faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB

PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

DI TANGERANG SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh

Muhammad. Ash. Shiddiq

NIM: 207082000075

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M




Oleh


NIM: 207082000075

JURUSAN AKUNTANSI



JAKARTA

1432 H/2011 M




Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Muhammad. Ash.Shiddiq NIM: 207082000075

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Pheni Chalid, SF., MA., PhD Yusro R, SE., M.Si NIP: 19560505 200012 1 001 NIP: 19800506 200801 2 016

JURUSAN AKUNTANSI



JAKARTA

2011 M/1432 H

i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 12 September 2011 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas

mahasiswa:

1. Nama : Muhammad. Ash. Shiddiq

2. NIM : 207082000075

3. Jurusan : Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib

Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Tangerang

Selatan.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberikan kesempatan untuk

melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 September 2011

1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS ( _______ ) NIP. 19570617 198503 1 002 Ketua

2. Yulianti, M.Si ( ) NIP. 19820318 201101 2 011 Sekretaris

3. Rini, SE, M.Si ( ) NIP. 19760315200501 2 002 Penguji Ahli

ii

LEMBAR PERNYATAAN

KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad. Ash. Shiddiq

NIM : 207082000075

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli

atau tanpa ijin pemilik karya 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas

karya ini Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Ciputat, September 2011 Yang Menyatakan, ( Muhammad. Ash. Shiddiq)

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama : Muhammad. Ash. Shiddiq

2. Tempat & Tanggal lahir : Tangerang, 9 September 1989

3. Agama : Islam

4. Alamat : Jl. Mujair VI Kp. Ciledug No. 9 Rt. 06/04

Bambu Apus, Pamulang – Tangerang

Selatan 15415

5. Telepon : 0857 1567 2397

6. Email : [email protected]

II. Pendidikan Formal

1. SD (1995-2001) : SDN Pessanggrahan 02 PG

2. SMP (2001-2004) : SMPN 235 Jakarta

3. SMA (2004-2007) : SMK Averus Jakarta

4. S1 (2007-2011) : Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta

III. Latar Belakang Keluarga

1. Ayah : Sadiyo

2. Ibu : Wagiyem

3. Alamat : Jl. Mujair VI Kp. Ciledug No. 9 Rt. 06/04

Bambu Apus, Pamulang – Tangerang

Selatan 15415

4. Telepon : 0858 8158 5518

iv

Factors That Effect The Awareness Of Tax Payers In Property Tax (PBB)

Payment In South Tangerang.

ABSTACT

The purpose of this research is to analize factors that effect the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment in South Tangerang. The samples of this research are 100 (one hundred) respondents of tax payers property tax (PBB). The analytical method used in this research is multiple regression. Sampling method that use is judgement sampling. Data quality test that use on this research is validity test an reliability test. The result of this research showed that variables tax payers attitudes, income level of family head and taxpayer perceptions about the implementation of financial penalties of property tax (PBB) significant effect on the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment. While variable of tax payers motivation and tax payer education has no significant effect on the awareness of tax payers in property tax (PBB) payment.

Keywords: Tax Payers Attitudes, Tax Payers Motivation, Income Level Of

Family Head, Tax Payers Perceptions About The Implementation Of Financial Penalties Of Property Tax, Tax Payers Education, and Awareness Of Tax Payers.

v

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam

Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berjumlah 100 (seratus) responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Metode sampling yang digunakan adalah Convenience sampling. Uji kualitas data yang digunakan adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Kata kunci: Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, Pendidikan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil ’Alamin, segala puji dan syukur hanya milik

Allah SWT. Teriring shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad

SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan rahmat dan hidayahnya penulis

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di

Tangerang Selatan”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan

dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi

dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai masalah

dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan semata-

mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan

dan pengarahan yang tidak ternilai harganya. Ucapan terima kasih yang tak

terhingga kepada:

1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Yang tersayang kedua orang tua, bapak dan ibu tercinta, doa bapak dan ibu di

setiap sujud adalah motivasi terbesar bagi penulis dalam kehidupan ini.

Semangat, cinta, perhatian, kasih sayang, materil dan doa yang bapak dan ibu

berikan tak akan dapat tergantikan dengan apapun.

vii

3. Terima kasih kepada kakak dan keponakanku atas segala kebaikannya selama

ini memberikan bantuan dan menyemangati penulis, semoga kebaikannya

selama ini diberikan balasan yang berlipat.

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku Pudek I (satu) Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Ibu Rahmawati, SE., MM, selaku Kajur (Kepala Jurusan) Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Ibu Yessi Fitri, SE, AK, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis.

8. Bapak Suhendra S.Ag., MM selaku Koordinator Teknis Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

9. Bapak Dr. Pheni Chalid, SF., MA., PhD selaku dosen pembimbing I yang

telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dari setiap permasalahan

dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi. Semoga

Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kasih sayang serta perlindungan

terhadap bapak dan keluarga, amin. Terima kasih pak.

10. Ibu Yusro R, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan

hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.

12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

13. Sahabat-sahabatku tersayang (Adi Ahmadi “Ucox”, Desy Anggraeni, dan

Nadia Dessarlin “Hulk”) yang selalu memberikan motivasi dan telah

mewarnai hari-hari penulis selama ini.

viii

14. Sahabat-sahabatku di akuntansi pajak ( Resa, Farah, Puji, Yogi, Andre, Ary,

Agung dan Dani) makasih buat semuanya.

15. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi Pajak dan Akuntansi Audit, yang

membantu dan memberikan semangat.

16. Pihak-pihak lain, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh

penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa apa yang terdapat dalam penulisan

skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun

sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

khususnya bagi dunia Akuntansi dan Pajak.

Jakarta, Agustus 2011


ix

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Skripsi .......................................................................... i

Halaman Pengesahan Ujian Skripsi ................................................................ ii

Halaman Ujian Komprehensif ......................................................................... ii

Halaman Surat Pernyataan ............................................................................. iii

Daftar Riwayat Hidup ...................................................................................... iv

Abstract.............................................................................................................. v

Abstrak............................................................................................................... vi

Kata Pengantar ................................................................................................. vii

Daftar Isi ............................................................................................................ x

Daftar Tabel....................................................................................................... xiii

Daftar Gambar.................................................................................................. xiv

Daftar Lampiran ............................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ................................................................................ 8

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................10

A. Konsep Dasar Perpajakan........................................................................10

1. Pengertian Pajak .................................................................................10

2. Fungsi Pajak .......................................................................................12

3. Jenis Pajak ..........................................................................................13

4. Tata Cara Pemungutan Pajak..............................................................14

5. Tarif Pajak ..........................................................................................18

6. Pengertian Wajib Pajak ......................................................................18

B. Pajak Bumi dan Bangunan...................................................................... 20

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan................................................... 20

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan........................................................ 20

3. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.................................................... 20

x

4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan..................................................... 21

5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.................................... 22

6. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).................... 24

7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan........................................................ 25

8. Tata Cara Pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.... 25

C. Sikap Wajib Pajak................................................................................... 26

D. Motivasi Wajib Pajak............................................................................ ..28

E. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga................................................... ..29

F. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB.......... ..32

G. Pendidikan Wajib Pajak........................................................................ ..35

H. Kesadaran Pembayaran Pajak................................. ................................38

I. Keterkaitan Antar Variabel................................................................... ..40

J. Penelitian Terdahulu............................................................................. ..46

K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis....................................................... ..48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................52

A. Ruang Lingkup Penelitian……………………………………………... 52

B. Metode Penentuan Sampel………………………………………......... 52

C. Metode Pengumpulan Data.................................................................... 53

D. Metode Analisis Data............................................................................ 54

1. Statistik Deskriptif………………………………………………….. 55

2. Uji Kualitas Data ................................................................................55

3. Uji Asumsi Klasik ..............................................................................56

4. Uji Hipotesis...................................................................................... .58

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian…………………………….. 62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................68

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………... 68

1. Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan………………………….. 68

2. Karakteristik Responden…………………………………………… 71

B. Analisis Data………...………………………………………………... 73

1. Hasil Analisis Uji Kualitas Data.........................................................73

a. Uji Validitas……………………………………………………... 73

xi

b. Uji Reliabilitas………………………………………………….. 74

2. Hasil Uji Asumsi Klasik…………………………………………….75

a. Uji Multikolinieritas……………………………………………. 75

b. Uji Heteroskedastisitas…………………………………………. 76

c. Uji Normalitas………………………………………………….. 77

3. Hasil Uji Hipotesis .............................................................................78

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2……………………….... 79

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)…………………………………… 80

c. Uji Parsial (Uji Statistik t)……………………………………… 81

4. Analisis Regresi Berganda…………………………………………..82

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ...................................................93

A. Kesimpulan................................................................................................93

B. Implikasi ....................................................................................................94

C. Saran ..........................................................................................................96

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................97

LAMPIRAN ......................................................................................................101

xii

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Hal.

2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................... 46

3.1 Bobot dan Kategori Skala Likert..................................... 54

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian........................ 65

4.1 Data Statistik Responden………….…………................. 71

4.2 Hasil uji Reliabilitas………...…………………………. 74

4.3 Hasil Uji Multikolinieritas............................................... 75

4.4 Hasil uji Heteroskedastisitas………… …….………….. 76

4.5 Hasil uji Normalitas………...………...……………….. 77

4.6 Hasil uji Normalitas (Kolmogorov-Simirnov).................. 78

4.7 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) .............................. 79

4.8 Hasil uji Signifikansi Simultan (Uji F) ........................... 80

4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) ................................................... 81

xiii

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan Hal.

2.2 Kerangka Pemikiran........................................................ 48

4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas........................................... 76

4.5 Hasil Uji Normalitas (grafik p-plot)................................. 77

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan Hal.

1 Surat Izin Riset................................................................... . 101

2 Kuesioner Penelitian..... ......... ............................................. 102

3 Hasil Olahan Data Kuesioner................ .............................. 109

4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas………………........ 125

5 Hasil Uji Asumsi Klasik….……………………………….. 130

6 Hasil Uji Regresi Berganda…...…………………………... 133

7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov…………………………… 137

xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri jika pembangunan nasional

memerlukan dana yang cukup besar. Penerimaan devisa yang berasal dari

ekspor dan adanya berbagai jenis bantuan dana dari luar negeri masih dirasa

tidak mencukupi kebutuhan besamya keperluan dana untuk pembangunan

tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menggalakkan sumber

penerimaan pemerintah lainnya yaitu pajak.

Sektor pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki

pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal

pembangunan nasional. Target yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini

terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir sektor

pajak menjadi sektor dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor

lain. Hal ini mempakan salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi

nasional yang mengalami stagnasi saat ini (Munari, 2005:120).

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa

sasaran administrasi perpajakan, seperti: meningkatkan kepatuhan para

pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam

untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan

Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali

1

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran

pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada

hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem

administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.

Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong

kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi

perpajakan dilakukan (Mario dan Khoiru, 2008:2).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus

kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mario dan Khoiru,

2008:3). Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor

penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak, khususnya

Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti

merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Objek pajak PBB

yaitu bumi dan bangunan memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya

yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk

dipantau (Karmanto, 2006:5). PBB mempunyai dampak yang lebih luas sebab

hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang

bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo,1999:3). Bagian PBB yang diterima

2

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah

dalam era otonomi sekarang ini.

Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB

sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya.

Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran

masyarakat (Misbach, 1997:17). Mengingat banyak perubahan tanah dan atau

bangunan di daerah perkotaan, memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak

menggali potensi penerimaan PBB dari hasil perubahan tersebut.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek,

yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang. Di mana

berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang. maka semakin tinggi pula

kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan

lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah

sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang

dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang

tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB.

Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak

yang tidak patuh, saksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda.

Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi

sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah

mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. sampai-sampai

pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di televisi, radio, dan

3

media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk

dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai

sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang

dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut

serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar

pajak khususnya PBB.

Tingkat pendapatan kepala keluarga selaku anggota masyarakat

mempengaruhi segala aktivitas dalam memenuhi kewajiban sebagai warga

Negara termasuk didalamnya membayar PBB. Pajak Bumi dan Bangunan

adalah salah satu jenis pajak pusat kemudian sebagian hasil penerimaannya

diserahkan kembali kepada Daerah Tingkat I dan II (Linus, 2002:2) . Di era

otonomi daerah, Tangerang Selatan yang baru tumbuh, memerlukan dana

pembangunan salah satu sumber berasal dari pajak bumi dan bangunan yang

untuk kelancaran segala sektor pembangunan.

Bicara kesadaran kepala keluarga selaku anggota masyarakat dalam

membayar PBB tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat

esensial. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati

nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak

yang berguna dalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran merupakan faktor

yang paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan

kesadaran dari hati nurani itu maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka.

Tanpa adanaya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring

pajak, jika bias tentu dengan cara paksaan. Pembayaran PBB oleh masyarakat

4

banyak ditentukan oleh faktor-faktor: a) latar belakang masyarakat, b) tingkat

pendidikan, c) tingkat pendapatan, d) beban keluarga/jumlah tanggungan, e)

kesadaran, f) kebijakan pemerintah, g) tingkat intelektual dan moral, h) dan

lain-lain (Linus, 2002:2).

Ada kecenderungan bagi orang yang berpendapatan tinggi

pengeluaran juga tinggi, orang yang berpendapatan rendah pengeluaran juga

rendah. Jadi ada kecenderungan pengeluaran seseorang menyesuaikan dengan

pendapatan yang diperolehnya, ada keseimbangan antara pendapatan dengan

pengeluaran, pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu,

senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tertentu.

Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar pajak,

pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan pula dengan

pendapatan seseorang. Apalagi bagi orang-orang yang sadar akan arti

pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional, maka ada nilai lebihnya

yaitu mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk membayar

pajak. Dalam hal ini pendapatan kepala keluarga berpengaruh dalam

membayar pajak. Walaupun mereka sadar arti pentingnya pajak namun ada

yang masih enggan melunasi pajak, hal ini karena alasan penghasilannya

minim atau sengaja lalai padahal penghasilannya besar. Namun demikian

pada umumnya mereka tidak keberatan membayar pajak asal tidak terlalu

berat atau nilainya masih berada dibawah penghasilannya secara rutin setiap

bulan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antara kesadaran membayar pajak

dengan penghasilan/pendapatan yang mereka peroleh (Linus, 2002:3).

5

Penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib

Pajak PBB dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan yang dilakukan

oleh Astuti (2008) , ada 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan,

yaitu Pendidikan wajib pajak, Lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak

PBB, Penghasilan wajib pajak, Persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan

sanksi denda PBB. Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang tersebar

ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak

orang pribadi. Faktor pertama terdiri dari kewajiban moral, kontrol

keprilakuan yang dipersepsikan, dan niat, dan faktor kedua terdiri dari sikap

dan norma subyektif.

Perbedaan penelitian ini dengan Astuti (2009) adalah hanya

menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, yaitu

Pendidikan wajib pajak, Lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB,

Penghasilan wajib pajak, Persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi

denda PBB, sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi

kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

yaitu Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib

Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Frengki (2006) tentang

Pengaruh Sikap Dan Motivsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran

PBB adalah Frengki hanya menggunakan 2 variabel yaitu Sikap dan Motivasi.

Sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran

Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu

6

Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak

tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Linus (2002) tentang

Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran

Membayar PBB yaitu Linus Karim hanya menggunakan 1 variabel yaitu

Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga. Sedangkan Peneliti menggunakan 5

faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan

Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda

PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Salman dan Farid (2008)

tentang Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya yaitu Salman dan Farid hanya

menggunakan 2 variabel yaitu Sikap Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak.

Sedangkan Peneliti menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran

Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu

Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak

tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak.

Konstribusi pajak bumi dan bangunan tidaklah besar dalam struktur

penerimaan Negara, tapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat

dihilangkan, namun demikian pajak bumi dan bangunan merupakan pajak

yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya

sudah di kelola oleh RT/RW di lingkungan masing-masing wajib pajak

7

tinggal dan efisiensi pemungutannya rendah karena objek pajaknya cukup

banyak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik

untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Di Tangerang Selatan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah

dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian:

a. Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan

mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Bagi Instansi Terkait

8

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus

pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan

penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau

penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan.

c. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk

mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan wawasan, informasi, dan masukkan untuk membantu

memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak lain atau para

peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara

umum.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan

pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian

berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah

dipahami. Perbedaannya terletak pada sudut pandang masing-masing

pihak. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Soeparman dalam Suandy (2008:9):

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Smeets dalam Suandy (2008:9):

“Pajak adalah prestasi kepada masyarakat kepada masyarakat yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpukan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur :

10

a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.

b. Pajak dipugut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

c. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang ataui badan ke Negara

(pemerintah)

d. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah fungsi

budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

digunakan untuk membiayai investasi publik.

f. Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang social

dan ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi

terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat

ditekan.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang

dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk

memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan

mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan

yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan

pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui

penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

11

2. Fungsi Pajak

Menururt Suandy (2008:12) terdapat dua fungsi pajak, yaitu

fungsi budgetair (keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur).

a. Fungsi Budgetair (Keuangan Negara)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi

fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang turut mempengaruhi

optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara adalah:

1) Filsafat Negara.

2) Kejelasan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

3) Tingkat Pendidikan Penduduk/Wajib Pajak.

4) Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat.

5) Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan

pajak di Indonesia.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur dan sebagainya juga

fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai

tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini

hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai

tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Pajak

12

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat

dalam contoh sebagai berikut:

1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan

dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi

dalam negeri maupun investasi luar negeri.

2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi

produk-produk dalam negeri.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang

dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

13

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan

pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang

memperhatikan pada subjeknya.

2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan

pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun

tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16), tata cara pemungutan pajak terdiri

atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak

didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak

Penghasilan maka objeknya adalah Pajak Penghasilan). Oleh

14

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yaitu setelah semua pnghasilan yang sesungguhnya

dalam suatu tahun pajak diketahui.

2) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

3) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan.

b. Asas pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2008:40) dalam era globalisasi sekarang ini, batas

Negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan

memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak

ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut

pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang

bias dilakukan sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau

tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu Negara. Negara di mana

Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap

Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan

tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak

tersebut.

15

2) Asas sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber

pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini,

Negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut

berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan

kewarganegaraan Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan

atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana

sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di Negara mana

tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi

3 (tiga) yaitu:

1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya

pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang

pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

16

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak

aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya

mengawasi.

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari ketiga sistem tersebut PBB memungut dengan system official

assessment dimana pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus

setelah dilakukan penilaian atas objek pajak yang dimiliki oleh

wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak bersifat pasif yaitu

dalam hal menunggu. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

dan PBB juga menganut system self assessment dimana wajib pajak

diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada

wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek

pajak yang dikuasai dimiliki atau dimanfaatkan (self declaration)

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

17

5. Tarif Pajak

Menururt Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak. Ada empat

macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan

tarif degresif.

a. Tarif Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang

dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak

semakin besar.

6. Pengertian Wajib Pajak (WP)

Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan.

18

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembag dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban

perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan

Undang-Undang KUP antara lain:

a. Wajib mendaftarkan diri kepada KPP terdekat untuk mendapatkan

NPWP.

b. Wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan

jelas.

c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos

atau Bank persepsi yang ditunjuk.

19

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2008:59) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanag dan atau bangunan.

Menurut Setiawan dan Hardi (2006:125) Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak

berupa bumi dan / atau bangunan.

2. Asas PBB

Menurut Mardiasmo (2009:311) Asas Pajak Bumi dan

Bangunan:

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

b. Adanya kepastian hukum

c. Mudah dimengerti dan adil

d. Menghindari pajak berganda

3. Subyek PBB

Menurut Mardiasmo (2009:316) Subyek pajak dalam PBB

adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan

memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni,

penggarap, pemakai dan penyewa. Seorang wajib pajak dapat mengajukan

permohonan dan keberatan atas pajak yang terutang.

20

4. Obyek PBB

Menurut Mardiasmo (2009:313) yang menjadi obyek PBB

adalah bumi dan bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah

harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

a. Letak

b. Peruntukan

c. Pemanfaatan

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan

faktor-faktor antara lain:

a. Bahan yang digunakan

b. Rekayasa

c. Letak

Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan,

yaitu obyek pajak yang:

a. Diguakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak

mencari keuntungan antara lain:

1) Bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.

2) Bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.

3) Bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.

4) Bidang sosial, contoh: panti asuhan.

5) Bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.

21

6) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis

b. Merpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dik uasai oleh desa dan tanah

Negara yang dibebani suatu hak

c. Diguakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik

d. Diguakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukanoleh Menteri Keuangan.

5. Dasar Pengenaan PBB

Menurut Mardiasmo (2009:312) dasar pengenaan pajak adalah

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek

Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Berdasar UU nomor 12 Tahun 1994 NJOP ditetapkan perwilayah

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar

pertimbangan Bupati serta memperhatikan:

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar.

b. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

c. Nilai perolehan baru.

22

d. Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

b. Objek Pajak Sektor Perkebunan.

c. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak

Pengusahaan hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah

Lainnya selain Hak.

d. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri.

e. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

f. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi.

g. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan

Energi Panas Bumi dan Galian C.

h. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.

i. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak

Karya atau Kontrak Kerjasama.

j. Objek Pajak usaha bidang perikanan laut.

k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat.

l. Objek pajak yang bersifat khusus.

Menurut Mardiasmo (2009:318) dasar penghitungan PBB adalah Nilai

Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya presentase untuk menentukan besarnya

NJKP adalah sebagai berikut.

23

Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:

1) Objek pajak perkebunan

2) Objek pajak kehutanan

3) Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP

atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:

1) Objek pajak pertambangan

2) Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp.

1.000.000.000,00 (satu milira rupiah).

6. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Mardiasmo (2009:315) selain terdapat NJOP, terdapat

pula Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang

ditetapkan untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp

12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila

seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan

NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar,

sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa

dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

atas nama Menteri keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/walikota (Pemerintah

Daerah) setempat.

24

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Desember

2004 Nomor KEP 178/WPJ/BD 05/2004 Tentang Penetapan Besarnya

NJOPTKP Sebagai Dasar Penghitungan PBB untuk Kota Tangerang

ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila

seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, yang diberikan

NJOPTKP hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar dan yang

terdapat bangunannya.

7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009:317) tarif pajak yang dikenakan atas

objek pajak adalah sebesar 0,5%. Menurut Mardiasmo (2009:318)

besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan NJKP atau dengan rumusan:

PBB = Tarif pajak x NJKP

= 0,5% x {persentase NJKP x (NJOP - NJOPTKP)}

8. Tata Cara Pembayaran dan penagihan PBB

Menurut Mardiasmo (2009:324) tata cara pembayaran dan

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilinasi selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak.

2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib

pajak.

25

3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%

sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh

tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda

administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar

tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan

dihitung penuh satu bulan.

Menurut Mardiasmo (2009:312) Surat Pemberitahuan Objek

Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-undang Pajak Bumi

dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya

pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat

Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

C. Sikap

Menurut Ajzen (1991) dalam Devia dkk (2008:4) Sikap adalah suatu

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek

adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan

26

tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut.

Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjalankan perilaku seseorang

dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang

mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi,

dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga

mempengaruhi sikap dan perilaku. Indrawijaya (2000:40) mendefiniskan

sikap (attitude) dapat didefeniskan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu

ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap adalah

“Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek,

orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan

mengenai sesuatu. Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah

“sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-

cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi

ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Bahwa :”sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya

implemmentasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu

kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang

dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya

berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

27

Bentuk-Bentuk Sikap

bentuk sikap dua, yaitu:

a. Sikap positif

Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suasana jiwa yang

terutama memperhatikan hal-hal yang positif.

b. Sikap negatif

Sikap negatif harus dipengaruhi, karena hal ini mengarahkan

seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan Euis (2007:14).

D. Motivasi

Frengki (2006:11) mendefinisikan motivasi berasal dari kata latin

“MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini

hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi

mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar

mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa

yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Malayu (2003:95) Mendefinikan motivasi adalah pemberian daya penggerak

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama,

seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif atau

dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi

28

adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja Sutrisno

(2009:117).

E. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

Gie (1989:194) dalam Karim (2002:4) memberikan pengertian

income atau penadapatan/ penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang

baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka

waktu tertentu. Pendapatan sebagai nilai balas jasa atau kontraprestasi yang

diterima oleh seorang atas kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau

dihasilkan. Income atau pendapatan/penghasilan adalah berupa uang atau

hasil materiil-materiil lainnya yang dicapai daripada penggunaan kekayaan

atau jasa manusia bebas (perusahaan atau individu) dalam produksi.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut ternyata pendapatan seseorang

itu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang yang diperoleh dari jasa

(pekerjaan) dan penggunaan kekayaannya seperti untuk modal usaha atau

investasi.

Menurut Biro Pusat Statistik sebagaimana dikemukakan oleh

Sumardi (1991:96), mengemukakan tentang pendapatan dan bukan

pendapatan sebagai berikut:

29

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan:

a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari:

1) Kerja pokok

2) Kerja sampingan

3) Kerja lembur

4) Kerja kadang-kadang

b. Dari hasil sendiri yang meliputi:

1) Hasil bersih dari usaha sendiri

2) Komisi

3) Penjualan dari kerajinan rumah

2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan:

a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk:

1) Beras

2) Pengobatan

3) Transportasi, perumahan

4) Rekreasi

b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah:

1) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah

2) Sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang

berupa:

1) Pengambilan tabungan

2) Penagihan piutang

30

3) Pinjaman uang

4) Kiriman uang

5) Hadiah atau pemberian

6) Warisan

Pada dasarnya yang berkenaan dengan pendapatan kepala keluarga

menurut Soediyono (1990:19) terdiri:

1. Upah dan gaji, merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga

keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja

yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional.

2. Sewa, meliputi semua macam sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak

lain atau oleh pemiliknya sendiri.

3. Bunga, meliputi semua pembayaran modal pinjaman yang dibayar oleh

sektor, baik sektor keluarga maupun sektor perusahaan.

4. Laba, merupakan perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan

perusahaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Jadi pendapatan yang diterima seseorang sebagai kontraprestasi atau

imbalan atas kegiatan dalam ekonomi dengan menggunakan faktor-faktor

produksi dapat berbentuk antara lain:

1) Gaji

2) Bunga/dividen

3) Upah/honor

4) Komisi

5) Jasa transportasi

31

6) Laba/keuntungan

7) Hasil sewa

8) Hasil panen

9) Dan lain-lain.

Tingkat pendapatan antara satu orang dengan lainnya tidak sama, hal

ini tergantung dari jenis pekerjaan, lamanya pekerjaan, pangkat/jabatan yang

diduduki dan sebagainya.

F. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB

Menururt Untung (2004:40) dalam Astuti dan Rini (2008:5) persepsi

adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang

terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan

memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya mematuhi

pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi

denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau

para pelanggar (Suhardito dan Sudibyo,1996:6).

Menurut Mardiasmo (2009:337) sanksi bagi wajib pajak adalah

apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan

Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan

Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25%

(dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih

32

besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan

oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang

terhutang dalam Surat ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terutang

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang

terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih

pajak yang terutang.

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua

persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,

dalam hal:

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral

Pajak.

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan

atau melampirkan keterangan tidak benar.

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada

Negara, dalam hal:

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral

Pajak.

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan

atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

33

c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar.

d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen

lainnya.

e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang

diperlukan.

Untuk sebab kealpaan:

Dipidana dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan

atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan

tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Untuk sebab kesengajaan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2(dua) tahun atau

denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini

akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di

bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak

dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana

perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat

1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana

penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih

berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

34

G. Pendidikan Wajib Pajak

Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan

kepribadian dan kemampuan (Kansil, 1993:101). Menurut Guritno dalam Sri

Astuti dan Rini (2008:4) Pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib

pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Pendidikan

mempengarhi pengetahuan dan pengetahuan merupakan elemen kognitif dari

sikap.

Jenjang pendidikan

Perjenjangan persekolahan sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar : Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

b. Pendidikan Lanjutan : SLTP Umum, SLTA Umum, SLTA kejuruan.

c. Pendidikan Tinggi : Terbagi dalam 2 alternatif

Alternatif I : Sarjana Muda, Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor.

Alternatif II : Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor.

Sedangkan menurut Undang-undang Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No. 2 Tahun 1989 pasal 12 ayat (1) (Sumantri, 1992:62), jenjang

pendidikan itu meliputi:

a. Pendidikan Dasar.

b. Pendidikan Menengah.

c. Pendidikan Tinggi.

35

Menyadari pentingnya pendidikan perpajakan, Direktorat Jendral

Pajak perlu melakukan upaya optimalisasi pendidikan perpajakan kepada

wajib pajak, wajib pajak masa depan, dan petugas pajak dengan cara

melakukan penguatan pada institusi yang menangani masalah penyuluhan,

dalam hal ini dimulai dari Pusat Penyuluhan Perpajakan (Wisnaeni, 1999:3).

Tugas utama Pusat Penyuluhan Perpajakan adalah

menyelenggarakan pemberdayaan kepada wajib pajak dan pencerahan

petugas pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

perpajakan wajib pajak dan pengetahuan petugas pajak guna meningkatkan

kualitas layanan perpajakannya. Kegiatan-kegiatan pendidikan perpajkan

bervariasi mulai dari kegiatan publikasi dan penerangan umum yang

digunakan untuk mendidik wajib pajak dan biasa disebut pendidikan pajak

informal, hingga pada pendidikan pajak an sich, yang berupa pendidikan

pajak formal yang diajarkan di sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah

Dasar hingga Perguruan Tinggi atau di tempat-tempat kursus perpajakan.

Secara umum pendidikan pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Pendidikan Pajak Formal.

b. Pendidikan Pajak Informal.

36

a. Pendidikan pajak formal dapat diselenggarakan melalui:

1) Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Pendidikan pajak untuk sekolah ditunjukan untuk menumbuhkan

kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan bangsa dan Negara.

2) Kursus-kursus perpajakan yang mendapat lisensi dari Direktorat

Jendral Pajak. Pendidikan pajak di tempat kursus lebih spesifik untuk

memberikan pengetahuan teknis mengenai perpajakan.

b. Pendidikan pajak informal dapat diberikan dalam bentuk:

1) Penyebaran informasi melalui berbagai bentuk publikasi seperti leaflet,

majalah, buku, laporan tahunan kinerja Direktorat Jendral Pajak, dan

berbagai barang cetakan lainnya.

2) Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik seperti

homepage, siaran pers, wawancara melalui TV dan Radio, Iklan dan

lain-lainnya.

3) Layanan informasi melalui telepon.

4) Kerjasama dengan pelajar dan mahasiswa dalam memberikan

penyuluhan dalam pengisian formulir pajak (Wisnaeni, 1999:3).

37

H. Kesadaran Pembayaran Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak,

berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi

dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi

pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu

kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi

perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu

dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Kesadaran membayar pajak perlu untuk ditingkatkan sejalan

dengan besarnya pendapatan mereka. Adanya penyuluhan yang intensif

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

tepat pada waktunya. Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan

adanya sikap yang baik, sebab pada hakikatnya sikap adalah perwujudan

daripada adanya kesadaran tersebut. dengan kata lain antara sikap dengan

kesadaran jelaslah berbeda antara keduanya. Yang berbeda adalah objeknya,

baik itu secara individu maupun secara sosial (Karim, 2002:6).

Thomas (1984:35) dalam Karim (2002) mengemukakan bahwa sikap

sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang

nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan sosial. Dengan

demikian jelaslah bahwa apa yang timbul tadi semuanya akan bias

dikendalikan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan suatu

perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya. Hasil yang baik

tentunya positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia. Kembali pada

38

faktor yang paling dominan, yang mempengaruhi masyarakat untuk melunasi

pembayaran pajak adalah dengan adanya kesadaran yang tinggi didalam hati

nurani masyarakat sehingga diikuti dengan sikap yang baik pula.

Sekertaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana

dikutip Soemitro (1988:229) “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan

dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus

dibayar itu masih berada di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka

peroleh secara rutin”.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya

pendapatan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk sadar dalam

membayar pajak yang berguna untuk pembiayaan pembangunan. Kesadaran

dalam pembayaran pajak tercermin kebijakan yang diambil seseorang seperti

pembayaran pajak yang tepat waktu, menghindari denda karena

keterlambatan atau keteledoran, memahami arti pentingnya pajak untuk

kelangsungan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semboyan yang sering

kita dengar yaitu “orang bijak taat pajak”.

39

I. Keterkaitan Antar Variabel

1. Sikap Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan

evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak

menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika: 2006:77).

Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap

wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan pada

aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan

kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara

kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya

maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban

pajaknya. Teori ini juga menyangkut keadilan dalam hubungannya dengan

perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa

keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak

membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan,

wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua

wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung

untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain

menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak Kautsar (2007) dalam

Farid (2008:8).

40

Troutman (1993) dalam Salman (2008:8). menemukan adanya

pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan

administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ha1: Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2. Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam


Motivasi berasal dari kata latin “MOVERE” yang berarti

“dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada

manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan

bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk

ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat

dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang

dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Frengki

(2002:11). Malayu(2003:95) Mendefinisikan motivasi adalah pemberian

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar

mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala

upaya untuk mencapai kepuasan.

Ha2: Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

41

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Wajib Pajak terhadap

Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan.

Liang (1989:194) dalam Karim (2002:4) Income atau

penadapatan/ penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang baik berupa

uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu.

Menurut Partadireja (1973:171) dalam Karim (2002:4) Pendapatan sebagai

nilai balas jasa atau kontraprestasi yang diterima oleh seorang atas

kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Income atau

pendapatan/penghasilan adalah berupa uang atau hasil materiil-materiil

lainnya yang dicapai daripada penggunaan kekayaan atau jasa manusia

bebas (perusahaan atau individu) dalam produksi. Pendapatan

(Penerimaan) merupakan sumber dana untuk pengeluaran. Sumber dana

kepala keluarga diperoleh dari, misalnya: buruh menerima upah, petani

menerima hasil penjualan panen, pedagang mendapat laba, pegawai

mendapat gaji, wredatama mendapat pension dan lain-lain. Pengeluaran

pertama-tama ditujukan untuk konsumsi. Sisanya ditabung atau investasi.

Seberapa besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi

tergantung dari jumlah pendapatan itu sendiri. Jika pendapatan kepala

keluarga rendah maka bagian besar pendapatan itu terpaksa digunakan

untuk konsumsi, sehingga hanya sedikit tinggal sisa untuk ditabung.

