fakultas hukum universitas sebelas maret … · dalam ilmu hukum pada fakultas hukum universitas...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT
DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,
TANGGAL 27 JULI 2010)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
HANA PRABAWATI
NIM. E.1107028
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iv
PERNYATAAN
Nama :Hana Prabawati
NIM :E1107028
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum(skripsi)berjudul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, TANGGAL 27 JULI 2010) adalah betul-betul karya sendiri.Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum(skripsi)ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Maret 2011
Yang membuat pernyataan
Hana Prabawati
NIM.E1107028
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user v
ABSTRAK Hana Prabawati,E1107028, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,TANGGAL 27 JULI 2010). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2011.
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan preskriptif.. Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara kasus mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa dalam peradilan pidana, Penuntutan dari Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa dimana didalam diri terdakwa masih terkait dengan peradilan yang masih berkekuatan hukum tetap, masih terikat dengan putusan Badan Peradilan lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi. Meskipun terhadap diri terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, namun demikian terhadap diri terdakwa meskipun terbukti,akan tetapi tidak dijatuhi pidana. Tetapi Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini yaitu bahwa penuntutan tidak dapat diterima.
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah agar penegakan hukum pidana baik
dalam pidana materiil maupun dalam penerapan pidana formil dapat dilakukan oleh para Penegak Hukum dengan baik, dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun tingkat persidangan dipengadilan. Kata kunci :penuntutan tidak dapat diterima.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vi
ABSTRACT Hana Prabawati, E1107028, JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT OF EAST JAKARTA COURT IN THE FORM OF GENERAL PROSECUTOR DEMAND CANNOT BE ACCEPTED (A CASE STUDY ON HOUSE OWNERSHIP CASE OF TWO WARRIOR WIDAWS ON VERDICT NUMBER 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, ON JULY 27TH,2010). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, 2011.
This research aim is knowing how consideration of The Judges in East Jakarta Court in
giving verdict in the form of General Prosecutor demand cannot be accepted. According from the type, this research is a doctrinal legal research. The research applied
the perspective approach and used secondary data, which are library materials including books, literature, laws and regulations, legal documents research result in the form of reports and some other resources related to this research. The collected data were analyzed by a case study on consideration of The Judges in giving verdict in the form of General Prosecutor demand cannot be accepted.
Based on the research result and discussion, can be conclude that in criminal judicature, demand of the General Prosecutor to the defendant where in the defendant itself relate to the judicature that has fixed juridical power, still tied on the verdict of other Judicature Institution, which is State Administration Court, that has no fixed juridical power and still in cassation investigation. Although in the defendant itself proved the chapter in laws and regulations that was arraigned, the defendant is not given criminal punishment. The Judges give verdict to this case as General Prosecutor demand cannot be accepted.
This research is useful in handling of material criminal case and formal criminal case can be well done by the officers who deal with justice, from the investigation, demanding, and the justification in the court. Keywords: demand cannot be accepted.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vii
MOTTO
Karena itu Aku berkata kepadamu : apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah
menerimanya, maka hal itu akan diberkan kepadamu. ( Markus 11:24).
Ketekunan mahal harganya.Tak banyak orang yang bisa menjalaninya.begitupun dengan kemuliaan dan harga
diri.tak banyak orang yang menyadari bahwa kedua hal itu tak berasal dari apa yang kita sandang hari ini.
Ketekunan adalah titian jalan panjang yang licin berliku.
Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktuNya.
“ Di dalam Kesederhanaan terletak Kebesaran “
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user viii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia, berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya;
2. Ayahanda Djumadi.,S.H dan Ibunda Dra. Enny Dianawati, S.E yang telah memberikan doa, semangat dan
kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;
3. Adikku Magdalena Wibawati yang selalu menyemangati penulis;
4. My Lovely Qnoy (Wahyu) Ardiyatmoko terimakasih atas dukungan, serta semangat kepada penulis dalam
penyelesaian skripsi ini;
5. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini
(sisca,mitha,ristya);
6. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;
7. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk
menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ix
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyeleseikan penulisan hukum ini dengan
judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT
DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA
PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256.Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,TANGGAL
27 JULI 2010)” , penulisan hukum ini merupakan syarat untuk memperoleh derajat
sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis
menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari
berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Moh Yamin, S.H,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi
izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu
dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H,M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah
menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi
tersusunnya skripsi ini.
4. Ibu Rahayu Subekti,S.H,M.Hum selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna
bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak Harjono,S.H,M.H selaku ketua program Non Reguler Fakultas Hukum UNS.
6. Unit PPH yang banyak membantu penulis dalam konsultasi judul skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan
kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapakku dan Ibuku tercinta yang selalu menjadi penyemangat, motivator utama didalam
hidupku untuk menjalani kehidupan ini, terima kasih untuk doa,nasehat,cinta dan kasih
sayangnya yang luar biasa untuk aku.
9. Adikku tercinta Magdalena Wibawati yang selalu menyayangiku dan menyemangatiku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user x
10. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih doa,
semangat dan motivasinya.
11. Mas Qnoy (Wahyu) Ardiyatmoko pacarku tercinta yang selalu memberi semangat, dan
menjadi motivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang kusayang Sisca, Mitha, Ristya yang selalu membuat hari hari
kuliahku berwarna, terima kasih atas semangat, solidaritas, dan kekompakannya dalam suka
duka selama ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 senang bisa mengenal kalian semuanya dalam
suka maupun duka.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,terima kasih atas bantuannya.
Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita
semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.
Surakarta, Maret 2011
Penulis
HANA PRABAWATI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................................ iv
ABSTRAK ......................................................................................................................... v
MOTTO ………………………………………………………………………………….. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………………………... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 5
E. Metode Penelitian ........................................................................................ 6
F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. .......................................................................................................... Kerangk
a Teori ................................................................................................... 11
1. ..................................................................................................... Tinjauan
Tentang Pembuktian ............................................................................. 11
a). ............................................................................................... Teori
Tentang Pembuktian ....................................................................... 11
b). ............................................................................................... Macam-
Macam Alat Bukti .......................................................................... 15
2. ..................................................................................................... Tinjauan
Tentang Penuntutan .............................................................................. 17
a). Pengertian Penuntutan ..................................................................... 17
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xii
b). Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum ............................................ 18
c). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum ………………………….. 19
3. ..................................................................................................... Tinjauan
Tentang Putusan Hakim ....................................................................... 21
a). Pengertian Putusan Hakim ………………………………………. 21
b). Jenis-Jenis Putusan ……………………………………………… 22
c). Formalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Putusan Hakim ………. 24
4. ..................................................................................................... Tinjauan
Tentang Putusan Bebas ........................................................................ 26
a) ................................................................................................ Pengerti
an Putusan Bebas ............................................................................ 26
b) ................................................................................................ Macam-
Macam Putusan Bebas .................................................................... 26
c) ................................................................................................ Putusan
Bebas Ditinjau Dari Asas Pembuktian ………………….. ............. 28
B. ........................................................................................................... Kerangk
a Pemikiran................................................................................................. 30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. ........................................................................................................... P
ertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam
Menjatuhkan Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat
Diterima Dalam Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan…….. 32
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ..................................................................................................... 53
B. Saran-Saran ................................................................................................. 54
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 55
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran .............................................................................. 30
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, demikianlah penegasan yang terdapat
dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana
digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara
dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara
hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.”
