i

IMPLEMENTASI UU NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DA ERAH

ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2006

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh

KHABIB GHOZI NIM : 2104190

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2011

ii

iii

iv

MOTTO

“Seribu langkah diawali dengan satu langkah”

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Alam semesta,keluarga pondok pesantren Roudlotul Muhtadin, Icha tercinta

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain

atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak

berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi

yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2010

Deklarator.

Khabib Ghozi

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Sang Maha Sempurna Allah Azza Wa Jalla yang telah

memberikan segala nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Utusan Allah, Nabi Akhir

zaman Muhammad SAW yang telah membimbing umat sedunia, dari zaman

jahiliyah menuju zaman lslamiyah yang terang benderang, penuh kebahagiaan dan

kemaslahatan.

Penulisan skripsi yang berjudul, Implementasi Undang-Undang No 32/2004

Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Pelanggaran Pidana Dalam Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006), disusun untuk

memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu

(S.1), pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha

penulis tidak akan berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pjs Rektor IAIN Walisongo Semarang (Prof. Dr. H. Muhibbin, MA) dengan

semua usaha dan kebijakannya dalam membawa institusi sebagai Kawah

Candradimuka.

2. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (Dr. Imam Yahya, M.Ag)

yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Fakultas.

3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag yang telah meluangkan waktu dan pikirannya

untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah

membekali ilmu pengetahuan serta karyawan dan staf Fakultas Syari’ah,

dengan pelayanannya.

5. Ke dua orang tua yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis baik

berupa moral maupun material.

viii

6. Bapak Saroji, S.E (wakil ketua DPRD kab batang 2004-2009) yang telah

memompa semangat dan memberikan pelayanan penggalian data terutama

tentang perundang-undangan.

7. Pengurus DPC PPP kab batang, yang memberi dorongan dan semangat kepada

penulis untuk selalu mencari ilmu.

8. Mas Ikhwanudin (anggpta KPU kab batang) yang telah membantu dalam

proses penggalian data.

9. Mas Umar Abdul Jabar (anggpta panwas kab batang) yang telah membantu

dalam proses penggalian data.

10. Rekan – Rekanita PC IPNU kab Batang, PAC IPNU-IPPNU Limpung

11. Teman-teman KSU bumi santosa

12. Teman-teman KMBS

13. Icha-Ku tercinta

Tiada kata terindah yang pantas terucap kecuali do’a semoga bantuan dan

amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Sang

Hyang Maha Sempurna dengan berlipat ganda.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran

dari berbagai pihak selalu penulis harapkan.

Semarang, 20 Desember 2010 Penulis

ix

ABSTRAK

Implementasi UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Analisis Pelanggaran

Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang

Tahun 2006.

Lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengawali babakan baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini

disahkan untuk menjawab perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan otonomi daerah. Yang dalam UU ini mengatur tentang pemilihan

kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Keterlibatan rakyat dalam

pemilihan kepala daerah secara langsung jelas merupakan terobosan baru dalam

perpolitikan di Indonesia.

Proses pemilihan secara langsung sebagai wujud demokrasi di daerah juga

diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat lokal yang tinggi dan

kritis, juga diharapkan akan muncul 'civil society" yang kuat di daerah. Kalau

demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "chek and balance" akan otomatis

terjadi.

Sebagaimana daerah lain di seluruh Indonesia, untuk pertama kalinya pada

tahun 2006, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat. Terdapat dua

pasang calon Bupati calon Wakil Bupati yang berpartisipasi dalam pemilihan

Kepala Daerah Batang, masing-masing adalah pasangan calon melalui PDI

Perjuangan dan gabungan PKB dan Partai Golkar.

x

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang pada tahun

2006 ini walaupun bau pertama kali dapat dilalui dengan baik dan sudah

menghasilkan pemenangnya (Bupati dan Wakilnya). Meskipun dianggap sudah

baik dan lancar, sesungguhnya pemilihan kepada daerah Kabupaten Batang 2006

masih menyisakan “noda”, yaitu adanya beberapa temuan kasus pelanggaran

Pilkada. Beberapa kasus pelanggaran yang ditemukan panitia pengawas di

antaranya adalah terjadinya politik uang, kampanye di luar jadwal, penggunaan

fasilitas negara, pelibatan pegawai negeri sipil dan kepala desa, dan pemasangan

spanduk, stiker, baliho dan alat peraga kampanye lainnya di luar tempat yang

disepakati.

Dengan latar belakang yang sudah diuraikan diatas inilah penelitian ini

dilakukan. Yang bertujuan untuk mengetahui: Pelanggaran Tindak Pidana Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian

lapangan (Field research), yaitu mengadakan studi secara teliti di lapangan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data yang lain adalah

Interview (wawancara), yakni dengan mewancarai tokoh dalam penelitian ini dan

teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analissis data yang digunakan untuk

mengurai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006 adalah metode deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian atas Implementasi UU

No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah; terkait Pelanggaran Tindak Pidana

xi

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2006. Dan

hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten 2006.

� Tindak pidana pilkada pada umumnya dilakukan oleh para calon karena

adanya orientasi pada kekuasaan semata. Untuk mensukseskan

pencalonannya, mereka tak ragu melakukan kecurangan. Mulai dari kasus

ijazah palsu, kasus suap atau money politics, pembusukan karakter calon

pesaing dan lain sebagainya.

