evaluasi terhadap beberapa peraturan daerah...

1 Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun

1997 sampai dengan 1999.

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

EVALUASI TERHADAP BEBERAPA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TUBAN TAHUN 1997 SAMPAI DENGAN TAHUN 1999

Disiapkan oleh:

Tim Pendamping

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi

Terhadap Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1999.

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Tuban pada tahun 1997 – 1999 ini dilakukan terhadap beberapa

Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 1

Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;


Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1997/

1998;


Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Tahun Anggaran 1996/ 1997;


Tahun 1997 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja


2998;


Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;



Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Kesehatan Masyarakat;


Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1996/1997;


Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C;


Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan;


Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;




Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;


Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;


Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;



Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran

1998/1999;




Tuban Tahun Anggaran 1997/1998;



Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;



Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;


Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tuban Yang Tidak Terkait Dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;



Daerah Tingkat II Tuban tentang Retribusi Daerah Berkaitan

Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;




Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tuban

Tahun 1998/2998 – 2007/2008;




Anggaran 1998/1999;


Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1999/2000;


Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;




Tuban Tahun Anggaran 1998/1999.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan

Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan

akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan

yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah

yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (legal

drafting)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna

penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap



semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang

memerlukannya.

Tuban, Oktober 2018

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………….……………………………. i

PERSONALIA TIM ……………………………………………………………… ii

KATA PENGANTAR………………………………………………………………. iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………. vi

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………… I – 1

A. Latar Belakang ……………………………………………. I – 1

B. Maksud, Tujuan dan Target ……………………….. I – 6

D. Manfaat/Kegunaan ……………………………………… I – 7

E. Metode Penelitian ………………………………………… I – 8

BAB II : LANDASAN TEORI …………………………………………….. II – 1

A. Kerangka Teori ……………………………………………. II – 1

B. Kerangka Berfikir Evaluasi ………………………… II – 21

BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA ………………… III – 1

C. Peraturan Daerah Tahun 1997 …………………. III – 2

D. Peraturan Daerah Tahun 1998 …………………. III – 33

E. Peraturan Daerah Tahun 1999 ………………… III – 66

BAB IV : P E N U T U P …………………………………………………… IV – 1

A. Kesimpulan …………………………………………………. IV – 1

B. Saran/Rekomendasi ……………………………………. IV – 5

Daftar Referensi

Lampiran Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Tuban yang

Dievaluasi.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa

pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib

maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten

dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum

daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-

undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara

sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beradasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut

meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri

dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator

bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; dan/atau



e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,

antar-golongan, dan gender.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,

dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah

Kabupaten Tuban melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Tuban melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap

Beberapa Produk Hukum Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997

sampai dengan 1999.

Adapun beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2017 ini meliputi:


Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;


Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan



Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan



Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tuban;






1998;




Tuban Tahun Anggaran 1996/ 1997;


Tahun 1997 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja


2998;



Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;



Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Kesehatan Masyarakat;




Anggaran 1996/1997;


Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C;


Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan;




Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;


Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;


Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;


Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;



Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran

1998/1999;




Tuban Tahun Anggaran 1997/1998;



Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;



Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;



Daerah Tingkat II Tuban Yang Tidak Terkait Dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;



Daerah Tingkat II Tuban tentang Retribusi Daerah Berkaitan



Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tuban

Tahun 1998/2998 – 2007/2008;




Anggaran 1998/1999;


Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1999/2000;


Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;





B. Maksud, Tujuan dan Target Kajian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Peraturan

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan 1999

dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi

beberapa permasalahan yang ada terkait dengan

keberadaan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 1997 sampai dengan 1999.



2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi

Terhadap Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Tahun 1997 sampai dengan 1999 adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun

horisontal keberadaan beberapa Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan 1999; dan

b. Mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan beberapa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai

dengan 1999 di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk

Hukum Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan

1999 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Beberapa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 Sampai

dengan 1999.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap beberapa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan

1999 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan

dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang

diperlukan dalam menyikapi keberadaan beberapa Peraturan

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan 1999.

D. Metode Penelitian



1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif

dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997

sampai dengan 1999 digunakan pendekatan normatif yaitu

pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-

undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan

hasil dari berbagai pertemuan termasuk Focus Group

Discussion (FGD).

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif,

maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa

data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan

bahan hukum yang bersifat autoritif yang artinya

mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan

catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan

Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan

jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang

berhubungan dengan materi yang diatur dalam beberapa




dengan 1999 (yang dievaluasi).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum

dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media

cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang

dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur

dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun

1997 sampai dengan 1999 (yang dievaluasi). Kegiatan ini

dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji

dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang

mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data

yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan

pada teori-teori yang berlaku.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan

tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan

peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat

perencanaannya sampai dengan pengundangannya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang

baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan

dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan

pembahasan, teknik penyusunan maupun

pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada

Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan

termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan

atas hukum.



Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini

merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan

serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan

hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan

perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada

undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan

perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan

keberagaman peraturan perundang-undangan bisa

menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus

disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal

adanya judicial review oleh Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang

bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap

keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada

hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis.

Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai

peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan

perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud

dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai

konsep dan tatanan yang berkaitan dengan

pembentukan peraturan perundang–undangan.

