dana Pada :1) Bank Jabar Banten Rp 18,467,6902) Bank Rakyat Indonesia Rp 3,187,3343) Bank Syariah Mandiri Rp 1,328,6174) Bank Mega Syariah Rp 31,354,636

11

b. Bagi hasil usaha Alfamart Baznas Kabupaten Lebak Rp 137,126,235c. Sewa tempat toko & teras Alfamart Rp 13,000,000d. Penerimaan bentuk sumbangan dari :- Nasabah Bank Mandiri Syariah Rangkasbitung Rp 212,000- Nasabah BRI Rangkasbitung Rp 600,000- BAZNAS Provinsi Banten Rp 51,500,000- BAZNAS Pusat kegiatan. Pekan gizi nusantara Rp 72,500,000- Pengembalian modal bergulir

JUMLAH

Rp 308,650,000

Rp 8,854,348,273Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak, 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai Penghimpunan dana di Badan Amil

Zakat Nasional Lebak merupakan kegiatan yang progresif. Hal ini bisa dilihat dari

nilai nominal dana yang dikumpulkan mencapai lebih dari Rp. 3,6 Milyar

(pembukuan tahun 2009). Dana tersebut jauh meningkat bila dibandingkan pada

tahun 2003 dengan nilai kurang dari Rp. 100 juta, atau pada tahun 2006 sebesar

Rp. 521 juta, dan pada tahun 2014 mencapai Rp. 8.943.189.818,-. Akan tetapi

tidak setiap tahunnya penghimpunan dana zakat tidak terus meningkat dengan

melihat hasil dana zakat di tahun 2015 sedikit menurun dibandingkan tahun 2014,

hal ini perlu adanya perbaikan dan evaluasi guna di setiap tahun-tahun berikutnya

terus meningkat dana penghimpunan yang diterima Baznas Kabupaten Lebak.

Adapun dibawah ini adalah penyaluran zakat melalui Baznas Kabupaten Lebak :

Tabel 1.3 Penyaluran zakat infaq dan sahadaqah melalui Baznas

Kabupaten Lebak

No Penyaluran JumlahB Penyaluran1 Penyaluran Fuqoro Masakin Rp 2,251,133,5702 Penyaluran Fisabilillah Rp 1,173,404,5003 Penyaluran Mualaf Rp 1,100,0004 Penyaluran Ibnu Sabil Rp 4,700,0005 Penyaluran Amilin Rp 597,219,862

Jumlah Total Penyaluran Rp2,027,567,932

12

Sisa Saldo Rp 4,826,780,342Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak, 2015

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, penyaluran zakat yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak masih terdapat saldo cukup besar, hal ini tentu optimalnya

penyaluran yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak kepada para mustahiq (yang

berhak menerima zakat) khususnya di Kabupaten Lebak, diharapkan Baznas

Kabupaten Lebak lebih mencakup luas penyaluran dana zakat kepada masyarakat

Kabupaten Lebak agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat

diberikan. Selain itu dapat ditingkatkan kembali program-program zakat yang

berhubungan dengan membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya yang diselenggarakan oleh Dompet

Dhuafa Republika (DDR) dan IMZ Jakarta pada hari Rabu, 25 Agustus 2010 di

Warunggunung Lebak. Menyebutkan bahwa sampai saat ini penghimpunan dana

zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak sudah baik, meskipun

dominan tergali hanya melalui infak/sedekah pengusaha. Karena itu harus pula

dikembangkan kembali potensi zakat mal/profesi/pendapatan dari PNS dan

masyarakat umum yang selama ini kurang tergali dengan maksimal. Sebab dalam

pasal 2 di sebutkan, bahwa setiap masyarakat yang beragama Islam dan mampu

atau badan yang memiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Selanjutnya, belum optimalnya antara aturan wajib bayar pajak dan wajib

zakat, meski para orang kaya menunaikan zakat akan tetapi mereka juga

membayar pajak, dan hal ini mereka membayar double antara membayar wajib

pajak dan wajib zakat. Sejauh ini para wajib zakat membayar pula pajak, jika

13

melihat Negara Malaysia sama hal seperti di Indonesia akan tetapi ada perbedaan

antara di Indonesia dan Malaysia jika di Malaysia pada tahun 1978, pemerintah

Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi

pengurang pajak. Pada tahun 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada

perusahan yang membayar zakat dengan potongan kecil, jika pembayaran zakat

individu dapat menjadi potongan pajak 100%, pada tahun 2005, pemerintah

Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi

pengurang pajak hanya sebesar 25% saja. Diakses pada tanggal 27/10/2016.01:00

(http://darussaadah.or.id/kajian/19/keberhasilan_pengelolaan_zakat_di_Malaysia.

html)

Selain itu Peraturan Daerah ini masih mempunyai kekurangan yakni tidak

dicantumkannya aturan hukum yang memikat dan memaksa kepada orang yang

enggan membayar zakat. Padahal dengan adanya kekuatan hukum, apabila di

dalamnya ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bagi muzzaki

yang enggan membayar zakat, maka potensi dana zakat dapat terhimpun secara

maksimal.

Baznas Kabupaten Lebak mempunyai salah satu program unggulan yakni

Mustahiq menjadi Muzakki (M-3) melalui modal usaha bergulir, program ini

mempunyai sasaran kepada para usaha bakulan, gerobak dorong dan usaha-usaha

mikro lainnya.Diharapakan dengan adanya program ini para pengusaha-

pengusaha kecil dapat berkembang dan Baznas Kabupaten Lebak dapat mencetak

para mustahiq menjadi muzakki tercapai dengan diadakannya program yang

14

meningkatkan perekonomian. Sampai saat ini kelompok binaaan yang ada di

Baznas Kabupaten Lebak sebanyak 35 Kelompok usaha Bersama (KUB) dan

setiap bulannya para KUB tersebut mulai berinfak melalui Baznas Kabupaten

Lebak, tentu ini menjadi salah satu dampak positif dan terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa

permasalahan yang harus segera dibenahi oleh Baznas Kabupaten Lebak guna

kedepannya proses kegiatan pengelolaan tidak terhambat dengan adanya

permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang ditemukan di

lapangan ialah sebagai berikut :

Pertama, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas

Kabupaten Lebak dalam memikat atau mengajak masyarakat luas khususnya

untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak, karena sampai

saat ini sedikit masyarakat luas yang membayar zakat kepada Baznas lebih

memilih membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Menurut wawancara

wakil Baznas Kabupaten Lebak Bapak Wawan menyampaikan bahwa kurangnya

masyarakat untuk membayarkan zakatnya karena mayoritas masyarakat berpikir

mencari yang mudah dan tidak berbelit-belit. Kebanyakan masyarakat langsung

terjun kepada orang yang membutuhkan tanpa menyalurkan zakatnya kepada

Baznas Kabupaten Lebak. Hal ini tentu perlu diperhatikan kedepannya. Tabel 1.5

merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

perTahun 2014 – 2016. Sebagai berikut :

15

Tabel 1.4 Kegiatan Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak

Tahun 2014-2016

No Tgl.Bulan.Tahun Kegiatan Keterangan1 14-April-2014 Sinergitas Program Zakat

Community DevelopmentBaznas Kabupaten Lebak

Kepala DinasPeternakan KabupatenLebak

2 07-Mei-2014 Sosialiasasi (ZIS) StudyBanding BaznasSukabumi

Ketua BaznasKabupaten Lebakbersama KetuaBaznas Sukabumi

3 24-Juni-2014 RAB Kegiatan BudidayaJamur Tiram ProgramZCD Tahun 2014

Ketua BaznasKabupaten Lebak

4 22 April 2015 Silaturahmi danSosialisasi Zakat, Infakdan Shadaqah.

Bupati Lebak

5 28-Agustus 2015 Pelaksanaan PendidikanMelalui Program ZCDBaznas Kabupaten Lebak

Kepala DinasPendidikan Kab.Lebak

6 2- September-2015 Study Banding danSilaturahmi

Pengurus Badanpelaksana KabupatenSukabumi

7 4-Februari-16 Ucapan Terima Kasih atasProgram ZCD

Ketua LPZM STAILa Tansa Mashiro

8 5-April-16 OptimalisasiPengumpulan Zakat

KetuaDPRDKabupatenLebak

9 24-Mei-2016 Gerakan Berinfak Rp.2000

Upz SKPD,Kecamatan,Perguruan Tinggi,Swasta.

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak, 2016

Dari Tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan sosialisasi Baznas

Kabupaten Lebak masih kurang optimal karena dalam setiap tahun dapat dihitung

beberapa kali saja, namun hal ini tentu tidak mengurangi kualitas pengelolaan

16

zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak memburuk, tentu hal ini menjadi

catatan kedepannya agar tujuannya dapat tercapai maksimal.

Kedua, kurang adanya ketegasan dari Baznas Kabupaten Lebak yakni

aturan khusus mengenai pemungutan wajib zakat kepada muzakki (wajib zakat)

dengan sanksi ataupun teguran, maka secara perlahan masyarakat akan sadar

untuk membayar zakat melalui Badan Zakat. Di dalam Peraturan Daerah hanya

tercantum bagi para pengelola saja yang mendapatkan sanksi jika terjadinya

kelalaian maupun penyelewengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, jika ada

atur yang mengatur wajib zakat yang mengikat kepada masyarakat, maka secara

otomatis potensi dana suatu daerah akan lebih besar.

Ketiga, menurut Wakil Ketua III Bapak KH. Wawan Gunawan

menyebutkan bahwa salah satu permasalahan di lapangan ialah

“Kurangnya SDM Baznas Kabupaten Lebak, dengan itu Baznasmengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk ikut bersama mengelola zakatdan melaksankan program-program zakat, agar potensi dana zakat diKabupaten Lebak dapat tergali secara maksimal”.

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi karena

jika didalam organisasi tersebut tidak terdapat sumber daya manusia maka siapa

yang akan menjalankan sebuah kebijakan dan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan bersama, tentu tidak mudah mengendalikan organisasi dengan sumber

daya manusia yang terbatas. Sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak dibantu oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan program-

program zakat. Karena sumber daya manusia yang dimiliki oleh Baznas

Kabupaten Lebak terbatas, akan tetapi perlu adanya kemauan dan tekad untuk

17

mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang zakat secara sendiri, agar Baznas

Kabupaten Lebak menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk

mengelola dana zakat dengan baik dan mandiri. Hal ini perlu adanya tindakan

dalam menyelesaikan masalah mengenai kurangnya sumber daya manusia di

Baznas Kabupaten Lebak agar tujuan dan potensi dana zakat di Kabupaten Lebak

dapat digali dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan menunjukan

bahwa Baznas Kabupaten Lebak perlu meningkatkan kembali dan mengkaji apa

yang terjadi di lapangan karena sejauh ini peran Baznas Kabupaten Lebak belum

dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya bagi para mustahiq yang

membutuhkan uluran tangan. Dan sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak pun sejauh ini kurang karena masyarakat belum mempunyai kesadaran

untuk membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Lebak, bahkan masyarakat

tidak mengetahui bahwa mereka harus membayarkan zakatnya melalui Baznas,

yang terjadi di lapangan mayoritas masyarakat membayarkan zakatnya langsung

kepada orang-orang yang membutuhkan dan melalui masjid-masjid disekitar

lingkungannya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dana zakat tersebut

tidak tersalurkan kepada orang yang benar membutuhkan. Selain itu sampai saat

ini Baznas Kabupaten Lebak belum bersikap tegas kepada para muzakki untuk

membayar zakat, dengan adanya sikap tegas maka potensi dana zakat di

Kabupaten Lebak akan tergali secara maksimal. Dan selanjutnya sumber daya

manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Lebak masih terbatas dalam

melaksanakan program-program di lapangan. Hal ini perlu adanya tindakan yang

18

harus dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak dan Lembaga Amil Zakat untuk

memberikan pelayannya kepada para mustahiq dan muzakki guna tujuan utama

Baznas dapat tercapai.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas,

maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul

:“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-

masalah yang terjadi di Kabupaten Lebak mengenai pengelolaan zakat yang

berjalan dan juga peneliti mengutip hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang

sebelumnya sudah dilaksanakan. Disini peneliti memfokuskan beberapa aspek

pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak. Dan

adapun Identifikasi masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Kurang adanya ketegasan dari pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Lebak

dalam pengoptimalan pemungutan wajib zakat dari para muzakki.

2. Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang kesadaran

membayar zakat terutama pada para muzakki yang sudah memenuhi hibas

(perhitungan) dalam syariat Islam.

19

3. Terbatasnya Sumber daya manusia Baznas Kabupaten Lebak dalam

melaksanakan Program-program zakat di lapangan.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada di dalam latar belakang dan identifikasi

masalah peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara

menyeluruh, maka dengan itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada

dalam identifikasi masalah. Mengingat masalah yang diteliti merupakan masalah

yang kompleks, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup kajian dengan

memfokuskan perhatian mengenai:

Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun

2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Lebak ?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, disini peneliti sedikitnya

memberikan rumusan masalah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang

pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak ialah

sebagai berikut :

Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun

2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Lebak ?

20

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian

tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan

penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi

target dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang akan

dilakukan akan menjadi sia-sia. Maksud dan tujuan penelitian tersebut antara lain

yaitu:

Untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat

Kabupaten Lebak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari

diadakannya penelitian ini, antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan Ilmu

Administrasi Negara terutama berkaitan dengan evaluasi peraturan

daerah Kabupaten Lebak nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan

zakat oleh Baznas Kabupaten Lebak.

b. Bagi Peneliti

21

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan

tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan

teori-teori kebijakan publik yang diterima selama kuliah, serta dapat

membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi di

lapangan.

c. Bagi Instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang

berhubungan dengan permasalahan pengelolaan zakat pada BAZNAS

Kabupaten Lebak.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pemecahan masalah yang berhubungan dengan evaluasi peraturan

daerah Kabupaten Lebak nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan

zakat oleh Baznas Kabupaten Lebak.

b. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Lebak dalam melakukan Evaluasi peraturan daerah

Kabupaten Lebak nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat oleh

Baznas Kabupaten Lebak.

22

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Dalam sebuah penelitian diperlukannya sebuah teori untuk memberikan

pengarahan mengenai fokus penelitian yang akan dilaksanakan, dengan itu teori

ini sangatlah penting adanya, disini peneliti akan memaparkan beberapa teori

mengenai judul penelitian yang akan dibawakan di antaranya ialah, sebagai

berikut :

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Zakat merupakan sebuah kebijakan yang dibuat dan

diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. sebuah implementasi

kebijakan adalah merupakan lanjutan dari proses perumusan kebijakan yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya nanti setiap kebijakan akan

melalui proses evaluasi oleh Pemerintah setempat. Guna mengahasilkan kebijakan

yang lebih tepat bagi publik.

Secara harfiah, ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata

policy science (Yebezkel, 1968; 6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini,

seperti Willian Dunn, Charles Jones, dan Lee Friedman menggunakan istilah

publik policy dan publik policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda.

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang

23

biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang

mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan

bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan

pengertian publik dalam bahasa Indonesia berarti pemerintah, masyarakat, atau

umum. Perbedaan makna antara kebijaksanaan dan kebijakan tidaklah menjadi

persoalan selama diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat

umum dan ditunjukan kepada masyarakat umum. (Abidin. 2012: 3)

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti

government, (hanya menyangkut aparatur Negara), melainkan pula governance

yang menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun

masyarakat madani (civil society). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan

atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan

publik, yakni rakyat banyak, atau warga Negara.

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai kebijakan, peneliti memberikan

pendapatnya mengenai kebijakan itu sendiri ialah kebijakan adalah suatu tindakan

atau keputusan yang dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok untuk

mencapai sesuatu yang akan dicapainya. Pada intinya kebijakan itu sendiri sebagai

sebuah bentuk menuju ke yang lebih baik maupun sebaliknya.

2.1.2 Kebijakan Publik

Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang

penting dalam administrasi negara. Beragam pengertian mengenai kebijakan

24

publik ini tidak bisa dihindarkan, karena kata “kebijakan” merupakan penjelasan

ringkas yang berupaya untuk menerangkan berbagai kegiatan mulai dari

pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya.

Dalam berbagai referensi ilmiah, kaitanya dengan studi kebijakan,

penggabungan antara kata “kebijakan” dan “politik” menjadi kebijakan publik

(publik policy) merupakan salah satu topik pokok yang sering dikaji. Menurut

Thoha (2002:56), orang pertama yang menggambarkan ide tentang kebijakan

yang publik dapat dipelajari secara sistematis adalah Dewey. Di dalam bukunya

Logic: The Theory of Inquiry. Dewey memberikan perhatian terhadap sifat

eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Ilmuan ini berhasil menggambarkan

bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan

bagaimana mengamati berbagai akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba

yang tepat (Thoha, 2002:56)

Hasil sebuah pemikiran Dewey (Thoha, 2002:57) tersebut kemudian

digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang

pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak

terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (Nugroho, 2003:3)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu.

Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses

pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang

tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu. Adapun kebijakan

25

publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (Thoha, 2002:62-63)

merupakan alokasi nilai yang otoratif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya

pemerintah sajalah yang berbuat secara otoratif untuk seluruh masyarakat, dan

semuannya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak

dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Menurut Dye dalam Subarsono AG (2006:2) menyatakan bahwa kebijakan

publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu (publik policy is whatever governments choose to do or not to do). Dari

pengertian di atas dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal.

Nugroho dalam bukunya Publik policy memahami kebijakan publik

sebagai berikut :

“Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati danberlaku mengikat berlaku seluruh warganya. Setiap pelanggaran akandiberikan sanksi dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksidijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugasmenjatuhkan sanksi (Nugroho, 2003:3)

Anderson (1984) dalam Agustino yang berjudul Dasar-Dasar Kebijkan

Publik (2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai

berikut:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang

diperhatikan”.

26

Dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah

serangkaian keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang

berorientasi pada kepentingan publik yang ditandai dengan adanya pemilihan

alternatif kebijakan. Jadi, kebijakan publik memiliki tiga unsur pokok, yaitu : (1)

kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan

pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan publik, dan

(3) kebijakan adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai kebijakan publik, peneliti

berpendapat bahwa kebijakan publik ialah kumpulan-kumpulan aspirasi

masyarakat yang ditampung oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan

yang dialami masyarakat dan pemerintah sebagai aparatur Negara memberikan

solusi dan melakukan tindakan yang nyata. Layaknya sebagai abdi Negara yang

mengabdikan dirinya untuk kepentingan Negara dan masyarakat. Pada intinya

kebijakan publik ialah usaha-usaha pemerintah dalam menampung aspirasi

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan

masalah dan mencapai tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah itu sendiri.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui

27

formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. (Nugroho,

2003:158)

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatau kebijkan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan

tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan

untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat

pada pernyataan yang dikemukan oleh seorang ahli studi kebijkan Bardach dalam

Agustino (2008:138) :

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yangkelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalamkata-kata atau slogan-slogan yang kedengarnnya mengenakan bagi telingapara pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulitlagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semuaorang termasuk mereka anggap klien”

Masih dalam Agustino (2008:139) Mazmanian dan Sabiter dalam bukunya

Implementation and Publik Policy mendefinisikan Implementasi kebijakan

sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingindicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur prosesimplemntasinya”

Sedangkan, Meter dan Horn (Agustino: 2008:139) mendefiniskan

Implementasi Kebijakan sebagai :

28

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan”

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan,

(2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapai tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan

yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti mengenai

implementasi kebijakan publik ialah sebagai proses yang sangat penting dalam

semua kegiatan, jika saja tanpa adanya proses implementasi maka sebuah

perencanaan maupun kebijakan tersebut tidak akan berjalan dan hanya sebagai

data dan berkas saja. Pada intinya implementasi berperan penting dalam

berlangsungnya sebuah kebijakan.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus diawasi,

dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi

kebijakan” evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya, sejauh mana

tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan

dengan kenyataan di lapangan (Nugroho, 2003:183)

29

Berdasarkan waktu pelaksanaanya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi

3 bagian yaitu (Dunn, 2003)

1. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative).

2. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan

3. Evaluasi setelah kebijakan/evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan

atau evaluasi pengaruh (outcome) kebijakan.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari

tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu evaluasi dibagi menjadi dua

yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan.Dalam

penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah setelah kebijakan.

Suatu evaluasi mempunyai karakateristik tertentu yang membedakan dari

analisis, yaitu : fokus nilai, interpedensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa

lampau, dan dualitas nilai.

1. Fokus Nilai. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari suatu

kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk

menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun

kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai

suatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya

merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi

mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu

sendiri.

30

2. Interpedensi Fakta-Nilai. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada

“Fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pertanyaan

bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang

maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat,

haruslah didukung oleh bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program

atau kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah

dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam

hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu pernyataan yang penting bagi

evaluasi.

3. Orientasi masa kini atau masa lampau. Evaluasi diarahkan pada hasil yang

sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah

berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi

bersifat prospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah

dilakukan. Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat

prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan.

4. Dualitas Nilai. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas

ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara (Dunn,

2003:608)

Menurut Suchman dalam Winarno (2014:233-234), terdapat lima langkah

evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

31

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Mekanisme apakah perubahan yang terjadi merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

6. Beberapa Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Secara konseptual ada pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi dapat

dilakukan pada seluruh periode kegiatan, artinya dapat dilakukan pada saat

kegiatan belum dilaksanakan, evaluasi pada saat kegiatan berjalan, dan setelah

kegiatan dilakukan. (Riyadi, 2003:268)

Oleh karena itu berdasarkan pandangan tersebut, evaluasi dapat dibedakan

menjadi :

1. Pra Evaluasi

Yakni evaluasi yang dilakukan pada saat program belum

berjalan/beroperasi pada tahap perencanaan.Evaluasi pada periode ini biasanya

difokusnya pada masalah-masalah persiapan dari suatu kegiatan. Dapat pula

evaluasi itu didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang

secara substansial memiliki ketertarikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Evaluasi pada saat program tengah berjalan

Evaluasi pada periode ini biasanya difokuskan pada penilaian dari setiap

tahap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Walaupun belum bisa dilakukan

penilaian terhadap keseluruhan proses program. Dalam praktiknya, evaluasi

seperti ini berbentuk seperti laporan triwulan, semester, atau tahunan (untuk

32

kegiatan jangka menengah). Pada saat program atau kegiatan tengah berjalan

analisis evaluasi bersumber pada hasil pemantauan yang dilaksanakan pada tahap-

tahap kegiatan secara berkelanjutan dan akan memberikan umpan balik untuk

perencana dan pelaksana pembangunan.

3. Evaluasi setelah program selesai atau setelah program berakhir

Evaluasi ini biasa disebut dengan ex post evaluation. Pada evaluasi ini

dilakukan penilaian terhadap seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan

tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam

rumusan sasaran atau tujuan program. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa

evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Disini pertanyaan

utamanya bukan fakta (Apa yang terjadi ?), proses (bagaimana terjadinya ?), atau

penyebab (Apa yang terjadi?) tetapi nilai (Berapa nilainya ?) karena itu evaluasi

mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan dari metode-metode

analisis kebijakan lainnya.

Mengikuti samodra wibawa dkk (1993) dalam (Nugroho, 2003:186-187),

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan programdan dapat dibuat suatu generalisasi pola-pola, hubungan antar berbagaidimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapatmengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukungkeberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yangdilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuaidengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampaike tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran ataupenyimpangan.

33

4. Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui, apa akibat sosial-ekonomi darikebijakan tersebut.

Ernest R. House membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda yang

membagi model evaluasi menjadi :

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efesiensi2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan

akuntabilitas3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama dalah keefektifan

dan keterjagaan kualitas4. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan

pengguna dan manfaat sosial.5. Model kekrtisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah

standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.6. Model review professional, dengan indicator utama adalah penerimaan

professional.7. Model kuasi-legal (quast-legal), dnegan indikator utama adalah

resolusi.8. Model studi kasus, dnegan indicator utama adalah pemahaman atas

diverisitas (Nugroho,2003:197)

Nurcholis mengatakan bahwa evalausi kebijakan adalah penilaian secara

menyeluruh yang menyangkut Input, Proses, Outputs, dan Outcames dari

kebijakan pemerintah daerah (Nurcholis, 2007:274). Evaluasi adalah proses yang

mendasarkan diri pada disiplin yang ketat dan tahapan waktu. Menurutnya

evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu :

1. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan langsung kepada masyakarat, bagaimana hambatan dantantangannya.

3. Outputs, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaankebijakan mengahasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?

4. Outcomes, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyataterhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan?

34

Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri dan

Yunowo (2002:140-141) menyajikan Tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai

berikut :

Tabel 2.1

Indikator Evaluasi Kebijakan

No Indikator Fokus Penilaian1 Input a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-

bahandasar yang diperlukan untukmelaksanakan kebijakan?

b. Berapakah SDM (sumber daya), uang atauinfrastruktur pendukung lain yang diperlukan?

2 Process a. Bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikandalam bentuk pelayanan langsung kepadamasyarakat?

b. Bagaiamanakah efektivitas dan efesiensi darimetode/cara yang dipakai untuk melaksanakankebijakan publik tersebut?

3 Outputs a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkansebuah kebijakan publik?

b. Berapa orang yang berhasil mengikutiprogram/kebijakan tersebut?

4 Outcomes a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakatluas atau pihak yang terkena kebijakan?

b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?c. Adakah dampak negatifnya? Seberpa seriuskah?

Sumber : Badjuri dan Yuwono,(2002:140-141)

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai evaluasi publik, peneliti

memberikan pendapatnya mengenai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ialah

evaluasi kebijakan sebagai proses yang menentukan berhasil tidaknya sebuah

kebijakan karena dalam evaluasi terdapat penilaian terhadap sebuah kebijakan dan

pada akhirnya menjadi tolak ukur kebijakan kedepannya. Guna mengantisipasi

sebuah kebijakan yang sama dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

35

2.1.5 Pengertian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat merupakan jumlah

harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang Islam dan diberikan

kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya)

menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; dan Salah satu rukun Islam

yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik;

- Fitrah. Zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali

(Idul Fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan

sebagainya);

- Mal. Zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta

(uang,emas, dan sebagainya) yang cukup syarat-syaratnya;

- Profesi. Zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut

imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorium. Sumber

(http://kbbi.web.id/zakat)

Untuk menguatkan tentang wajibnya berzakat untuk umat muslim maka

Allah SWT berfirman dalam ayat-ayat suci-Nya ialah dalam surat Al-Baqarah

ayat 110. Yang artinya “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan

kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

pahalanya pada sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang

kamu kerjakan”

Selain itu dalam surat At-Taubah menjelaskan hak-haknya yang berhak

menerima zakat tertuang dalam ayat 60. Yang artinya “Sesungguhnya zakat-zakat

36

itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Selanjutnya di ayat 103 menjelaskan mustahiq berhak menerima zakat dari

muzakki ialah yang artinya “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau

tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan

Allah dan hubungan horizontal antara sesama manusia. Khususnya orang yang

kaya dan orang yang miskin, dengan saling memberi satu sama lain maka kedua

belahpihak mendapatkan keuntungan moril dan materil, baik dari pihak penerima

(mustahiq) maupun pihak pemberi (muzakki).

2.1.6 Hukum, Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Hukum Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi (Abdurrachman 2001:74) Zakat hukumnya

fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah

disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para

37

ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin

dibebankan kepada orang lain.

b. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi (Abdurrachman 2001:74) membagi tiga tujuan dari

zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak pemberi zakat (muzakki) antara lain:

untuk mensucikan sifat bakhil, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk

bersikap selalu bersyukur atas nikmat Allah ; mengobati batin dari sikap

berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri;

menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu

sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan

berahlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga member

keberkahan kepada pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima (mustahiq) antara lain : menumbuhkan

kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka

dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat

orang kaya yang bakhil (pelit); akan muncul jiwa meraka rasa simpatik; hormat,

serta rasa tanggungjawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan

harta orang-orang kaya yang pemurah.

2.1.7 Hikmah Zakat

Kewajiban berzakat bagi umat Islam memiliki beberapa hikmah seperti

yang tertulis pada buku Fikih Kementerian Agama ialah sebagai berikut :

38

1. Membersihkan jiwa seseorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa

dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati.

2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara

menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.

3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.

4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin

yang terhempit hutang.

5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan

melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada

Allah SWT.

6. Mengegakan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan

dan kehidupan masyarakatat.

2.1.8 Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua bagian, peneliti mengutip dari salah satu Buku

Fikih (Kementerian Agama, 2014) ialah zakat fitrah dan zakat mal, dibawah ini

sedikit penjelasan mengenai hukum, tujuan dan syarat-syarat di dalam zakat fitrah

dan mal tersebut, sebagai berikut :

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan

oleh setiap muslim setiap setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang

telah ditentukan oleh syara’. mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai

penyucian diri bagi orang yang berpuasa darkebatilan dan kekotoran. Untuk

39

member makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada

Allah SWT atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka

tercukupi pada hari raya.

Hukum Zakat Fitrah adalah Fardu‘ain yaitu wajib dilaksanakan setiap

umat muslim, baik tua maupun muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya.

Termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar

zakat.

Adapun tujuan dari Zakat Fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang

miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang

menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun syarat-syarat wajib

zakat fitrah terdiri atas :

1. Islam

2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari sebelum penghabisan bulan

ramadhan.

3. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri

dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia maupun binatang pada

malam hari raya dan siang harinya.

Waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain :

1. Waktu yang diperbolehkan adalah dari awal ramadhan sampai dengan

penghabisan ramadhan.

2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.

40

3. Waktu yang lebih baik (Sunnah), dibayar setelah shalat subuh sebelum

pergi shalat hari raya.

4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum

terbenam matahari pada hari raya.

5. Waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari

pada hari raya.

Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang

memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu sa’ (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan

keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.

b. Zakat Mal

Menurut bahasa (etimologi), maal (harta) ialah segala sesuatu yang

diinginkan sekali oleh manusia untuk di milikinya, memanfaatkan dan

menyimpannya.Menurut syara’ (terminology), mal (harta) ialah segala sesuatu

yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat maal juga disebut

zakat harta yaitu kewajiban untuk umat Islam yang memiliki harta benda tertentu

untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran

banyaknya) dan dalam jangka jarak tertentu. Adapun tujuan dari zakat maal

adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak

kaum miskin di antara umat Islam.

Di bawah ini merupakan Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan

Zakatnya oleh muzaki (Pemberi zakat) karena di dalam ajaran agama Islam yang

41

berzakat itu ialah orang yang mampu untuk melakukannya tidak ada paksaan

berikut di bawah ini syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan ialah :

1. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.

2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, missal

melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.

3. Milik penuh, harta tersebut dibawah control kekuasaan pemiliknya, dan

tidak tersangkut dengan hak orang lain.

4. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta

terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat

hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.

5. Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah

kelebihannya.

Selanjutnya, harta benda yang wajib dizakati oleh muslim jika ia mampu

dan sudah memenuhi nishab untuk mengeluarkan zakatnya, berikut di bawah ini

harta benda yang wajib dizakati oleh seorang muslim ialah :

Tabel 2.2

Harta Benda Yang Wajib Dizakati (Emas dan Perak)

NO JENIS HARTA NISHAB WAKTU KADAR ZAKAT

1 Emas 93,6 gram 1 tahun 2,5%

2 Perak 642 gram 1 tahun 2,5%

Sumber :Buku Fikih. Kementerian Agama, 2014

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, nisab emas bersih 93,6 gram zakatnya 2,5%.

Jadi seorang Islam yang memiliki 93,6 gram atau lebih dari emas dan telah cukup

42

setahun dimiliki, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Selanjutnya sama hal

nya dengan emas, zakat yang harus dikeluarkan jika seorang muslim memiliki

perak bersih 642 gram atau lebih dari perak dan telah cukup setahun dimilikinya

maka zakatnya 2,5%. Emas dan perhiasan yang tersedia untuk dipakai perempuan,

dan tidak berlebih-lebihan, lagi tidak untuk sebagai simpanan, maka tidak wajib

dizakati.

Tabel 2.3

Harta Benda Yang Wajib Dizakati Binatang Ternak (Zakat An’am)

NO JENISHARTA

NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

1 UNTA

5 Ekor 1 Tahun 1 ekor kambing umur 2tahun

25 - 34 ekor 1 Tahun 1 ekor unta umur 2tahun

35 - 45 ekor 1 Tahun 1 ekor unta betina umur2 tahun





2SAPI/KERBAU

30 – 39 ekor 1 Tahun 1 ekor sapi umur 1 tahun40 – 49 ekor 1 Tahun 1 ekor sapi umur 2

tahun60 – 69 ekor 1 Tahun 2 ekor sapi umur 1

tahun70 ekor 1 Tahun 1 ekor sapi umur 1 tahun

dan 1 ekor sapi umur 2tahun

3 KAMBING/DOMBA

40 – 120 ekor 1 Tahun 1 ekor kambing/domba121 – 200 ekor 1 Tahun 2 ekor kambing/domba201 – 300 ekor 1 Tahun 3 ekor kambing/domba


43

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, binatang ternak yang wajib dizakati ialah :

kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nisab dan Zakat hewan unta ialah jika

seseorang yang memiliki unta mulai 5 ekor ke atas maka wajib atasnya

mengeluarkan zakat. nisab dan zakat hewan kerbau/sapi jika orang yang memiliki

kerbau/sapi 30 ekor ke atas, wajib atasnya mengeluarkan zakat, selanjutnya nisab

dan zakat hewan kambing/domba jika memiliki kambing/domba mulai dari 40

ekor wajib atasnya mengeluarkan zakat, dan setiap bertambah seratus ekor

kambing/domba maka zakat yang harus dikeluarkannya ialah seekor.

Tabel 2.4

Harta Benda Yang Wajib Dizakati (Pertanian)

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADAR ZAKAT

1 Padi 1350 kg gabah / 750kg beras

Setiappanen / sp

10 % / 5 %

2 Biji – bijian 750 kg beras Spa 10 % / 5 %

3 Kacang –kacangan

750 kg beras Sp 10 % / 5 %

4 Umbi – umbian 750 kg beras Sp 10 % / 5 %

5 Buah – buahan 750 kg beras Sp 10 % / 5 %

6 Sayur – sayuran 750 kg beras Sp 10 % / 5 %

7 Rumput –rumputan

750 kg beras Sp 10 % / 5 %


Berdasarkan tabel 2.4 di atas, Apabila pertanian airnya alami (tadah hujan)

atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya

44

10%. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk

mendapatkan air tersebut maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.

Tabel 2.5

Harta Benda Yang Wajib Dizakati (Zakat Profesi)

NO JENIS HARTA NISHAB HAUL KADARZAKAT

1 Perdagangan (ekpor, impordan penerbangan)

93,6 gram emas 1 tahun 2,5%

2 Industri baja, tektil, keramik,granit, batik


3 Industri pariwisata 93,6 gram emas 1 tahun 2,5%4 Real Estate (perumahan,

penyewaan)93,6 gram emas 1 tahun 2,5%

5 Jasa (notaris, akuntan, travel,designer)


6 Pertanian, perkebunan,perikanan


7 Pendapatan (gaji, honorium,dokter)



Berdasarkan tabel 2.5 di atas, perlu diperhatikan bahwa dasar peredaran

uang ialah emas, karena peredaran uang berdasar emas, maka nisab dan zakatnya

sama atau seharga nisab zakat emas. Jadi uang yang seharga 93,6 gram atau lebih,

wajib atasnya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Selanjutnya, selain harta benda yang harus dizakati seperti emas, perak,

binatang ternak, pertanian, dan zakat profesi/uang. ada pula zakat yang harus di

kelurakan zakatnya jika seorang muslim memiliki barang atau hewan tersebut. di

bawah ini ialah zakat yang harus dizakati jika memiliki ungags dan barang temuan

(rikaz) ialah sebagai berikut :

45

1. Unggas

Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas

yaitu 93,6 gram. Jika harga emas Rp 65,000/gram maka emas 93,6 gram x Rp.

65,000 = 6.084.000.00.

2. Barang Temuan ( Zakat Rikaz)

Yang dimaksud barang temuan/ rikaz adalah barang-barang berharga yang

terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga

emas yakni 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal

nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20% dari nilai emas tersebut.

Dengan adanya seorang yang mengeluarkan zakat (muzaki) maka ada pula

orang yang berhak menerima zakat dari para muzaki tersebut sebagaimana yang

dijelaskan di atas mengenai ketentuan seorang muslim dalam mengeluarkan

zakatnya berdasarkan harta yang dimilikinya. Berikut di bawah ini ialah Orang-

orang yang berhak menerima zakat ialah ada 8 golongan atau kelompok, seperti

yang difirmankan Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9] 60 : yang artinya

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil

zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya),

untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha

Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas yang berhak menerima zakat dirinci sebagai berikut :

46

1. Faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki

pekerjaan untuk mencarinya.

2. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.

4. Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal

dan menyatakan masuk Agama Islam

5. Budak adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka

tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.

6. Garim yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bias

melunasinya.

7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan

dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.

8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga

sangat membutuhkan bantuan.

Sedangkan untuk orang yang tidak berhak menerima zakat ialah sebagai berikut :

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

2. Hamba sahaya, karena ia masih mendapat mafkah atau tanggungan dari

tuannya.

3. Ahlul Bait (Keturunan Rasulullah). Rasulullah SAW Bersabda, yang

artinya : “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlu bait) mengambil

sedekah zakat” (HR.Muslim)

47

4. Orang yang dalam tangguangan yang berzakat. Maksudnya muzakki tidak

boleh member zakat kepada orang yang dalam tanggungannya, apabila

pemberian tersebut didasarkan pada kouta fakir atau miskin, karena

mendapat nafkah yang mencukupinya.

