focus group discussion - knkt.dephub.go.idknkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_home/publication/fgd...
TRANSCRIPT
FOCUS GROUP DISCUSSION“Kegagalan Sistem Pengereman Pada Kendaraan Angkutan
Umum”
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADAPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KECELAKAAN
OLEHBAMBANG HERMANTO, M.Sc
KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADAPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KECELAKAAN
OLEHBAMBANG HERMANTO, M.Sc
KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTANO.
MENURUT JENISKENDARAAN
SATUAN /UNIT
JUMLAHKENDARAAN %
1 Sepeda Motor Unit / 108883 72%2 Mobil Penumpang Unit / 18147 12%3 Mobil Barang Unit / 19242 13%4 Bus Unit / 4808 3%5 Ransus Unit / 1050 1%
JUMLAH 152130 100%
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
Keterlibatan Bus & Truk dalam kecelakaan lalulintas jalan pada tahun 2014 sebesar 3% dan 13%.
TINGGINYA FATALITASAKIBAT KECELAKAANANGKUTAN UMUMMengikis Citra &Mengancam Bisnis !
Kecelakaan di tol Pali-Kanci14 juli 2015, 11 tewas
Kecelakaan Bus di diSidoarjo selasa 13/10 2014,7 penumpag tewas
Kecelakaan truk barang yangmengangkut anak anaktewas krn masuk jurang
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTA
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)
Angkutan Penumpang
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)
Angkutan Penumpang
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Penumpang
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Barang
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAHASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTANUMUM (RAMPCHECK)Angkutan Barang
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
DATA DAN FAKTADATA DAN FAKTAREKOMENDASI KNKT KE DITJEN HUBDAT,2007 s/d 2017
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ
PENERAPAN SMKPENERAPAN SMK
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
5
Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ
PENERAPAN SMKPENERAPAN SMK
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
5
Pasal 27Perusahaan Angkutan Umum wajibmembuat, melaksanakan, danmenyempurnakan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umumdengan berpedoman pada RUNK LLAJ.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
APA ITU SISTEM MANAJEMENAPA ITU SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN PADAKESELAMATAN PADAANGKUTAN UMUMANGKUTAN UMUM
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPPENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPPENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAPBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMBERDASARKAN PENERAPAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
Sistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum adalahbagian dari manajemenperusahaan angkutan umum berupatata kelola keselamatan yang dilakukanoleh perusahaan angkutan umumsecara komprehensif dan terkoordinasidalam rangka mewujudkan keselamatandan mengelola risiko kecelakaan.
DEFINISI
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
Sistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum adalahbagian dari manajemenperusahaan angkutan umum berupatata kelola keselamatan yang dilakukanoleh perusahaan angkutan umumsecara komprehensif dan terkoordinasidalam rangka mewujudkan keselamatandan mengelola risiko kecelakaan.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMTUJUAN
Mencegah kerugian akibat kejadianyang tidak diinginkan akibat kegiatanangkutan
Menjamin kelancaran transportasi Menjaga keselamatan konsumen Meningkatkan kepuasan pelanggan
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
Mencegah kerugian akibat kejadianyang tidak diinginkan akibat kegiatanangkutan
Menjamin kelancaran transportasi Menjaga keselamatan konsumen Meningkatkan kepuasan pelanggan
Memastikan tata kelola keselamatanbagi perusahaan dalam
penyelenggaraan angkutanpenumpang umum sesuai dengan
standar keselamatan yang ditetapkan
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMPERLUNYA SMK
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUMKERANGKA KERJA SMK TRANSPORTASI
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
SISTEMMANAJEMEN
KESELAMATANPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
1. Komitmen dan kebijakan2. Pengorganisasian3. Manajemen bahaya dan resiko4. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor
5. Dokumentasi dan data6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan7. Tanggap darurat8. Pelaporan kecelakaan internal
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
SISTEMMANAJEMEN
KESELAMATANPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
5. Dokumentasi dan data6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan7. Tanggap darurat8. Pelaporan kecelakaan internal
9. Monitoring dan evaluasi10.Pengukuran kinerja
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum dilakukan oleh petugas/unit yang bertanggungjawab di bidang sistem manajemen angkutan umum
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :
Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalahsuatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmenterhadap keselamatan yang menjadi salah satustandar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yangharus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpangmaupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalanyang lain.
