Sub Bagian t{umas darn Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali\r, *r1r Jt',. nl.li1,r.:S.lif i:trd"r,:\'rr,,.rii.ilr DeX i pOSt\ffi]' rr (

Edisi

Hal lL

elasanI(omunitilsBandTolak Reklamasi

. Bali Posvob

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

)il.:.iliiJ:.,,,t'i {- n ! ..,,,ii.'iflitr.rilrj_qr.H' ia L'd+iitqt$ n-ln i Post tfWjs\ffiit, r-t cr r 'r r uD L \$11-

tuaktryn - --

Edisi

Hal l?^

Negara (Bali Post) -Aksi penolakan Reklamasi Teluk Benoa kembali bergema dari sisi Barat Pulau

Bali. Melalui pentas musik di GOR Melaya, Jembrana belum lama ini, para pe-muda asal Melaya menyuarakan penolakan mereka terhadap reklamasi. Belasankomunitas band lokal Jembrana unjuk gigi melantunkan lagu-lagu perjuangandan penolakan reklarnasi.

Dengan panggurlg yangcukup sederhana di lapan-gan basket GOR Melaya, se-cara spontan dibenl;angkanspanduk Tolak ReklamasiTeluk Benoa. Setiap pesertadiwajibkan membawakansatu lagu bertema' perjuan-gan dengan aransemensendiri. "Sebenarnya inimerupakan even tahunankami setiap HUT Kemerde-

kaan RI, secara spontanitaskita gelar parade band. Dankali ini kami juga menyu-arakan penolakan Rekla-masi Teluk Benoa," ujarI Ketut Ardika (36) atauDikok, penggagas acara'tersebut. Dikok memilikialasan tersendiri untuk pe-nolakan reklamasi tersebut.Ardika yangjuga dikenal se-bagai Ketua Komunitas In-

dependent Army ini bukanhanya menghimpun anakmuda untuk berkreativitasdalam bermusik, tetapi jugapeduli lingkungan.

Komunitas anak-anak inipun membentuk komunitaspeduli lingkungan yangmereka sebut kelompok Sa-dar Lingkungan (Earlirry).Secara berkala komunitasmusik ini juga berkontri-

busi untuk melestarikanlinekunsan Pantai dan biotalau"t. SeEelumnya aksi tolakreklamasi ini juga dilaku-kan dengan sPontanitas-emasans baliho di MelaYa'"sebenarnya ini sudah Yangkedua kalinYa. kami in-gin menggugah Iagi.untuk6ersama-sama menolak re-klamasi," tambahnYa.

Dikok memiliki alasantersendiri melakukan Pe-nolakan terhadaP adanYareklamasi itu. Selain tidakberpihak Pada lingkungan.meieka ju-ga tidak sePenda-Dat dengan alasan untukmembu[a Peluang kerja

di Bali. Menurutnya kalaurnau jujur tanpa ada penam-bahan daratan, masih ban-yak peluang kerja di Baliyang bisa diraup oleh paragenerasi muda. Tidak harusdi sektor pariwisata saja,banyak sektor lain yang bisadijadikan lapangan kerjaasal ada k6mauan.

Setelah masing-masingband tampil menyanyikan2-3 lagu, sejumlah band se-cara spontanitas bergabungnaik ke atas panggung me-ny.anyikan lagu Tolak Re-klamasi. Spanduk tolak re-klamasi juga dibentangkan.(kmb26)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK

\. \\rtl ll*, _t.

ili*iiu;gr"l,ld;i*\.rP'.ritr Dax i Post\lffipil,' t-t c

Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Dewan Minta Kaji Ulang /Penghentian Upah Pungut PBB

Singaraja (Bali Post) -Kebijakan penghentian

pemberian upah pungutPajak Bumi dan Bangunan(PBB) kepada aparat kliandusun ftadus) mulai disikapikalangan DPRD Buleleng.Lembaga ini langsung mem-inta agar kebijakan itu di-evaluasi kembali. Alasannya,pemberian upah pungut iniuntu-k menghargai jasa jerihpayah aparat kadus. Ia seba-gai ujung tombak pengelolaanPBB.

Ketua Komisi III DPRDBuleleng, Ni. Made Putri Na-reni, mengungkapkan hal itudalam rapat gabungan antarakomisi di DPRD dengan ek-sekutif, membahas APBDPerubahan di gedung dewan,Senin (2al8) kemarin.