5. Kafir, orang yang bukan Islam. Rasulullah SAW Bersabda, yang artinya :“

Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir

diantara mereka (Umat Islam)”. (HR.Jama’ah ahli hadist) di kutip dari

Buku Fikih (Kementerian Agama, 2014)

2.2 Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Zakat

Bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai

dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk

meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Dalam meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola

secara kelembagaan dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi

dengan prinsip amanah bermanfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi,

akuntabiliats sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan suatu lembaga yang secara organisasi

harus kuat dan kredibel maka untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat

48

Nasional masing-masing Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Baznas, hal ini untuk memberikan perlindungan hukum dalam pengelolaan

zakat.

Baznas mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengumpulan,

Pendistribusian, dan Pendayagunaan secara professional.Pengelolaan zakat adalah

kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan pengelolaan zakat,

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor : 11 tahun 2005 tentang Pengelola Zakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian

lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah, maka langkah

awal yang peneliti lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-

skripsi terdahulu yang hampir sama dengan yang penulis teliti. Maksud dari

pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang

tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun setelah penulis mengadakan kajian kepustakaan, peneliti

menemukan beberapa penelitian yang memiliki judul yang hampir sama dengan

yang penulis teliti. Judul-judul tersebut antara lain : Karya atas Nama Irmawati

Sagala. Universitas Andalas. Tahun pembuatan 2007. Dengan judul Tesis

“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Permasalahan yang diangkat dalam

49

penelitian Irmawati adalah bagaimana mensejahterakan sosial di Kabupaten

Lebak dengan menggunakan Peraturan Daerah tentang Zakat. Teori yang menjadi

acuan penelitian ini ialah dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan Sistem

Hukum Indonesia, sedangkan Metode yang digunakan adalah pendekatan

Kualitatif dengan jenis studi kasus Adapun hasil dari penelitian ini adalah

perumusan dan implementasi Peraturan daerah. Dilihat dari perumusan Peraturan

Daerahnya sangat baik, namun Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan

Raperda sangat minim hanya melibatkan kantor/Dinas/Lembaga Pemerintah tanpa

melibatkan masyarakat. Sedangkan melihat dari Implementasinya ialah

sosialisasinya masih minim, Pemerintah Daerah ikut langsung dalam pengelolaan

ZIS, jadi konsentrasi Pemerintah Daerah terbagi dengan ikutnya kedalam

pengelolaan ZIS tersebut. dan Program yang kurang variatif dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Solok. Adapun Persamaan penelitian ini

dengan peneliti ialah membahas Evaluasi Peraturan Daerah tentang Zakat.

Sedangkan untuk perbedaanya adalah Locus, acuan teori dan permasalahan yang

berbeda. Selain itu penelitian ini lebih khusus membahas mengenai kesejahteraan

sosial sedangkan peneliti membahas mengenai kemiskinan, sosialiasi, Peran

Baznas dan Sumber Daya Manusia.Sumber : www.acedemia.com

Kedua ialah karya milik Mukhlisin (104053002059). Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun pembuatan 2009. Dengan judul Skripsi

“Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat studi

kasus BAZDA Kabupaten Karawang” dalam skripsi ini Mukhlisin memaparkan

dalam penelitiannya ialah Pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZDA

50

Kabupaten Karawang dapat tersalurkan kepada para mustahiq dengan segenap

dukungan dari perangkat Pemerintah Daerah. Teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori Distribusi. Metode yang digunakan ialah dengan

pendekatan Deskriptif Kualitatif. Adapun persamaan dengan peneliti ialah

menerangkan tentang distribusi yang dilakukan oleh Baznas dalam

memberdayakan masyarakat miskin dan ekonomi. Sedangkan perbedaannya ialah

peneliti menerangkan tentang evaluasi Peraturan Daerah tentang zakat sedangkan

Mukhlisin menerangkan tentang bagaimana pendistribusian dana zakat Baznas

dalam pemberdayaan ekonomi.

Berbeda dengan judul-judul penelitiandi atas, penelitian yang akan penulis

lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak adalah menilai atau

mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak.

Dan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap Peraturan Daerah tentang

zakat guna mendapatkan suatu perbaikan guna menambahkan potensi dana zakat

dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lebak

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Lebak. Dalam penyusunan kerangka berpikir, peneliti

menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nurcholis

(2007 :274), menurutnya evaluasi membutuhkan skema umum penilaian, yaitu :

1. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

51

2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Outputs, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu

pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan?

4. Outcomes, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdamapak

nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan?

Dengan mengacu kepada keempat skema umum penelitian tersebut,

peneliti diharapkan mampu melakukan analisis di lapangan secara lebih

mendalam dan mampu menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam

penelitian ini, hasil evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan umpan

balik (feed back) untuk rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan berikutnya.

Untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti dapat terlihat dalam kerangka

berpikir, sebagai berikut :

52

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 tahun 2005Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Lebak

Permasalahan :

1. Kurang adanya ketegasan dari pihak Badan AmilZakat Kabupaten Lebak dalam pengoptimalanpemungutan wajib zakat dari para muzakki.

2. Kurang optimalnya sosialisasi terhadap masyarakatluas tentang kesadaran membayar zakat terutamapada para muzakki yang sudah memenuhi hibas(perhitungan) dalam syariat Islam.

3. Terbatasnya Sumber daya manusia BaznasKabupaten Lebak dalam melaksanakan Program-program zakat di lapangan.

kriteria evaluasi kebijakan menurut Nurcholis (2007 :274)

1. Input2. Proses3. Outputs4. Outcomes

Output

1. Lebih meningkatnya penerimaan dana zakat diKabupaten Lebak.

2. Adanya ketegasan dari Baznas Kabupaten Lebakdalam pemungutan zakat kepada masyarakat luas.

3. Adanya payung hukum atau Peraturan Daerah yangbersifat mengikat kepada para muzakki.

4. Menjadikan Baznas Kabupaten Lebak lebihberpengaruh kepada masyarakat dalammeningkatkan perekonomian dan membangunmasyarakat fakir dan miskin

Feed Back

53

2.5 Asumsi Dasar

Berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan di lapangan, peneliti

dapat menggaris bawahi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan dan hal

itu akan menjadikan asumsi dasar penelitian ini, ialah pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 oleh Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Lebak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan

mensejahterakan di Kabupaten Lebak belum optimal.

54

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui sejauh mana Evalausi Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat pada

BAZNAS Kabupaten Lebak. Dan dalam sebuah penelitian memerlukan sebauh

metode untuk mengarahkan dan menjadikan sebuah penelitian tersebut valid dan

dapat dipercaya. Adapun peneliti menggunakan Metode penelitian yang dipakai

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah sebagai

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,2009: 9).

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Lebak, menganalisis permasalahan-permasalahan dan

hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

55

3.3 Lokasi Penelitian

Locus penelitian ini di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, peneliti tertarik

mengambil tempat ini karena Peraturan Daerah yang mengatur zakat telah ada

sudah lama dan potensi dana zakat di Kabupaten Lebak pun cukup besar jika

dikelola dengan baik akan tetapi dalam implementasinya belum berjalan dengan

sempurna.

3.4 Variabel Penelitian/Penomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definsi Konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang

jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis

dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kebijkan untuk menilai tingkat

kinerja dari suatu kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan. Dengan adanya

evaluasi, maka kebijakan-kebijakan selanjutnya akan menjadi lebih baik dan tidak

mengulangi kesalahan sebelumnya.

2) Zakat

Merupakan sebuah kebijakan tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan Nomor 11 Tahun 2005 dan

wajib bagi umat Islam melaksanakan zakat karena zakat sebagai rukun Islam yang

56

merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan

diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang

baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk

memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

3) Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat. Sejalan dengan itu ada dua organisasi yang bertanggung jawab dan

pengelola zakat yang diakui adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disebut

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Kemudian Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang

dibentuk langsung oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keduanya merupakan organisasi yang

bertugas untuk mengelola zakat dan berkontribusi dalam menggali potensi dana

zakat di Indonesia.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah evaluasi Peraturan Daerah

Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Lebak. Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, maka dalam penjelasaan definisi operasional akan dikemukakan

fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan

yaitu empat kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nurcholis, yaitu :

57

1. Input, yakni mengamati sumber daya pendukung, bahan-bahan dasar yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tentang wajib zakat, melihat

seberapa Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan infrastruktur,

pendukung yang diperlukan, dan masukan dalam implementasi kebijakan

zakat, serta sosialisasi kebijakan zakat tersebut.

2. Proses, yaitu melihat pada transpormasi kebijakan zakat, termasuk

didalamnya tentang hambatan dan permasalahan dalam implementasi

Perda tersebut.

3. Outputs, yaitu melihat ketepatan, dan sasaran Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan zakat kepada masyarakat Kabupaten Lebak terutama bagi

yang mempunyai keyakinan Agama Islam.

4. Outcomes, yaitu melihat pada dampak yang diterima oleh masyarakat

Kabupaten Lebak dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat baik berupa dampak positif

maupun negatif.

3.5 Instrument Penelitian

Satu-satunya hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian ialah

peneliti itu sendiri sebagaimana Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009: 223)

menyatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikanmanusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa,segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focuspenelitian, prosedur, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yangdiharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelassebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

58

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Selanjutnya (Moleong, 2007) menyebutkan bahwa, pencari tahu alamiah

(peneliti) dalam mengumpulkan data lebih banyak bergantung pada dirinya

sebagai alat pengumpul data.

3.6 Informan Penelitian

Sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif informan menjadi salah

satu hal yang sangat penting. Dalam penelitian peneliti menemukan informan

dengan teknik purposive (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan

sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan

informasi yang dibutuhkan.

Tabel 3.1

Fungsi dan Peran Informan Dalam Evaluasi Peraturan DaerahNomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Kabupaten

Lebak

No Jabatan Fungsi dan Peran Informan dalamEvaluasi Peraturan Daerah

1 Wakil Ketua III BaznasKabupaten Lebak

Evaluator sebagai Komisioner IIIBaznas Kabupaten Lebak

2 Kepala Sub. Bagian Komunikasidan Hubungan Masyarakat

Evaluator sebagai Wakil Ketua BagianAdministrasi SDM dan Umum BaznasKabupaten Lebak

3 Tokoh Masyarakat Evaluator sebagai Muzaki4 Pimpinan Pondok Pesantren

Mabdaul HidayahRangkasbitung

Evaluator sebagai Mustahiq

5 Kepala Bendahara SKPDKabupaten Lebak

Evaluator sebagai Pengelola zakat(Unit Pengumpul Zakat)

59

6 Kepala Tim Evaluator Evaluator sebagai Evaluator Perdatentang pengelolaan zakat

7 Ketua DKM Masjid Agung Al-A’Araf Rangkasbitung

Evaluator sebagai Tokoh MasyarakatKabupaten Lebak

Sumber : Peneliti. 2016

Keterangan :

1 Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak sebagai Komisioner Baznas

Kabupaten Lebak dan memiliki fungsi sebagai bagian keuangan.

1 Kepala Sub. Bagian Komunikasi dan Hubungan Masyarakat sebagai Wakil

Ketua Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Kabupaten Lebak.

1 - 1 Ketua Kelompok Usaha Bersama (KBU) dan Direktur CV. Sinar Bakti

sebagai Muzaki (Pemberi Zakat).

1 - 1 Pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul Hidayah dan Bapak Ali sebagai

Mustahiq (Penerima zakat )

1 - 1 Unit Pengumpul Zakat SKPD di Kabupaten Lebak sebagai Pengelola

Zakat di Kabupaten Lebak.

1 Evaluator sebagai Ketua Tim Evaluator Dhompet Dhuafa dan IMZ Jakarta.

1 - 1 Ketua DKM Masjid Agung Al-A’Araf dan Tokoh Masyarakat Kp.

Manceuri Ds. Tamanjaya Kec. Cikulur.

60

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2009: 224). Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,

wawancara dan dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala. Sanafiah Faisal (1990) dalam

Sugiyono (2009: 226-228) mengklasifikasikan observasi menjadi 3 yaitu :

observasi berpartisipasi (partivipant observation), observasi yang secara terang-

terangan dan tersamar (overt observation and covert observation), dan observasi

yang tak terstruktur (unstructured observation).

a. Observasi partisipasi, dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan

kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sedang di amati atau yang digunakan

sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi terang-terangan, pada saat pengumpulan data, peneliti

menyatakan terus terang kepada informan bahwa ia sedang melakukan

penelitian.

c. Observasi tidak terstruktur, observasi ini tidak di siapkan secara sistematis

tentang apa yang diobservasi.

61

2. Wawancara Mendalam

Moleong menyatakan metode wawancara merupakan metode yang lazim

digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.Dalam pelaksanaan metode ini dilakukan dengan

mewawancarai pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian.

Tabel : 3.2

Pedoman Wawancara

NO DIMENSI KISI-KISI INFORMAN1 Input Meliputi : Struktur

Kelembagaan, SDM,Sarana, Prasarana, danSosialisasi.

- Komisioner BaznasKabupaten Lebak

- Humas Baznas Lebak- Muzakki- Mustahiq- Pengelola zakat- Evaluator- Tokoh Masyarakat

2 Proses Meliputi :Transpormasikebijakan dalambentuk pelayanankepada masyarakat,pemerataan kebijakandan hambatanPeraturan Daerahtersebut.



3 Outputs Meliputi : Ketetapan,dan Sasaran PeraturanDaerah tersebut.


- Humas Baznas Lebak- Muzakki- Mustahiq- Pengelola zakat- Evaluator

62

- Tokoh Masyarakat4 Outcomes Meliputi : Dampak

yang diterima olehmasayarakat luas ataupihak yang terkenakebijakan, adatidaknya dampaknegatif dan positifnya.



Sumber : Peneliti, 2016

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,

cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan sebaginya.Dokumen yang berbentuk

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang

berbentuk karya mislanya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-

lain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2009:240).

3.8 Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti

melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis

data dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa henti sampai

data tersebut bersifat jenuh.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009; 246-253)

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

63

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification.

Gambar 3.1

Komponen Dalam Analisis Data

Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009; 246-253)

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama

peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

DataCollection

Data Display

DataReduction

Conclusions :Drawing/Verifying

64

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

data.Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam

bentuk Tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya

3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Milies dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kridibel.

65

3.9 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

menggunakan Triangulasi dan Member Check yang dikemukakan oleh Sugiyono

(2009; 121)

1) Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of

the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data

collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam kredibilatas

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara,

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, dan triangulasi

teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas data yang dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah

triangulasi sumber dan triangulasi teknik karena peneliti dapat melihat atau

66

mengecek kembali hasil data yang peneliti dapatkan di lapangan dengan berbagai

sumber dan dengan teknik yang berbeda.

2) Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya

data tersebut valid.Apabila tidak disepakati perlu adanya diskusi untuk

menyesuaikan data tersebut.

3.10 Jadwal Penelitian

Dengan melihat judul ini mengenai evaluasi Kabupaten Lebak nomor 11

tahun 2005 tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Lebak, maka peneliti membagi waktu penelitian ini yang dilaksanakan

pada bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2017, sebagai berikut :

67

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

Keterangan :

1 : Januari 9 : September2 : Februari 10 : Oktober3 : Maret 11 : November4 : April 12 : Desember5 : Mei6 : Juni7 : Juli8 : Agustus

2016 2017

keterangan Februari s/d Desember Januari s/d Juni

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6Pengajuanjudul

ObservasiAwalPenyusunanProposal

SeminarProposal

RevisiProposal

ACCLapangan

ReduksiData

PenyajianData

VerifikasiPenyusunanHasilPenelitian

SidangSkripsi

68

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak terletak diantara 6’18-7’00’ Lintang Selatan dan

105’25–106’-30’ Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut

Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 330.507. 16 hektar atau sekitar 3.305.07

km. luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34.20% dari luas

Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terletak di bagian selatan Provinsi Banten, yang

bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk

wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak

dengan Kabupaten Serang, dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di bagian

Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat di

Provinsi Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Sementara di bagian Selatannya terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia

sehingga memiliki luas laut 73.3 km dengan panjang pantai 91.42 km.

Di bawah ini adalah gambar peta administratif wilayah Kabupaten Lebak

ialah sebagai berikut :

69

Gambar 4.1

Peta Administratif Kabupaten Lebak

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Secara administratif Kabupaten Lebak di bagi ke dalam 28 Kecamatan,

terdiri dari 340 Desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan Kecamatan

yang terluas dengan wilayah 40.096.41 Ha atau sekitar 12.13% dari luas wilayah

Kabupaten Lebak.

Kecamatan Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah Desa

terbanyak di Kabupaten Lebak, yaitu 22 Desa. Sementara kecamatan dengan luas

wilayah paling sempit ialah Kecamatan Kalanganyar dengan jumlah luas wilayah

0,87% dari laus Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga

termasuk kecamatan dengan jumlah Desa/kelurahan paling sedikit, yaitu 7 (tujuh)

Desa, setelah Kecamatan Gedong.

70

Tabel 4.1

Luas Daerah dan Pembagian Daerah di Kabupaten Lebak, 2015

No Kecamatan Luas Area Ibu Kota BanyaknyaKm % Ds Kel Jumlah

1 Malingping 92,17 3,03 MalingpingSelatan

14 0 14

2 Wanasalam 134,29 4,41 Bejod 13 0 133 Panggarangan 163,36 5,37 Situregen 11 0 114 Cihara 159,57 5,24 Cihara 9 0 95 Bayah 153,74 5,05 Bayah Barat 11 0 116 Cilograng 107,20 3,52 Gunung Balu 10 0 107 Cibeber 383,15 12,58 Warung Banten 22 0 228 Cijaku 74,36 2,44 Cijaku 10 0 109 Cigemblong 75,29 2,47 Cigemblong 9 0 910 Banjarsari 145,31 4,77 Cidahu 20 0 2011 Cileles 124,98 4,10 Cikareo 12 0 1212 Gunung

Kencana145,77 4,79 Gunung

Kencana12 0 12

13 Bojongmanik 58,21 1,91 Bojongmanik 9 0 914 Cirinten 91,12 2,99 Cirinten 10 0 1015 Leuwidamar 146,91 4,83 Lebak

Parahiang12 0 12

16 Muncang 84,98 2,79 Muncang 12 0 1217 Sobang 107,20 3,52 Sinar Jaya 10 0 1018 Cipanas 75,38 2,48 Sipayung 14 0 1419 Lebak Gedong 62,55 2,05 Banjasari 6 0 620 Sajira 110,98 3,64 Sajira 15 0 1521 Cimarga 183,43 6,02 Margajaya 17 0 1722 Cikulur 66,06 2,17 Curug Panjang 13 0 1323 Warunggunung 49,53 1,63 Selaraja 12 0 1224 Cibadak 41,34 1,36 Pasarkeong 15 0 1525 Rangkasbitung 49,51 1,63 Muara Ciujung

Timur11 5 16

26 Kalanganyar 25,91 0,85 Pasir Kupa 7 0 727 Maja 59,87 1,97 Maja 14 0 1428 Curugbitung 72,55 2,38 Curugbitung 10 0 10

Jumlah/Total 3.044,72

100 340 5 345

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Di atas merupakan Tabel 4.1 luas daerah Kabupaten Lebak berdasarkan

kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Dengan luas daerah yang

71

mempunyai luas dari sebagian Provinsi Banten, menjadikan Kabupaten Lebak

memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Dengan begitu secara tidak

langsung maka tabel 4.1 merupakan gambaran wilayah jangkauan Baznas

Kabupaten Lebak dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian dan

pendayagunaan dana zakat, maka Baznas Kabupaten Lebak harus melaksanakan

tugasnya ke semua wilayah Kabupaten Lebak di antaranya 28 kecamatan dan 340

desa dan 5 kelurahan yang harus mendapatkan dampak dari adanya Perda Zakat

ini.

Selain itu dengan luas daerah yang luas maka jumlah penduduk di

Kabupaten Lebak pun banyak dengan jumlah jenis kelamin laki-laki 650.912 dan

jumlah penduduk perempuan 618.900 dan total secara keseluruhan ialah

1.269.812 penduduk. Hal ini menunjukan bahwa potensi dana zakat di Kabupaten

Lebak besar karena dapat di lihat dari jumlah penduduk pertahun 2015 di bawah

ini, ialah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, 2015

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah1 Malingping 33.044 31,489 64.5332 Wanasalam 27.686 26,199 53.8853 Panggarangan 18.950 18.352 37.3024 Cihara 16.050 15,327 31.3775 Bayah 21.801 21,177 42.9786 Cilograng 17.289 16,328 33.6177 Cibeber 29.173 27,818 56.9918 Cijaku 14.435 14,191 28.6269 Cigemblong 10.641 10,363 21.00410 Banjarsari 30.921 29,343 60.264

72

11 Cileles 25.028 24,139 49.16712 Gunung kencana 17.792 16.833 34.62513 Bojongmanik 11.544 11,202 22.74614 Cirinten 13.737 12,699 26.43615 Leuwidamar 27.183 25,869 53.05216 Muncang 17.109 16,431 33.54017 Sobang 15.409 14,756 30.16518 Cipanas 24.399 23,424 47.82319 Lebak Gedong 11.943 11.146 23.08920 Sajira 25.023 23,815 48.83821 Cimarga 32.684 31,296 63.98022 Cikulur 24.872 24,236 49.10823 Warunggunung 28.265 26.728 54.99324 Cibadak 31.401 29,561 60.96225 Rangkasbitung 62.749 58.985 121.73426 Kalanganyar 17.597 16,323 33.92027 Maja 27.715 25,438 53.15328 Curugbitung 16.472 15,432 31.904

Jumlah 650.912 618.900 1.269.812Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2016

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lebak yang mencapai 1.269.812

ini tentu jumlah tersebut adalah banyak, dan tidak menutup kemungkinan jika

Pemerintah dan Baznas Kabupaten Lebak merangkul masyarakat Kabupaten

Lebak untuk berzakat melalui lembaga amil zakat maka kesejahteraan masyarakat

akan tertangani dengan dana zakat tersebut, akan tetapi menurut pernyataan dari

Ade Bujhaerimi Humas Baznas Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa :

“Yang pertama ialah susahnya masyarakat untuk berzakat dan kita susahuntuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amilzakat, menarik muzaki untuk berzakat secara individu itu masih bisaterhitung jumlahnya dan perlu dari Baznas untuk memikat maupunmenjemputnya”.

Berdasarkan kutipan di atas bahwa Baznas Kabupaten Lebak masih

berupaya untuk mengajak dan merangkul masyarakat untuk berzakat secara

73

individu melalui Baznas, hal tersebut butuh proses yang lama untuk menyadarkan

masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten

Lebak. Selain itu kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga amil

zakat yang menjadi faktor utama permasalahan yang ada.

4.1.2 Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak

Bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai

dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk

meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Dalam meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola

secara kelembagaan dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi

dengan prinsip amanah bermanfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi,

akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat.

Baznas mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengumpulan,

Pendistribusian, dan Pendayagunaan secara professional. Pengelolaan zakat

adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengorganisasian dalam

pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan

pengelolaan zakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah terlebih dahulu

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 11 tahun 2005 tentang Pengelola Zakat.

74

4.1.2.1 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lebak

Penempatan visi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu

organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak

dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus stategis yang

berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin

kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi itu sendiri.

Visi yang tertetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang

ingin diwujudkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak

di masa depan. Berdasarkan makna tersebut maka visi Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak ialah “Menjadi Badan Pengelola Zakat

yang Terpercaya”.

Sedangkan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Lebak ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran umat berzakat.

2. Meningkatkan masyarakat mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzaki melalui pemulihan,

peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan

ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan kesadaran “memberi lebih baik dari pada meminta” di

kalangan mustahiq.

5. Mengembangkan manajemen yang amanah/profesional dan transparan

dalam mengelola zakat.

75

6. Menjangkau muzaki dan mustahiq seluas-luasnya di wilayah Kabupaten

Lebak.

7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat baik Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

4.1.3 Arah Kebijakan Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lebak

Kebijakan Umum adalah rangkaian Program Kerja yang menjadi landasan

atau pedoman dalam pelaksanaan suatu perkerjaan tugas-tugas Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak untuk 1 Tahun anggaran.

1. Kebijakan Pengumpulan :

1) Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di

SKPD/Kecamatan/Perbankan dan Perusahaan-Perusahaan dan

orang Profesional.

2) Melakukan sosialisasi/road show ke tempat-tempat perbelanjaan,

para pengusaha, dan majlis ta’lim.

3) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga zakat baik UPZ

maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).

4) Membuka otlet-otlet zakat di pusat perbelanjaan, terminal dan

stasiun serta perbankan.

2. Kebijakan Pendistribusian Dalam Bidang Pendistribusian dengan

melakukan :

1) Pembagian pada 8 (Delapan) Asnaf.

76

2) Pendayagunaan untuk usaha-usaha kecil produktif.

3) Memberikan bantuan untuk sarana prasarana peribadahan.

4) Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa/siswi keluarga miskin

yang berprestasi baik di tingkat SLTP/MTS, SLTA/MA dan

Pondok Pesantren.

5) Membangun sarana peribadahan yang monumental.

6) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga-

lembaga UPZ dan LAZ.

7) Meningkatkan kualitas hidup para kaum dhuafa terutama

pemberian santunan.

8) Melakukan monitoring bantuan.

3. Kebijakan Keuangan dan Pelaporan adalah :

1) Menyusun rencana anggaran tahunan baik penghimpunan maupun

pendistribusian.

2) Menyusun laporan pengelola keuangan.

3) Melakukan evaluasi keuangan setiap bulan.

4) Membuat laporan akuntabilitas kinerja Baznas.

5) Memverifikasi SPJ keuangan.

6) Memberikan pembekalan pada pendistribusian.

4. Kebijakan umum Administrasi, SDM (Sumber Daya manusia) dan Umum

adalah :

1) Melakukan Administrasi Perkantoran.

2) Melakukan Perencanaan Amil.

77

3) Melakukan Pengembangan Amil.

4) Melakukan komunikasi dan hubungan masyarakat.

5) Melakukan pencatatan dan pengendalian dan menyusun aset serta

kebutuhan Administrasi Baznas.

6) Memberikan rekomendasi perijinan pada LAZ.

7) Meningkatkan SDM pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan

pengelolaan zakat.

4.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Lebak

Baznas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat

pada tingat Kabupaten:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di

tingkat Kabupaten;

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di

tingkat Kabupaten;

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di

tingkat Kabupaten;

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat,

termasuk pelaporan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten;

5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ

(Lembaga Amil Zakat) berskala Provinsi di Kabupaten.

78

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lebak

Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 03

Tahun 2014 adalah sebagai berikut

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lebak

Sumber : Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Kabupaten Lebak, 2017

KETUAKH. PUPU MAHPUDIN, M.Pd.I

WAKIL KETUA IDrs. H.ADJIBULWATHONI, M.M

WAKIL KETUA IVDrs. H. ERI RACHMAT, M.Si

WAKIL KETUA IIIKH. WAWAN GUNAWAN.

WAKIL KETUA IIKH.AOM MUHTADI

SATUAN AUDITINTERNAL

a. Usep Siswandi,SEb. Drs. Asep Aeda

BIDANG PENGUMPULANa. H. Sumantri jayabaya Sub. Bid. Pengumpulanb. KH. Dace Sofyan Sub. Bid. Pengembanganc. Drs. H. Asep Haerudin Sub. Bid. Pengendalian

dan Pelayanand. Drs. H. Ade Muslih Sub. Bid. Data Evaluasi

Pelaporan

BAGIAN KEUANGAN DANPELAPORAN

a. Ir. Hj. Virgojanti, M.Si Sub. Bag.Perencanaan keuangan

b. Yayi Roweti Sub. Bag. Keuangandan pelaporan

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAANa. Juanda, S.Pd sub. Bid. Pendistribusianb. KH. Syamsul Bahri sub. Bid. Pendayagunaanc. Drs. KH. Ahmad Hudori, M.Pd.I sub. Bid. Evaluasi

Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAGIAN ADMINISTRASI SDM DANUMUM

a. H. Badrussalam, S.Pd. Sub. Bag. SDMPengembangan Ahli

b. Ade Bujhaerimi, S.Pd.I Sub. Bag.Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

c. Iyan Fitriyana, SH.I, M.Pd Sub. Bag.Administrasi dan Umum

BENDAHARA UMUMIr. Hj. VIRGOJANTI, M.Si

BENDAHARA PEMBANTUYAYI ROWETI

SEKRETARIAT1. Staf Administrasi Keuangan RT Yuliana FA, SE2. Staf Administrasi Umum Iis Susilawati3. Staf Administrasi SDM Ali Firman, SS4. Staf Administrasi Perlengkapan Samsudin

79

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS

Kabupaten.

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan

tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia,

umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

3. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan

sebutan jabatan Wakil I, Bidnag pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pengumpulan zakat, Bidnag pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;

3) Pelaksanaan kampanye zakat;

4) Pelaksanaan dan pengendalilan pengumpulan zakat;

5) Pelaksanaan pelayanan muzaki;

6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;

7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan

zakat;

80

8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan

muzaki; dan

9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan tingkat Kabupaten.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan di pimpin oleh satu orang

Wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II, Bidang pendistribusian dan

pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan

pendayagunaan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan

menyelenggrakan fungsi :

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;

3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan

zakat;

4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan

pendayagunaan zakat;

5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian

dan pendayagunaan zakat; dan

6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

tingkat Kabupaten.

5. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh satu orang

wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III, bagian perencanaan,

81

keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

perencanaan, keuangan, dan pelaporan, bagian perencanaan, keuangan dan

pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat

Kabupaten;

2) Penyusunan rencana tahunan Baznas Kabupaten;

3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana

pengelolaan zakat Kabupaten;

4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Kabupaten;

5) Pelaksanaan system akuntansi Baznas Kabupaten;

6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja

Baznas kabupaten;

7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat

Kabupaten.

6. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum dipimpin oleh satu

orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV, bagian administrasi,

sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

amil Baznas Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan

pemberian rekomendasi, bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas kabupaten;

82

2) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas kabupaten;

3) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas kabupaten;

4) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas kabupaten;

5) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas kabupaten;

6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat

Baznas kabupaten;

7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas

kabupaten;

8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan

asset Baznas kabupaten; dan

9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala

Provinsi di tingkat Kabupaten.

7. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua

Baznas kabupaten, satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit

keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal Baznas

kabupaten, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan program audit;

2) pelaksanaan audit;

3) pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua

Baznas;

4) penyusunan laporan hasil audit; dan

83

5) penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak internal.

8. Pelaksana

Baznas Kab/Kota terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana, yang

melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat di Kabupaten.

Pelaksana tugasnya membantu pimpinan Baznas di bawah koordinasi

bidang-bidang dan di namakan Sub.Bidang. adapun Sub Bidang dalam bidang-

bidang adalah :

1. Bidang Pengumpulan

1. Sub. Bidang. Pengumpulan

2. Sub. Bidang. Pengembangan

3. Sub. Bidang. Pengendalian dan Pelayanan

4. Sub. Bidang. Data Evaluasi Pelaporan

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Sub. Bidang. Pendistribusian

2. Sub. Bidang. Pendayagunaan

3. Sub. Bidang. Evaluasi Pendistribusian dan Pendayagunaan

3. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1. Sub. Bidang. Perencanaan keuangan

2. Sub. Bidang. Keuangan dan Pelaporan

84

4. Bagian Adminsitrasi SDM dan Umum

1. Sub. Bidang. SDM Pengembangan Amil

2. Sub. Bidang. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

3. Sub. Bidang. Administrasi dan Umum

9. Sekretariat BAZNAS

Baznas Kab/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu pula oleh

sekretariat, yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas di Kabupaten Lebak, serta menetapkan

Bendahara umum untuk pengelolaan keungan Baznas Kabupaten Lebak.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Daftar Informan Penelitian

Pada Bab sebelumnya mengenai Metodologi Penelitian, peneliti telah

menjelaskan dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik

Purposive (bertujuan). Adapun pihak-pihak yang peneliti tentukan merupakan

orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, karenanya pihak tersebut senantiasa kesehariannya berurusan

dengan permasalahan yang peneliti sedang teliti baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Informan dalam penelitian ini adalah stakeholder (semua pihak) yang

terlibat dan memiliki informasi mengenai penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten

85

Lebak di wilayah Kabupaten Lebak. Adapun nama-nama yang terlibat dalam

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bapak H. Wawan Gunawan (51) Wakil Ketua III Baznas Kabupaten

Lebak (1 )

2. Bapak Ade Bujhaerimi (45) Humas Baznas Kabupaten Lebak (1 )

3. Ibu Siti Chairani (61) muzaki (1 )

4. Bapak Rodiansah Direktur (39) CV.Sinar Bakti (1 )

5. Bapak K.H. Dace Sofyan (37) Pimpinan Ponpes Mabdaul Hidayah (1 )

6. Bapak Ali (41) mustahiq (1 )

7. Bapak Tatang (50) Kasubag Umum Disperindag Kabupaten Lebak (1 )

8. Bapak Achmad Junaedi (35) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lebak (1 )

9. Bapak Muhamad Zen Tim Evaluasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan

zakat ( 1 )

10. Bapak H. Eri (75) Ketua DKM Masjid Agung Al-A’RAF (1 )

11. Bapak Jamal (72) Tokoh Masyarakat Kp. Manceuri Ds. Tamanjaya Kec.

Cikulur Kab. Lebak (1 )

4.2.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan selama proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini mengenai

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Lebak menggunakan jenis dan analisis

86

data menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif maka data

yang diperoleh berbentuk kata dan kalimat berdasarkan hasil wawancara dengan

informan penelitian, observasi lapangan serta studi dokumentasi yang relevan

dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan

sejumlah informan penelitian yang memiliki informasi terkait permasalahan yang

sedang diteliti. Selain wawancara pengumpulan data juga dilakukan melalui

observasi langsung ke lokasi penelitian serta dokumentasi. Data tersebut

merupakan data-data yang berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat pada Baznas

Kabupaten Lebak. Hasil pengumpulan data-data tersebut kemudian dianalisis

menggunakan analisis data kualitatif sehingga data-data tersebut dapat

menghasilkan pemahaman baru.

Data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian dirubah kedalam

bentuk tertulis kemudian dilakukan pengkodingan pada aspek tertentu. dibawah

ini adalah pengkodingan pada aspek-aspek tertentu ialah sebagai berikut :

1. Kode 1 menunjukan Informan dari Komisioner Baznas Kabupaten Lebak

2. Kode 1 menunjukan Informan dari Sub. Bidang Komunikasi dan

Hubungan Masyarakat

3. Kode 1 - 1 menunjukan Informan dari Muzaki

4. Kode 1 - 1 menunjukan Informan dari mustahiq

5. Kode 1 - 1 menunjukan informan dari Pengelola zakat

87

6. Kode 1 menunjukan informan dari Tim Evaluasi

7. Kode 1 - 1 menunjukan informan dari Tokoh Masyarakat

Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan pada

masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi

berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan

membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang akan

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa

dimensi yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian kerangka teori

yang telah di uraikan sebelumnya.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Dimensi Input

Dimensi input ialah merupakan dimensi awal pada sebuah kebijakan yang

berisikan masukan-masukan yang diperlukan pada kebijakan tersebut. Dimensi ini

merupakan poin penting karena akan menentukan hasil dan tujuan kebijakan,

dimensi input ini meliputi struktur kelembagaan, sumber daya manusia, sarana

dan prasarana dan sosialisasi.

a. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan zakat di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan 1 , beliau menyatakan bahwa

struktur kelembagaan zakat di Kabupaten Lebak ialah sebagai berikut :

88

“Lembaga yang menangani zakat selain unit pengumpul zakat ada juga

lembaga amil zakat, semuanya strategis dalam penghimpunan dan penyalurannya.

Dan dalam rangka membantu dan mengentaskan kemiskinan”. (wawancara

dengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF. 06 Februari 2017. Pukul 13.15 Wib. Di

Masjid Agung Al-A’Raf Kabupaten Lebak).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa

yang menangani zakat di Kabupaten Lebak ialah berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan zakat bahwa

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh

Pemerintah Daerah, selain badan amil zakat nasional ada pula lembaga amil zakat

dan unit pengumpul zakat yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama

serta mempunyai peran strategis dan dalam satu tujuan ialah membantu

masyarakat fakir dan miskin dan memberdayakan zakat di kalangan muslim

Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebak

Selanjutnya menurut salah satu informan 1 , yakni komisioner Baznas

Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa struktur kelembagaan pengelolaan

zakat ialah sebagai berikut :

“Sementara ini Baznas Kabupaten Lebak yang menanganinya, mengenaiLAZ ada dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 ini ada ketentuanadanya pembatasan LAZ di dalam daerah. Di dalam Undang-undangmenetapkan bahwa LAZ ini di provinsi hanya satu, dan di Kab/Kota punsatu. Dan yang menaunginya ialah Baznas nasional dan selain itu adabeberapa LAZ seperti LAZ Harfa, LAZ Muhamadiyah dan lainsebagainya, sejauh ini kami belum dapat mengumpulkan lembaga-lembagatersebut untuk duduk bersama guna mengetahui apa saja yang sudahdilakukan”. (wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten

89

Lebak.24 Februari 2017 pukul 10.25 Wib. Di kantor Baznas KabupatenLebak)

Berdasarkan hasil wawanacara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa

lembaga yang menangani zakat di Kabupaten Lebak ialah Badan amil zakat

nasional selain itu ada pula lembaga amil zakat maupun unit pengumpul zakat dan

menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 di setiap Provinsi maupun

Kabupaten/Kota lembaga amil zakat hanya satu. Dan Lembaga amil zakat

bertugas hanya sebagai membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masayarakat dapat membentuk LAZ.

Adapun unit pengumpul zakat di setiap instansi maupun kecamatan di

Kabupaten/Kota ada.