1
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :
Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalahsuatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmenterhadap keselamatan yang menjadi salah satustandar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yangharus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpangmaupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalanyang lain.
visi, misi, kebijakan, dan sasaranperusahaan
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN:Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawabyang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugaskeselamatan angkutan. Ini merupakan langkah pentingdalam mengembangkan sistem manajemen keselamatansebagai kewajiban para manajer dan staf yangmemperhatikan keselamatan operasi untuk penumpangdan pengemudi. Manajemen juga harus memilikimekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwaperubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasikeselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.
2
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN:Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawabyang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugaskeselamatan angkutan. Ini merupakan langkah pentingdalam mengembangkan sistem manajemen keselamatansebagai kewajiban para manajer dan staf yangmemperhatikan keselamatan operasi untuk penumpangdan pengemudi. Manajemen juga harus memilikimekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwaperubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasikeselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.
struktur organisasi, tugas danfungsi unit organisasi perusahaan
angkutan umum
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Elemen ini mengharuskan adanyapersyaratan untuk identifikasi bahayadan resiko, perencanaan potensikonsekuensi dan implementasi untukmengurangi atau menghilangkankemungkinan terjadinya hal tersebut.
3
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Elemen ini mengharuskan adanyapersyaratan untuk identifikasi bahayadan resiko, perencanaan potensikonsekuensi dan implementasi untukmengurangi atau menghilangkankemungkinan terjadinya hal tersebut.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Setiap perusahaan angkutan umum mempunyaifasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaandan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakanuntuk mendukung kegiatan perusahaan
4
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Setiap perusahaan angkutan umum mempunyaifasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaandan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakanuntuk mendukung kegiatan perusahaan
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Perusahaan angkutan umum diharapkan memahamifungsi keselamatan utama dan prosesnya dalammengembangkan dokumentasi standar.Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasisumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi iniberupa data yang senantiasa diperbaharui (up todate)
5
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Perusahaan angkutan umum diharapkan memahamifungsi keselamatan utama dan prosesnya dalammengembangkan dokumentasi standar.Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasisumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan,karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi iniberupa data yang senantiasa diperbaharui (up todate)
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensibagi awak kendaraan sehingga dapat memilikipengemudi yang profesional , yang kompetendengan memilki pengetahuan, ketrampilan danattitude yang baik harus menjadi hal yang prioritasbagi perusahaan.
6
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensibagi awak kendaraan sehingga dapat memilikipengemudi yang profesional , yang kompetendengan memilki pengetahuan, ketrampilan danattitude yang baik harus menjadi hal yang prioritasbagi perusahaan.
sertifikat kompetensi kerja yangditerbitkan Badan Nasional SertifikasiProfesi atau lembaga yang ditunjuk
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memilikisebuah tim yang bertanggung jawab membuat danmengimplementasikan prosedur untuk menafsirkanresiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin danmembuat perencanaan tanggap darurat terhadapresiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harusdievaluasi secara berkala.
7
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memilikisebuah tim yang bertanggung jawab membuat danmengimplementasikan prosedur untuk menafsirkanresiko operasi yang rutin ataupun tidk rutin danmembuat perencanaan tanggap darurat terhadapresiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harusdievaluasi secara berkala.
Standar Prosedur Operasiuntuk menghadapi setiap keadaan
darurat
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan bergunasebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktorkecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakanuntuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasiatau mengklasifikasi kecelakaan yang bergunauntuk pencegahan kecelakaan yang sama
8
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan bergunasebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktorkecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakanuntuk mengidentifikasi bahaya dan resiko.Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasiatau mengklasifikasi kecelakaan yang bergunauntuk pencegahan kecelakaan yang sama
Laporkan secara internalsetiap kecelakaan lalu
lintas
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :
Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimanamestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuanutama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatuperencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuaidengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.
