fh.unram.ac.id · web viewtanggung jawab dari segi hukum pidana, 3.tanggung jawab dari segi hukum...
TRANSCRIPT
JURNAL ILMIAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN SUKARELA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
(Studi di Puskesmas Mataram)
OLEH :
FITRI KARUNIA PERMATASARID1A 011 111
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM
MATARAM2015
i
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN SUKARELA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
(Studi di Puskesmas Mataram)
OLEH:
FITRI KARUNIA PERMATASARID1A 011 111
Menyetujui,
Mataram, Juni 2015
Pembimbing Pertama,
Dr. H. M. Arba, SH.,M.Hum NIP. 19621231198903 1 018
ii
PERLINDUNGAN HUKUM TERHAPAP BIDAN SUKARELA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDISSTUDI DI PUSKESMAS MATARAM
Fitri Karunia PermatasariD1A 011 111
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum terhadap bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis di Puskesmas, untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum oleh Puskesmas terhadap kelalaian bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: (1) Bidan Sukarela mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan tindakan medis di lindungi oleh: lembaga atau instansi tempat bidan sukarela bekerja yaitu Puskesmas, kode etik bidan dan oleh pemerintah, (2) Tanggungjawab hukum Puskesmas terhadap kelalain bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis ialah berdasarkan delegasi yang diberikan oleh pendamping. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bidan Sukarela.
LEGAL PROTECTION OF VOLUNTEER MIDWIFE IN MEDICAL ACTION STUDY IN PUSKESMAS MATARAM
AbstractThis study aims to determine how the legal protection of volunteer midwife in medical action at the health center, to find out how the legal responsibility of the health center midwife voluntary negligence in performing medical procedures. The study says that: (1) Voluntary Midwives obtain legal protection in performing medical acts protected by: the agency or institution where volunteer work is health center midwife, codes of conduct midwife and by the government, (2) Responsibility Law to the health center midwife voluntary negligence in performing medical action is based on the delegation granted by the companion volunteer midwife.
Keywords: Legal Protection, Voluntary Midwives.
iii
I. PENDAHULUAN
Dewasa ini bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan dan posisi
yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena tugasnya yang sangat
mulia.Bidan berperan dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan
guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sebagai upaya peningkatan
kualitas hidup manusia.
Seiring dengan perkembangan masyarakat, dalam bidang kesehatan terjadi
peningkatan permintaan pelayanan kesehatan di Puskesmas,baik kuantitas maupun
kualitas.1Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terutama untuk
pelayanan kesehatan wanita dan anak, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan
membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain, khususnya bidan sukarela,utamanya
untuk menangani pasien yang meningkat di Puskesmas.
Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di
kecamatan-kecamatan dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan rumah sakit
dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat.
Pengertian Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:
“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.
1Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3
i
Bidan sukarela merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang sudah diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan secara
eksplisit apa itu bidan sukarela.
Tidak jarang upaya kesehatan yang dilakukan oleh bidan sukarela tersebut
tidak berjalan sebagaimana mestinya atau adanya kemungkinan terjadinya
kelalaian akibat kekurang hati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Persoalan yang
dapat ditimbulkan dari adanya kelalaian (culpa) ini adalah mengenai perlindungan
hukum terhadap bidan sukarela itu sendiri yang bersifat mengabdi secara cuma-
cuma tanpa mengharap imbalan dari Puskesmas tempat ia bekerja.
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah
sebagai berikut: (1) bagaimana perlindungan hukum bagi bidan sukarela di bawah
pengawasan (controlling) Puskesmas. (2) bagaimana tanggung jawab Puskesmas
kepada pasien terhadap kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh bidan
sukarela tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui
bagaimana perlindungan hukum bagi bidan sukarela di bawah pengawasan
(controlling) Puskesmas. (2) untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab
Puskesmas kepada pasien terhadap kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh
bidan sukarela tersebut.
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian iniadalah: (1)
Manfaat Teoritis: Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum
ii
pada umumnya khususnya hukum perdata dan hukum kesehatan serta
perlindungan hukum terhadap bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis
dan tanggung jawab hukum Puskesmas kepada pasien terhadap kelalaian bidan
sukarela dalam melaksanakan tindakan medis. (2) Manfaat Praktis: Untuk
membantu masalah hukum para pihak dalam hal perlindungan hukum terhadap
bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis dan tanggung jawab hukum
Puskesmas kepada pasien terhadap kelalaian bidan sukarela dalam melaksanakan
tindakan medis.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
empiris.dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan sosiologis
(Sosiological Approach).Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari
data primer (data lapangan) dan data sekunder (data kepustakaan) terdiri dari
peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli hukum (doktrin), buku,
serta jurnal hukum.