� Penegakan hukum belum ketat sehingga menjadikan pelanggaran pilkada

sebagai hal biasa. Kebanyakan pihak penegak hukum dalam melakukan

penyelesaian tindak pidana pemilu melakukan: (1) “pendekatan yang

bersifat lebih menjamin keselerasan atau kedamaian”; (2) menegaskan

bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah, tetapi tidak harus menghukum

berat (terbukti dari tuntutan maupun putusan yang berupa hukuman

percobaan); (3) melihat bahwa kasus tindak pidana Pilkada lebih merupakan

konflik politik antar-parpol dan bukan untuk melindungi kepentingan

masyarakat atau demokrasi; (4) pendekatan yang sempit dalam melihat

suatu unsur tindak pidana terbukti atau tidak (misalnya dalam membuktikan

adanay pemberian yang diduga sebagai suap atau money politics); (5)

penyelasaian yang berlangsung lama padahal tahapan peilkada sudah lama

selesai

xii

2. Penyelesaian Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Batang 2006.

Penyelesaian pelanggaran tindak pidana pilkada yang diatur dalam

perundang-undangan pilkada sama dengan hukum acara pidana lainnya.

Kaitannya dengan pilkada batang 2006, karena tidak ada pengklasifikasian

pelanggaran yang termasuk dalam hukum tindak pidana pilkada. Namun

sebenarnya dugaan terjadinya tindak pidana pilkada sangat terjadi. Yakni kasus

dugaan money politics yang dilakukan oleh calon pasangan BIMA (Bambang

Bintoro-Achfa Mahfudz). Kasus ini tidak ditindak lanjuti dikarenakan

kurangnya alat bukti berupa saksi. Saksi yang ada hanya ada satu, padahal

dalam ketentuan diatur bahwa minimal harus ada dua saksi. Demi ketetapan

hukum penyidikan terhadap pelanggran tindak pidana ini kemudian dihentikan

dengan sendirinya.

Fakta ini juga sebagi bukti bahwa usaha penyelesaian usaha tindak

pidana pilkada pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Batang

tahun 2006 tidak maksimal.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam bisa digunakan sebagai sumber dan referensi bagi

penyempurnaan hukum positif di Indonesia, termasuk hukum tentang tindak

pidana pilkada. Penjelasan tentang tindak pidana risywah dalam hukum Islam

bisa digunakan untuk mengevaluasi terhadap ketentuan hukum pidana pilkada.

Dalam aturan perundang-uandangan pilkada, UU No. 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana, sesuai pasal

xiii

117 ayat (2) tentang pemberian suap, adalah yang melakukan suap. Penerima

suap tidak termasuk menjadi pelaku tindak pidana pilkada. Sehingga para

penerima suap dalam pilkada tidak merasa takut terkena sanksi pidana. Dengan

melihat penjelasan hukum islam, hendaknya dapat digunakan sebagai

referensi untuk menyempurnakan aturan tentang tindak pidana pilkada. Hal ini

dialkukan sebagai usaha prefentif untuk menegakkan supremasi hukum dan

menjamin penyelenggraan pilkada yang adil dan demokratis.

xiv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING .................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v

HALAMAN DEKLARASI .................................................................................. vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii

HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................... ix

HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................. xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 10

D. Telaah Pustaka ............................................................................. 10

E. Metodologi Penelitian .................................................................. 12

F. Sistematika Penulisan Skripsi ...................................................... 16

BAB II : UNDANG-UNDANG NO. 32/2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA

DAERAH SECARA LANGSUNG

A. Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah ....... 18

1. Sejarah Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia ............. 18

2. Ruang Lingkup Undang-Undang No. 32/2004 ...................... 20

B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung .................................. 21

1. Landasan Yuridis ................................................................... 21

2. Asas-asas Pilkada Langsung ................................................. 23

3. Penyelenggara Pilkada .......................................................... 24

4. Pengawasan dan Pemantauan Pilkada langsung ................... 27

xv

C. Pelanggaran Pilkada ..................................................................... 29

D. Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pilkada ................................. 31

E. Pelanggran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam ....... 39

BAB III : PEMILIHAN KEPALA DAERAH Di KABUPATEN

BATANG TAHUN 2006

A. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batang ........ 45

B. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Batang 2006 ....... 54

C. Pemantauan dan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Batang .............................................................. 55

D. Pelanggaran-pelanggaran Pilkada pada Pemilihan Bupati dan

Wakl Bupati Kabupaten Batang 2006 ........................................... 59

1. Temuan Kasus Pelanggaran Pada Pilkada Batang ........................ 59

2. Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pilkada Batang ........................ 61

3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada

Batang ........................................................................................... 63

4. Merebaknya Politik Uang ............................................................. 65

BAB IV: ANALISIS PELANGGARAN TINDAK PIDANA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

BATANG 2006

A. Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Di

Kabupaten Batang 2006 ................................................................ 72

1. Peningkatan Peran Panwas.............................................................78

2. Peran Lembaga Peraadilan Pidana Dalam Penyelesaian Tindak

PidanaPilkada.................................................................................80

B. Analisis Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Pidana Islam . 82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 90

B. Saran-saran ..................................................................................... 92

C. Penutup ........................................................................................... 93