favonius.blog.binusian.orgfavonius.blog.binusian.org/files/2014/04/integrasi-app-ma… · web...
TRANSCRIPT
INTEGRASI APLIKASI E-GOVERNMENT DAN
PENERAPANNYA DI MALAYSIA
PAPER TOPIK-TOPIK LANJUTAN
Disusun oleh:
Michael Julius 1501155733 2011
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA
2014
ABSTRACT
E-government has become part of every government’s agenda. Many governments
have embraced its significant impacts and influences on governmental operations.
Government have decided to inaugurate e-government policy in its agencies and
departments in order to enhance the quality of services, better transparency and
greater accountability. As for Malaysia, the government is inspired by the wave of the
e-government, as its establishment can improve the quality of public service delivery,
and also its internal operations.The implementation of electronic government started
with the initiation of Multimedia Super Corridor (MSC) by the Malaysian
government.
Key Word: E-Goverment, MSC
ABSTRAK
E-government telah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda setiap pemerintah.
Banyak pemerintah telah merasakan dampak yang signifikan dan pengaruh pada
operasi pemerintah. Pemerintah telah memutuskan untuk meresmikan kebijakan e-
government di instansi yang dan departemen dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan, transparansi yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar. Adapun
Malaysia, pemerintah terinspirasi oleh e-government, dengan adanya e-government
pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga operasi internal.
Pelaksanaan pemerintahan elektronik malaysia dimulai dengan Multimedia Super
Corridor (MSC) oleh pemerintah Malaysia.
Kata kunci: E-Goverment, MSC
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan terbaru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
telah membuka peluang besar bagi pemerintah dan bisnis yang sejenis untuk
mengubah operasi dan layanan sistem pengiriman. Mereka juga telah
memberikan kontribusi untuk meningkatkan harapan publik dan tuntutan
untuk meningkatkan dan kualitas layanan dari masing-masing penyedia agen /
layanan mereka . Akibatnya, pemerintahseluruh dunia telah dipaksa untuk
melaksanakan program dan proyek untuk aplikasi TIK dalam operasi mereka
yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam
penyediaan layanan, dengan demikian dapat mencapai produktivitas dan
keunggulan yang tinggi. Umumnya dikenal sebagai e -Government.
Pada tahun 1997 , Pemerintah Malaysia meluncurkan prakarsa
Pemerintah elektronik , untuk mengubah dirinya untuk memimpin negeri ke
dalam Era Informasi. Hal ini terlihat dan diperkenalkan sebagai strategi yang
populer untuk mengubah pelayanan publik , meningkatkan kinerja lembaga-
lembaga publik dan membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat . Sejauh Malaysia yang bersangkutan, pelaksanaan e-government
dimulai dengan pengenalan Multimedia Super Corridor ( MSC ) pada tahun
1996 . Pelaksanaan e -Government di Malaysia merupakan awal dari sebuah
perjalanan pemerintah dengan mengubah cara beroperasi, dan meningkatkan
pelayanannya.
Pada Umumnya E -Government berusaha untuk meningkatkan
kenyamanan, aksesibilitas dan kualitas interaksi dengan publik dan bisnis.
Secara bersamaan, hal itu juga akan meningkatkan arus informasi dan proses
dalam pemerintahan , meningkatkan kecepatan dan kualitas pengembangan
kebijakan , dan meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum . Hal ini akan
memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan
warganya. Multimedia Super Corridor selain tujuh proyek utama di bawah ini
flagships e-government, beberapa lembaga pemerintah telah mengambil
inisiatif untuk layanan online proyek yang diperkenalkan untuk
publik.bertujuan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan
efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat, antara lain adalah Public
Services Portal (myGovernment), e-Tanah, e-Consent, e-Filing, e-Local
Government (e-PBT), e-Kehakiman, Custom Information System (SMK),
Pensions Online Workflow Environment (POWER), and Training Information
System (e-SILA)
Gambar 1.1 MSC
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan tentang e-government Malaysia yang ada
dipembahasan ini adalah
1. MSC (Multimedia Super Corridor), Aplikasi untuk
meningkatkan layanan publik dari berbagai sektor seperti
kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan pemerintah, dll.