Pengumpulan data primer (data lapangan) dilakukan dengan carawawancara
atau tanya jawab langsung dengan pihak terkait dan untuk data sekunder (data
kepustakaan) dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisa data dilakukan secara
sistematis, dengan metode kualitatif.
iii
II. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Sukarela dalam Melakukan
Tindakan Medis di Puskesmas
Bidan sukarela dalam menjalankan profesinya tidak luput dari kesalahan
dan kelalaian. Berdasarkan penelitian, perlindungan hukum terhadap bidan
sukarela sebagai tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis dilindungi
oleh:a.Perlindungan Hukum Bidan Sukarela dari Puskesmas; Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas dikeluarkan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk
mewujudkan derajat kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan
pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit
(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tinginya di wilayah kerjanya.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas terdiri dari 11 bab dan 48 pasal. Ketentuan yang terdapat di
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 sebagian besar
berkaitan erat dengan penyelenggaraan Puskesmas itu sendiri.Secara
eksplisit tidak ada ketetuan yang menjelaskan tentang perlindungan hukum
iv
terhadap tenaga kesehatan yang berkerja di Puskesmas. Namun di dalam
Pasal 33 ayat (1) menyebutkan:
“Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.”
Sehingga jelas, bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis juga
dilindungi oleh Puskesmas tempat ia berkerja karena semua kegiatan di
Puskesmas termasuk tindakan medis dipertanggung jawabkan oleh Kepala
Puskesmas.b.Perlindungan Hukum Bidan Sukarela Menurut Kode Etik
Bidan; Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
369/Menkses/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, di dalamnya
terdapat kode etik bidan Indonesia. Kode etik bidan Indonesia adalah
merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan
eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu
profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan
pengabdian profesi.2
Kode etik bidan hanya ditetapkan oleh organisasi profesi, Ikatan Bidan
Indonesia ( IBI ). Syarat untuk menjadi anggota IBI ialah dengan memiliki
ijazah sebagai bukti lulus dari program pendidikan bidan yang diakui oleh
negara. Setiap Bidan yang telah dinyatakan lulus dari program pendidikan
2Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 62
v
bidan tersebut wajib masuk dalam keanggotaan IBI baik belum bekerja
maupun sudah bekerja.3
Setelah menjadi anggota IBI, setiap anggota wajib mengikuti
ketentuan kode etik bidan tersebut. Di dalam IBI terdapat pengawas etik
yaitu Majelis Pertimbangan Pembelaan Anggota (MPPA) dan Majelis
Pembelaan Anggota (MPA) yang bertugas untuk mengkaji, menangani, dan
mendampingi anggota yang mengalami permasalahan hukum. Maka jika
terjadi kesalahan atau kelalaian yang tidak di sengaja oleh bidan sukarela
dalam melakukan tindakan medis, IBI selaku organisasi kebidanan turut
dalam memberikan perlindungan sepanjang kesalahan atau kelalaian tersebut
tidak diunsuri dengan kesengajaan.c.Perlindungan Hukum Bidan
Sukarela Oleh Pemerintah; Dinas Kesehatan Kota Mataram merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 17 ayat (1)
untuk melakukan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan di bidang kesehatan. Setiap tindakan medis
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat ia berkerja, termasuk bidan
sukarela dilaporkan dan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Mataram
setiap bulannya untuk dievaluasi. Apabila terjadi suatu bentuk kesalahan dan
kelalaian ringan yang dilakukan oleh bidan sukarela, oleh Dinas Kesehatan
3Wawancara dengan Wahyuningtia, selaku Ketua IBI Kota Mataram tertanggal 31 Maret 2015, pukul 10.30 WITA
vi
tersebut dilakukan peneguran terhadap Kepala Puskesmas tempat bidan
sukarela berkerja untuk lebih diawasi dan dibimbing dalam melakukan
tindakan medis. Apabila bidan sukarela tersebut melakukan kelalaian yang
berat hingga dapat dikenakan sanksi pidana, maka Surat Ijin kerja bidan
tersebut dapat dicabut maupun diberhentikan oleh Dinas Kesehatan.4
Dari kewenangan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram pula
memberikan perlindungan hukum kepada bidan sukarela dalam melakukan
tindakan medis dikarenakan Izin Kerja (SIKB) dan penempatan kerja bidan
sukarela ditetapkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.Oleh karena itu
Dinas Kesehatan Kota Mataram memiliki peranan yang besar dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap bidan sukarela dalam
menjalankan tugasnya di Puskesmas.5
2. Tanggung Jawab Hukum Puskesmas Terhadap Kelalaian Bidan Sukarela
Dalam Melakukan Tindakan Medis
Bentuk tanggung jawab hukum perdata di dalam kamus hukum dibedakan
menjadi 2, yaitu:6
a. Responsibility, adalah hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas
suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan
4Wawancara dengan Usman Hadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, tertanggal 6 April 2015, pukul 10.00 WITA
5 Wawancara dengan Usman Hadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, tertanggal 6 April 2015, pukul 10.00 WITA
6Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335
vii
kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-
undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,
sedangkan istilah Responsibility menunjuk kepada pertanggungjawaban
politik atau tanggung jawab atas kesalahan sendiri.