Negara hukum atau “Rule of Law” dalam arti menurut konsepsi
dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti :
Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan
Negara/pemerintahan dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.
Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interprestasi
atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya
serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan.
Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan
kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
yang bersumber pada Pancasila agar masyarakat menghayati hak dan
kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak
hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Hukum seyogyanya harus berperan di segala bidang kehidupan, baik
dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam
kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya
keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar hukum
ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa
terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh
penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.
Penegakan hukum itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menegakkan
norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas
hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif
masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin
kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun.
Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses
peyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan
sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim
sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi
keadilan demi tetap tegaknya hukum.
Terhadap putusan pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau
penuntut umum, maka dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang
berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Indonesia sebagai negara hukum. Berbagai upaya hukum tersebut
diadakan untuk menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Karena hakim adalah manusia biasa yang dapat
melakukan kesalahan dan juga kekhilafan.
Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan
dan pembagian kekuasaan dalam negara, serta pemerintahan berdasarkan
hukum tersebut harus dijamin dalam suatu konstitusi. Selain itu, konstitusi
tersebut harus pula menjamin kemerdekaan warga negara untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan maupun tulisan, menjamin kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, dan sebagainya, dengan kata lain harus menjamin kehidupan
berdemokrasi. Untuk itu semua harus ada lembaga yang bertugas menegakkan
konstitusi, demokrasi dan hukum, yaitu :lembaga kekuasaan kehakiman.
Menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman
menurut Undang-Undang.
Upaya hukum dapat dilakukan terdakwa maupun penuntut umum
terhadap putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan mengajukan
banding, kecuali terhadap putusan bebas. Apabila terdakwa maupun jaksa
penuntut umum tidak menerima putusan Pengadilan Negeri, maka dapat
mengajukan banding. Upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya
hukum biasa, yang diatur dalam KUHAP Bab XVII. Upaya hukum yang
dapat ditempuh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan
kembali merupakan upaya hukum luar biasa, karena sebenarnya lembaga ini
bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum
menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap
(gezag van gewijsde) tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut
neb is in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus
yang sama antara 2 pihak yang sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal
tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan
kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang
berbentuk penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT
DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH
DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR
256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, TANGGAL 27 JULI 2010)”.
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga
tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan
hasil seperti yang diharapkan.
Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang
diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan berupa
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”?
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan objektif. yaitu untuk mengetahui secara jelas mengenai konstruksi
hukum pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam
menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima.
2. Tujuan subjektif
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan
penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis
guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam konstruksi hukum
pembuktian hakim.
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
D. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan
kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat
yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang
diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pada
khususnya.
b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya
ilmiah di bidang hukum.
2. Manfaat praktis
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
b. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
dengan pengaturan sistem penuntutan terhadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur berupa tuntutan penuntut umum.
E. Metode Penelitian
Penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan
baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga
penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa
maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.
Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat
signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari
hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun
metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk
jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu
penampilan yang sistematis menyangkut aturan yang mengatur kategori
sah tentang undang-undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan,
serta meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder, yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32).
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.
Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,
2006: 22)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
3. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan., yaitu
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Dari kelima
pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum
yang penulis angkat adalah pendekatan kasus..
4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data
sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan
oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan -
bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan
perundang - undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang
diteliti. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif,
maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data
primer lebih bersifat sebagai penunjang.
5. Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif
adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan
yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
3) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
5) Putusan Nomor : 256/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti :
1) Buku-buku.
2) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam
penelitian ini.
3) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini
4) Internet.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam
penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan
data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan
perundang- undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan
ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.
7. Teknik Analisis Data
Pada tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber
penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mengetahui
konstruksi hukum pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima dan mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh penuntut
umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud
metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles
penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion (Peter Marzuki, 2006: 47). Di dalam logika silogistik untuk
penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum
sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut
Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika
deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang
bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim,
2008: 249).
F. Sistimatika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini
adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang
pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta
mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam
penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan
Tentang Pembuktian. Kedua, Tinjauan Tentang Penuntutan. Ketiga,
Tinjauan Tentang Putusan Hakim. Keempat, Tinjauan Umum
Tentang Putusan Bebas. Pembahasan yang kedua adalah mengenai
kerangka pemikiran.
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang
telah ditentukan sebelumnya: mengetahui konstruksi hukum
pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam
menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima dan mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh penuntut
umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
BAB IV :PENUTUP
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang
simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas
permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
a. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian
1). Teori Tentang Pembuktian
Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan
khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam
pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan
juga sekelumit Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas
Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.
Dalam hal pembuktian Undang-undang ini menerapkan
pembuktian terbalik, sebagaimana ternyata dalam penjelasannya.
Sistem ini tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP.
Dikatakan dalam memori penjelasan, bahwa undang-undang ini
juga menerapkan pembuktian yang terbalik, yang bersifat terbatas
atau berimbang. Adapun teori atau sistem pembuktian adalah
sebagai berikut:
a) Teori Tradisionil
B. Bosch-Kemper, menyebutkan ada beberapa teori
tentang pembuktian yang tradisionil tentang Teori Pembuktian,
yakni:
(1) Teori Negatief
Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh
menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan
dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR,
sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada
dasarnya ialah:
(a) Keharusan adanya keyakinan hukum, dan keyakinan itu
didasarkan kepada:
(b) Alat-alat bukti yang sah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
(2) Teori Positief
Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh
menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum
yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti
minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan
menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari
ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum;
ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut
oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal
183 KUHAP. Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
(3) Teori bebas
Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan
hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan
tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-
alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh
pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR
maupun sistem KUHAP.
b) Teori Modern
(1) Teori pembuktian dengan keyakinan belaka
(bloot gemoedelikje overtuiging, atau conviction intime)
Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan
tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya
kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat
bersifat subjektif. Menurut aliran ini sudah dianggap cukup
bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas
keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka
dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah
terbukti. Karena aliran itu, aliran ini disebut convention
intime atau bloote gemoedelijke overtuiging. Dasar
pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika
dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise
minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan
logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada
alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan.
(2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif
(positief wettelijke bewijstheorie)
Aliran sistem pembuktian menurut undang-undang
secara positif, atau disebut juga positief wettelijke
bewijstheorie. Dalam teori ini, undang-undang menetapkan
alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan
cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta
kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.
Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang
sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus
menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim
mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti
itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara
mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim
berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka
dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang
terbukti atau tidaknya sesuatu hal.
(3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif
(negatief wettelijke bewijstheorie) dan Teori keyakinan atas
alasan logis (beredeneerde vertuging atau conviction
raisonnee)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Kedua teori pembuktian ini mempunyai persamaan
dalam hal hakim harus diwajibkan menghukum orang,
apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan
terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus
disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas
suatu rangkaian buah pemikiran (logika).