Pemerintah dalam menjalankan tugas–tugasnya

melakukan berbagai tindakan hukum dengan

menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis,

sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan

lain–lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen

yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan



seperti peraturan perundang-undangan, keputusan–

keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan

sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan

untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang

patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi

penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah

bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dibidang

hukum yang menyangkut pembentukan peraturan

perundang-undangan negara (Burkhardt Krems

menyebutkannya dengan Staatsliche Rechtssetzung),

maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

1) Isi peraturan (Inhalt der Regelung);

2) Bentuk dan susunan peraturan (Form der Regelung);

3) Metode pembentukan peraturan (Methode der

Ausarbeitung der Regelung); dan

4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan

(Verfahren der Ausarbeitung der Regelung).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu

diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus

memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan

isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan

pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke

dalam bentuk dan susunannya, bagi metode

pembentukannya dan bagi proses serta prosedur

pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat

disebut asas peraturan perundang-undanngan yang



patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring

berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan

serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan

peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai

dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945,

rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang

bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan

sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu

dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta

penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk

menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat

dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam

Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk

peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat

hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia

berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan

perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai

kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan

sebagai berikut:

a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang

berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan

yang berbeda satu sama lainnya;

b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang

berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus

dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;

c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi

peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan

untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena



perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak

dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan

hukum yang mengatur masa depan;

d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika

tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus

diperbuatnya;

e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab

apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan

berpegang pada aturan yang mana;

f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan

beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh

mereka yang bersangkutan;

g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab

apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan

mana yang masih berlaku;

h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan

hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak

demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara Koopmans,

mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu

adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan

peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut

sehubungan dengan:

(1) Prosedur;

(2) Bentuk dan kewenangan;

(3) Masalah kelembagaan; dan

(4) Masalah isi peraturan.



Van Angeren membagi asas-asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2

(dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang

disebutnya het vartrouwens beginsel yang dapat

diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap

pemerintah. Van der Vlies membagi asas-asas dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

(beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam asas-

asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

1) Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke

doelstelling).

2) Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het

juiste orgaan).

3) Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids

beginsel).

4) Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van

uitvoerbaarheid).

5) Asas konsensus (het beginsel van de consensus).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar

(het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke

systematiek) ;

2) Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de

kenbaarheid);

3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het

rechtsgelijkheidsbeginsel);

4) Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);



5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan

individual (het beginsel van de individuele

rechtsbedeling).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas

yang dipakai Peraturan Perundang-undangan.

Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;



f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan

tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang

hukum Peraturan Perundang-undangan yang

bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang

baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga)

landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis,

landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada

yang menambahkan landasan teknik perancangan dan

landasan politik.

1) Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada

dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu

sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-

nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah

nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai

kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai

lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum

harus memperhatikan moral bangsa, tanpa



memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan,

karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita

bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (way of life)

sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah

terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah

hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu

sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai

moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)

Masyarakat berubah maka nilai-nilaipun ikut

berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat

harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam

peraturan perundang-undangan yang orientasi masa

depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di

atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan

perundang-undangan harus bisa mencerminkan

kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika

tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat

maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin

dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan

ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai

dengan kenyataan hidup masyarakat yang

bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian

karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan

kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai

dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya

akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.



3) Landasan Yuridis (Juridische Grondslag)

Landasan yuridis adalah landasan hukum

(Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan

(bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan

perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut

2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan

pembentukan peraturan perundang-undangan dan

dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan

perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang

pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang

ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan

sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan

Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu

badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid)

mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu

landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik

perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis,

maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang

tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan

Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-

undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak

jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan

tujuannya (ambiguogus) atau rumusannya dapat ditafsirkan

dalam berbagai arti (Interpretatif) atau terjadi inkonsistensi

dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang

tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar

dimengerti dan lain sebagainya.



Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan

yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan

politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar

selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan

pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum

Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan

produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang

membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang

dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan

menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu

ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga

menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk

produk hukum daerah tidak saja merupakan soal

pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan

mengikhtisarkan (samenvatten) suatu permasalahan/

gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-

kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya,

maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya

memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu

menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab

persoalan hari ini (up to date), besok (prediction) dan

bahkan jauh yang akan data (proyeksi). Akhirnya peraturan

yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang

baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan

prosedur/ mekanisme yang ada.



Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika

saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat

berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu

kekekalan hukum atau recthsbestendigheid. Dalam pada itu

tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak

mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum

atau recthsopvattingen yang statis sifatnya atau tidak

berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang

dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu

bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan

membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk

hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi

keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada

waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh

masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama

harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan

perubahan rechtsopvattingen yang hidup di masyarakat itu,

sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan

keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan

kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur

mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru

maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya

peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12


undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai

kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam



pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan

yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau

pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut

tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh

lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk

peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang

dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang

tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah

dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan

dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan

merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat

sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika

peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan

di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka

peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan

sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan

suatu peraturan perundang-undangan yang dapat

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam

penyusunan produk hukum daerah secara efektif

dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. Faktor sumberdaya manusia sebagai perancang

peraturan perundang-undangan (legal drafter) misalnya

memperdalam pengartahuan dalam perundangan dan

kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik



sehingga produk hukum dapat berbobot sifat,

karakteristik, bisa mengantisipatis perubahan lingkungan

eksternal dan memperhatikan norma masyarakat.

Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar

pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

dengan segala macam aspeknya serta menguasai

substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum

yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur

kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan

datang.

2. Prosedur penyusunan perlu mengikutsertakan

masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir

kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di

peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat

tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan

substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan

diundangkan.

3. Teknik penyusunan harus memperhatikan ketentuan

dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural

yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus

dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan

benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga

dapat dihasilkan produk hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya

stanndarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari

segi format, substansi maupun teknis penulisan,



sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan

produk hukum.

4. Penggunaan bahasa perundang-undangan yaitu

agar setiap peraturan perundang-undangan adalah

dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan

diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut

tidak dapat ditansformasikan dengan baik kepada

masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati

oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan

Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu

daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh

masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur

dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai

timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal

drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik,

menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai

bahasa perundang-undangan, selain kemampuan

pemahaman perasaan bahasa masyarakat.

5. Pengawasan terhadap produk hukum daerah,

bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu

dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka

negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai

wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan

dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan

umum, bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan

dengan peraturan perundang-uandangan yang lainnya.

6. Kualitas produk hukum daerah yaitu sebagai alat

dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam

kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan

efisien. Perancang Peraturan Daerah harus

mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan

bidang perundang-undangan dan kebijakan publik

sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat

berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya

penyusunan produk hukum daerah yang paling penting,

akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara

koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara

proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan

sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi

hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan

mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan

publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi

Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan

Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka

mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan

daya saing daerah.



Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi

Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi

Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk

mengatur:

a. kewenangan Kabupaten/Kota;

b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah

Kabupaten/Kota;

c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah

Kabupaten/Kota;

d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya

hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih

efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)



Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka

peraturan perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau

terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang

berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan

peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan

dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan

untuk memberikan masukkan dalam proses pembuatan

peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan

diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan

definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya

harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur,

dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak

kekurangannya (leemten), dan akhirnya dalam menulis

bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan

untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan

bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu

cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang

menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena

itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu

dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami

oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh

mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang

dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa

yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara



demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa

yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk

mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat

materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak

sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat

bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang

terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni

yang bersifat yuridis atau teknis.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12


undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa

Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata,

penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun

pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan

perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang

bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,

kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan

kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus

disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan

dan akhiran;

b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri

dengan tanda baca titik koma (;);

c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan

tanda baca titik (.);

d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada

frase ”dan/atau”;

e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam

batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam

bagian ketentuan umum;



f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;

g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk

rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua)

rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,)

sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan

tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2

(dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu

dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan

kata penghubung ”dan”;

h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan

adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan

kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa

bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi

oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem

pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun

secara sistematik. Makna sistematik adalah bahwa

peraturan perundang-undangan yang mengatur materi

yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks

substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan,

dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu

peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan



mengenai mekanisme sanksii dan terkait dengan

masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkait dengan kesadaran masyarakat

apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa

yang telah menjadi haknya .

B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan

dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum

daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir

sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka

berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Siapkan & Kumpulkan PERDA yg mau dievaluasi

Penelitian thd latar belakang PERDA yg mau dievaluasi dg: melihat Konsideran dan Penlesanan Umum PERDA tsb

Penelitian (dg: meneliti Pasal demi Pasal secara keseluruhan, atau hanya difokuskan thd pasal2 ttt saja yg menjadi fokus permasalahan yang sedang dibahas)

EVALUASI

PERDA

A N

A L

I S

A



Gambar 2.1.

Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan

akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.

Gambar 2.2.

Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

Untuk menilai apakah secara formal maupun materiil sesuai

atau tidak antara PERDA dengan PUU yang lebih tinggi atau

Perda lainnya.

• Agar tidak terjadi tumpang-tindih.

• Untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

Utk menilai apakah PERDA yg berlaku masih sesuai atau tidak

dg aspirasi hukum yg berkembang dlm masy terutama utk

menegakkan supremasi hukum dlm kehidupan bermasyarakat..

Utk menghindari terjadinya perlawanan oleh masy thd PERDA

yg sedang dan akan diberlakukan dlm penyeleng

pemerintahan. (Materil Judicial Review atau perlawanan lainnya).

Kemungkinan dilakukan perbaikan thd PERDA yang sedang

berlaku untuk merespon perkembangan dlm masyarakat.

Sinkronisasi:

VERTIKAL &

HORISONTAL

Memiliki daya guna

yg memadai dlm

pelaksanaannya

ANALISA



BAB III

HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA

Sebagaimana dikemukan bahwa evaluasi terhadap beberapa


1999 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama,

menyiapkan dan mengumpulkan Peraturan Daerah terkait

(beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai

dengan Tahun 1999). Kedua, meneliti latar belakangnya, yaitu

dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari

Peraturan Daerah tersebut. Ketiga, kemudian dilakukan penelitian

terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi

pasalnya. Keempat, berdasarkan penelitian mengenai latar

belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam

pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisa terhadap Peraturan



Daerah yang bersangkutan. Analisa terhadap Peraturan Daerah ini

dilakukan dengan menguji:

1. Apakah Peraturan Daerah dibentuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat,

apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan

fungsi maupun materi muatannya (sinkronisasi vertical maupun

horisontal) ?