Masih kurangnya layanan pemerintah kepada masyrakatnya
tentu menjadi PR bagi pemerintah malaysia, dapat dikarenakan
berbagai alesan seperti pegawai yang tidak ramah, dan
lambatnya pelayanan untuk publik, apabila dapat diatasi semua
itu dengan e-government seperti self service, tentu masyarakat
malaysia akan meningkat dalam hal layanan publik yang lebih
baik.
1.3 Tujuan dan manfaat
Tujuan dari pengembangan sistem e-Government adalah:
1. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan
2. Meningkatnya pelayanan publik dengan self service, dll.
3. Lebih transparan dalam keuangan negara, sehingga mengurangi
korupsi yang terjadi di Malaysia
4. Meningkatkan kenyamanan , aksesibilitas dan kualitas interaksi dengan
publik dan bisnis.
5. Meningkatkan arus informasi dan proses dalam pemerintahan, dan
meningkatkan koordinasi penegakan hukum
Dengan demikian, negara akan lebih bersaing dengan negara-negara lainnya,
dengan banyak manfaat penting yang didapat, tentu dapat memajukan suatu
negara dari berbagai sektor dengan penerapan e-government yang berhasil
dengan baik.
Manfaat yang hendak didapat dari pengembangan sistem e-
Government adalah:
1. Pembuatan, pengelolaan, dan pendistribusian data, infromasi
sistem manajemen dan proses bisnis pemerintahan dilakukan
secara elektronis
2. Masyarakat dapat mengetahui informasi tentang berbagai
proses yang dibutuhkan dengan layanan elektronik.
3. Pemanfaatan kemajuan teknologi terkini membuat pelayanan
publik dapat dilakukan secara cepat dan lebih murah
1.4 Metode
Metode yang digunakan untuk pengembangan e-Government adalah
melakukan pendataan setiap organisasi dan instansi pemerintahan di Indonesia
dan melakukan analisis terhdapat proses bisnis pemerintahan yang akan
dikembangkan dengan menggunakan e-Government.
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Teori - Teori Umum
Dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi diperlukan teori-
teori umum yang akan menjadi dasar pengetahuan dalam melakukan analisa dan
perancangan tersebut. Berikut penjabaran teori-teori umum yang berkaitan dengan
sistem informasi.
2.1.1 Pengertian Sistem
Menurut O’Brien dan Marakas (2009, p26), Sistem adalah kumpulan
dari komponen – komponen yang saling berhubungan dengan ruang lingkup
yang jelas, bekerja bersama – sama untuk mencapai sekumpulan tujuan
dengan menerima input dan menghasilkan ouput dalam sebuah proses
transformasi yang sudah diatur.
Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p6), sistem adalah sekumpulan
komponen terpisah yang menjalankan suatu fungsi secara bersamaan untuk
mencapai suatu hasil akhir.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling terhubung dan
terintegrasi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
2.1.2 Pengertian Informasi
Informasi memiliki manfaat dan peranan yang sangat dominan di dalam
suatu organisasi maupun perusahaan. Informasi yang diolah dengan baik akan
sangat berguna untuk end user yang membutuhkannya sehingga informasi
tersebut dapat digunakkan untuk mempermudah pekerjaan sehingga menjadi
lebih efektif dan efisien. Informasi yang jelas dan akurat pun sangat
diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu
organisasi dan perusahaan. Maka dari itu pengolahan informasi yang baik
tentunya akan sangat diperlukan sehingga informasi menjadi berguna sesuai
dengan kebutuhan masing – masing pengguna informasi. Hal ini didukung
sesuai dengan pendapat O’Brien dan Marakas (2009,p34), Informasi adalah
sebuah tempat data yang memiliki arti dan berguna untuk pengguna akhir (end
user).
