PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM

SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA

DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SAKINAH BEKONANG

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas guna Memperoleh Gelar

Sarjana Syari’ah (S.Sy) Program Studi Muamalat (Syari’ah)

M. Haiqal Agni Al-Padhilah

I 000 090 017

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

1

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL

DALAM SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA

DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL SAKINAH BEKONANG

Oleh: M. Haiqal Agni Al-Padhilah (NIM : I 000 090 017)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang

berbasis syari’ah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.

BMT ini merupakan model lembaga keuangan syari’ah yang paling sederhana.

BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan dalam hal simpan-

pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah serta

menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana memiliki resiko kesulitan

usaha antara pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib)

yang akan ditanggung bersama. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT

Sakinah Bekonang mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji

untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi.

Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip bagi

hasil dalam simpanan mudharabah berjangka di Baitul Maal Wat Tamwil Sakinah

Bekonang dan bertujuan untuk menjelaskan aplikasi penerapan prinsip tersebut

dalam kegiatan operasioalnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

bersifat ilmiah dan objektif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang

digunakan adalah informan dari personel BMT Sakinah Bekonang ditambah

dengan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara dan

metode dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dalam transaksi simpanan mudharabah berjangka, anggota bertindak

sebagai shahibul maal, sedangkan BMT bertindak sebagai mudharib. Pembagian

keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening simpanan mudharabah berjangka dengan menggunakan

rumus penghitungan yang sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan BMT

Sakinah Bekonang.

2

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hadirnya lembaga-lembaga

keuangan syari’ah merupakan

fenomena baru dalam bisnis

keuangan modern. Keberadaanya

memiliki peranan penting terhadap

perekonomian bangsa. Menurut Kuat

Ismanto (2009: 2) dalam buku

Manajemen Syari’ah Implementasi

TQM dalam Lembaga Keuangan

Syari’ah, menjelaskan keberadaan

lembaga keuangan syari’ah tersebut

sebagai upaya memasukkan prinsip-

prinsip Islam dalam aktifitas

kehidupan di masyarakat.

Banyaknya lembaga

keuangan syari’ah, merupakan

bentuk semangat dari masyarakat

untuk kembali pada ajaran agama

Islam. Hal ini sebagai kritik terhadap

lembaga keuangan mikro yang hanya

mengejar target pendapatan. Akan

tetapi tujuan yang lebih besar

terabaikan, khususnya dalam

pengembangan ekonomi masyarakat

kelas bawah. Pembiayaan yang

diberikan berbagai lembaga

keuangan hingga saat ini masih

didominasi oleh pembiayaan

konsumtif sehingga laju ekonomi

masyarakat cenderung kurang

produktif.

Dalam kondisi ini Baitul

Maal wat Tamwil (BMT) sebagai

lembaga keuangan mikro yang

berbasis syari’ah muncul dan

menawarkan solusi bagi masyarakat

kelas bawah. BMT ini merupakan

model lembaga keuangan syari’ah

yang paling sederhana (Sumiyanto,

2008: 16). BMT lebih

mengembangkan usahanya dalam hal

simpan-pinjam. Hal ini seperti usaha

perbankan yakni menghimpun dana

nasabah serta menyalurkannya

kepada sektor ekonomi uang halal

dan menguntungkan (Ridwan, 2005:

126).

Pada prakteknya, prosedur

manajerial dalam BMT masih belum

selaras dengan tatanan hukum yang

ada. Seperti yang ditulis oleh Youbal

Ganesha pada Republika Online,

“Ketua Umum Asosiasi

Baitul Maal wa Tamwil se-

Indonesia (Absindo), Aries

Muftie, mengakui ada

beberapa kasus BMT nakal.