Sedangkan menurut Humas Baznas Kabupaten Lebak mengenai struktur

kelembagaan zakat, beliau 1 menyatakan bahwa :

“Di Kabupaten Lebak sesuai dengan Perda yang menangani zakat ialah

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang dahulu di sebut Bazda (Badan Amil

Zakat Daerah) akan tetapi dengan adanya undang-undang yang terbaru maka

sekarang Baznas” (wawancara dengan Humas Baznas Kabupaten Lebak. 17 Maret

2017 Pukul 10.00 di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).

Menurut hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa

serupa dengan yang di ungkapkan oleh beberapa informan yakni bahwa yang

menangani zakat sesuai dengan perda di Kabupaten Lebak ialah Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) dan sebelum adanya undang-undang terbaru Baznas

90

Kabupaten Lebak di sebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan

sehubungan adanya undang-undang maka sekarang di sebut Baznas.

Sedangkan menurut informan 1 menyatakan bahwa : “Menurut saya

Lembaga yang menangani zakat ialah Baznas Kabupaten Lebak, Laz harfa atau

Dhompet Dhuafa. Fungsi semua lembaga tersebut ialah menghimpun dan

menyalurkan dana zakat”. (wawancara dengan tokoh masyarakat. 13 Juni 2017

Pukul 10.45 di Kediaman Bapak jamal).

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Zakat pasal (8) ialah Pengelolaan zakat dilakukan oleh

Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan

sebagai berikut : Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor

Departemen Agama ; untuk tingkat kecamatan, oleh camat setempat atas usulan

kepala kantor urusan Agama kecamatan ; Baznas pada tingkat kabupaten dan

kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan

informatif ; dan Pengurus Baznas terdiri dari masyarakat dan Pemerintah Daerah

yang memenuhi persyaratan tertentu.

Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan,

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuaan Agama,

dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat bertanggung jawab kepada

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

91

Berikut di bawah ini adalah struktur kelembagaan zakat di Indonesia, yang

mana Badan Amil Zakat mempunyai wewenang khusus untuk mengelola zakat di

Indonesia. Ialah sebagai berikut :

Gambar 4.3

Struktur Kelembagaan

Sumber : Peneliti. 2017

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunujukan bahwa Baznas adalah

lembaga yang non-struktural dimana Baznas memiliki wewenang khusus untuk

mengelola zakat di Indonesia. Selain itu untuk terlaksananya pengelolaan zakat

yang baik maka Baznas pun mempunyai kewenangan yang dimiliki, untuk Badan

Amil Zakat Nasional pusat memiliki kewenangan yaitu : pertama, Menghimpun,

BAZNAS

BAZNAS PROVINSI

BAZNASKABUPATEN/KOTA

UNIT PENGEMPULZAKAT (UPZ)

LEMBAGA AMILZAKAT (LAZ)

92

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Kedua, Memberikan rekomendasi

dalam pembentukan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ

(Lembaga Amil Zakat). Ketiga, Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan

LAZ.

Baznas berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau

secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara

membentuk UPZ pada ; lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non

kementerian, badan usaha milik Negara, perusahaan swasta nasional dan asing,

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor Negara

asing/lembaga asing, dan masjid Negara.

Baznas Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atau usul Gubernur setelah

mendapat pertimbangan Baznas. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada

Baznas dan Pemerintah Daerah Provinsi. Baznas Provinsi berwenang melakukan

pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau secara langsung. Pengumpulan zakat

melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada : kantor instansi

vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah Provinsi, Badan

usaha milik daerah provinsi, perusahan swasta skala provinsi, perguruan tinggi,

dan masjid raya.

Selanjutnya Baznas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia atas usul Bupati atau

Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baznas. Baznas Kabupaten/Kota

93

bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.Baznas Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan

zakat melalui UPZ dan atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ

dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada : kantor satuan kerja pemerintah

daerah/lembaga Kabupaten/Kota; kantor instansi vertikal tingakt Kabupaten/Kota;

badan usaha milik daerah Kabupaten/Kota; perusahaan swasta skala

Kabupaten/Kota, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya;

sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya; kecamatan atau nama lainnya;

dan desa/kelurahan atau nama lainnya.

Sedangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang

dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan

zakat oleh UPZ wajib di setorkan ke Baznas, Baznas Provinsi atau Baznas

Kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat

yang sepenuhnya di bentuk atau prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang

bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Menurut hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur

kelembagaan pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ialah Baznas Kabupaten

Lebak itu sendiri yang menanganinya dan bertanggungjawab penuh atas

pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak dan di bawah naungan Baznas nasional.

Adapun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ialah sebagai pembantu Baznas Kabupaten

Lebak dalam mengumpulkan zakat di setiap kecamatan maupun SKPD di

Kabupaten Lebak. Adapun Lembaga Amil Zakat ialah lembaga yang masih dalam

naungan Baznas.

94

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM), untuk sumber daya manusianya ialah para

pegawai Baznas Kabupaten Lebak dan bagian pengelolaan zakat pada setiap

dinas, kecamatan dan instansi lainnya. Menurut hasil wawancara dengan 1 ,

beliau memaparkan sebagai berikut :

“Masih terbatas. Karena selama ini pada dasaranya pendidikan danpelatihan ini sering dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak akan tetapipermasalahan yang muncul ialah kesulitan untuk mentransfer menerapkandiberikan ketika penataran dan pelatihan dikarenakan faktor usia maupunkemampuan pengelola itu sendiri” (wawancara dengan, DKM MasjidAgung Al-A’RAF Rabu 08 November 2016. Pukul 10.30 Wib. Di KantorBaznas Kabupaten Lebak).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, menurutnya Sumber

daya manusia di Baznas Kabupaten Lebak masih terbatas karena faktor usia dan

kemampuan itu sendiri untuk memahami dan melaksanakan tugas maupun arahan

apa yang telah diberikan pada saat pelatihan dan seminar. Hal ini menjadikan

kinerja Badan amil zakat kurang optimal di karenakan sumber daya manusia yang

ada tidak memadai dan terbatas.

Selain itu, tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh 1 ,

komisioner Baznas Kabupaten Lebak, menyatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya, kami ini adalah perpaduan antara pengurus lamadan baru, jadi setidaknya dalam menjalankan tugas-tugas program zakatkami berusaha dan berupaya sebaik mungkin serta kamipun mengikutipembelajaran seperti diklat yang diselenggarakan oleh provinsi, danKemenag tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas”. (wawancaradengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak. 24 Februari 2017 pukul10.25 Wib. Di kantor Baznas Kabupaten Lebak)

95

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kepengurusan

sekarang ialah perpanduan antara pengurus lama dan pengurus baru yang mana

kepengurusan sekarang ada kepengurusan yang baru dan baru di bentuk pada

tahun 2014 yang mana antara kedua kepengurusan tersebut harus bisa

menyesuaikan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja yang baik, agar apa

yang menjadi kewajibannya tersebut dapat terealisasi.

Selanjutnya menurut evaluator mengungkapkan bahwa :

“Sepengetahuan saya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BaznasKabupaten Lebak bagus, karena di isi oleh kalangan-kalangan yang baikdan mempunyai pengalaman di bidangnya. Namun perlu dilakukanpelatihan-pelatihan secara terus-menerus untuk membangun sumber dayamanusia yang berkembang dan professional” (wawancara denganevaluator, 23 Mei 2017 Pukul 15.00 WIb. Di Kediaman peneliti).

Berdasarkan penuturan di atas, bahwa sumber daya manusia yang dimiliki

oleh Baznas Kabupaten Lebak sejauh ini sudah baik, namun ada beberapa

permasalahan yang harus segera di selesaikan seperti kurangnya tenaga ahli di

bidang teknologi, minimnya pelatihan dan lain sebagainya. Dengan diadakannya

pelatihan secara berkala maka akan semakin berkualitas dan professional.

Dan menurut salah satu informan yang menjadi kelompok UKM binaan

Baznas Kabupaten Lebak (muzaki) 1 mengungkapkan bahwa : “Menurut saya,

mencukupi dan memang banyak peminat-peminat yang ingin bekerja di Lembaga

zakat”. (wawancara dengan Ketua UKM binaan Baznas Kabupaten Lebak muzaki,

06 feburuari 2017. Pukul 10.45 WIB. Di rumah kediaman UKM binaan Baznas

Lebak)

96

Bertolak belakang dengan pernyataan informan di atas, menurut informan1 menyatakan bahwa : “Menurut saya, sudah memadai karena SDM yang ada

di Baznas Lebak sudah memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat”

(wawancara dengan tokoh masyarakat 13 Juni 2017 Pukul 10.45 WIB di

kediaman Bapak Jamal).

Berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat pasal (8) ialah keanggotaan Baznas terdiri dari 11 (sebelas)

orang anggota ; Keanggotaan Baznas terdiri dari unsur masyarakat dan 3 orang

dari unsur pemerintah ; unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, tenaga

profesional, dan tokoh masyarakat Islam ; sedangkan unsur pemerintah ditunjuk

dari Kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur keanggotaan Badan amil

zakat maka seharusnya keanggotaan Badan amil zakat harus sesuai dengan aturan

yang telah di tentukan. yang mana keanggotaan Baznas harus di isi oleh tenaga

profesional, ulama maupun tokoh masyarakat. Karena berdasarkan hasil

wawancara dari beberapa informan bahwa sumber daya manusia terbatas di

bidang teknologi maupun faktor usia yang menghambat kinerjanya tersebut. Hal

ini tentu akan menghambat implementasi dari Baznas Kabupaten Lebak itu

sendiri.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa Sumber

Daya Manusia di Baznas Kabupaten Lebak masih terbatas dan masih dalam

proses pengenalan karena menurut wawancara salah satu informan menyebutkan

97

bahwa bahwa kepengurusan saat ini adalah perpaduan antara pengurus lama dan

baru hal ini tentu perlu memerlukan waktu untuk menjadi tim yang profesional

selain itu yang menjadi masalah ialah faktor usia dimana Sumber daya manusia di

Baznas Kabupaten Lebak ada beberapa yang sudah tua dan yang menjadi inti

permasalahan ialah sulitnya untuk menerapkan hasil pelatihan atau seminar yang

sudah dilakukan.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana, dalam Baznas Kabupaten Lebak ini masalah sarana

dan prasarana yang ada sudah memadai akan tetapi perlunya penambahan-

penambahan sedikit. Sedangkan untuk pengelola zakat pun sudah baik karena

untuk sarana dan prasarana di setiap pengelola zakat di Kabupaten Lebak lingkup

pengelolaan zakatnya hanya kecil sebatas satu instansi, kecamatan maupu dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengelola zakat di Kabupaten Lebak1 ialah sebagai berikut :

“Bisa dibilang lingkungannya kecil, dan hanya satu dinas dan pegawainya

pun berjumlah sedikit jadi tidak diperlukaannya sarana yang lainnya” (wawancara

dengan pengelola zakat. Senin 19 Desember 2016 Pukul 11.00 Wib di Kantor

DISPERINDAG Kabupaten Lebak).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengelola zakat hanya memotong gaji

setiap pegawai di Kabuptem Lebak untuk zakat profesi dan potongan setiap

bulannya 2,5% dari jumlah gaji tersebut dan untuk sarana dan prasaranapun yang

98

digunakanpun tidak banyak yang diperlukan sebab lingkungannya hanya per

SKPD maupun Kecamatan saja.

Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan pengelola zakat, menurut

komisioner Baznas Kabupaten Lebak 1 sarana dan prasarana di Baznas

Kabupaten Lebakialah :

“Mengenai sarana dan prasarana kita sudah melakukan peningkatan yakni

dengan adanya media di laman internet untuk meningkatkan pelayanan kita di

media sosial hal ini berhubungan dengan kemajuan teknologi yang ada”.

(wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak. 24 Februari 2017

pukul 10.25 Wib. Di kantor Baznas Kabupaten Lebak)

Dari pernyataan di atas, sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan segala hal yang

berurusan dengan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, misalnya Baznas

Kabupaten Lebak membuka sarana di media internet dengan alamat email ialah

[email protected] hal ini bertujuan untuk para masyarakat atau

muzaki guna mempermudah melakukan interaksi maupun mengunjungi dan

memahami lebih dalam mengenai zakat dan mengikat masyarakat Kabupaten

Lebak untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak maupun

lembaga amil zakat lainnya.

Menurut 1 menyampaikan mengenai sarana dan prasarana di Baznas

ialah sebagai berikut :

99

“Secara maksimal belum, tetapi 80 % sudah baik dan ini akan terus

dikembangkan demi kenyamanan bersama” (wawancara dengan Humas Baznas

Kabupaten Lebak. 17 Maret 2017 pukul 10:00 di Kantor Baznas Kabupaten

Lebak).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat pasal (31) untuk melaksanakan tugasnya, Baznas Provinsi dan Baznas

Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

hak amil ; selain pembiayaan sebagaimana di maksud ayat 1 Baznas Provinsi dan

Baznas Kabupaten/Kota dapat di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Dengan demikian maka Baznas Kabupaten Lebak di biayai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Hak Amil untuk melaksanakan tugas dan

memenuhi kebutuhan dan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak. Seharusnya dengan adanya dana tersebut

Baznas Kabupaten Lebak harus memanfaatkan untuk melengkapi maupun

mengadakan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk keberlangsungan

pengelolaan zakat.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan ialah

bahwa sejauh ini sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan baik, selain

itu sarana yang adapun akan terus mengikuti perkembangan zaman, contoh

kecilnya adalah tersedia web Baznas yaitu [email protected] dengan

100

adanya alamat email ini maka masyarakat dengan mudah dapat mengakses

informasi yang ada mengenai seputar zakat di Kabupaten Lebak.

Hal ini tentu perlahan demi perlahan meningkatkan minat masyarakat

untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak itu sendiri. Akan tetapi perlu

adanya pembaharuan setiap hari atau setiap minggu sekali untuk mengupdate

informasi-informasi terkait zakat maupun bulletin Islam, hal ini perlu dilakukan

agar masyarakat tidak bosan dengan topik-topik yang sudah ada.

d. Sosialisasi

Sosialisasi, dalam sebuah kebijakan dan program pemerintah sosialisasi

merupakan bagian paling penting, karena ini akan memberikan pemahaman

kepada masyarakat dengan tujuan dan manfaat kebijakan tersebut, masyarakat

yang merupakan objek atau sasaran kebijakan publik harus mengetahui tentang

kebijakan tersebut karena bagaimanapun masyarakatlah yang akan menerima

dampak dari kebijakan tersebut.

Terkait dengan kebijakan Baznas Kabupaten Lebak yang mengeluarkan

peraturan tentang pengelolaan zakat upaya sosialiasi telah dilakukan oleh Baznas

Kabupaten Lebak kepada masyarakat Kabupaten Lebak, sosialisasi ini dilakukan

kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Berikut pernyataan dari 1 :

“Kalau di katakan baik belum, akan tetapi mengarah kesana (baik) untukselalu melakukakn perbaikan-perbaikan , dan sejauh ini kepengurusanBaznas Kabupaten Lebak baru terbentuk pada awal tahun ini dankedepannya akan lebih baik lagi dari segala aspek. dan sejauh ini adaperbaikan-perbaikan. Serta melakukan sosialisasi di dalam maupun diluar.Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi sudah berkala seperti ke

101

Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kecamatan-kecamatan atau organisasi-organisasi profesi, karena potensi dana zakat Baznas itu dari masyarakatitu sendiri seperti UPZ, organisasi profesi, dan notaris” (wawancaradengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF dan Pengurus Komisioner BaznasKabupaten Lebak Rabu 08 November 2016. Pukul 10.30 Wib. Di KantorBaznas Kabupaten Lebak).

Dari hasil wawancara di atas bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh

Baznas Kabupaten Lebak sejauh ini mengarah kearah yang baik, selain itu

menurut wawancara informan menyatakan bahwa Baznas sudah melakukan

sosialisasi berkala ke unit-unit pengumpul zakat yang ada di Kabupaten Lebak,

kecamatan-kecamatan maupun organisasi profesi lainnya, karena di Kabupaten

Lebak potensi dana zakat masih belum tergali dengan optimal masih banyak

instansi maupun organisasi profesi lainnya yang belum mengetahui zakat serta

belum terangkul oleh Baznas Kabupaten Lebak.

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ketua

DKM Masjid Agung, informan 1 pun menuturkan bahwa :

“Sementara ini belum optimal, dan Baznas Kabupaten Lebak sejauh inisedang terus mensosialiasikan zakat kepada para pedagang di pasar,pengusaha-pengusaha, dan petani. Sejatinya petani selama inimembayarakan zakat hasil panennya akan tetapi petani membayarkanzakatnya belum melalui badan amil zakat hal ini yang menjadikan tugaskita agar para masyarakat dapat percaya kepada lembaga amil zakat gunamembayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak”. (wawancaradengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak.24 Februari 2017 pukul10.25 Wib. Di kantor Baznas Kabupaten Lebak)

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa selain

Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi terhadap para pegawai melalui

unit pengumpul zakat maupun lembaga amil zakat, Baznas Kabupaten Lebak pun

102

saat ini mengsosialisasikan zakat kepada para pedangang, pengusaha maupun

petani sejatinya mereka mengeluarkan zakat akan tetapi tidak melalui lembaga

amil zakat akan tetapi langsung ke masyarakat sekitar maupun ke masjid-masjid

di lingkungannya berada.

Sedangkan menurut salah seorang Muzakki (pemberi zakat) 1mengatakan bahwa :

“Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ini sudahbekerjasama, dan kinerjanya pun bagus, sampai-sampai melalui mediasosialpun sudah ada, melalui lisanpun sudah ada, dan itu berjalan denganbaik dan saya aspresiasi kepada kepala Baznas Kabupaten Lebak danseluruh jajarannya” (wawancara dengan Direktur CV.Sinar Bakti, Selasa15 November 2016 pukul 09.30 Wib di Kantor Baznas Kabupaten Lebak)

Dari pernyataan di atas, menurut salah satu muzakki menyatakan bahwa

sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasinya sudah mengikuti era

modern dengan memanfaatkan media internet untuk mengajak masyarakat untuk

membayarkan zakatnya melalui Badan amil zakat. Selain dengan memanfaatkan

media internet Baznas Kabupaten Lebakpun melakukan sosialisasi langsung

terjun ke masyarakat.

Serupa dengan yang dikatakan oleh salah satu mustahiq 1 , menurut salah

satu mustahiq pun beranggapan serupa. Yaitu sebagai berikut :

“Sejauh ini sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.Untuk yang

terbaru sekarang Baznas melakukan sosialisasi dengan bentuk kalender-kalender”

(wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul Hidayah, senin 31

januari 2017 pukul 11:00 Wib di Pondok Pesantren Mabdaul Hidayah).

103

Dari hasil wawancara di atas, salah satu mustahiq menambahkan bahwa

Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi dengan berbagai cara salah

satunya yang terbaru ialah menggunakan kalender dan kalender tersebut di sebar

luaskan kepada lembaga-lembaga sosial, pondok pesantren dan masyarakat

umum.

Sedangkan menurut salah satu informan 1 mengungkapkan ialah sebagai

berikut :

“Terkait Sosialiasasi Baznas sudah melakukan himbauan atau perintahkepada beberapa SKPD, anggota DPRD dan lain sebagainya agar merekaberinfak, shadaqah dan berzakat melalui Baznas, dan terakhir Baznasmelakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengusahamengeluarkan infaknya sebesar 4%. dan sosialisasi pun dalam berbentukseminar, kadang Baznas pun mengumpulkan masyarakat, jika ada event-event dari Pemerintah Daerah Baznas masuk untuk menyampaikansosialisasi dan kita khusus mengundang yang terakhir kita mengundanganggota DPRD untuk menyampaikan sosialisasi atau kepada Kadin sedangrapat kita meminta waktu untuk mensosialisasikan zakat” (wawancaradengan Humas Baznas Kabupaten Lebak. 17 Maret 2017 pukul 10:00 diKantor Baznas Kabupaten Lebak).

Selanjutnya, sama hal nya dinyatakan oleh beberapa informan

sebelumnya, berikut di bawah ini menurut penuturan 1 ialah :

“Menurut pandangan saya, saat ini sosialisasi yang dilakukan BaznasKabupaten Lebak baik dengan perkembangan media internet yang cepat,maka Baznas Kabupaten Lebak memamfaatkan kemajuan teknologitersebut dengan mensosialisasikan zakat ini ke semua lapisan masyarakat,akan tetapi kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan kepadamasyarakat yang berada di daerah selatan Kabupaten Lebak. Hal ini harusdi perbaiki kedepannya”. (wawancara dengan evaluator, 23 Mei 2017Pukul 15.00 WIb. Di Kediaman peneliti)

Menurut 1 mengungakapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ialah sebagai berikut :

104

“Menurut saya, sosialisasi belum begitu optimal, karena masyarakat ditempat saya tinggal tidak mengetahui tentang adanya Perda zakat, karenamasyarakat pada umumnya rasa keingintahuannya masih rendah danBaznas Kab Lebak sendiri belum secara menyeluruh ke semua wilayahmelakukan sosialisasinya tersebut. adapun untuk bentuk dari sosialisasiyang sudah dilakukan saya pernah melihat kertas bulletin di Masjid AgungAl-A’Araf dan didalam bulletin tersebut adanya ajakan untuk berzakat”(wawancara dengan tokoh masyarakat. 13 Juni 2017 Pukul 10.45 WIB. Dikediaman Bapak Jamal)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat sejauh ini acuh

dan masih rendah keingintahuannya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, hal

ini berdampak masyarakat tidak mengetahui program yang ada dan kurang nya

sosialisasi dari para pemerintah daerah tersebut, namun sejauh ini menurut

pemaparan di atas bahwa setiap jumat Baznas Kabupaten Lebak menyebarkan

bulletin kepada jamaah di masjid agung rangkasbitung dengan himbauan dan

ajakan untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa Baznas Kabupaten Lebak sudah melakukan sosialisasi

terhadap semua elemen yang ada, seperti masyarakat luas, instansi, lembaga,

SKPD maupun DPRD. dan Baznas Kabupaten Lebak pun melakukan sosialisasi

dengan berbagai macam cara yaitu melalui media-media sosial seperti radio,

bulletin, Koran, spanduk, maupun kalender. Serta Baznas Kabupaten Lebak pun

ikut berkerjasama dengan pemerintah daerah ketika ada event-event penting maka

Baznas Kabupaten Lebak masuk untuk mengsosialisasikan zakat.

Dan tidak hanya itu Baznas pun melakukan langsung sosialisasi kepada

masyarakat dengan mengadakan sosialisasi umum, roadshow maupun meminta

105

waktu ketika ada rapat-rapat seperti rapat DPRD, Kadin maupun instansi lainnya

untuk mensosialisasikan zakat di sela-sela rapat tersebut.

4.3.2 Dimensi Proses

Dimensi proses merupakan dimensi transformasi kebijakan kepada

masyarakat dalam bentuk pelayanan langsung, pemerataan kebijakan dan dalam

dimensi ini menekankan pada pelaksanaan kebijakan yang berupa hambatan dan

tantangan kebijakan tersebut.

a. Pelayanan langsung kepada masyarakat

Kebijakan tentang penyelenggaraan kebijakan zakat di Kabupaten Lebak

ini tentu memerlukan sarana dan prasarana yang mencukupi dan sumber daya

manusia yang mempunyai kemampuan di bidangnya tersebut, guna dalam proses

pengelolaan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai

dengan standar yang ditetapkan, terlebih Badan amil zakat ialah salah satu wadah

untuk menghimpun zakat-zakat dari masyarakat. Hal ini tentu perlu adanya

penyediaan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, Baznas Kabupaten Lebak

melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat membayarkan

zakatnya melalui badan amil zakat, dengan begitu penghimpunan dana zakat

tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar membutuhkan

(Mustahiq).

106

Berikut dibawah ini wawancara dari salah satu mustahiq 1 mengenai

pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak terhadap mustahiq, ialah

sebagai berikut :

“Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak baik

dan melakukannyapun dengan ikhlasan tanpa pamrih, karena di mulai dari

atasannya yang bisa langsung terjun ke masyarakat dan setahu saya dalam

memberikan pelayanannya totalitas” (wawancara dengan Pimpinan Pondok

Pesantren Mabdaul Hidayah, senin 31 januari 2017 pukul 11:00 Wib di Pondok

Pesantren Mabdaul Hidayah).

Dari hasil pernyataan salah satu mustahiq menyebutkan bahwa Baznas

Kabupaten Lebak sudah melakukan prinsip pelayanan yaitu dengan memberikan

pelayanan secara kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. (LAN,2005 :287-288)

kepada mustahiq khususnya lebih baik dan bekerja tanpa pamrih dan totalitas

dalam melayani muzakki dan mustahiq. Hal ini perlu dilakukan karena dengan

melakukan segala sesuatunya harus di dasari dengan keikhlasan agar semua pihak

dapat merasakan kenyamanan dan kedua belah pihak dapat saling mempererat

kepercayaan.

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu muzzaki 1 yang

mengungkapkan bahwa :

“Pelayanan yang diberikan Baznas ini untuk wilayah Kab Lebak, sayamengapresiasi karena dari atasan ke bawah saya kutip sudah bagus.Selanjutnya Baznas Kabupaten Lebak ini tidak ada istilah sistem berbelit-belit, bahkan yang mengajukan secara lisanpun ada, yang langsungmaupun secara tulisan pun tidak ada yang dipersulit, sebetulnya secara

107

umum saya kutip “Baznas ini tidak mempersulit sedikitpun” (wawancaradengan Direktur CV.Sinar Bakti, Selasa 15 November 2016 pukul 09.30Wib di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).

Selanjutnya informan dari salah satu muzakki menegaskan kembali bahwa

pelayanan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Lebak sejauh ini baik, dan

sudah menerapkan dari prinsip pelayanan yakni memberikan pelayanan secara

kesederhanaan ialah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah

dipahami, dan mudah dilaksanakan (LAN,2005:287-288). Dan dari atasanya

maupun bawahannya pun baik, serta sistem yang ada di Baznas Kabupatenn

Lebak ini tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan bagi para muzaki, mustahiq

maupun bagi masyarakat yang ingin meminjam pinjaman modal untuk usaha serta

dalam proses penghimpunan dan penyalurannya baik kepada muzakki maupun

mustahiq.

Selanjutnya, wawancara dari Komisioner Baznas Kabupaten Lebak 1mengenai pelayanan kepada masyarakat ialah sebagai berikut :

“Untuk kepada muzaki, kita sudah melakukan hal itu yakni kitamemberikan laporan kepada muzaki tersebut mengenai hasil dana yangkita salurkan kepada yang membutuhkan hal ini agar terjadinya salingikatan kepercayaan yang kuat di antara muzaki kepada lembaga zakat.Selanjutnya untuk mustahiq kita selalu hadir dimana ada yang sangatmembutuhkan bantuan contohnya kita ada yang sakit kita berikan, danyang terbaru kita memberikan bantuan kepada korban bencana”(wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak. 24Februari 2017 pukul 10.25 Wib. Di kantor Baznas Kabupaten Lebak)

Dari hasil wawancara di atas, bahwa sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak

melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik berupa memberikan

laporan hasil pendistribusian kepada muzaki (yang membayar zakat), hal ini tentu

108

untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Baznas Kabupaten

Lebak, selain itu untuk mustahiq (yang menerima zakat) Baznas Kabupaten Lebak

siap dan hadir untuk membantu bagi orang-orang yang benar-benar

membutuhkan. Tentu harus dengan sesuai ajaran agama Islam.

Adapun menurut 1 mengungkapkan bahwa :

Menurut saya, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BaznasKabupaten Lebak tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.Disamping dana zakat untuk keperluan mustahiq yang bersifat konsumtif,juga ingin kita salurkan secara produktif, agar para mustahiq menjadimandiri, bahkan bisa menjadi muzakki atau program Mustahik MenjadiMuzakki (M3). (wawancara dengan evaluator, 23 Mei 2017 Pukul 15.00WIb. Di Kediaman peneliti)

Berdasarkan penuturan di atas, sejauh ini pendistribusian menurut

informan di atas sudah tepat sasaran kepada yang membutuhkan, selain itu juga

menurutnya Disamping dana zakat untuk keperluan mustahiq yang bersifat

konsumtif, juga ingin kita salurkan secara produktif, agar para mustahiq menjadi

mandiri, bahkan bisa menjadi muzakki atau program Mustahik Menjadi Muzakki

(M3). Hal ini menunjukan bahwa Baznas Kabupaten Lebak ingin merubah secara

perlahan agar derajat mustahiq dapat naik dan dapat menjadi muzaki.

Di bawah ini adalah laporan penghimpunan dan pelanyaluran dana zakat,

infak dan shadaqah dari Dinas/Instansi/Badan, Perorangan dan Pengusaha yang

masuk ke kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak Periode

januari – 31 Desember 2016 ialah sebagai berikut :

109

Tabel 4.3

Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan ShadaqahPeriode Januari – 31 Desember 2016

NO URAIAN JUMLAH

I Sisa Saldo Tahun 2015 Rp. 4.826.780.342

II Penghimpunan Tahun 2016

a. Zakat Rp. 2.536.241.830

b. Infak dan Shadaqah Rp. 1.909.435.985

c. Fidyah/dan lain lain Rp. 337.570.457

d. Pengembalian Modal Bergulir Rp. 267.320.000

Jumlah Penghimpunan Rp. 9.877.348.613

III Penyaluran Tahun 2016

a. Fuqoro Rp. 54.630.500

a. Masakin Rp. 3.850.121.244

b. Fisabilillah Rp. 2.085.660.000

c. Mualaf Rp. 830.000

d. Ibnu Sabil Rp. 9.310.000

e. Amilin Rp. 738.772.379

f. Administrasi dan Pajak Bank Rp. 11.104.379

Jumlah Pengeluaran Rp. 6.750.428.258

Jumlah dan Sisa Saldo Rp. 3.126.920.355

Sumber : Baznas Kabupaten Lebak, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa penyaluran dan

penghimpunan pada tahun 2016 baik karena di bandingkan tahun 2015 sebesar

8.854.348.273, tahun sekarang penghimpunan naik beberapa persen, sama hal nya

dengan penyaluran. Hal ini menunjukan bahwa Baznas Kabupaten Lebak benar-

benar serius untuk mengelola zakat dan ikut andil dalam mensejahterakan

masyarakat di Kabupaten Lebak.

110

Dengan stabil dan meningkatnya penghimpunan dan penyaluran zakat di

setiap tahunnya maka proses pelayanan Baznas Kabupaten Lebak kepada

masyarakat sejauh ini baik, akan tetapi perlu adanya perbaikan-perbaikan

mengenai pemerataan disemua wilayah Kabupaten Lebak.

Beberapa prinsip di bawah ini dapat diaktualisasikan dalam mengelola

pelayanan terhadap masyarakat ialah sebagai berikut : Kesederhanaan. yakni

prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah di pahami, dan mudah di

laksanakan ; Kejelasan. Harus di ketahui secara jelas ; Kepastian Waktu.

Pelaksanaan pelayanan hendaknya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan ; Akurasi. Pelayanan hendaknya diterima dengan benar, tepat,

dan sah ; Keamanan. Proses dan produk pelayanan hendaknya memberikan rasa

aman dan kepastian hukum ; Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara

pelayanan wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan ;

Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dan

alat pendukung lainnya yang memadai dan penyediaan sarana teknologi.

Selanjutnya Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan

harus memadai, mudah di jangkau masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telematika ; Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi Pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan, santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

; Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, di sediakan ruang

tunggu dan lain sebagainya ; dan terakhir Biaya Pelayanan. (LAN, 2005 : 287-

288)

111

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

proses pelayanan langsung kepada mayarakat khususnya muzaki maupun

mustahiq baik, karena sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak sudah melakukan yang

terbaik seperti melakukan pelayanan dengan mengedepankan keikhlasan dan

tanpa pamrih, sistem yang adapun tidak di persuit bagi peminjam pinjaman modal

usaha kepada Baznas Kabupaten Lebak yang ada dilakukan hanya menijau lokasi

atau survey guna modal pinjaman tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak di

salah gunakan, selain itu Baznas Kabupaten Lebak pun memberikan laporan

penghimpunan dan penyaluran kepada para muzaki hal ini perlu dilakukan guna

menjaga kepercayaan muzaki terhadap Baznas Kabupaten Lebak.

b. Pemerataan Kebijakan

Pemerataan kebijakan ini dapat dilihat dari merata tidaknya pelaksanaan

kebijakan kepada masyarakat.

Dibawah ini ialah pernyataan dari 1 , ialah sebagai berikut :

“Sejauh ini pembagian zakat di Kabupaten Lebak belum ke semua wilayah

akan tetapi hampir ke semua wilayah dan untuk tahun ini memfokuskan ke

wilayah selatan” (wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Mabdaul

Hidayah, senin 31 januari 2017 pukul 11:00 Wib di Pondok Pesantren Mabdaul

Hidayah).

Dari hasil wawancara di atas, dari salah satu mustahiq menyampaikan

bahwa penyaluran zakat belum sepenuhnya ke seluruh wilayah Kabupaten Lebak

112

hanya sekedar wilayah yang masih terjangkau serta wilayah yang mengajukan

bantuan dana zakat saja, akan tetapi menurut informan hampir ke semua wilayah

Kabupaten Lebak walaupun belum keseluruhan terangkul, selanjutnya

kedepannya pada tahun ini Baznas Kabupaten Lebak memfokuskan ke wilayah

selatan Kabupaten Lebak. Dengan begitu tidak adanya rasa cemburu sosial antara

satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Akibat dari belum meratanya

kebijakan zakat maupun penyalurannya ke semua wilayah di Kabupaten Lebak.

Hal serupa di ungkapkan oleh salah 1 dengan menyatakan bahwa :

“Belum, sedang berupaya melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan.

dan Rata-rata di Daerah Sobang dan di Cijaku dan mayoritas di daerah-daerah

selatan yang belum tertangani oleh Baznas Kabupaten Lebak”. (wawancara

dengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF 06 Februari 2017. Pukul 13.15 Wib. Di

Masjid Agung Al-A’Raf Kabupaten Lebak).

Hal serupa yang di ungkapkan oleh 1 menurut 1 menyatakan bahwa di

daerah daerah seperti Kecamatan Sobang dan Kecamatan Cijaku serta di daerah

daerah selatan lainnya sampai saat ini belum terangkul oleh Baznas Kabupaten

Lebak walaupun ada beberapa wilayah seperti malingping maupun Bayah sudah

tertangani oleh Baznas Kabupaten Lebak, hal ini harus di jadikan perhatian bagi

Baznas Kabupaten Lebak maupun unit pengumpul zakat di daerah selatan agar

bekerja secara maksimal guna pemerataan kebijakan zakat ini dapat berjalan

dengan baik dan tujuannya tercapai.

113

Selanjutnya pernyataan dari 1 menyatakan bahwa :

“Kalau merata, saya jujur untuk merata saya kira itu belum, tetapi saattahun ini kita berupaya untuk semua kecamatan dalam hal ini kita bisamenerima pengeluaran dari Baznas ini, kalau tahun kemarin ada duakecamatan yang belum menyentuh akan tetapi secara keseluruhanmenerima santunan, bedah rumah, bantuan mushola maupun masjid”(wawancara dengan Humas Baznas Kabupaten Lebak 17 Maret 2017pukul 10:00 Wib di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).

Menurut wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa sejuah ini

untuk pemerataan kebijakan belum merata, akan tetapi sejauh ini Baznas

Kabupaten Lebak sudah melakukan santuanan berupa bantuan mushola maupun

masjid, bedah rumah dan lain sebagainya dan ini hanya beberapa saja, untuk

keseluruhannya belum merata sampai ke plosok-plosok daerah yang ada di

Kabupaten Lebak ini.

Selain itu, menurut komisioner Baznas Kabupaten Lebak 1mengungkapkan bahwa pemerataan kebijakan zakat di Kabupaten Lebak pada

tahun 2016 ialah :

“Menurut hasil tahun 2016, dimana kita ini masih belum optimal, kitamelaksanakan pendistribusian itu berdasarkan pengajuan proposal kepadakita, ternyata ada beberapa kecamatan yang sama sekali tidak ada sepertipesantren, mushola, sekolah maupun majelis tidak ada.dan Kita lihatmungkin daerah tersebut daerah yang tertinggal dan disini kami juga parapengurus bagaimana untuk kedepannya untuk semua wilayah meratadalam pendistribusian dan jangan sampai ada yang tertinggal dan kamipun mempertanyakan disetiap kecamatan itu ada UPZ dan kepala camattersebut kenapa tidak bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Lebak. Apamungkin harus Baznas Kabupaten Lebak yang selalu mengkomfirmasi kekecamatan tersebut untuk membuat permohonan bantuan. Tentutidak.Akan tetapi sejatinya kita hadir dalam urusan bencana daninsyaAllah kita membantu”.(wawancara dengan Wakil Ketua III BaznasKabupaten Lebak. 24 Februari 2017 pukul 10.25 Wib. Di Kantor BaznasKabupaten Lebak)

114


menurut hasil pada tahun 2016 Baznas Kabupaten Lebak belum optimal dalam

penyaluran pemerataan ke seluruh wilayah di Kabupaten Lebak, akan tetapi

untuk bantuan seperti bantuan bencana maupun lainnya Baznas Kabupaten Lebak

selalu sigap dan hadir membantu. Selain itu kurang optimalnya kerjasama antara

unit pengumpul zakat kecamatan-kecamatan dengan Baznas Kabupaten Lebak hal

ini dikarenakan terjadi kasus bahwa kecamatan tersebut tidak mengajukan

permohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Lebak, hal ini tentu menjadi

tanda Tanya apakah benar kecamatan tersebut tidak memerlukan bantaun. Dari

kasus tersebut maka seharusnya antara kedua belah pihak harus saling kerjasama

dan koordinasi agar dana zakat ini dapat tersalurkan ke seluruh wilayah di

Kabupaten Lebak.

