focus group discussion - knkt.dephub.go.idknkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_home/publication/fgd...

35
FOCUS GROUP DISCUSSION “Kegagalan Sistem Pengereman Pada Kendaraan Angkutan Umum” PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN OLEH BAMBANG HERMANTO, M.Sc KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI PERHUBUNGAN RI

Upload: vannguyet

Post on 16-Aug-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

FOCUS GROUP DISCUSSION“Kegagalan Sistem Pengereman Pada Kendaraan Angkutan

Umum”

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADAPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN KECELAKAAN

OLEHBAMBANG HERMANTO, M.Sc

KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADAPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN KECELAKAAN

OLEHBAMBANG HERMANTO, M.Sc

KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN

DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTANO.

MENURUT JENISKENDARAAN

SATUAN /UNIT

JUMLAHKENDARAAN %

1 Sepeda Motor Unit / 108883 72%2 Mobil Penumpang Unit / 18147 12%3 Mobil Barang Unit / 19242 13%4 Bus Unit / 4808 3%5 Ransus Unit / 1050 1%

JUMLAH 152130 100%

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

Keterlibatan Bus & Truk dalam kecelakaan lalulintas jalan pada tahun 2014 sebesar 3% dan 13%.

TINGGINYA FATALITASAKIBAT KECELAKAANANGKUTAN UMUMMengikis Citra &Mengancam Bisnis !

Kecelakaan di tol Pali-Kanci14 juli 2015, 11 tewas

Kecelakaan Bus di diSidoarjo selasa 13/10 2014,7 penumpag tewas

Kecelakaan truk barang yangmengangkut anak anaktewas krn masuk jurang

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTA

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Penumpang

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Penumpang

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Penumpang

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Barang

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Barang

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAREKOMENDASI KNKT KE DITJEN HUBDAT,2007 s/d 2017

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ

PENERAPAN SMKPENERAPAN SMK

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

5

Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ

PENERAPAN SMKPENERAPAN SMK

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

5

Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

APA ITU SISTEM MANAJEMENAPA ITU SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN PADAKESELAMATAN PADAANGKUTAN UMUMANGKUTAN UMUM

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPPENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPPENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

Sistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum adalahbagian dari manajemenperusahaan angkutan umum berupatata kelola keselamatan yang dilakukanoleh perusahaan angkutan umumsecara komprehensif dan terkoordinasidalam rangka mewujudkan keselamatandan mengelola risiko kecelakaan.

DEFINISI

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

Sistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum adalahbagian dari manajemenperusahaan angkutan umum berupatata kelola keselamatan yang dilakukanoleh perusahaan angkutan umumsecara komprehensif dan terkoordinasidalam rangka mewujudkan keselamatandan mengelola risiko kecelakaan.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMTUJUAN

Mencegah kerugian akibat kejadianyang tidak diinginkan akibat kegiatanangkutan

Menjamin kelancaran transportasi Menjaga keselamatan konsumen Meningkatkan kepuasan pelanggan

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

Mencegah kerugian akibat kejadianyang tidak diinginkan akibat kegiatanangkutan

Menjamin kelancaran transportasi Menjaga keselamatan konsumen Meningkatkan kepuasan pelanggan

Memastikan tata kelola keselamatanbagi perusahaan dalam

penyelenggaraan angkutanpenumpang umum sesuai dengan

standar keselamatan yang ditetapkan

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMPERLUNYA SMK

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMKERANGKA KERJA SMK TRANSPORTASI

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

SISTEMMANAJEMEN

KESELAMATANPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

1. Komitmen dan kebijakan2. Pengorganisasian3. Manajemen bahaya dan resiko4. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor

5. Dokumentasi dan data6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan7. Tanggap darurat8. Pelaporan kecelakaan internal

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

SISTEMMANAJEMEN

KESELAMATANPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

5. Dokumentasi dan data6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan7. Tanggap darurat8. Pelaporan kecelakaan internal

9. Monitoring dan evaluasi10.Pengukuran kinerja

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum dilakukan oleh petugas/unit yang bertanggungjawab di bidang sistem manajemen angkutan umum

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalahsuatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmenterhadap keselamatan yang menjadi salah satustandar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yangharus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpangmaupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalanyang lain.

1

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalahsuatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmenterhadap keselamatan yang menjadi salah satustandar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yangharus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpangmaupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalanyang lain.

visi, misi, kebijakan, dan sasaranperusahaan

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN:Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawabyang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugaskeselamatan angkutan. Ini merupakan langkah pentingdalam mengembangkan sistem manajemen keselamatansebagai kewajiban para manajer dan staf yangmemperhatikan keselamatan operasi untuk penumpangdan pengemudi. Manajemen juga harus memilikimekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwaperubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasikeselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.

2

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN:Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawabyang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugaskeselamatan angkutan. Ini merupakan langkah pentingdalam mengembangkan sistem manajemen keselamatansebagai kewajiban para manajer dan staf yangmemperhatikan keselamatan operasi untuk penumpangdan pengemudi. Manajemen juga harus memilikimekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwaperubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasikeselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.

struktur organisasi, tugas danfungsi unit organisasi perusahaan

angkutan umum

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Elemen ini mengharuskan adanyapersyaratan untuk identifikasi bahayadan resiko, perencanaan potensikonsekuensi dan implementasi untukmengurangi atau menghilangkankemungkinan terjadinya hal tersebut.

