evaluasi program bidang rehabilitasi sosial · 2018. 2. 22. · rehabilitasi sosial dengan rincian...
TRANSCRIPT
EVALUASI PENGAWASAN
BIDANG REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2017
Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial RI
2018
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal
Tahun 2015 - 2019
Orientasi
Pengembangan
Metode Pemeriksaan
Pendekatan (Approach)
Strategi PengawasanMengutamakan PREVENTIF tanpa meninggalkan Kuratif sesuai dengan Paradigma baru dalam
pengawasan yaitu APIP sebagai Quality Assurance dan Advisory Management
INTEGRATED pada aspek keuangan, kinerja,
pelayanan publik, sumber daya manusia, tata kelola
PERBAIKAN pada 8 Area
Perubahan Reformasi Birokrasi menuju Good and Clean
Governance
Metode pemeriksaan melalui pola
e-Audit
FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL
Peningkatan Akuntabilitas
Mengurangi Tindakan Korupsi
Peningkatan Tata Kelola
Peningkatan Pelayanan Publik
AUDIT REVIU EVALUASIPEMAN
TAUAN
ASISTENSI/
PENDAMPINGAN
TLHP
Quality Assurance Advisory Management
Good
and Clean
Governance
OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT BIDANG
REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2017
No Uraian Satker Jumlah Satker Terperiksa Tahun 2017
1. Satker Pusat (Es. II) 6 Satker 4 Satker
2. Satker UPT (Es.
II,III,IV)
3 Satker Eselon II
32 Satker Eselon III
4 Satker Eselon IV
1 Satker Eselon II
14 Satker Eselon III
3. Satker Dana
Dekonsentrasi
34 Satker 8 Satker
Jumlah 79 Satker 27 Satker
Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2017 telah
melaksanakan pemeriksaan operasional program/kegiatan pada 27 Satker
di Lingkungan Ditjen. Rehabilitasi Sosial dengan rincian sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT BIDANG REHSOS
TAHUN 2017
No Satker
Temuan
Tindak Lanjut
Operasional Keuangan Sarpras SDMNilai Temuan
(Rp)
1. Satker Pusat 10 10 1 1 312.814.300 Sudah TL
2. Satker UPT 36 47 8 28 210.938.797 Sudah TL
3.Satker Dana
Dekonsentrasi54 54 - - 144.389.002
Sebagian Besar
Sudah TL
Jumlah 100 111 9 29 668.187.099
Jumlah temuan hasil pemeriksaan pada periode tahun 2017 sebanyak 249
Kejadian dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Volume
1 Reviu RKAKL 2 Kegiatan
2 Reviu Laporan Keuangan 2 Kegiatan
3 Reviu Laporan Kinerja 1 Kegiatan
4 Asistensi Pengawasan 5 Lokasi
5 Pemeriksaan Tertentu 6 Lokasi
6 Pemeriksaan Kinerja 1 Obrik
7 Pemeriksaan Kas 3 Kegiatan
8 Pendampingan Pemeriksaan BPK 2 Kegiatan
KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA YANG DILAKUKAN
INSPEKTORAT BIDANG REHSOS TAHUN 2017
Realisasi keuangan/penyerapan anggaran Satker Ditjen. Rehabilitasi Sosial (Pusat, UPT dan
Dekonsentrasi) TA 2017 berdasarkan e-Rekon SAIBA rata-rata diatas 90%.
Bagaimana capaian target Program Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2017 terkait dengan
belanja bantuan sosial per 31 Desember 2017, diantaranya program ASLUT dengan target
30.000 PM, Berapa yang terealisasi dan berapa yang tidak terealisasi karena hal-hal sebagai
berikut:
• Gagal Burekol?
• Kartu rusak?
• Lokasi penyaluran yang sulit dijangkau?
• Tabungan belum diserahkan?
Sama halnya dengan program ASPDB dan TASA, bagaimana?