Lebih jauh kata Nare-tri, sejak pemberian upahpungut ini dihentikan ban-yak kadus mengadukanpermaszrlahan ini kepadalembaga dewan. Bahkan,banyak kadus menolak me-mungut PBB. Atas kondisiini, dirinya khawatir kalaubertambah banyak kadusya,ng merasa putus asa.senrnggzr perayanan pung-utan pajak pun terganggu.Bahkan, dampak yang lebihluas memunculkan tung-gakan PBB, itu karena tidakadanya aparat yang memun-gut langsung PBB dari wajibpajak.

Saat kebijakan pemberianupah pungut itu berlaku, ka-dus diberi-kan upah pungutRp 70.0i)0. Dari upah pun-Cut ini, kadus yang ditugas-kan memungut PBB harusmembuka rekening fi bank.Pembukaan rekening bankini pun sepertinya sedikit me-nyulitkan para kadus. Hal inikarena kadus harus mengisirekeningnya itu minimal Rp100.000. Bahkan, banyak diantara mereka harus norokdengan uang sendiri, agarbisa membuka rekening bank."SrJ. banyak dapat pen-

gaduan. Sudah banyak pulaaparat yang tidak memungutPBB. Ini merupakan bentukprotes mereka karena upahpungut itu awalnya didasar-kan persentase," katanya.

Mencegah jangan sampaipungutan PBB itu terganggu,Nareni mengusulkan agarpemerintah daerah yang kinidiberikan kewenangan penuhmemungut PBB berjuangke pusat dan mengevalu-asi kembali kebijakan itu.Jika solusi itu bisa ditempuhpemerintah, dirinya yakinmotivasi dan semangat parakadus memungut PBB diwilayahnya dipastikan ber-gairah kembali. "Kalau bisadievaluasi kebijakan ini. Jikaitu bisa dilakukan, saya yakinsemangat yang sempat pa-dam itu bisa bangkit kembali.Dan kadus bisa membantumemungut PBB. Otomatishalitu dapat mencegah mun-culnya tunggakan pajak,"imbuhnya.(kmbBE)

Edisi

Hal tl

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

\1- 11rlt J?y,. ,1.

llli.'uuj$:r',i1,1

Siffii'E Bani trost

Edisi

lHat :lot"-'____-:

Kabag Kesra Bantah Ada Pemotongan

Oknum Dewan Diduga

Sunat BansosSemarapura (Bali Post)

Lembaga perwakilan rakyat kembali diuji. Setelah adanya pemeriksaan terkaitperja-lanan dinas, DPRD Klungkung kini diusik dengan dugaan penyunatan bantuan._"_"fi"_l _(banso_s) yang ditujukan kepada masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Marutha mulai bergerak mengumpulkan data untuk mengungkap penyimpang-an anggaran tersebut. Didug4 qemotongan bansos yang dilakukan oknum anggotiDewan ini sudah sering terjadi di Kabupaten Klungkung.

Sekretaris Jenderal LSM Mar-utha, Putu Yudhi Pasek Kusuma,mengungkapkan, pihaknyamendapatkan laporan adanyapemotongan bansos yang dilaku-kan sejumlah oknum anggotaDPRD Klungkung. Meski begitu,pihaknya masih mengumpul-kan data terkait laporan yangditerima di bawah. Pemotonganbansos dilakukan pada tahun

anggaran 2015, namun bukanberarti pada tahun anggaransebelumnya tidak terjadi.

Informasi yang diterimanya,pemotongan bansos paling ban-yak terjadi di Kecamatan Ban-jarangkan dan Nusa Penida.Jumlah pemotongan bervariasitergantung dari besarnya bansosyang diterima masyarakat. '?e-nyunatan bisa mencapai Rp 15

yang diterimanya tersebut akanditindaklanjuti dengan melaku-kan pengumpulan barang bukti.Untuk mengungkap kasus pe-nyunatan bansos ini, pihaknyamengaku masih terkendala padasaksi, mengingat masyarakatyang dipotong bansosnya engganberkomentar.

Meski begitu, pihaknya oP-timis laporan yang diterimatersebut dapat terungkap gam-blang nantinya. "Kami hanyamenginginkan agar Khurgkungbersih dari tindak korupsi danpenyimpangan lainnya," ujarpria yang kini terus memantaukasus perjalanan dinas itu.