Selanjutnya sama hal yang di ungkapkan sebelumnya akan tetapi ada

penambahan yakni ke plosok-plosok di Kabupaten Lebak. Berikut wawancara dari1 tersebut ialah :“Sudah merata akan tetapi perlu adanya perluasan ke plosok-

plosok wilayah di Kabupaten Lebak”. (wawancara dengan UKM binaan Baznas

Kabupaten Lebak, 06 feburuari 2017. Pukul 10.45 WIB. Di rumah kediaman

UKM)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan ialah

bahwanya sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak sudah menjalankan program kerja

yakni mengalokasikan dana zakat ke wilayah kabupaten Lebak, akan tetapi

Baznas Kabupaten Lebak belum sepenuhnya mengalokasikan dana zakat tersebut

benar-benar ke semua wilayah di Kabupaten Lebak ada beberapa kecamatan

115

maupun desa yang belum merasakan dampak dari dana zakat ini, semisalnya di

daerah selatan Kabupaten Lebak dan di plosok-plosok kota maupun daerah

terpencil belum tersentuh oleh Baznas Kabupaten Lebak.

Hal ini kedepannya Baznas Kabupaten Lebak untuk segera

menyebarluaskan dana zakat tersebut ke semua wilayah di Kabupaten Lebak

khususnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan sesuai aturan

ajaran agama Islam maupun undang-undang.

c. Hambatan dan tantangan

Dimensi ini menurut peneliti merupakan dimensi dapat dikatakan penting

dalam penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 11 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak,

karena pada dimensi ini merupakan hambatan yang terjadi di lapangan.

“Kendalanya ialah sebenarnya ada di SDM yang terbatas, maka dari ituBaznas Kabupaten Lebak berkerjasama dengan Pemerintah Daerah danselama ini Baznas Kabupaten Lebak membantu masyarakat yang hanyamengetahui saja dan masyarakat luas hanya mengetahui sebagian sajakalau Baznas Kabupaten Lebak membuka modal usaha bagi masyarakat,justru masyarakat sendiri kurang minat kepada Baznas Kabupaten Lebakdalam peminjaman modal karena menurut masyarakat jika meminjamuang di Baznas proses birokrasinya rumit, pada hakikatnya BaznasKabupaten Lebak melakukan itu karena zakat itu adalah amanah dariorang-orang yang membayar zakat dan hal ini tentu sebagai amanah daripara muzakki terhadap Baznas Kabupaten Lebak untuk menyalurkanuangnya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun BaznasKabupaten Lebak hanya memastikan bahwa dan yang diberikan kepadamasyarakat, masyarakat itu yang benar-benar membutuhkan” (wawancaradengan senin 4 April 2016 pukul 10:45 di kantor Baznas KabupatenLebak).

116

Dari hasil wawancara dari wakil ketua Bapak H. Wawan menuturkan

bahwa kendala di lapangan ialah kurangnya sumber daya manusia dalam

menjalankan program-program yang ada, hal ini Baznas Kabupaten Lebak

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam menjalankan

program-program tersebut, selain itu ketidaktahuannya masyarakat luas bahwa

Baznas Kabupaten Lebak menyediakan bagi masyarakatnya yang ingin

memperbaiki perekonomiannya, Baznas Kabupaten Lebak meminjamkan modal

kepada masyarakat tanpa bunga dan yang terpenting prosesnya lebih mudah dan

efektif, hal ini tentu Baznas Kabupaten Lebak harus lebih giat lagi dalam

mensosialisasikan program-program zakat agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Menurut 1 mengungkapkan bahwa :“Kendala selama ini ialah Baznas

Kabupaten Lebak belum sesuai dengan undang-undang mengenai

pelaksanaannya” (wawancara dengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF Rabu 08

November 2016. Pukul 10.30 Wib. Di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).


dalam proses implementasinya Baznas Kabupaten Lebak belum sesuai dengan

undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, akan tetapi dengan berjalannya waktu Baznas Kabupaten Lebak harus

segera menyesuaikan aturan-aturan yang ada pada undang-undang tersebut dan di

sesuaikan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Kabupaten

Lebak.

117

Sedangkan menurut salah satu pengelola zakat 1 mengungkapkan tidak

serupa Dengan pernyataan sebagai berikut : “Tidak ada kendala, hanya perlu

perbaikan dan kinerjanya lebih ditingkatkan. (wawancara dengan pengelola zakat.

Senin 9 Januari 2017 pukul 09:00 WIB di Kantor Badan Pendapatan Daerah)”

Dari hasil wawancara di atas dari salah satu pengelola zakat

mengungkapkan bahwa tidak ada kendala dalam pengelolaan zakat di setiap unit

pengumpul zakat di Kabupaten Lebak, sejauh ini pengelola zakat hanya

mengumpulkan zakat profesi setiap bulannya kemudian di setorkan kepada

Baznas Kabupaten Lebak, serta menerima laporan penghimpunan dan penyaluran

dari Baznas Kabupaten Lebak, adapun untuk kinerja agar lebih di tingkatkan bagi

kedua belah pihak guna potensi dana zakat yang ada semakin tergali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 1 beliau menyatakan bahwa

hambatan yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

“Yang pertama ialah susahnya masyarakat untuk berzakat dan kita susahuntuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amilzakat, menarik muzaki untuk berzakat secara individu itu masih bisaterhitung jumlahnya dan perlu dari Baznas untuk memikat maupunmenjemputnya.Kemudian masih kurangnya infrastruktur yang ada di sini,karena kita ingin menghidupkan web atau lainnya karena kita ingin semuanya serba online akan tetapi sumber daya manusia yang kurangdibidangnya dan kurangnya infrastruktur dalam bidang tersebut”(wawancara dengan Humas Baznas Kabupaten Lebak, 17 Maret 2017pukul 10:00 di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).

Menurut wawancara di atas, bahwa hambatan yang terjadi di lapangan

ialah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di masyarakat umum untuk

berzakat melalui lembaga amil zakat, sejauh ini yang berzakat individu melalui

Baznas Kabupaten Lebak masih dapat di hitung jumlahnya, hal ini tentu menjadi

118

tugas utama dari Baznas Kabupaten Lebak bagaimana caranya untuk merangkul

dan mangajak masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas

Kabupaten Lebak maupun lembaga amil zakat lainnya.

Serta kurangnya infrastruktur di Baznas Kabupaten Lebak dalam bidang

teknologi serta kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi. Jika tidak

segera di fasilitasi maka akan tertinggal oleh perkembangan zaman yang mana

sekarang serba online, hal ini tentu jika di kembangkan maka secara tidak

langsung akan menarik minat masyarakat untuk mengakses lalu masyarakat secara

perlahan akan membayarkan zakat individunya melalui Baznas Kabupaten Lebak

maupun lembaga amil zakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa

hambatan yang di hadapi Baznas Kabupaten Lebak saat ini adalah kurangnya

kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak maupun

lembaga amil zakat lainnya, hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. selain itu kurangnya infrastruktur

dan sumber daya manusia di bidang teknologi karena sejauh ini Baznas belum

konsisten melakukan pelayanan melalui online.

Selanjutnya ialah belum adanya penyesuaian Peraturan Daerah tentang

pengelolaan zakat Baznas Kabupaten Lebak dengan perundang-undangan yang

baru, sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak tetap berjalan dengan Peraturan Daerah

yang ada dan tetap menyesuaikan akan tetapi Baznas Kabupaten Lebak harus

segera mengganti dan menyesuaikan Peraturanya dengan undang-undang nomor

119

23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta terbatasnya sumber daya manusia

di Baznas Kabupaten Lebak dalam melaksanakan program-program yang ada dan

mengikutsertakan Pemerintah Daerah untuk membantu melaksanakan program-

program zakat.

4.3.3 Dimensi Output

Output ialah hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu kebijakan

menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output antara lain

meliputi ketetapan dan sasaran yang tertangani.

a. Ketetapan

Pemberlakuan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di

Kabupaten Lebak. Menurut beberapa informan menyatakan bahwa pemberlakuan

Peraturan daerah tentang zakat ini memang tepat dilakukan di Kabupaten Lebak

ini. Seperti yang di sampaikan oleh 1 :

“Seharusnya di semua Kabupaten/Kota ada Perda zakat karena wajib. Danjika tidak ada Perda pun zakat itu harus dilakukan bagi semua umat Islamyang mampu karena dengan berzakat maka kita membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu” (wawancara dengan Pimpinan PondokPesantren Mabdaul Hidayah, senin 31 januari 2017 pukul 11:00 Wib diPondok Pesantren Mabdaul Hidayah).

Dari hasil wawancara di atas, salah satu mustahiq menyatakan bahwa

seharusnya di seluruh Kabupaten/Kota zakat itu harus ada, karena zakat itu salah

satu kewajiban bagi umat Islam yang harus di kerjakan. Dengan tanpa adanya

Peraturan Daerah pun zakat itu harus dilakukan, karena zakat adalah rukun Islam

120

yang mana bagi semua manusia yang memeluk agama Islam maka wajib

hukumnya untuk melaksanakan zakat.

Selain itu dengan berzakat maka kita memberikan hak harta kita kepada

orang yang membutuhkan (mustahiq) dengan sesuai ajaran agama islam,

membersihkan harta dan diri sendiri, menjadikannya tabungan kelak di hari akhir

serta meningkatkan kepedulian antar sesama muslim, serta menjadi contoh dan

motivasi bagi masyarakat yang belum mengeluarkan zakatnya untuk

kesejahteraan bersama.

Selanjutnya pernyataan dari 1 , beliau menyampaikan bahwa : “Tepat

sekali, karena di masyarakat itu harus ada aturannya terlebih dahulu, jika tidak

ada aturan maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut” (wawancara dengan

Humas Baznas Kabupaten Lebak 17 Maret 2017 pukul 10:00 Wib di Kantor

Baznas Kabupaten Lebak).

Menurut hasil wawancara di atas, bahwa masyarakat perlu di buatkannya

aturan yang tujuannya adalah agar masyarakat taat dan melaksanakan aturannya

tersebut, jika tidak ada aturan yang mengatur kehidupan manusia maka yang

terjadi ialah tidak akan melakukan hal apapun. Dengan di berlakukannya dan di

adakannya aturan maka secara tidak langsung masyarakat di paksa untuk mentaati

walaupun ada beberapa yang tidak taat, akan tetapi secara perlahan maka akan ada

titik jenuh dan akhirnya sadar dengan adanya peraturan tersebut.

121

Selain itu menurut salah satu informan 1 menyatakan bahwa :

“Menurut saya, tepat karena mayoritas di Kabupaten Lebak beragama

Islam dan jika tidak ada Peraturan Daerah pun zakat harus terus berjalan karena

salah satu kewajiban umat muslim” (wawancara dengan UKM binaan Baznas

Kabupaten Lebak muzaki, 06 Feburuari 2017. Pukul 10.45 WIB. Di rumah

kediaman UKM Binaan Baznas Lebak)

Menurut hasil wawancara di atas, serupa dengan yang di ungkapkan dari

beberapa informan sebelumnya bahwa jika tidak ada aturan yang mengatur zakat

di suatu kota maupun kabupaten maka zakat akan tetap berjalan karena zakat

adalah rukun Islam bagi umat muslim dan zakat pula adalah kewajiban bagi orang

yang Bergama Islam, maka tidak ada alasan zakat tidak berjalan di

Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai

ketetapan Perda zakat ini di Kabupaten Lebak, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa Peraturan daerah tentang zakat ini tetap dilakukan di

Kabupaten Lebak karena masyarakat Lebak yang mayoritas beragama Islam,

selain itu zakat seharusnya zakat harus tetap ada di semua Kabupaten/Kota di

Indonesia karena zakat bagi umat muslim adalah sebuah kewajiban yang harus

dilakukan.

Selanjutnya, masyarakat perlu di buatkan aturan karena jika tidak aturan

yang mengatur masyarakat maka semua hal tidak akan berjalan dengan

semestinya. Dan dengan berzakat maka kita secara tidak langsung membantu

122

masyarakat yang tidak mampu sekaligus membersihkan harta kita dari milik hak

orang lain.

b. Sasaran yang ditangani

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah Muzakki sebagai pemberi atau

pembayar zakat melalui badan amil zakat dan Mustahiq sebagai penerima dari

dana zakat tersebut (orang yang membutuhkan) seperti Fakir, Miskin, Amil,

Muallaf, Budak, Garim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Dibawah ini adalah pernyataan dari salah satu informan dari DKM Masjid

Al-A’ARAF 1 ialah sebagai berikut :

“Sejauh ini melakukan pengalokasian dana tepat pada sasaran, karena

sebelumnya Baznas Kabupaten Lebak meminta data kepada UPZ-UPZ yang ada

di SKPD atau Kecamatan” (wawancara dengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF

dan Rabu 08 November 2016. Pukul 10.30 Wib. Di Kantor Baznas Kabupaten

Lebak).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak H.Eri menyatakan bahwa sasaran

dari zakat ini sejauh ini tepat di berikan kepada yang membutuhkan seperti : fakir,

miskin dan lain sebagainya karena Baznas Kabupaten Lebak dalam melakukan

penghimpunan maupun penyaluran bekerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) yang berada di setiap SKPD maupun Unit Pengumpul Zakat di setiap

Kecamatan di Kabupaten Lebak. hal ini bertujuan untuk tidak salah menyalurkan

dana zakat tersebut, karena zakat adalah amanah dari para muzakki untuk di

123

berikan kepada orang yang membutuhkan dengan sesuai kriteria yang ada di

dalam ajaran agama Islam.

Selain mutahiq yang menjadi sasaran dari Peraturan Daerah ini,

muzakipun ikut dalam sasaran dari Peraturan Daerah ini karena muzaki ialah

berasal dari masyarakat luas akan tetapi sejauh ini masyarakat luas masih ada

yang masih tidak percaya dengan lembaga amil zakat. Berikut di bawah ini

wawancara dari salah satu informan ialah sebagai berikut :

“Sementara ini muzaki, dan muzaki itu berasal dari masyarakat itu sendiridan sejauh ini muzaki/masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadaplembaga zakat, tidak hanya di Kabupaten lebak saja, di semua wilayah diIndonesia sama seperti ini. Perumpaan saja masyarakat Indonesiamayoritas beragama islam jika di kumpulkan zakat dari semuanya tersebutmaka masyarakat-masyarakat yang miskin akan terbantu karenamasyarakat miskin di indoensia kebanyakan agama islam. Sejauh inilembaga zakat belum mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakatitu sendiri untuk menghimpun dana zakat tersebut, ada sebagian orangyang membayarkan zakatnya langsung kepada yang membutuhkan. Danhal ini lembaga zakat harus bisa menjadi lembaga yang dapat di percayaioleh masyarakat dan masih banyak potensi-potensi zakat yang belumtergali”. (wawancara dengan DKM Masjid Agung Al-A’RAF 06 Februari2017. Pukul 13.15 Wib. Di Masjid Agung Al-A’Raf Kabupaten Lebak).


sementara ini Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Zakat lainnya belum

mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk mengelola penghimpunan

maupun penyaluran zakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Lebak, karena

masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga zakat belum transpran maupun

profesional, selain itu masyarakat mempunyai argumen bahwa lebih baik

mengeluarkan zakat langsung kepada orang yang membutuhkan karena dengan

124

begitu masyarakat atau pemberi zakat (muzaki) mengetahui dana zakatnya

tersebut tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan 1 , beliau menyampaikan

bahwa :

“Sasaran kita adalah muzaki yang mana orang-orang yang mempunyai

harta lebih, akan tetapi saat ini yang konsisten itu adalah PNS dengan pengusaha”

(wawancara dengan Humas Baznas Kabupaten Lebak 17 Maret 2017 pukul 10:00

Wib. Di Kantor Baznas Kabupaten Lebak).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sasaran dari Perda zakat ini

ialah muzaki karena muzaki berasal dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi sejauh

ini kurang adanya kepercayaan dari masyarakat untuk membayarkan zakatnya

melalui Baznas atau lembaga zakat lainnya. Sejauh ini untuk zakat perorangan

hanya sedikit yang berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak.

Akan tetapi saat ini yang konsisten adalah lembaga, PNS maupun

Pengusaha karena di dalam suatu instansi maupun lembaga, maka semakin mudah

untuk mengajak masyarakat berzakat melalui Baznas karena adanya status atasan

dan bawahan serta adanya aturan yang mengatur.

4.3.4 Outcome

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata

terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk mengetahui

outcomes yang dihasilkan dari penyelenggaraan kebijakan pengelolaan zakat di

125

Kabupaten Lebak, maka peneliti menganalisis tentang perubahan apa yang terjadi

dimasyarakat.

Menurut wawancara dari 1 menyatakan bahwa :

“Untuk negatifnya. bagi orang yang kikir mungkin dia tidak maumengeluarkan hartanya untuk berzakat dan positifnya bagi yangmembayar itu adalah bentuk pensucian harta kita di dunia dan lebihbermanfaat pula harta jika di zakatkan kepada yang membutuhkanmenurut syariat Islam” (wawancara dengan Pimpinan Pondok PesantrenMabdaul Hidayah, senin 31 januari 2017 pukul 11:00 Wib di PondokPesantren Mabdaul Hidayah).

Dari hasil wawancara di atas, dari salah satu mustahiq menyatakan bahwa

dampak negatif dan positifnya tentu ada, untuk dampak negatifnya ialah bagi

orang yang tidak peduli atau kikir mungkin akan keberatan dengan adanya

Peraturan Daerah tentang Zakat ini, dan pada hakikatnya zakat itu adalah

kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sedangkan dampak positifnya ialah sebagai

muzakki tentu harta kita akan di sucikan dan lebih bermanfaat pula selain itu

dengan berzakat maka secara tidak langsung sudah memberikan hak nya kepada

yang membutuhkan, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama umat manusia.

Membantu umat muslim lainnya (mustahiq) serta menjadi motivasi diri sendiri

dan orang lain untuk selalu mengeluarkan zakat.

Selanjutnya ialah dari informan 1 , beliau menyatakan bahwa :

“Dampaknya banyak, yang menonjol adalah ketika masyarakat ataulembaga yang mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah danpemerintah pun belum melakukan dengan sempurna, maka Baznas hadiruntuk membantu memberikan bantuan kepada lembaga atau pun yayasantersebut.Selanjutnya Kalau positifnya pasti ada, karena masyarakat itumenerima bantuan atau menerima penyaluran dari para muzaki, kalau

126

negatifnya tidak ada” (wawancara dengan Humas Baznas KabupatenLebak. 17 Maret 2017 pukul 10:00 Wib. Di Kantor Baznas KabupatenLebak).

Menurut wawancara di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa dampak

yang di terima masyarakat ialah Baznas Kabupaten Lebak selalu hadir dalam

membantu masyarakat maupun lembaga atau yayasan yang memerlukan bantuan,

selain itu Baznas Kabupaten Lebak memberikan bantuan atau penyaluran zakat

kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan di lihat dari data yang

tersedia, karena dana zakat ialah amanah dari para muzaki jika tidak terrinci atau

pengelolaan zakatnya tidak bagus maka secara tidak langsung mengurangi rasa

kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat.

Dibawah ini ialah wawancara dari salah satu pengelola zakat 1 ialah

sebagai berikut :

“Positif tentu pasti karena akan membantu keberlangsungan ekonomi dan

kehidupan orang yang menerima zakat. Sedangkan negatifnya ialah kurang

transparan dari Baznas mengenai alokasi dana zakat tersebut” (wawancara dengan

pengelola zakat. Senin 9 Januari 2017 di Kantor Badan Pendapatan Daerah).

Menurut salah satu pengelola zakat menyampaikan bahwa dampak

positifnya ialah membantu meningkatkan perekonomian para mustahiq dan

mensejahterakan dan meringankan kehidupannya. Sedangkan negatifnya

kurangnya transparan dana penghimpunan maupun penyaluran dari Baznas

Kabupaten Lebak terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SKPD maupun

127

Kecamatan, hal ini perlu adanya perhatian dan tindakan yang tegas dari pihak


Sedangakan menurut informan1 menyatakan bahwa dampak positif

dan negatifnya dengan adanya perda zakat ini adalah sebagai berikut : “Dampak

positifnya banyak, yaitu membantu saudara-saudara yang tidak mampu,

memberikan bantuan bencana, kebakaran dan meminjamkan modal kepada

pemilik usaha kecil/kelontongan. Sedangkan untuk negatifnya saya kira tidak ada”

(wawancara dengan mustahiq 14 Juni 2017 Pukul 09.00 WIB di kediaman Bapak

Ali).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa dampak yang di terima masyarakat mengenai adanya Peraturan

daerah zakat ini adalah jika di lihat dari aspek positif maka zakat adalah suatu hal

yang positif karena bisa membantu orang yang tidak mampu, meningkatkan

perekonomian masyarakat kecil, mensucikan bagi yang membayar zakat serta

Baznas Hadir di setiap kali ada setiap bencana maupun musibah. Sedangkan untuk

negatifnya ialah bagi orang yang kikir (pelit) karena mereka enggan dan berat

untuk mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,

serta kurangnya transparansi terhadap unit pengumpul zakat maupun pengelola

zakat yang ada di Kabupaten Lebak.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan

fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang

128

digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi menurut

Nurcholis (2007) dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi

Daerah dimana evalusi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh

terhadap aspek input, proses, output dan outcomes.

Selanjutnya dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat pada Baznas

Kabupaten Lebak dari hasil penelitian di lapangan dapat dilihat dari aspek input,

proses, output dan outcomes dari kebijakan tersebut. adapun pembahasan yang

dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut :

4.4.1 Input

Dimensi input merupakan dimensi pertama dalam evaluasi yang

dikemukakan oleh Nurcholis (2007), dimensi ini melihat pada struktur organisasi

kelembagaan, sumber daya, dan sosialisasi kebijakan.

Pada bagian pertama yaitu mengenai stukutur organisasi, Berdasarkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Zakat pasal (8) ialah Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil

Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Badan Amil

Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut :

Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen

Agama ; untuk tingkat kecamatan, oleh camat setempat atas usulan kepala kantor

urusan Agama kecamatan ; Baznas pada tingkat kabupaten dan kecamatan

memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif ;

129

dan Pengurus Baznas terdiri dari masyarakat dan Pemerintah Daerah yang

memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam pengelolaan zakat ini telah ada lembaga yang menangani zakat

yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak yang di usulkan oleh bupati

Kabupaten Lebak dan diatur oleh perundang-undangan, selain Baznas yang

menjadi acuan dalam pengelolaan zakat ada beberapa Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang tersebar dan membantu proses pengelolaan zakat di Kabupaten

Lebak, akan tetapi sejauh ini menurut hasil wawancara di atas diantara semua

LAZ tersebut belum adanya pembicaaran atau kerjasama antara lembaga-lembaga

zakat dengan Baznas Kabupaten Lebak, hal ini tentu tidak berdampak buruk akan

tetapi lebih baik untuk saling berkerjasama antara kedua belah pihak guna lebih

efektif dalam mengelola dan mengali potensi dana zakat di Kabupaten Lebak.

Selain Lembaga Amil Zakat ada pula Unit Pengumpul Zakat yaitu

biasanya unit-unit zakat ini tersebar di semua wilayah misalnya seperti

kecamatan-kecamatan, instansi, SKPD, dan lain sebagainya maksud dengan

adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini ialah untuk menghimpun dana zakat

dari zakat profesi, infaq maupun shadaqah. Dan kedua lembaga ini mempunyai

fungsi yang sama.

Kesimpulannya ialah untuk struktur kelembagaan dalam pengelolaan zakat

di Kabupaten Lebak telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada

dalam perundang-undangan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, akan

tetapi struktur kelembagaan yang baik itu tidak dibarengi dengan adanya

130

pembentukan kerjasama antara semua Lembaga-lembaga amil zakat yang ada

untuk saling berkerjasama dan membantu satu sama lainnya dalam menggali

potensi dana zakat khususnya di Kabupaten Lebak serta memecahkan

permasalahan di lapangan dan mencari solusi untuk mengatasi tersebut. Karena

potensi zakat di Kabupaten Lebak sepenuhnya belum tergali seperti dari para

petani, pedagang, notaris, pengusaha dan lain sebagainya, hal ini perlu segera di

tangani dengan di adakanya sosialisasi secara bertahan kepada masyarakat.

Kedua, mengenai sumber daya manusia (SDM) di Baznas Kabupaten

Lebak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat pasal (8) ialah keanggotaan Baznas terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota ;

Keanggotaan Baznas terdiri dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur

pemerintah ; unsur masyarakat terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan

tokoh masyarakat Islam ; sedangkan unsur pemerintah ditunjuk dari

Kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Dengan adanya aturan yang mengatur keanggotaan Baznas maka

seharusnya Baznas dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan maupun

mengimplementasikan Program-program mengenai zakat karena jelas dalam

undang-undang mengatur bahwa keanggotaan Baznas harus ada dari unsur tenaga

profesional, tokoh masyarakat dan unsur ulama. Dengan ketiga unsur tersebut

maka secara akan terjalinnya kerjasama yang baik dan berkualitas.

Menurut hasil wawancara dari beberapa informan menyatakan bahwa

sumber daya manusia di Baznas Kabupaten Lebak sendiri masih terbatas dan

131

masih terbilang dalam proses pembelajaran, dikarenakan sumber daya manusia di

Baznas Kabupaten Lebak itu sendiri ialah perpaduan antara pengurus lama dan

baru hal ini tentu masih perlu waktu untuk menyesuaikan antara keduanya baik di

dalam pelaksanaan program atau lain sebagainya selain itu faktor usia yang

menghambat kualitas kinerja Baznas Kabupaten Lebak itu sendiri karena menurut

hasil wawancara di lapangan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di Baznas Kabupaten Lebak perlu adanya pelatihan maupun pembekalan

akan tetapi ada beberapa yang tidak dapat menerapkan atau mengimplementasikan

apa yang telah di berikan pada saat pelatihan tersebut.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi yang

berdampak kurang optimalnya proses pelayanan melalui online, karena di zaman

serba koneksi internet ini masyarakat lebih tertarik untuk memanfaatkan segala

halnya melalui media internet, maka seharusnya Baznas Kabupaten Lebak harus

segera menyelesaikan segala permasalahan yang ada khususnya pelayanan kepada

masyarakat berbasis online guna Baznas Kabupaten Lebak tidak tertinggal dengan

lembaga-lembaga lainnya yang memanfaatkan media internet sebagai aspek

penting dalam sebuah pelayanan maupun sosialisasi. hal ini tentu menjadi tugas

Baznas Kabupaten Lebak untuk membenahi apa yang terjadi di dalam struktur

internalnya tersebut.

Tabel di bawah ini merupakan jumlah sumber daya manusia yang di miliki

Baznas Kabupaten Lebak, ialah sebagai berikut :

132

Tabel 4.4

Jumlah Sumber Daya Manusia Baznas Kabupaten Lebak

No Jabatan Anggota1 Ketua 1 orang2 Wakil Ketua I 1 orang3 Wakil Ketua II 1 orang4 Wakil ketua III 1 orang5 Wakil Ketua IV 1 orang6 Sekretariat 4 orang7 Bendahara Umum 2 orang8 Satuan Audit Internal 2 orang9 Bidang Pengumpulan 4 orang10 Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan 3 orang11 Bagian Keuangan dan Pelaporan 2 orang12 Bagian Administrasi SDM dan Umum 3 orang

Jumlah 25 orangSumber, Peneliti, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa jumlah Sumber daya

manusia di Baznas Kabupaten Lebak sudah baik akan tetapi memiliki persoalan

yaitu pertama, faktor usia karena faktor usia sangat mempengaruhi kualitas yang

berdampak menurunnya daya tanggap, ingat, profesionalisme dalam bekerja dan

lain sebagainya. Kedua, minimnya sumber daya manusia yang ada dalam bidang

teknologi yang berdampak operasional pelayanan online terhambat.

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap UPZ (Unit

Pengumpul Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Kabupaten Lebak sejauh

ini baik karena di dalam sebuah Unit pengumpul zakat di setiap SKPD/Kecamatan

di Kabupaten Lebak tidak memerlukan SDM yang banyak karena lingkup dari

UPZ hanya kecil. Selain itu UPZ pun hanya menghimpun zakat profesi yakni

dengan memotong gaji sebesar 2,5% saja dari setiap perorangannya. Selain itu

menghimpun infak dan shadaqah. Hal ini tentu akan terjalan dengan baik karena

133

tugas dari unit pengumpul zakat ini ialah hanya menghimpun zakat profesi, infak

dan shadaqah di lingkungan SKPD maupun kecamatan.

Kesimpulannya ialah sumber daya manusia di Baznas Kabupaten Lebak

kurang optimal, walaupun sudah baik akan tetapi masih terdapat permasalahan

yang ada yakni struktur organisasi sekarang ialah perpaduan antara pengurus lama

dan pengurus baru, hal ini perlu waktu untuk menyesuaikan antara perbedaan

pengurus tersebut, faktor usia yang mempengaruhi kualitas serta profesional

sumber daya manusia tersebut yang berdampak turun kinerjanya tersebut.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi yang mana

menghambat dan kurang memanfaatkan proses pelayanan melalui media internet

pada hakikatnya masyarakat di zaman sekarang lebih tertarik dengan segala hal

nya melalui media online, serta dengan banyaknya permasalahan yang ada pada

sumber daya manusia akan tetapi ada sebagian dari sumber daya manusia di

Baznas Kabupaten Lebak yang mempunyai skill, kualitas dan pengalaman di

bidangnya tersebut.

Ketiga, mengenai sosialisasi, sosialisasi merupakan bagian yang penting

dalam sebuah kebijakan karena di dalam sosialisasi tersebut terdapat hal yaitu

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai kebijkan tersebut.

Mengenai sosialisasi zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

sejauh ini belum optimal karena Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi

secara tidak berkala dan tidak semua wilayah langsung di berikan penyuluhan

karena terkendala waktu dan jarak selain itu Baznas Kabupaten Lebak sudah

134

melakukan sosialisasi melalui media sosial, radio, dan yang terbaru kalender hal

ini tentu mengikuti perkembangan zaman, karena dengan melalui media internet

akan mudah tersebar ke semua masyarakat.

Selain itu pada awal tahun 2017 Baznas Kabupaten Lebak memasang

banner penghimpunan dan penyaluran di depan kantor Baznas Kabupaten Lebak

bertujuan untuk mensosialisasikan serta mempublikasikan penghimpunan dan

penyaluran dana zakat yang masuk melalui Baznas Kabupaten Lebak agar

masyarakat dapat melihat zakat yang dibayarkan melalui Baznas Kabupaten

Lebak tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Yaitu 8 asnaf di

antaranya Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Garim, Budak, Fisabilillah, dan Ibnu

Sabil.

Menurut 1 Humas Baznas Kabupaten Lebak menyatakan bahwa “Terkait

Sosialiasasi Baznas sudah melakukan himbauan atau perintah kepada beberapa

SKPD, anggota DPRD dan lain sebagainya agar mereka berinfak, shadaqah dan

berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak, dan terakhir Baznas melakukan

sosialisasi kepada para pengusaha dan pengusaha mengeluarkan infaknya sebesar

4%” selain melakukan sosialisasi terhadap SKPD, anggota DPRD dan pengusaha,

Baznas Kabupaten Lebak pun mengajak para petani untuk membayarkan zakatnya

melalui Baznas Kabupaten Lebak. dan semua wilayah di Kabupaten Lebak ini

sebetulnya belum semua tertangani contoh misalnya di wilayah selatan Kabupaten

Lebak seperti Bayah dan daerah sekitarnya belum terangkul karena terkendala

oleh jarak dan belum terciptanya kerjasama antara kecamatan tersebut dengan


135

Kesimpulannya ialah sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

sejauh ini masih belum optimal walaupun sudah melakukan sosialisasi dengan

melalui media internet, roadshow, menyebarkan bulletin pada jamaah shalat jumat

di masjid agung Al-A’araf dan langsung memberikan himbauan atau perintah

kepada SKPD, kecamatan-kecamatan, DPRD pengusaha, maupun petani. Akan

tetapi yang menjadi perhatian dan tugas dari Baznas Kabupaten Lebak adalah

masih banyak masyarakat luas khususnya tidak mengetahui dan kurang memiliki

kesadaran untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak hal ini tentu perlu

diperhatikan dan perlu mencari strategi untuk memikat masyarakat untuk

membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak. Yang terjadi di

lapangan masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakatnya secara langsung

kepada yang membutuhkan tanpa melalui lembaga amil zakat.

Keempat, mengenai sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pasal (31) untuk melaksanakan tugasnya, Baznas Provinsi dan Baznas

Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

hak amil ; selain pembiayaan sebagaimana di maksud ayat 1 Baznas Provinsi dan

Baznas Kabupaten/Kota dapat di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Dengan demikian maka Baznas Kabupaten Lebak di biayai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah maupun bisa juga dari Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan serta Hak Amil untuk melaksanakan tugas dan memenuhi

kebutuhan dan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan zakat

136

di Kabupaten Lebak. Seharusnya dengan adanya dana tersebut Baznas Kabupaten

Lebak harus memanfaatkan untuk melengkapi maupun mengadakan sarana dan

prasarana yang di butuhkan untuk keberlangsungan pengelolaan zakat. Sepeti

infrastruktur di bidang teknologi maupun lainnya.

Menurut hasil wawanacara di lapangan ialah sejuah ini sarana dan

prasarana sudah memadai dan baik, dan yang terbaru Baznas Kabupaten Lebak

membuka sarana website/situs di media internet hal ini untuk memudahkan

masyarakat mengakses situs Baznas Kabupaten Lebak maupun pusat agar para

pengguna internet mengetahui mengenai zakat dan akan timbul untuk

membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat, walaupun infrastruktur mengenai

hal tersebut kurang baik akan tetapi tidak menjadikan suatu alasan untuk

memberikan pelayanan yang baik terhadap muzaki maupun mustahiq.

Selain itu untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan para pengurus

Baznas Kabupaten Lebak, sejauh ini sudah memadai dengan adanya ruangan

khusus untuk kantor Baznas Kabupaten Lebak, serta dengan di fasilitasinya ruang-

ruang untuk menunjang kegiatan pengurus Baznas Kabupaten Lebak, dengan ada

nya fasilitas seperti ruang rapat, meja pelayanan dan ruang tunggu yang memadai

dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan menciptakan rasa nyaman terhadap

pengurus, muzaki dan mustahiq. (Dokumentasi foto terlampir di lampiran)

Kesimpulannya ialah untuk sarana dan prasarana Baznas Kabupaten Lebak

sudah memadai namun masih terdapat permasalahan yakni kurangnya

infrastruktur di bidang teknolongi, akan tetapi dengan keterbatasan tersebut

137

Baznas Kabupaten Lebak tetap melakukan yang terbaik untuk proses pelayanan

maupun kenyamanan muzaki dan mustahiq. Baznas Kabupaten Lebak sudah

menyediakan situs yaitu [email protected] di laman internet

tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengetahui pengelolaan zakat, serta

dapat mempelajari ilmu zakat. walaupun kurangnya infrastruktur pendukung di

bidang tersebut. Selain itu untuk fasilitaspun sejauh ini sudah baik dan memadai

untuk melakukan pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya yang diselenggarakan oleh Dompet

Dhuafa Republika (DDR) dan IMZ Jakarta pada hari Rabu, 25 Agustus 2010 di

Warunggunung Lebak. Menyebutkan bahwa sampai saat ini penghimpunan dana

zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak sudah baik, meskipun

dominan tergali hanya melalui infak/sedekah pengusaha. Karena itu harus pula

dikembangkan kembali potensi zakat mal/profesi/pendapatan dari PNS dan

masyarakat umum yang selama ini kurang tergali dengan maksimal. Sebab dalam

pasal 2 di sebutkan, bahwa setiap masyarakat yang beragama Islam dan mampu

atau badan yang memiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pengurus Baznas Kabupaten Lebak hendaknya harus lebih proaktif dalam

upaya memperkaya program pemberdayaan untuk fakir dan miskin. Di samping

perlu meningkatkan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Agar tumbuh kesadaran

masyarakat dalam berzakat dan memahami manfaat berzakat apabila dikumpulkan

melalui lembaga yang amanah, karena akan lebih nampak manfaat syiar

islaminya. Sebab, kita semua berharap dengan bertambahnya kesadaran

masyarakat dalam berzakat diiringi pula pada peningkatan jumlah masyarakat

138

mustahiq yang terbantu olehnya, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat

secara lebih luas.

Adapun program-program zakat yang sudah baik hendaknya dilakukan

secara terus-menerus dan dievaluasi setiap tahunnya guna mendapatkan program

yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi mustahiq, Baznas Kabupaten Lebak

lebih transparan dalam penghimpunan maupun penyaluran dana zakat kepada

semua pihak, dan di tingkatkan kembali kreativitas dalam penyaluran zakat

kepada mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti

dapat mengambil kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya

dengan hasil penelitian yang peneliti sekarang bahwa sejauh ini PNS dan

pengusaha sudah mulai konsisten dalam mengeluarkan zakat, infak dan

shadaqahnya melalui Baznas Kabupaten Lebak. Sebagaimana yang di nyatakan

oleh Humas Baznas Kabupaten Lebak yaitu “Saat ini yang konsisten itu adalah

PNS dengan pengusaha”. Dari pernyataan tersebut dapat di garis bawahi bahwa

PNS dan Pengusaha sudah konsisten setiap bulannya mengeluarkan zakat, infak,

dan shadaqahnya melalui Baznas Kabupaten Lebak. Akan tetapi untuk masyarakat

umum atau zakat individu belum maksimal karena hanya beberapa saja yang

berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak, masyarakat umum lebih memilih

berzakat kepada lingkungan tempat mereka tinggal.