Target pelayanan IPWL Tahun 2017 apakah tercapai 100% dari target yang ditetapkan
berdasarkan kuota rawat inap dan rawat jalan.
Belum ada hasil evaluasi terkait pelaksanaan IPWL yang akurat.
GAMBARAN UMUM
HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2017
Hasil pemeriksaan terhadap kas dan pertanggungjawaban keuangan, masih dijumpai permasalahan diantaranya :
• Fisik uang di brankas bendahara tidak sesuai dengan saldo buku akibat dari kesalahan pembukuan pada buku
pembantu bendahara
• Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas
• Keterlambatan pertanggungjawaban penggunaan UMK
• Hasil verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan, masih ditemukan kekurangan bukti pertanggungjawaban
contoh :
Jumlah SP2D : Rp4.290.277.810,00
Sudah didukung bukti : Rp3.671.476.960,00
Belum didukung bukti : Rp618.800.850,00
Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan beras dan suami pegawai
Kelebihan Pembayaran uang makan Penerima Manfaat
Kelebihan pembayaran Rapat Dalam Kantor yang tidak sesuai
ketentuan
1
2
3
4
SATKER PUSAT
Masih terdapat kelebihan pembayaran uang penginapan, tiket dan biaya paket fullday
peserta
Terdapat penggunaan dana bantuan IPWL yang tidak dilaksanakan secara efektif danTerdapat penggunaan dana bantuan IPWL yang tidak dilaksanakan secara efektif dan
efisien seperti uang transport yang tidak diberikan kepada klien, Jumlah riil klien tidak
sesuai dengan proposal
Terdapat kelebihan pembayaran permakanan kepada penyedia barang berupa selisih
antara pembayaran dengan tagihan yang dilakukan
Masih dijumpai penatausahaan barang persediaan yang tidak dilakukan secara memadai,
saldo di laporan persediaan berbeda dengan hasil opsik oleh Tim Itjen
5
6
7
8
LANJUTAN
Keterlambatan progress pekerjaan pembangunan pekerjaan
fisik
Masih Terdapat pelaksanaan kegiatan belum didukung
dengan laporan
Laporan pertanggungjawaban 2 (dua) IPWL penerima bantuan sebesar
Rp226.800.000,00 belum disampaikan ke pihak direktorat (Pusat)
Seleksi pemberian bantuan kepada IPWL belum dilakukan secara
optimal. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai
kebutuhan IPWL.
9
10
11
12
LANJUTAN
DANA DEKONSENTRASI
Kelemahan dalam melaksanakan penatausahaan kas dan pengelolaan keuangan
pajak yang belum disetor ke kas negara.
Kelemahan dalam melaksanakan penatausahaan kas dan pengelolaan keuangan
seperti : pemberian uang muka kerja yang tidak didukung dengan SPBy, masih
dijumpai fisik uang dibrankas pada akhir jam kerja lebih dari 50 juta rupiah dan
pajak yang belum disetor ke kas negara.
Masih ditemukan, pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas yang melebihi
SBM.
Masih banyak ditemukan pertanggungjawaban keuangan yang belum
didukung dengan bukti-bukti yang sah. Nota-nota, kuitansi dan faktur
kurang diyakini keabsahannya.
1
2
3
Kelemahan dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial diantaranya :
1. Penyaluran Bantuan Sosial Belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)
Penerima Bantuan.
2. Masih dijumpai penyaluran bantuan yang tidak didukung dengan proposal
3. Seleksi dan Verifikasi penerima bantuan belum memadai, penetapan
penerima bantuan tidak didukung dokumen sumber hasil seleksi, verifikasi
dan analisis secara tertulis.
4. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan belum dibuat, dan
penyampaian LPJ tidak tepat waktu. Serta format LPJ yang diserahkan tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petunjuk
teknis yang berlaku.
5. Bukti pembelian berupa nota, kuitansi atau faktur dalam LPJ yang diserahkan
oleh penerima bantuan/LKS tidak dapat diyakini kebenarannya.