“Dengan menyebut dirinya

sebagai BMT, mereka

menghimpun dana

masyarakat tapi kemudian

malah dipakai untuk

3

menjalankan usaha

pribadinya”,

katanya. Permasalahan BMT

semacam ini, lanjutnya,

timbul setelah usaha pribadi

itu kemudian bermasalah,

sehingga BMT tersebut lalu

tak bisa mengembalikan dana

nasabahnya. Jumlah BMT

semacam ini tak banyak.

“Hanya satu-dua”, katanya.

Menurut Aries, praktek BMT

semacam itu merugikan

BMT-BMT lainnya yang

memiliki visi-misi yang lurus

dan berniat sungguh-sungguh

untuk mengelola usahanya

sesuai ketentuan. Dengan

adanya praktek BMT

semacam itu, katanya, citra

BMT menjadi buruk, dan

masyarakat lalu bisa menjadi

tak mempercayai BMT. Kata

dia, Absindo sendiri tak

punya wewenang untuk

menindak BMT nakal

semacam itu. “Mereka

memakai nama BMT, karena

memang tak ada hak paten

yang melarang memakai

nama BMT”, katanya.

Berkaitan dengan dengan

lembaga monitoring BMT,

sifatnya lebih bersifat Pokja

dimana Absindo akan bekerja

sama untuk menindaklanjuti

laporan masyakarat yang

masuk berkaitan dengan

adanya praktek-praktek BMT

menyimpang”

(http://www.republika.co.id/b

erita/bisnis-

syariah/berita/10/04/23/1125

10--waspadai-bmt-nakal-.

Diakses pada tanggal 04

Februari 2013 pukul 12:34

WIB).

Baitul Maal wat Tamwil

Sakinah Bekonang merupakan

lembaga swadaya masyarakat yang

tumbuh dan berkembang di wilayah

Mojolaban. BMT ini berperan

sebagai perantara untuk menghimpun

dana dari masyarakat yang memiliki

kelebihan dana serta menyalurkkan

dana tersebut kepada masyarakat

yang membutuhkan. Ada banyak

produk yang ditawarkan oleh BMT

Sakinah Bekonang, salah satu produk

BMT pada bidang penghimpunan

dana adalah simpanan mudharabah

berjangka.

Simpanan ini merupakan

simpanan anggota yang dirancang

untuk investasi jangka panjang yang

aman. Dana dari anggota akan

disalurkan dalam bentuk pembiayaan

kepada usaha-usaha produktif, halal

dan sesuai dengan prinsip syari’ah

untuk meningkatkan perekonomian

umat. Penyetoran dilakukan sekali

dan penarikannya hanya dapat

4

dilakukan pada waktu jatuh tempo

sesuai dengan perjanjian di awal

antara anggota dengan pihak BMT.

Produk ini menggunakan akad

mudharabah berjangka, yaitu

anggota dapat menentukan jangka

waktu sesuai kehendak dan dalam

investasi ini anggota berhak

mendapatkan bagi hasil sesuai

dengan yang desepakati di awal

perjanjian.

Prinsip bagi hasil dalam

penghimpunan dana memiliki resiko

kesulitan usaha antara pemilik dana

(shahibul maal) maupun pengelola

dana (mudharib) yang akan

ditanggung bersama. Prinsip bagi

hasil yang diterapkan oleh BMT

Sakinah Bekonang mengandung

beberapa prinsip penerapan yang

perlu dikaji untuk menyelesaikan

permasalahan yang mungkin terjadi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

untuk menjelaskan aplikasi

penerapan bagi hasil dalam simpanan

mudharabah berjangka di Baitul

Maal wat Tamwil Sakinah

Bekonang.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Fatwa DSN-

MUI No. 03 tentang deposito

menetapkan bahwa:

1. Deposito yang tidak dibenarkan

secara syari’ah, yaitu deposito

yang berdasarkan perhitungan

bunga.

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu

deposito yang berdasarkan

prinsip mudharabah.