Perbedaannya dalam hal pada teori pembuktian
menurut undang-Undang secara negatif menghendaki
alasan-alasan yang disebutkan oleh Undang-undang sebagai
alat bukti.tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti
lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang
mempergunakan alat bukti,hakim terikat pada ketentuan
undang-undang
(4) Teori pembuktian negatif menurut undang-undang
(negatief wettelijk overtuiging)
KUHAP maupun HIR menganut teori yang mana,
yaitu teori negatif menurut undang-undang. Kedua-duanya
memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan
alat-alat baukti, yakni teori pembuktian negatif menurut
undang-undang. Hal itu ternyata pada Pasal 183 KUHAP
(sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR). Pasal 183 KUHAP
berbunyi :
Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi :
Tiada seorang pun boleh dihukum mati, kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar terjadi perbuatan yang dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
dihukum dan bahwa orang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.
2). Alat-alat bukti
Alat-alat bukti, disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah :
a) Keterangan saksi
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan
di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak
cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan padanya (Unnus Testis Nullus Testis) dan saksi harus
memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami
sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (Testimonium De
Auditu). Syarat menjadi saksi :
(1) Syarat objektif saksi
(a) Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin
(b) Posisi berubah akalnya
(c) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah /
perkawinan dengan terdakwa
(2) Syarat subjektif saksi
Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan
melihat, mendengar, merasakan sendiri.
(3) Syarat formil
Saksi harus disumpah menurut agamanya
b) Keterangan ahli
Keterangan ahli berdasarkan pengertian dalam Pasal 186
KUHAP dipakai sebagai acuan dalam menyatakan terdakwa bersalah
atau tidak, dimana ia harus memberikan pendapat yang didasarkan atas
keilmuan dan keahlian khusus mengenai suatu hal untuk kepentingan
pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
(1) Tertulis, dalam hal ini ada pendapat yang bukan dari keterangan
hali, tetapi alat bukti surat
(2) Lisan, contohnya visum et repertum adalah untuk peristiwa pada
waktu itu (orang/korban penganiayaan)
c) Surat-surat
Yang dimaksud surat sebagai alat bukti pada Pasal 187 KUHAP adalah
:
(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum/yang dibuat dihadapannya.
(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang
diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal/keadaan.
(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenal suatu hal/keadaan yang diminta
secara resmi daripadanya.
(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat bukti yang lain.
d) Petunjuk
Pengertian petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHAP adalah :
(1) Perbuatan kejadian/keadaan yang karena persesuainnya baik antara
yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya.
(2) Pasal 188 ayat (2) mengemukakan bahwa petunjuk hanya dapat
diperoleh dari :
(a) Keterangan saksi
(b) Surat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
(c) Keterangan terdakwa
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
e) Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP adalah apa yang
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan,
ketahui/alami sendiri.
b. Tinjauan Tentang Penuntutan
1). Pengertian Penuntutan
Penuntutan secara gramatika yaitu menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, dikemukakan bahwa penuntutan berasal dari kata tuntut yang
berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi);
menagih; menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu
ke Pengadilan; berusaha keras untuk mendapat (tujuan atau sesuatu);
berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya);
sesuatu (tujuan dan sebagainya). Sedangkan pengertian penuntutan secara
yuridis, yaitu menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu: “Tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan”. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar
terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah
pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Lama kelamaan
sistem ini ini menunjukan kekurangan- kekurangan yang menyolok.
Penuntutan secara terbuka (accusatory murni), dengan sendirinya
telah menyebabkan penunututan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya,
semua hal yang memberatkan diri penuntut umum, sehingga akan
memperoleh kesempatan untuk menghilangakan sebanyak mungkin bukti-
bukti atas kesalahannya. Sifat perdata dari penuntutan tersebut
menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak
dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan
dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari
tuntutannya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas
alasan inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap
pembinaan peradilan yang baik telah dan menyerahkan kepada suatu
badan Negara.
2). Pengertian jaksa dan penuntut umum
Di dalam KUHAP dibedakan pengertian jaksa di dalam pengertian
umum dan penuntut umum di dalam pengertian jaksa yang sementara
menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP
jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,
yaitu sebagai berikut:
a) Pengertian Jaksa Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP,
yang dimaksud dengan jaksa ialah, pejabat yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Sesuai dengan pengertian diatas, maka yang menjadi
kewenangan Jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).
b) Pengertian Penuntut Umum Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf
b KUHAP, yang dimaksud dengan penuntut umum ialah jaksa yang
diberi wewenang oleh undang–undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanankan penetapan hakim.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
3). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum
Apabila antara Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP dikaitkan dengan
Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas jaksa
adalah sebagai berikut :
a) Sebagai Penuntut Umum.
(1) Melakukan Penuntutan.
(2) Melaksanakan penetapan pengadilan.
b) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap ( eksekutor ).
Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam
Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik
Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan
adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai
wewenang :
a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu.
b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4)
dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan
dari penyidik.
c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan kepada penyidik.
d) Membuat surat dakwaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan.
g) Melakukan penuntutan.
h) Menutup perkara demi kepentingan umum.
i) Mengadakan “tindakan lain“ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
j) Melaksanakan penetapan hakim.
Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa yang
dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas
tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas
wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu
delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan
yang berwenang mengadili.
Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera
mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib
memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah
lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum
lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik
disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan
dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah
harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum
(Pasal 138 KUHAP).
Mengenai kebijakan penuntut, maka penuntut umum yang
menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau
belum, hal ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
ini diatur di dalam Pasal 139 KUHAP. Setelah Penuntut Umum menerima
kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera
menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk
dapat atau tidak diadakan penuntutan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP
dinyatakan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya segera
membuat surat dakwaan.
Jika menurut pertimbangan penuntut umum diketahui bahwa
perkara tersebut tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan,
maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal
140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan
kepada tersangka, dan apabila ia ditahan, maka ia wajib disampaikan
kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah
tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP).
Hal ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.
c. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan
Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang
dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan
semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula
yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil
akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. ( Evi Hartanti, 2006:
52)
Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11
KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang
bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai,
maka ditempuh dengan dua cara :
a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan,
yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
terdakwa.
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan
pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar
penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. (
M.Yahya Harahap, 2005: 347)
2. Jenis Putusan
Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, antara lain
a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi
setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum
membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum
terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi
( tangkisan ). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa
Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi ( wewenang ) baik
secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat
sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan
bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili ( Pasal 156
ayat (2) KUHAP ).
b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa
Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang
batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu
Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984
tanggal 6 Juni yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang
jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.”
c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat
diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut
umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :
1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik
aduan, tidak ada;
2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah
pernah diadili ( ne bis in idem ); dan
3) Hak untut penuntutan telah hilang karena daluwarsa
( verjaring )
d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala
tuntutan hukum
Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus
lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP ).
Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan
karena :
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan
tindak pidana,
2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan
terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut
antara lain :
(a) tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP )
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
(b) melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht
( Pasal 48 KUHP )
(c) adanya pembelaan terdakwa ( Pasal 49 KUHP )
(d) adanya ketentuan Undang-Undang ( Pasal 50 KUHP )
(e) adanya perintah jabatan ( Pasal 51 KUHP )
e. Putusan Bebas
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ( Pasal 191 ayat (1)
KUHAP )
Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran
yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “ perbuatan yang
didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan ” adalah
tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar
pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan
hukum acara pidana.
f. Putusan pemidanaan pada terdakwa
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan padanya ( Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim dalam
hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan
memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.
B. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim
Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik
terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya
bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan
tersebut sedikitnya 10 ( sepuluh ) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
ayat (2) pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang
tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ( “van rechtswege
nietig ” ).
Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan
terdakwa ;
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara
diperiksa oleh hakim tunggal ;
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
;
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus dan nama panitera. ( Lilik Mulyadi, 2000: 147-148 )
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
1. Tinjauan Tentang Putusan Bebas
a. Pengertian dan Landasan Hukum Putusan Bebas ( vrijspraak )
Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat ( 1) KUHAP yang
berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
Dari ketentuan tersebut diatas, berarti putusan bebas ditinjau
dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim
tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara
negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan,
tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak
yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain
itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum
pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa
hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan
Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang
terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah. ( M.Yahya Harahap, 2005: 348 )
b. Macam-macam Putusan Bebas ( vrijspraak )
Dalam praktek peradilan, bentuk-bentuk putusan bebas
( vrijspraak ) adalah sebagai berikut :
a. Putusan bebas Murni ( de “zuivere vrijspraak” )
Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim
mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd.
Achmad S. Soemadipradja. 1981:89 ).
b. Putusan Bebas Tidak Murni ( de “onzuivere vrijspraak” )
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal
batalnya tuduhan secara terselubung atau “pembebasan” yang
menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada
ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. (
Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981: 89 ).
Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung,
dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik
dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-
undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut
tidak terbukti ( Oemar Seno Adjie, 1989: 167 ).
Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai
berikut :
1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru
terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat
dakwaan.
2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui
batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan
sebagainya ( Oemar Seno Adjie, 1989: 164 ).
c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya ( de
”vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen”),
Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan
kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas
pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang
sudah pasti tidak akan ada hasilnya. ( Rd. Achmad S.
Soemadipradja, 1981: 89).
d. Pembebasan yang terselubung ( de ”bedekte vrijskrpraak” )
Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan
dimana hakim telah mengambil keputusan tentang ”feiten” dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
menjatuhkan putusan ”pelepasan dar tuntutan hukum”, padahal
putusan tersebut berisikan suatu ”pembebasan secara murni”.
( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89).
c. Putusan Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mmeperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas,
terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :
1) Asas minimum pembuktian, yaitu untuk membuktikan
kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah
2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa
disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula
diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183
KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1)
KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian
dan pendapat hakim bahwa :
1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di
persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak
dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak
cukup atau tidak memadai, atau
2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas
minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan
hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi
asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan
Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unnus testis
nullus testis atau seorang saksi bukan saksi.
Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian,
kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim
jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai
cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan
lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam
keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan
pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (
M.Yahya Harahap, 2005: 348
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
B.Kerangka Pemikiran
Bebas Murni Bebas Tidak Murni
Putusan Bebas ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP )
Pemidanaan ( Pasal 193 ayat (1) KUHAP )
Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP )
Terdakwa Ny.SOETARTI SOEKARNO
Upaya Hukum
Hakim
Putusan
Pertimbangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
PENJELASAN
Putusan hakim dalam perkara tindak pidana, merupakan mahkota dan
puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu dalam membuat putusan hakim
harus berhati-hati dan menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan sampai
dengan kecakapan teknik membuatnya. Kemudian agar putusan tersebut
mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya dimiliki sikap demikian,
juga harus didukung penguasaan ilmu dari segi teoritik dan praktek. Bentuk
putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah
yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan
dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan putusan
pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan
Undang-undang dan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan
dan keadilan.
Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan
putusan bebas (vrijspraak) hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan.
Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim
tersebut menjatuhkan putusan dalam proses persidangan, terdakwa dan
penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan
pengadilan dengan mengajukan upaya hukum yang berupa Perlawanan,
Banding, Kasasi, atau hak terpidana untuk ajukan permohonan peninjauan
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Menjatuhkan
Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam
Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan
1. Deskripsi Kasus
Ny. SOETARTI SOEKARNO merupakan seorang isteri dari R.
SOEKARNO yang bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian
terhitung sejak tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai
pegawai Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak bulan Oktober. Semasa
suaminya menjadi pegawai Perum/Perjan Pegadaian, Ny. SOETARTI
SOEKARNO mengikuti suaminya menempati Rumah Dinas Pegadaian yang
terletak di Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang Besar
Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur (sebagaimana surat penunjukan Nomor:
Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987), dimana ketentuan setiap para
pegawai/pejabat yang menempati rumah dinas/jabatan tersebut telah diatur
dalam peraturan direksi perum pegadaian Nomor:BG.4/13/1 tanggal 1 Mei
1992. Setelah suaminya pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai
perum/perjan pegadaian sejak bulan Oktober 1987,bersama isterinya,Ny.
SOETARTI SOEKARNO masih menempati Rumah Dinas Perumahan
Pegadaian tersebut, sehingga pihak Perum Pegadaian memberikan peringatan
kepada suami Ny. SOETARTI SOEKARNO yaitu R. SOEKARNO untuk
segera mengosongkan rumah dinas tersebut karena akan ditempati oleh
pegawai/pejabat yang masih aktif, tetapi suami Ny. SOETARTI SOEKARNO
tidak bersedia mengosongkan rumah dinas tersebut. Kemudian pada tanggal 21
Maret 2003, suami Ny. SOETARTI SOEKARNO meninggal dunia, namun
Ny. SOETARTI SOEKARNO masih tetap menempati dan tidak bersedia
meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian tersebut walau telah mendapat
teguran dan peringatan beberapa kali dari pihak Perum Pegadaian Jakarta
Timur, padahal Ny. SOETARTI SOEKARNO bukanlah pegawai Perum
Pegadaian, melainkan isteri dari pegawai yang bernama R. SOEKARNO.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Karena pihak Perum Pegadaian mengalami kerugian dan telah diperingatkan
berkali-kali untuk segera mengosongkan atau meninggalkan rumah dinas
Perum Pegadaian tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009 Sdr.
SUMANTO HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian melaporkan
permasalahan tersebut kepada pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur
melalui Kuasa Hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO. Hal tersebut dilakukan
oleh Ny. SOETARTI SOEKARNO dan kawan-kawan dikarenakan mereka
beranggapan bahwa rumah tersebut dapat dimiliki secara dibeli berdasarkan
Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP No.40 Tahun 1994, namun
ternyata Perum Pegadaian menolak (berdasarkan Surat Direksi Perum
Pegadaian tanggal 10 September 2008 No:235/Log.300.313/08) keinginan Ny.
SOETARTI SOEKARNO tersebut.
2. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : NY. SOETARTI SOEKARNO
Tempat Lahir : Solo
Umur/Tgl. Lahir : 78 tahun/14 Januari 1932
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cipinang Jaya II B No. 38, Rt.007/007
Kel Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SKP
3. Dakwaan Penuntut Umum
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendakwa terdakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Kesatu :
Bahwa terdakwa Ny.SOETARTI SOEKARNO, pada hari dan tanggal
serta bulan yang sudah tidak disebutkan lagi sejak tahun 1987 sampai dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
perkara ini dilaporkan ke Penyidik tanggal 19 Januari 2009, atau setidak
tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 1987 sampai dengan tahun
2009, bertempat di Kompleks Perumahan Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B
No. 38, Rt 007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta
Timur, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja
melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yakni penghuni rumah oleh
bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemiliknya,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Bahwa Perum Pegadaian Jakarta Timur mempunyai rumah dinas yang
disediakan untuk para pejabat/pegawainya yang masih bertugas/aktif
antara lain Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No. 38,
Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur
dengan Sertifikat HGB Nomor: 512/Cipinang Besar Selatan atas nama
PERUM PEGADAIAN (untuk rumah dinas).
b. Bahwa terdakwa mempunyai suami yang bernama R.SUKARNO yang
bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak
tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai
Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak bulan Oktober tahun 1987
kemudian meninggal dunia pada tanggal Maret 2003.
c. Bahwa semasa suami terdakwa bernama R.SUKARNO menjadi pegawai
perum/perjan pegadaian tersebut terdakwa mengikuti suaminya menempati
Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel.
Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur (sebagaimana surat
penunjukan Nomor: Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987), dimana
ketentuan setiap para pegawai/pejabat yang menempati rumah
dinas/jabatan tersebut telah diatur dalam peraturan direksi perum
pegadaian Nomor:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei 1992 yang antara lain dalam :
1) Bab I pasal 1 ayat (1) : Rumah jabatan PERUM Pegadaian adalah
rumah yang dimiliki atau disewa oleh PERUM Pegadaian untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
kepentingan pejabat selama melaksanakan tugas dan memangku
jabatan di PERUM Pegadaian.
2) Bab II pasal 3 ayat (1) : setiap pejabat yang akan menempati rumah
jabatan perusahaan harus mengadakan perjanjian penghunian dengan
perusahaan diatas kertas bermaterai dan untuk tidak menyewakan
rumah jabatan perusahaan kepada pihak ketiga, tidak mengubah bentuk
bangunan dan bersedia/sanggup mengosongkan rumah jabatan
perusahaan setelah dicabut izin penghuninya.
3) Bab V pasal 7 ayat (2) : huruf a : diberhentikan dengan hak pensiun,
dan huruf e : meninggal dunia.
Bahwa setelah suami terdakwa yang bernama R.Sukarno pensiun
mengakhiri tugasnya sebagai pegawai perum/perjan pegadaian sejak bulan
Oktober tahun 1987 bersama terdakwa masih menempati Rumah Dinas
Perumahan Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No. 38, Rt.007/007 Kel.
Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur sehingga pihak
Perum Pegadaian memberikan peringatan kepada suami terdakwa yang
bernama R.SUKARNO untuk segera mengosongkan rumah dinas yang
ditempati tersebut dengan melalui surat Nomor : BG-4/11/29 tanggal 24
April tahun 1996 akan tetapi suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO
tidak bersedia mengosongkan rumah dinas yang ditempati tersebut, hingga
kemudian setelah suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO meninggal
dunia pada tanggal Maret 2003 terdakwa masih menempati rumah dinas
tersebut lalu pada tanggal 19 Agustus 2008 kembali pihak Perum
Pegadaian mengirimkan surat Nomor:235/Log.300.313/08 tanggal 19
Agustus 2008 kepada terdakwa agar segera mengosongkan rumah dinas
milik Perum Pegadaian tersebut karena akan ditempati oleh
pegawai/pejabat yang masih aktif sedangkan suami terdakwa yang
bernama R.SUKARNO telah pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah
meninggal dunia pada tanggal Maret 2003.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Bahwa walaupun suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO (alm) telah
pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal
Maret 2003, namun tedakwa masih tetap menempati dan tidak bersedia
meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B
No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta
Timur tersebut walau telah mendapat teguran dan peringatan beberapa kali
dari pihak Perum Pegadaian Jakarta Timur, padahal terdakwa bukanlah
pegawai Perum Pegadaian melainkan isteri dari pegawai yang bernama
R.SUKARNO yang telah pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah
meninggal dunia pada Maret 2003, dimana sebelum menempati rumah
dinas tersebut R.SUKARNO (alm) telah mengetahui aturan-aturan umum
bagi setiap pegawai yang menempati rumah dinas sebagaimana surat
Direktur Perum Pegadaian Nomor:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei tahun 1992
diatas
Bahwa oleh karena terdakwa telah beberapa kali diperingatkan
untuk segera meninggal atau mengosongkan rumah dinas Perum Pegadaian
yang ditempati tersebut namun tidak bersedia meninggalkan rumah dinas
Pegadaian tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009 Sdr. SUMANTO
HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian melaporkan permasalahan
tersebut pada pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur melalui Kuasa
Hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO
Atau :
Kedua :
Bahwa terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, pada waktu dan
tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan pertama diatas, secara
melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada disebuah
rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang
tertutup yang dipakai oleh orang lain tidak segera meninggalkan
tempat itu atas pemintaan orang yang berhak atau atas nama orang
yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
- Bahwa Perum Pegadaian Jakarta Timur mempunyai rumah dinas yang
disediakan untuk para pejabat/pegawainya yang masih bertugas/aktif
antara lain Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No.38,
Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
dengan Sertifikat HGB Nomor:512/Cipinang Besar Selatan atas nama
PERUM PEGADAIAN (untuk rumah dinas)
- Bahwa terdakwa mempunyai suami yang bernama R.SUKARNO yang
bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak
tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai
perum/perjan pegadaian terhitung sejak bulan Oktober tahun 1987
kemudian meninggal pada tanggal Maret 2003
- Bahwa semasa suami terdakwa bernama R.SUKARNO menjadi
pegawai perum/perjan pegadaian tersebut terdakwa mengikuti
suaminya menempati Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B
No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan,Kec. Jatinegara Jakarta
Timur (sebagaimana surat penunjukan Nomor :BM.7/28/19 tanggal 21
Pebruari 1987), dimana ketentuan setiap para pegawai/pejabat yang
menempati rumah dinas/jabatan tersebut telah diatur dalam peraturan
direksi perum pegadaian Nomor: BG:4/13/1 tanggal 1 Mei tahun 1992
yang antara lain dalam :
a. Bab I pasal 1 ayat(1) : Rumah jabatan PERUM Pegadaian adalah
rumah yang dimiliki atau disewa oleh PERUM Pegadaian untuk
kepentingan pejabat selama melaksanakan tugas dan memangku
jabatan di PERUM Pegadaian.
b. Bab II pasal 3 ayat (1) : setiap pejabat yang akan menempati rumah
jabatan perusahaan harus mengadakan perjanjian penghunian
dengan perusahaan diatas kertas bermaterai dan untuk tidak
menyewakan rumah jabatan perusahaan kepada pihak ketiga, tidak
merubah bentuk bangunan dan bersedia/sanggup mengosongkan
rumah jabatan perusahaan setelah dicabut izin penghuninya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
c. Bab V pasal 7 ayat (2) : huruf a : diberhentikan dengan hak
pensiun, dan huruf e : meninggal dunia.
Bahwa setelah R.SUKARNO pensiun mengakhiri tugasnya sebagai
pegawai perum/perjan pegadaian sejak bulan Oktober tahun 1987 bersama
terdakwa masih menempati Rumah Dinas Perumahan Pegadaian Jln.
Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec.
