external - pn-kotamobagu.go.id · berjalan dengan baik, sebagai contoh tidak adanya tunggakkan...
TRANSCRIPT
A
PE
LA
KS
AN
AA
N P
ER
SID
AN
GA
N D
AL
AM
MA
SA
CO
VID
-19
DAFTAR ISI
2
3
4
5
6
7 3.S
IDA
NG
PE
RK
AR
A P
IDA
NA
B.
PE
LA
YA
NA
N T
ER
PA
DU
SA
TU
PIN
TU
DA
LA
M M
AS
A C
OV
ID19
C.
PE
LA
KS
AN
AA
N Z
ON
A I
NT
EG
ITA
S (
ZI)
2.S
IDA
NG
PE
RK
AR
A P
ER
DA
TA
1.U
PA
YA
PE
RD
AM
AIA
N (
ME
DIA
SI)
1 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum, Wr. Wb., Salam Sejahtera, Om
Swastiyastu, Namo Buddhaya
Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan
terimakasih kepada Bapak H. Arif Supratman,
S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi
Manado, Bapak Dr. L. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.,
selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
serta Hakim Tinggi Pengawas untuk Pengadilan
Negeri Kotamobagu, yang selalu memberikan
bimbingan serta arahan kepada Pengadilan Negeri
Kotamobagu baik secara langsung maupun
elektronik melalui media teleconference dan
aplikasi whatsapp. Demikian pula saya sampaikan
terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak
Wakil Ketua Pengadilan, Para Hakim, Ibu Panitera,
Bapak Sekretaris, para Pejabat Struktural, para
Pejabat Fungsional, seluruh karyawan dan
karyawati dan Tenaga Honorer di Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang tetap bekerja
serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di masa Pandemi COVID-19.
Laporan ini dibuat sebagai bentuk dari monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Persidangan dalam masa COVID-19 dengan merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di Bawahnya, dan Surat Dirjen Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara
Teleconference, yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan
Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kemenkumham Republik Indonesia pada
tanggal 13 April 2020.
Pelaksanaan sidang melalui teleconference selama masa pandemi COVID-19 ini,
tentunya masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya ialah jaringan internet yang
tidak stabil, baik di Pengadilan Negeri Kotamobagu, maupun di Kantor Kejaksaan dan
Rutan/Polres. Begitupula keterbatasan sarana penunjang sidang teleconference yang
belum tersedia pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, seperti belum adanya Webcam
External untuk menangkap gambar secara luas dengan kualitas yang baik/jelas.
Meskipun demikian, dengan keterbatasan yang ada, Pengadilan Negeri Kotamobagu
tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang Prima untuk
memenuhi hak-hak pencari keadilan, sambil terus menigkatkan kualitas sarana dan
prasarana yang ada untuk melaksanakan persidangan secara teleconference.
Akhir kata, saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang terkait, atas kerjasamanya selama masa pandemi COVID-19
untuk tetap mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kotamobagu. Tentunya, kita semua berharap agar pandemi COVID-
19 ini segera berakhir, agar kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali.
Wassalam,
Kotamobagu, Mei 2020;
ttd
Warsito, S.H.
2 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
A. PELAKSANAAN PERSIDANGAN DALAM MASA COVID-19
Kegiatan perkantoran di Pengadilan Negeri Kotamobagu selama masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tetap dilaksanakan dengan memperhatikan
standar protokol pencegahan dan penanganan COVID-19, dengan hasil bahwa sampai
saat ini tidak ada pegawai Pengadilan Negeri Kotamobagu yang teridentifikasi maupun
terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian pula, dengan administrasi perkara yang tetap
berjalan dengan baik, sebagai contoh tidak adanya tunggakkan delegasi dan tepat
waktunya pengiriman berkas upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali),
baik perkara pidana maupun perdata.
Dalam rangka antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
semakin meluas dan mengkhawatirkan, serta menindaklanjuti surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang
Persidangan Pidana Secara Teleconference yang selanjutnya telah diadakan
penandatangan melalui Teleconference Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan
Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kemenkumham Republik Indonesia pada
tanggal 13 April 2020.
Seluruh pengadilan
tingkat pertama se-
Indonesia diinstruksikan
agar melakukan
persidangan jarak jauh,
dimana Pengadilan
Negeri Kotamobagu
sebagai salah satu
pengadilan tingkat
pertama di Indonesia
ikut menyikapi
penyebaran Corona
Virus Disease 2019
(COVID-19) dengan
mengingat bahwa
proses penegakan
hukum tetap harus
berjalan dengan
memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat
luas lewat penerapan sidang melalui Teleconference.