2. Apakah Peraturan Daerah mempunyai daya guna yang

memadai dalam pelaksanaannya ?

3. Apakah Peraturan Daerah yang berlaku sudah sesuai atau tidak

dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat

terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam

kehidupan bermasyarakat ?

4. Apakah terjadi perlawanan oleh masyarakat terhadap Peraturan

Daerah yang sedang dan akan diberlakukan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

5. Apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap

Peraturan Daerah yang sedang berlaku untuk merespon

perkembangan dalam masyarakat ?

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap beberapa

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun 1997 sampai dengan

tahun 1999 tersebut diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam

uraian Bagian berikut.

A. Peraturan Daerah Tahun 1997

1. Umum

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun

1997 terdapat 12 (dua belas) Peraturan Daerah. Keduabelas

Peraturan Daerah tersebut adalah:



59. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem

Informasi Manajemen Kependudukan;


Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten




Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;


Nomor 5 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan

Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1997/ 1998;


Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran

1996/ 1997;


Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Anggaran




Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1997/ 2998;


Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan




dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten




dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;


Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1996/1997.

2. Evaluasi Masing-Masing Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 1 Tahun 1997 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam

Kerangka Sistem Informasi Manajemen

Kependudukan.

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah

dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka

sistem manajemen kependudukan. Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban ini merupakan

penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten



Daerah Tingkat II Tuban Nomor 1 Tahun 1978 berikut

perubahannya perihal yang sama.

Adapun landasan-landasan hukum dalam

konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

Peraturan Umum Retribusi Daerah;


Peraturan Umum Retribusi Daerah;


Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;


Pemerintahan Desa;


Keimigrasian;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan

Keimigrasian;

8) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang

Pendaftaran Penduduk;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor A 1 Tahun

1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi

Manajemen Kependudukan;

10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

1992 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat II;


1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem

Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;


1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan;

13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun

1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku

serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dipergunakan

Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun

1995 tentang Prosedur dan Tatacara

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam

Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan;


1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen

Kependudukan;


1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan

Pendaftaran Penduduk;


1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir

yang dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran

Penduduk;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 35 Tahun 1988 tentang Penyidik



Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.

Peraturan Daerah ini dalam batang tubuhnya berisi bab-

bab sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN

BAB III. PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB IV. SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

BAB V. PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN MUTASI

BIODATA

BAB VI. TATA CARA PENYELENGGARAAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB VII. KETENTUAN RETRIBUSI

BAB VIII. KETENTUAN PIDANA

BAB IX. PENYIDIKANTATA CARA PEMUNGUTAN

BAB X. KETENTUAN PENGECUALIAN DAN

PENGAWASAN

BAB XI. KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 2 Tahun 1997 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.


dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk

meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang pertanian

tanaman pangan sehingga lebih berdaya guna dan



berhasil guna. Peraturan daerah ini disusun dalam

rangka penyempurnaan nomenklatur dan uraian tugas


Daerah Tingkat II Tuban mengacu pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 dan Surat

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal

26 Juli 1996 Nomor 061/5786/041/1996.









tentang Pelaksanaan, Penyerahan Sebagian dari

Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian

kepada Propinsi Jawa Timur;


tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan

Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

5) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman

dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan

Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pusat , Perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri dan Pemerintah di Daerah;


1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;




tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan

Keimigrasian;


1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah

dan Wilayah;


1994 tentang Pedoman Oganisasi dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;

10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah

Tingkat II;

11) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian

Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II.




BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BAB III. SUSUNAN ORGANISASI

BAB IV. URAIAN TUGAS

BAB V. TATA KERJA

BAB VI. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

BAB VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP



c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah



dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk

meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang

perkebunan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil

guna. Peraturan daerah ini disusun dalam rangka

penyempurnaan nomenklatur dan uraian tugas Dinas

Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tahun 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 Juli 1996 Nomor

061/5786/041/1996.









tentang Pelaksanaan, Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada

Propinsi Jawa Timur;









Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Pusat ,

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan

Pemerintah di Daerah;








dan Wilayah;



Dinas Perkebunan Daerah;




Tingkat II;




Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan

kepada Daerah Tingkat II.









BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN



d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah


Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah

yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk

meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang

peternakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil

guna. Peraturan daerah ini disusun dalam rangka

penyempurnaan nomenklatur dan uraian tugas Dinas

Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

9 Tahun 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 Juli 1996 Nomor

061/5786/041/1996.








2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan;




tentang Pelaksanaan, Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada

Propinsi Jawa Timur;







Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Pusat ,

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan

Pemerintah di Daerah;








dan Wilayah;





Dinas Peternakan Daerah;




Tingkat II;




Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan

kepada Daerah Tingkat II.







BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN



e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 5 Tahun 1997 tentang Kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban




bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah tingkat II Tuban Nomor 16 Tahun

1990 sebagaimana telah diubah pertama dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tuban

Nomor 5 Tahun 1994 dipandang sudah tidak sesuai lagi

sehingga perlu diadakan peninjauan kembali. Untuk itu

Peraturan Daerah ini perlu disusun dalam rangka

mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tuban dalam suatu

Peraturan Daerah.









Pokok-pokok Kepegawaian;


Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975;



5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah;


Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;


Pengawasan Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat

Negara;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;





1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.