Jatinegara Jakarta Timur untuk itu pihak Perum Pegadaian memberikan
peringatan kepada suami terdakwa yang bernama R. SUKARNO untuk
segera mengosongkan rumah dinas yang ditempati tersebut dengan melalui
surat Nomor :BG-4/11/29 tanggal 24 April tahun 1996 akan tetapi suami
terdakwa yang bernama R. SUKARNO tidak bersedia mengosongkan
rumah dinas yang ditempati tersebut, hingga kemudian setelah suami
terdakwa yang bernama R. SUKARNO meninggal dunia pada tanggal
Maret 2003 terdakwa masih menempati rumah dinas tersebut lalu pada
tanggal 19 Agustus 2008 kembali pihak Perum Pegadaian mengirimkan
surat Nomor : 235/Log.300.313/08 tanggal 9 Agustus 2008 kepada
terdakwa agar segera mengosongkan rumah dinas milik Perum Pegadaian
tersebut karena akan ditempati oleh pegawai/pejabat yang masih aktif
sedangkan suami terdakwa yang bernama R. SUKARNO telah pensiun
sejak Oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal Maret
2003
Bahwa walaupun suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO
(alm) telah pensiun sejak oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia
pada tanggal Maret 2003, namun terdakwa masih tetap menempati dan
tidak bersedia meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian Jln. Cipinang
Jaya II B No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur tersebut walau telah mendapat teguran dan peringatan
beberapa kali dari pihak Perum Pegadaian Jakarta Timur , padahal
terdakwa bukanlah pegawai Perum Pegadaian melainkan isteri dari
pegawai yang bernama R.SUKARNO yang telah pensiun sejak Oktober
tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal Maret 2003, dimana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
sebelum menempati rumah dinas tersebut R.SUKARNO (alm) telah
mengetahui aturan-aturan umum bagi setiap pegawai yang menempati
rumah dinas sebagaimana surat Direktur Perum Pegadaian Nomor
:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei 1992 diatas
Bahwa oleh karena terdakwa telah beberapa kali diperingatkan
untuk segera meninggal atau mengosongkan rumah dinas Perum
Pegadaian yang ditempati tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009
Sdr. SUMANTO HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian
melaporkan permasalahan tersebut pada pihak Penyidik Polres Metro
Jakarta Timur melalui kuasa hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perum Pegadaian Jakarta
Timur mengalami kerugian.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
167 ayat (1) KUHP.
4. Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka
terdakwa oleh Penuntut umum dituntut sebagai berikut :
a) Menyatakan terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghuni rumah oleh
bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau izin
pemiliknya”, sebagaimana yang didakwakan Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal
36 ayat (4) Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman dalam dakwaan Pertama, dan membebaskan terdakwa dari
dakwaan selebihnya.
b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO
berupa pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dengan masa percobaan
selama : 4 (empat) bulan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
c) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Perjan
Pegadaian No.Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987 an.
R.SOEKARNO
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati Rumah
Dinas No.Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang Jaya
a.n.K.SITORUS No. BG.4/3/41 tanggal 18 Juli 1990
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati Rumah
Dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No. 12 a.n A.KUSAINI
No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.
d) Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
5. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan
Pengadilan karena telah didakwa :
- Pertama : Melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4)
UU No.4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- Atau kedua : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Majelis berpendapat, bahwa surat dakwaan yang
dibuat dan diajukan Penuntut Umum adalah disusun dalam bentuk alternatif
(pilihan), karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan
yang dianggap lebih terbukti sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan dan
apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan alternatif yang lain tidak
perlu dipertimbangkan lagi,akan tetapi bila tidak terbukti maka dakwaan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
lain akan dipertimbangkan pula.Terhadap Dakwaan Pertama, yaitu melanggar
Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 tahun 1992.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya
menuntut supaya terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, dinyatakan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, yaitu
Pasal: 12 ayat(1) Jo Pasal: 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992
Menimbang, bahwa Pasal : 12 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 berbunyi :
“Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila ada
persetujuan atau izin pemiliknya”.
Menimbang, bahwa Pasal : 36 ayat (4) berbunyi : “Setiap orang atau
badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal :12 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/ atau
denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal : 36 ayat (4) ini berlaku secara
imperatif bagi siapapun atau setiap orang atau badan yang sengaja melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 tersebut. Tindak pidana ini
bukan delik aduan dan didalamnya tidak ditemukan ketentuan apapun yang
memberikan kewenangan (diskresi) kepada siapapun untuk
memberlakukannya secara tentatif.
Menimbang, bahwa akan tetapi menyangkut waktu pelaksanaannya
ketentuan Pasal : 12 ayat (1) tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ada
Peraturan Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal : 12 ayat (7) UU No.4 Tahun 1992 yang berbunyi :
“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.
Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU ini
adalah : Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, yaitu tentang Rumah
Negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Menimbang, bahwa lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini
meliputi : pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan
hak atas rumah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal : 2, Peraturan
Pemerintah tersebut.
Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 ini
kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 yang
isinya merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1994.
Menimbang, bahwa apakah terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO
dapat dinyatakan terbukti telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal : 12
ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tersebut ? . Hal ini akan
dipertimbangkan sebagai berikut.
Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal
36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tersebut adalah :
1. Setiap orang atau badan.
2. Dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya.
3. Tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemilikbahwanya.
Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para ahli serta
bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa yang disampaikan dipersidangan
setelah dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.
1. Bahwa Perusahaan Umum PEGADAIAN memiliki 38 unit rumah
dinas diatas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB)
Sertifikat No. 512 dengan luas tanah 10.450 M2 yang terletak di
Desa/ Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur.
2. Bahwa rumah-rumah dinas tersebut diserahkan kepada para karyawan
Perum Pegadaian untuk ditempati melalui Surat Penunjukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
3. Bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO yang bernama
R. SOEKARNO, selaku karyawan Perum Pegadaian memperoleh
fasilitas rumah dinas di Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel
Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur melalui Surat
Penunjukan No.BM.7/28/19, tanggal 21 Pebruari 1987.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian
No.Bg.4/11/29 Tanggal 24 April 1996 hak suami terdakwa untuk
menempati rumah dinas tersebut dicabut terhitung tanggal 24 April
1996
5. Bahwa walaupun suami terdakwa telah pensiun pada Oktober 1987
dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003, Terdakwa beserta
anak-anak dan cucunya masih menempati rumah dinas Perum
Pegadaian tersebut sampai dengan sekarang. Perum Pegadaian telah
melakukan langkah-langkah persuasif untuk membujuk supaya
terdakwa dan keluarganya meninggalkan rumah dinas karena akan
dipakai oleh karyawan yang masih aktif, dan juga telah pula
mengeluarkan surat perintah pengosongan ( Surat tertanggal 24 April
1996 No. BG.4/11/29 dan tanggal 19 Agustus 2008
No.235/Log.300.313/08).
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan tanggal 24 April 1996
keberadaan terdakwa dalam menempati rumah dinas milik Perum
Pegadaian tersebut adalah sah karena ada Surat Penunjukan menempati
rumah dinas.