3 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu baik perkara
pidana maupun perkara perdata, dilaksanakan pada ruang sidang Prof. Dr. H.M. Hatta
Ali, SH., MH. (ruang sidang utama), ruang sidang Mototabian dan ruang sidang Anak.
1. Sidang Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pelaksanaan persidangan pada masa
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini, tetap berjalan dalam
rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan
Persidangan perkara Pidana dilaksanakan dengan menggunakan Teleconference.
Pelaksanaan sidang
pidana secara Teleconference
dilaksanakan berdasarkan
Surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal
27 Maret 2020 tentang
Persidangan Pidana Secara
Teleconference. Secara teknis
pelaksanaan persidangan
perkara pidana secara
Teleconference di Pengadilan
Negeri Kotamobagu dilaksanakan pada Ruang Sidang Mototabian, dimana yang
hadir dalam ruang sidang tersebut adalah Majelis Hakim/Hakim, untuk Penunut
Umum dan Saksi berada di kantor Kejaksaan, sedangkan Penasihat Hukum dan
Terdakwa berada di Rutan ataupun Polres.
Dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara Teleconference pada
umumnya dapat berjalan dengan baik, namun demikian ada beberapa kendala yang
sering menghambat jalannya pesidangan perkara pidana secara Teleconference
tersebut antara lain :
Jaringan Internet
Fasilitas internet sangat penting dalam menunjang sidang Teleconference
sehingga diperlukan jaringan internet yang stabil pada setiap instansi yang
terlibat langsung dalam sidang ini, namun terkadang terkadang jaringan
internet tidak stabil terjadi baik pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tetapi
juga pada Kantor Kejaksaan, Rutan maupun Polres, sehingga mengganggu
jalannya persidangan melalui sidang Teleconference dalam hal ini jalannya
persidangan memakan waktu yang cukup lama sedangkan masih harus
menyidangkan beberapa perkara lainnya.
4 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Sarana Teleconference
Adapun beberapa sarana yang mempuni untuk menunjang sidang
Teleconference belum tersedia pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, seperti
(a) WebCam External agar dapat menangkap gambar secara luas (Seluruh
Majelis) dengan kualitas yang baik/jelas, dimana pada saat masih
menggunakan Web-Cam yang ada pada Laptop dengan segala
kekurangannya seperti hanya dapat mengambil gambar dengan sudut yang
sempit (1 Hakim) yang mengakibatkan apabila Hakim Anggota akan
mengajukan pertanyaan Web-cam/Laptop harus dihadapkan kepada Hakim
Anggota yang bertanya agar dapat ditampilkan pada layar. (b) Display
Teleconference pada saat ini yaitu LCD Proyektor masih menggunakan
pinjaman dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Kotamobagu terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasana yang ada guna
memaksimalkan pelaksanaan sidang perkara pidana secara Teleconference.
Dari jumlah
perkara pidana yang
masuk pada
Pengadilan Negeri
Kotamobagu pada
masa penyebaran
Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
sepanjang bulan
Januari sampai tanggal
20 Mei 2020 yaitu
dengan akumulasi perkara pidana biasa, singkat, cepat, praperadilan dan anak
berhadapan hukum sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara,
dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk dan ditangani pada periode yang
sama ditahun 2019 adalah sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) perkara
sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan perkara. Dalam tindak pidana lalu
lintas terjadi penurunan yang signifikan dimana pada periode bulan Januari sampai
Mei 2019 adalah sebanyak 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) perkara,
sedangkan pada periode yang sama di tahun 2020 (20 Mei) yakni sebanyak 1.306
(seribu tiga ratus enam) perkara.
2. Sidang Perkara Perdata
Pelaksanaan proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri
Kotamobagu sejak awal tahun 2020 telah dilaksanakan melalui e-Court yakni e-
filing, e-payment, e-summons dan e-litigation. Dalam e-litigation Pengadilan Negeri
5 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Kotamobagu, untuk saat ini belum melakukan pemeriksaan saksi melalui
Teleconference sehingga tetap menghadirkan saksi dalam ruang sidang
sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal
tersebut terjadi karena para pihak atau salah satu pihak tidak sepakat.