BAB II. PEMBIAYAAN

BAB III. KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IV. KETENTUAN PENUTUP



f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1997/1998.


bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah tingkat II Tuban Tahun Anggaran

1997/1998 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.



1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950

tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;





Keuangan Daerah;







Tata Cara Penyediaan dan Pengeluaran Subsidi Gaji

dan Pensiun bagi Daerah Otonom;




1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;


1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

kepada Daerah;


1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan Materiil Daerah;


1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan

Materiil Daerah;


1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil

Pajak Bumi dan Bangunan;


1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099

tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan

Daerah;


tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran

Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;


tahun 1981 tentang Manual Administrasi

Pendapatan Daerah;



15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun

1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronosasian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan

Susunan Perubahan Pensinkronosasian Anggaran



1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan

Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;



Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;


tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan

Daerah;



Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1997

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998.

g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II




Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Blanja

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1996/1997.


bahwa Perhitungn Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tuban Anggaran

1996/1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu

ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.




Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur;





Keuangan Daerah;











Belanja Daerah;




tahun 1980 tentangManual Administrasi Keuangan

Daerah;


Tuban Nomor 1 Tahun 1996 juncto Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor

12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran


Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1996/1997.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja


Anggaran 1997/1998.

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini

adalah bahwa perlu ditetapkannya Perubahan Anggaran


tingkat II Tuban Anggaran 1997/1998 dengan suatu

Peraturan Daerah.










Keuangan Daerah;










Peraturan Daerah Perubahan,






Belanja Daerah;





1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronosasian




tahun 1988 tentang Perubahab dan Penyempurnaan

Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi 2.2.2. Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah;








dan Belanja Daerah;





Daerah;

13) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 338/P Tahun 1997 tentang

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun

Anggaran 1997/1998.


Tuban Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 1997/1998.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban.

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini

adalah sebagai konskwensi penerimaan tugas dan

wewenang Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum

Pengairan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994,

untuk penyelenggaraannya perlu dibentuk unsur



pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban dalam suatu

Peraturan Daerah.









tentang Pengairan;


tentang Penggolongan Bahan Galian;


tentang Tata Pengaturan Air,


tentang pengairan;


tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di

Biang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;


Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;


tentang Pengendalian Pencemaran Air;






11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada

Sumber-sumber Air;


49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;


51/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan

Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada

Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah

Daerah Tingkat II;


58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan

Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan

Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;


1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah;





1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;


Timur Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Penyerahan

sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan

Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II.






BAB II. PEMBENTUKAN DINAS

BAB III. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV. ORGANISASI

BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN

BAB VII. PEMBIAYAAN

BAB VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Tuban.

Bahwa dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan

bertanggung jawab serta untuk meningkatkan

kelancaran tugas-tugas bidang perikanan sehingga lebih

berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu

menyempurnakan nomenklatur dan Uraian tugas Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur tanggal 26 Juli 1996 Nomor

061/5786/041/1996.

Untuk itu perlu meninjau dan menetapkan

kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban



sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 4 Tahun

1992 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan

Daerah.









tentang Pengairan


tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari

Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian

kepada Propinsi Jawa Timur;



Titik Berat pada Daerah Tingkat II;,




Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pusat,Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

dan Pemerintah di Daerah ;










dan Wilayah;



Dinas Perikanan;




Tingkat II ;


Timur Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyerahan


Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan

kepada Pengairan kepada Daerah Tingkat II.





BAB III. ORGANISASI


BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN

BAB VII. PEMBIAYAAN




k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat

Kesehatan Masyarakat.

Alasan penerbitan peraturan daerah ini adalah

bahwa dengan diberlakukannya keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat,

maka dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran

penyelenggaraan tugas yang berdaya guna dan berhasil

guna serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat di tingkat wilayah Kecamatan dan

Desa/Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan

Masyarakat (PUSKESMAS) dalam suatu Peraturan

Daerah.








3) Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan;


Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam

Bidang Kesehatan kepada Daerah;






tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan


7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

99A/MENKES/SK/III/ 1982 tentang berlakunya

system Kesehatan Nasional;

8) Keputusan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri

Dalama Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan

nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada

Daerah;





Peraturan Daerah;



Pusat Kesehatan Masyarakat;


1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22, dan 23 Tahun

1994;


Tuban Nomor 9 Tahun 1996 tentang Susunan dan



Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten






BAB III. ORGANISASI


BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN

BAB VII. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


PerubahaN Anggaran Pendapatan Dan Belanja


Anggaran 1996/1997.

Alasan peraturan daerah ini disusun adalah bahwa


Daerah tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1996/1997

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang







3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang


Keuangan Daerah;






5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993 tentang

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,



Belanja Daerah;



kepada Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun

1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056

Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Pos 2.2.2.

Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;




Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan




dan Belanja Daerah;





13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur Nomor 257/ P Tahun 1996 tentang

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja


Anggaran 1996/1997;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II



Anggaran 1996/1997.

B. Peraturan Daerah Tahun 1998

1. Umum

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun

1998 terdapat 14 (empat belas) Peraturan Daerah.

Keduabelas Peraturan Daerah tersebut adalah:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengolahan Bahan Galian Golongan C;



b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban



Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1998/1999;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban




1997/1998;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban


dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya


j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban


dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga


k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan



Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Yang Tidak

Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban tentang

Retribusi Daerah Berkaitan Dengan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata

Ruang Kota Tuban Tahun 1998/2998 – 2007/2008;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban




2. Evaluasi Masing-masing Peraturan Daerah

a. Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban Nomor 1 Tahun 1998 tentang

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.


berdasarkan Pasal 2 atay (2) huruf a Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah

Tingkat II.









Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;




Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup;


Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


Penagihan Pajakdengan Surat Paksa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980

tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C;




1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dam



1994 tentangPedoman Usaha Pertambangan Bahan

Galian Golongan;




1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang

Pajak Daerah;


1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;





Peraturan Daerah ini dalam batang tubuhnya berisi

bab-bab sebagai berikut:


BAB II. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

BAB III. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

BAB IV. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PERHITUNGAN

BAB V. MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

BAB VI. TATA CARA PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

BAB VII. TATA CARA PEMBAYARAN

BAB VIII. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

BAB IX. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

BAB X. TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

BAB XI. KEBERATAN DAN BANDING

BAB XII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



PAJAK

BAB XIII. KADALUWARSA

BAB XIV. KETENTUAN PIDANA

BAB XV. PENYIDIKAN

BAB XVI. KETENTUAN PENUTUP


Tuban Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak

Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Pemukiman


berdasarkan Pasal 2 atay (2) huruf f Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II.


konsiderans “Mengingat adalah sebagai berikut:





Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;




Pengairan;



Lingkungan Hidup;










tentang Tata Pengaturan Air;








Pajak Daerah;


1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah;











PERHITUNGAN






PENETAPAN PAJAK


BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK


PEMBEBASAN PAJAK


PENGURANGAN KETETAPAN DAN N ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI



PAJAK



BAB XV. PENYIDIKAN




Reklame.


dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu

disesuaikan.























Pajak Daerah;


1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak

Daerah;







PERHITUNGAN




PENETAPAN PAJAK






PEMBEBASAN PAJAK






PAJAK



BAB XV. PENYIDIKAN

BAB XVI. KETENTUAN PENUTU

d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 4 Tahun 1998 tentang tentang Pajak

Hotel dan Restoran.



1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak

Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan

Restoran. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pajak

Pembangunan I perlu disesuaikan, sehingga perlu

mengatur kembali Pajak Hotel dan Restoran yang

kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.























Pajak Daerah;



Daerah;













PERHITUNGAN




PENETAPAN PAJAK




PEMBEBASAN PAJAK


PENGURANGAN KETETAPAN DAN ATAU




PAJAK



BAB XV.. PENYIDIKAN


e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 5 Tahun 1998 tentang tentang Pajak

Penerangan Jalan.



1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan Perlu

disesuaikan, sehingga perlu mengatur kembali Pajak



Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.




Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten Dalam



Pokok-pokokPemerintahan di Daerah;


Ketenagalistrikan;








tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga

Listrik;







1992 tentang Tata Pedoman Pemungutan Pajak

Penerangan Jalan;

11) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeridan

Menteri Pertambangan Nomor 71 A Tahun 1993 dan



Nomor 2863 K/841/M.PE/1993 tentang Pemungutan

Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening

Listrik Pemerintah Daerah;



Daerah;


1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan

dibidang Pajak Daerah;











PERHITUNGAN




PENETAPAN PAJAK


BAB VIII. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK


PEMBEBASAN PAJAK








PAJAK



BAB XV. PENYIDIKAN


f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Hiburan.



1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak

Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak

Hiburan. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pajak

Tontonan perlu disesuaikan. Untuk itu perlu disusun

Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

















tentang Pajak Daerah ;





1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak

Pertunjukan dan Keramaian Umum;

9) Keputusan Menteri Dalam Negeridan Nomor 71

Tahun tentang Pedoman Tarip Pajak Pertunjukan

dan Keramaian Umum.







PERHITUNGAN




PENETAPAN PAJAK




PEMBEBASAN PAJAK








PAJAK



BAB XV. PENYIDIKAN


g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1998/1999.



Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1997/1998

sebagai landasan formilnya perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.












Keuangan;






5) Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1984 tentang

tata ara Penyediaan dan Pengeluaran Subsidi Gaji

dan Pensiun bagi daerah otonom;


1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan




Belanja Daerah;



kepada daerah;


1976 Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

Materiil Daerah;

9) Keputusan Menteri Dalam Negeridan Nomor 4

Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan

barang dan materiil Daerah ;


1985 tentang pengurusan pendapatan Daerah Hasil






dan Belanja Daerah;


1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota DPRD;



Daerah;





tahun 1981 tentang Manual Administrasi

Pendapatan Daerah;


1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian




Tahun 1985 tentang Peyempurnaan Bentuk dan

Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah:


1984 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan

Daerah Hasil PAjak Bumi dan Bangunan;







Daerah;


Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha

Keuangan Daerah;





1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1998/1999.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II





1997/1998 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah,













Keuangan ;











Belanja Daerah;



dan Belanja Daerah;



Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran


1997/1998;


Tuban Nomor 6 Tahun 1997 juncto Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor

8 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun

Anggaran 1997/1998.

i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban.


sebagai tindak lanjut pelaksanaan penyerahan tugas dan

wewenang urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta

Karya kepada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa


Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya

kepada Daerah Tingkat II, maka urusan di bidang

pekerjaan umum menjadi urusan rumah tangga Daerah

yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah. Dengan adanya

alasan itu maka perlu membentuk Dinas Pekerjaan

Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tunan dengan berpedoman pada petunjuk Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober

1997 Nomor 061/ 13396/ 041/ 1997 dengan

menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.