3

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Elemen ini mengharuskan adanyapersyaratan untuk identifikasi bahayadan resiko, perencanaan potensikonsekuensi dan implementasi untukmengurangi atau menghilangkankemungkinan terjadinya hal tersebut.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Setiap perusahaan angkutan umum mempunyaifasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaandan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakanuntuk mendukung kegiatan perusahaan

4

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Setiap perusahaan angkutan umum mempunyaifasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaandan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakanuntuk mendukung kegiatan perusahaan

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Perusahaan angkutan umum diharapkan memahamifungsi keselamatan utama dan prosesnya dalammengembangkan dokumentasi standar.Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasisumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi iniberupa data yang senantiasa diperbaharui (up todate)

5

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Perusahaan angkutan umum diharapkan memahamifungsi keselamatan utama dan prosesnya dalammengembangkan dokumentasi standar.Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasisumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi iniberupa data yang senantiasa diperbaharui (up todate)

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensibagi awak kendaraan sehingga dapat memilikipengemudi yang profesional , yang kompetendengan memilki pengetahuan, ketrampilan danattitude yang baik harus menjadi hal yang prioritasbagi perusahaan.

6

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensibagi awak kendaraan sehingga dapat memilikipengemudi yang profesional , yang kompetendengan memilki pengetahuan, ketrampilan danattitude yang baik harus menjadi hal yang prioritasbagi perusahaan.

sertifikat kompetensi kerja yangditerbitkan Badan Nasional SertifikasiProfesi atau lembaga yang ditunjuk

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memilikisebuah tim yang bertanggung jawab membuat danmengimplementasikan prosedur untuk menafsirkanresiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin danmembuat perencanaan tanggap darurat terhadapresiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harusdievaluasi secara berkala.

7

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memilikisebuah tim yang bertanggung jawab membuat danmengimplementasikan prosedur untuk menafsirkanresiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin danmembuat perencanaan tanggap darurat terhadapresiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harusdievaluasi secara berkala.

Standar Prosedur Operasiuntuk menghadapi setiap keadaan

darurat

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan bergunasebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktorkecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakanuntuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasiatau mengklasifikasi kecelakaan yang bergunauntuk pencegahan kecelakaan yang sama

8

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan bergunasebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktorkecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakanuntuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasiatau mengklasifikasi kecelakaan yang bergunauntuk pencegahan kecelakaan yang sama

Laporkan secara internalsetiap kecelakaan lalu

lintas

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :

Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimanamestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuanutama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatuperencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuaidengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

9

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :

Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimanamestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuanutama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatuperencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuaidengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

POKOK PIKIRAN :Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauankinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkaitdengan keselamatan angkutan. Namun demikianprioritas dapat diberikan kepada unsur yanglangsung terkait dengan keselamatan transportasiyaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/pengemudi)

10

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

POKOK PIKIRAN :Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauankinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkaitdengan keselamatan angkutan. Namun demikianprioritas dapat diberikan kepada unsur yanglangsung terkait dengan keselamatan transportasiyaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/pengemudi)

KEGIATAN BERKALA UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESELAMATANPELAYANAN ANGKUTAN, YANG DINYATAKAN DENGAN :• RATIO ANTARA JUMLAH KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN

KILOMETER• RATIO ANTARA KORBAN KECELAKAAN DENGAN KEJADIAN

KECELAKAAN

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTANUMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ

PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAMJANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZINPENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAANANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKANKEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTANUMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTANUMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ

PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAMJANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZINPENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAANANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKANKEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTANUMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

Perusahaan angkutan umum yang telahmemperoleh izin angkutan sebelum peraturanpemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,melaksanakan dan menyempurnakan sistemmanajemen keselamatan perusahaan angkutanumum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejakPeraturan Pemerintah ini berlaku.

SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

Perusahaan angkutan umum yang telahmemperoleh izin angkutan sebelum peraturanpemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,melaksanakan dan menyempurnakan sistemmanajemen keselamatan perusahaan angkutanumum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejakPeraturan Pemerintah ini berlaku.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAH

DITJEN DARAT DISHUBPROV/KAB/KOTA

Pedoman pembuatan, pelaksanaan,dan penyempurnaan SistemManajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

PEMBINAAN

DISHUBPROV/KAB/KOTA

PENILAIANBIMTEK DAN

BANTEK PENGAWASAN

audit, inspeksi, dan pengamatandan pemantauan

TIM TERDIRI DARI:1. UNSUR TEKNIS BIDANG

KESELAMATAN2. UNSUR TEKNIS BIDANG ANGKUTAN3. UNSUR HUKUM

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAHPEMBINAAN

BERKALAINSIDENTIL

INSPEKSI PENGAMATANPEMANTAUANAUDIT FUNGSI

PENGAWASAN

TIME FRAME

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

PENILAIAN INTERPRETASI

DESKRIPSI REKOMENDASI

TEKNIK ANALISIS

KATAGORISASI PERSYARATANPERIJINAN

PERBAIKAN PENYEMPURNAAN

TUJUANPENGAWASAN

OUTPUTPENGAWASAN

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

SANKSISANKSIPerusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenaisanksi administratif berupa:• peringatan tertulis:

• Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30hari

• pembekuan izin:• Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu

30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidakmelaksanakan kewajiban dikenai sanksipembekuan izin yang berupa pembekuan kartupengawasan.pencabutan izin:

• Dalam jangka waktu 60 hari kalender sejaktanggal pembekuan izin, pemegang izin tidakmelaksanakan kewajibannya, dikenai sanksipencabutan izin yang berupa pencabutan kartupengawasan.

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI

Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenaisanksi administratif berupa:• peringatan tertulis:

• Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30hari

• pembekuan izin:• Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu

30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidakmelaksanakan kewajiban dikenai sanksipembekuan izin yang berupa pembekuan kartupengawasan.pencabutan izin:

• Dalam jangka waktu 60 hari kalender sejaktanggal pembekuan izin, pemegang izin tidakmelaksanakan kewajibannya, dikenai sanksipencabutan izin yang berupa pencabutan kartupengawasan.

SMK PADAPERUSAHAAN

ANGKUTANUMUM

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI