Oleh : FAUZUL A

FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

kamis, 23 Maret 2011

Hak dan kewajiban

konsumen

Hak dan kewajiban

pelaku usaha

• Istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dg perlindungan Hukum karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum.

• Perlindungan bukan sekedar fisik tetapi jg mencakup hak-hak yang bersifat abstrak

• Scara umum tedapat 4 hak dasar konsumen: 1. Hak tuk mendapatkan keamanan (the right of safety)

2. Hak tuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

3. Hak tuk memilih (the righ to choose)

4. Hak tuk didengar (the right to be heart).

• Empat hak tsb diakui internasional.dlm perkembangannya organisasi terdapat penambahan seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan lingkungan baik dan sehat

• YLKI menambahkan satu hak lagi sbg pelengkap empat hak

dasar konsumen, yakni hak mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan seht.lima hak ini dikenal dg Panca Hak

Konsumen

• Delapan hak dasar yang dituangkan dalam Pasal 4 UU

Perlindungan Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan jasa.

Masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal

yg paling pokok dan utama dlm perlindungan konsumen. Barang dan atau yg

penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yg tidak aman atau

membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak tuk diedarkan dlm

masyarakat.

2. Hak tuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan

jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dlm

penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan

konsumen penggunanya maka konsumen diberikan hak untuk memilih

barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

2. Hak atas informasi yg benar,jelas dan jujur menegnai kondisi dan

jaminan barang dan jasa.

3. Hak tuk didengar pendapat dan kluhannya atas barang dan jasa yg

digunakan.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk

didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil,

kompensasi sampai ganti rugi

2. Hak tuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya

penyelesaian sengketa secara patut

3. Hak tuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

4. Hak tuk dperlakukan dan dilayani scara tdk diskriminatif

5. Hak tuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan penggantian jioka

barang dan jasa yg dtrima tidak sesuai dg perjanjian ato tdk

semestinya

6. Hak yg diatur dlm ketentuan praturan perundangan lainnya.

• Disamping hak konsumen dlm pasal 4, terdpt hak lainnya

dipasal 7 yg mngatur kewajiban pelaku usaha.

• Kewajiban dan hak mrupakan antinomi dalam hkm. Sehingga kewajiban plaku usaha dpt dilihat sbg hak konsumen.

• Selain itu konsmen berhak tuk dilindungi dari akibat persaingan curang. Kgiatan bisnis yg dilakukan pngusaha sring dilakukan tidak scara jujur dan mengabaikan tanggungjawab yg kemudian dikenal dg persaingan curang. Persaingan akan berdampak negatif bg konsumen karna konsumen a/ sasaran rebutan pemasaran produk pengusaha.

• Penyeimbangan daya tawar konsumen thd pelaku usaha sejalan dg sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha tsb.

• Pelaku Usaha a/ istilah yg digunakan pembuat UU yg pd umumny dikenal dg pengusaha.

• Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut tiga kelompok besar pelaku ekonomi, diantarany:

• Kalangan investor.

• Pelaku usaha penyedia dana tuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, dll.

• Produsen

• Pelaku usaha yg membuat, memproduksi barang dan jasa dari barang dan jasa lainnya. Mrek dpt terdiri dari orang ato badan usaha yg berkaitan dg pembuatan rumah, jasa angkutn, dll.

• Distributor

• Pelaku usaha yg mendistribusikan barang dan jasa pd masyarakat. Spt pedagang pkl, warung, supermarket, rumah sakit, klinik, pengacara

• Menciptakan kenyamanan dlm berusaha bagi para

pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-

hak yang diberikan kepada konsumen, maka dalam

pasal 6 UUPK pelaku usaha diberikan hak-hak

sebagai berikut: • Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

• Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak

baik;

• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa

konsumen;

• Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen

tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

• Sebagai perimbangan dari hak, tentu saja baik

konsumen maupun pelaku usaha mempunyai

kewajiban-kewajiban. Pasal 5 UUPK menyatakan

bahwa konsumen diwajibkan untuk:

• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa;

• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

• Sebagai menifestasi hak-hak konsumen dan menciptakan

budaya tanggung jawab maka dalam pasal 7 UUPK, pelaku

usaha dibebankan tanggung jawab sebagai berikut :

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan;

• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

• Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku;

• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan;

• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan;

• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

• Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah:

• “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”

• Hukum Perlindungan Konsumen adalah:

• “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.

• Kesimpulan:

• Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya.

• Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam masyarkat tidak seimbang.

Terdapat 2 Model:

Produsen Konsumen

Produsen Grosir/

Whole Saler

Pengecer/

Retailer Konsumen

Produsen Grosir/

Whole Saler

Pengecer/

Retailer Konsumen

Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum

Perikatan

Perjanjian

(Privity of Contract)

Menggugat atas dasar hubungan

kontraktual (wanprestasi/ ingkar

janji) dinamakan pula:

Contractual Liability

Undang-Undang

Undang-Undang

saja

Perbuatan

manusia

Sesuai hukum:

Zaakwarneming

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Pasal

1365 KUHPe)

TERIMA KASIH