Sehubungan dengan itu Engels seorang sarjana ekonomi Jerman,

sebagaimana dikutip Bintari (1986:32) mengemukakan hubungan antara

42

pendapatan dan konsumsi bahwa: “semakin kecil pendapatan, semakin

besar bagian dari pendapatan itu digunakan untuk konsumsi atau

sebaliknya”. Dari hukum itulah kita menjadi tahu sebabnya orang miskin

cenderung menjadi lebih miskin, karena tabungan tak ada, dan orang kaya

akan cenderung menjadi lebih kaya karena berinvestasi atau menabung.

Sejalan dengan hasil penelitian ini secara teoretis merujuk

pendapat Engels tersebut bisa saja kepala keluarga yang berpendapatan

rendah tingkat kesadaran membayar PBB menjadi rendah, karena banyak

dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga tidak bisa

menabung termasuk memenuhi pembayaran PBB. Sedang kepala keluarga

yang berpendapatan tinggi tingkat kesadaran juga tinggi dalam membayar

PBB karena mereka mampu menabung dan bisa menyisihkan untuk

keperluan lain termasuk membayar PBB. Namun demikian tidak semua

teoretis sejalan dalam dengan praktik di lapangan.

Ha3: Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga berpengaruh signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan.

Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan

panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu

(Untung, 2004:40). Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi

43

pajak dan akhirnya mematuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka

terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas,

konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Suhardito dan Sudibyo,

1999:6).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Suhardito dan Sudibyo

(1999) yang membuktikan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan

sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik atau memandang bahwa

sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dari waktu ke

waktu dan mampu menjangkau para pelanggar, maka setiap wajib pajak

akan mematuhi pembayaran PBB mengingat sanksi yang langsung

diterapkan kepadanya apabila melanggar.

Ha4: Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB.

5. Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam


Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan mengembangkan

kepribadian dan kemampuan (Kansil, 1993:101). Menurut Guritno dalam

Suhardito dan Sudibyo (1999:7) pendidikan adalah salah satu elemen sikap

wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan.

44

Pendidikan mempengarhi pengetahuan dan pengetahuan merupakan

elemen kognitif dari sikap.

Sesuai dengan pernyataan Guritno Mangkoesoebroto dalam

Misbach (1997:16), kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus

dibina melalui dua cara. Salah satunya meningkatkan pengetahuan dan

pendidikan masyarakat. Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar ditujukan

untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan

bangsa dan negara (Nasucha, 1999:5). Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Soemitro (1993) yang menyatakan terdapat hubungan yang

signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran membayar pajak.

Ha5: Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap


45

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Variabel Yang Diteliti

Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian (Kesimpulan)

Sri Astuti dan Rini

(2008)

Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan

1. Pendidikan Wajib Pajak

2. Lama Tinggal Wajib Pajak di Lokasi Objek Pajak PBB

3. Penghasilan Wajib Pajak

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda PBB

5. Kesadaran Perpajakan

1. Metode analisis faktor

1. Pendidikan wajib pajak dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB tidak mempengaruhi kesadaran perpajakan

2. Penghasilan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan

Frengki C H Siahaan (2008)

Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang

1. Sikap 2. Motivasi 3. Partisipasi

Masyarakat

1. Regresi berganda

1. Variabel Sikap dan variabel Motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan

Bersambung pada halaman selanjutnya

46

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Peneliti (Tahun)

Judul Penelitian

Variabel Yang Diteliti

Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian (Kesimpulan)

Linus Karim (2002)

Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Membayar PBB

1. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

2. Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Uji Chi Kuadrat

1. Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan kepala keluarga dengan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan

Kautsar Riza Salman dan

Mochammad Farid

(2008)

Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya

1. Sikap Wajib Pajak 2. Moral Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib

Pajak

1. Metode analisis faktor

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Sikap wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Moral wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Arief Rachman,

Rindah Febriana

Suryawati dan

Gita Arasy Harwida (2008)

Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

1. Pemahaman Wajib Pajak

2. Kesadaran Wajib Pajak

3. Kepatuhan Wajib Pajak

4. Keberhasilan Penerimaan PBB

1. Analisis Regresi Logistik

1. Faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB

2. Faktor pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB

47

K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kerangka konseptual dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel Independen Variabel Dependen

Sikap (X1)

Motivasi (X2)

Tingkat Pendapatan Kepala

Keluarga (X3)

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi

Denda PBB (X4)

Kesadaran Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB)

(Y)

Pendidikan Wajib Pajak (X5)

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

48

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah

penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara

empiris (Hasan, 2002:50).

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Sikap Wajib Pajak

Ho1 : Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan

bangunan.

Ha1 : Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Motivasi Wajib Pajak

Ho2 : Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap


bangunan.

Ha2 : Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap


bangunan.

49

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

Ho3 : Tingkat pendapatan kepala keluarga tidak berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

pajak bumi dan bangunan.

Ha3 : Tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi

dan bangunan.

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Ho4 : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ha4 : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB


pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5. Pendidikan Wajib Pajak

Ho5 : Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap


bangunan.

Ha5 : Pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap


bangunan.

50

6. Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala

Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB,

dan Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam

Pembayaran PBB.

Ho6 : Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan

Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan

Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak tidak



Ha6 : Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan

Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan

Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran


51

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Kecamatan Tangerang

Selatan. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Di Tangerang Selatan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan

cara menyebarkan langsung kuisioner kepada warga di Tangerang Selatan.

B. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

convenience sampling, yaitu istilah umum yang mencakup variasi luasnya

prosedur pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampling

yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur,

dan bersifat kooperatif (Hamid, 2007:30). Metode convenience sampling

digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan

cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB

yang berada di Tangerang Selatan. Dari 371.763 wajib pajak diwilayah

Tangerang Selatan, peneliti mengambil 100 responden.

52

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu

penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data

sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data

yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,

artikel, teori, skripsi, dan yang mendukung pembahasan masalah dalam

penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan,

peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada

penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang

membayar PBB di wilayah Tangerang Selatan. Data penelitian ini

dikumpulkan melalui metode survey yaitu dengan mengirimkan kuesioner.

Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB di wilayah

Tangerang Selatan secara acak kemudian diolah berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan.

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab bagian pertanyaan

penelitian adalah skala likert. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:12),

skala likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorag atau sekelompok orang tentang suatu

fenomenal sosial.

53

Tabel 3.1

Bobot dan Kategori Skala Likert

No. Jenis Jawaban Bobot

1. SS = Sangat Setuju 5

2. S = Setuju 4

3. R = Ragu-ragu 3

4. TS = Tidak Setuju 2

5. STS = Sangat Tidak Setuju 1

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan

menggunakan SPSS 17.0. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa

besar pengaruh antara suatu variabel X dengan variabe Y. Dimana variabel

X (variabel independen) adalah sikap wajib pajak (X1), motivasi wajib pajak

(X2), tingkat pendapatan kepala keluarga (X3), persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan (X4), dan pendidikan

wajib pajak (X5) Sedangkan variabel Y (variabel dependen) adalah

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

54

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan

distribusi) (Ghozali, 2009:19).

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka

peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini dilakukan dengan

membandingkan nilai Corrected Item – Total Correlation dengan r

hitung dengan r tabel, untuk degree of freedom (df) = n – 2, dimana n

adalah jumlah sampel dan menggunakan alpha = 0,05 (Imam Ghozali,

2009:49).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban

responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

55

1) Repeated Measure atau pengukuran ulang.

2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran sekali saja

atau One Shot (Imam Ghozali, 2009:45).

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Multikolineritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen.

Deteksi tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi

adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan

tolerance. Regresi bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai

VIF<10 dan nilai tolerance > 0.10 (Ghozali, 2009:95).

56

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Deteksi atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari ada

atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot . Jika ada pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),

maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali,

2009:125).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat penyebaran data yang

normal atau tidak, karena data diperoleh langsung dari pihak pertama

melalui kuisioner. Screening terhadap normalitas data merupakan

langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate,

khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pengujian normalitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan uji normal probability plot dimana data

dikatakan normal jika nilai selebaran data berada di sekitar garis lurus

diagonal dan juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov

Smirnov (Ghozali, 2009:147).

57

4. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model

regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi

besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen

yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:211). Model ini digunakan

untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap

variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam

suatu persamaan linier. Variabel independen terdiri dari sikap, motivasi,

tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda PBB dan pendidikan wajib pajak. Sedangkan

variabel dependennya adalah kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

PBB.

58

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4 + β5X5 + e

Keterangan:

Y : Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

β1-5 : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada

hubungan nilai variabel independen)

X1 : Sikap

X2 : Motivasi

X3 : Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

X4 : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

X5 : Pendidikan Wajib Pajak

e : Error

59

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

a. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2009:163).

b. Uji statistik F

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi

> 0,05 maka H0 ditolak, sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka Ha

diterima.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria

pengambilan keputusan sebagai berikut:

a) Quick look, bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat

ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita

menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi

variabel dependen.

60

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menururt

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0

ditolak dan menerima Ha.

c. Uji statistik t

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual yaitu Sikap wajib pajak, Motivasi wajib

pajak, Tingkat pendapatan kepala keluarga, Persepsi wajib pajak

tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan Pendidikan wajib pajak

dalam menerangkan variasi variabel dependen, yaitu Kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran PBB.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria

pengambilan keputusan sbagai berikut:

a) Quick look, bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih

pada derajat kepercayaan 5% dan nilai t lebih besar dari 2 secara

absolut, maka Ha bisa diterima yang menyatakan bahwa variabel

independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen.

b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan

nilai t tabel, maka Ha diterima (Ghozali 2009:85).

61

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel

yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Sikap (X1)

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.

Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau

memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak

memihak (unfavorable) pada obyek tersebut. (Salman dan Farid, 2008).

2. Motivasi (X2)

Motivasi berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi ini

hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah

masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu

proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat

untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan

tujuan pembangunan (Frengki, 2002).

62

3. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (X3)

Pendapatan kepala keluarga dalam penelitian ini adalah yang

diperoleh kepala keluarga rata-rata perbulan. Dalam penelitian ini

pendapatan kepala keluarga diukur dengan menggunkan skala interval

berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh selama sebulan(Karim,

2002).

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4)

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

diartikan sebagai pandangan seseorang mengenai suatu kondisi tertentu,

dimana dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan sanksi denda PBB.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala interval yang terdiri dari 5

tingkat penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3)

Ragu, (4) Setuju (5) Sangat Setuju (Astuti dan Rini, 2008).

5. Pendidikan Wajib Pajak (X5)

Pendidikan wajib pajak dapat diartikan sebagai sebuah proses

yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan aspek pengetahuan,

keterampilan maupun sikap terhadap para peserta didik. Pengukuran

variabel pendidikan wajib pajak menggunakan skala interval 5 poin, yang

dibatasi hanya pada jenjang pendidikan terakhir wajib pajak, yaitu SD,

SMP , SMA, Dipoma (D3) dan S1 atau lebih tinggi Instrumen disusun

erdasarkan referensi dari Soemitro (1993:82). b

63

6. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (Y1)

Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri

wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan yang

telah ditetapkan pemerintah (Munari, 2005:122). Yang menimbulkan

konsekuensi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat

jumlah.