Bidan sukarela jika melakukan kesalahan atau kelalaian, oleh
Puskesmas dilihat terlebih dahulu tingkat kelalaiannya. Jika kelalaian
tersebut masih dianggap kelalaian ringan, maka kelalaian tersebut dapat
ditolerir dengan cara diingatkan atau ditegur secara lisan, sedangkan bila
melakukan kelalaian berat dapat diberikan peringatan tertulis, denda
administratif maupun pencabutan izin kerja atas kelalaian tersebut oleh bidan
penanggungjawabnya atau bidan koordinator dan dari Dinas Kesehatan.7
Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta
pertanggung jawaban berdasarkan: 1. Tanggung Jawab dari segi hukum
perdata, 2. Tanggung Jawab dari segi hukum Pidana, 3.Tanggung Jawab
dari segi hukum administratif.
b. Liability, merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir
semua karakter rasio atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung
meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial
seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang
menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Menurut
7Wawancara dengan Roseana Saragih, selaku Bidan Koordinasi Puskesmas Ampenan tertanggal Kamis 26 Maret 2015, pukul 11.00 WITA
viii
Lindawati, tanggung jawab terhadap bidan sukarela dalam melakukan
tindakan medis di Puskesmas dilimpahkan kepada:8
1. Bidan Pendamping atau Bidan yg sudah menjadi Pegawai Negeri
Bidan sukarela dalam melakukan tindakan medis apapun harus tetap
diawasi oleh bidan pendamping tersebut. Berkaitan dengan menolong
persalinan, bidan sukarela mendapat pelimpahan wewenang atau delegasi
oleh bidan pendampingnya yang dimaksudkan untuk melindungi bidan
sukarela tersebut dalam melakukan tindakan persalinan. Bidan sukarela
mendapatkan delegasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. Bidan Koordinator
Bidan koordinator di sini sebagai penanggungjawab terhadap semua
bidan baik yang sudah pegawai negeri, honor, maupun bidan sukarela itu
sendiri.
3. Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas di sini sebagai penanggungjawab terhadap
semua tindakan medik yang dilakukan oleh semua pegawai tenaga
kesehatan yang bekerja di dalam Puskesmas tersebut. Ini sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
8Wawancara dengan Lindawati, selaku Kepala Puskesmas Pagesangan, tertanggal 23 Maret 2015 pukul 09.30.WITA.
ix
“Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.”9
Dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa
Kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di Puskesmas mempunyai
tanggungjawab mutlak (absolute responsibility) terhadap kegiatan-
kegiatan yang ada di Puskesmas, termasuk pula bidan sukarela yang
menjadi tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut.Oleh karena itu, setiap
tindakan yang diambil oleh bidan sukarela merupakan bagian daripada
tanggungjawab Kepala Puskesmas.
III. PENUTUP
9Wawancara dengan Lindawati, selaku Kepala Puskesmas Pagesangan, tertangaal 23 Maret 2015 pukul 09.30WITA.
x
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum terhadap bidan sukarela dalam
melakukan tindakan medis diperoleh dari Instansi atau Lembaga tempat bidan
sukarela tersebut bekerja yaitu Puskesmas, Kode Etik Bidan Indonesia sebagai
organisasi kebidanan dan Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kota
Mataram. 2) Tanggungjawab hukum Puskesmas terhadap kelalaian bidan sukarela
dalam melakukan tindakan medis berdasarkan delegasi atau pelimpahan
wewenang yang diberikan oleh bidan yang sudah menjadi Pegawai Negeri selaku
pendamping untuk bidan sukarela. Jika bidan sukarela melakukan tindakan medis
tanpa delegasi dari bidan pendampingnya, maka tanggung jawab apabila terjadi
kelalaian bukan lagi menjadi tanggung jawab pendamping maupun Puskesmas
tempat bidan sukarela mengabdi, melainkan tanggung jawab pribadi dari bidan
sukarela tersebut.
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan diberikan beberapa
masukan berupa saran yaitu: 1) Mengingat ketentuan mengenai bidan sukarela
tidak diatur secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak
memiliki Surat Keputusan tertentu, diharapkan kepada pemerintah untuk segera
membuat peraturan mengenai bidan sukarela tersebut guna untuk menjamin
kepastian dalam memperoleh perlindungan hukum. 2) Hendaknya pemerintah
meninjau kembali mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Puskesmas, karena di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara
rinci mengenai kewajiban dan tanggungjawab Puskesmas terhadap tenaga
xi
kesehatan yang berkerja di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat
menguatkan dan memperjelas tenaga kesehatan dalam mendapatkan kepastian
hukum.
DAFTAR PUSTAKA
xii
A. Buku, Makalah, dan Artikel
H.R.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Praptianingsih, Sri. Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006..
Wahyuningsih,Heni Puji.Etika Profesi Kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta, 2009.
B. Peraturan-Perundang-undangan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Stbld. Tahun 1847 Nomor 23
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas, PerMenKes No. 75 Tahun 2014.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3386.
Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2014.
Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
xiii