Perumahan dan Permukiman;


Penataan Ruang;


Penataan Ruang;










1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Perumahan

kepada Pemerintah Daerah;



Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Tingkat I dan Daerah Tingkat II;














1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah

dan Daerah;






Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Tingkat I dan

Tingkat II;



Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Timur di Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya

kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

18) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I

Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang

Pekerjaan Umum Cipta Karya.



Peraturan Daerah ini dalam batang tubuhnya berisi

bab-bab sebagai berikut:




BAB IV. ORGANISASI

BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN

BAB VII. PEMBIAYAAN


j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten



dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata,

dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik

berat pada Daerah Tingkat II, maka untuk

melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan

menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah

Daerah dapat membentuk Dinas Daerah.













Penataan Ruang;



























dan Daerah;




14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun



Tingkat II.

Adapun isi peraturan daerah ini diuraikan dalam

bab-bab berikut:




BAB IV. ORGANISASI

BAB V. TATA KERJA


DALAM JABATAN

BAB VII. PEMBIAYAAN

BAB VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

k. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.


berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah yang tidak terkait, dinyatakan

berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-

undang tersebut.
















1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan

Daerah;

7) Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1998

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I

dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.



l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pencabutan


Tuban Tentang Retribusi Daerah Berkaitan Dengan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah serta PEraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak

terkait, dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak

nerlakunya Undang-undang tersebut.


konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :









tentang Retribusi Daerah;







1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan

Daerah;

7) Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1998

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I

dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 13 Tahun 1998 tentang Rencana

Umum Tata Ruang Kota Tuban Tahun 1997/1998 –

2007/2008.


dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata,

dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik

berat pada Daerah Tingkat II, maka untuk

melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan

menjadi urusan rumah tangga Daerah, Pemerintah

Daerah dapat membentuk Dinas Daerah.


konsiderans “Mengingat” adalah sebagai berikut :











Kehutanan;


tentang Pertambangan;




Pengairan;


Jalan;


Perindustrian;


Perumahan dan Pemukiman;


Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;


Kepariwisataan;


Penataan Ruang;



Lingkungan Hidup;


tentang Tata Pengaturan Air;



















dan Daerah;







Tingkat II.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II



Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1998/1999.



Daerah tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1998/1999















Keuangan Daerah;











Belanja Daerah;



dan Belanja Daerah;


Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran

Daerah dan Pengendalian Kredit Daerah;











Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Pos 2.2.2.

Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;


Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan;


1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran

Pendapatan Daerah;



Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah


Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kanupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun

Anggaran 1998/1999;




Anggaran 1996/1997.

C. Peraturan Daerah Tahun 1999



1. Umum

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun 1999,

evaluasi tahun ini hanya untuk 3 (tiga) Peraturan Daerah.

Ketiga Peraturan Daerah tersebut adalah:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olah Raga;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban




1998/1999.

2. Evaluasi Masing-masing Peraturan Daerah

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran


1999/2000.



Daerah tingkat II Tuban Tahun Anggaran

1999/2000sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan

dengan Peraturan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal

64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.







lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);


Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3037);


Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,




Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5

Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3045);







Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

Nomor 6 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3046);


tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3691);


tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);


tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3693);






Belanja Daerah;



Kepada Daerah;


1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil




dan Belanja Daerah;




1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;


1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah

Daerah;


tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program

Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja














Keuangan Daerah;



Pendapatan Daerah;

22) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun Nomor

103/DPRD-92/1997 tentang Peraturn Tata Tertib



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Tuban Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olah Raga.


dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup

dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.












Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran




tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3692);




1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah;





1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan

Retribusi Daerah;


1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

Retribusi Daerah;


1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis

Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;


Tuban Nomor Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.

Adapun isi dari peraturan daerah ini dalam batang

tubuh disusun secara rinci yang terdiri dari bab-bah

sebagai berikut:


BAB II. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

BAB III. GOLONGAN RETRIBUSI

BAB IV. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

JASA

BAB V. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

BAB VI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI

BAB VII. WILAYAH PEMUNGUTAN

BAB VIII. SAAT RETRIBUSI TERUTANG

BAB IX. TATA CARA PEMUNGUTAN

BAB X. SANKSI ADMINISTRASI

BAB XI. TATA CARA PEMBAYARAN

BAB XII. TATA CARA PENAGIHAN

BAB XIII. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

BAB IV. KADALUWARSA

BAB XV. KETENTUAN PIDANA

BAB XVI. PENYIDIKAN

BAB XVII. KETENTUAN PENUTUP



Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II



Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah tingkat II Tuban

Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan

Peraturan Peraturan Daerah.















Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 5);






Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,






Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1975 Nomor 6);



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,





Belanja Daerah;


1980 tentang Petunjuk/Pedoman Administrasi

Bendahara Daerah;



dan Belanja Daerah;


1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;





Daerah;





Keuangan Daerah;



Pendapatan Daerah;



Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah


Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja




Anggaran 1998/1999;


Timur Nomor 77/P Tahun 1999 tentang Pengesahan





Anggaran 1998/1999.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan

dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap beberapa


1999 maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa secara umum dari 29 (dua puluh sembilan)


1999 tersebut terdapat: 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah

yang bersifat penetapan (einmalig), 10 (sepuluh) Peraturan

Daerah yang bersifat pengaturan baru, dan 2 (dua) Peraturan

Daerah Pencabutan.