64

Tabel 3.2

Operasioanal Variabel Penelitian

Variabel Sub Variabel Indikator Skala Pengukuran

Sikap

(Kautsar Riza Salman dan

Mochammad Farid. (2008), dan Frengki

C H Siahaan (2008))

Reaksi Terhadap Peraturan

Perpajakan

1. Pemahaman wajib pajak tentang UU Pajak Bumi dan Bangunan

2. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan pemerintah

3. Kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak

4. Sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak

5. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak

Likert

Motivasi Frengki C H

Siahaan (2008))

Ekstrinsik

Intrinsik

1. Kemudahan dalam mengisi formulir pajak bumi dan bangunan

2. Kantor pajak dekat dari rumah

3. Kantor pajak mudah di jangkau

4. Sistem dan prosedur dikantor pajak mudah di pahami

5. Terdapat petugas yang membantu

6. Pengabdian Wajib Pajak terhadap Negara

7. Partisipasi Wajib Pajak dalam pembangunan

8. Citra yang baik dan bersih aparat pajak

Likert

Bersambung pada halam selanjutnya

65



Tingkat Pendapatan

Kepala Keluarga (Linus Karim

(2002))

Jumlah Pendapatan YangDiterima

Kepala Keluarga Setiap Bulan

1. Jenis Pekerjaan Wajib Pajak

2. Beban atau atau tanggungan kepala keluarga

3. Pendapatan per bulan kepala keluarga

4. Alat transportasi yang digunakan

5. Alat rumah tangga

Interval

Persepsi Wajib Pajak Tentang

Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

(Sri Astuti dan Rini (2008))

Tanggapan Wajib Pajak Tentang Sanksi Dalam

Pembayaran PBB

1. Mengetahui sanksi denda pajak bumi dan bangunan

2. Persepsi tentang sanksi denda pajak bumi dan bangunan

3. Sanksi denda tidak memberatkan

4. Konsisten 5. Mampu menjangkau

para pelanggar 6. Sanksi denda pajak

bumi dan bangunan relatif ringan

7. Tegas

Likert

Pendidikan Wajib Pajak

(Sri Astuti dan Rini (2008))

Jenjang Pendidikan Terakhir Wajib

Pajak

1. Sekolah Dasar 2. Sekolah Menengah

Pertama 3. Sekolah Menengah

Atas 4. Diploma 3 5. Strata 1 atau lebih

tinggi

Interval

Bersambung pada halaman selanjutnya

66



Kesadaran Wajib

Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan

(Sri astuti dan Rini 2008 dan Linus

Karim 2002)

Dorongan diri sendiri

Fungsi pajak

Hak dan kewajiban wajib pajak

Perilaku wajib pajak terhadap

pajak

1. Dorongan hati nurani 2. Tanpa paksaan 3. Memahami hak dan

kewajiban 4. Bangga menjadi wajib

pajak 5. Sadar terhadap fungsi

pajak 6. Rela memberikan

kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pajak

7. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak

8. Ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak

9. Respon wajib pajak atas perubahan tanah dan bangunan

Interval

67

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi

Banten Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negri

Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, Wilayah ini

merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini

berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk

mensejahterakan masyarakat.

Wacana pembentukan kota otonom Tangerang Selatan

(dahulu Cipasera) muncul sejak 1999. Namun belum adanya kata

sepakat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang

jumlah kecamatan yang akan tergabung dalam kota otonom ini,

menghambat proses pembentukannya.

Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan

Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan

lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu,

pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan

Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada

2002, pun melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah

68

Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah

Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah menjadi

daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, jumlah penduduk

yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194

(Pagedangan diikutkan) atau setara dengan 34,5 persen penduduk

Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah berkembang

menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik.

Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya

masih panjang untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah

Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan

terdiri atas tujuh kecamatan. Padahal DPRD Tangerang telah sepakat

dan menyetujui kota otonom itu terdiri atas delapan kecamatan.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak memasukkan Cisauk dalam

draf wilayah Tangerang Selatan. Padahal penetapan delapan

kecamatan yang terdiri dari Setu Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur,

Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang, telah ada dasar

kajian ilmiahnya.

Akhirnya tanggal 29 Septemper 2008 keluar Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan

melalui Sidang Paripurna DPR-RI, dengan cakupan wilayah Kec. Setu,

Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan

Ciputat Timur bergabung dalam sebuah kota yang otonom bernama

Kota Tangerang Selatan.

69

Berikut ini 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan: 1. Kecamatan Serpong terdiri atas 8 (delapan) kelurahan: Buaran,

Ciater Serpong, Cillenggang, Rawa Buntu, Lengkong Wetan,

Lengkong Gudang, Lengkong Gudang Timur dan Rawa Mekar

Jaya.

2. Kecamatan Serpong Utara terdiri atas 8 (delapan) kelurahan:

Jelupang, Lengkong Karya, Paku Jaya, Paku Alam, Lengkong

Karya dan Pondok Jagung Timur.

3. Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan: Cipayung,

Ciputat, Sarua, Sarua Indah, Jombang, Sawah Baru, dan Sawah.

4. Kecamatan Pamulang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan: Kedaung,

Bambu Apus, Benda Baru, Pamulang Barat, Pamulang Timur,

Pondok Benda, Pondok Cabe Ilir, dan Pondok Cabe Udik.

5. Kecamatan Ciputat Timur terdiri dari 6 (enam) kelurahan:

Cirendeu Cempaka Putih, Rempoa, Pisangan, Rengas, dan

Pondok Ranji.

6. Kecamatan Pondok Aren terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:

Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur, Perigi, Perigi Baru,

Pondok Aren, Pondok Betung, Pondok Jaya, Pondok Kacang

Barat, Pondok Kacang Timur, Pondok Karya, dan Pondok Pucung.

7. Kecamatan Setu terdiri dari 6 (enam) kelurahan: Kranggan,

Kademangan, Muncul, Setu, Babakan, dan Bakti Jaya.

70

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang

bertempat tinggal di wilayah Tangerang. Data statistik responden

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Data Statistik Responden

Jumlah Persentase

Jenis penghasilan Tetap

Tidak tetap

63

37

63%

37%

Pekerjaan Pegawai pemerintah

Pegawai swasta

Pedagang

Penyedia jasa

Lainnya

18

41

11

10

20

18%

41%

11%

10%

20%

Pendidikan terakhir wajib pajak

SD

SMP

SMA D3 S1 atau lebih tinggi

7

7

50

11

25

7%

7%

50%

11%

25%

Penghasilan wajib pajak

< 1 juta

1-3 juta

4-7 juta

7-10 juta

> 10 juta

18

58

20

3

1

18%

58%

20%

3%

1%

71

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa jumlah

responden yang berpenghasilan tetap lebih mendominasi dengan

jumlah 63 orang atau sekitar 63% dibandingkan dengan responden

yang berpenghasilan tidak tetap yaitu sebanyak 37 responden atau

sekitar 37%. Dari sisi pekerjaan responden, responden yang berstatus

sebagai pegawai swasta saling mendominasi dengan jumlah 41 orang

atau sekitar 41%. Sedangkan yang berstatus sebagai pegawai

pemerintah sebanyak 18 orang (18%). kemudian yang bekerja sebagai

pedagang sebanyak 11 orang (11%), penyedia jasa sebanyakn 10

orang (10%) dan lainnya sebanyak 20 orang (20%) yang memiliki

pekerjaan selain keempat jenis pekerjaan diatas.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan

oleh wajib pajak, responden dengan tingkat pendidikan SMA adalah

yang paling banyak yaitu 50 orang (50%). setelah itu S1 atau lebih

tinggi sebanyak 25 orang (25%), yang berpendidikan SMP sebanyak 7

orang (7%), sisanya berpendidikan SD sebanyak 7 orang (7%), dan

D3 sebanyak 11 orang (11%).

Berdasarkan penghasilan wajib pajak, penghasilan kurang

dari 1 juta rupiah berjumlah 18 orang (18%), kemudian yang

berpenghasilan 1 juta sampai dengan 3 juta rupiah berjumlah 58 orang

(58%), yang berpenghasilan 4 juta sampai dengan 7 juta rupai

berjumlah 20 orang (20%), yang berpenghasilan 7 juta sampai dengan

72

10 juta rupiah berjumlah 3 orang (3%), dan yange berpenghasilan

diatas 10 juta berjumlah 1 orang (1%).

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas instrumen sikap wajib pajak dari ke 5

(lima) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan valid

karena angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih

besar atau sama dengan r tabel.

Hasil uji validitas instrumen motivasi wajib pajak dari ke

8 (delapan) butir pertanyaan setiap butir pertanyaan dinyatakan

valid karena angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan

lebih besar atau sama dengan r tabel.

Hasil uji validitas instrumen persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda PBB dari ke 7 (tujuh) butir pertanyaan

setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional

yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r

tabel.

Hasil uji validitas instrumen kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran PBB dari ke 14 (empat belas) butir pertanyaan

setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena angka korelasional

73

yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r

tabel.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach

Alpha

Keterangan

Sikap wajib pajak 0,914 Reliabel

Motivasi wajib pajak 0,886 Reliabel

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan

sanksi denda pajak bumi dan bangunan

0,916 Reliabel

Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

pajak bumi dan bangunan

0,768 Reliabel

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada tabel 4.2 instrumen sikap wajib pajak memiliki nilai

cronbach alpha 0,914, instrumen motivasi wajib pajak memiliki nilai

cronbach alpha 0,886, instrumen persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan memiliki nilai

cronbach alpha 0,916 dan instrumen kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan memiliki nilai cronbach alpha

0,768. Dan masing-masing instrumen tersebut dinyatakan reliabel

karena memiliki nilai cronbach alpha diatas 0,60.

74

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini

adalah uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas.

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

SIKAP .808 1.238

MOTIVASI .950 1.052

PENDAPATAN .770 1.299

PERSEPSI .752 1.329

1

PENDIDIKAN .717 1.395 a. Dependent Variable: Kesadaran

Sumber : data diolah

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel independen,

yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan

kepala keluarga, persepi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

denda pajak bumi dan bangunan dan pendidikan wajib pajak

mempunyai nilai Tolerance berada diatas 0.10 dan nilai VIF < 10.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala

Multikolinearitas.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

75

Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas


Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa model regresi dalam

penelitian ini tidak terdapat gangguan heterokedastisitas karena

tidak ada pola yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini

berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

semua variabel independen mempengaruhi variabel dependennya,

yaitu kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan

bangunan.

76

c. Hasil uji Normalitas.

Berikut ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa model regresi, yaitu sikap

wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala

keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda

pajak bumi dan bangunan dan pendidikan wajib pajak terhadap


bangunan, secara keseluruhan telah memenuhi asumsi normalitas,

sebab sebaran data terdistribusi normal, yaitu penyebaran titik-

titiknya di dekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

77

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Simirnov)

Sumber: data diolah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 100

Mean .0000000Normal Parametersa,,b

Std. Deviation 3.67686897

Absolute .065

Positive .040

Most Extreme Differences

Negative -.065

Kolmogorov-Smirnov Z .651

Asymp. Sig. (2-tailed) .790

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)

(0,790) > 0.05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa distribusi data

tersebut terdistribusi secara normal.

3. Hasil Uji Hipotesis

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode

analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dan uji F, dimana

dasar pengambilan keputusan adalah apabila signifikansi lebih kecil

dari 0,05 maka Ha diterima, sebaliknya jika signifikansi lebih besar

dari 0,05 maka Ha ditolak.

78

a. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2 )

Hasil Koefisien Determinasi atau Adjusted R2 dapat dilihat dari

tabel berikut :

Tabel 4.7

Koefisien Determinasi (Adjusted R2 )


Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

1 .558a .311 .274 3.773 1.144

a. Predictors: (Constant), Pendidikan, Motivasi, Sikap, Pendapatan, Persepsi

b. Dependent Variable: Kesadaran

Hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai

koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,274. Artinya

variabel kesdaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan

bangunan dijelaskan oleh kelima variabel independennya sebesar

27,4%. Sedangkan sisanya 72,6% dijelaskan oleh variabel lain

seperti moral, pemahan wajib pajak terhadap undang-undang dan

peraturan perpajakan PBB, lama tinggal wajib pajak dilokasi objek

PBB dan lain-lain.

79

b. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengaruh secara simultan variabel independen Sikap wajib pajak,

Motivasi wajib pajak, Tingkat pendapatan kepala keluarga,

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, dan

Pendidikan wajib pajak terhadap Kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F )


ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Regression 604.333 5 120.867 8.489 .000a

Residual 1338.417 94 14.238

1

Total 1942.750 99



Berdasarkan pada tabel 4.8 hasil uji signifikansi simultan (uji

statistik F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,489 dengan

tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan

kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

80

denda PBB dan pendidikan wajib pajak berpengaruh secara

simultan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

c. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Berikut ini adalah hasil uji parsial (uji t):

Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t )

S

Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 35.502 4.415 8.041 .000

SIKAP .404 .144 .268 2.811 .006

MOTIVASI .037 .093 .035 .398 .691

PENDAPATAN -1.201 .564 -.208 -2.130 .036

PERSEPSI .415 .113 .361 3.660 .000

1

PENDIDIKAN .328 .391 .085 .840 .403

a. Dependent Variable: KESADARAN

sumber : data diolah

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.9 dapat

disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak dan pendidikan

wajib pajak tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas

signifikansi untuk motivasi wajib pajak sebesar 0,691 dan

pendidikan wajib pajak sebesar 0,403 dimana keduanya lebih besar

dari 0,05. Sedangkan untuk sikap wajib pajak, tingkat pendapatan

kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan

sanksi denda PBB signifikan karena ketiganya memiliki tingkat

81

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu masing-masing sebesar

0,006, 0,036 dan 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan

persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB secara

individual merupakan variabel penjelas dalam menerangkan

variabel dependennya, yaitu kesadaran wajib pajak dalam


4. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat dibuat sebuah persamaan

regresi berganda sebagai berikut:

KWPDPPBB = 35,502 + 0,404SWP + 0,037MWP – 1,201TPKK -

+ 0,415PWPTPSDPBB + 0,328PWP + e.

Dari persamaan regresi berganda diatas, dapat dilihat nilai

konstanta sebasar 35,502 yang mana artinya bahwa jika variabel

independen diabaikan atau bernilai nol maka nilai Kesadaran Wajib

Pajak Dalam Pembayaran PBB bernilai sebesar 35,502.

Koefisien sikap wajib pajak bertanda positif sebesar 0,404,

hal ini menyatakan jika perubahan sikap wajib pajak naik 1% maka

akan menimbulkan kenaikan kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB sebesar 0,404 dengan asumsi variabel lain diabaikan

dan konstan. Perubahan sikap wajib pajak memiliki tingkat

82

Signifikansi sebesar 0,006 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial

perubahan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kesadarana wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Koefisien motivasi wajib pajak bertanda positif sebesar

0,037, hal ini menyatakan jika perubahan sikap wajib pajak naik 1%

maka akan menimbulkan kenaikan kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB sebesar 0,037 dengan asumsi variabel lain diabaikan

dan konstan. Perubahan motivasi wajib pajak memiliki tingkat

signifikansi sebesar 0,691 > 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial

perubahan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap


Koefisien tingkat pendapatan kepala keluarga bertanda

negatif sebesar -1,201, hal ini menyatakan jika perubahan tingkat

pendapatan kepala keluarga naik 1% maka akan menimbulkan

penurunan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar

1,201 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Perubahan

tingkat pendapatan kepala keluarga memiliki tingkat signifikan

sebesar 0,036 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial perubahan

tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh signifikan terhadap


Koefisien persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

denda PBB bertanda positif sebesar 0,415, hal ini menyatakan jika

perubahan tingkat persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

83

denda PBB naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan kenaikan

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,415 dengan

asumsi varibel lain diabaikan dan konstan. Perubahan persepsi wajib

pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB memiliki tingkat

signifikansi 0,000 < 5%. Ini menyatakan bahwa secara parsial

perubahan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda

PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB.

Koefisien pendidikan wajib pajak bertanda positif sebesar

0,326, hal ini menyatakan jika perubahan tingkat pendidikan wajib

pajak naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,326 dengan asumsi variabel

lain diabaikan dan konstan. Perubahan pendidikan wajib pajak

memiliki tingkat signifikansi 0,403 > 5%. Ini menyatakan bahwa

secara parsial perubahan pendidikan wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

dari ke 5 (lima) variabel independen yang mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB

hanya terdapat 3 (tiga) variabel yang signifikan yaitu sikap wajib

pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 < 5%, tingkat

pendapatan kepala keluarga dengan tingkat signifikansi 0,036 < 5%,

84

dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 5%.

Hasil regresi berganda dengan menggunakan tingkat alpha =

5% menyatakan hasil sebagai berikut : R2 = 0,311, F = 8,489,

signifikansi = 0,000. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan

kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H0) ditolak, artinya secara bersama-

sama variabel independen seperti sikap wajib pajak, motivasi wajib

pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, persepsi wajib pajak

tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pendidikan wajib pajak

ternyata memberikan konstribusi sebesar 31,1% dalam menjelaskan

variabel kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Variabel sikap wajib pajak memiliki tingkat signifikansi

sebesar 0,006 atau lebih kecil dari alpha 5% dan thitung sebesar 2.811

berada di luar daerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98),

sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel sikap wajib

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran PBB. Maka dapat dikatakan Ha1 diterima. Hal ini

sesuai dengan yang diprediksikan yaitu sikap wajib pajak berpengaruh


Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara

sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini

menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang

bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya

85

keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak

yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh

dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyangkut

keadilan dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib

pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah

diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan

perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak

besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak

diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk

menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain

menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kautsar Riza Salman dan Farid (2008), dengan penelitian yang

berjudul Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya, menekankan pada

2 faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri

Perbankan di Surabaya yaitu, Sikap Wajib Pajak dan Moral Wajib

Pajak. Hasil penelitian tersebut menyebutkan sikap wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hardika (2006) memberikan bukti empiris yang

berbeda yaitu sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa

86

hal antara lain: kondisi masyarakat WP dan fiskus yang belum siap

dengan self assesment system, sistem administrasi perpajakan yang

belum sepenuhnya siap mendukung pelaksanaan self asessment

system, serta kebijaksanaan perpajakan yang seringkali mengalami

perubahan.

Variabel motivasi wajib pajak memiliki tingkat signifikansi

sebesar 0,691 atau lebih besar dari 5% dan thitung sebesar 0,398 berada

didaerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat

dikatakan bahwa secara parsial variabel motivasi wajib pajak tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB. Maka dapat dinyatakan Ha2 ditolak. Hasil tersebut

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frengki (2006) yang

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi wajib pajak

terhadap partisipasi pembayaran PBB. Seharusnya dalam melakukan

sosialisasi PBB, hendaknya petugas PBB dapat menyesuaikan waktu

yang tepat kepada masyarakat dengan tidak menganggu aktivitas

masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman untuk mengikuti

sosialisasi tersebut. Dengan demikian masyarakat akan memiliki

pengetahuan tentang PBB. Sehingga masyarakat dapat aktif dan

berperan serta dalam mengikuti prosedur/ tata cara pembayaran PBB

mulai dari pendataan, pendaftaran atau perhitungan PBB, sehingga

bila jumlah pajak tidak sesuai maka wajib pajak dapat menghitung

87

sendiri jumlah PBB tanpa merubah ketentuan yang ada (Frengki

(2006).

Variabel tingkat pendapatan kepala keluarga memiliki tingkat

signifikansi sebesar 0,036 atau lebih kecil dari 5% dan nilai thitung

sebesar -2,130 berada di luar daerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98

sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial

variabel tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh secara


Maka dapat dinyatakan Ha3 diterima.

Hasil tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan

Linus (2002) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara

tingkat pendapatan kepala keluarga dengan kesadaran membayar


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat

pendapatan kepala keluarga dapat mempengaruhi kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran PBB. Karena semakin besar atau tinggi

pendapatan kepala keluarga akan semakin tinggi kesadaran

perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian

Astuti dan Rini (2009) yang membuktikan ada hubungan signifikan

antara pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

Menurut Karim (2002:2) Tingkat pendapatan kepala keluarga

selaku anggota masyarakat mempengaruhi segala aktivitas dalam

88

memenuhi kewajiban sebagai warga Negara termasuk didalamnya

membayar PBB.

Bicara kesadaran kepala keluarga selaku anggota masyarakat

dalam membayar PBB tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal

yang sangat esensial. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan

secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota

masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan

pembangunan. Kesadaran merupakan faktor yang paling dominan

dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati

nurani itu maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa

adanaya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring

pajak, jika bias tentu dengan cara paksaan. Pembayaran PBB oleh

masyarakat banyak ditentukan oleh faktor-faktor: a) latar belakang

masyarakat, b) tingkat pendidikan, c) tingkat pendapatan, d) beban

keluarga/jumlah tanggungan, e) kesadaran, f) kebijakan pemerintah,

g) tingkat intelektual dan moral, h) dan lain-lain.

Ada kecenderungan bagi orang yang berpendapatan tinggi

pengeluaran juga tinggi, orang yang berpendapatan rendah

pengeluaran juga rendah. Jadi ada kecenderungan pengeluaran

seseorang menyesuaikan dengan pendapatan yang diperolehnya, ada

keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, pendapatan

yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, senantiasa sama dengan

pengeluaran jangka waktu tertentu.

89

Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar

pajak, pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan

pula dengan pendapatan seseorang. Apalagi bagi orang-orang yang

sadar akan arti pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional,

maka ada nilai lebihnya yaitu mereka tidak segan-segan untuk

mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Dalam hal ini pendapatan

kepala keluarga berpengaruh dalam membayar pajak. Walaupun

mereka sadar arti pentingnya pajak namun ada yang masih enggan

melunasi pajak, hal ini karena alasan penghasilannya minim atau

sengaja lalai padahal penghasilannya besar. Namun demikian pada

umumnya mereka tidak keberatan membayar pajak asal tidak terlalu

berat atau nilainya masih berada dibawah penghasilannya secara rutin

setiap bulan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antara kesadaran

membayar pajak dengan penghasilan/pendapatan yang mereka peroleh.

Variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

denda PBB memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih

kecil dari 5% dan nilai thitung sebesar 3,660 berada diluar daerah kritis

(diantara nilai ttabel -1,98 sampai +1,98), sehingga dapat dikatakan

bahwa secara parsial variabel persepsi wajib pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh secara signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka Ha4

diterima.

90

Hasil tersebut mendukung penelitian Astuti dan Rini (2009)

yang membuktikan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi

denda PBB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesadaran perpajakan. Dengan demikian, pada penelitian ini persepsi

wajib pajak tentang sanksi denda PBB berpengaruh terhadap

kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB secara tepat waktu dan

tepat jumlah.

Undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk UU PBB

No. 12 Tahun 1994 secara garis besar berisikan hak dan kewajiban

wajib pajak, yang mengatur tindakan-tindakan yang diperkenankan

dan tidak diperkenankan oleh semua wajib pajak. Setiap wajib pajak

PBB yang berada di bawah payung hukum atau undang-undang PBB

harus mematuhinya. Namun, banyak perilaku masyarakat yang

menyimpang dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada.

Oleh sebab itu agar berbagai regulasi yang ada dipatuhi oleh wajib

pajak, maka terdapat sanksi untuk para pelanggarnya.

Variabel pendidikan wajib pajak memiliki tingkat

signifikansi sebesar 0,403 atau lebih besar dari 5% dan nilai thitung

sebesar 0,840 berada didaerah kritis (diantara nilai ttabel -1,98 sampai

+1,98), sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel

pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Maka Ha5 ditolak.

91

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti dan

Rini (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan wajib pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran perpajakan. Dan, hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Misbach (1997) yang

membuktikan pendidikan wajib pajak PBB tidak berpengaruh

terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Soemitro (1993) yang menyatakan terdapat

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran

membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan

perpajakan yang ditanamkan sejak dini pada masyarakat. Sesuai

dengan pernyataan Guritno dalam Misbach (1997:16), kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara.