Menurut Muhammad Ridwan

(2005: 152), mudharabah merupakan

merupakan akad kerja sama modal

dari pemilik dana (shahibul maal)

dengan pengelola dana (mudharib)

atas dasar bagi hasil. Mudharabah

berarti bahwa satu pihak

menyediakan modal dan pihak lain

memanfaatkannya untuk

menjalankan suatu usaha,

berdasarkan kesepakatan bahwa

keuntungan dari usaha tersebut akan

dibagi menurut bagian yang telah

disepakati.

Akad mudharabah terjadi

disebabkan oleh adanya seseorang

yang memiliki modal tapi tidak

mampu menjalankan usahanya atau

sebaliknya seseorang memiliki

keinginan untuk berusaha tapi tidak

5

ada modal yang dapat digunakan.

Melalui sistem inilah kedua pihak

memungkinkan untuk mencapai

suatu tujuan bersama dengan jalan

saling bekerja sama (Hasan, 2003:

169).

Dalam prakteknya, shahibul

maal mempercayakan sejumlah

modal kepada si mudharib dengan

perjanjian yang telah disepakati di

awal. Sebagai pihak yang dipercaya,

mudharib harus bertanggung jawab

dalam mengelola modal yang

diamanahkan kepadanya (Antonio,

dkk, 2010: 124). Harapannya, dia

mampu mendapatkan laba atau

keuntungan secara optimal dan halal,

yang dapat dibagi secara adil sesuai

dengan kesepakatan.

Landasan syari’ah dalam

mudharabah lebih menjelaskan

tentang anjuran untuk melakukan

suatu usaha. Hal ini seperti yang

terdapat dalam ayat-ayat dan hadits

berikut ini (Antonio, 2001: 95-96).

a. Al-Qur’an

...

...

“...dan orang-orang yang

berjalan di muka bumi mencari

sebagian karunia Allah...” (Al-

Muzammil: 20)

...

“Apabila Telah

ditunaikan shalat, Maka

bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah

...” (Al-Jumu’ah: 10)

...

“Tidak ada dosa bagimu

untuk mencari karunia (rezki

hasil perniagaan) dari

Tuhanmu... (Al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه

صلى الل عليه قال رسول الل قال

وسلم ثلث فيهن البركة البيع إلى

أجل والمقارضة وأخلط البر

بالشعير للبيت ل للبيع “Dari Shalih bin

Shubaib r.a. bahwa Rasulullah

SAW. bersabda, “ Tiga hal yang

di dalamnya terdapat

6

keberkatan: jual beli secara

tangguh, muqaradhah

(mudharabah), dan mencampur

gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah, bukan untuk

dijual”.” (HR Ibnu Majah no.

2280, kitab at-Tijarah).

Menurut Khotibul Umam

dalam bukunya Legislasi Fikih

Ekonomi dan Penerapannya dalam

Produk Perbankan Syari’ah di

Indonesia (2011: 87-89) ketentuan-

ketentuan umum dari akad simpanan

berjangka ini antara lain:

1. Dalam transaksi ini nasabah

bertindak sebagai pemilik dana

(shahibul maal), dan Bank

bertindak sebagai pengelola dana

(mudharib).

2. Dalam kapasitasnya sebagai

mudharib, Bank berhak

melakukan berbagai macam

usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syari’ah serta

mengembangkannya, termasuk di

dalamnya melakukan akad

mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan

jumlahnya (dalam bentuk tunai),

dan bukan dalam bentuk piutang.

4. Pembagian keuntunagan harus

dinyatakan dalam bentuk nisbah

dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening simpanan

berjangka.

5. Bank sebagai mudharib berhak

menutup biaya operasional

deposito (simpanan berjangka)

dengan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi

haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk

mengurangi nisbah keuntungan

nasabah penyimpan tanpa

persetujuan dengan yang

bersangkutan.