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang, hardware, software,
jaringan komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur yang teratur
untuk menyimpan, menerima, mengubah, dan menyebarkan informasi di
dalam sebuah organisasi. (O’Brien dan Marakas, 2009, p35)
Sementara, berdasarkan pendapat Satzinger, Jackson, & Burd
(2004,p7), sistem informasi merupakan sekumpulan komponen terpisah yang
berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan
output berupa informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas – tugas
bisnis.
Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi
dari komponen yang terpisah (orang, hardware, software, jaringan
komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur) yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pengolahan data serta pendukung kegiatan bisnis
di dalam suatu organisasi dimana nantinya data yang ada dikumpulkan dan
diproses sehingga dapat menjadi informasi yang berguna untuk didistribusikan
dan digunakan oleh pengguna.
2.1.4 Pengertian Pemerintah
Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Yaitu
melakukan pekerjaan menyuruh atau perkataan yang menyuruh melakukan
sesuatu, badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah
suatu negara. Perbedaan pemerintah dengan pemerintahan adalah jika
pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara,
sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah.
2.1.5 Pengertian e-Government
Menurut Gartner, e-government adalah optimasi berkesinambungan
dalam pemberian layanan publik, partisipasi masyarakat dan pemerintahan
melalui upaya transformasi penghubung internal dan eksternal dengan
penggunaan teknologi, internet dan media baru.
2.1.6 Pengertian ICT
Di The Dictionary of Computers, Information Processing and
Telecommunications (Hariyadi, 1993: 253, dalam Ardroni), teknologi
informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan,
penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan
komputer dan telekomunikasi yang lahir.
BAB 3
PEMBAHASAN
Implementasi E-Government di Malaysia
Gambar 2.1 Self service
Gambar 2.2 ICT FrameWork
Pengadaan Secara Elektronik Project ( EP )
Sistem pengadaan elektronik , lebih dikenal sebagai ePerolehan , arus
kegiatan pengadaan pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan yang
disediakan. ePerolehan mengubah proses tradisional di mesin Pemerintah
menjadi elektronik diInternet dan dapat diakses di www.eperolehan.com.my .
Dengan ePerolehan, semua pemasok dapat memperoleh dokumen tender dan
mengajukan tawaran melalui Internet . Pemasok dilengkapi dengan smartcard
yang memungkinkan mereka untuk bertransaksi dengan sistem ePerolehan .
Modul dalam sistem ePerolehan termasuk pemasok ' pendaftaran , kontrak
pusat, pembelian langsung , tender dan kontrak dan telah berfungsi penuh dan
digunakan oleh pemerintah dalam latihan.
Dengan diperkenalkannya sistem ePerolehan, diharapkan bahwa sistem
dapat meringkas proses dan prosedur serta meningkatkan efisiensi dan
produktivitas , dengan menurunkan biaya operasional pemerintah dari waktu
ke waktu. Selain itu , ePerolehan juga memungkinkan pemasok untuk
menyajikan produk-produk mereka pada Internet , menerima , mengelola dan
memesan proses pembelian dan menerima pembayaran dari instansi
pemerintah melalui internet .
EP ini dimulai pada tahun 1999 dan hingga April 2007 , total 114.438
pemasok telah mendaftarkan diri dengan Departemen Keuangan melalui
melalui EP . Dari 75.726 pemasok adalah EP aktif . Pada tahun 2006 nilai
transaksi EP adalah RM2.006 miliar dan target yang ditetapkan untuk tahun
2007 adalah RM3.0 miliar .