Saa! dikonfirmasi terkait dug-

aan pemotongan bansos ini' Ka-bae i{esra PemtaU Klungkung IWiyan Winata menjelaskan,pihaknva tidak menemukanudattyu pemotongan dari oknumDewan saat melakukan monitor-ing. MenurutnYa, bantuan YangdiEerikan kepada masYarakathanva sebagian dari usulan,r".tn di"i.tkun wargu' Kekuran-L"tiuttg-g""un daPat diPenuhisecara swadaya. Bansos Yangdisalurkan hanya sebagai danaperangsang dalam kegiatan Yangdiainkan masyarakat. "Bansoslangsung dikirim ke rekening,tid;k ada pemotongan, suda!sesuai dengan Yang didaPat,"ungkapnya. (dwa)

juta untuk bansos yang memilikinilai Rp 50 juta," bebernya, Senin(2418) kemarin.

Penyunatan anggaran yangditerima masyarakat ini terjadipada bansos yang difasilitasianggota Dewan. Bansos yang se-harusnya diatur pembagiannyaoleh pihak eksekutif tersebut,beberapa di antaranya dijatahke anggota DPRD. Laporan

Sub Bagian Humas dan Tata Usalra BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

'itrjll;i#,;Lr'{+\rti,Jr D-fXi trOSI\-ffiil' r-l c

I rdisi

{..1y),r',;' ll ll'.'L\

n\:'-t

\+.*:rl9

Pencairan Bansos dan Hibah Tersendat

Eksekutif NyatakariMasih DalamProses

Gianyar (Bali Post) -Pemkab Gianyar meminta

semua pihak tidak khawatirmengenai pencairan dana ban-sos dan hibah tahun 2015. Asis-ten III Setda Gianyar I WayanSudapia mengunE;kapkan,Menteri Dalam NeEJeri telahmengeluarkan Surat Edaran(SE) No. 9001462715J tertang-gal l8Agustus 2015 5ang padaintinya menyebutkan, danahibah dan bansos yang sudahmasuk dalam KUA-PPAS danAPBD induk 2015 bisa diprosesuntuk dicairkan.

"Untuk bansos tidak adamasaiah. Sedangkan untukhibah, hari Sabtu lalu, sudahkita kumpulkan SKPD yangmenangani dana hibah un-tuk segera melakukan prosesselanjutnya," ujar Sudamiayang dikonfirmasi, Senin (2418)kemarin.

Menurutnya, pa,la pasal298 ayat 5 huruf d, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintah Daerahdisebutkan syarat tzrmbahandi mana penerima dana hibahadalah badan, lembaga, danorganisasi kemasyarakatan

yang berbadan huku m Indone-sia. Hal inilah yang kemudianmembuat Pemkab Gianvaringin mendapat penegasanmenyangkut pihak mana sajayang berhak mendapatkandana tersebut.

Pemkab Gianyar pun kemu-dian mempertanyakan hal inidengan melakukan konsultasike pusat. Kepastian mengenaipenerima hibah ditegaskankembali dengan diterbitkan-nya SE Mendagri, di manaPemkab Gianyar sendiri barumenerima SE itu pada 21Agustus lalu. Dalam SE itu,pencairan bansos dan hibahdapat dilakukan sepanjangsudah masuk APBD ataupunKUA-PPAS. Di sisi lain, calonpenerima juga tidak harusterdaftar di Kemenkumhammelainkan cukup terdaftardengan Surat KeteranganTerdaftar (SKQ di Kabupaten/Kota atau Provinsi melaluiKesbanglinmas.

Terkait pertanyaan leg-islatif mengenai banyaknyabansos dan hibah yang belumcair, Sudamia mengatakan,semuanya masih berproses.

Menurutnya, di awal tahunjuga sudah banyak dana hi-bah yang cair. Untuk itulah,pihaknya meminta semua ka-langan khususnya masyarakatbersabar.

Diberitakan sebelumnva.DPRD Gianyar mempertan-yakan proses pencairan danahibah dan bansos tahun 2015.Pasalnya, sampai saat inimasih terdapat sebagian besarbantuan tersebut yang belumdicairkan sehingga menyebab-kan polemik di masyarakat.Dewan menilai, masalah inimuncul lantaran eksekutifkhawatir dengan penerapanundang-undang dan aturanbaru yang menyebutkan pen-erima bansos dan hibah harusberbadan hukum.

