formatted - inaport4.co.id · peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara ......

1

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.1 Undang-undang tersebut juga telah mengatur fungsi dan tugas masing-masing organ perseroan sesuai prinsip-prinsip hukum perusahaan. Namun demikian dalam beberapa hal, ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum. Untuk itu diperlukan kesamaan pemahaman masing-masing organ perseroan terutama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menafsirkan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Kejelasan implementasi dan prosedur pelaksanaan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur secara jelas tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi tersebut. Panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar. Panduan tersebut merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (selanjutnya disebut Perseroan) dan praktik-praktik terbaik (best practices) implementasi Good Corporate Governance.

Tujuan Panduan ini adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Di samping itu karena memuat juga praktik-praktik terbaik, Panduan ini dimaksudkan juga untuk kodifikasi praktik-praktik terbaik berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi. Panduan ini merupakan dokumen yang senantiasa berkembang (living document). Oleh karena itu, perubahan atau revisi berkala dimungkinkan agar Pedoman ini senantiasa dapat mengikuti perkembangan dan dinamika bisnis. Namun demikian, setiap pengembangan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 2

Formatted: Top: 0.63"

Formatted: Highlight

Commented [BH1]: Cek di semua BOM. Sebaiknya setelah

paragraf ini, gunakan nama “Perseroan” untuk mengganti nama

“PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)”.

Formatted: Font: Book Antiqua, 7.5 pt


2

Direksi. Mengingat Panduan merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum perusahaan, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan detail yang terdapat pada Anggaran Dasar, Arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman ini. Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan fiduciary duties, skill and care

yang inheren dengan pemegang jabatan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar penyusunan Panduan ini di antaranya: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/M-

3

BUMN/2002 Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012.

11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014.

12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

13.12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012.

14.13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

15.14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/2012 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

16.15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, pengganti PER-10/MBU/2012 Tanggal 24 Juli 2012.

17.16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-18/MBU/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operating Procedure Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

18.17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan.

19.18. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara.

Formatted: Font color: Auto






Formatted: Font: Italic

4

20.19. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

21.20. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara,

22.21. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

23.22. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara.

24.23. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/09/2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia / Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-88/M-PBUMN/1998 Tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN di Lingkungan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara.

25.24. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

26.25. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-18/MBU/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik.

27.26. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

28.27. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

28. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

29. 30.29. Surat Edaran Nomor SE-09/MBU/2010 Tanggal 9 Juli 2010 Tentang

Pelimpahan Pemberian Persetujuan Atas Perjalanan Direksi ke Luar Negeri.

31.30. Kebijakan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraBUMN dalam






5

Pengamanan Aktiva Tetap BUMN Berupa Tanah Nomor S-27/MBU.WK/2012 Tanggal 17 Januari 2012.

32.31. Surat Edaran Nomor SE-01/MBU/2006 Tanggal 4 Januari 2006 tentang Pengendalian Internal.

32. Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/WK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik NegaraBUMN dalam rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

33. Surat Edaran Nomor SE-03/MBU/6/2015 tentang Penghentian Penyampaian Data dan Dokumen/Laporan Berkala Badan usaha Milik Negara secara tercetak (berbasis kertas).

34. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

35. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor KEP-05/KPI.IV/2007 dan Nomor SK 36 /PS.306/DT-2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Internal Audit Charter PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

36. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor KEP-3/KPI.IV/2013, SK 14/HK.301/DT-2013, dan 06/SK/DPP/SPPI.IV/1/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

37. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Tanggal 14 Maret 2013.

38.34. Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-122/MBU/2012 Tanggal 7 Maret 2012 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

39.35. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-414/MBU/2012 Tanggal 21 November 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

40.36. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat

Formatted: Font:

6

Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-214/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

41.37. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV RUPS Perseroan Nomor SK-404/MBU/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

38. Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV RUPS Perseroan Nomor SK-90/MBU/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

42.39. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Ssaham Perseroan Nomor SK-156/MBU/09/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

43.40. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-441/MBU/WK/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015.

41. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

44.42. Surat Edaran Nomor SE-08/MBU/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Efisiensi dan Penghematan Biaya Operasional BUMN.

45.43. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dibuat dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn. Nomor 36 Tanggal 24 Oktober 2014 dan Nomor 37 Tanggal 24 Oktober 2014.

46. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor RIS-8/HM.003/2/DUT-2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Persetujuan Pengesahaan Rencana Kerja dan

Formatted: Strikethrough

7

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2015).

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor 7/HM.003/6/DUT-2015 Tanggal 8 Mei 2015 Tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disingkat: Risalah RUPS Laporan Tahunan 2014).

44. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor KEP-05/KPI.IV/2007 dan Nomor SK 36 /PS.306/DT-2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Internal Audit Charter PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

45. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor KEP-3/KPI.IV/2013, SK 14/HK.301/DT-2013, dan 06/SK/DPP/SPPI.IV/1/2013 Tanggal 14 Maret 2013 Tentang Panduan Good Corporate Governance (GCG) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tanggal 14 Maret 2013.

46. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 20 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indnesia IV (Persero).

47. Berita Acara Rapat Direksi tanggal 28 April 2014 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

8

BAGIAN PERTAMA

DEWAN KOMISARIS

A. FUNGSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) agar sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan Perseroan.2 Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan apabila dinilai perlu, dapat melakukan penyesuaian3 sesuai dengan kebutuhan Perseroan. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Ruang lingkup Pengawasan Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut : ; 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan

manajerial yang diberlakukan dan dijalankan oleh Direksi, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Direksi dan/atau Pemegang Saham.

2. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tidak boleh berubah

menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi.

3. Pengawasan harus dilaksanakan baik untuk kebijakan yang sudah

diambil (ex post facto) maupun yang akan diambil (preventive basis).

4. Pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Dewan Komisaris secara kolektif (sebagai Board). Di samping itu, pengawasan dapat dilakukan bukan hanya dengan menerima

2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat 1 dan 2 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN Pasal 12 ayat (7) halaman 8








9

informasi dari Direksi / RUPS, melainkan dari sumber-sumber lainnya.

5. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris menyangkut semua aspek dan fungsi kebijakan yang diberlakukan dan dijalankan oleh manajemen terhadap Perseroan. perusahaan.

B. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS (Peraturan

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tanggal 17 Februari 2015)

1. PERSYARATAN FORMAL

a. Orang perserorangan; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pencalonan; d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan

e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

2. PERSYARATAN MATERIIL

a. Integritas; b. Dedikasi; c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

Perseroan/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya.

3. PERSYARATAN LAIN

a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislative. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD

Formatted: Indent: Left: 0.25", Hanging: 0.24", Outlinenumbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Tab after: 0.5" + Indent at: 0.5", Tab stops: 0.49", Left + Not at 0.5"


Commented [BH2]: Cek BOM. Sebaiknya gunakan kata

“Perseroan” untuk semua terminologi “perusahaan” yang merujuk pada

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)


10

Tingkat I, dan DPRD Tingkat II; b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau

Kepala/Wakil Kepala Daerah; c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN

yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;

e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.

6.4. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah dan penunjukkan Komisaris Utama serta penilaian

kemampuan dan kepatuhan diatur dan dilakukan oleh Pemegang Saham.

b. Pembagian Kerja (pembidangan tugas) Anggota Dewan Komisaris akan diputuskan oleh Dewan Komisaris4.

c. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris Utama atas beban Perseoan5.

7.5. MASA JABATAN

a. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS/Pemegang Saham untuk memberhentikan para Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPSRapat Umum Pemegang Saham6..

b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika:

4 Anggaran Dasar pasal 14 ayat 24 5 Anggaran Dasar pasal 14 ayat 24 6 Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12 & 13








11

1) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-

waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.

2) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: a) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; b) Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan

perundang-undangan; c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau

Negara; d) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;

e) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

f) Mengundurkan diri. 3) Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris

sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada: a) Dalam rangka restrukturisasi perusahaan; b) Memasuki masa usia pension dari Aparatur Sipil Negara,

bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

c. RUPS dapat memberhentikan untuk sementara satu atau lebih

anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, jika anggota Dewan Komisaris tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), melalaikan kewajibannya dan/atau alasan mendesak bagi Perseroan7.

7 Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12 & 13

Formatted: Font: Book Antiqua


12

Prosedur Prosedur pemberhentian Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS:

1) RUPS memberitahukan secara tertulis tentang pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

2) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan pemberhentian, harus dilakukan RUPS Luar Biasa yang akan menetapkan apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kedudukannya seperti sebelum diberhentikan.

3) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan diberikan

kesempatan dalam RUPS untuk membela diri.

4) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hal tersebut tidak dapat diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

d. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan8.

e. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, kecuali karena meninggal dunia tetap dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS9.

f. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka

masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada10, kecuali ditetapkan lain oleh RUPS.

8 Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 31 9 10

Commented [BH3]: Tidak ada footnote nya?

Commented [BH4]: Tidak ada footnote nya?







13

g. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris

dapat diangkta kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi. Penunjukan kembali akan ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan11.

C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN 1. Program Pengenalan

Progam pengenalan dimaksudkan untuk memberikan pengenalan kepada Anggota Dewan Komisaris baru tentang berbagai hal baik menyangkut pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun untuk pemahaman tentang proses bisnis PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero). Di sisi lain, program pengenalan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara para Anggota Dewan Komisaris yang kemungkinan berasal dari berbagai latar belakang dan belum pemah bekerja sama dalam satu tim sebagai Dewan Komisaris. Prosedur Prosedur Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk wajib

diberikan program pengenalan mengenai PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero).

2) Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut atau jika Sekretaris Perusahaan berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada siapapun yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan12.

11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 28 ayat 3 dan 5. 12 PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat (1) dan (2) dan (4).





14

3) Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, dan/atau kunjungan ke fasilitas Perseroan maupun pengkajian dokumen. Program pengenalan dapat juga berupa program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

4) Materi Program pengenalan tersebut antara lain akan meliputi

hal-hal sebagai berikut13:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.

b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah startegis lainnya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk tugas dan peran Komite, Komite di bawah Komisaris.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

2. Program Pendalaman Pengetahuan

Program Pendalaman Pengetahuan lebih ditujukan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan pengetahuan baik menyangkut masalah-masalah internal perusahaan maupun hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung kinerja Dewan Komisaris. Program pendalaman pengetahuan dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam short-course, seminar, workshop dan sejenisnya termasuk pembelian buku-buku yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

Prosedur

Prosedur Program Pendalaman Pengetahuan :

13 PER-01/MBU/2011 Pasal 43 ayat (3)



15

1) Anggota Dewan Komisaris mengajukan rencana program

pendalaman pengetahuan kepada Direksi disertai dengan tujuan, lokasi, biaya dan hal-hal yang diperlukan.

2) Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti short-course, pelatihan,

workshop, dan semacamnya berkewajiban untuk meneruskan

hasilnya kepada Dewan Komisaris lain sebagai bahan informasi. D. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Dewan Komisaris PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menetapkan etika jabatan yang harus dipatuhi seluruh Angggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris

secara bertanggung jawab, jujur, independen, dan senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.14

3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan

Perseroan dan/ atau yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.15

4. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan diri sendiri

dan/atau kepentingan pihak lain. 5. Tidak memanfaatkan jabatan, aset Perseroan, dan informasi

Perseroan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

14 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 114 ayat 2 15 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 17






16

6. Tidak akan memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu diluar kepatutan kepada pejabat pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak tersebut.

7. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yang

dapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.

8. Menyediakan waktu yang memadai dalam rangka menjalankan tugas

sebagai Komisaris. 9. Senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang

mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 10. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugas

maupun sesudah tidak menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tidak akan mengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-udangan yang berlaku.

11. Senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dan budaya Perusahaan yang berlaku di

PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). 12. Menjadi teladan bagi manajemen dan Pegawai Perseroankaryawan

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). E. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

1. Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh

Dewan Komisaris sendiri dengan keputusan Dewan Komisaris16.

2. Melakukan pengawasan dan penasihatan kepada Direksi atas

16 PER-01/MBU/2011 Pasal 12 ayat (4).





17

pengurusan perusahaan dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.17 Prosedur

Pelaksanaan pengawasan/penasihatan dapat dilakukan Dewan Komisaris melalui: a) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu

permasalahan yang terjadi. b) Memberikan pendapat atau arahan dalam Rapat Gabungan antara

Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.

c) Melakukan kunjungan ke Unit Kerja atau proyek tertentu dalam

rangka memastikan pelaksanaan operasional Perseroan berjalan dengan baik. Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan ke unit kerja, prosedur yang ada sebagai berikut:

c.1) Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan secara

tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan tujuan dan lokasi kunjungan yang akan dilakukan.

c.2) Direksi mempersiapkan kunjungan tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan Dinas Dewan Komisaris

c.3) Dalam hal kunjungan dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.

d) Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan

Direksi. e) Setiap pemberian saran dan atau tanggapan, Dewan Komisaris

harus melakukannya secara kolektif atas nama Dewan Komisaris.

3. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disusun Direksi serta

17 Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 1.




18

menandatangani laporan tersebut. Jika Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan harus disertai dengan alasannya.

4. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi, serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPSapat Umum

Pemegang Saham mengenai Rencana Pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya, laporan berkala, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.18

6. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya serta pendapatnya kepada RUPSapat Umum Pemegang Saham.19

7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh.20

8. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.21

9. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS.

10. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.

11. Menghadiri rapat-rapat kerja / koordinasi dengan Direksi dan seg MJU7enap jajarannya.

18Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 2 huruf b angka 3) dan 6) 19Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 2 huruf b angka 3) 20Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 2 huruf b angka 5) 21Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 2 huruf b angka 4)









19

12. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan.

13. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.

14. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara

periodik.

15. Memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.22

16. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi

tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko atau Komite Audit.23

17. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai

kewajiban untuk24 : a. Memastikan efektivitas

a.b. Sistem Pengawasan Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas

eksternal auditor dan internal auditor. b.c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang

dilaksanakan oleh Sistem Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.

c.d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem

pengendalian manajemen sera pelaksanaannya. d.e. Memastikan terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan

terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.

22 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 12 ayat (7) 23 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 24 Permen BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 pasal 13 ayat 1

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 0.69", No bullets or numbering







20

e.f. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

18. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengawasi agar Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyekobjektif.25

19. Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.

20. Dewan Komisaris (dapat dibantu komite remunerasi) berkewajiban

untuk mengusulkan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris/Direksi.26

21. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.

22. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

23. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.

24. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.

25. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.

26. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

25 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 33 dan 34 26 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 18 ayat (2)





21

pelaksanaan pengembangan karir.

27. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

28. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

29. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

30. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.

31. Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

32. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan pelaksanaanya.

33. Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.

34. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai dengan kebijakan dan criteria seleksi yang ditetapkan.

35. Dewan Komisaris menilai dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

36. Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

37. Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib rapat Dewan

22

Komisaris yang memadai.

38. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

39. Rapat Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

40. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

41. Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.

42. Sekretariat Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

43. Sekretariat Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.

44. Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

45. Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.

46. Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.

47. Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

F. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk :

23

1. Menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk27 :

a. Menerima pinjaman jangka pendek menengah/panjang dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.

b. Memberikan pinjaman jangka pendek menengah/panjang atas

nama Perseroan.

c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.

Melepaskan dan menghapus aktiva tetap bergerak dengan

umur ekonomi yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPSRapat Umum Pemegang Saham.

d. d. Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang

berlaku untuk jangka tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha.

e. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi satu

tingkat dibawahdi bawah direksi. 2. Menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk mengadakan

kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka tidak lebih dari 2 (bukan) tahun atau 1 (satu) siklus usahadua) tahun.28

2.3. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan.29

3.4. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang

27 Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8 28 Risalah RUPS Nomor RIS-07/D3.MBU/2009 huruf C angka 6 29 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 2)


Formatted: Indent: Left: 0.69", Hanging: 0.2", Outlinenumbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.75" + Indent at: 1"

Commented [BH5]: Risalah RUPS No. RIS-07/D3.MBU/2009 huruf C angka 6 Pelimpahan kewenangan RUPS kepada Direksi melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk jangka waktu s.d. 2 tahun

Commented [BH6]: Tidak diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 8


Commented [BH7]: Risalah RUPS Nomor RIS-07/D3.MBU/2009 huruf C angka 6 Pelimpahan kewenangan RUPS kepada Direksi melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk jangka waktu s.d. 2 tahun



Commented [BH8]: Tidak diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 8


Formatted: Font color: Black









24

kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga.30

4.5. Meminta penjelasan dan menanyakan tentang segala hal yang berkaitan dengan perusahaan kepada Direksi, dan Direksi wajib memberikan penjelasan.31

5.6. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih

Anggota Direksi dari jabatannya, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasan dari tindakan itu.32

G. HAK DEWAN KOMISARIS

Hak-hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh honorarium, tunjangan, dan santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS33.

2. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu,

terukur dan lengkap34, terdiri dari sebagai berikut.

a. Laporan Berkala 1) Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan (selambat-

lambatnya 1 bulan setelah Triwulan berakhir). 2) Laporan Manajemen Perusahaan (Realisasi RKAP) dan

PKBL 2 bulan; 3) Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan (KAP) dan

30 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 1) 31 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 3) 32 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 7) 33 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 23 34 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 16











25

PKBL 5 bulan; 4) Laporan Tahunan (Annual Report) 1 bulan setelah

laporan KAP.

b. Laporan Insidentil 1) Laporan Perkembangan Perusahaan

3. Para Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi35.

5.3. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal

yang berkaitan dengan perusahaan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.36

6.4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak

memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.37

7.5. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya

untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan38. 8.6. Membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan untuk

membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 9.7. Dewan Komisaris atas biaya Perseroan berhak mendapatkan

bantuan Sekretaris Dewan Komisaris.

35 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 1) dan angka 2) 36Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 4 37Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 5 38 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 3

Formatted: Indent: Left: 1", No bullets or numbering




Commented [BH9]: Berulang dengan huruf F angka 2 dan 3











26

H. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan mengistilahkan rapat tersebut dengan Rapat Gabungan.

1. Rapat Internal Dewan Komisaris

Ketentuan-ketentuan Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Rapat dihadiri oleh Komisaris Utama dan Anggota Dewan

Komisaris. b. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.39

c. Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara

berkala minimal satu bulan satu kali40

d. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham41.

Prosedur Prosedur pelaksanaan rapat Internal Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:

1) Sekretaris Dewan Komisaris melakukan koordinasi dengan

39 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 1 40 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 1 41 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 2







27

Dewan Komisaris untuk melakukan rapat Dewan Komisaris termasuk menyiapkan undangan, waktu, tempat, dan agenda rapat.

2) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agenda rapat untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.

3) Melalui Sekretaris Dewan Komisaris, Komisaris Utama, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama menyampaikan undangan dan agenda Rapat Dewan Komisaris kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan42 kecuali dalam hal tertentu undangan dapat disampaikan kurang dari tujuh hari.

4) Panggilan (undangan) rapat tersebut tidak disyaratkan

apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.43

5) Panggilan (undangan) rapat itu harus mencantumkan

acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.44 6) Setiap Anggota Dewan Komisaris harus memberikan

konfirrnasi tentang kehadiran atau ketidak hadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris.

7) Jika Anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir, dapat

diwakili hanya oleh Anggota Dewan Komisaris yang lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya.45

8) Rapat Internal Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris

42 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 3 43 Kesepakatan untuk hadir dilakukan pada rapat sebelumnya sehingga untuk rapat yang akan

datang, seluruh Komisaris diasumsikan sudah mengetahui agenda rapat dan memiliki informasi yang sama (equal information) sebagai bahan rapat (Anggaran Dasar Pasal 18 ayat 3).

44 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 3 45 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 5









28

Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang mendapat delegasi dari Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir. Apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, Anggota Dewan Komisaris yang meminta mengadakan rapat, yang memimpin Rapat Dewan Komisaris.46

e. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.47 Prosedur Prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan cara :

1) Semua keputusan Dewan Komisaris harus berdasarkan

itikad baik, pertimbangan rasional, dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris.

2) Keputusan atas suatu hal dapat diambil secara

musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan terbanyak dari para Anggota Dewan Komisaris.48

3) Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.

4) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk








29

mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.40

5) Suara blanko, atau abstain, dianggap menyetujui usul yang

diajukan dalam rapat.

6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7) Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama

banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian (pemungutan suara) secara tertutup.40

8) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan

dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.49

9) Para Anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk

tidak setuju walaupun secara keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dalam notulennotula rapat sebagai bentuk dari dissenting opinion.

10) Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil

tanpa melalui Rapat Dewan Komisaris asal keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.50

f. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat.

g. Risalah rapat tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.







30

h. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini

penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan : 1) Tempat dan tanggal rapat diadakan, 2) Agenda yang dibahas, 3) Daftar hadir, 4) Lamanya rapat berlangsung, 5) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, 6) Siapa yang mengemukakan pendapat, 7) Proses pengambilan keputusan, 8) Keputusan yang diambil, 9) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila

tidak terjadi kebulatan pendapat,

i. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dan diwakilkan, surat kuasa untuk keperluan tersebut harus dilampirkan dalam risalah Rapat.