Project Monitoring System (PMS II)
Project Monitoring System (PMS) dipimpin oleh Implementasi
dan Koordinasi Unit (ICU) sebagai salah satu proyek e-government yang
menciptakan mekanisme untuk memantau pelaksanaan proyek di seluruh
berbagai instansi pemerintah dan badan hukum yaitu aplikasi proyek untuk
persetujuan dam penerapan. PMS juga akan menyediakan platform untuk
bertukar ide dan memilih ide terbaik dalam pelaksanaan proyek. PMS
dirancang untuk menyediakan mekanisme untuk memantau pelaksanaan
proyek-proyek pemerintah . Jenis proyek yang akan dipantau adalah proyek e-
government , lima tahun rencana pembangunan proyek dan setiap proyek
khusus. Tahap pertama implementasi pada tahun 1998 , diikuti oleh tahap
kedua pada tahun 2002 . Pelaksanaan proyek telah selesai sama sekali 28
kementerian dan badan-badan federal di seluruh negeri . Pelaksanaan kegiatan
pasca yang sedang berjalan seperti penilaian tambahan Monitoring System
Project kemampuan ( PMS ) II : Elektronik
Penggunakan Sistem Perancangan Dan Kawalan Belanjawan (eSPKB)
& Pusat Khidmat Layanan Direktori Elektronik( eServices ). Proyek ini
merupakan contoh proyekyang memungkinkan warga Malaysia untuk terlibat
dalam transaksi dengan pembayaran pemerintah dan utilitas seperti telepon
dan tagihan listrik , panggilan polisi, Jalan dan Dinas Perhubungan ( RTD )
jasa , dll eServices adalah dapat diakses melalui penyediaan layanan multi-
channel seperti internet , Interactive Voice Response( IVR ).
Ada tiga fase kiriman untuk proyek eServices .
Tahap pertama termasuk jasa sopir perizinan dan panggilan , Tenaga
Naslonal Berhad ( TNB adalahperusahaan terbesar listrik di Malaysia ) dan
Telekomunikasi Malaysia ( TM )Tahap pertama peluncuran difokuskan di
Lembah Klang .
Pada tahap kedua , kontraktor diberikan dengan kesempatan untuk
memperpanjang peluncuran driver perizinan , layanan panggilan , dan
pembayaran tagihan nasional .Selanjutnya , pengembangan STNK dan
perizinan , dan Departemen Layanan informasi kesehatan dilakukan di
Lembah Klang. Setelah tahap pertama dantahap kedua telah berhasil
diselesaikan .Tahap ketiga ini adalah kemajuan dimana STNK dan layanan
informasi DepkesProof-of-Concept sedang diurus eServices dan dapat diakses
melalui tiga website, yaitu www.eservices.com.my ; www.rilek.com.my ; dan
www.myeg.com.my. Pada April 2007, total 11 layanan yang ditawarkan oleh
eServices , dengan 454.750 transaksi direkam untuk Transportasi
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia ( HRMIS )
Pengenalan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Manajemen
(HRMIS ) sebagai proyek e-government akan menyediakan antarmuka tunggal
untuk pegawai pemerintah untuk melakukan fungsi sumber daya manusia
secara efektif dan efisien. Tujuan HRMIS tidak hanya untuk pencatatan tetapi
juga untuk memberikan transaksional fungsi seperti aplikasi cuti , proses
pemberian kredit , manajemen kompetensi , rekrutmen , dan seleksi karyawan.
Proyek HRMIS akan menyediakan antarmuka tunggal untuk pegawai
pemerintah untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia
secara efektif dan efisien dalam lingkungan terpadu . Proyek HRMIS berlabuh
oleh Pelayanan Publik
Department ( PSD ) . Proyek ini dimulai pada tahun 1999 dan semua
modul telah selesai pada bulan September 2006. Pada April 2007, 443,175
layanan data dan 337.568 pegawai pemerintah Data personil dari 523 lembaga
disimpan dalam database HRMIS .
Generic Office Environment ( GOE )
Tujuan dari Generic Kantor Lingkungan Hidup ( GOE ) adalah
untuk memperkenalkan sepenuhnya terintegrasi, lingkungan kantor
terdistribusi dan scalable yang memanfaatkan penggunaan multimedia
teknologi informasi . Hal ini akan memungkinkan komunikasi yang efisien ,
memungkinkan kolaborasi di semua pekerja , dan memastikan informasi yang
tepat mencapai orang yang tepat pada waktu yang tepat Proyek GOE terdiri
dari modul yaitu Sistem Informasi Manajemen perusahaan-lebar ( EIMS ) ,
Enterprise-wide
Sistem Manajemen Komunikasi dan Enterprise Wide
Kolaborasi Sistem Manajemen EIMS menyediakan antarmuka yang universal
bagi pengguna untuk mengelola, menemukan, mengambil dan menyusun
informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari –hari operasi
Melalui Komunikasi dan Kolaborasi Sistem Manajemen . pengguna juga dapat
berkomunikasi dan berkolaborasi dalam kelompok untuk melakukan fungsi
kerja. Ketiga modul bekerja sama secara terpadu untuk memberikan
transparansi teknis bagi pengguna. Tiga tahap dalam proyek GOE adalah
Percontohan Tahap , Tahap Tinjauan Operasional dan Tahap Rollout.