6. Jumlah target penerima bantuan tidak tercapai.
4
LANJUTAN
UPT
1. Masih dijumpai kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak.
2. Masih dijumpai biaya perjalanan dinas yang melebihi SBM
3. Terdapat perbedaan volume antara kontrak pekerjaan fisik dengan riil pekerjaan.
4. Kurangnya pengendalian terhadap proses Revisi POK oleh KPA, sehingga berakibat
ketidaksesuaian terhadap penggunaan anggaran. Sebagai contoh, terdapat penggunaan
anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan berpotensi kerugian negara yaitu
penggunaan anggaran dalam SBK untuk kegiatan lainnya.
5. Hasil monev belum memberiksan informasi terkait capaian outcome, laporan kinerja
sebatas menggambarkan pelaksanaan kegiatan panti belum menunjukkan keberhasilan
kinerja panti
6. Kelemahan dalam pengelolaan BMN berupa rumah dinas atau rumah negara seperti :
A. Penghuni rumah dinas tidak sesuai dengan SK Kepala Panti
B. Pegawai yang telah pensiun beserta keluarganya masih menempati
rumah dinas
C. Terdapat rumah dinas dalam kondisi rusak berat
D. Jaringan listrik rumah dinas dan kantor masih bersatu.
Risiko-Risiko dalam Pengelolaan Keuangan dan
Pelaksanaan Kegiatan
• Satker tidak menjalankan RTP dan mitigasi risiko sehingga banyaktemuan berulang
• Analisis yang tidak memadai atas kondisi harga pasar,mengakibatkan kemahalan harga
• Mark up anggaran
• Pemecahan paket pengadaan untuk menghindari lelang
• Nilai penawaran rendah yang tidak realistis dengan harapan adaCCO
• Mensubkontrakkan pekerjaan secara ilegal
• Barang tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat/jumlah pada kontrak
• Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
• Kurangnya pengawasan pelaksanaan kontrak
• Dokumen pelaksanaan pekerjaan yang manipulatif (tidak sesuai dengankondisi riil)
• Adendum/CCO kontak tidak mempunyai dasar pertimbangan yang logis
• Lemahnya pengawasan terhadap kas di bendahara pengeluaran
• Kurangnya pengujian atas hak tagih pembayaran yang sah
• Kurangnya pemahaman atas pemungutan dan penyetoran penerimaannegara (baik Pajak maupun PNBP)
• Penggunaan UP atau TUP yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak melaluimekanisme SPBy. (penggunaan uang terindikasi tidak sah
LANJUTAN
• Penetapan penerima bantuan tidak melalui proses seleksi danverifikasi terhadap proposal
• Terlambatnya proses penyaluran bantuan, mendekati akhir tahunanggaran
• Bantuan belum/tidak sampai pada penerima manfaat. (Retur, gagalBurekol, kartu rusak dan penerima bantuan meninggal dunia)
• Pertanggungjawaban penggunaan dana tidak sesuai ketentuan
• Penerima Bantuan tidak menyampaikan laporanpertanggungjawaban
LANJUTAN
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL
“TMP”
“WTP”“?”
2015
2016
2017
• Beni: revisi kegiatan menjadi SBK untuk penanganan korban NAPZA yang mengalami gangguan kejiwaan
(dual diagnosis), yang selama ini belum mengalami layanan psikologis, sehingga membutuhkan layanan
terapi untuk rehabilitasi NAPZA dan kejiwaan. Apakah diperbolehkan revisi tersebut?
• Murhardjani: tentang pemberian honor di lingkungan UPT, siapa yang boleh/berhak dan tidak boleh?
• Darmanto: MOU Kemensos dan kemenkeu untuk PBJ
• Penyerahan aset mebelair milik PUPR yang belum diserahkan ke kemensos, tetapi barangnya sudah banyak
yang hilang padahal penyerahannya harusnya satu paket dg gedung
• Penyerahan tanah tidak langsung dilaporkan sehingga menjadi temuan administrasi