Menimbang, bahwa setelah terbitnya Surat Pencabutan menempati
Rumah Dinas dari Direksi Perum Pegadaian No.Bg.4/11/29 tanggal 24
April 1996 tersebut maka hak bagi terdakwa dan keluarganya untuk
menempati rumah dinas tersebut dicabut dan menempati rumah dinas
setelah adanya surat pencabutan itu menjadi tidak sah dank arena itu
terdakwa maupun keluarganya ataupun orang lain yang berada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
ditempat/Rumah Dinas tersebut tanpa izin dari pemilik yaitu Perum
Pegadaian menjadi tidak berhak untuk menempati/menghuni Rumah Dinas
Perum Pegadaian tersebut.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka
perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure delik dari ketentuan
hukum yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu, sengaja
menghuni atau menempati rumah yang bukan miliknya tanpa persetujuan
atau izin pemiliknya
Menimbang, bahwa apakah dengan demikian terdakwa Ny.
SOETARTI SOEKARNO dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya kemudian dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992
tersebut?.
Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan dipertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa Pasal : 12 ayat 7 UU No.4 Tahun 1992 menentukan bahwa
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebagai peraturan
Pelaksanaan UU No.4 Tahun 1992 itu adalah Peraturan Pemerintah
No.40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005.
3. Bahwa Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP No.40 Tahun
1994 menyatakan bahwa : Rumah Negara golongan III
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta
tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas
permohonan penghuni.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
4. Bahwa Pasal 17 kedua PP trsebut mengatur bahwa yang dapat
mengajukan permohonan pengalihan hak adalah : Pegawai Negeri,
Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri,
Janda/Duda Pahlawan dan Pejabat Negara, Janda/Duda Pejabat
Negara.
Menimbang, bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO
bernama : R. SOEKARNO, bersama-sama dengan H. SUGITO, H. AGUS
KARDONO, Ny. HJ. NAPSIR (janda alm Napsir) dan Ny. KUSEINI
(janda alm Kuseini), telah pernah mengajukan permohonan Pembelian
Rumah Negara Golongan III yang mereka tempati
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direksi Perum Pegadaian
tanggal 10 September 2008 No :235/Log.300.313/08, permohonan
terdakwa dan teman-temannya itu tidak dapat dikabulkan oleh Direksi
Perum Pegadaian.
Menimbang, bahwa terhadap penolakan oleh Direksi Perum
Pegadaian itu, terdakwa bersama kawan-kawannya mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Desember 2008
dibawah Nomor : 189./G/2008/PTUN JKT.
Menimbang, bahwa perkara gugatan Tata Usaha Negara antara
Terdakwa dan kawan-kawan melawan Direktur Umum dan Sumber Daya
Manusia Perum Pegadaian ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat
kasasi dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal,
19 Nopember 2009 dibawah Nomor : 406 K/TUN/2009
Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini digelar di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum ada Putusan Kasasi atas perkara
dimaksud.
Menimbang, bahwa karena Pasal : 12 ayat (7) UU No. 4 Tahun
1992 tersebut menentukan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal : 12 ayat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
(1) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah
yang dimaksud member hak kepada Terdakwa dan kawan-kawannya
untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas rumah dinas itu dan
permohonan yang dimaksud telah dilakukan oleh Terdakwa, sementara
sengketa mengenai permohonan peralihan hak ini masih digelar di
Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana proses pemeriksaannya masih
berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Menimbang, bahwa dengan demikian penuntutan pidana terhadap
Terdakwa menempati dan atau menghuni Rumah Dinas Perum Pegadaian
tersebut secara kausalitas masih digantungkan kepada Putusan yang
bersifat tetap dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Menimbang, bahwa karena penuntutan pidana terhadap Terdakwa
masih digantungkan kepada hasil pemeriksaan dan Putusan yang bersifat
tetap (Inkracht van Gewisjde) dari Badan Peradilan lain, maka Penuntutan
pidana dari penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu
cepat, terlalu dini (Prematur).
Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Pidana dinyatakan
Prematur, maka Penuntutan Pidana terhadap Terdakwa harus dinyatakan
Tidak Dapat Diterima dan terdakwa : Ny. SOETARTI SOEKARNO
harus dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(Ontslag van alle rechtsvervolging).
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari
segala tuntutan hukum maka Terdakwa berhak atas rehabilitasi dengan
memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya.
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam
perkara ini berupa :
a) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Perjan Pegadaian
No.BM.7/28/19, tanggal 21 Februari 1987 a/n : R. SOEKARNO.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
b) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati rumah
dinas No. Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang Jaya a/n :
K. SITORUS No. BG.4/3/41, tanggal 18 Juli 1990
c) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati rumah
dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No.12. a/n : A. KUSEINI,
No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.
Barang bukti mana berupa foto copy Surat maka terhadap barang bukti
tersebut sudah seharusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
Menimbang, bahwa karena Penuntutan tidak dapat diterima dan
Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam
perkara ini akan dinyatakan supaya dibebankan kepada Negara.
Mengingat :
a) Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.
b) UU No.4 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya.
c) Dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.
6. Amar Putusan Pengadilan
I. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.
II. Menyatakan terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, Lepas dari segala
tuntutan hukum.
III. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya.
IV. Memerintahkan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Perjan
Pegadaian No. BM.7/28/19, tanggal 21 Pebruari 1987 a/n :
R.SOEKARNO.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
b. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati
rumah dinas No.Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang
Jaya a/n : K. SITORUS No.BG.4/3/41, tanggal 18 Juli 1990.
c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati
rumah dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No.12. a/n : A.
KUSEINI, No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.
V. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
7. Pembahasan
Bahwa terdakwa dalam kasus perkara No 256/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim,
Terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO didakwakan dengan dakwaan yang
disusun secara alternatif artinya pilihan, yaitu melanggar pasal :
Pertama : Melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (4) UU No.4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, atau
Kedua : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.
Sehingga dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut,
Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang
dianggap lebih terbukti sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan dan apabila
dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan alternatif yang lain tidak perlu
dipertimbangkan lagi, akan tetapi bila tidak terbukti maka dakwaan yang lain
akan dipertimbangkan pula.
Dalam pengamatan Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-
113/JKTM/01/2010 tanggal 29 Januari 2010, Majelis Hakim terlebih dahulu
membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat
(4) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Penuntut
Umum dalam tuntutannya juga menganggap bahwa dalam surat tuntutannya
menuntut supaya terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, dinyatakan terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yaitu
: Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992, sehingga dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
demikian antara Majelis Hakim dengan Penuntut Umum satu pendapat tentang
terbuktinya pasal dakwaan terhadap terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO.
Sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti
bersalah. Dari keterangan para saksi dan para ahli serta bukti-bukti surat dan
keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum antara lain sebagai
berikut :
1. Bahwa Perusahaan Umum Pegadaian memiliki 38 unit rumah dinas diatas
tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat No.512 dengan
luas tanah 10.450 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Besar
Selatan, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
2. Bahwa rumah-rumah dinas tersebut diserahkan kepada para karyawan
Perum Pegadaian untuk ditempati melalui Surat Penunjukan.
3. Bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO yang bernama R.
SOEKARNO, selaku karyawan Perum Pegadaian memperoleh fasilitas
rumah dinas di Jln. Cipinang Jaya II No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang
Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur melalui Surat Penunjukan
No.BM.7/28/19, tanggal 21 Februari 1987
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian
No.Bg.4/11/29, Tanggal 24 April 1996 hak suami tedakwa untuk
menempati rumah dinas tersebut dicabut terhitung tanggal 24 April 1996
5. Bahwa walaupun suami terdakwa telah pensiun pada Oktober 1987 dan
meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003, Terdakwa beserta anak-anak
dan cucunya masih menempati rumah dinas Perum Pegadaian tersebut
sampai dengan sekarang. Perum Pegadaian telah melakukan langkah-
langkah persuasif untuk membujuk supaya terdakwa dan keluarganya
meninggalkan rumah dinas karena akan dipakai oleh karyawan yang masih
aktif, dan juga telah pula mengeluarkan surat perintah pengosongan ( Surat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
tertanggal 24 April 1996 No.BG.4/11/29 dan tanggal 19 Agustus 2008
No.235/Log.300.313/08).