Dalam Tahap Pilot, sistem ini dikembangkan dan diimplementasikan
di Kantor Perdana Menteri . Kantor Wakil Perdana Menteri dan Kantor Kepala
Sekretaris Pemerintah, Divisi Kabinet dan Administrasi Malaysia ,
Modernisasi dan Perencanaan Manajemen Unit ( Mampu ) . Dalam Tahap
Ulasan Operasional , kinerja vendor ditinjau sebelum layanan ini diperluas ke
semua instansi lain - Sampai sekarang , proyek GOE adalah pada fase ketiga
( Roll Out Phase ) di mana sistem telah digulung - ke 22 instansi pemerintah
dengan fokus pada kementerian yang bergerak di Putrajaya Administrasi
Pusat.
Electronic Labour Exchange ( ELX )
Tujuan utama dari Electronic Labour Exchange ( ELX ) adalah
untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya manusia dan mengoptimalkan
pemanfaatan tenaga kerja melalui pencocokan sistematis pencari kerja untuk
lowongan pekerjaan. Dengan demikian , ini akan memungkinkan Departemen
Sumber Daya Manusia untuk menjadi pusat one-stop untuk informasi pasar
kerja yang akan diakses oleh publik. The ELX Proiect awalnya dimulai pada
bulan November 2000 dan hingga April 2007 tentang 405.530 pencari kerja
dan 62.255 pengusaha yang terdaftar Dari total 898.856 lowongan diposting,
877.052 pekerjaan dicocokkan dengan kandidat yang cocok
E Syariah
Tujuan utama dari penerapan E - Syariah adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan di Pengadilan Syariah . Hal ini pada akhirnya akan meningkatkam
efektifitas Urusan Islam Departemen melalui pemantauan yang lebih baik dan
koordinasi lembaga dan dengan demikianmeningkatkan pengelolaan
pengadilan Syariah nya 102 . Aplikasi E – Syariah terdiri dari proyek Syariah
Court The E - Syariah diluncurkan pada April 2002 dan diharapkan akan
sepenuhnya operasional pada tahun 2005 . Via sistem, hakim Syariah dapat
memiliki akses ke masa lalu kasus dan semua informasi yang relevan yang
diperlukan untuk kasus tertentu lebih cepat dari sebelumnya. Pada bulan April
2007, e - Syariah telah dilaksanakan di semua 110 Pengadilan Syariah di
Malaysia
Aplikasi Lainnya
Selain tujuh aplikasi unggulan , beberapa instansi pemerintah
memperkenalkan Shaidin 7 layanan online untuk proyek publik bertujuan
untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelayanan publik kepada
masyarakat . Di antara prestasi yang paling menonjol dari pemerintah adalah
peluncuran iterasi terbaru dari Layanan Umum Portal (atau ,myGovernment
Portal ) , pada bulan Februari 2005 , dengan semua modul Portal inti selesai
dan " hidup " pada Mei 2005. MyGovernment adalah pintu gerbang tunggal
untuk informasi dan layanan yang diberikan oleh badan-badan Pemerintah
Malaysia di Internet. Sampai saat ini, myGovernment link 900 situs di
pemerintah federal, negara bagian dan lokal dan Malaysia Layanan Sipil Link.