Dalam masa
penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-
19) jumlah perkara
perdata yang masuk
pada Pengadilan Negeri
Kotamobagu sepanjang
bulan Januari sampai
tanggal 20 Mei 2020
yaitu dengan akumulasi
gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan sebanyak 86 (delapan puluh enam)
perkara, dibandingkan dengan perkara perdata yang masuk dan ditangani pada
periode yang sama ditahun 2019 adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas)
perkara sehingga dapat disimpulkan terjadi penurunan perkara.
Seluruh perkara perdata tersebut dapat diselesaikan sesuai batas waktu
penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dimana jangka waktu penyelesaian perkara
yang tidak melebihi 5 bulan. Hal tersebut didukung oleh kehadiran saksi yang tidak
mengalami kendala dalam menghadiri persidangan pada masa penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Selain pelaksanaan proses pemeriksaan perkara perdata, proses mediasi
dilakukan secara langsung di ruang mediasi dengan menerapkan prosedur
pencegahan penyebaran COVID-19, yakni dengan physical distancing.
3. Upaya Perdamaian (Mediasi)
Salah satu dari bentuk implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Kotamobagu ialah dengan memfasilitasi
proses mediasi dengan adanya 12 Hakim Mediator. Hakim Mediator tersebut
seluruhnya telah memiliki Sertifikasi Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah
Agung.
6 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Pelaksanaan mediasi
pada masa Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19),
untuk periode Januari hingga
20 Mei 2020 dari 54 (lima
puluh empat) perkara perdata
gugatan dan 10 (sepuluh)
gugatan sederhana, hanya
terdapat 1 (satu) perkara
gugatan yang berhasil diselesaikan dengan upaya damai. Jika dibandingkan
dengan periode Januari hingga 20 Mei 2019, dari 66 (enam puluh enam) perkara
gugatan dan 9 (sembilan) perkara gugatan sederhana terdapat 1 (satu) perkara
gugatan dan 2 (dua) perkara gugatan sederhana yang mediasinya berhasil, dengan
jumlah keseluruhan keberhasilan proses mediasi di tahun 2019 adalah sejumlah 48
(empat puluh delapan) perkara.
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM MASA COVID19
Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 serta perubahannya SEMA
Nomor 2 Tahun 2020, SEMA Nomor 3 Tahun 2020, dan SEMA Nomor 4 Tahun
2020, di masa Pandemi COVID-19 ini, pelayanan pengadilan tetap harus berjalan
terutama pada pelayanan di meja PTSP. Oleh karena itu, untuk menjaga pelayanan
yang prima, PTSP Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menerapkan standar
protokol pencegahan dan penanganan COVID-19, diantaranya ialah:
- Dilakukannya penyemprotan
disenfektan di Pengadilan Negeri
Kotamobagu;
- Telah disediakan Tempat cuci
tangan dan hand sanitizer di
depan pintu masuk Pengadilan
Negeri Kotamobagu;
- Penyediaan thermo gun yang
digunakan untuk memeriksa para
pengunjung Pengadilan Negeri
Kotamobagu;
- Dibuatnya pembatas plastik di
meja PTSP Pengadilan Negeri
Kotamobagu;
7 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
- Himbauan kepada pengunjung
Pengadilan Negeri Kotamobagu
apabila mengalami gejala COVID-
19, agar tidak beraktivitas
disekitar Pengadilan Negeri
Kotamobagu dan segera
memeriksakan diri di Fasilitas
Kesehatan terdekat;
- Telah dibuatnya spanduk tentang
Pencegahan COVID-19 di Pintu
Gerbang Masuk Pengadilan
Negeri Kotamobagu;
- Digunakannya Masker dan
sarung tangan bagi petugas
PTSP;
Berbanding lurus dengan jumlah perkara yang mengalami penurunan, maka
jumlah pengguna layanan PTSP juga mengalami penurunan selama masa pandemi
COVID-19. Namun hal ini tidak mengurangi standar pelayanan PTSP Pengadilan
Negeri Kotamobagu, baik kepada masyarakat umum maupun instansi lain yang
mendaftarkan dan/atau melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Selain itu, untuk menjaga keamanan petugas PTSP, telah dibuatnya kebijakan
Work From Home bagi petugas PTSP secara bergantian dengan ketentuan, bahwa
meja pelayanan PTSP tetap tidak boleh kosong setiap harinya, sebagaimana
terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor
W19.U4/27/SK/KP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
pada Pengadilan Negeri Kotamobagu.