Salah satunya meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

Pendidikan pajak untuk Sekolah Dasar ditujukan untuk menumbuhkan

kesadaran akan perlunya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara

(Nasucha, 1999:5).

92

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran PBB.

2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya

sosialisasi PBB kepada masyarakat yang harus dilakukan KPP dan

pemerintah daerah sebagai lembaga kolektor PBB.

3. Tingkat pendapatan kepala keluarga berpengaruh secara signifikan

terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

4. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB.

5. Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB karena kurangnya

pendidikan perpajakan formal dan informal yang ditanamkan sejak dini

pada masyarakat.

6. Sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan kepala

keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB,

dan pendidikan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap

93

kesadaran wajib pajak. Namun secara parsial motivasi wajib pajak dan

pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap


B. Implikasi

Adanya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran PBB menunjukkan bahwa faktor-faktor

yang ada dalam diri wajib pajak ini turut mempengaruhi kesadaran wajib

pajak dalam membayar PBB. Faktor-faktor yang terbukti berpengaruh

dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala

keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.

Sedangkan sisanya, yaitu motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak

terbukti tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB.

Tidak adanya pengaruh motivasi wajib pajak dan pendidikan

wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB

dikarenakan kurangnya pendidikan perpajakan informal dan formal yang

ditanamkan sejak dini pada masyarakat, serta kurangnya sosialisasi PBB

kepada masyarakat yang harus dilakukan KPP dan pemerintah daerah

sebagai lembaga kolektor PBB. Sedangkan variabel lainnya, yaitu sikap

wajib pajak yang terbukti mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu diri kita

sendiri seperti sikap yang baik sebab pada hakikatnya sikap adalah

94

perwujudan daripada adanya kesadaran tersebut dan tingkat pengetahuan

wajib pajak, sedangkan faktor eksternal jauh lebih berpengaruh yaitu

sosialisasi yang diberikan oleh aparat pajak sehingga menimbulkan sebuah

sikap dan faktor lainnya seperti motivasi wajib pajak, tingkat pendapatan

kepala keluarga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda

PBB dan pendidikan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, maka

aparat pajak harus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Beberapa

faktor memiliki hubungan positif dengan kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB.

Sama halnya dengan penghasilan wajib pajak, tingkat pendapatan

kepala keluarga juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam

pembayaran PBB. Hal ini dikarenakan semakin besar penghasilan kepala

keluarga semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB juga

berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Hal

ini dikarenakan wajib pajak PBB memandang bahwa pelaksanaan sanksi

denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan adil kepada semua

wajib pajak PBB yang melanggar.

95

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan

penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran

yang bersifat operasional dan spesifik untuk berbagai pihak yang

memerlukan, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian berikutnya hendaknya menambah wilayah studi penelitian.

b. Perlunya dilakukan penambahan jumlah responden atau objek

penelitian, sehingga akan menghasilkan data yang lebih baik lagi.

c. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa karakteristik wajib pajak

yang mempengaruhi perilaku masyarakat wajib pajak, tidak hanya

melihat faktor sosial, budaya, dan ekonomi tetapi juga

mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologi (seperti faktor

motivasi, faktor kecemasan, dan faktor pengharapan) wajib pajak,

karena hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

96

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations (Revised January,2006), (Online), (http://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf, diakses 27 April 2009).

Antonius Sumarsono, Mario dan M Khoiru Rusydi, “Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan”. Universitas Brawijaya, 2008.

Agustriana Mandiri, Devia dkk. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bangkalan”, Simposium Nasional Perpajakan. 2008.

Ancok, Djamaludin. Psikologi Terapan: Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak. (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

Bintari A, “Ilmu Ekonomi”. Ganeca Exact, Bandung 1996.

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro edisi ketiga: 2005)

Hamid, Abdul. Panduan Penulisan Skripsi. (Jakarta: Cetakan 1 FEIS UIN Press, 2007).

Hasibuan, H.Organisasi dan Motivasi. Jakarta. PT. Bumi Aksara 2003.

Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya.

Indrawijaya, Adam. Perilaku Organisasi. Bandung. Pustaka Sinar Baru, 2003.

Indriantoro dan Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Managemen. (Yogyakarta: BPFE, 2002).

Kansil, C.S.T. “Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bernegara

untuk Siswa Indonesia)”, PT. Erlangga, Jakarta, 1993.

97

Karim, Linus. “Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Membayar PBB (Kasus Di Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat)”. Guruvalah.20m.com, 2002.

Karnanto, “Kenaikan PBB Yang Merisaukan”. Indonesian Tax Review, 5 (5),

2006. Kautsar Riza, Salman dan Mochammad Farid, “Pengaruh Sikap dan Moral Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya”. 2007.

LTK, Untung. “Analisis Persepsi dan Harapan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan

Penyelesaian Restitusi Pajak di Wilayah Jakarta Selatan”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Juni 1997.

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: Andi, 2009).

Misbach, Moc. Lutfie, “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya”. Universitas Airlangga, 1997.

Munari, “Pengaruh Faktor Tax payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak

Penghasilan (Studi Kasus Kpp Batu, Malang)”. Jurnal Eksekutif, 2 (2), 2005.

Nasucha, Chaizi. “Paradigma Baru Pusat Penyuluhan Perpajakan”, Jurnal Kipas

Volume 1 Nomor 11, Agustus 1999.

Partadiredja, Ace. ”Perhitungan Pendapatan Nasional”. LP3ES, Jakarta, 1973.

Rini dan Sri Astuti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Perpajakan”. Simposium Nasional Perpajakan, 2008.

Rachman, Arief, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida.

“Pengaruh Pemahaman Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep”. 2008.

98

Santoso, Wahyu. ” Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia) ”. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Hal 85 – 137. Oktober 2008.

Santoso, Singgih. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. (Jakarta: PT. Elex

Media Komputindo, 2004). Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang

Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”, Simposium Nasional Akuntansi II, 1999.

Suandy, Erly, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Sumantri, Agus. “Kepatuhan Pajak Terhadap Hukum Pajak (Studi Status

Ekonomi Warga Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Kepatuhan Mereka Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. (Thesis: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1992).

Sumardi, Mulyanto. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Yayasan Ilmu Sosial,

Rajawali Press, Jakarta, 1991. Siahaan, Frengki, “Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap

Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang”. 2006.

Soediyono, Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional. Liberty,

Yogyakarta, 1990. Soemitro, Rochmat. “Pajak Bumi dan Bangunan”. Eresco, Bandung, 1986. Sutrisno, Edy. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. (Jakarta: Kencana, 2009). Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus,

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2005.

99

The Liang Gie, Ensiklopedi Administrasi, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta 1989.

Troutman, Coleen S. 1993. Moral Commitment to Tax Compliance as Measured

by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws. Dissertation, Oklahoma State University, USA.

Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). Winarti, Euis. ”Pengembangan Kepribadian”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Wisnaeni, Fifiana, dkk. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengusaha Rumah Makan

Terhadap Kesadaran Hukum Menyetorkan Pajak Pembangunan I di Kodya Dati II Semarang”. 1993.

100

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN RISET

101

LAMPIRAN 2 KUESIONER PENELITIAN

102

KUISIONER PENELITIAN

Nama : Muhammad Ash Shiddiq

NIM : 207082000075

Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program strata

satu (S1) fakultas ekonomi dan bisnis. Saya meminta kesediannya untuk

membantu penelitian saya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan”. Dengan mengisi kuisioner yang telah

disediakan. atas perhatian dan bantuanya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara

memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan.

Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri atas 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat Setuju di masukan dalam kelompok 5

S = Setuju di masukan dalam kelompok 4

R = Ragu-ragu di masukan dalam kelompok 3

TS = Tidak Setuju di masukan dalam kelompok 2

STS = Sangat Tidak Setuju di masukan dalam kelompok 1

Data Responden

• Nama :……………………….. • Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

103

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan.

Sikap (X1)

No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Mengetahui UU tentang pajak bumi dan

bangunan

2. Mendapatkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan

3. Prosedur yang mudah dimengerti 4. Kebijakan perpajakan tidak memberatkan wajib

pajak

5. Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik

Motivasi (X2)

No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Kemudahan mengisi formulir pajak bumi dan

bangunan

2. Letak kantor pajak yang dekat dari rumah 3. Kemudahan alat transportasi untuk ke kantor

pajak

4. Sistem dan prosedur yang mudah untuk di ikuti 5. Petugas yang tersedia di kantor pajak sangat

membantu

6. Membayar pajak merupakan bukti pengabdian wajib pajak terhadap Negara

7. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

8. Citra aparat pajak yang baik dan bersih akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

104

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan.

Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga (X3)

1. Pekerjaan responden saat ini:

Pegawai pemerintah

Pegawai swasta

Pedagang

Penyedia jasa

Lainnya, sebutkan :………………………..

2. Tipe rumah anda :……….

3. Jumlah Pendapatan per bulan

Dibawah 1 juta

1 juta – 3 juta

4 juta – 7 juta 7 juta – 10 juta

Diatas 10 juta

105

Anda dapat mengisi lebih dari satu

4. Alat transportasi yang anda gunakan Mobil Motor Angkutan umum

Ojek Sepeda

5. Alat rumah tangga

Televisi

LCD

Home Theater

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4)

Air Conditioner

Kulkas Note Book/ Laptop

Dispenser

6. Jumlah beban tanggungan dalam keluarga

Tidak ada tanggungan

1 – 3 orang

4 – 7 orang

Diatas 8 orang

106

No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Saya mengetahui sanksi denda yang dikenakan

kepada saya jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan

2. bumi dan bangunan tepat Saya melunasi pajakpada waktunya untuk menghindari sanksi denda

3. Sanksi denda pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan bagi saya

4. nda admnistrasi karena Saya sering dikenakan deketerlambatan membayar pajak

5. ajib pajak agar Sanksi sangat diperlukan oleh wtercipta kedisiplinan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai warga Negara

6. an Pengenaan sanksi denda pajak bumi dbangunan terhadap wajib pajak dalam pembayarannya relatif ringan

7. ajak bumi dan Pengenaan sanksi denda pbangunan harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan penyimpangan

Wajib Pajak (X5)

atkan responden

MP

MA

a

Strata 1 atau lebih tinggi

ayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Y1)

Pendidikan

1. Pendidikan formal yang ditamSD S S

Diplom

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pemb

107

No. Pertanyaan STS TS R S SS 1. Membayar pajak merupakan dorongan hati

nurani saya

2. Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak fiskus

3. Sebagai warga negara saya harus melaksanakan hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak

4. Saya merasa bangga dengan menjadi wajib pajak

5. Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar

6. Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional

7. Pajak adalah iuran kepada Negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakatnya

8. Saya membayar pajak untuk kepentinganbersama

9. Pajak bumi dan bangunan yang saya bayar tidak memberatkan bagi saya

10. Saya membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu

11. Saya membayar sendiri pajak bumi dan bangunan di tempat pembayaran yang telahditentukan

12. Saya membayar pajak jika sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran

13. Saya merasa tidak perlu melaporkan detil perubahan tanah dan bangunan rumah saya

14. Saya pernah melaoprkan detil perubahan tdan bangunan rumah saya

anah

108

LAMPIRAN 3

Jawaban Kuesioner Sikap Wajib Pajak

4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 4 20

HASIL OLAHAN DATA KUESIONER

5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 3 20

109

5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 3 20 4 4 3 4 4

5 5 4 5 4 23

1 94 4 4 4 3 19 5 5 4 4 4 22 4 4 4 4 4 20 4 5 3 4 4 20 4 4 4 3 5 20 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 4 22 5 5 5 5 4 24 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 2 14 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 3 20 4 4 5 4 4 21 5 5 4 5 4 23 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 5 20 4 4 4 4 4 20 3 3 5 4 4 19 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 4 24 4 4 3 5 4 20 4 4 4 4 4 20 3 2 3 3 3 14 5 5 5 4 4 23 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 2 2 2 2 1 9 4 4 4 5 5 22 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19