Selanjutnya, program-program Baznas Kabupaten Lebak sekarang lebih

bervariasi dan lebih kreatif di bandingkan sebelumnya, pada saat ini Baznas

139

Kabupaten Lebak mempunyai program yaitu Program Mustahik Menjadi Muzakki

(M-3) di antaranya modal usaha bergilir kepada peserta kelompok binaan Baznas

Kabuapten Lebak atau dengan nama lain Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan

Pendirian mini market, Program unggulan lain adalah pendirian Mini Market

Baznas Lebak. Yang secara prinsip; mustahik (fakir miskin) akan menerima

penghasilan dari keuntungan mini market. Memuliakan anak yatim dan orang

miskin (mengayomi), Program ini dilaksanakan berupa santunan baik pada hari

besar Islam maupun sunatan massal dan lain sebagainya. Beasiswa Studi Islam

(BSI) kepada pelajar yang berprestasi dan penghafal Al-Qur’an akan tetapi tidak

mampu untuk bersekolah, Bedah Rumah Keluarga Miskin, bantuan sarana ibadah

dan kesehatan, dan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak

belum optimal namun sudah mempunyai terobosan untuk mengajak dan memikat

masyarakat berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak, yaitu dengan cara

mensosialisasikan di media sosial, seperti Koran, radio, banner, papan informasi

dan kalender. Selain itu Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi kepada

instansi-instansi seperti DPRD Kabupaten Lebak, pengusaha, dan lain sebagainya.

Namun untuk para pedagang dan petani sejauh ini belum berzakat melalui Baznas

Lebak. Selanjutnya kurangnya transparansi yang dilakukan oleh Baznas

Kabupaten Lebak mengenai penghimpunan dan penyaluran kepada semua pihak

khususnya kepada para pengelola zakat. hal ini perlu adanya tindakan dan

pembenahan dari pengurus Baznas Kabupaten Lebak.

140

Berdasarkan hasil tolak ukur dari evaluasi sebelumnya yang di

selenggarakan oleh Dhompet Dhuafa Republika dan IMZ Jakarta dengan hasil

penelitian yang dilakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa ada beberapa

peningkatan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak di bandingkan dengan

sebelumnya yakni peningkatnya penghimpunan setiap tahunnya, mulai

konsistennya PNS dan pengusaha dalam berzakat melalui Baznas Kabupaten

Lebak, dan adanya peningkatan dalam mendayagunakan dana zakat dengan

merangkul UKM yang lebih banyak. Akan tetapi ada beberapa yang perlu di

tingkatkan oleh pengurus Baznas Kabupaten Lebak yaitu sosialisasi yang belum

merata yang mengakibatkan minimnya masyarakat umum yang berzakat melalui

Baznas Kabupaten Lebak, kurangnya transparansi penghimpunan dan penyaluran

terhadap semua pihak, dan belum adanya tindakan tegas kepada muzaki yang

tidak membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Lebak.

4.4.2 Proses

Dimensi proses dalam penelitian ini merupakan dimensi yang merupakan

paling penting dalam sebuah kebijakan karena di dalam proses biasanya terjadinya

permasalahan yang muncul dan yang menjadi penghambat lamanya kebijakan

tersebut selesai.

Pertama, mengenai pelayanan langsung kepada masyarakat, dalam

indikator pertama ini dapat dilihat bahwa Baznas Kabupaten Lebak sebagai

lembaga yang mengelola zakat yang secara otomatis berhadapan langsung dengan

masyarakat karena Baznas Kabupaten Lebak adalah sebagai wadah pengelolaan

141

zakat dan zakat berasal dari masyarakat dan badan usaha yang mampu untuk

menunaikannya.

Beberapa prinsip di bawah ini dapat diaktualisasikan dalam mengelola

pelayanan terhadap masyarakat ialah sebagai berikut : Kesederhanaan. yakni

prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah di pahami, dan mudah di

laksanakan ; Kejelasan. Harus di ketahui secara jelas ; Kepastian Waktu.

Pelaksanaan pelayanan hendaknya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan ; Akurasi. Pelayanan hendaknya diterima dengan benar, tepat,

dan sah ; Keamanan. Proses dan produk pelayanan hendaknya memberikan rasa

aman dan kepastian hukum ; Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara

pelayanan wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan ;

Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dan

alat pendukung lainnya yang memadai dan penyediaan sarana teknologi.

Selanjutnya Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan

harus memadai, mudah di jangkau masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telematika ; Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi Pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan, santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

; Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, di sediakan ruang

tunggu dan lain sebagainya ; dan terakhir Biaya Pelayanan. (LAN, 2005 : 287-

288)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan mengenai pelayanan

langsung kepada masyarakat yaitu sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak melakukan

142

pelayanan dengan baik dan menurut wawancara dari salah satu informan 1menyatakan bahwa “pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak baik dan

melakukannyapun dengan ikhlasan tanpa pamrih, karena di mulai dari atasannya

yang bisa langsung terjun ke masyarakat dan setahu saya dalam memberikan

pelayanannya totalitas” selain itu menurut komisioner “Baznas Kabupaten Lebak

mengungkapkan bahwa Baznas memberikan laporan hasil pendistribusian kepada

muzaki agar kedua belah pihak saling percaya dan terutama bagi muzaki”, serta

bagi UKM yang ingin meminjam dana usahapun Baznas Kabupaten Lebak tidak

mempersulitnya yang terpenting data dan hasil survey layak untuk menerima

bantuan dari Baznas Kabupaten Lebak selain itu tidak adanya dana bunga yang

berlaku dan jika ada hanya sebatas keikhlas bagi peminjam memberikan kepada

Baznas Kabupaten Lebak dan itupun tidak wajib. Hal ini Baznas Kabupaten

Lebak ada beberapa prinsip dari pelayanan yang sudah di terapkan dalam

memberikan pelayanan, yaitu prinsip kedispilinan yang mana Baznas Kabupaten

Lebak memberikan pelayanan dengan ramah, sopan dan ikhlas tanpa pamrih.

Di bawah ini adalah kegiatan penyerahan modal dan bergulir (dana

produktif) ialah sebagai berikut :

143

Gambar 4.4

Dokumentasi Kegiatan

Penyerahan secara simbolis dana Modal Usaha Bergulir (Dana Produktif) kepadaKelompok Usaha Bersama (KUB)

Dari gambar 4.4 di atas, Baznas Kabupaten Lebak tidak hanya melakukan

penyaluran kepada mustahiq saja, melainkan mendayagunakan dana zakat tersebut

kepada para pelaku usaha kecil maupun menengah agar usaha mereka dapat

berkembang dan ini tentu menjadi program dari Baznas Kabupaten Lebak itu

sendiri yakni Baznas Kabupaten Lebak ingin menjadikan Mustahiq Menjadi

Muzaki (M3) yang artinya Baznas Kabupaten Lebak membantu para mustahiq

dengan memberikan modal usaha dan selanjutnya dengan mereka berusaha

mendirikan usaha sendiri maka secara perlahan perekonomiannya meningkat, hal

ini tentu pelaku UKM tersebut akan membayarkan zakatnya melalui Baznas.

Namun sejuah ini program tersebut sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum

optimal.

144

Sedangkan untuk mustahiq yakni bagi orang yang menerima zakat, Baznas

Kabupaten Lebak memilih dengan selektif karena dana zakat adalah amanah dari

muzaki untuk diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan tidak

semua orang dapat menerima dana zakat seperti bantuan-bantuan dari pemerintah,

karena dalam zakat ada spesifikasi tertentu bagi yang menerima zakat. Dengan

begitu amanah dari muzaki dapat tersampaikan dan tersalurkan kepada yang tidak

mampu, dan dengan ketentuan dan syarat sesuai aturan dan ajaran agama Islam.

sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak sudah menyalurkan dana zakat

tersebut dengan sesuai aturan yakni kepada anak yatim piatu, korban bencana

alam maupun kebakaran, santunan pasien yang kurang mampu untuk membayar

biaya rumah sakit, bantuan bedah rumah, bantuan air bersih kepada masyarakat

yang tertinggal, dan bantuan kepada para tukang ojek dan becak dalam rangka

program 1000 Amplop.

Dalam melaksanakan penyaluran kepada mustahiq Baznas Kabupaten

Lebak pun berkerjasama dengan unit pengumpul zakat di setiap kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Lebak, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya

penipuan maupun penyalahgunaan dana zakat tersebut. Karena dengan adanya

kerjasama antar unit pengumpul zakat maka Baznas Kabupaten Lebak dapat

menilai maupun melihat apakah orang tersebut layak untuk di bantu atau tidak

karena dalam penyaluran zakat ini sudah ada kriteria ataupun raturan yang harus

di penuhi terlebih dahulu.

145

Selanjutnya, di setiap Tahunnya Baznas Kabupaten Lebak sudah

merencanakan penghimpunan di Tahun berikutnya, hal ini dilakukan untuk

memotivasi Baznas Kabupaten Lebak maupun lemabaga zakat lainnya untuk

mencapai dan menggali potensi dana zakat di Kabupaten Lebak. Berikut di bawah

ini adalah Tabel perencanaan penghimpunan Baznas Kabupaten Lebak Tahun

2017 ialah :

Tabel 4.5Rencana Penghimpunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lebak Tahun 2017NO URAIAN REALISASI 2016 RENCANA 2017I. Zakat Fitrah

- Dari unit pengumpul zakat20.00 Jiwa

Rp. 574.740.000 Rp. 600.000.000

- Dari Perorangan35 Jiwa

Rp . 1.150.000 Rp. 2.000.000

- Dari Kantor Kecamatan200 Jiwa

Rp. 10.230.000 Rp. 10.000.000

- Dari Yayasan/Ponpes Rp. 20.120.000 Rp. 20.000.000

II. Zakat Mal- Dari Perorangan Rp. 190.615.000 Rp. 200.000.000- Dari Pengusaha Rp. 2.000.000 Rp. 10.000.000- Dari yayasan/Ponpes Rp. 32.890.000 Rp. 40.000.000

III. Zakat Profesi- Dari Unit Pengumpul Zakat Rp. 1.690.655.958 Rp 1.700.000.000- Dari Perorangan Rp. 13.840.872 Rp. 20.000.000

IV. KiparatV. Infak dan Shadaqah

- Dari Unit Pengumpul Zakat Rp. 247.896.516 Rp. 300.000.000- Dari Perorangan Rp. 9.655.000 Rp. 20.000.000- Dari pengusaha Rp. 1.615.703.669 Rp. 2.000.000.000- Gerakan Berinfak 2000 Rp. 36.180.800 Rp. 50.000.000

VI. Lain-Lain- Bagi Hasil Usaha Alfa Rp. 152.801.681 Rp. 200.000.000- Bantuan/Sumbangan Rp. 99.768.776 Rp. 100.000.000- Pengembangan Modal bergulir Rp. 267.320.000 Rp. 300.000.000

VII. APBD 2016 Rp. 85.000.000 Rp. 200.000.000JUMLAH PENGHIMPUNAN Rp. 5.050.568.272 Rp.5.772.000.000

146

TAHUN 2016SALDO TAHUN 2016 Rp. 4.826.780.342 Rp. 3.126.920.355JUMLAH PENGHIMPUNANKESELURUHAN

Rp.9.877.348.614 Rp. 8.898.920.355

Sumber : Baznas Kabupaten Lebak, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa penghimpunan Baznas

Kabupaten Lebak pada tahun 2016 baik dan meningkatkan dari tahun sebelumnya

yakni Rp. 8.854.348.273. hal ini menunjukan bahwa Baznas Kabupaten Lebak

menargetkan setiap tahunnya meningkat dalam aspek penghimpunan, dapat di

lihat pada rencana penghimpunan Baznas Kabupaten Lebak pada tahun 2017,

pada tahun ini Baznas Kabupaten Lebak menargetkan penghimpunan dana zakat

sebesar Rp. 8.898.920.355. tentu hal ini rencana yang baik karena dalam setiapnya

harus ada peningkatan.

Agar terwujudnya hal rencana penghimpunan tersebut, hendaknya Baznas

Kabupaten Lebak lebih meningkatkan sosialisasi terhadap instansi, lembaga,

SKPD, Pengusaha maupun masyarakat umum. Karena dengan di barengi dengan

peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang baik dan efektif maka tujuan

maupun target rencana penghimpunan tersebut akan tercapai.

Kesimpulanya ialah Baznas Kabupaten Lebak melakukan pelayanan

kepada masyarakat sejauh ini sesuai dengan aturan yang ada yang mengacu

kepada ajaran agama Islam. serta dengan mengutamakan dari prinsip-prinsip

pelayanan, yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Akurasi, Keamanan, Tanggung

jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Selanjutnya Kemudahan Akses.

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Kenyamanan, dan terakhir Biaya

Pelayanan. (LAN, 2005 : 287-288)

147

Selain itu Baznas Kabupaten Lebak pun melakukan pelayanan dengan

baik, tanpa pamrih, totalitas dan menunjung keikhlasan. Karena Baznas

Kabupaten Lebak sebagai wadah untuk penghimpunan dana zakat dan penyaluran

dana zakat tersebut. selain itu Baznas Kabupaten Lebak hendaknya meningkatkan

kualitas pelayanan dengan berbagai cara dengan penyediaan sarana dan prasarana

yang baik untuk melaksanakan proses pelayanan atau dengan melakukan proses

pelayanan melalui online maupun manual kepada para muzaki dan mustahiq agar

rencana maupun target di tahun 2017 ini dapat terlaksana dan tercapai.

Kedua, mengenai pemerataan kebijakan, pemerataan kebijakan ini dapat

dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut sudah merata tidaknya ke semua

wilayah yang menjadi tujuannya tersebut. berdasarkan hasil wawancara peneliti di

lapangan mengenai pemerataan kebijakan, sejauh ini kebijakan belum merata ke

semua wilayah yang ada di Kabupaten Lebak terutama di wilayah selatan

Kabupaten Lebak, akan tetapi menurut wawancara Bapak Dace Sofyan

mengungakapkan bahwa “Tahun ini Baznas Kabupaten Lebak memfokuskan

untuk ke wilayah selatan agar potensi dana zakat di Kabupaten Lebak semakin

besar serta kebijakan zakat pun dapat merata ke semua wilayah di Kabupaten

Lebak”.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan ialah kurangnya kesadaran dari

ketua kecamatan maupun desa setempat untuk melaporkan atau mengajukan

bantuan kepada Baznas Kabupaten Lebak bagi masyarakatnya yang tidak mampu.

Karena dalam prosedur yang ada Baznas Kabupaten Lebak akan memberikan

148

bantuan jika ada surat/keterangan pengajuan bantuan kepada Baznas Kabupaten

Lebak hal ini untuk tidak salah dalam menyalurkan dana zakat tersebut.

Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan sejauh ini kurangnya

koordinasi dan sosialisasi terhadap semua pihak khususnya kecamatan-kecamatan

di wilayah Banten Selatan karena di tahun 2016 ada beberapa kecamatan yang

belum tersentuh oleh Baznas Kabupaten Lebak yang hal ini tentu dapat muncul

rasa cemburu sosial yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi sejauh ini Baznas

Kabupaten Lebak hadir dan sigap dalam memberikan bantuan bencana atau

lainnya jika terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.

Kesimpulanya ialah pemerataan kebijakan zakat di Kabupaten Lebak,

sejauh ini belum merata ke semua wilayah di Kabupaten Lebak tidak hanya di

wilayah selatan Lebak saja masih ada di sekitar Ibu Kota Kabupaten Lebak yang

belum tertangani oleh Baznas Kabupaten Lebak. Selain itu kurang adanya

kerjasama yang baik dari unit pengumpul zakat kecamatan di Kabupaten Lebak

dalam memberikan pengajuan kepada Baznas Lebak untuk permohonan bantuan

dana zakat kepada mustahiq maupun yayasan atau sarana ibadah lainnya.

Hal ini Baznas Kabupaten Lebak harus segera membenahi kerjasama

dengan unit pengumpul zakat di setiap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebak

agar ke depannya di setiap kecamatan Baznas Kabupaten Lebak hadir untuk

menyalurkan dana zakat tersebut. Selain itu dengan luasnya wilayah Kabupaten

Lebak maka di setiap tahunnya Baznas sudah menargetkan melakukan sosialisasi

149

kepada setiap kecamatan-kecamatan tujuannya ialah untuk menyebarluaskan dan

agar merata kebijakan zakat ini ke semua wilayah di Kabupaten Lebak.

Ketiga, hambatan, indikator ini merupakan indikator yang utama dalam

dimensi proses, karena pada indikator ini memerlukan banyak tenaga dan waktu

dalam penelitian ini, pada indikator ini dapat menjelaskan apa yang menjadi

hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan ialah bahwa hambatan yang

terjadi di lapangan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ialah sejauh ini

sumber daya manusia Baznas Kabupaten Lebak masih terbatas karena saat ini

Baznas Kabupaten Lebak mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan program-program Baznas Kabupaten Lebak, dan ini berdampak

terpecahnya konsentrasi Pemerintah Daerah karena ikut serta dalam

pengimplementasian program Baznas Kabupaten Lebak di Kabupaten Lebak.

Selain itu belum adanya penyesuainya Peraturan Daerah tentang

pengelolaan zakat dengan undang-undang yang terbaru, hal ini perlu adanya

perbaikan-perbaikan dan penyesuaian-penyesuian yang harus dilakukan oleh

Baznas Kabupaten Lebak dalam proses pengimplementasian peraturan daerah,

akan tetapi hal ini menjadi maklum karena tidak jauh berbeda undang-undang

yang lama dan yang terbaru.

Selanjutnya ialah sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak kesulitan dalam

menyadarkan masyarakat Kabupaten Lebak untuk berzakat melalui lembaga zakat

karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kabupaten Lebak

150

maupun lembaga zakat lainnya selain itu berdasarkan hasil pernyataan dari salah

satu informan mengungkapkan bahwa untuk zakat individu yaitu masyarakat

umum yang membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Lebak masih bisa di

hitung dan jumlahnya pun tidak banyak, karena masyarakat lebih memilih

menyalurkan zakatnya tersebut kepada kyai nya, mushola maupun masjid.

Di bawah ini adalah data penghimpunan zakat mal Baznas Kabupaten

Lebak tahun 2016 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Penghimpunan Zakat Mal Baznas Kabupaten Lebak Tahun 2016

No Nama Muzaki Jumlah

A Perorangan/Pribadi

1 Hj. Iti Octavia Jayabaya, M.Si Rp. 175.000.000

2 Sudira, SH, MH Rp. 3.000.000

3 H. Nana Rp. 3.000.000

4 Bungsu Sekar Miwa Indah Rp. 2.500.000

5 Adi Perdana Dirja Rp. 2.000.000

6 Yunita Dewi, SH Rp. 1.765.000

7 Rienda Hasbiah Rp. 1.400.000

8 Dharman Noviandi Rp. 1.350.000

9 Vika Anisa Andriani Rp. 600.000

Jumlah A Rp. 190.615.000

B Pengusaha

151

1 PT. Bitung Guna Sejahtera Rp. 2.000.000

Jumlah B Rp. 2.000.000

C Yayasan/Ponpes

1 STKIP Setia Budi Rangkasbitung Rp. 400.000

2 Ponpes Daar El-Azhar Rangkasbitung Rp. 32.490.000

Jumlah C Rp. 32.890.000

Jumlah A+B+C Rp. 225.505.000

Sumber : Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 mengenai jumlah zakat mal Baznas Kabupaten

Lebak pada Tahun 2016 menunjukan bahwa jumlah tersebut besar, akan tetapi

yang menjadi permasalahan di atas ialah muzaki dari masyarakat hanya sedikit

jumlahnya dan dapat di hitung pula, hal ini menunjukan bahwa proses sosialisasi

yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak belum optimal. Serupa dengan

pernyataan dari Humas Baznas Kabupaten Lebak 1 ialah “Baznas Kabupaten

Lebak masih sulit untuk menyadarkan atau mengajak masyarakat untuk berzakat

melalui Baznas Kabupaten Lebak maupun lembaga zakat lainnya”.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hambatan yang di alami oleh

Baznas Kabupaten Lebak ialah kurangnya sumber daya manusia yang ada dan

harus mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program-program

Baznas Kabupaten Lebak, selain itu belum sesuainya peraturan daerah dengan

undang-undang yang terbaru dan hal ini tidak menjadikan permasalahan yang

serius karena jika tidak menayalahi aturan yang berlaku maka diperbolehkan yang

152

terpenting menyesuaikan dengan undang-undang terbaru tersebut, serta masih

banyak masyarakat Kabupaten Lebak yang kurang memiliki kesadaran untuk

berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak. Dan jumlah muzaki individu pun

masih sedikit karena lebih memilih menyalurakan zakatnya langsung kepada

yang kurang mampu di lingkungan tempat tinggalnya.

4.4.3 Output

Dimensi output merupakan dimensi tentang hasil kebijakan yang dapat

diamati dari indikator sebagai berikut :

Pertama, mengenai ketetapan kebijakan, berdasarkan hasil wawancara

dilapangan ialah bahwa zakat adalah wajib dilakukan oleh semua umat agama

Islam khususnya yang mampu untuk menunaikannya. Karena seharusnya di

semua Kabupaten/Kota zakat itu harus ada, apalagi Indonesia adalah salah satu

yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, jadi tidak ada alasan tidak

diberlakukannya zakat di suatu daerah dan jika tidak diberlakukan oleh

pemerintah setempat tetap, zakat akan terus berjalan karena zakat adalah salah

satu kewajiban bagi orang yang beragama Islam.

Hal ini tentu tepat dilakukan di Kabupaten Lebak karena mayoritas

masyarakatnya yang beragama Islam, dan pemerintah pun harus mengacu aturan

dari ajaran agama Islam, yang menjadi tugas dari pemerintah maupun lembaga

zakat ialah bagaimana caranya masyarakat membayarkan zakatnya melalui

lembaga zakat yang sudah ada hal ini untuk mengkoordinasikan dana zakat

153

tersebut agar tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhakan sesuai dengan

ketentuan yang telah di atur oleh undang-undang dan ajaran agama Islam.

Selanjutnya perlu adanya payung hukum dalam sebuah kebijakan karena

mayoritas masyarakat tidak akan bergerak dan melaksanakannya jika tanpa

adanya aturan yang mengatur sebuah kebijakan tesebut. Hal ini tentu sangat

mengkhawatirkan karena faktor kesadaran masyarakat terhadap segala sesuatu hal

nya masih rendah. Dan ini tentu menjadi tugas bagi semua pihak untuk mengubah

pola pikir masayarakatnya untuk selalu peduli dengan sesama, karena dengan

berzakat maka kita sebagai umat muslim membantu saudara kita yang tidak

mampu.

Kesimpulnya ialah zakat tepat dilakukan di Kabupaten Lebak karena

Kabupaten Lebak memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam hal ini

tentu menjadi alasan kuat bahwa zakat diberlakukan di Kabupaten Lebak, selain

itu pemerintah pun selalu mengingatkan masyarakat dengan dilakukannya

sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat agar membayar zakat melalui lembaga

amil zakat yang sudah ada. Agar dana zakat tersebut dapat tersalurkan kepada

orang-orang yang benar-benar membutuhkan yang sesuai perhitungan hukum

Islam.

Kedua, sasaran yang ditangai, sasaran dari zakat ini ialah kepada 8

(delapan) kelompok di antaranya adalah Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, Budak,

Garim, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Kedelapan kelompok tersebut ialah yang

berhak menerima zakat, karena 8 kelompok tersebut sudah tercantum dalam ayat

154

suci Al-quran yang mana 8 kelompok tersebut yang benar-benar berhak menerima

zakat.

Menurut wawancara dari informan ialah muzaki dimana muzaki ialah

orang yang membayarkan zakatnya atau menyisihkan hartanya untuk membantu

orang lain, dan muzaki berasal dari masyarakat yang menjadi tugas Baznas

Kabupaten Lebak ialah bagaimana mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

untuk menerima dan menyalurkan dana zakat tersebut kepada tangan yang tepat,

sejauh ini ada beberapa muzaki yang konsisten dalam mengeluarkan zakatnya

melalui Baznas Kabupaten Lebak ialah para pegawai PNS dan para Pengusaha

yang berada di kawasan wilayah Kabupaten Lebak. hal ini tentu Baznas

Kabupaten Lebak harus bisa menjaga kepercayaan dari pada muzaki tersebut

(PNS dan Pengusaha) agar proses penyaluran zakat kepada yang membutuhkan

tetap berjalan dengan baik.

Sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak tepat sasaran dalam menyalurkan

dana zakat tersebut kepada orang atau badan yang membutuhkan bantuan karena

menurut Bapak H.Eri “Sebelum menyalurkan zakat Baznas Kabupaten Lebak

mengumpulkan data-data dari setiap unit pengumpul zakat pada SKPD dan

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak”. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat dan penyalahgunaan

dana zakat tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu dana zakat ini adalah sebuah amanah dari para muzaki maka

Baznas Kabupaten Lebak selaku penanggungjawab pendistribusian dana zakat ini

155

maka perlu di tingkatkan kembali proses penerimaan permohonan Bantuan dan

pemberian pinjaman kepada para pelaku UKM di Kabupaten Lebak. hal ini

dilakukan agar apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Selanjutnya selain masyarakat umum yang menjadi target sasaran untuk

berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak karena sejauh ini untuk masyarakat

umum yang membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat hanya sedikit dan

dapat di hitung jumlahnya. Dan kedepannya Baznas Kabupaten Lebak mulai

memasuki profesi-profesi lainnya dalam melaksanakan sosialisasinya yakni

kepada para petani, pedagang khususnya pedagang pasar, notaris, dan lain

sebagainya. Karena secara tidak langsung potensi zakat di Kabupaten Lebak ini

sangat banyak dan bagus jika di kelola dengan baik.

Kesimpulannya ialah sejauh ini Baznas menyalurkan zakat sesuai dengan

aturan yang mengacu kepada ajaran agama Islam selain itu Baznas Kabupaten

Lebakpun mengumpulkan data-data dari beberapa pihak seperti UPZ di setiap

kecamatan maupun SKPD sebagai bahan acuan untuk menyalurkan dana zakat

tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penyalahgunaan dana zakat dalam

penyaluran zakat. selain itu Baznas Kabupaten Lebak pun memfokuskan kepada

masyarakat yang belum mempunyai kesadaran untuk membayarkan zakatnya

melalui lembaga amil zakat yang ada, karena jumlah zakat individu di Kabupaten

Lebak yang berzakat melalui lembaga zakat hanya sedikit, hal ini tentu perlu

adanya terobosan-terobosan yang membangun dan dapat memikat masyarakat

untuk mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak maupun

Lembaga zakat lainnya.

156

4.4.4 Outcome

Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat ini memberikan dua

dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak posifitnya ialah

dengan berzakat maka secara tidak langsung ialah membersihkan harta dari hak-

hak orang lain, menimbulkan motivasi sosial, kepedulian antara sesama manusia,

meningkatkan kesadaran sosial, memberikan contoh kepada masyarakat yang

belum menunaikan zakat, serta menjadi modal kelak di dunia akhirat dapat di

katakan sebagai tabungan di hari akhir.

Selain itu dengan mengeluarkan zakat maka sebagai umat muslim itu

adalah terpenuhinya melaksanakan kewajiban berzakat, karena segala sesuatunya

di dunia ini pada hakikatnya adalah milik sang pencipta alam. Maka tidak ada

alasan bagi umat muslim tidak melaksanakan zakat. Dan dengan hasil dana zakat

tersebut, Baznas Lebak selaku yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat

maka akan mendistribusikan maupun menyalurkan dana zakat tersebut kepada

orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti Fakir, Miskin, Muallaf, Ibnu

Sabil, Amil, Fisabillah, Budak dan Garim.

Selain itu pula bagi para mustahiq (penerima zakat) dapat meningkatkan

perekonomiannya dari hasil dana zakat tersebut karena Baznas Kabupaten Lebak

memiliki program yang mana bertujuan untuk mengubah yang tadinya mustahiq

(penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat) hal ini dengan di adakannya

bantuan maupun modal usaha dari Baznas Kabupaten Lebak kepada para

mustahiq tersebut agar dapat meningkatkan kehidupannya serta perekonomiannya

157

setelah itu mustahiq tersebut dapat menjadi muzaki. Tentu Baznas Kabupaten

Lebak tidak tinggal diam, Baznas Lebak pun ikut membantu dan mendorong para

mustahiq tersebut agar semakin berkembang. dan pada akhirnya program M-3

(Mustahiq Menjadi Muzaki) dapat terrealisasi dan tercapai, dengan begitu maka

akan memotivasi yang lainnya untuk ikut dalam program tersebut.

Sedangkan untuk dampak negatifnya ialah berdasarkan hasil temuan di

lapangan ialah bahwa negatif yang terjadi di lapangan antara lain, kurang

optimalnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak terhadap

masyarakat wilayah Kabupaten Lebak, yang mana kesadaran masyarakat yang

berzakat melalui lembaga zakat hanya sedikit dan dapat di hitung jumlahnya tentu

hal ini perlu adanya terobosan-terobosan yang memikat masyarakat untuk

mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak. karena zakat adalah

sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim pada hakikatnya.

Serta kurang dan terbatasnya sumber daya manusia pada Baznas

Kabupaten Lebak dapat di lihat dari jumlah anggota yang mana Baznas

Kabupaten Lebak mengikut sertakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

program maupun lainnya, selain itu sumber daya manusia pada bidang teknologi

pun masih terbatas maka proses pelayanan melalui media online belum berjalan

dengan baik, karena di sebabkan oleh kurangnya tenaga ahli teknologi dan

infrastrukur di bidang terknologi tersebut.

Selain itu menurut salah satu informan 1 mengungkapkan bahwa

“Negatifnya ialah kurang nya transparansi dari Baznas Kabupaten Lebak terhadap

158

pengelola zakat” yang mana Baznas tidak memberikan laporan hasil

penghimpunan maupun penyaluran Baznas Kabupaten Lebak pada setiap

bulannya. Hal ini tentu perlu adanya perhatian dari semua aspek guna tidak terjadi

hal yang tidak diinginkan karena zakat adalah amanah dari muzaki untuk

disalurkan kepada orang yang tidak mampu.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak

positifnya ialah bagi para muzaki ialah sebagai tabungan kelak di dunia akhirat,

secara tidak langsung membersihkan diri sendiri dan harta yang bukan haknya

serta menolong sesama muslim, selain itu meningkatkan keimanan kepada Allah

SWT, meningkatkan kepedulian sosial, menimbulkan motivasi sosial, serta

adanya rasa kepedulian terhadap sesama mannusia. Sedangkan dampak negatifnya

ialah. Kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

terhadap masyarakat, kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi

maupun bidang lainnya, serta kurang adanya koordinasi antara Baznas Kabupaten

Lebak dengan lembaga zakat yang ada. Selanjutnya ialah kurang adanya

transparansi dari Baznas Kabupaten Lebak terhadap semua pihak khususnya

terhadap pengelola zakat dalam hal pendistribusian, penghimpunan dan lain

sebagainya.

159

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori dari

Nurcholis yang berupa input, proses, output, dan outcome peneliti dapat

menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11

Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Lebak belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya

permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakannya yang hal tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor :

Pertama, Input, yaitu struktur kelembagaan zakat di Kabupaten Lebak

ialah Baznas Kabupaten Lebak, sumber daya manusia di Baznas Kabupaten Lebak

masih terbatas dan kurang baik dari faktor usia, tenaga kerja dan khususnya di

bidang teknologi. Sarana dan prasarana sejauh ini sudah memadai hanya

infrastruktur di bidang teknologi yang kurang, dan kurang meratanya sosialisasi

yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak yang mengakibatkan masyarakat luas

kurang mengetahui Peraturan Daerah tentang zakat ini.

Kedua, Proses, yaitu sejauh ini baik dalam pelayanan langsung kepada

masyarakat, belum optimalnya pemerataan kebijakan yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ke semua wilayah Kabupaten Lebak, belum adanya

penyesuaian tentang Peraturan daerah zakat dengan perundang-undangan yang

terbaru serta Baznas Kabupaten Lebak masih kesulitan untuk menarik minat

160

masyarakat mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak maupun

lembaga zakat lainnya, dan kurangnya memanfaatkan media online sebagai

bentuk pelayanan terhadap muzaki dan mustahiq.

Ketiga, output, yaitu pada ketetapan dan sasaran kebijakan sejauh ini baik,

dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada

ajaran agama Islam. Namun kurang adanya kesadaran dari masyarakat (pedagang,

petani, dan profesi lainnya, akan tetapi untuk PNS dan pengusaha sudah konsisten

mengeluarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak.

Keempat, outcome yaitu dengan adanya Peraturan Daerah tentang zakat di

Kabupaten Lebak mempunyai dampak positif bagi semua kalangan khusunya

muzaki dan mustahiq, baik di dalam kesejahteraan masyarakat maupun

kesejahteraan individual selain itu dampak negatifnya ialah kurang optimalnya

dalam sosialisasi, sumber daya manusia di bidang teknologi, koordinasi terhadap

lembaga zakat lainnya, dan kurang adanya transparansi dari Baznas Kabupaten

Lebak terhadap semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran

yang peneliti ajukan dalam bentuk rekomendasi dan masukan adalah sebagai

berikut :

1. Mengadakan pelatihan secara berkala kepada staf pengelola zakat pada

tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Serta Baznas Kabupaten

161

Lebak dan unit pengumpul zakat di Kabupaten Lebak agar lebih

professional dalam mengelola zakat.

2. Kepada Baznas Kabupaten Lebak hendaknya lebih di tingkatkan

kembali profesionalisme dalam mengelola zakat di Kabupaten Lebak

dengan cara mengubah pengelolaan yang tadinya secara tradisional

diubah menjadi modern agar pengelolaan zakat lebih efektif dan

efesien.

3. Kepada Baznas Kabupaten Lebak perlu adanya. sikap transparansi

terhadap pengelola zakat atau unit pengumpul zakat dan semua pihak

mengenai hasil penghimpunan maupun penyaluran dana zakat tersebut.

4. Kepada Baznas Kabupaten Lebak perlu adanya peningkatan kerjasama

dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, maupun instansi swasta di

wilayah Kabupaten Lebak untuk mengajak, menghimbau dan

mensosialisasikan kepada masyarakat seperti di masjid, mushola,

supermarket dan lain sebagainya dalam menunaikan zakat melalui

Baznas Kabupaten Lebak maupun lembaga zakat lainnya.

5. Kepada Baznas Kabupaten Lebak perlu diadakannya pelayanan

berbasis media online kepada muzaki maupun mustahiq, agar

memudahkan masyarakat dalam proses pelayanannya, lebih efektif dan

efesien, serta mengikuti kemajuan zaman yang serba menggunakan

teknologi dalam semua bidangnya.

DAFTAR PUSAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Salemba Harmonika

Agustino, Leo. 2008b. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Bandung:AIPI Bandungpuslit KP2W Lemlit Unpad

Alfan, dkk. 2014. Fikih Kementrian Agama. Cetakan ke 1 Jakarta:

Badjuri, Abubakar dan Teguh Yunowo. 2002. Kebijakan Publik. Konsep danStrategi. JIP FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Lembaga Administrasi Negara, 2005. Sistem Administrasi Negara KesatuanRepublik Indonesia, Edisi revisi, BUKU III. Landasan dan PedomanPokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara.Jakarta: CV Raga Meulaba

Mufraini, M. Arif. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat “MengomunikasiKesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta:Prenada Media Group

Moleong, Lexy J. 2007. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya

Nugroho , Rinat. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Jakarta: Grasindo

Qadir, Abdurachaman. 2001. Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Riyadi. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta :Gramedia PustakaUtama

Subarsono, Irawan. 2006. Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik PenelitianBidang Ilmu Kesejahteraan. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Sadewo, Eri. 2004. Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 PrinsipDasar. Jakarta:Insitut Manajemen Zakat

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta

Sahri, Muhammad. 2006. Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat:Pengantar untuk Rekonstruksi kebijakan Pertumbuhan Ekonomi. Cetakan1 Malang: Bahtera Press

Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Sebagai Aturan Pelaksanaan dariUndang-undang Nomor 23 tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaanzakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebak

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak

Berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10 negara-denganpopulasi-muslim-terbesar-di-dunia di akses pada (25-03-2016. 10:50)

http://www.qothrotulfalah.com/home/literat di akses pada (26-03-2016.20:30)

http://iescfeuiiyogya.blogspot.com/2013/11/perbandingan-lembaga-pengelolazakat-di.html di akses pada (13-10-2016. 21:00)

http://www.antaranews.com/print/104465/pirac-kesadaran-berzakat-di-indonesiameningkat di akses pada (15-10-2016. 15:30)

http://m.kompasiana.com/edwin_s_rahmanullah/bps-rilis-jumlah-penduduk-miskin-apa-reaksi-badan-zakat_57959cc67293732a3291f02e di akses pada (15-10-2016. 16:00)

http://kbbi.web.id/zakat di akses pada ( 30-12-2016. 20:30)

http://www.tongkronganislami.net/2013/07/pengertian-zakat.html?m=1 di aksespada (30-12-2016. 20:45)

DOKUMENTASI FOTO

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak

Wawancara dengan Humas Baznas Kabupaten Lebak

Jumat, 17-Maret-2017 di Kantor Baznas Kabupaten Lebak

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

DOKUMENTASI FOTO

Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak

Jumat, 24-Februari-2017 di Kantor Baznas Kabupaten Lebak

Wawancara dengan Mustahiq (yang berhak menerima zakat

Selasa, 31-Januari-2017 di Pondok Pesantren Mabdaul Hidayah Rangkasbitung

DOKUMENTASI FOTO

Sarana pelayanan Mustahiq dan Muzaki pada Baznas Kabupaten Lebak

Ruang Rapat Kerja Pengurus Baznas Kabupaten Lebak

DOKUMENTASI FOTO

Kotak Amal Program Infak “2000” pada setiap masjid

Di Kantor Baznas Kabupaten Lebak

Papan Informasi Penghimpunan dan Penyaluran Baznas Kabupaten Lebak

Tahun 2016 di Kantor Baznas Kabupaten Lebak

DOKUMENTASI KEGIATAN

Bantuan Sarana Ibadah kepada pengurus pondok pesantren Tabriayatul

Mubtadi’in Nurul Ikhwan. (Kiri : H. Eri. Tengah : Pengurus Pondok Pesantren.

