filosofis pendidikan
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Pendidikan Pancasila
Offering E3
SISTEM KETATANEGARAAN RI
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD
1945
SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Profil Materi Sumber
MENU
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
YANG AKAN DIBAHAS :
Pengertian :
Pengertian Hukum Dasar
Tertulis
Tidak Tertulis
Pengertian UUD 1945
adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas: (1)Pembukaan(2)batang tubuh(3)penjelasan
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Kedudukan UUD 1945
@ norma hukum yang tertinggi dalam system ketatanegaraan RI@ sebagai sumber hukum dasar nasional
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Ketetapan MPR No III/MPR/2000:
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 1 :
Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Pasal 2 :
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.
Aturan :UUD 1945ketetapan MPR RIUndang-undangPeraturan pemerintah pengganti UUPeraturan pemerintahKeputusan presidenPeraturan daerah
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Sifat UUD 1945
bersifat singkat dan supel
Fungsi UUD 1945 @membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang,
@untuk melindungi hak asasi manusia, dan
@sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Alenia pertama
Alenia kedua
Alinea ketiga Alenia keempat
Makna Alenia-Alenia Pembukaan UUD 1945.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini bisa menjalankan hak kemerdekaannya
Alenia pertama
KLIK DISINI
Alenia kedua
Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan
Kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir tetapi masih terus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
KLIK DISINI
Alenia ketiga : “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME.
KLIK DISINI
Alenia keempat :tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia telah menyatakan dirinya merdeka.
KLIK DISINI
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh.
Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafah Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945
Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal yang merupakan pewujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945,
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945
MENU
Tujuh Kunci Pokok System Pemerintahan RI
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
Sistem konstitusional
Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Kekuasaan negara tidak tak terbatas.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MENU
Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
Kelembagaan Negara
negara Indonesia memiliki satu lembaga
tertinggi yaitu MPR, dan lima lembaga tinggi yaitu presiden, DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
UUD 1945
BPK MPRDPD DPRLegislati
f
Presiden WapresEksekuti
f
Kekuasaan KehakimanMK MA KYYudikatif
Struktur Ketatanegaraan
SEBELUM
SESUDAH
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak
terbatas (Super Power). yang berwenang menetapkan UUD, GBHN,
mengangkat presiden dan wakil presiden.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
memberikan persetujuan atas RUUmengajukan rancangan Undang-Undang
[pasal 21 (1)], Memberikan persetujuan atas PERPU
[pasal 22 (2)], dan Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [pasal 23 (1)].
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”. ü Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggiü Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). ü Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. ü Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan
itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-
lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan
kewenangan yang sangat minim.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPRUUD 1945
DPRPreside
nDPABPK MA
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
UUD 1945
BPK MPRDPD DPRLegislati
f
Presiden WapresEksekuti
f
Kekuasaan KehakimanMK MA KYYudikatif
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MPR
·Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara
lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.·Menghilangkan supremasi kewenangannya.· Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.· Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden · Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.· Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari
anggota Dewan Perwakilan
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
DPR
Posisi dan kewenangannya diperkuat.· Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.· Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.· Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
DPDLembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.· Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.· Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.· Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
BPK· Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.· Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.· Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.· Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
PRESIDEN· Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.· Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.· Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.· Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.· Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.· Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MA· Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].· Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.· Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).· Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
MK· Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).· Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.· Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
KY
· Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.
Sumber :• www.google.com•http://ashfy.wordpress.com/2010/02/10/hubungan-pembukaan-dengan-batang-tubuh-uud-1945/•Margono, dkk . 2002. Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan). Malang. Universitas Negeri Malang.
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
PROFIL
Arsy Ramadhanissa 130151614030Friska Atikha Wulandari 130151614030
Noviana Farida 130151614000Yudha Adhi Prasetya 130151614008
Arsy Ramadhanissa 130151614030Friska Atikha Wulandari 130151614030
Noviana Farida 130151614000Yudha Adhi Prasetya 130151614008
Profil Materi Sumber
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4
Matur Suwun