5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 5 24 3 4 5 4 4 20 4 4 4 5 4 2 13 2 2 1 3 11 4 3 5 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22 3 3 3 3 3 15 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 5 5 5 5 5 25 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 24 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20

110

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20

Jawaban Kuesioner Motivasi Wajib Pajak

5 5 5 4 4 4 4 5 36 4 4 4 5 5 5 5 4 36 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3 3 3 4 4 4 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 5 5 4 4 5 5 36 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4 3 3 3 4 4 4 3 28 5 5 3 3 4 4 4 5 33 5 4 4 4 5 5 5 4 36 4 5 4 5 4 5 4 5 36 3 4 3 4 3 4 3 4 28 5 4 5 4 5 4 5 4 36 4 4 3 3 4 4 3 3 28 5 4 4 5 5 4 4 5 36 4 5 5 4 4 5 5 5 37 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 3 3 4 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 4 4 5 5 5 36

111

4 3 3 4 4 4 3 3 28 5 5 3 3 4 3 3 3 29 4 5 4 5 4 5 4 5 36 3 4 3 4 3 4 3 4 28 5 4 5 4 5 4 5 4 36 3 4 3 4 4 3 4 3 28 5 5 5 4 4 4 4 5 36 4 4 4 5 5 5 5 4 36 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3 3 3 4 4 4 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 5 5 4 4 5 5 36 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4 3 3 3 4 4 4 3 28 5 5 3 3 4 4 4 5 33 5 4 4 4 5 5 5 4 36 4 5 4 5 4 5 4 5 36 3 4 3 4 3 4 3 4 28 5 4 5 4 5 4 5 4 36 4 4 3 3 4 4 3 3 28 5 4 4 5 5 4 4 5 36 4 5 5 4 4 5 5 5 37 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 4 4 3 3 4 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 4 4 4 4 5 5 5 36 4 3 3 4 4 4 3 3 28 5 5 3 3 4 3 3 3 29 4 5 4 5 4 5 4 5 36 3 4 3 4 3 4 3 4 28 5 4 5 4 5 4 5 4 36 3 4 3 4 4 3 4 3 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 5 5 5 5 5 37

112

5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 5 5 5 5 5 34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 4 4 4 4 35 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 5 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 4 4 4 4 35 5 5 5 3 3 3 3 3 30 3 3 3 5 5 5 5 5 34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 3 3 3 3 27 5 5 5 3 3 3 3 3 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4 4 4 5 5 5 5 5 37 5 5 5 3 3 3 3 3 30 3 3 3 4 4 4 4 4 29 3 3 3 4 4 4 4 4 29 5 5 5 3 3 3 3 3 30

113

Jawaban Kuesioner Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

<1 juta 1-3 juta 4-7 juta 7-10 juta >10 juta

Jum ah l

2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jawaban

Kuesioner Persepsi

Wajib Pajak

Tentan

114

g Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

4 4 4 4 4 3 3 26 4 3 4 4 5 5 5 30 4 4 4 4 4 3 4 27 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 4 4 3 3 4 26 4 4 4 5 4 4 4 29 4 3 4 3 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 4 29 4 3 4 4 3 4 3 25 4 4 5 5 4 4 4 30 4 4 4 3 3 3 4 25 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 5 5 4 4 4 30 4 5 4 3 4 3 4 27 4 4 5 4 4 5 5 31 3 3 4 4 3 3 4 24 4 4 4 3 4 3 4 26 4 3 5 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 5 4 5 4 4 30 5 5 4 5 4 3 4 30 3 4 3 3 3 3 3 22 4 5 4 5 4 3 3 28 5 5 3 4 4 4 4 29 4 5 3 4 3 4 3 26 5 3 4 5 3 3 4 27 4 5 5 4 4 3 4 29 4 3 4 5 5 4 4 29 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 3 27 4 4 4 3 5 4 5 29 5 3 4 4 3 4 4 27 4 4 3 4 4 4 4 27 4 3 4 4 4 4 5 28 3 4 4 5 4 4 4 28 4 3 3 4 4 4 4 26 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 5 5 4 4 5 31 4 4 4 4 4 4 4 28 5 3 4 4 4 4 5 29

115

2 2 3 3 3 3 2 18 5 4 5 4 5 4 5 32 4 3 4 5 4 5 5 30 5 4 4 4 4 5 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 2 1 2 2 3 2 3 15 4 4 4 4 4 4 5 29 5 4 4 4 4 4 4 29 3 4 3 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 5 29 4 5 4 4 4 4 5 30 3 4 5 3 4 4 4 27 4 4 5 5 5 5 5 33 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 5 4 4 4 30 2 2 3 2 2 1 2 14 4 4 5 5 5 4 5 32 4 4 4 5 4 4 4 29 5 4 4 4 4 4 5 30 4 4 4 4 4 5 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28

116

4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 4 4 4 4 4 28

Jawaban Kuesioner Pendidikan Wajib Pajak

SD SMP SMA D3 S1 1 2 3 4 5

Jumlah

3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5

117

4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3

118

3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 5 5 3 3 3 3 1 1 3 3 5 5 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 2 2 1 1

119

Jawaban Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 565 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 615 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 594 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 594 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 554 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 594 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 595 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 574 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 574 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 594 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 554 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 554 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 584 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 594 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 554 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 574 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 544 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 574 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 613 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 524 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 524 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 494 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 564 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 544 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 534 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 554 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 564 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 584 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 584 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 614 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 544 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 584 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 534 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 554 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 534 4 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 534 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 584 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 574 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 564 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 53

120

4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 484 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 564 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 564 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 574 3 4 2 4 4 3 4 2 2 2 2 1 2 392 2 2 3 2 1 3 4 4 4 4 5 5 4 452 3 2 1 2 3 1 2 4 5 5 5 4 5 444 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 524 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 534 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 584 5 3 2 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 565 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 664 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 595 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 633 5 4 4 3 3 4 4 3 2 2 1 3 2 434 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 614 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 614 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 575 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 635 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 605 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 634 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 574 5 4 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 584 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 554 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 554 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 564 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 534 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 563 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 534 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 534 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 534 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 574 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 544 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 554 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 564 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 554 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 594 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 594 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 594 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 514 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 494 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 544 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 53

121

4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 514 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 534 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 573 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 5 534 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 574 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 524 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 524 4 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 534 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 574 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 563 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 492 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 5 4 483 2 1 2 3 1 2 2 5 5 5 5 4 4 443 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 504 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55

LAMPIRAN 4 HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI

RELIABILITAS

122

Sikap Wajib Pajak

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

SWP1 16.14 5.718 .840 .885

SWP2 16.11 5.392 .812 .889

SWP3 16.18 5.624 .793 .892

SWP4 16.16 5.530 .763 .899

SWP5 16.25 5.886 .707 .910

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.914 5

123

Motivasi Wajib Pajak


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

MWP1 28.40 14.040 .545 .883

MWP2 28.40 14.566 .495 .887

MWP3 28.56 13.683 .599 .878

MWP4 28.56 13.663 .686 .869

MWP5 28.50 13.626 .717 .866

MWP6 28.46 13.665 .715 .866

MWP7 28.52 13.181 .756 .861

MWP8 28.52 13.020 .755 .861

124



.886 8

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

PWPTPSDPBB1 23.88 11.056 .775 .900

PWPTPSDPBB2 23.98 11.171 .657 .913

PWPTPSDPBB3 23.85 11.341 .736 .904

PWPTPSDPBB4 23.86 10.990 .730 .905

PWPTPSDPBB5 23.91 11.133 .816 .897

PWPTPSDPBB6 24.00 10.909 .742 .904

PWPTPSDPBB7 23.86 11.031 .761 .901

125



.916 7

Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

KWPDPPBB1 51.10 16.879 .579 .739

KWPDPPBB2 51.09 16.911 .443 .748

KWPDPPBB3 51.20 16.707 .463 .746

KWPDPPBB4 51.39 16.806 .363 .757

KWPDPPBB5 51.02 16.727 .524 .741

KWPDPPBB6 51.29 16.491 .480 .744

KWPDPPBB7 51.26 16.093 .513 .740

KWPDPPBB8 51.36 17.384 .305 .762

126

KWPDPPBB9 50.96 17.594 .356 .757

KWPDPPBB10 51.00 18.101 .213 .770

KWPDPPBB11 50.95 18.068 .227 .768

KWPDPPBB12 50.84 17.893 .254 .766

KWPDPPBB13 51.04 17.514 .353 .757

KWPDPPBB14 51.15 17.947 .302 .761



.768 14

LAMPIRAN 5 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

127

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

SIKAP .808 1.238

MOTIVASI .950 1.052

PENDAPATAN .770 1.299

PERSEPSI .752 1.329

1

PENDIDIKAN .717 1.395a. Dependent Variable: Kesadaran

Hasil Uji Heteroskedastisitas

128

Hasil Uji Normalitas

129

LAMPIRAN 6 HASIL UJI REGRESI BERGANDA

130

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

1 .558a .311 .274 3.773 1.144



Hasil Uji Regresi Berganda

Koefisien Determinasi (Adjusted R2 )

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F )

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

131

Regression 604.333 5 120.867 8.489 .000a

Residual 1338.41

7 94 14.238

1

Total 1942.750 99

a. Predictors: (Constant), Pe idika , Sikap dapatan, Persepsi nd n, Motivasi , Pen


Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 35.502 4.415 8.041 .000

SIKAP .404 .144 .268 2.811 .006

MOTIVASI .037 .093 .035 .398 .691

PENDAPATAN -1.201 .564 -.208 -2.130 .036

PERSEPSI .415 .113 .361 3.660 .000

1

PENDIDIKAN .328 .391 .085 .840 .403

a. Dependent Variable: KESADARAN

Hasil Uji Parsial (Uji t )

132

LAMPIRAN 7

HASIL UJI KOLMOGOROV - SIMIRNOV

Hasil Uji Kolmogorov-Simirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 100

Mean .0000000Normal Parametersa,,b

Std. Deviation 3.67686897

Absolute .065

Positive .040

Most Extreme Differences

Negative -.065

Kolmogorov-Smirnov Z .651

Asymp. Sig. (2-tailed) .790

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

134

faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

Documents

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB ...eprints.dinus.ac.id/17701/1/jurnal_15293.pdf · PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PAJAK DAN SIKAP WAJIB ... pengetahuan wajib

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB … · pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pbb di desa babelan kota bekasi

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP …manajemen.upy.ac.id/manajemen/wp-content/uploads/2016/12/...Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi)-. Kualitas

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN …

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak …thesis.binus.ac.id/Doc/Lain-lain/2011-2-00545... · 2012-11-28 · Tabel lapisan penghasilan kena pajak Lapisan

PENGARUH PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK, …

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK ...erepository.uwks.ac.id/1809/1/Abstrak.pdfPajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... · Hal ini bermakna bahwa kontribusi kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan

PENGARUH SENSUS PAJAK NASIONAL, KESADARAN WAJIB

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN …eprints.ums.ac.id/30326/1/HALAMAN_DEPAN.pdf · “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, … · 1 analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan . dan pelayanan fiskus . terhadap kepatuhan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN …repository.uinsu.ac.id/6168/1/Skripsi Fadhilah.pdf · pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus ... filePengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

ARTIKEL ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, …simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/4a3aaf... · 2018-02-23 · artikel analisis pengaruh kesadaran wajib pajak,

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, MODERNISASI …

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN …

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN …eprints.upnjatim.ac.id/453/1/file_1.pdf · pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN KESADARAN WAJIB …

PENGARUH RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, KESADARAN …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN … · 2019. 2. 20. · PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PEGAWAI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN ......ABSTRAK RAJABUDDIN NASUTION. (1105170628). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN

ENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB …

PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB …

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN …

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, dan