f. klhs dan kebijakan lingkungan 14
TRANSCRIPT
![Page 1: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/1.jpg)
Kajian Lingkungan Hidup Strategisdan Kerangka Hukumnya
Wahyu Yun SantosoFakultas Hukum UGM
Hp. 081578657800Email: [email protected]
![Page 2: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/3.jpg)
Dasar Hukum & Pertimbangan
• UU No. 32 Tahun 2009 (Psl 1 angka 10, psl 15 – 18)• Permen LH No. 9 Tahun 2011 ttg Pedoman Umum
KLHS• Permendagri No. 67 Tahun 2012 ttg Pedoman
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
• Buku Pedoman “Pertimbangan2 dlm Penerapan KLHS” – KLH 2008
• Beberapa ikhtisar pilot-project dari KLHS (2006-2008)
![Page 4: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/4.jpg)
Konsep Dasar
• rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UUPPLH).
• Konsep dasar SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making
![Page 5: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/5.jpg)
Kalo kita terjemahkan letterlijk aja?
• KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
• Hampir sama tapi akan lebih mudah dipahami.• So KLHS bisa dikatakan sebagai “AMDAL” yang
dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)
![Page 6: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/7.jpg)
Ketentuan lbh lanjut dlm UUPPLH
• KLHS adl kewajiban pemerintah!• Wajib dilaksanakan dalam:
1. RTRW dan RDTR2. RPJP3. RPJM4. Kebijakan rencana program/kegiatan dg potensi
dampak/risiko thdp lingkungan “babon”nya AMDAL
• Dasar kebijakan, rencana, atau program pembangunan dlm satu wilayah.
![Page 8: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/8.jpg)
Mekanisme Penyusunan (Psl 15 ay 3)
1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
![Page 9: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/9.jpg)
Isi Kajian (antara lain):
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
![Page 10: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/10.jpg)
Konsekuensi hukum
Jika KLHS menyatakan daya dukung lingkungan sudah terlampaui:a. Kebijakan, rencana, program pemerintah wajib
direvisi; b. Segala usaha/kegiatan yang (akan) melampaui daya
dukung lingkungan tidak diperbolehkan lagi;
Semestinya ada penegasan dimana posisi dari KLHS dlm UUPPLH
RTRW tdk bisa disejajarkan dgn KLHS Gugatan uji materiil Perda RTRW Jakarta Tahun 2010-2030 o/
KIARA (Koalisi Rakyat utk Keadilan Perikanan 7 Mei 2013
![Page 11: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/11.jpg)
PermenLH No. 09 Tahun 2011
• Pedoman Penyusunan KLHS• Mencabut PermenLH No. 27 Tahun 2009• Isi Kajian:
BAB I: PendahuluanBAB II: Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, dan/atau programBAB III: Tahapan pelaksanaan KLHSBAB IV: Metode pelaksanaan KLHSBAB V: Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS
![Page 12: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/12.jpg)
PerMenDagri No. 67 Tahun 2012
• Kewajiban Gubernur, Bupati/Walikota utk melaksanakan KLHS dlm RPJP, RPJM, dan Renstra SKPD
• Jika menimbulkan dampak/risiko thd LH KLHS berbasis eko-region• Pelaksanaan KLHS RPJP & RPJM oleh SKPD urusan
pembangunan daerah, Renstra SKPD oleh masing2 SKPD• Sifat KLHS: fokus pada tujuan; relevan dengan keputusan;
terpadu; transparan; partisipatif; akuntabel; iteratif; dan evaluasi diri.
• Mekanisme pengkajian: persiapan, pelingkupan, penyusunan baseline data.
• Persiapan pokja Pengendalian Lingkungan, kerangka acuan KLHS, dan pra pelingkupan.
![Page 13: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/13.jpg)
Isi Kerangka Acuan KLHS
1. Latar Belakang.2. Tujuan dan Sasaran.3. Lingkup Kegiatan.4. Hasil yang Diharapkan.5. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian.6. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan
membantu Pokja PL dalam melakukan analisis.7. Waktu dan Pembiayaan
![Page 14: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/14.jpg)
Kegiatan Pra Persiapan
• mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
• mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu;
• mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
• menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS.
![Page 15: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/15.jpg)
Kegiatan Pelingkupan
• Pelingkupan: Verifikasi permasalahan, penapisan, kesepakatan dgn stakeholders
• Kajian berupa kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan:
• Kajian Keterkaitan:– keterkaitan antar wilayah;– keterkaitan antar waktu;– keterkaitan antar sektor;– keterkaitan antar pemangku kepentingan
• Kajian keseimbangan antara komponen2 LH• Keadilan antar kelompok masy & antar generasi
![Page 16: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/16.jpg)
Kegiatan Pra Persiapan
• mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
• mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu;
• mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
• menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS.
![Page 17: F. klhs dan kebijakan lingkungan 14](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081422/5579ff14d8b42a1c0a8b45ff/html5/thumbnails/17.jpg)
17
In the end?
RISK MANAGEMENT
RISK ASSESSMENT