Portal ini akan terus tumbuh dalam lingkup dan menjangkau departemen dan
lembaga terus membuat layanan lebih online. penting lainnya perangkat
tambahan yang direncanakan meliputi gateway pembayaran online, akses
mana-mana melalui berbagai saluran mobile dan kemampuan single sign-on.
Lain aplikasi e-government diluncurkan oleh Departemen Internal Revenue
(IRD) adalah pajak secara online companie itu . Sejak tahun 2005 , individu
mampu mengajukan pajak mereka online untuk IRD menggunakan MyKey.
MyKey adalah tanda tangan digital tertanam ke dalam MyKad individu. Ini
mengidentifikasi dan mengotentikasi pemegang MyKad melalui Internet,
menyediakan kemampuan untuk menandatangani sebuah dokumen digital atau
transaksi. The MalaysiaDigital Signature Act 1997 mengatur MyKey ini.
Masalah dan Tantangan
Segala sesuatu yang direncanakan dan akan dieksekusi memerlukan tolok ukur
untuk melacak kemajuan. Ada kebutuhan untuk menggambarkan e-
Government Malaysia, dibandingkan dengan kemajuan e-Pemerintah lain dari
negara-negara sebaya mereka. Hambatan dan tantangan yang memperlambat
pelaksanaan inisiatif e-Government perlu dibuat dan diketahui sehingga dapat
ditangani pada tahap awal. Instansi pemerintah yang mengembangkan website.
Pembentukan ini desentralisasi layanan untuk memberikan pelanggan sekitar
ketika mereka mencari pelayanan publik. Jika tidak ada kerangka
implementasi, e-Government hadir untuk memastikan pengiriman layanan
online yang berpusat pada pelanggan yang terintegrasi dan, kondisi ini akan
memperburuk. Pelaksanaan e-Government membutuhkan kepemimpinan yang
kuat dan visi. Hal ini juga memerlukan strategi yang komprehensif yang tidak
hanya mengacu pada praktek terbaik global, tetapi juga peka terhadap kondisi
politik dan ekonomi yang ada dan realitas.
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Sistem informasi di Malaysia sudah mencakup berbagai bidang yang
dibutuhkan, dengan e-Government yang diterapkan, diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan masyarakat diberbagai bidang, agar dalam
mendapatkan informasi, lebih mudah, maupun dalam melakukan suatu proses
pembuatan untuk pelayanan masyarakat. Dengan berkembangnya e-
government di Malaysia, negara tersebut dapat lebih bersaing dengan negara-
negara maju lainnya.
4.2 Saran
1. Pemanfaatan teknologi seperti website sangat berguna, karena mudah
diakses oleh sebagian masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi
2. Dalam menerapkan e-Government juga harus disertai trainning pegawai
dengan berkembangnya sistem yang sudah elektronik.
3. Integrasi dari berbagai bidang akan mempermudah komunikasi yang cepat
dan lebih dinamis.
DAFTAR PUSTAKA
Satzinger, J.W., Jackson, R.B., Burd, S.D. (2005). Object Oriented Analysis & Design with the
Unified Process. United States of America : Cengage Learning, Inc.
O'Brien, J. & Marakas, G.M.(2009) Introduction to Information Systems.(5th edition).
New York, NY : McGraw - Hill Irwin.
Abdul Karim, M. R., Mohd Khalid, N. (2003). E-Government in Malaysia. Pelanduk Publications.
Accenture (April 2001). Rhetoric vs Reality – Closing the Gap. The Government Executive Series.
Gartner Group. (2000). Key Issues in e-Government Strategy and Management, Research Notes. Key Issues.
Handy, C. (1988). The Empty Raincoat-Making Sense of the Future. London: Hutchinson.
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
1. Nama Lengkap : Michael Julius 2. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 21 September 19933. Alamat : Jalan Hanura I No 9, Jakarta Barat 4. Jenis Kelamin : Pria5. Telepon/ Handphone : 08176437507
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMA Mahatma Gandhi3. 2005 – 2008 : SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 – 2005 : SDN Mahatma Gandhi
RIWAYAT NON PENDIDIKAN
1. 2008 – 2011 : Gandhi Institute English Course