Kajian Pustaka

1. Adi Dwi Prasetyo (UMS, 2010)

menyimpulkan dalam skripsinya

yang berjudul “Pelaksanaan

Akad Wadi’ah di Lembaga

Keuangan Syariah (Studi di BMT

HIRA Gabungan, Tanon,

Sragen)”, bahwa bentuk dan isi

akad Wadi’ah di BMT Hira:

a. Bentuk akad wadi’ah

Penyelenggaraan perjanjian

wadi’ah dituangkan dalam

bentuk perjanjian tertulis. Isi

dari naskah perjanjian

7

ditentukan atau dibuat oleh

pihak BMT.

b. Isi akad wadi’ah

Sesuatu perjanjian atau akad

dapat dikatakan sah apabila

memenuhi keempat unsur

yakni:

1) Subyek perikatan (al-

‘aqidain).

2) Obyek perikatan

(mahallul ‘aqd).

3) Ijab dan kabul (sighat al-

aqd).

4) Tujuan akad (maudhu’ul

aqd).

2. Suryo Wicaksono Mawasid

(UMS, 2012) dalam skripsinya

“Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Pengelolaan Dana

Deposito Syariah Di BNI Syariah

Cabang Surakarta”

menyimpulkan bahwa

pengelolaan dana deposito

syariah di BNI Syariah cabang

Surakarta sudah sesuai dengan

Hukum Islam. Hanya saja Bank

tetap menjaga kerahasiaan

perusahaan dan seluruh hal yang

berhubungan dengan simpanan

nasabah, sehingga nasabah tidak

dapat melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan dana

nasabah dan mengetahui rincian

nilai equivalent rate dalam

perhitungan bagi hasil.

3. Iqbal Habib Nawawi (UMS,

2010) dalam skripsinya

“Pengaruh Sistem Bagi Hasil

Tehadap Keputusan Investasi Di

Bank Syariah (Study Kasus Di

Bank BRI Syariah Cabang

Surakarta)” menyimpulkan

bahwa hasil penelitian

menunjukkan terdapat hubungan

antara sistem bagi hasil dengan

keputusan investasi yaitu 1) Uji f

ini untuk mengetahui apakah data

sesuai dengan model regresi, 2)

Uji R2 untuk menguji ketepatan

model, 3) Uji t menujukkan

seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas/independen

secara individual dalam

menerangkan variabel

independen dengan hasil (thitung)

7,711 > 1,998 (ttabel) pada taraf

signifikan α = 0,05 yang berarti

bahwa terdapat hubungan antara

sistem bagi hasil dengan

keputusan investasi.

4. Didik Umardani (UMS, 2008)

dalam skripsinya yang berjudul

8

“Hubungan Hukum Antara

Pemegang Tabungan Dan

Deposito Bagi Hasil

Mudharobah Dengan Bank

Muamalat Surakarta”

menjelaaskan bahwa:

a. Hubungan hukum antara

pemegang tabungan dengan

Bank Muamalat berdasarkan

peraturan pemerintah No. 72

tahun 1992 tentang Bank

berdasarkan prinsip bagi

hasil. Pemberian keuntungan

pada nasabah diberikan

dalam bentuk bagi hasi yang

dasar perhitungannya

berdasarkan pada keuntungan

yang diperoleh Bank dari

nasabah pengguana dana

dalam mengelola usahanya.

Akan tetapi bila ditinjau dari

hukum perjanjian maka

bentuk hubungan Hukum

antara nasabah dengan Bank

Muamalat adalah berdasrkan

perjanjian pinjam meminjam.

b. Dalam kenyataannya nasabah

pemegang tabungan dan

deposito tetap berada pada

posisi yang lemah

dibandingkan dengan pihak

Bank yang bersangkutan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah

penelitian lapangan (field research)

yang bersifat ilmiah dan objektif

dengan pendekatan kualitatif. Yaitu

penelitian yang prosedurnya

menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati (Moleong, 2006: 4).

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

Baitul Maal wat Tamwil Sakinah

Bekonang yang memiliki kantor kas

di Jl. Lettu RM Hartono No. 28

Wirun, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa

Tengah.

Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Tehnik ini dilakukan dengan cara

memperoleh data dengan

berhadapan langsung, bercakap-

cakap, baik antara individu

dengan individu maupun

individu dengan kelompok

(Ratna, 2010: 224).

9

2. Dokumentasi

Tehnik ini digunakan untuk

mencari data mengenai hal-hal

yang variabel berupa catatan,

transkip, buku, prestasi, notulen

dan sebagainya (Ratna, 2010:

234)

Sumber Data

1. Primer

a. Manager BMT Sakinah

Bekonang.

b. Ketua Bagian Operasional

BMT Sakinah Bekonang.

c. Administrasi Umum.

2. Sekunder

a. Teknik perhitungan Bagi

Hasil dan Profit Margin pada

Bank Syariah karya

Muhammad.

b. Manajemen Baitul Maal Wat

Tamwil karya Muhammad

Ridwan.

c. BMT Menuju Koperasi

Modern karya Ahmad

Sumiyanto.

d. Manajemen Bisnis Syariah

karya Buchari Alma.

Metode Analisis Data

Dalam metode ini penulis

menggunakan analisis deskriptif

kualitatif yaitu data digambarkan

dengan kata-kata atau kalimat yang

dipisah-pisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan

(Moleong, 2006: 4).

HASIL PENELITIAN

Pada Fatwa DSN-MUI No.

03, dinyatakan bahwa deposito yang

dibenarkan dalam perbankan Islam

menggunakan prinsip mudharabah.

Sedangkan dalam simpanan

berjangka di BMT Sakinah

Bekonang menggunakan prinsip

mudharabah muthlaqah, sehingga

secara prinsip BMT Sakinah

Bekonang telah sesuai dengan

hukum Islam.

Baitul Maal wat Tamwil

Sakinah Bekonang melakukan akad

simpanan mudharabah berjangka

dengan banyak anggota. Hal ini

diperbolehkan dalam hukum Islam,

karena perjanjian mudharabah dapat

dilaksanakan kepada beberapa

shahibul maal atau mudharib.

Ketentuan lain di dalam

mudharabah adalah memiliki batas

waktu yang telah ditentukan dan

disepakati secara bersama. Pada

BMT Sakinah Bekonang jangka

waktu simpanan mudharabah

10

berjangka adalah selama 1, 3, 6 dan

12 bulan. Sehingga tidak dibenarkan

apabila pembagian keutungan

dilakukan sebelum jatuh tempo

waktu yang telah dijanjikan. Hal ini

sesuai dengan teori bahwa bagi hasil

dari simpanan berjangka akan

dibagikan sesuai dengan tanggal

perjanjian simpanan berjangka.

Akad yang digunakan dalam

simpanan mudharabah berjangka

pada BMT Sakinah Bekonang adalah

mudharabah muthlaqah yaitu adanya

kerja sama antara shahibul maal

dengan mudharib. Shahibul maal

menyediakan modal dan memberikan

kewenangan penuh kepada BMT

selaku mudharib dalam mengelola

dana. Sikap shahibul maal ini sesuai

dengan penerapan mudharabah

muthlaqah, yaitu tidak membatasi

pihak BMT dalam mengelola dana.

Berdasarkan kedudukannya

BMT Sakinah Bekonang befungsi

sebagai penghimpun dana anggota

serta menyalurkan kembali kepada

anggota yang membutuhkan modal.

Tugas dan kedudukan BMT dalam

kontrak mudharabah ini telah sesuai

dengan hukum Islam yaitu sebagai

penerima dan penyalur dana kepada

anggota yang membutuhkan modal.

SIPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian

yang telah diungkapkan sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa penerapan

prinsip bagi hasil dalam simpanan

mudharabah berjangka di BMT

Sakinah Bekonang adalah:

1. Dalam transaksi ini anggota

bertindak sebagai shahibul maal,

sedangkan BMT bertindak

sebagai mudharib.

2. Pembagian keuntungan

dinyatakan dalam bentuk nisbah

dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening simpanan

mudharabah berjangka.

3. Modal harus dalam bentuk tunai.

4. Rumus yang digunakan dalam

penghitungan bagi hasil pada

BMT Sakinah Bekonang adalah:

(Investasi Anggota / Total Rata-

rata Saldo) x Pendapatan BMT x

Porsi Bagi Hasil.

Saran

Setelah membaca dan

meneliti kembali data yang telah

terkumpul, dan selesai dianalisis,

11

maka penulis akan memberikan

saran sebagai berikut:

1. Baitul Maal wat Tamwil Sakinah

Bekonang memiliki produk

simpanan yang disebut simpanan

mudharabah berjangka. Produk

ini belum sepenuhnya dipahami

oleh anggota BMT, sehingga

diharapkan adanya sebuah

kegiatan yang dikemas untuk

pengenalan produk yang dimiliki

oleh BMT kepada para anggota

khususnya pada produk simpanan

mudharabah berjangka.

2. Dalam pelaksanaan prosedur

operasional, seluruh pihak BMT

Sakinah Bekonang baik pimpinan

maupun anggota diharapkan

untuk tetap istiqamah terhadap

prinsip syari’ah dan bertanggung

jawab dalam melaksanakan tugas

penghimpunan maupun

penyaluran dana.

3. Baitul Maal wat Tamwil Sakinah

Bekonang diharapkan lebih teliti

dalam menyalurkan danannya

kepada usaha-usaha syari’ah,

agar dalam perolehan keuntungan

terjamin kehalalannya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’i, dkk.

2010. Ensiklopedia

Leadership dan Manajemen

Muhammad SAW “The Super

Leader Super Manager”

Bisnis Dan Kewirausahaan.

Jakarta: Tazkia Publishing.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2010.

Ensiklopedia Leadership:

Bisnis dan Kewirausahaan.

Jakarta: Tazkia Publishing.

Departemen Agama RI. 2005. Al-

Qur’an dan Terjemahnya.

Bandung: PT Syaamil Cipta

Media

Hasan, Ali. 2003. Berbagai Macam

Transaksi dalam Islam (Fiqh

Muamalat). Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Ismanto, Kuat. 2009. Manajemen

Syari’ah Implementasi TQM

dalam Lembaga Keuangan

Syari’ah. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Mardani. 2012. FIQH Ekonomi

Syariah: Fiqh Muamalah.

Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi

Penelitian Kualitatif.

12

Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Puji, Siwi Tri. 2010. Waspadai BMT

Nakal

(http://www.republika.co.id/b

erita/bisnis/syariah) diakses

04-02-2013.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010.

Metodologi Penelitian Kajian

Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial

Humaniora pada Umumnya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan, Muhammad. 2005.

Manajemen Baitul Maal wat

Tamwil. Yogyakarta: UII

Press.

Rivai, Veithzal. 2010. Islamic

Banking Sebuah Teori,

Konsep, dan Aplikasi.

Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Sholahuddin, Muhammad. 2011.

Kamus Istilah Ekonomi,

Keuangan, dan Bisnis

Syari’ah. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT

menuju Koperasi Modern.

Yogyakarta: Penerbit ISES

Publishing PT. ISES

Consulting Indonesia.

Umam, Khotibul. 2009. Trend

Pembentukan Bank Umum

Syariah Pasca UU No. 21

Tahun 2008 (Konsep,

Regulasi dan Implementasi).

Yogyakarta: BPFE-

YOGYAKARTA.

Umam, Khotibul. 2011. Legislasi

Fikih Ekonomi dan

Penerapannya dalam Produk

Perbankan Syariah di

Indonesia. Yogyakarta:

BPFE-YOGYAKARTA.

Widodo, Hertanto, dkk. 1999. PAS

(Pedoman Akuntansi Syariat)

Panduan Praktis Operasional

Baitul Mal wat Tamwil

(BMT). Bandung: Mizan.