Kanan : KH. Pupu Mahpudin, M.Pd.I

Bantuan Bencana Kebakaran yang di serahkan oleh KH Wawan Gunawan kepada

Ibu Kokom Kp. Cicenang Ds. Pasir kupa Kec. Kalanganyar Kab. Lebak


Bantuan Bedah Rumah kepada Ibu Samah Kp. Kaloncing Ds. Kaduagung Tengah

Kec. Cibadak Kab. Lebak

Penyerahan secara simbolis dana Modal Usaha Bergulir (Dana Produktif) kepada

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Barokah. Kp. Rancapinang Rt. 03/08

Rangkasbitung


Bantuan Paket dari Baznas Kabupaten Lebak kepada masyarakat Ds. Pasir Kupa

Kec. Kalanganyar Kab. Lebak pada Pekan Gizi Nusantara

Bantuan sarana umum air bersih kepada masyarakat Kp. Cikanyere Rt. 04/004 Ds.

Cibungur Kec. Leuwidamar Kab. Lebak


Santunan Kesehatan dari Baznas Kabupaten Lebak kepada Ibu Iroh (pendarahan

kandungan) Kp. Cilegong Rt. 14/01 Ds. Cidahu Kec. Banjarsari (Pasien Rawat

Inap yang kurang mampu)

Santunan Baznas Kabupaten Lebak kepada Yatim Piatu dalam kegiatan Maulid

Nabi Muhamad SAW. Kp. Kaungsari Ds. Margamulya Kec. Cileles Kab. Lebak


Santunan Baznas Kabupaten Lebak kepada tukang ojeg dan becak di Kp. Empang

Kel. Muara Ciujung Kec. Rangkasbitung dalam rangka program 1000 Amplop

Realisasi Bantuan Sarana Ibadah kepada Yayasan Tunas Harapan Jl. Pajajaran II

Kp. Pasir ona Kec. Rangkasbitung dan Bedah Rumah an. Romi Kp. Kaloncing Rt.

01/04 Kec. Cibadak dan an Aman Kp. Lebak Picung Rt. 02/02 Kel. Cijoro Lebak

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 15 TAHUN 20085

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang kurang mampu ;

b. bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber

dana potensial, perlu terus diupayakan untuk penyempurnaan demi peningkatan sistem pengelolaannya, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan ;

c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan

pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) ;

3. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang–undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;

5. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;

6. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ; 4. Bupati adalah Bupati Lebak ; 5. Kepala Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kepala

KANDEPAG adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak ;

6. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lebak ;

7. Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya ;

8. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya ;

9. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri ;

10. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ;

11. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan ;

12. Haul Zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau 1 (satu) tahun komariah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat ;

13. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ;

14. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ;

15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan zakatnya ;

16. Muzakki adalah Orang atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;

17. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat ; 18. Agama adalah Agama Islam ;

19. Badan Pelaksana BAZDA adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat ; 20. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah lembaga yang memberikan

pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA ; 21. Komisi Pengawas BAZDA adalah lembaga yang melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;

22. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum ;

23. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim di luar zakat, untuk kemaslahatan umum ;

24. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai 25. Hibah adalah Pemberian uang dan atau barang oleh seorang atau oleh

badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat ;

26. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan ini mulai dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada ;

27. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

28. Kifarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama ;

29. Harta adalah semua kekayaan Orang atau Badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh – tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya ;

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya ;

31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

Setiap Masyarakat yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, dan Amil Zakat.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Asas

Pasal 4

(1) Zakat berasaskan Al-Qur’an dan Hadits. (2) Pengelolaan Zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan

kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 5

Pengelolaan Zakat dimaksud untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk : a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat

sesuai dengan tuntutan agama ; b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ; c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

BAB IV

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 7

(1) Subyek Zakat adalah Orang Islam dan atau Badan milik orang Islam. (2) Obyek Pengelolaan Zakat adalah Zakat yang diberikan oleh atau dipungut

dari Muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 8

(1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas, dilaksanakan sebagai berikut :

a. Untuk Tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama ;

b. Untuk Tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) BAZDA pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

(4) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah

yang memenuhi persyaratan tertentu. (5) Organisasi BAZDA terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas

dan Badan Pelaksana.

Pasal 9

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 12

(1) Zakat terdiri atas : a. Zakat Mal ; b. Zakat Fitrah.

(2) Harta yang dikenai Zakat adalah :

a. Emas, perak dan uang ; b. Perdagangan dan perusahaan ; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan ; d. Hasil pertambangan ; e. Peternakan ; f. Rikaz.

(3) Penghitungan Zakat Mal menurut Nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 13

(1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZDA melalui pengumpulan zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.

(2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah dan

Swasta. (3) BAZDA memberikan teguran kepada Muzakki yang belum atau tidak

menunaikan zakat.

Pasal 14

BAZDA dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Pasal 15

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban

zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dikurangkan dari

laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 16

Lingkup kewenangan Pengumpul Zakat oleh Badan Amil Zakat diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

(1) Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat berdasarkan skala prioritas

kebutuhan Mustahiq. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Musyawarah Pengurus BAZ sesuai tahap tingkatannya.

Pasal 18

Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZDA dilakukan oleh Komisi

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). (2) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota. (3) Komisi Pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat. (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi

Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 20

(1) BAZDA Kecamatan memberikan laporan tahunan pelaksanaan kepada BAZ Kabupaten.

(2) Badan Amil Zakat Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ).

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22 (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

e. Melakukan penyitaan benda atau surat ; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ; h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara ; i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

j. Memberkaskan hasil penyidikan atas orang pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya, disengaja atau tidak disengaja, tidak mencatat atau tidak mencatat dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan

pelanggaran. (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

pengelola zakat melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian berupa materi, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Muzakki yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

Pasal 26

Selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan Zakat yang telah ada, wajib melakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI LEBAK, Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 8 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

Drs. H. NARASOMA Pembina Utama Madya NIP. 480 066 744

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E.

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 11 TAHUN 205 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan di segala bidang baik yang bersifat fisik material dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam Pembangunan Nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia dituntut lebih besar peran sertanya, diantaranya melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, karena zakat merupakan salah satu potensi umat Islam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya umat Islam sendiri. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pengelolaannya belum dilaksanakan secara optimal. Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (Muzakki) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Mustahiq). Pengelolaan itu berupa kegiatan pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat. Dalam peraturan perundangan-undangan kita, zakat memilki payung hukum yang dijadikan pijakan dalam pengelolaannya, yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999, yang mulai berlakunya pada tanggal 13 Oktober 1999. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, kedudukan perundang-undangan lain yang mengatur Pengelolaan Zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 24). Dari deskripsi di atas, betapa urgennya Pengelolaan Zakat pada era Otonomi Daerah sekarang ini, untuk lebih mengoptimalkan manajemen/pengelolaan, mulai dari pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban harta zakat, maka dianggap sangat penting untuk segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Zakat akan lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan turut serta dalam upaya proses percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 28 Cukup jelas

DAFTAR NAMA INFORMAN

No Kode Nama Informan JenisKelamin

umur Jabatan/Status Sosial

1 1 H. Wawan Gunawan L 51 Wakil Ketua III BaznasKab. Lebak

2 1 Ade Bujahaerimi L 45 Humas Baznas Kab.Lebak3 1 Siti Chairani P 61 Ketua KUB (Kelompok

Usaha Bersama) Palaton4 1 Rodiansah L 39 Direktur CV. Sinar Bakti5 1 K.H. Dace Sofyan L 37 Pimpinan Pondok

Pesantren MabdaulHidayah

6 1 Ali L 41 Masyarakat7 1 Tatang L 50 Kasubag Umum

Disperindag8 1 Achmad Junaedi L 35 Pelaksana Badan

Pendapatan Daerah9 1 Muhamad Zen L 57 Evalutor10 1 H. Eri L 75 Ketua DKM Masjid

Agung Al-A’Araf11 1 Jamal L 72 Tokoh Masyarakat Kp.

Manceuri Ds. TamanjayaKec. Cikulur

CATATAN LAPANGAN

No Tanggal Waktu Tempat Hasil Informan1 4 April 2016 10.45 Kantor Baznas

Kab.LebakObservasiawal danwawancara

Wakil KetuaIII BaznasKab.Lebak

2 8 November 2016 10.30 Masjid AgungAl-A’RAFRangkasbitung

Observasiawal danwawancara

TokohMasyarakat

3 15 November2016

09.30 Kantor BaznasKab.Lebak

wawancara Muzaki

4 19 Desember 2016 11.00 KantorDISPERINDAGKab. Lebak

Wawancara Pengelolazakat

5 9 Januari 2017 09.00 Kantor BadanPendapatanDaerahKab.Lebak

Wawancara Pengelolazakat

6 31 Januari 2017 11.00 Ponpes MabdaulHidayah

Wawancara Mustahiq

7 6 Februari 2017 10.45 KediamanMuzaki

Wawancara Muzaki

13.15 Masjid AgungAl-ARAFRangkasbitung

Wawancara TokohMasyarakat

8 24 Februari 2017 10.25 Kantor BaznasKab.Lebak

Wawancara Wakil KetuaIII BaznasKab.Lebak

9 17 Maret 2017 10.00 Kantor BaznasKab.Lebak

Wawancara HumasBaznasKabupatenLebak

10 23 Mei 2017 15.00 KediamanPeneliti

Wawancara Evaluator

11 13 Juni 2017 10.45 Kediaman BapakJamal

Wawancara TokohMasyarakat

12 14 Juni 2017 09.00 Kediaman BapakAli

Wawancara Mustahiq

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI

Q

I

Apakah SDM yang dimiliki Baznas Kabupaten Lebak sudah

mencukupi dalam mengelola zakat di Kabupaten Lebak ?

Sepengetahuan saya, kami ini adalah perpaduan antara pengurus

lama dan baru, jadi setidaknya dalam menjalankan tugas-tugas

program zakat kami berusaha dan berupaya sebaik mungkin serta

kami pun mengikuti pembelajaran seperti Diklat yang

diselenggarakan oleh provinsi, dan Kemenag tujuannya ialah untuk

meningkatkan kualitas.

Lembaga apa saja yang menangani zakat di Kabupaten Lebak ?

Lembaga secara terknisnya siapa ? apa fungsi dari lembaga

tersebut ?

Sementara ini Baznas Kabupaten Lebak yang menanganinya,

mengenai LAZ ada dalam UU No 23 Tahun 2011 ini ada ketentuan

adanya pembatasan LAZ di dalam daerah. di dalam UU menetapkan

bahwa LAZ ini di provinsi hanya satu, dan di kabupaten /kota pun

satu. Dan yang menaunginya ialah Baznas nasional dan selain itu ada

beberapa LAZ seperti LAZ Harfa, LAZ Muhamadiyah dan lain

sebagainya, sejauh ini kami belum dapat mengumpulkan lembaga-

lembaga tersebut untuk duduk bersama guna mengetahui apa saja

yang sudah dilakukan.

Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai

untuk mengelola zakat ?

Mengenai sarana dan prasarana kita sudah melakukan peningkatan

yakni dengan adanya media di laman internet untuk meningkatkan

pelayanan kita di media social hal ini berhubungan dengan kemajuan

teknologi yang ada.

Sejauh ini apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat ?

Sementara ini belum optimal, dan Baznas Kabupaten Lebak sejauh ini

sedang terus mensosialisasikan zakat kepada para pedagang di pasar,

pengusaha-pengusaha, dan petani. Sejatinya petani selama ini

membayarakan zakat hasil panennya akan tetapi petani membayarkan

zakatnya belum melalui badan amil zakat hal ini yang menjadikan

tugas kita agar para masyarakat dapat percaya kepada lembaga amil

zakat guna membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak

Dalam bentuk apakah sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ?

Baik berupa di media-media sosial, pers, radio, membuat spanduk di

pinggir jalan, serta yang terbaru membuat kalender.

Bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

terhadap masyarakat (muzaki dan mustahiq) ?

Untuk kepada muzaki, kita sudah melakukan hal itu yakni kita

memberikan laporan kepada muzaki tersebut mengenai hasil dana

yang kita salurkan kepada yang membutuhkan hal ini agar terjadinya

ikatan kepercayaan yang kuat di antara muzaki kepada lembaga

zakat. Selanjutnya untuk mustahiq kita selalu hadir dimana ada yang

sangat membutuhkan bantuan contohnya kita ada yang sakit kita

berikan, dan yang terbaru kita memberikan bantuan kepada korban

bencana.

Apakah ada hambatan dalam proses pengelolaan zakat di

Kabupaten Lebak ?

Mengenai hambatan dilapangan seperti pengumpulan, pendistribusian

dan lain sebagainya ialah dimana masih terdapat dinas-dinas atau

instansi lain yang kurang sadar untuk melaksanakan kewajiban

membayar zakat, selain itu di dalam pendistribusian ketika ada

permohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Lebak ada beberapa

yang tidak benar, apa yang menjadi hambatan ialah kita ini harus

memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan layak untuk

dibantu akan tetapi jika tidak layak di bantu maka yang terjadi kita

menyalahi aturan yang ada.

Apakah ada kekurangan pada PERDA zakat di Kabupaten Lebak

?

Perda itu terlahir 2005 dan sesuai dengan undang-undang tahun

1999. Dan yang terbaru ialah undang-undang tahun 2011 memang

ada beberapa hal yang artinya di dalam perda tersebut tidak sesuai

dengan undang-undang yang sekarang, karena dalam amanah uu

memaklumi akan tetapi perda ini harus ada, dan biasanya di muatan

lokal kita itu dimana daerah ini daerah yang sering bencana mungkin

ada pengkhususan yang harus diperbanyak dalam penanggulangan

bencana, dan untuk sementara ini ada perda Baznas Kabupaten

Lebak yang mengatur opersional maupun SOP yang ada. Kalo

semisalkan kedepannya ada kepentingan maka nanti kita mendesak

kepada Pemda untuk menyusun peraturan mengenai zakat. Untuk

sementara ini sudah cukup memang perlu adanya perda untuk legal

formal.

Apakah alokasi dana zakat tersebut tersalurkan terhadap orang

yang berhak menerimanya (mustahiq dll) ?

Sejauh ini kita menyalurkan dana zakat tersebut kepada yang

membutuhkan yakni 8 Asnaf dimana 8 orang tersebut yang telah di

atur dalam ajaran agama Islam.

Apakah dampak positif dan negatif yang diterima masyarakat

mengenai dana zakat ini ?

Positifnya ya jelas baik, dan di dalam dana zakat ini perlu adanya

kekhawatiran dimana jangan sampai kita memberikan dana tersebut

kepada orang-orang yang malas untuk bekerja, jika kita terus

memberikan maka yang terjadi ialah akan berkelanjutan

mengharapkan bantuan. Didalam program zakat ada yang di

namakan zakat konsumtif harus betul-betul yang menerimanya.

Misalkan ada jompo dimana tidak bias berusaha untuk bekerja dan ini

kita harus hadir untuk membantu sampai dia meninggal. Makanya

Baznas Kabupaten Lebak ini benar-benar selektif tidak seperti yang

lain contoh seperti dana pemerintah yang berupa bantuan langsung

tunai kepada masyarakat hal ini kan ada kemungkinan yang mendapat

bantuan tersebut sejati masih bias bekerja dan berusaha dan itu

sebetulnya negatif. Dan kami Baznas Kabupaten Lebak tidak seperti

itu kita harus benar-benar positif. Misalnya orang miskin masih bias

usaha tapi tidak punya modal maka kita bantu, orang miskin malas

maka kita tidak membantu. Jika orang miskin tidak bias usaha dan

tidak punya modal maka kita bantu sampai ia meninggal intinya kita

hadir di dalam semua kebutuhan yang benar-benar nyata tidak

mampu.

Apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di

Kabupaten Lebak ?

Menurut hasil tahun 2016, dimana kita ini masih belum optimal, kita

melaksanakan pendistribusian itu berdasarkan pengajuan proposal

kepada kita, ternyata ada bebepa kecamatan yang sama sekali tidak

ada seperti pesantren, mushola, sekolah maupun majlis tidak ada.

Dan kita lihat mungkin daerah tersebut daerah yang tertinggal dan

disini kami juga para pengurus bagaiamana untuk ke depannya untuk

semua wilayah merata dalam pendistribusian dan jangan sampai ada

yang tertinggal dan kami pun mempertanyakan disetiap kecamatan itu

ada UPZ dan kepala camat tersebut kenapa tidak bekerjasama dengan

Baznas Kabupaten Lebak. Apa mungkin harus Baznas Kabupaten

Lebak yang selalu mengkomfirmasi ke kecamatan tersebut untuk

membuat permohonan bantuan. Tentu tidak. Akan tetapi sejatinya kita

hadir dalam urusan bencana dan insyaAllah kita membantu.

Keterangan : 1 : Wakil Ketua III Baznas Kabupaten LebakQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 10.25 WIB. Wawancaradilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Lebak.

QI

Lembaga apa sajakah yang menangani zakat di Kabupaten

Lebak ?

Di Kabupaten Lebak sesuai dengan Perda yang menangani zakat

ialah Baznas (BadanAmil Zakat Nasional) yang dahulu di sebut

Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) akan tetapi dengan adanya

undang-undang yang terbaru maka sekarang Baznas.

Siapa yang menjadi lembaga teknisnya ?

Kalau Baznas Kabupaten Lebak, berarti yang menjadi teknisnya

orang/dari Baznas Kabupaten Lebak sendiri, pelaksanaannya sendiri

dan di dukung oleh komisioner serta staf yang membantu.

Apa Fungsi dari lembaga tersebut ?

Baznas Kabupaten Lebak ini berfungsi sebagai penampung,

kemudian penyalur. jadi Kita menampung zakat dari para Dinas.

Zakat, infak, dan shadaqah itu kita ambil dari beberapa Dinas

kemudian Baznas pun menyalurkan kepada 8 Asnaf.

Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah mempunyai

kualitas dan skill di bidangnya masing-masing ?

Kalau untuk ideal belum, tetapi kita sedang berupaya ke arah ideal.

Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak mencukupi untuk

mengelola zakat ?

Saat ini, mencukupi dan masih bias karena mereka sudah memiliki

pengalaman di bidangnya

Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi untuk

mengelola zakat dan melaksanakan program zakat ?

Secara maksimal belum, tetapi 80 % sudah baik.

Apakah sosialisasi sudah dilakukan ?

Terkait Sosialiasasi Baznas Kabupaten Lebak sudah melakukan

himbauan atau perintah kepada beberapa SKPD, anggota DPRD

dan lain sebagainya agar mereka berinfak, shadaqah dan berzakat

melalui Baznas Kabupaten Lebak, dan terakhir Baznas Kabupaten

Lebak melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengusaha

mengeluarkan infaknya sebesar 4%.

Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan oleh

Baznas Kabupaten Lebak ?

Dalam berbentuk seminar, kadang Baznas Kabupaten Lebak pun

mengumpulkan masyarakat, jika ada event-event dari Pemerintah

Daerah Baznas Kabupaten Lebak masuk untuk menyampaikan

sosialisasi dan kita khusus mengundang yang terakhir kita

mengundang anggota DPRD untuk menyampaikan sosialisasi atau

kepada Kadin sedang rapat kita meminta waktu untuk

mensosialisasikan zakat.

Bagaimana Baznas Kabupaten Lebak melakukan pelayanan

terhadap masyarakat (mustahiq dan muzaki ) ?

Saat ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

berupa bantuan ketika ada bencana-bencana, rumah roboh dan lain

sebagainya.

Apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelayanan ?

Kalau muzaki kita harus menjemputnya, secara perorangan di

Kabupaten Lebak ini masih susah untuk berzakat melalui Baznas

Kabupaten Lebak akan tetapi kalau lembaganya maupun

organisasinya mereka akan patuh karena ada himbauan maupun

perintah dari atasannya atau dari Perda maupun undang-undang.

Apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di

Kabupaten Lebak ?

Kalau merata, saya jujur untuk merata saya kira itu belum, tetapi

tahun ini kita berupaya untuk semua kecamatan dalam hal ini kita

bias menerima pengeluaran dari Baznas Kabupaten Lebak ini, kalau

tahun kemarin ada dua kecamatan yang belum menyentuh akan

tetapi secara keseluruhan menerima santunan, bedah rumah,

bantuan mushola maupun masjid.

Apa hambatan dan tantangan dalam mengelola zakat di

Kabupaten Lebak ?

Yang pertama ialah susahnya masyarakat untuk berzakat dan kita

susah untuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat melalui

lembaga amil zakat, menarik muzaki untuk berzakat secara individu

itu masih bias terhitung jumlahnya dan perlu dari Baznas Kabupaten

Lebak untuk memikat maupun menjemputnya. Kemudian masih

kurangnya infrastruktur yang ada di sini, Karena kita ingin

menghidupkan web atau lainnya karena kita ingin semuanya serba

online akan tetapi sumber daya manusia yang kurang dibidangnya

dan kurangnya infrastruktur dalam bidang tersebut.

Apakah Peraturan Daerah zakat ini tepat dilakukan di

Kabupaten Lebak ?

Tepat sekali, karena di masyarakat itu harus ada aturannya terlebih

dahulu, jika tidak ada aturan maka mereka tidak akan melakukan hal

tersebut.

Siapa sajakah sasaran dari zakat ini ?

Sasaran kita adalah muzaki yang mana orang-orang yang

mempunyai harta lebih, akan tetapi saat ini yang konsisten itu

adalah PNS dengan pengusaha

Apakah ada dampak dari adanya Peraturan Daerah tentang

zakat ini ?

Dampaknya banyak, yang menonjol adalah ketika masyarakat atau

lembaga yang mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah dan

pemerintah pun belum melakukan dengan sempurna, maka Baznas

Kabupaten Lebak hadir untuk membantu memberikan bantuan

kepada lembaga atau pun yayasan tersebut.

Apa dampak positif dan negatifnya yang dirasakan masyarakat

dengan adanya Perda zakat ini ?

Kalau positifnya pasti ada, karena masyarakat itu menerima bantuan

atau menerima penyaluran dari para muzaki, kalau negatifnya tidak

ada.

Apa saran dan harapan kedepannya untuk Baznas Kabupaten

Lebak ?

Saya berharap Baznas Kabupaten Lebak ini bias bermamfaat bagi

masyarakat kemudian masyarakat lebih percaya kepada Baznas

Kabupaten Lebak karena sejuah ini masyarakat lebih percaya

berzakat kepada gurunya, kyainya maupun lainnya.

Keterangan : 1 : Humas Baznas Kabupaten LebakQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 10.00 WIB. Wawancara di lakukandi Kantor Baznas Kabupaten Lebak.

QI

Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah mencukupi

untuk mengelola zakat ?

Menurut saya, mencukupi dan emang banyak peminat-peminat yang

ingin bekerja di Lembaga zakat.

Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki Baznas Kabupaten

Lebak sudah mencukupi untuk mengelola zakat ?

Mencukupi.

Apakah Baznas sering melakukan sosialisasi terhadap

masyarakat ?

Baznas melakukan sosialisasi dan mereka menolong masyarakat

yang tidak mampu.

Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi itu dilakukan ?

Dari aspek keuangannya, jadi membantu masyarakat yang kurang

mampu.

Bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak kepada muzakki/masyarakat ?

Menurut saya, bagus. Mereka benar-benar menolong dan tanpa

pamrih.

Menurut anda, apakah kebijakan zakat ini sudah merata ke

semua wilayah di Kabupten Lebak?

Sudah merata akan tetapi perlu adanya perluasan ke plosok-plosok

wilayah di Kabupaten Lebak.

Apakah perda zakat tepat di lakukan di Kabupaten Lebak ?

Menurut saya, tepat karena mayoritas di Kabupaten Lebak

beragama Islam dan jika tidak ada Perda pun zakat harus terus

berjalan karena salah satu kewajiban umat muslim.

Menurut anda, siapa sajakah yang menerima zakat ini ?

Yang menerima zakat ialah orang yang benar-benar membutuhkan

menurut hisab ajaran agama Islam.

Apakah ada dampak positif dan negatif yang diterima oleh

masyarakat dengan adanya Perda tentang zakat ini ?

Menurut saya negatif dari zakat itu tidak ada, dan positifnya ialah

bagi yang mempunyai harta yang berlebih maka dia berzakat dan

memberikan kepada yang tidak mampu.

Apa saran dan harapan kedepannya untuk Baznas Kabupaten

Lebak ?

Harapan saya, Baznas harus terus berjalan, karna Baznas

menunjang banyak orang dan sampai mati, untuk sarannya ialah ada

di dalam salah satu kelompok yang di dalam perjalanan usahanya

tidak berjalan dengan baik dan memutuskan untuk berhenti. Dan

saya alangkah baiknya jika ada KUB yang berhenti maka KUB

tersebut dapat di gantikan agar KUB tersebut dapat berjalan baik.

Akan tetapi sejauh ini jika ada KUB yang berhenti maka sepenuhnya

KUB tersebut tidak aktif dan tidak dapat di gantikan. Padahal

sisitem di awalnya bagus dengan mengadakan survey kepada calon

peminjam dan jika dalam survey tersebut lolos klarifikasi Baznas

maka akan diberikan dana pinjamnnya tersebut dan untuk prosesnya

pun cepat.

Keterangan : 1 : MuzakiQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 10.45 WIB. Wawancaradilakukan di kediaman muzaki.

Q

IBagimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

terhadap muzaki ?

Pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak ini untukwilayah Kabupaten Lebak, saya mengapresiasi karena dari atasankebawah saya kutip sudah bagus.

Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah cukup dalammengelola zakat di Kabupaten Lebak ?

Perlu saya sampaikan bahwa penyaluran anggaran zakat diKabupaten Lebak ini sangat miris, saya kutip secara umum saja,memamg masih banyak yang dibutuhkan bahkan sampai BaznasKabupaten Lebak ini mempunyai program ialah “infak 2000”karena memang keterbatasan anggaran, dari APBD juga terbatas,maupun anggran murni atau pun perubahan terbatas akan tetapisecara keseluruhan menurut sepengetahuan saya Baznas KabupatenLebak ini penyalurannya sudah bagus secara umumnya.

Kenapa anda membayar zakat melalui Baznas KabupatenLebak?

Menurut saya jika saya menyalurkan zakat saya langsung kepadaorang yang membutuhkan menurut saya itu tidak kondusif, denganmelalui Baznas Kabupaten Lebak sistematisnya harus bagus, realjustru dengan langsung ke Baznas Kabupaten Lebak ini agar sayamengetahui seluruhnya bahwa pengelolaan dari zakat yang telahsaya setorkan ini, nanti akan di salurkan lagi ke orang yangmembutuhhkan melalui Baznas Kabupaten Lebak

Menurut anda, apa harapan kedepannya terhadap BaznasKabupaten Lebak ?

Intinya pelayanan bertambah baik dan pengelolaanya juga semakinbagus.

Sejauh ini sudah efektifkah sosialisasi yang dilakukan BaznasKabupaten Lebak kepada masyarakat ?

Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ini sudahberkerjasama, dan kinerjanya pun bagus sampai-sampai melaluimedia sosialpun sudah ada, melalui lisanpun sudah ada, dan ituberjalan dengan baik dan saya aspresiasi kepada kepala BaznasKabupaten Lebak dan seluruh jajarannya.

Apakah sistem pelayanannya berbelit-belit ?

Menurut saya, Baznas Kabupaten Lebak ini tidak ada istilah sistemberbelit-belit, bahkan yang mengajukan secara lisanpun ada yanglangsung maupun secara tulisan pun tidak ada yang dipersulitsebetulnya secara umum saya kutip “Baznas Kabupaten Lebak initidak mempersulit sedikit pun”.

Sejauh ini menurut anda apakah program-program BaznasKabupaten Lebak sudah meningkatkan kesejahteraan dan

meningkat perekonomian ?

Selama ini sudah berjalan baik, karena jika saya sebutkan secarakeseluruhan bagus ya karena programnya pun masih berjalan danbelum selesai, saya rasa sudah baik karena sudah banyak yangdisalurkan melalui pelayanan maupun program-program usaha yangdiberikan Baznas Kabupaten Lebak tersebut.

Apakah potensi atau penerimaan dana zakat di KabupatenLebak ini sudah tergali ?

Menurut saya, potensi yang sudah tergali itu memang jika di

kalkulasikan ke penghasilan itu memang saya kira baru 60%. Kitajuga perlu mendukung dan membantu kinerja Baznas KabupatenLebak. Dan dikarenakan dari anggaran pemerintah pun terbatasmaka perlu adanya kesadaran dari pada masyarakat yang mampuuntuk membantu.

Keterangan : 1 : MuzakiQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 15 November 2016 pukul 09.30 WIB. Wawancara dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Lebak.

Q

IApakah Baznas Kabupaten Lebak sering mengadakan sosialisasi


Sejauh ini sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ?

Untuk yang terbaru sekarang Baznas melakukan sosialisasi dengan

bentuk kalender-kalender.

Menurut anda, bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak terhadap mustahiq ?

Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas baik dan

melakukanya pun dengan ikhlasan tanpa pamrih, karena di mulai

dari atasannya yang bias langsung terjun ke masyarakat dan setau

saya dalam memberikan pelayanannya totalitas

Bagaimana system pengambilan dana tersebut ?

Untuk pengambilan dana zakat, biasanya kita mengadakan

permohonan kemudian di Baznas di seleksi jika layak untuk di bantu

maka di bantu, jika tidak biasanya di tangguh kan ke lain tahun dan

tergantung kebutuhan yang mendesak.

Apakah sistem yang ada berbelit-belit ?

Tidak berbelit-belit, hanya mengikuti standar yang sudah di tetapkan

oleh Perda.

Apakah ada dampak positif dan negatif dengan adanya program

pinjaman untuk UKM ?

Positifnya baik untuk masyarakat yang ingin meningkatkan

perekonomiannya dan juga memakmurkan kehidupannya. Sedangkan

negatifnya menurut saya tidak ada.

Apa tanggapan anda, mengenai Program-program zakat yang

ada ?

Ya bagus, seperti program UKM dimana UKM-UKM bias meminjam

kepada Baznas tanpa bunga, tidak seperti di tempat-tempat lain yang

menggunakan bunga. Akan tetapi di awal kesepakatan dari kedua

belah pihak hanya membayar uang jasa saja, dan itu pun

seikhlasnya dari para peminjam.

Menurut anda, apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua

wilayah di Kabupaten Lebak ?

Sejauh ini pembagian zakat di Kabupaten Lebak belum ke semua

wilayah akan tetapi hampir ke semua wilayah dan untuk tahun ini

memfokuskan ke wilayah selatan.

Menurut anda, apakah Perda zakat ini tepat dilakukan di

Kabupaten Lebak ?

Seharusnya di semua Kabupaten/Kota ada Perda zakat karena

wajib. Dan jika tidak ada Perda pun zakat itu harus dilakukan bagi

semua umat Islam yang mampu karena dengan berzakat maka kita

membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu.

Apakah ada dampak positif dan negatif yang dirasakan

masyarakat dengan adanya Perda zakat ini ?

Untuk negatifnya. bagi orang yang kikir mungkin dia tidak mau

mengeluarkan hartanya untuk berzakat dan positifnya bagi yang

membayar itu adalah bentuk pensucian harta kita di dunia dan lebih

bermamfaat pula harta jika di zakat kan kepada yang membutuhkan

menurut syariat Islam.

Apa saran dan harapan anda terhadap Baznas Kabupaten

Lebak ?

Mudah-mudahan dana zakat yang terkumpul dapat di alokasikan

dana nya kepada yang benar-benar membutuhkan

Keterangan : 1 : MustahiqQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 11.00 WIB. Wawancara dilakukan di Pondok Pesantren Mabdaul Hidayah.

QI

Apakah Baznas Kabupaten Lebak sering mengadakan sosialisasi


Menurut saya, iya namun jarang-jarang hanya beberapa tahun sekali

saja.

Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ?

Dalam bentuk media koran, mungkin juga di masjid atau mushola

Menurut anda, bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak terhadap mustahiq ?

Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas baik, ramah tanpa

pilih kasih serta mengutamakan kepada yang tidak mampu.

Bagaimana sistem pengambilan dana tersebut ?

Biasanya dalam pengambilan dana zakat, sistemnya kita di

kumpulkan di Baznas atau Baznas sendiri yang datang memberikan

kepada mustahiq.

Apakah sistem yang ada berbelit-belit ?

Tidak berbelit-belit

Apakah ada dampak positif dan negatif dengan adanya program

pinjaman untuk UKM ?

Dampak positifnya sebagai tambahan modal usaha dan lain

sebagainya kalau untuk negatifnya saya rasa tidak ada.

Apa tanggapan anda, mengenai Program-program zakat yang

ada ?

Ya bagus, seperti memberikan kepada mustahiq, adanya program

pinjaman kepada para usaha kecil. Intinya bagus untuk

kesejahteraan dan meningkat ekonomi orang miskin.

Menurut anda, apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua

wilayah di Kabupaten Lebak ?

Menurut saya, belum merata, karena Kab Lebak itu kan luas maka

tidak cukup waktu yang sedikit untuk menyebarluaskan kebijakan ini

ke semua wilayah di Kabupaten Lebak.

Menurut anda, apakah Perda zakat ini tepat dilakukan di

Kabupaten Lebak ?

Tepat karena Kabupaten Lebak dengan mayoritas beragama Islam

dan juga dapat membantu masyarakat miskin seperti saya untuk

bertahan hidup dan mengembangkan perekonomian usaha bagi para

pemilik usaha.



Dampak positifnya banyak, yaitu membantu saudara-saudara yang

tidak mampu, memberikan bantuan bencana, kebakaran dan

meminjamkan modal kepada pemilik usaha kecil/kelontongan.

Sedangkan untuk negatifnya saya kira tidak ada.

Apa saran dan harapan anda terhadap Baznas Kabupaten Lebak

?

Semoga Baznas Kabupaten Lebak bertahan lama dan bermamfaat

bagi semua orang khususnya orang yang berhak menerima zakat.

Keterangan : 1 : MustahiqQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.Wawancara dilakukan di Kediaman Rumah Bapak Ali

QI

Apakah SDM dalam mengelola zakat sudah mencukupi ?

SDM nya sudah cukup, disini ada 3 dalam kepengurusannya yaitu

ketua sekretaris bendahara

Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi

dalam pengelolaan zakat ?

Bisa dibilang lingkungannya kecil, dan hanya satu dinas dan

pegawainya pun berjumlah sedikit jadi tidak diperlukaannya sarana

yang lainnya.

Menurut anda, sejuah ini apakah Baznas Kabupaten Lebak

melakukan sosialisasi terhadap pengelola zakat ?

Sering, dan setiap tahun dilakukan sosialisasi.

Apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi


Iya melakukan kepada masyarakat dengan melalui media-media.

Sejuah ini apakah ada kendala terhadap pengelolaan zakat di

Kabupaten Lebak ?

Tidak ada kendala.

Bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak ?

Untuk kepada pengelola zakat memberikan pedoman dan aturan

bagaimana mengelola zakat dan untuk kepada masyarakat sendiri

dengan mengikuti zaman seperti media sosial maupun Koran harian

dan lain sebagainya.

Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten

Lebak ?

Dari hasil sosialisasi, Baznas Kabupaten Lebak membuka kepada

masyarakat yang membutuhkan sarana peribadatan dan langsung

mengusulkan kepada Baznas Kabupaten Lebak setelah itu Baznas

Kabupaten Lebak memilih-milih dan kalau tidak salah setiap daerah-

daerah atau kecamatan-kecamatan sudah mendapatkan bagiannya

sendiri-sendiri untuk hal sarana peribadatan.

Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pengelola zakat

terhadap muzaki ?

Baik karena setiap bulannya muzaki membayar zakat dengan

dipotong langsung sebesar hisab zakat profesi.

Menurut anda, apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan

alokasi dana zakat tepat pada sasaran (mustahiq) ?

Iya sudah

Apakah ada dampak positif dan negatifnya terhadap

masyarakat mengenai dana zakat tersebut ?

Dampak positif bagus untuk membangun, seperti membangun

mushola. MCK dan lain sebagianya dan ini bagus untuk membantu

masyarakat dari pada meminta-minta. Dan saran saya, jika

anggarannya banyak, sebaikanya yang meminta-minta di jalananya

itu tidak boleh akan tetapi kita lihat dulu kepada anggarannya cukup

tidaknya. Itu hanya saran saja.

Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan yang di

alami Baznas Kabupaten Lebak tentang pengelolaan zakat di

Kabupaten Lebak ?

Tidak ada kendalaApa harapan anda, terhadap Baznas Kabupaten Lebak ke

depannya ?

Lebih memamfaatkan dana zakat yang sudah terkumpul dan di

salurkan kepada yang berhak menerimanya

Keterangan : 1 : Pengelola ZakatQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 11.00 WIB. Wawancara dilakukan di Kantor Disperindag Kabupaten Lebak.

QI

Apakah SDM dalam mengelola zakat sudah mencukupi ?

Sudah, karena lingkungannya kecil hanya sebatas satu dinas saja.

Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi

dalam pengelolaan zakat ?

Sudah mencukupi

Menurut anda, sejauh ini apakah Baznas Lebak melakukan

sosialisasi terhadap pengelola zakat ?

Iya, setiap 1 tahun sekali atau dua kali

Apakah Baznas Lebak melakukan sosialisasi terhadap

masyarakat ?

Iya, Baznas Lebak melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung.

Sejuah ini apakah ada kendala terhadap pengelolaan zakat di

Kabupaten Lebak ?

Tidak ada kendala, hanya perlu perbaikan dan kinerjanya lebih

ditingkatkan

Bentuk apa saja kah sosialisasi yang dilakukan Baznas Lebak ?

Berupa melalui himbauan-himbauan di radio, media sosial dan lain

sebagainya.

Bagiamana pelayanan yang dilakukan oleh Baznas Lebak ?

Sejauh ini baik tanpa kendala.

Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pengelola zakat

terhadap muzaki ?

Baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut anda, apakah Baznas Lebak melakukan alokasi dana

zakat tepat pada sasaran (mustahiq) ?

Iya. Karena sesuai dengan aturan yang ada.

Apakah ada dampak positif dan negatifnya terhadap

masyarakat mengenai dana zakat tersebut ?

Positif tentu pasti karena akan membantu keberlangsungan ekonomi

dan kehidupan orang yang menerima zakat. Sedangkan negatifnya

ialah kurang transparan dari Baznas Lebak mengenai alokasi dana

zakat tersebut.

Menurut anda, apakah ada Kendala dan permasalahan yang di

alami Baznas Lebak tentang pengelolaan zakat di Kabupaten

Lebak ?

Menurut sepengatahuan saya, tidak ada kendala

Apa harapan anda, terhadap Baznas Lebak kedepannya ?

Lebih transparan dan lebih diperbaiki kinerjanya

Keterangan : 1 : Pengelola ZakatQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.Wawancara dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

QI

Menurut pendapat anda, bagaimana pengelolaan zakat yang

dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak sebelum dan sesudah

melakukan penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi pada

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat

di tahun 2010 ?

Menurut pandangan saya, pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak setiap tahunnya mempunyai peningkatan,

khususnya di penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran,

terlebih dengan adanya undang-undang terbaru yang mengatur

pengelolaan zakat, maka secara tidak langsung Baznas Kabupaten

Lebak harus menyesuaikan dengan perundang-undangan tersebut,

agar pengelolaan zakat lebih baik dan dapat di percaya oleh

masyarakat.

Bagaimana sosialisasi yang di lakukan Baznas Kabupaten Lebak

sejauh ini apakah ada peningkatan atau penurunan ?

Menurut pandangan saya, saat ini sosialisasi yang dilakukan Baznas

Kabupaten Lebak baik dengan perkembangan media internet yang

cepat, maka Baznas Kabupaten Lebak memamfaatkan kemajuan

teknologi tersebut dengan mensosialisasikan zakat ini ke semua

lapisan masyarakat, akan tetapi kurang meratanya sosialisasi yang

dilakukan kepada masyarakat yang berada di daerah selatan

Kabupaten Lebak. Hal ini harus di perbaiki kedepannya.

Menurut pendapat anda, apakah pendistribusian zakat yang

dilakukan Baznas Kabupaten Lebak tepat sasaran dan

berdayaguna bagi masyarakat (mustahiq) ?

Menurut saya, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas

Kabupaten Lebak tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan

syariah. Disamping dana zakat untuk keperluan mustahiq yang

bersifat konsumtif, juga ingin kita salurkan secara produktif, agar

para mustahiq menjadi mandiri, bahkan bisa menjadi muzakki atau

program Mustahik Menjadi Muzakki (M3).

Menurut pendapat anda, apakah sumber daya manusia yang di

miliki Baznas Kabupaten Lebak sudah mumpuni dalam

mengelola zakat ?

Sepengetahuan saya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Baznas Kabupaten Lebak bagus, karena di isi oleh kalangan-

kalangan yang baik dan mempunyai pengalaman di bidangnya.

Namun perlu dilakukan pelatihan-pelatihan secara terus-menerus

untuk membangun sumber daya manusia yang berkembang dan

professional.

Apa saran anda, terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten

Lebak ?

Saran saya terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak yaitu di

tingkatkannya kembali sosialisasi secara merata ke semua wilayah

Kabupaten Lebak, karena mereka mempunyai hak untuk

mendapatkan zakat, selanjutnya perbaiki dalam pengelolaan zakat

baik di pelayanan kepada muzaki maupun terhadap mustahiq, serta

dayagunakan lah zakat agar selalu bermamfaat bagi semua

kalangan. (muzaki dan mustahiq).

Keterangan : 1 : EvaluatorQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 15.00 WIB.

QI

Lembaga apa saja yang menangani zakat ? lembaga secara

terknisnya siapa ? apa fungsi dari lembaga tersebut ?

Lembaga yang menangani zakat selain unit pengumpul zakat ada

juga lembaga amil zakat, semuanya strategis dalam penghimpunan

dan penyalurannya. Dan dalam rangka membantu dan

mengentaskan kemiskinan.

Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan dalam

pelayanannya tersebut ?

Kita di fokuskan dalam keuangan dalam melayani, kalau misalkan di

bulan ini Baznas menghimpun zakat dalam bentuk rupiah maka tidak

dalam satu bulan tersebut kita keluarkan semuanya, namun pada

akhir tahun yang namanya zakat fitrah, profesi harus habis dalam

satu tahun dan jangan ada yang tersisa, terkecuali zakat infak tidak

apa-apa.

Apakah kebijakan zakat sejauh ini sudah merata ke semua

wilayah Kabupaten Lebak ?

Belum, sedang berupa melakukan sosialisasi kebeberapa kecamatan.

Dan rata-rata di daerah sobang dan di cijaku dan mayoritas di

daerah-daerah selatan yang belum tertangani oleh Baznas.

Menurut anda, apa saja Kendala dan tantangan yang dihadapi

Baznas Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Perda

zakat ini ?

Perda zakat ini kita masih produknya tahun 2005 sedangkan

sekarang sesuai dengan undang-undang sesuai dengan peraturan

pemerintah dan Baznas harus segera di sesuaikan dengana Perda

tersebut, kedepannya melakukan verifikasi yang ada, jadi sudah

tidak sejalan, namun berdasarkan undang-undang, sepanjang itu

masih bisa dilakukan maka tidak ada permasalahan.

Apakah Perda zakat tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Sesuai amanat undang-undang ya tetap.

Siapa saja sasaran dari dana zakat ini ?

Sementara ini muzaki, dan muzaki itu berasal dari masyarakat itu

sendiri dan sejauh ini muzaki/masyarakat belum sepenuhnya percaya

terhadap lembaga zakat, tidak hanya di Kabupaten Lebak saja, di

semua wilayah di Indonesia sama seperti ini. Perumpaan saja

masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam jika di kumpulkan

zakat dari semuanya tersebut maka masyarakat yang miskin akan

terbantu karena masyarakat miskin di Indoensia kebanyakan agama

Islam. Sejauh ini lembaga zakat belum mendapat amanah dan

kepercayaan dari masyarakat itu sendiri untuk menghimpun dana

zakat tersebut, ada sebagian orang yang membayarkan zakatnya

langsung kepada yang membutuhkan. Dan hal ini lembaga zakat

harus bisa menjadi lembaga yang dapat di percayai oleh masyarakat

dan masih banyak potensi-potensi zakat yang belum tergali.



Yang jelas dampak negatif tidak ada, bagi semua umat Islam ialah

suatu kewajiban bagi yang mampu untuk membayar zakatnya kepada

keluarga yang tidak mampu.

Keterangan : 1 : Tokoh MayarakatQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 13.15 WIB.Wawancara dilakukan di Masjid Agung Al-A’Araf Rangkasbitung.

QI

Lembaga apa saja yang menangani zakat ? lembaga secara

terknisnya siapa ? apa fungsi dari lembaga tersebut ?

Menurut saya Lembaga yang menangani zakat ialah Baznas

Kabupaten Lebak, Laz harfa atau Dhompet Dhuafa. Fungsi semua

lembaga tersebut ialah menghimpun dan menyalurkan dana zakat.

Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan dalam

pelayanannya tersebut ?

Menurut saya, tidak ada kendala karena sekarang ini Baznas Kab.

Lebak sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik dan secara

otomatis pelayananyapun baik. Dan sepengetahuan saya dalam

melaksanakan pelayanan mengutamakan keikhlasan dan keramahan

kepada para muzaki maupun mustahiq

Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten

Lebak sudah optimal dan dalam bentuk apa saja sosialisasi yang

telah dilakukan ?

Menurut saya, sosialisasi belum begitu optimal, karena masyarakat

di tempat saya tinggal tidak mengetahui tentang adanya Perda

zakat, karena masyarakat pada umumnya rasa keingintahuannya

masih rendah dan Baznas Kab Lebak sendiri belum secara

menyeluruh ke semua wilayah melakukan sosialisasinya tersebut.

adapun untuk bentuk dari sosialisasi yang sudah dilakukan saya

pernah melihat kertas bulletin di Masjid Agung Al-A’Araf dan

didalam bulletin tersebut adanya ajakan untuk berzakat.

Apakah sumber daya manusia di Baznas Kab. Lebak sudah

memadai dalam mengelola zakat ?

Menurut saya, sudah memadai karena SDM yang ada di Baznas

Lebak sudah memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat.

Apakah kebijakan zakat sejauh ini sudah merata ke semua

wilayah Kabupaten Lebak ?

Belum merata, karena masih banyak kecamatan-kecamatan yang

ada di Kabupaten Lebak yang belum tertangani

Menurut anda, apa saja Kendala dan tantangan yang dihadapi

Baznas Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Perda

zakat ini ?

Menurut sepengetahuan saya, kendala dalam pelaksanaan Perda

zakat oleh Baznas Kabupaten Lebak ialah tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat

masih rendah karena rendahnya keingintahuan masyarakat

terhadap kebijakan pemerintah.

Apakah Perda zakat tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Tentu tepat dilakukan di Kabupaten Lebak, karena dengan adanya

Perda zakat ini membantu Pemerintah Daerah dalam

mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Siapa saja sasaran dari zakat ini ?

Menurut saya, Sasaran dari zakat ini adalah mustahiq (fakir miskin)

karena zakat di peruntukan kepada orang-orang yang tidak mampu,

selain itu muzaki (orang yang membayar zakat) jika tidak ada

muzaki maka zakat tidak dapat di salurkan kepada yang

membutuhkan dan terakhir untuk lebih bermamfaat dan dapat di

putar balik lagi ialah memberikan pinjaman kepada pemilik usaha

kecil agar usaha mereka dapat berkembang.

Apa saran untuk Baznas Kabupaten Lebak ?

Saran dari saya agar Baznas Kabupaten Lebak lebih baik dan dapat

menyalurkan zakat ke semua wilayah agar semua orang dapat

merasakan dana zakat khususnya orang-orang yang berhak

menerimanya.



Dampak positifnya ialah membantu sesama muslim yang tidak

mampu, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan

negatifnya saya kira tidak ada negatif dari zakat, tapi untuk yang

mengelolanya mungkin ada seperti kurang transparan ke semua

pihak, minimnya sosialisasi dan lain sebagainya.

Keterangan : 1 : Tokoh MayarakatQ : Pertanyaan dan Jawaban

Catatan Lapangan :Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 10.45 WIB.Wawancara dilakukan di Kediaman Rumah Bapak Jamal

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI

1. Dimensi Input

a. Struktur Kelembagaan

QI

Lembaga apa saja kah yang menangani zakat di Kabupaten Lebak?

1Sementara ini Baznas Kabupaten Lebak yang menanganinya, mengenaiLAZ ada dalam UU No 23 Tahun 2011 ini ada ketentuan adanyapembatasan LAZ di dalam daerah. Di dalam UU menetapkan bahwaLAZ ini di provinsi hanya satu, dan di kab/kota pun satu. Dan yangmenaunginya ialah Baznas nasional dan selain itu ada beberapa LAZseperti LAZ Harfa, LAZ Muhamadiyah dan lain sebagainya, sejauh inikami belum dapat mengumpulkan lembaga-lembaga tersebut untukduduk bersama guna mengetahui apa saja yang sudah dilakukan

1 Di Kabupaten Lebak sesuai dengan Perda yang menangani zakat ialahBaznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang dahulu di sebut Bazda(Badan Amil Zakat Daerah) akan tetapi dengan adanya undang-undangyang terbaru maka sekarang Baznas.1 Lembaga yang menangani zakat selain unit pengumpul zakat ada jugalembaga amil zakat, semuanya strategis dalam penghimpunan danpenyalurannya. Dan dalam rangka membantu dan mengentaskankemiskinan1 Menurut saya Lembaga yang menangani zakat ialah Baznas KabupatenLebak, Laz harfa atau Dhompet Dhuafa. Fungsi semua lembaga tersebutialah menghimpun dan menyalurkan dana zakat

b. Sumber Daya Manusia

Q

I

Apakah sumber daya manusia di Baznas Kabupaten Lebak sudahmencukupi dan mempunyai kualitas di bidangnya dalam mengelolazakat ?

1 Sepengetahuan saya, kami ini adalah perpaduan antara pengurus lamadan baru, jadi setidaknya dalam menjalankan tugas-tugas program zakatkami berusaha dan berupaya sebaik mungkin serta kamipun mengikutipembelajaran seperti diklat yang diselenggarakan oleh provinsi, danKemenag tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas

1 Kalau untuk ideal belum, tetapi kita sedang berupaya ke arah ideal1 Menurut saya, mencukupi dan memang banyak peminat-peminat yangingin bekerja di Lembaga zakat1 SDM nya sudah cukup, disini ada 3 dalam kepengurusannya yaitu ketuasekretaris bendahara1 sudah, karena lingkungannya kecil hanya sebatas satu SKPD1 Sepengetahuan saya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BaznasKabupaten Lebak bagus, karena di isi oleh kalangan-kalangan yang baikdan mempunyai pengalaman di bidangnya. Namun perlu dilakukanpelatihan-pelatihan secara terus-menerus untuk membangun sumberdaya manusia yang berkembang dan professional.1 Masih terbatas. Karena selama ini pada dasaranya pendidikan danpelatihan ini sering dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak akan tetapipermasalahan yang muncul ialah kesulitan untuk mentranspermenerapkan diberikan ketika penataran dan pelatihan dikarenakanfaktor usia maupun kemampuan pengelola itu sendiri1 Menurut saya, sudah memadai karena SDM yang ada di Baznas Lebaksudah memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat.

c. Sarana dan prasarana

QI

Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi untuk mengelolazakat dan melaksanakan program-program kerja BaznasKab.Lebak ?1 Mengenai sarana dan prasarana kita sudah melakukan peningkatanyakni dengan adanya media di laman internet untuk meningkatkanpelayanan kita di media sosial hal ini berhubungan dengan kemajuanteknologi yang ada1 Secara maksimal belum, tetapi 80 % sudah baik dan ini akan terusdikembangkan demi kenyamanan bersama1 Mencukupi1 Bisa dibilang lingkungannya kecil, dan hanya satu dinas danpegawainya pun berjumlah sedikit jadi tidak diperlukaannya saranayang lainnya1 Sudah mencukupi

d. Sosialisasi

QI

Apakah Baznas Kabupaten Lebak sudah melaksanakan sosialisasiterhadap masyarakat ?1 Sementara ini belum optimal, dan Baznas Kabupaten Lebak sejauh inisedang terus mensosialiasikan zakat kepada para pedagang di pasar,pengusaha-pengusaha, dan petani. Sejatinya petani selama inimembayarakan zakat hasil panennya akan tetapi petani membayarkanzakatnya belum melalui badan amil zakat hal ini yang menjadikan tugaskita agar para masyarakat dapat percaya kepada lembaga amil zakatguna membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Lebak1 Terkait Sosialiasasi Baznas sudah melakukan himbauan atau perintahkepada beberapa SKPD, anggota DPRD dan lain sebagainya agarmereka berinfak, shadaqah dan berzakat melalui Baznas, dan terakhirBaznas melakukan sosialisasi kepada para pengusaha dan pengusahamengeluarkan infaknya sebesar 4%. dan sosialisasi pun dalamberbentuk seminar, kadang Baznas pun mengumpulkan masyarakat, jikaada event-event dari Pemerintah Daerah Baznas masuk untukmenyampaikan sosialisasi dan kita khusus mengundang yang terakhirkita mengundang anggota DPRD untuk menyampaikan sosialisasi ataukepada Kadin sedang rapat kita meminta waktu untuk mensosialisasikanzakat1 Baznas melakukan sosialiasi dan mereka menolong masyarakat yangtidak mampu1 Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ini sudahbekerjasama, dan kinerjanya pun bagus, sampai-sampai melalui mediasosialpun sudah ada, melalui lisanpun sudah ada, dan itu berjalandengan baik dan saya aspresiasi kepada kepala Baznas KabupatenLebak dan seluruh jajarannya1 Sejauh ini sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.Untukyang terbaru sekarang Baznas melakukan sosialisasi dengan bentukkalender-kalender1 Menurut saya, iya namun jarang-jarang hanya beberapa tahun sekalisaja, dan Dalam bentuk media koran, mungkin juga di masjid ataumushola1 Sering, dan setiap tahun dilakukan sosialiasi1 Iya, setiap 1 tahun sekali atau dua kali1 Menurut pandangan saya, saat ini sosialisasi yang dilakukan BaznasKabupaten Lebak baik dengan perkembangan media internet yangcepat, maka Baznas Kabupaten Lebak memamfaatkan kemajuan

teknologi tersebut dengan mensosialisasikan zakat ini ke semua lapisanmasyarakat, akan tetapi kurang meratanya sosialisasi yang dilakukankepada masyarakat yang berada di daerah selatan Kabupaten Lebak. Halini harus di perbaiki kedepannya1 Kalau dikatakan baik belum, akan tetapi mengarah kesana (baik) untukselalu melakukakn perbaikan-perbaikan , dan sejauh ini kepengurusanBaznas Kabupaten Lebakbaru terbentuk pada awal tahun ini dankedepannya akan lebih baik lagi dari segala aspek. dan sejauh ini adaperbaikan-perbaikan. Serta melakukan sosialisasi di dalam maupundiluar. Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi sudah berkalaseperti ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kecamatan-kecamatan atauorganisasi-organisasi profesi, karena potensi dana zakat Baznas itu darimasyarakat itu sendiri seperti upz, organisasi profesi, dan notaris1 Menurut saya, sosialisasi belum begitu optimal, karena masyarakat ditempat saya tinggal tidak mengetahui tentang adanya Perda zakat,karena masyarakat pada umumnya rasa keingintahuannya masih rendahdan Baznas Kab Lebak sendiri belum secara menyeluruh ke semuawilayah melakukan sosialisasinya tersebut. adapun untuk bentuk darisosialisasi yang sudah dilakukan saya pernah melihat kertas bulletin diMasjid Agung Al-A’Araf dan didalam bulletin tersebut adanya ajakanuntuk berzakat.

2. Dimensi Proses

a. Pelayanan langsung kepada masyarakat

QI

Bagaimana Pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebakterhadap masyarakat (muzaki dan mustahiq) ?1 Untuk kepada muzaki, kita sudah melakukan hal itu yakni kitamemberikan laporan kepada muzaki tersebut mengenai hasil dana yangkita salurkan kepada yang membutuhkan hal ini agar terjadinya salingikatan kepercayaan yang kuat di antara muzaki kepada lembaga zakat.Selanjutnya untuk mustahiq kita selalu hadir dimana ada yang sangatmembutuhkan bantuan contohnya kita ada yang sakit kita berikan, danyang terbaru kita memberikan bantuan kepada korban bencana1 Saat ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berupabantuan ketika ada bencana-bencana, rumah roboh dan lain sebagainya1 Menurut saya, bagus. Mereka benar-benar menolong dan tanpa pamrih1 Pelayanan yang diberikan Baznas ini untuk wilayah Kab Lebak, sayamengapresiasi karena dari atasan ke bawah saya kutip sudah bagus.

Selanjutnya Baznas Kabupaten Lebak ini tidak ada istilah sistemberbelit-belit, bahkan yang mengajukan secara lisanpun ada, yanglangsung maupun secara tulisan pun tidak ada yang dipersulit,sebetulnya secara umum saya kutip “Baznas ini tidak mempersulitsedikitpun1 Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak baikdan melakukannyapun dengan ikhlasan tanpa pamrih, karena di mulaidari atasannya yang bisa langsung terjun ke masyarakat dan setahu sayadalam memberikan pelayanannya totalitas1 Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas baik, ramah tanpa pilihkasih serta mengutamakan kepada yang tidak mampu. Serta Biasanyadalam pengambilan dana zakat, sistemnya kita di kumpulkan di Baznasatau Baznas sendiri yang datang memberikan kepada mustahiq.1 Dari hasil sosialiasi, Baznas membuka kepada masyarakat yangmembutuhkan sarana peribadatan dan langsung mengusulkan kepadaBaznas setelah itu Baznas memilih-milih dan kalau tidak salah setiapdaerah-daerah atau kecamatan-kecamatan sudah mendapatkanbagiannya sendiri-sendiri untuk hal sarana peribadatan1 Baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku1 Menurut saya, tidak ada kendala karena sekarang ini Baznas Kab. Lebaksudah memiliki sarana dan prasarana yang baik dan secara otomatispelayananyapun baik. Dan sepengetahuan saya dalam melaksanakanpelayanan mengutamakan keikhlasan dan keramahan kepada paramuzaki maupun mustahiq.

b. Pemerataan Kebijakan

QI

Apakah kebijakan zakat sudah merata luas ke semua wilayahKabupaten Lebak ?1 Menurut hasil tahun 2016, dimana kita ini masih belum optimal, kitamelaksanakan pendistribusian itu berdasarkan pengajuan proposalkepada kita, ternyata ada beberapa kecamatan yang sama sekali tidakada seperti pesantren, mushola, sekolah maupun majelis tidak ada.danKita lihat mungkin daerah tersebut daerah yang tertinggal dan disinikami juga para pengurus bagaimana untuk kedepannya untuk semuawilayah merata dalam pendistribusian dan jangan sampai ada yangtertinggal dan kami pun mempertanyakan disetiap kecamatan itu adaUPZ dan kepala camat tersebut kenapa tidak bekerjasama denganBaznas Kabupaten Lebak. Apa mungkin harus Baznas Kabupaten Lebak

yang selalu mengkomfirmasi ke kecamatan tersebut untuk membuatpermohonan bantuan. Tentu tidak.Akan tetapi sejatinya kita hadir dalamurusan bencana dan insyaAllah kita membantu1 Kalau merata, saya jujur untuk merata saya kira itu belum, tetapi saattahun ini kita berupaya untuk semua kecamatan dalam hal ini kita bisamenerima pengeluaran dari Baznas ini, kalau tahun kemarin ada duakecamatan yang belum menyentuh akan tetapi secara keseluruhanmenerima santunan, bedah rumah, bantuan mushola maupun masjid1 Sudah merata akan tetapi perlu adanya perluasan ke plosok-plosokwilayah di Kabupaten Lebak1 Sejauh ini pembagian zakat di Kabupaten Lebak belum ke semuawilayah akan tetapi hampir ke semua wilayah dan untuk tahun inimemfokuskan ke wilayah selatan1 Menurut saya, belum merata, karena Kab Lebak itu kan luas maka tidakcukup waktu yang sedikit untuk menyebarluaskan kebijakan ini kesemua wilayah di Kabupaten Lebak.1 Belum, sedang berupaya melakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan.dan Rata-rata di Daerah Sobang dan di Cijaku dan mayoritas di daerah-daerah selatan yang belum tertangani oleh Baznas Kabupaten Lebak1 Belum merata, karena masih banyak kecamatan-kecamatan yang ada diKabupaten Lebak yang belum tertangani.

c. Hambatan dan Tantangan

QI

Apakah hambatan dan tantangan Baznas Kab Lebak dalammelaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ?1 Mengenai hambatan di lapangan seperti pengumpulan, pendistribusiandan lain sebagainya ialah dimana masih terdapat dinas-dinas atauinstansi lain yang kurang sadar untuk melaksanakan kewajibanmembayar zakat, selainitu di dalam pendistribusian ketika adapermohonan bantuan kepada Baznas Kabupaten Lebak ada beberapayang tidak benar, apa yang menjadi hambatan ialah kita ini harusmemberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan layak untuk dibantuakan tetapi jika tidak layak di bantu maka yang terjadi kita menyalahiaturan yang ada.1 Yang pertama ialah susahnya masyarakat untuk berzakat dan kita susahuntuk menyadarkan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amilzakat, menarik muzaki untuk berzakat secara individu itu masih bisaterhitung jumlahnya dan perlu dari Baznas untuk memikat maupun

menjemputnya.Kemudian masih kurangnya infrastruktur yang ada disini, karena kita ingin menghidupkan web atau lainnya karena kita inginsemua nya serba online akan tetapi sumber daya manusia yang kurangdibidangnya dan kurangnya infrastruktur dalam bidang tersebut1 Tidak ada1 Setau saya, tidak ada kendala1 Kendala selama ini ialah Baznas Kabupaten Lebak belum sesuaidengan undang-undang mengenai pelaksanaannya1 Menurut sepengetahuan saya, kendala dalam pelaksanaan Perda zakatoleh Baznas Kabupaten Lebak ialah tingkat kesadaran masyarakat untukmembayarkan zakatnya melalui lembaga zakat masih rendah karenarendahnya keingintahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

3. Dimensi Output

a. ketetapan

QI

Apakah Peraturan daerah tentang zakat ini tepat dilakukan diwilayah Kabupaten Lebak ?1 Tepat sekali, karena di masyarakat itu harus ada aturannya terlebihdahulu, jika tidak ada aturan maka mereka tidak akan melakukan haltersebut1 Menurut saya, tepat karena mayoritas di Kabupaten Lebak beragamaIslam dan jika tidak ada Peraturan Daerah pun zakat harus terus berjalankarena salah satu kewajiban umat muslim1 Seharusnya di semua Kabupaten/Kota ada Perda zakat karena wajib.Dan jika tidak ada Perda pun zakat itu harus dilakukan bagi semua umatIslam yang mampu karena dengan berzakat maka kita membantusaudara-saudara kita yang tidak mampu1 Tepat karena Kabupaten Lebak dengan mayoritas beragama Islam danjuga dapat membantu masyarakat miskin seperti saya untuk bertahanhidup dan mengembangkan perekonomian usaha bagi para pemilikusaha.1 Tentu tepat dilakukan di Kabupaten Lebak, karena dengan adanya Perdazakat ini membantu Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan danmeningkatkan perekonomian masyarakatnya.

b. Sasaran yang di tangani

QI

Siapa saja kah sasaran dari kebijakan zakat ini ?1 Sasaran kita adalah muzaki yang mana orang-orang yang mempunyaiharta lebih, akan tetapi saat ini yang konsisten itu adalah PNS denganpengusaha1 Yang menerima zakat ialah orang yang benar-benar membutuhkanmenurut hisab ajaran agama Islam1 Menurut saya, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BaznasKabupaten Lebak tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.Disamping dana zakat untuk keperluan mustahiq yang bersifatkonsumtif, juga ingin kita salurkan secara produktif, agar para mustahiqmenjadi mandiri, bahkan bisa menjadi muzakki atau program MustahikMenjadi Muzakki (M3).1 Sementara ini muzaki, dan muzaki itu berasal dari masyarakat itusendiri dan sejauh ini muzaki/masyarakat belum sepenuhnya percayaterhadap lembaga zakat, tidak hanya di Kabupaten lebak saja, di semuawilayah di Indonesia sama seperti ini. Perumpaan saja masyarakatIndonesia mayoritas beragama islam jika di kumpulkan zakat darisemuanya tersebut maka masyarakat-masyarakat yang miskin akanterbantu karena masyarakat miskin di indoensia kebanyakan agamaislam. Sejauh ini lembaga zakat belum mendapat amanah dankepercayaan dari masyarakat itu sendiri untuk menghimpun dana zakattersebut, ada sebagian orang yang membayarkan zakatnya langsungkepada yang membutuhkan. Dan hal ini lembaga zakat harus bisamenjadi lembaga yang dapat di percayai oleh masyarakat dan masihbanyak potensi-potensi zakat yang belum tergali1 Menurut saya, Sasaran dari zakat ini adalah mustahiq (fakir miskin)karena zakat di peruntukan kepada orang-orang yang tidak mampu,selain itu muzaki (orang yang membayar zakat) jika tidak ada muzakimaka zakat tidak dapat di salurkan kepada yang membutuhkan danterakhir untuk lebih bermamfaat dan dapat di putar balik lagi ialahmemberikan pinjaman kepada pemilik usaha kecil agar usaha merekadapat berkembang.

4. Dimensi Outcome

a. Positif dan Negatif

QI

Apakah ada dampak positif dan negatif yang di terima olehmasyarakat dengan adanya Peraturan daerah tentang zakat ini ?

1Positifnya ya jelas baik, dan di dalam dana zakat ini perlu adanya kekhawatiran dimana jangan sampai kita memberikan dana tersebutkepada orang-orang yang malas untuk bekerja, jika kita terusmemberikan maka yang terjadi ialah akan berkelanjutan mengharapkanbantuan. Di dalam program zakat ada yang di namakan zakat konsumtifharus betul-betul yang menerimanya. Misalkan ada jompo dimana tidakbias berusaha untuk bekerja dan ini kita harus hadir untuk membantusampai dia meninggal. Makanya Baznas Kabupaten Lebak ini benar-benar selektif tidak seperti yang lain contoh seperti dana pemerintahyang berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat hal ini akan adakemungkinan yang mendapat bantuan tersebut sejati masih bias bekerjadan berusaha dan itu sebetulnya negatif. Dan kami Baznas KabupatenLebak tidak seperti itu kita harus benar-benar positif. Misalnya orangmiskin masih bias usaha tapi tidak punya modal maka kita bantu, orangmiskin malas maka kita tidak membantu. Jika orang miskin tidak biasusaha dan tidak punya modal maka kita Bantu sampai ia meninggalintinya kita hadir di dalam semua kebutuhan yang benar-benar nyatatidak mampu.1 Dampaknya banyak, yang menonjol adalah ketika masyarakat ataulembaga yang mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah danpemerintah pun belum melakukan dengan sempurna, maka Baznas hadiruntuk membantu memberikan bantuan kepada lembaga atau punyayasan tersebut.Selanjutnya Kalau positifnya pasti ada, karenamasyarakat itu menerima bantuan atau menerima penyaluran dari paramuzaki, kalau negatifnya tidak ada1 Menurut saya, negatif dari zakat itu tidak ada, dan positifnya ialah bagiyang mempunyai harta yang berlebih maka dia berzakat danmemberikan kepada yang tidak mampu1 Untuk negatifnya. bagi orang yang kikir mungkin dia tidak maumengeluarkan hartanya untuk berzakat dan positifnya bagi yangmembayar itu adalah bentuk pensucian harta kita di dunia dan lebihbermamfaat pula harta jika di zakatkan kepada yang membutuhkanmenurut syariat Islam1 Dampak positifnya banyak, yaitu membantu saudara-saudara yang tidakmampu, memberikan bantuan bencana, kebakaran dan meminjamkan

modal kepada pemilik usaha kecil/kelontongan. Sedangkan untuknegatifnya saya kira tidak ada.1 Dampak positif bagus untuk membangun, seperti membangun mushola.MCK dan lain sebagianya dan ini bagus untuk membantu masyarakatdari pada meminta-minta. Dan saran bapak jika anggarannya banyak,sebaikanya yang meminta-minta di jalananya itu tidak boleh akan tetapikita lihat dulu kepada anggarannya cukup tidaknya. Ituhanya saran saja.1 Positif tentu pasti karena akan membantu keberlangsungan ekonomi dankehidupan orang yang menerima zakat. Sedang kan negatifnya ialahkurang transparan dari Baznas mengenai alokasi dana zakat tersebut.1 Yang jelas dampak negatif tidak ada, sesuai dengan ayat Al Quran bagisemua umat islam ialah suatu kewajiban bagi yang mampu untukmembayar zakatnya kepada keluarga yang tidak mampu.1 Dampak positifnya ialah membantu sesama muslim yang tidak mampu,meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan negatifnyasaya kira tidak ada negatif dari zakat, tapi untuk yang mengelolanyamungkin ada seperti kurang transparan ke semua pihak, minimnyasosialisasi dan lain sebagainya.

Member Check

Nama : H.Wawan Gunawan

Jabatan : Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Lebak

Tempat : Kantor Baznas Kabupaten Lebak

Pertanyaan

1. Apakah SDM yang dimiliki Baznas Kabupaten Lebak sudah mencukupi

dalam mengelola zakat di Kabupaten Lebak ?

Sepengetahuan saya, kami ini adalah perpaduan antara pengurus lama dan

baru, jadi setidaknya dalam menjalankan tugas-tugas program zakat kami

berusaha dan berupaya sebaik mungkin serta kami pun mengikuti

pembelajaran seperti Diklat yang diselenggarakan oleh provinsi, dan

Kemenag tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas.

2. Lembaga apa saja yang menangani zakat di Kabupaten Lebak ? Lembaga

secara terknisnya siapa ? apa fungsi dari lembaga tersebut ?

Sementara ini Baznas Kabupaten Lebak yang menanganinya, mengenai LAZ

ada dalam UU No 23 Tahun 2011 ini ada ketentuan adanya pembatasan LAZ

di dalam daerah. di dalam UU menetapkan bahwa LAZ ini di provinsi hanya

satu, dan di kabupaten /kota pun satu. Dan yang menaunginya ialah Baznas

nasional dan selain itu ada beberapa LAZ seperti LAZ Harfa, LAZ

Muhamadiyah dan lain sebagainya, sejauh ini kami belum dapat

mengumpulkan lembaga-lembaga tersebut untuk duduk bersama guna

mengetahui apa saja yang sudah dilakukan.

3. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai untuk mengelola

zakat ?

Mengenai sarana dan prasarana kita sudah melakukan peningkatan yakni

dengan adanya media di laman internet untuk meningkatkan pelayanan kita di

media social hal ini berhubungan dengan kemajuan teknologi yang ada.

4. Sejauh ini apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi terhadap

masyarakat ?

Sementara ini belum optimal, dan Baznas Kabupaten Lebak sejauh ini sedang

terus mensosialiasikan zakat kepada para pedagang di pasar, pengusaha-

pengusaha, dan petani. Sejatinya petani selama ini membayarakan zakat hasil

panennya akan tetapi petani membayarkan zakatnya belum melalui badan

amil zakat hal ini yang menjadikan tugas kita agar para masyarakat dapat

percaya kepada lembaga amil zakat guna membayarkan zakatnya melalui


5. Dalam bentuk apakah sosialiasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ?

Baik berupa di media-media sosial, pers, radio, membuat spanduk di pinggir

jalan, serta yang terbaru membuat kalender.

6. Bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak terhadap

masyarakat (muzaki dan mustahiq) ?

Untuk kepada muzaki, kita sudah melakukan hal itu yakni kita memberikan

laporan kepada muzaki tersebut mengenai hasil dana yang kita salurkan

kepada yang membutuhkan hal ini agar terjadinya ikatan kepercayaan yang

kuat di antara muzaki kepada lembaga zakat. Selanjutnya untuk mustahiq kita

selalu hadir dimana ada yang sangat membutuhkan bantuan contohnya kita

ada yang sakit kita berikan, dan yang terbaru kita memberikan bantuan kepada

korban bencana.

7. Apakah ada hambatan dalam proses pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ?

Mengenai hambatan dilapangan seperti pengumpulan, pendistribusian dan lain

sebagainya ialah dimana masih terdapat dinas-dinas atau instansi lain yang

kurang sadar untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, selain itu di

dalam pendistribusian ketika ada permohonan bantuan kepada Baznas

Kabupaten Lebak ada beberapa yang tidak benar, apa yang menjadi hambatan

ialah kita ini harus memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan layak

untuk dibantu akan tetapi jika tidak layak di bantu maka yang terjadi kita

menyalahi aturan yang ada.

8. Apakah ada kekurangan pada PERDA zakat di Kabupaten Lebak ?

Perda itu terlahir 2005 dan sesuai dengan undang-undang tahun 1999. Dan

yang terbaru ialah undang-undang tahun 2011 memang ada beberapa hal yang

artinya di dalam perda tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang

sekarang, karena dalam amanah uu memaklumi akan tetapi perda ini harus

ada, dan biasanya di muatan lokal kita itu dimana daerah ini daerah yang

sering bencana mungkin ada pengkhususan yang harus diperbanyak dalam

penanggulangan bencana, dan untuk sementara ini ada perda Baznas

Kabupaten Lebak yang mengatur opersional maupun SOP yang ada. Kalo

semisalkan kedepannya ada kepentingan maka nanti kita mendesak kepada

Pemda untuk menyusun peraturan mengenai zakat. Untuk sementara ini sudah

cukup memang perlu adanya perda untuk legal formal.

9. Apakah alokasi dana zakat tersebut tersalurkan terhadap orang yang berhak

menerimanya (mustahiq dll) ?

Sejauh ini kita menyalurkan dana zakat tersebut kepada yang membutuhkan

yakni 8 Asnaf dimana 8 orang tersebut yang telah di atur dalam ajaran agama

Islam.

10. Apakah dampak positif dan negatif yang diterima masyarakat mengenai dana

zakat ini ?

Positifnya ya jelas baik, dan di dalam dana zakat ini perlu adanya

kekhawatiran dimana jangan sampai kita memberikan dana tersebut kepada

orang-orang yang malas untuk bekerja, jika kita terus memberikan maka yang

terjadi ialah akan berkelanjutan mengharapkan bantuan. Didalam program

zakat ada yang di namakan zakat konsumtif harus betul-betul yang

menerimanya. Misalkan ada jompo dimana tidak bias berusaha untuk bekerja

dan ini kita harus hadir untuk membantu sampai dia meninggal. Makanya

Baznas Kabupaten Lebak ini benar-benar selektif tidak seperti yang lain

contoh seperti dana pemerintah yang berupa bantuan langsung tunai kepada

masyarakat hal ini kan ada kemungkinan yang mendapat bantuan tersebut

sejati masih bias bekerja dan berusaha dan itu sebetulnya negatif. Dan kami

Baznas Kabupaten Lebak tidak seperti itu kita harus benar-benar positif.

Misalnya orang miskin masih bias usaha tapi tidak punya modal maka kita

bantu, orang miskin malas maka kita tidak membantu. Jika orang miskin tidak

bias usaha dan tidak punya modal maka kita bantu sampai ia meninggal

intinya kita hadir di dalam semua kebutuhan yang benar-benar nyata tidak

mampu.

11. Apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di Kabupaten Lebak

?