Prosedur

Prosedur penyusunan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan, serta mendistribusikan Risalah Rapat,

2) Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir,

3) Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat

Dewan Komisaris dan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir,

31

4) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan

Risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut,

5) Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada

seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan,

6) Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu

14 (empat betas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman,

7) Apabila ada usulan perbaikan atau keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atas risalah rapat, dapat menyampaikan usulan perbaikan dan/atau keberatan kepada pemimpin rapat,

8) Jika usulan perbaikan dan /atau keberatan tidak diterima

dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada perbaikan dan/atau keberatan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan,

9) Risalah rapat asli harus diserahkan kepada Direksi c.q.

Sekretaris Perusahaan untuk disimpan dan diadministrasikan secara baik, salinannya disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan harus selalu tersedia bila diperlukan.

9)

2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PerseroanT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dinamakan Rapat Gabungan.

Ketentuan mengenai Rapat Gabungan adalah sebagai berikut:

h.a. Rapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris dan

Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas


Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 0.69", Hanging: 0.19", Tab stops: 0.88", Left + Not at 2.5"

32

laporan-laporan periodik Direksi dan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan dalam rangka memberikan tanggapan, catatan, dan nasehat yang dituangkan dalam risalah rapat,

i.b. Rapat Gabungan dapat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris

dengan mengundang Direksi atau sebaliknya yang disesuaikan dengan keperluan,

j.c. Undangan rapat disampaikan oleh inisiator rapat gabungan

(Dewan Komisaris kepada Direksi atau sebaliknya) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat,51

k.d. Dalam hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak, maka

undangan dan agenda rapat disampaikan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,

Prosedur Prosedur Pelaksanaan Rapat Gabungan dilakukan dengan cara: 1) Sekretaris Dewan Komisaris melakukan koordinasi dengan

Sekretaris Perusahaan atau sebaliknya untuk melakukan Rapat Gabungan termasuk menyiapkan undangan, waktu, dan agenda rapat,

2) Melalui Sekretaris Dewan Komisaris, Komisaris Utama atau

Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama menyampaikan undangan dan agenda Rapat Gabungan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak,

3) Panggilan (undangan) rapat tersebut tidak disyaratkan

apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, 4) Panggilan (undangan) rapat itu harus mencantumkan acara,

51 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 3






33

tanggal, waktu, dan tempat rapat, 5) Setiap Anggota Dewan Komisaris harus memberikan

konfirmasi tentang kehadiran atau ketidakhadiran dalam Rapat Gabungan,

6) Walaupun kehadiran Anggota Direksi tidak mempengaruhi

kuorum rapat, setiap Anggota Direksi harus memberikan konfirmasi kehadirannya,

7) Jika Anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir, dapat

diwakili hanya oleh Anggota Dewan Komisaris yang lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya,

8) Rapat Gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama atau

Anggota Dewan Komisaris yang mendapat pendelegasian dari Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir.52 Apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, Anggota Dewan Komisaris yang meminta mengadakan rapat yang memimpin Rapat Dewan Komisaris,

l.h. Rapat Gabungan adalah sah dan dapat mengambil keputusan-

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris,

m.i. Mekanisme pengambilan keputusan di Rapat Gabungan sama

dengan mekanisme pengambilan keputusan di Rapat Internal Dewan Komisaris,

n.j. Di dalam Rapat Gabungan tidak diperbolehkan pengambilan

keputusan dengan cara pemungutan suara yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi,

52 Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 6




34

o.k. Setiap Rapat Gabungan harus dibuatkan risalah rapat,

p.l. Risalah rapat tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris

dan Sekretaris Perusahaan dan /atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris,

q.m. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini

penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan : 1) Tempat dan tanggal rapat diadakan, 2) Agenda yang dibahas, 3) Daftar hadir, 4) Lamanya rapat berlangsung, 5) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, 6) Siapa yang mengemukakan pendapat, 7) Proses pengambilan keputusan, 8) Keputusan yang diambil, 9) Pernyataan keberatan ternadap keputusan rapat apabila

tidak terjadi kebulatan pendapat. r.n. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dan

diwakilkan, surat kuasa untuk keperluan tersebut harus dilampirkan dalam Risalah Rapat.