Apabila ditilik atau ditinjau dari pasal dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 adalah :
1. Setiap orang atau badan.
2. Dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya.
3. Tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemiliknya.
Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 24 April 1996,
keberadaan tedakwa menempati rumah dinas milik pegadaian adalah sah
karena ada surat penunjukan rumah dinas, sedangkan setelah terbitnya surat
pencabutan menempati rumah dinas dari Direksi Perum Pegadaian
No.Bg.4/11/29 tanggal 24 April 1996 tersebut. Sehingga berdasarkan fakta-
fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa telah memenui seluruh unsure
delik dari ketentuan hukum yang didakwakan dalam dakwaan alternatif
pertama, yaitu, sengaja menghuni atau menempati rumah yang bukan miliknya
tanpa persetujuan atau izin pemiliknya.
Dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas
meskipun terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan memenuhi
unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan. Dalam dakwaan alternatif
pertama ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya
masih mempertimbangkan lagi apakah dengan terbuktinya terdakwa Ny.
SOETARTI SOEKARNO (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama),
apakah terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992
tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagaimana dibawah ini :
1. Bahwa Pasal 12 ayat (7) UU No.4 Tahun 1992 menentukan bahwa
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebagai peraturan
Pelaksanaan UU No.4 Tahun 1992 itu adalah Peraturan Pemerintah No.40
Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005.
3. Bahwa Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP no.40 Tahun 1994
menyatakan bahwa : Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan
haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.
4. Bahwa pasal 17 kedua PP tersebut mengatur bahwa yang dapat
mengajukan permohonan pengalihan hak adalah : Pegawai Negeri,
Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda
Pahlawan dan Pejabat Negara, Janda/Duda Pejabat Negara.
Didalam persidangan terungkap fakta berupa suami terdakwa, Ny.
SOETARTI SOEKARNO yang bernama R. SOEKARNO. Sedangkan
berdasarkan surat Direksi Perum Pegadaian tanggal 10 September 2008 No
:235/Log.300.313/08, permohonan terdakwa dan kawan-kawannya itu tidak
dapat dikabulkan oleh Direksi Perum Pegadaian, maka terdakwa bersama
kawan-kawannya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
antara Terdakwa dan kawan-kawan melawan Direktur Umum dan Sumber
Daya Manusia Perum Pegadaian ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat
kasasi dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada tanggal, 19 Nopember 2009 dibawah Nomor :406 K/TUN/2009. Yang
sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum ada
putusan kasasi tersebut. Atas keadaan tersebut Majelis Hakim dengan
mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (7 ) UU No. 4 Tahun 1992 yang
menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan Pasal 12 ayat (7) UU No. 4 Tahun
1992 tersebut menentukan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah yang
dimaksud member hak kepada terdakwa dan kawan-kawannya untuk
mengajukan permohonan peralihan hak atas rumah dinas itu dan permohonan
yang dimaksud telah dilakukan oleh terdakwa, sementara sengketa mengenai
permohonan peralihan hak ini masih digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara,
dimana proses pemeriksaannya masih berjalan pada tingkat kasasi di
Mahkamah Agung, sehingga demikian penuntutan terhadap terdakwa
menempati dan atau menghuni rumah dinas pegadaian tersebut secara
causalitas masih digantungkan kepada putusan yang bersifat tetap dari
Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga karena penuntutan pidana terhadap
terdakwa masih digantungkan kepada hasil pemeriksaan dan putusan yang
bersifat tetap dari badan peradilan lain, maka penuntutan pidana dari penuntut
umum terhadap terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO adalah terlalu cepat
atau telalu dini ( Prematur ). Sehingga karenanya terhadap penuntutan pidana
yang dinyatakan prematur, maka penuntutan pidana terhadap terdakwa Ny.
SOETARTI SOEKARNO haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan
terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO harus dinyatakan lepas dari tuntutan
hukum ( Ontslag van alle rechtsvervolging). Mencermati apa yang menjadi
pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sesungguhnya bahwa pengajuan
terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO dalam perkara ini seharusnya
terhadap diri terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO baik sejak berstatus
sebagai tersangka ( masih dalam tingkat penyidikan ), tingkat penuntutan,
tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri ( sebagai terdakwa ) adalah belum
waktunya ( Prematur ) karena penuntutan pidana terhadap terdakwa masih
digantungkan pada hasil pemeriksaan dari hasil yang bersifat tetap.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam
Menjatuhkan Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima
Dalam Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan adalah :Majelis
Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan susunan dakwaan dalam bentuk
alternatif ( pilihan ) Majelis Hakim telah mengambil sikap dakwaan yang
dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36
ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan
dipersidangan atas dasar fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4)
Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 telah terpenuhi dan terbukti dalam
perbuatan terdakwa.
Bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam pasal dakwaan primer, Majelis Hakim
menyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara tersebut,
terdakwa tidak dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya karena penuntutan
terhadap diri Ny. SOETARTI SOEKARNO secara causalitas masih digantungkan
pada putusan yang bersifat tetap ( Inkracht van Gewisjde ) dari Badan Peradilan
lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dimana proses pemeriksaannya masih
berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Bahwa oleh karena penuntutan pidana terhadap terdakwa masih
digantungkan kepada hasil pemeriksaan dari putusan yang bersifat tetap, maka
penuntutan pidana dari penuntut umum terhadap terdakwa Ny. SOETARTI
SOEKARNO tersebut adalah terlalu cepat/terlalu dini ( Prematur ).
Bahwa karena penuntutan pidana dinyatakan prematur, maka penuntutan
pidana terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan
terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO harus dinyatakan lepas dari segala
tuntutan hukum ( Ontslag van alle rechtsvervolging ).
B. Saran-Saran
1. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka
dari itu pertimbangan Hakim dalam suatu putusan yang mengandung
penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya
peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, sehingga dalam
perkara ini, putusan Hakim sungguhlah sudah tepat meskipun perbuatan
terdakwa memenuhi unsur dalam pasal dakwaan namun karena dalam
perkara ini masih digantungkan pada putusan yang bersifat tetap, maka
penuntutannya bersifat prematur. Oleh karena itu bagi setiap Hakim yang
menangani perkara yang demikian haruslah berani menjatuhkan putusan
yang menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta : Djambatan
H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret
University Press
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayumedia Publising.
Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar
Grafika
Lexi J Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta
M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
Jakarta: Sinar Grafika
Oemar Seno Adjie. 1989. KUHAP Sekarang. Jakarta : Erlangga
Rd. Achmad S.Soemadipradja. 1981. Pokok-pokok Hukum acara Pidana
Indonesia. Bandung : Alumni
Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Wirjono Prodjodikoro. 1974. Bunga Rampai Hukum. Jakarta : Ichtiar Baru
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57