9
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :
Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimanamestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuanutama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatuperencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuaidengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
POKOK PIKIRAN :Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauankinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkaitdengan keselamatan angkutan. Namun demikianprioritas dapat diberikan kepada unsur yanglangsung terkait dengan keselamatan transportasiyaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/pengemudi)
10
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
POKOK PIKIRAN :Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauankinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkaitdengan keselamatan angkutan. Namun demikianprioritas dapat diberikan kepada unsur yanglangsung terkait dengan keselamatan transportasiyaitu tim teknis, surveyor dan operatoor (kru/pengemudi)
KEGIATAN BERKALA UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESELAMATANPELAYANAN ANGKUTAN, YANG DINYATAKAN DENGAN :• RATIO ANTARA JUMLAH KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN
KILOMETER• RATIO ANTARA KORBAN KECELAKAAN DENGAN KEJADIAN
KECELAKAAN
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTANUMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ
PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAMJANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZINPENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAANANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKANKEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTANUMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT,MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTANUMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUNK LLAJ
PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANPERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAMJANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZINPENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAANANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKANKEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTANUMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
Perusahaan angkutan umum yang telahmemperoleh izin angkutan sebelum peraturanpemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,melaksanakan dan menyempurnakan sistemmanajemen keselamatan perusahaan angkutanumum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejakPeraturan Pemerintah ini berlaku.
SMK ANGKUTAN UMUMSMK ANGKUTAN UMUM
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
Perusahaan angkutan umum yang telahmemperoleh izin angkutan sebelum peraturanpemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat,melaksanakan dan menyempurnakan sistemmanajemen keselamatan perusahaan angkutanumum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejakPeraturan Pemerintah ini berlaku.
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAH
DITJEN DARAT DISHUBPROV/KAB/KOTA
Pedoman pembuatan, pelaksanaan,dan penyempurnaan SistemManajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
PEMBINAAN
DISHUBPROV/KAB/KOTA
PENILAIANBIMTEK DAN
BANTEK PENGAWASAN
audit, inspeksi, dan pengamatandan pemantauan
TIM TERDIRI DARI:1. UNSUR TEKNIS BIDANG
KESELAMATAN2. UNSUR TEKNIS BIDANG ANGKUTAN3. UNSUR HUKUM
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
TUGAS PEMERINTAHTUGAS PEMERINTAHPEMBINAAN
BERKALAINSIDENTIL
INSPEKSI PENGAMATANPEMANTAUANAUDIT FUNGSI
PENGAWASAN
TIME FRAME
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
PENILAIAN INTERPRETASI
DESKRIPSI REKOMENDASI
TEKNIK ANALISIS
KATAGORISASI PERSYARATANPERIJINAN
PERBAIKAN PENYEMPURNAAN
TUJUANPENGAWASAN
OUTPUTPENGAWASAN
SMK PADAPERUSAHAAN
ANGKUTANUMUM
SANKSISANKSIPerusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenaisanksi administratif berupa:• peringatan tertulis:
• Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30hari
• pembekuan izin:• Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu
30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidakmelaksanakan kewajiban dikenai sanksipembekuan izin yang berupa pembekuan kartupengawasan.pencabutan izin:
• Dalam jangka waktu 60 hari kalender sejaktanggal pembekuan izin, pemegang izin tidakmelaksanakan kewajibannya, dikenai sanksipencabutan izin yang berupa pencabutan kartupengawasan.
DITJEN HUBDATDITJEN HUBDATKEMENTERIANKEMENTERIANPERHUBUNGAN RIPERHUBUNGAN RI
Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenaisanksi administratif berupa:• peringatan tertulis:
• Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30hari
• pembekuan izin:• Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu
30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidakmelaksanakan kewajiban dikenai sanksipembekuan izin yang berupa pembekuan kartupengawasan.pencabutan izin:
• Dalam jangka waktu 60 hari kalender sejaktanggal pembekuan izin, pemegang izin tidakmelaksanakan kewajibannya, dikenai sanksipencabutan izin yang berupa pencabutan kartupengawasan.