"Sekarang ini masih belumada keputusan mengenai pen-cairan dana hibah dan bansosdiAPBD induk dan perubahantahun 2015. Yang di induk2015 baru sebagian sudah dic-airkan, sebagian lagi belum,sehingga ini jadi polemik,"kata Ketua DPRD Gianyar IWayan Ta gel Winarta. Minggrt(2318) lalu. (knb25)

n

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

)h.]i,iu#,tfi

tti:,frid,! BaIi Post\.\Ep) _,

Edisi

Hal :14=l

{q!-}.efir i"':'..

WPenyidi kan Kasus CPNS DKP Masuki Tahap Kedua

J agrem dan Cartdr a D iP eriks a

Dua JamTabanan (Bali Post) -

Proses penyidikan kasuspemerasan dan percobaanpemerasan yang dilakukantersangka Gede Jagrem danNyoman Candra Dewi di ling-kungan DKP Tabanan, terusdigeber Kejaksaan NegeriTabanan. KaIi ini proses pe-nyidikan telah masuk pada pe-limpahan tahap II. Senin (2418)

kemarin keduanya dijemputdari LP Tabanan untuk kem-bali dimintai keterangan gunamengecek kelengkapan berkassebelum nantinya diserahkandari jaksa penyidik ke jaksapenuntuc umum.

Pada saat yang bersamaan,Kejari Tabanan juga menda-pat perhatian dari PenjabatBupati Tabanan I WayanSugiada. Namun, baik Pen-jabat Bupati maupun Kejarisama-sama membantah kun-jungan tersebut ada kaitannyadengan pelimpahan tahapII kasus yang menimpa duamantan petinggi di DKP Ta-banan.

"Tidak ada kaitannya. Se-bagai penjabat yang baru,saya hanya ingin ada koordi-nasi ranB baik anlqgS.$rn

komunikasi pimpinan daerah.Apalagi .jelang pilkada, kamitidak ingin ada percikan kecilyang akhirnya menyengsara-kan masyarakat. Saya juga kePolres, Kodim, dan PengadilanNegeri," ucap Sugiada.

Sementara dari pantauandi Kejari, terkait pelimpahantahap II, baik Gede Jagremmaupun Nyoman CandraDewi masing-masing didamp-ingi pengacara dan mulai di-perilsa sejak pukul 10.00 sam-pai 12.00 wita. Kajari TabananAtang Bawono mengatakan,sejauh ini berkas keduanyatelah lengkap sehingga me-mungkinkan untuk memper-cepat proses penyidikan. "Saatini pelimpahan'penangananperkara dari penyidikan kepe4untutan, setelah itu barukami limpahkan ke pengadi-lan tipikor," ujarnya.

Disinggung tentang ke-mungkinan adanya tersangkalain dari hasil pemeriksaandan alat-alat bukti yang telahdi-kumpulkan oleh Kejari Ta-banan selama ini, pejabat asalSukaharjo itu hanya mengata-kan, yang bertanggung jawabterhadap kasus ini masih ber-

Sub Bagian l{umas darn Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

$ffi Ban i Post

snfury,,

kutat pada dua orang mantanpetinggi di DKP.

Kasi Pidsus FathurRochman menambahkan, set-elah dilimpahkan ke jaksapenuntut umum, keduanyaakan kembali menjalani masatahanan selama 20 hari kedepan. "Dengan ditahannyakembali kedua tersangkaselama 20 hari ke depern oleh

JPU, artinya perpanjanganmasa penahanan dari jaksapenyidik yang semestinyasampai 6 September sudahdihapus," jelasnya.

Selama 20 hari ke depan,pihak jaksa penuntut umumakan mempersiapkan dak-waan untuk nantinya segeradilimpahkan ke pengadilanTipikor. "Target kami 31

Agustus sudah dilimpahkanke pengadilan," ucapnya.

Sementara itu, pengacaraJagrem dan Candra Dewimengatakan, kliennya selalukooperatif dan tidak men-geluhkan jalannya pemerik-saan.'Kami hanya menunggujadwal sidang," ujar AgusGuna Putra. S_.H., pengacaraGede JG. Gmbz8f

LENGKAPI BERKAS - Ked.ua tersangha hasue CPNS DKP, Ged.e Jagrem d,an NyomanC""!!!2"*i (dud.uk), melenghapi berhos pelimpohan tahap II d.i Kejori Tobonan,

2-

Ed isi :

Hal : t4 _l

#

ktr