Menurut hasil tahun 2016, dimana kita ini masih belum optimal, kita

melaksanakan pendistribusian itu berdasarkan pengajuan proposal kepada

kita, ternyata ada bebepa kecamatan yang sama sekali tidak ada seperti

pesantren, mushola, sekolah maupun majlis tidak ada. Dan kita lihat mungkin

daerah tersebut daerah yang tertinggal dan disini kami juga para pengurus

bagaiamana untuk ke depannya untuk semua wilayah merata dalam

pendistribusian dan jangan sampai ada yang tertinggal dan kami pun

mempertanyakan disetiap kecamatan itu ada UPZ dan kepala camat tersebut

kenapa tidak bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Lebak. Apa mungkin

harus Baznas Kabupaten Lebak yang selalu mengkomfirmasi ke kecamatan

tersebut untuk membuat permohonan bantuan. Tentu tidak. Akan tetapi

sejatinya kita hadir dalam urusan bencana dan insyaAllah kita membantu.

12. Apa saran dan harapan bapak terhadap Baznas Kabupaten Lebak ?

Saya mengaharapkan Baznas Kabupaten Lebak di percaya oleh masyarakat

dan masyarakat sadar untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Dan untuk pengelolanya untuk selalu memberikan pelayanan yang baik dan

berkualitas serta menjunjung tinggi kejujuran jika ada penyalahgunaan dana

zakat maka di dunia hanya berupa denda dan dipenjara jika berbicara

mengenai akhirat maka tidak tahu mungkin lebih perih sanksi dibandingkan di

dunia.

Lebak, 2017

…………………

Member Check

Nama : Ade Bujhaerimi

Jabatan : Humas Baznas Kabupaten Lebak


Pertanyaan

1. Lembaga apa sajakah yang menangani zakat di Kabupaten Lebak ?

Di Kabupaten Lebak sesuai dengan Perda yang menangani zakat ialah Baznas

(BadanAmil Zakat Nasional) yang dahulu di sebut Bazda (Badan Amil Zakat

Daerah) akan tetapi dengan adanya undang-undang yang terbaru maka

sekarang Baznas.

2. Siapa yang menjadi lembaga teknisnya ?

Kalau Baznas Kabupaten Lebak, berarti yang menjadi teknisnya orang/dari

Baznas Kabupaten Lebak sendiri, pelaksanaannya sendiri dan di dukung oleh

komisioner serta staf yang membantu.

3. Apa Fungsi dari lembaga tersebut ?

Baznas Kabupaten Lebak ini berfungsi sebagai penampung, kemudian

penyalur. jadi Kita menampung zakat dari para Dinas. Zakat, infak, dan

shadaqah itu kita ambil dari beberapa Dinas kemudian Baznas pun

menyalurkan kepada 8 Asnaf.

4. Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah mempunyai kualitas dan

skill di bidangnya masing-masing ?

Kalau untuk ideal belum, tetapi kita sedang berupaya ke arah ideal.

5. Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak mencukupi untuk mengelola zakat

?

Saat ini, mencukupi dan masih bias karena mereka sudah memiliki

pengalaman di bidangnya.

6. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi untuk mengelola zakat dan

melaksanakan program zakat ?

Secara maksimal belum, tetapi 80 % sudah baik.

7. Apakah sosialisasi sudah dilakukan ?

Terkait Sosialiasasi Baznas Kabupaten Lebak sudah melakukan himbauan

atau perintah kepada beberapa SKPD, anggota DPRD dan lain sebagainya

agar mereka berinfak, shadaqah dan berzakat melalui Baznas Kabupaten

Lebak, dan terakhir Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi kepada

para pengusaha dan pengusaha mengeluarkan infaknya sebesar 4%.

8. Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten

Lebak ?

Dalam berbentuk seminar, kadang Baznas Kabupaten Lebak pun

mengumpulkan masyarakat, jika ada event-event dari Pemerintah Daerah

Baznas Kabupaten Lebak masuk untuk menyampaikan sosialisasi dan kita

khusus mengundang yang terakhir kita mengundang anggota DPRD untuk

menyampaikan sosialisasi atau kepada Kadin sedang rapat kita meminta

waktu untuk mensosialisasikan zakat.

9. Bagaimana Baznas Kabupaten Lebak melakukan pelayanan terhadap

masyarakat (mustahiq dan muzaki ) ?

Saat ini kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berupa

bantuan ketika ada bencana-bencana, rumah roboh dan lain sebagainya.

10. Apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelayanan ?

Kalau muzaki kita harus menjemputnya, secara perorangan di Kabupaten

Lebak ini masih susah untuk berzakat melalui Baznas Kabupaten Lebak akan

tetapi kalau lembaganya maupun organisasinya mereka akan patuh karena ada

himbauan maupun perintah dari atasannya atau dari Perda maupun undang-

undang.

11. Apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di Kabupaten Lebak

?

Kalau merata, saya jujur untuk merata saya kira itu belum, tetapi tahun ini kita

berupaya untuk semua kecamatan dalam hal ini kita bias menerima

pengeluaran dari Baznas Kabupaten Lebak ini, kalau tahun kemarin ada dua

kecamatan yang belum menyentuh akan tetapi secara keseluruhan menerima

santunan, bedah rumah, bantuan mushola maupun masjid.

12. Apa hambatan dan tantangan dalam mengelola zakat di Kabupaten Lebak ?

Yang pertama ialah susahnya masyarakat untuk berzakat dan kita susah untuk

menyadarkan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat, menarik

muzaki untuk berzakat secara individu itu masih bias terhitung jumlahnya dan

perlu dari Baznas Kabupaten Lebak untuk memikat maupun menjemputnya.

Kemudian masih kurangnya infrastruktur yang ada di sini, Karena kita ingin

menghidupkan web atau lainnya karena kita ingin semuanya serba online akan

tetapi sumber daya manusia yang kurang dibidangnya dan kurangnya

infrastruktur dalam bidang tersebut.

13. Apakah Peraturan Daerah zakat ini tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Tepat sekali, karena di masyarakat itu harus ada aturannya terlebih dahulu,

jika tidak ada aturan maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

14. Siapa sajakah sasaran dari zakat ini ?

Sasaran kita adalah muzaki yang mana orang-orang yang mempunyai harta

lebih, akan tetapi saat ini yang konsisten itu adalah PNS dengan pengusaha.

15. Apakah ada dampak dari adanya Peraturan Daerah tentang zakat ini ?

Dampaknya banyak, yang menonjol adalah ketika masyarakat atau lembaga

yang mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pun

belum melakukan dengan sempurna, maka Baznas Kabupaten Lebak hadir

untuk membantu memberikan bantuan kepada lembaga atau pun yayasan

tersebut.

16. Apa dampak positif dan negatifnya yang dirasakan masyarakat dengan

adanya Perda zakat ini ?

Kalau positifnya pasti ada, karena masyarakat itu menerima bantuan atau

menerima penyaluran dari para muzaki, kalau negatifnya tidak ada.

17. Apa saran dan harapan kedepannya untuk Baznas Kabupaten Lebak ?

Saya berharap Baznas Kabupaten Lebak ini bias bermamfaat bagi masyarakat

kemudian masyarakat lebih percaya kepada Baznas Kabupaten Lebak karena

sejuah ini masyarakat lebih percaya berzakat kepada gurunya, kyainya

maupun lainnya.

Lebak, 2017

………………………..

Member Check

Nama : Siti Chairani

Jabatan : Ketua Kelompok UKM

Tempat : Kediaman Siti Chairani

Pertanyaan

1. Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah mencukupi untuk mengelola

zakat ?

Menurut saya, mencukupi dan emang banyak peminat-peminat yang ingin

bekerja di Lembaga zakat.

2. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki Baznas Kabupaten Lebak sudah

mencukupi untuk mengelola zakat ?

Mencukupi.

3. Apakah Baznas sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ?

Baznas melakukan sosialiasi dan mereka menolong masyarakat yang tidak

mampu.

4. Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi itu dilakukan ?

Dari aspek keuangannya, jadi membantu masyarakat yang kurang mampu.

5. Bagaimana system pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak

kepada muzakki/masyarakat ?

Menurut saya, bagus. Mereka benar-benar menolong dan tanpa pamrih.

6. Menurut anda, apakah kebijakan zakat ini sudah merata ke semua wilayah di

Kabupten Lebak?

Sudah merata akan tetapi perlu adanya perluasan ke plosok-plosok wilayah di

Kabupaten Lebak.

7. Apakah perda zakat tepat di lakukan di Kabupaten Lebak ?

Menurut saya, tepat karena mayoritas di Kabupaten Lebak beragama Islam

dan jika tidak ada Perda pun zakat harus terus berjalan karena salah satu

kewajiban umat muslim.

8. Menurut anda, siapa sajakah yang menerima zakat ini ?

Yang menerima zakat ialah orang yang benar-benar membutuhkan menurut

hisab ajaran agama Islam.

9. Apakah ada dampak positif dan negatif yang diterima oleh masyarakat dengan

adanya Perda tentang zakat ini ?

Menurut saya negatif dari zakat itu tidak ada, dan positifnya ialah bagi yang

mempunyai harta yang berlebih maka dia berzakat dan memberikan kepada

yang tidak mampu.

10. Apa saran dan harapan kedepannya untuk Baznas Kabupaten Lebak ?

Harapan saya, Baznas harus terus berjalan, karna Baznas menunjang banyak

orang dan sampai mati, untuk sarannya ialah ada di dalam salah satu

kelompok yang di dalam perjalanan usahanya tidak berjalan dengan baik dan

memutuskan untuk berhenti. Dan saya alangkah baiknya jika ada KUB yang

berhenti maka KUB tersebut dapat di gantikan agar KUB tersebut dapat

berjalan baik. Akan tetapi sejauh ini jika ada KUB yang berhenti maka

sepenuhnya KUB tersebut tidak aktif dan tidak dapat di gantikan. Padahal

sisitem di awalnya bagus dengan mengadakan survey kepada calon peminjam

dan jika dalam survey tersebut lolos klarifikasi Baznas maka akan diberikan

dana pinjamnnya tersebut dan untuk prosesnya pun cepat.

Lebak, 2017

………………..

Member Check

Nama : Rodiansah

Jabatan : Direktur CV. Sinar Bakti


Pertanyaan

1. Bagimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak terhadap

muzaki ?

Pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak ini untuk wilayah

Kabupaten Lebak, saya mengapresiasi karena dari atasan kebawah saya kutip

sudah bagus.

2. Apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak sudah cukup dalam mengelola

zakat di Kabupaten Lebak ?

Perlu saya sampaikan bahwa penyaluran anggaran zakat di Kabupaten Lebak

ini sangat miris, saya kutip secara umum saja, memamg masih banyak yang

dibutuhkan bahkan sampai Baznas Kabupaten Lebak ini mempunyai program

ialah “infak 2000” karena memang keterbatasan anggaran, dari APBD juga

terbatas, maupun anggran murni atau pun perubahan terbatas akan tetapi

secara keseluruhan menurut sepengetahuan saya Baznas Kabupaten Lebak ini

penyalurannya sudah bagus secara umumnya.

3. Kenapa anda membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Lebak?

Menurut saya jika saya menyalurkan zakat saya langsung kepada orang yang

membutuhkan menurut saya itu tidak kondusif, dengan melalui Baznas

Kabupaten Lebak sistematisnya harus bagus, real justru dengan langsung ke

Baznas Kabupaten Lebak ini agar saya mengetahui seluruhnya bahwa

pengelolaan dari zakat yang telah saya setorkan ini, nanti akan di salurkan lagi

ke orang yang membutuhhkan melalui Baznas Kabupaten Lebak

4. Menurut anda, apa harapan kedepannya terhadap Baznas Kabupaten Lebak ?

Intinya pelayanan bertambah baik dan pengelolaanya juga semakin bagus.

5. Sejauh ini sudah efektifkah sosialiasi yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak kepada masyarakat ?

Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ini sudah berkerjasama,

dan kinerjanya pun bagus sampai-sampai melalui media sosialpun sudah ada,

melalui lisanpun sudah ada, dan itu berjalan dengan baik dan saya aspresiasi

kepada kepala Baznas Kabupaten Lebak dan seluruh jajarannya.

6. Apakah sistem pelayanannya berbelit-belit ?

Menurut saya, Baznas Kabupaten Lebak ini tidak ada istilah sistem berbelit-

belit, bahkan yang mengajukan secara lisanpun ada yang langsung maupun

secara tulisan pun tidak ada yang dipersulit sebetulnya secara umum saya

kutip “Baznas Kabupaten Lebak ini tidak mempersulit sedikit pun”.

7. Sejauh ini menurut anda apakah program-program Baznas Kabupaten Lebak

sudah meningkatkan kesejahteraan dan meningkat perekonomian ?

Selama ini sudah berjalan baik, karena jika saya sebutkan secara keseluruhan

bagus ya karena programnya pun masih berjalan dan belum selesai, saya rasa

sudah baik karena sudah banyak yang disalurkan melalui pelayanan maupun

program-program usaha yang diberikan Baznas Kabupaten Lebak tersebut.

8. Apakah potensi atau penerimaan dana zakat di Kabupaten Lebak ini sudah

tergali ?

Menurut saya, potensi yang sudah tergali itu memang jika di kalkulasikan ke

penghasilan itu memang saya kira baru 60%. Kita juga perlu mendukung dan

membantu kinerja Baznas Kabupaten Lebak. Dan dikarenakan dari anggaran

pemerintah pun terbatas maka perlu adanya kesadaran dari pada masyarakat

yang mampu untuk membantu.

Lebak. 2017

……………………

Member Check

Nama : K.H Dace Sofyan

Jabatan: : Pimpinan Ponpes Mabdaul Hidayah

Tempat : Ponpes Mabdaul Hidayah

Pertanyaan

1. Apakah Baznas Kabupaten Lebak sering mengadakan sosialisasi terhadap

masyarakat ?

Sejauh ini sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak ?

Untuk yang terbaru sekarang Baznas melakukan sosialisasi dengan bentuk

kalender-kalender.

3. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak terhadap mustahiq ?

Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas baik dan melakukanya pun

dengan ikhlasan tanpa pamrih, karena di mulai dari atasannya yang bias

langsung terjun ke masyarakat dan setau saya dalam memberikan

pelayanannya totalitas.

4. Bagaimana system pengambilan dana tersebut ?

Untuk pengambilan dana zakat, biasanya kita mengadakan permohonan

kemudian di Baznas di seleksi jika layak untuk di bantu maka di bantu, jika

tidak biasanya di tangguh kan ke lain tahun dan tergantung kebutuhan yang

mendesak.

5. Apakah sistem yang ada berbelit-belit ?

Tidak berbelit-belit, hanya mengikuti standar yang sudah di tetapkan oleh

Perda.

6. Apakah ada dampak positif dan negatif dengan adanya program pinjaman

untuk UKM ?

Positifnya baik untuk masyarakat yang ingin meningkatkan perekonomiannya

dan juga memakmurkan kehidupannya. Sedangkan negatifnya menurut saya

tidak ada.

7. Apa tanggapan anda, mengenai Program-program zakat yang ada ?

Ya bagus, seperti program UKM dimana UKM-UKM bias meminjam kepada

Baznas tanpa bunga, tidak seperti di tempat-tempat lain yang menggunakan

bunga. Akan tetapi di awal kesepakatan dari kedua belah pihak hanya

membayar uang jasa saja, dan itu pun seikhlasnya dari para peminjam.

8. Menurut anda, apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di

Kabupaten Lebak ?

Sejauh ini pembagian zakat di Kabupaten Lebak belum ke semua wilayah

akan tetapi hampir ke semua wilayah dan untuk tahun ini memfokuskan ke

wilayah selatan.

9. Menurut anda, apakah Perda zakat ini tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Seharusnya di semua Kabupaten/Kota ada Perda zakat karena wajib. Dan jika

tidak ada Perda pun zakat itu harus dilakukan bagi semua umat Islam yang

mampu karena dengan berzakat maka kita membantu saudara-saudara kita

yang tidak mampu.

10. Apakah ada dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat dengan


Untuk negatifnya. bagi orang yang kikir mungkin dia tidak mau

mengeluarkan hartanya untuk berzakat dan positifnya bagi yang membayar itu

adalah bentuk pensucian harta kita di dunia dan lebih bermamfaat pula harta

jika di zakat kan kepada yang membutuhkan menurut syariat Islam.

11. Apa saran dan harapan anda terhadap Baznas Kabupaten Lebak ?

Mudah-mudahan dana zakat yang terkumpul dapat di alokasikan dana nya

kepada yang benar-benar membutuhkan.

Lebak, 2017

…………………………………

Member Check

Nama : Ali

Jabatan: : -

Tempat : Kediaman Rumah Bapak Ali

Pertanyaan

1. Apakah Baznas Kabupaten Lebak sering mengadakan sosialisasi terhadap

masyarakat ?

Menurut saya, iya namun jarang-jarang hanya beberapa tahun sekali saja.

2. Dalam bentuk apa sajakah sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak ?

Dalam bentuk media koran, mungkin juga di masjid atau mushola

3. Menurut anda, bagaimana pelayanan yang dilakukan Baznas Kabupaten

Lebak terhadap mustahiq ?

Menurut saya, pelayanan yang diberikan Baznas baik, ramah tanpa pilih kasih

serta mengutamakan kepada yang tidak mampu.

4. Bagaimana sistem pengambilan dana tersebut ?

Biasanya dalam pengambilan dana zakat, sistemnya kita di kumpulkan di

Baznas atau Baznas sendiri yang datang memberikan kepada mustahiq.

5. Apakah sistem yang ada berbelit-belit ?

Tidak berbelit-belit,

6. Apakah ada dampak positif dan negatif dengan adanya program pinjaman

untuk UKM ?

Dampak positifnya sebagai tambahan modal usaha dan lain sebagainya kalau

untuk negatifnya saya rasa tidak ada.

7. Apa tanggapan anda, mengenai Program-program zakat yang ada ?

Ya bagus, seperti memberikan kepada mustahiq, adanya program pinjaman

kepada para usaha kecil. Intinya bagus untuk kesejahteraan dan meningkat

ekonomi orang miskin.

8. Menurut anda, apakah kebijakan zakat sudah merata ke semua wilayah di

Kabupaten Lebak ?

Menurut saya, belum merata, karena Kab Lebak itu kan luas maka tidak

cukup waktu yang sedikit untuk menyebarluaskan kebijakan ini ke semua

wilayah di Kabupaten Lebak.

9. Menurut anda, apakah Perda zakat ini tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Tepat karena Kabupaten Lebak dengan mayoritas beragama Islam dan juga

dapat membantu masyarakat miskin seperti saya untuk bertahan hidup dan

mengembangkan perekonomian usaha bagi para pemilik usaha.



Dampak positifnya banyak, yaitu membantu saudara-saudara yang tidak

mampu, memberikan bantuan bencana, kebakaran dan meminjamkan modal

kepada pemilik usaha kecil/kelontongan. Sedangkan untuk negatifnya saya

kira tidak ada.

11. Apa saran dan harapan anda terhadap Baznas Kabupaten Lebak ?

Semoga Baznas Kabupaten Lebak bertahan lama dan bermamfaat bagi semua

orang khususnya orang yang berhak menerima zakat.

Lebak, 2017

…………………………………

Member Check

Nama : Achmad Junaedi

Jabatan : Pelaksana

Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah

Pertanyaan

1. Apakah SDM dalam mengelola zakat sudah mencukupi ?

Sudah, karena lingkungannya kecil hanya sebatas satu dinas saja.

2. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi dalampengelolaan zakat ?

Sudah mencukupi

3. Menurut anda, sejuah ini apakah Baznas Lebak melakukan sosialiasiterhadap pengelola zakat ?

Iya, setiap 1 tahun sekali atau dua kali

4. Apakah Baznas Lebak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ?

Iya, Baznas Lebak melakukan sosialisasi ke masyarakat langsung.

5. Sejuah ini apakah ada kendala terhadap pengelolaan zakat di KabupatenLebak ?

Tidak ada kendala, hanya perlu perbaikan dan kinerjanya lebihditingkatkan

6. Bentuk apa saja kah sosialiasi yang dilakukan Baznas Lebak ?

Berupa melalui himbauan-himbauan di radio, media sosial dan lainsebagainya.

7. Bagiamana pelayanan yang dilakukan oleh Baznas Lebak ?

Sejauh ini baik tanpa kendala.

8. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pengelola zakat terhadapmuzaki ?

Baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Menurut anda, apakah Baznas Lebak melakukan alokasi dana zakat tepatpada sasaran (mustahiq) ?

Iya. Karena sesuai dengan aturan yang ada.

10. Apakah ada dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat mengenaidana zakat tersebut ?

Positif tentu pasti karena akan membantu keberlangsungan ekonomi dankehidupan orang yang menerima zakat. Sedangkan negatifnya ialah kurangtransparan dari Baznas Lebak mengenai alokasi dana zakat tersebut.

11. Menurut anda, apakah ada Kendala dan permasalahan yang di alamiBaznas Lebak tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ?

Menurut sepengatahuan saya, tidak ada kendala.

12. Apa harapan anda, terhadap Baznas Lebak kedepannya ?

Lebih transparan dan lebih diperbaiki kinerjanya

Lebak, 2017

…..........................

Member Check

Nama : Tatang

Jabatan : Kasubag Umum

Tempat : Kantor DISPERINDAG

Pertanyaan

1. Apakah SDM dalam mengelola zakat sudah mencukupi ?

SDM nya sudah cukup, disini ada 3 dalam kepengurusannya yaitu ketua

sekretaris bendahara

2. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi dalam

pengelolaan zakat ?

Bisa dibilang lingkungannya kecil, dan hanya satu dinas dan pegawainya pun

berjumlah sedikit jadi tidak diperlukaannya sarana yang lainnya.

3. Menurut anda, sejuah ini apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan

sosialiasi terhadap pengelola zakat ?

Sering, dan setiap tahun dilakukan sosialiasi.

4. Apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat

?

Iya melakukan kepada masyarakat dengan melalui media-media.

5. Sejuah ini apakah ada kendala terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten

Lebak ?

Tidak ada kendala.

6. Bentuk apa sajakah sosialiasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak ?

Untuk kepada pengelola zakat memberikan pedoman dan aturan bagaimana

mengelola zakat dan untuk kepada masyarakat sendiri dengan mengikuti

zaman seperti media sosial maupun Koran harian dan lain sebagainya.

7. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak ?

Dari hasil sosialiasi, Baznas Kabupaten Lebak membuka kepada masyarakat

yang membutuhkan sarana peribadatan dan langsung mengusulkan kepada

Baznas Kabupaten Lebak setelah itu Baznas Kabupaten Lebak memilih-milih

dan kalau tidak salah setiap daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan sudah

mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri untuk hal sarana peribadatan.

8. Bagaimana pelayanan yang dilkukan oleh pengelola zakat terhadap muzaki ?

Baik karena setiap bulannya muzaki membayar zakat dengan dipotong

langsung sebesar hisab zakat profesi.

9. Menurut anda, apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan alokasi dana

zakat tepat pada sasaran (mustahiq) ?

Iya sudah

10. Apakah ada dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat mengenai

dana zakat tersebut ?

Dampak positif bagus untuk membangun, seperti membangun mushola. MCK

dan lain sebagianya dan ini bagus untuk membantu masyarakat dari pada

meminta-minta. Dan saran saya, jika anggarannya banyak, sebaikanya yang

meminta-minta di jalananya itu tidak boleh akan tetapi kita lihat dulu kepada

anggarannya cukup tidaknya. Itu hanya saran saja.

11. Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan yang di alami Baznas

Kabupaten Lebak tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak ?

Tidak ada kendala.

12. Apa harapan anda, terhadap Baznas Kabupaten Lebak ke depannya ?

Lebih memamfaatkan dana zakat yang sudah terkumpul dan di salurkan

kepada yang berhak menerimanya

Lebak, 2017

…………………..

Member Check

Nama : H. Eri

Jabatan : Ketua DKM Masjid Agung Al-A’RAF

Tempat : Masjid Agung Al-A’RAF

Pertanyaan

1. Apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan pengelolaan sesuai dengan

ajaran agama Islam ?

Iyah, kita melakukan pengelolaan zakat sesuai ajaran Islam.

2. Bagaimana pendapat anda, mengenai pengelolaan zakat yang di kelola oleh

BAZNAS Kabupaten Lebak ?

Baznas Kabupaten Lebak melakukan pengelolaan zakat ini dengan aturan

yang pertama sesuai syariat Islam, yang kedua di atur oleh undang-undang

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lanjut Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, dan keputusan BAZNAS Pusat. Dan itu ada aturannya

seperti itu.

3. Apakah program yang dilakukan Baznas Kabupaten Lebak sesuai dengan

yang dibutuhkan masyarakat ?

Baznas melakukan program ini harus sesuai dengan aturan dan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

4. Kendala dalam mengimplementasikan Perda zakat apa sajakah ?

Kendala selama ini ialah Baznas Kabupaten Lebak belum sesuai

melaksanakan dengan undang-undang.

5. Apakah program yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak

sudah efektif ?

Belum efektif akan tetapi Baznas Kabupaten Lebak sudah melakukan program

seseuai dengan yang direncanakan, dan Baznas Kabupaten Lebak pula

membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan perekonomian, pada dasarnya program-program Baznas

Kabupaten Lebak ini ialah membantu seperti program mustahiq menjadi

muzaki, air bersih, bedah rumah, dan membantu orang yang sakit khususnya

yang membutuhkan dana untuk rawat inap atau rujukan ke rumah sakit yang

besar. Seperti dari RS Rangkasbitung ke RS Serang atau RS di Jakarta.

6. Apakah Baznas Kabupaten Lebak melakukan pengalokasian dana tepat

sasaran kepada orang yang membutuhkan ?

Sejauh ini melakukan pengalokasian dana tepat pada sasaran, karena

sebelumnya Baznas Kabupaten Lebak meminta data kepada UPZ-UPZ yang

ada di SKPD atau Kecamatan.

7. Apakah ada dampak positif dan negatif bagi mustahiq setelah mendapatkan

alokasi dana zakat tersebut ?

Sementara ini, postitif sudah pastiakan tetapi negatif tidak ada.

8. Apakah potensi dana zakat di Kabupaten Lebak sudah tergali ?

Belum, masih banyak yang belum tergali, Baznas Kabupaten Lebak terus

menggalakan sosialiasi dengan organisasi-organisasi seperti IPI, IDI, notaris-

notaris yang jumlahnya banyak dan perusahan-perusahan lising seperti Adira,

FIF dan lain sebagainya sampai saat ini belum tertangani oleh Baznas

Kabupaten Lebak.

9. Strategi apakah yang akan dilakukan Baznas untuk menggali potensi tersebut

?

Strategi yang dilakukan ialah pertama, melakukan sosialisasi, kedua

melakukan road show atau melakukan kunjungan kebeberapa tempat seperti

masjid, kecamatan-kecamatan, SKPD dan lain sebagainya dan Baznas

Kabupaten Lebak melakukan road show di tempat seperti di Baznas

Kabupaten Lebak itu sendiri atau mendatangai tempat tujuan road show

tersebut.

10. Sejauh ini apa saja program yang sudah berhasil atau mencapai tujuan ?

Program yang sudah berhasil ialah seperti pemberian modal kepada para

UKM-UKM kecil yang ada di Kabupaten Lebak, dan itu yang sekiranya

program yang sudah dirasakan realnya dan dapat dikatakan berhasil.

11. Apakah perlu ada penambahan program unggulan ?

Sejauh ini Baznas Kabupaten Lebak terus memantapkan program-program

unggulan guna program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, dan

rencananya tahun depan Baznas ingin merealisasikan kampong Baznas.

Kampung Baznas itu sendiri ialah dimana musatahiq menjadi muzaki, bantuan

permodalan yang diberikan terus berjalan, sarana air bersih yang dibantu oleh

Baznas sehingga kampung-kampung bisa terlihat islami.

12. Sejauh ini apakah sosialiasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak

sudah baik ?

Kalau dikatakan baik belum, akan tetapi mengarah kesana (baik) untuk selalu

melakukan perbaikan-perbaikan. , dan sejauh ini ke pengurusan Baznas

Kabupaten Lebak baru terbentuk pada awal tahun ini dan kedepannya akan

lebih baik lagi dari segala aspek. Dan sejauh ini ada perbaikan-perbaikan.

Serta melakukan sosialiasi di dalam maupun diluar.

13. Apakah berdampak kepada masyarakat dari sosialiasi yang dilakukan tersebut

?

Sejauh ini raihan zakat meningkat, program infak 2000 rupiah berjalan, dan

ini untuk membantu program-program yang bersangkutan langsung dengan

masyarakat.

14. Apakah sosialiasi yang dilakukan sudah efektif ?

Efektif belum, akan tetapi mengarah dan mencoba terus menerus ke arah yang

terbaik, dan terus mengajak kepada organisasi-organisasi yang belum

membayarkan zakat profesinya melalui Baznas Kabupaten Lebak dan sejauh

ini organisasi-organisasi tersebut sudah membayarkan infak melalui Baznas

Kabupaten Lebak

15. Apakah perlu di adakannya sosialiasi secara berkala seperti persatu bulan atau

pertiga bulan dan lain sebagainnya ?

Baznas Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi sudah berskala seperti ke

UPZ-UPZ, kecamatan-kecamatan atau organisasi-organisasi profesi, karena

potensi dana zakat Baznas Kabupaten Lebak itu dari masyarakat itu sendiri

seperti UPZ, organisasi profesi, dan notaris.

16. Menurut anda, apakah SDM di Baznas Kabupaten Lebak masih terbatas ?

Masih terbatas. Karena selama ini pada dasaranya pendidikan dan pelatihan

ini sering dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak akan tetapi permasalahan

yang muncul ialah kesulitan untuk mentransper menerapkan diberikan ketika

penataran dan pelatihan dikarenakan factor usia mau pun kemampuan

pengelola itu sendiri.

Lebak, 2017

…………………..

Wawancara

Nama : H. Eri

Jabatan : Ketua DKM Masjid Agung Al A’Araf

Tempat : Masjid Agung Al A’Araf

Pertanyaan

1. Lembaga apa saja yang menangani zakat ? lembaga secara terknisnya siapa ? apa fungsi

dari lembaga tersebut ?

Lembaga yang menangani zakat selain unit pengumpul zakat ada juga lembaga amil

zakat, semuanya strategis dalam penghimpunan dan penyalurannya. Dan dalam rangka

membantu dan mengentaskan kemiskinan.

2. Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelayanannya tersebut ?

Kita di fokuskan dalam keuangan dalam melayani, kalau misalkan di bulan ini Baznas

menghimpun zakat dalam bentuk rupiah maka tidak dalam satu bulan tersebut kita

keluarkan semuanya, namun pada akhir tahun yang namanya zakat fitrah, profesi harus

habis dalam satu tahun dan jangan ada yang tersisa, terkecuali zakat infak tidak apa-apa.

3. Apakah kebijakan zakat sejauh ini sudah merata ke semua wilayah Kabupaten Lebak ?

Belum, sedang berupa melakukan sosialisasi kebeberapa kecamatan. Dan rata-rata di

daerah sobang dan di cijaku dan mayoritas di daerah-daerah selatan yang belum

tertangani oleh Baznas.

4. Menurut anda, apa saja Kendala dan tantangan yang dihadapi Baznas Kabupaten Lebak

dalam mengimplementasikan Perda zakat ini ?

Perda zakat ini kita masih produknya tahun 2005 sedangkan sekarang sesuai dengan

undang-undang sesuai dengan peraturan pemerintah dan Baznas harus segera di

sesuaikan dengana Perda tersebut, kedepannya melakukan verifikasi yang ada, jadi sudah

tidak sejalan, namun berdasarkan undang-undang, sepanjang itu masih bisa dilakukan

maka tidak ada permasalahan.

5. Apakah Perda zakat tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Sesuai amanat undang-undang ya tetap.

6. Siapa saja sasaran dari dana zakat ini ?

Sementara ini muzaki, dan muzaki itu berasal dari masyarakat itu sendiri dan sejauh ini

muzaki/masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga zakat, tidak hanya di

Kabupaten Lebak saja, di semua wilayah di Indonesia sama seperti ini. Perumpaan saja

masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam jika di kumpulkan zakat dari semuanya

tersebut maka masyarakat yang miskin akan terbantu karena masyarakat miskin di

Indoensia kebanyakan agama Islam. Sejauh ini lembaga zakat belum mendapat amanah

dan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri untuk menghimpun dana zakat tersebut, ada

sebagian orang yang membayarkan zakatnya langsung kepada yang membutuhkan. Dan

hal ini lembaga zakat harus bisa menjadi lembaga yang dapat di percayai oleh masyarakat

dan masih banyak potensi-potensi zakat yang belum tergali.

7. Apakah ada dampak positif dan negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya Perda

zakat ini ?

Yang jelas dampak negatif tidak ada, bagi semua umat Islam ialah suatu kewajiban bagi

yang mampu untuk membayar zakatnya kepada keluarga yang tidak mampu.

Member Check

Nama : Jamal

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kp. Manceuri Ds. Tamanjaya Kec. Cikulur

Tempat : Kediaman Bapak Jamal

Pertanyaan

1. Lembaga apa saja yang menangani zakat ? lembaga secara terknisnya siapa ?

apa fungsi dari lembaga tersebut ?

Menurut saya Lembaga yang menangani zakat ialah Baznas Kabupaten

Lebak, Laz harfa atau Dhompet Dhuafa. Fungsi semua lembaga tersebut ialah

menghimpun dan menyalurkan dana zakat.

2. Menurut anda, apakah ada kendala dan permasalahan dalam pelayanannya

tersebut ?

Menurut saya, tidak ada kendala karena sekarang ini Baznas Kab. Lebak

sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik dan secara otomatis

pelayananyapun baik. Dan sepengetahuan saya dalam melaksanakan

pelayanan mengutamakan keikhlasan dan keramahan kepada para muzaki

maupun mustahiq.

3. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lebak sudah

optimal dan dalam bentuk apa saja sosialisasi yang telah dilakukan ?

Menurut saya, sosialisasi belum begitu optimal, karena masyarakat di tempat

saya tinggal tidak mengetahui tentang adanya Perda zakat, karena masyarakat

pada umumnya rasa keingintahuannya masih rendah dan Baznas Kab Lebak

sendiri belum secara menyeluruh ke semua wilayah melakukan sosialisasinya

tersebut. adapun untuk bentuk dari sosialisasi yang sudah dilakukan saya

pernah melihat kertas bulletin di Masjid Agung Al-A’Araf dan didalam

bulletin tersebut adanya ajakan untuk berzakat.

4. Apakah sumber daya manusia di Baznas Kab. Lebak sudah memadai dalam

mengelola zakat ?

Menurut saya, sudah memadai karena SDM yang ada di Baznas Lebak sudah

memiliki pengalaman di bidang pengelolaan zakat.

5. Apakah kebijakan zakat sejauh ini sudah merata ke semua wilayah Kabupaten

Lebak ?

Belum merata, karena masih banyak kecamatan-kecamatan yang ada di

Kabupaten Lebak yang belum tertangani.

6. Menurut anda, apa saja Kendala dan tantangan yang dihadapi Baznas

Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Perda zakat ini ?

Menurut sepengetahuan saya, kendala dalam pelaksanaan Perda zakat oleh

Baznas Kabupaten Lebak ialah tingkat kesadaran masyarakat untuk

membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat masih rendah karena

rendahnya keingintahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

7. Apakah Perda zakat tepat dilakukan di Kabupaten Lebak ?

Tentu tepat dilakukan di Kabupaten Lebak, karena dengan adanya Perda zakat

ini membantu Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan dan meningkatkan

perekonomian masyarakatnya.

8. Siapa saja sasaran dari zakat ini ?

Menurut saya, Sasaran dari zakat ini adalah mustahiq (fakir miskin) karena

zakat di peruntukan kepada orang-orang yang tidak mampu, selain itu muzaki

(orang yang membayar zakat) jika tidak ada muzaki maka zakat tidak dapat di

salurkan kepada yang membutuhkan dan terakhir untuk lebih bermamfaat dan

dapat di putar balik lagi ialah memberikan pinjaman kepada pemilik usaha

kecil agar usaha mereka dapat berkembang.

9. Apa saran untuk Baznas Kabupaten Lebak ?

Saran dari saya agar Baznas Kabupaten Lebak lebih baik dan dapat

menyalurkan zakat ke semua wilayah agar semua orang dapat merasakan dana

zakat khususnya orang-orang yang berhak menerimanya.



Dampak positifnya ialah membantu sesama muslim yang tidak mampu,

meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sedangkan negatifnya saya kira

tidak ada negatif dari zakat, tapi untuk yang mengelolanya mungkin ada

seperti kurang transparan ke semua pihak, minimnya sosialisasi dan lain

sebagainya.

Lebak, 2017

………………………….

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fawaz Fauzan

Tempat, Tanggal Lahir : Mekah, 27 November 1994

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cibuah Masjid RT/RW 09/03 Desa Cibuah,Kec. Warunggunung, Kab. Lebak

Nomor Telepon : 083813459239

Email : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. 2000 – 2006 : SD N II Cibuah

2. 2006 – 2009 : MTS Al-Mizan Rangkasbitung

3. 2009 – 2012 : MA Al-Mizan Rangkasbitung

4. 2012 – 2017 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

NIM : 6661122200

Pendidikan Non Formal :

1. 2011 – 2012 : Kursus Mahir Tingkat Dasar (Pramuka) MA

Al-Mizan Rangkasbitung

2. 2016-2017 : Kursus Toefl LPK. BINA SAINS NUSANTARA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2009 – 2012 : Pengurus OSPMA Al-Mizan Rangkasbitung

2. 2013 – 2015 : Pengurus FOSMAI FISIP Untirta Serang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

dipergunakan segimana mestinya.

Hormat saya,

Fawaz Fauzan

evaluasi peraturan daerah kabupaten lebak …repository.fisip-untirta.ac.id/882/1/(skripsi) evaluasi...

Documents