Peraturan Daerah yang bersifat einmalig tersebut adalah

sebagai berikut:









Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban;


Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Tuban;



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Tuban Tahun Anggaran 1997/ 1998;


Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan


Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1996/ 1997;


Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Anggaran


II Tuban Tahun Anggaran 1997/ 2998;


Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten




dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tuban;





dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;




Daerah Tingkat II Tuban Tahun Anggaran 1996/1997;




II Tuban Tahun Anggaran 1998/1999;






Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah




dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah







Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;







Kesepuluh Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan

baru, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor

1 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen

Kependudukan;


5 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil

Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C;


2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan;


3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;


4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;


5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;


6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;




13 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota

Tuban Tahun 1998/2998 – 2007/2008;


Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olah Raga.

Kedua Peraturan Daerah yang bersifat pencabutan itu,

meliputi:


11 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Yang Tidak Terkait

Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah;


12 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban tentang Retribusi

Daerah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

B. Saran/Rekomendasi

1. Sebagaimana diketahui pasca diundangkannya beberapa


dengan 1999 tersebut pemerintah telah mengundangkan

beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki

implikasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten

Tuban Tahun 1997 sampai dengan 1999 maka

keberadaannya perlu ditinjau ulang dan kalau memang



perlu segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

yang baru menggantikan beberapa Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 1997 sampai dengan 1999

dimaksud atau dicabut.

2. Selanjutnya untuk menyusun dokumen Draft Peraturan

Daerah dimaksud butir 2 di atas agar bisa aspiratif dan

partisipatif serta implementatif, maka penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah nantinya perlu memperhatikan

nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara

aktif berbagai pihak terkait antara lain: pelaku usaha,

masyarakat, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah

Kabupaten, serta stakeholders terkait lainnya sesuai bidang

yang diatur.



DAFTAR REFERENSI

A. DaftarKepustakaan.

………….., 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan teknik Pembentukkannya. Yogyakarta: Kanisius

Anonim, 2012. Permendagri No. 53 Tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang No. 12

tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Pt. Tamita Utama

BagirManan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University

GadjahMada, Yogyakarta.

BagirManan. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada,

Yogyakarta. Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,

cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

BambangSunggono. 1994. HukumdanKebijaksanaanPublik. Jakarta: SinarGrafika .

Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses KebijakanPublik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Hamrolie Harun, 2007. Manajemen Kenaikan Tarif Pajak, Retribusi & PDAM. Yogyakarta: BPFE



Hanif Nurcholish. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan

Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Hans Kelsen, 2007. TeoriHukumMurniDasarDasarIlmuHukumNormatif.

Bandung: Nusamedia&nuansa. Ida Zuraida, 2011, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, SInar Grafika: Jakarta.

Imam Soebechi, 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: SInar Grafika.

Johnyibrahim. 2006. TeoridanMetodologiPenelitianHukumNormatif. Malang:

Bayumedia.

Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah ; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala

Daerah, Alumni, Bandung

Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. Pedoman Naskah Akademik

Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi

Pembentukan Perda yang baik), Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S, 2007. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.Maria

Farida Indrati S, 2007. Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius

Maria Farida Indrati, 1996. Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya. KonsorsiumIlmuHukum, UI:

Jakarta. Ni’matul Huda. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa

media, Bandung

Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press,

Yogyakarta SamodraWibawa. 1994. KebijakanPublik. Jakarta: Intermedia.

SamudraWiwaha, dkk. 1994. EvaluasiKebijakanPublik. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada. SatjiptoRahardjo. 2000. IlmuHukum. Bandung: PT Citra

AdityaBakti. SoerjonoSoekanto. 2008. PengantarPenelitianHukum. Jakarta:

UI-Press. Soimin, 2010, PembentukanPeraturanPerundang-undangan

Negara di Indonesia, UII Press: Yogyakarta.



Solichin Abdul Wahab. 2004. AnalisisKebijaksanaan Dari

FormulasiKeImplementasiKebijaksanaan Negara. Kakarta: BumiAksara.

Tim PenyusunKamusPusatPembinaandanPengembanganBah

asa.1994. KamusBesarBahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan

daerah), Universitas Arma Jaya, Yogyakarta.

LAMPIRAN:

Naskah Peraturan Daerah Yang dievaluasi.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 1 Tahun 2013

tentang Pembentukan Peraturan Daerah;


tentang Penyelenggaraan Pendidikan;


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;


tentang Penyelenggaraan Pariwisata;


tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian;


tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan;




tentang Laik Higiene Sanitasi;


tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa;


tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor 08 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak

Daerah;


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;


tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013;


tentang Perlindungan Anak;


tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam

Bentuk Perseroan Terbatas;


tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;


tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;


tentang Pembentukan Dana Cadangan;




tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;


tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan;


tentang Penanaman Modal;


tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban;


tentang Kerjasama Desa;


tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan

Beras;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;


tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;


tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran

2015;


tentang Penanggulangan Bencana;




tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Tuban;


tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah

dan Sekretaariat DPRD Kabupaten Tuban;


tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan

terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri;


tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04

Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Tuban;


tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah

Kepada Pihak Ketiga.

evaluasi terhadap beberapa peraturan daerah...

Documents