C. PELAKSANAAN ZONA INTERGITAS (ZI)
Pengadilan Negeri Kotamobagu telah
melakukan pencanangan Pembangunan
Zona Integritas yang merupakan amanat dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan
sebagai implementasi dari Peraturan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2019 tentang
Pembangunan Zona Integritas Pada seluruh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
8 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melawati
tahap penilaian oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku Tim Evaluasi
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian
oleh Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
(PMPZI) tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 s/d 19 Maret 2020 dengan
capaian nilai 93.39 (sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan).
Dari hasil penilaian Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas (PMPZI) adapun hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
a. Area Tim Kerja
- Dilengkapi dengan SK tim pembangunan Zona Integritas yang baru karena ada
anggota tim yang sudah pindah;
- Pada penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/
mekanisme yang jelas: dokumen pemilihan anggota tim belum diupload;
b. Area Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM
- Pada monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas: supaya
dilengkapi dengan monev bulan bulan berikutnya;
- Pada hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti: laporan monev supaya
di upload semua, tidak hanya monev bulan Februari 2019 saja;
c. Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pada pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan
WBK/WBBM: supaya dilengkapi dengan dokumen yang relevan untuk bulan
berikutnya, termasuk lhkpn tahun 2019; (sudah ditindaklanjuti)
9 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
- Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Lingkungan organisasi: perlu
dilengkapi dengan dokumen reward and punishment dan rekap absensi pegawai
perlu diupload; (sudah ditindaklanjuti)
- Pada anggota organisasi terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM: supaya di-update rapat-rapat dan dokumennya setelah rapat pada
bulan Februari 2019; (sudah ditindaklanjuti)
2. Penataan Tatalaksana
a. Area Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan
- Perlu diupload dokumen monev terhadap masing-masing SOP; (sudah
ditindaklanjuti)
b. Area E-Office
- Inovasi yang dibuat bukan inovasi dalam manajemen SDM tetapi inovasi di
bidang pelayanan;
- Laporan monev tentang pemanfaatan teknologi informasi dan pengukuran
kinerja unit, operasional SDM, dan pemberian layanan kepada publik untuk
bulan-bulan berikutnya supaya diupload; (sudah ditindaklanjuti)
c. Area Keterbukaan Informasi Publik
- Dokumen monev bulan-bulan berikutnya supaya di upload;
3. Penataan Manajemen SDM
a. Area Perencanaan Kebutuha Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
- Tidak ada dokumen rapat, daftar hadir, dan foto rapat dalam pembuatan peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- SK Honor belum di upload (sudah ditindaklanjuti)
b. Area Pola Mutasi Internal
- Pada dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan
mutasi pegawai antar jabatan : Tidak ada dokumen rapat, hanya ada SK; tidak
ada DRH dan DRP; (sudah ditindaklanjuti)
- Pada dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
telah kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan:
Tidak ada dokumen rapat, hanya ada SK; Tidak ada DRH dan DRP; (sudah
ditindaklanjuti)
c. Area Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Tidak ada dokumen rapat tidak ada SKP dalam penyusunan rencana
pengembangan kompetensi pegawai;
- Captured SIKEP tidak ada untuk persentase kesenjangan kompetensi pegawai
pada standar kompetensi; (sudah ditindaklanjuti)
d. Area Penetapan Kinerja Individu
- SKP tentang penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
baru sedikit yang diupload; (sudah ditindaklanjuti)
- SKP tentang ukuran kinerja individu telah memilik kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level di atasnya baru sedikit yang diupload; (sudah
ditindaklanjuti)
10 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai
a. Area Keterlibatan Pimpinan
- Dokumen perjanjian Kinerja baru 1 orang yang diupload; (sudah
ditindaklanjuti)
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Nihil
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Area Standar Pelayanan
- Standar pelayanan sudah dibuat SK, namun dasar hukum belum mencatumkan
sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
2014 tentang standar Pelayanan(sudah ditindaklanjuti).
Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih.
11 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
I n f o K e g i a t a n
PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL PT MANADO KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID-19 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU
Pada tanggal 20 Mei 2020, bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri
Kotamobagu, telah dilaksanakan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Pemberian bantuan ini ditujukan
bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu
dengan jumlah bantuan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) paket, dengan rincian 50
(lima puluh) paket dari Pengadilan Tinggi Manado dan 43 (empat puluh tiga) paket dari
Pengadilan Negeri Kotamobagu.
12 Pengadilan Negeri Kotamobagu
Dalam Masa Covid 19 Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Negeri Kotamobagu
Syukur Moanto