Prosedur Prosedur penyusunan risalah Rapat Gabungan adalah sebagai berikut: A. Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama bertanggung jawab untuk membuat, mengadministrasikan, serta mendistribusikan Risalah Rapat,

B. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Dewan Komisaris

atau Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk

35

oleh Komisaris Utama, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir,

C. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan

oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir,

D. Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak

menerima salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut,

E. Risalah Rapat harus disampaikan kepada seluruh Anggota

Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan,

F. Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah,

G. Apabila ada usulan perbaikan atau keberatan dari anggota

Dewan Komisaris yang hadir atas risalah rapat, dapat menyampaikan usulan perbaikan dan/atau keberatan kepada pemimpin rapat,

H. Jika usulan perbaikan dan /atau keberatan tidak diterima

dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada perbaikan dan/atau keberatan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan,

I. Risalah rapat asli harus diserahkan kepada Direksi untuk

disimpan dan diadministrasikan secara baik, salinannya disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan harus selalu tersedia bila diperlukan.

I. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN

DIREKSI

36

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perseroan dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam

mengurus Perseroan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan,

b. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi,

c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi

merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan,

d. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi

Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.53

e. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap,54

f. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota-anggotanya, sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris

dan Anggota Direksi lainnya.

53 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 16 54 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 16





37

J. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS.

Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian tantiem/insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris. Kriteria kinerja ditetapkan dalam RUPSapat Umum Pemegang Saham. Kriteria evaluasi kinerja individu Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat

dengan komite yang ada, b. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan, c. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu, d. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan, e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta kebijakan Perseroan. e.

K. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, selain diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk satu komite guna

Formatted: English (United States)



38

menunjang pelaksanaan tugasnya.55 Tugas dari masing-masing komite tersebut adalah: 1. Sekretariat Dewan Komisaris

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris atas biaya Perseroan berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

a. Fungsi Pokok

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai wakil pemilik perusahaan untuk memberikan nasihat-nasihat serta pengawasan dalam kaitannya dengan pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan segenap jajarannya.

b. Tugas

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris: 1) Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris

dalam rangka pengambilan keputusan, 2) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan

dengan laporan-laporan rutin Direksi dalam mengelola Perseroan seperti Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan sebagainya,

3) Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan

dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan seperti usulan penjualan aktiva yang dilakukan Direksi, usulan KSO, usulan kredit ke Bank, dan sebagainya,

55 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2



39

4) Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin, dengan berbagai pihak,

5) Menyiapkan dan mengkordinasikan agenda rapat dengan

pihak-pihak yang hadir dalam rapat,

6) Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat,

7) Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran,

serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat,

8) Melakukan/mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan/rapat-rapat Dewan Komisaris, baik dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya,

9) Membuat notulennotula/risalah rapat atas rapat-rapat rutin

maupun non rutin Dewan Komisaris dan rapat komite-komite di bawah Komisaris,

10) Menyampaikan notulennotula/risalah rapat kepada pihak-pihak

yang berkepentingan,

11) Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi, dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan,

12) Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan

cara sebagai berikut:

a) Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya,

b) Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan

hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran

40

dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya,

c) Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan / pertimbangan rapat, memberikan pertimbangan, pendapat, saran terhadap keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.

13) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam

lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris dan komite-komitenya, serta melakukan pengadministrasiannya,

14) Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk

memperlancar kegiatan administrasi kesekretariatan baik untuk Dewan Komisaris maupun Komite-komite yang ada di dalam lingkungan Dewan Komisaris,

15) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data

dan dokumen-dokumen perusahaan yang bersifat rahasia yang berada dalam penguasaan/lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:

a) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian

hasil pertemuan-pertemuan/rapat-rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajarannya maupun dengan pihak-pihak lainnya,

b) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian

notulennotula rapat/ risalah rapat Dewan Komisaris baik rutin maupun non rutin,

c) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal

kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,

d) Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan

pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan

41

kerja Dewan Komisaris.

c. Wewenang

Dengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris, maka wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan

dalam lingkungan Dewan Komisaris, 2. Melihat catatan-catatan, risalah rapat Direksi, dokumen

perusahaan maupun laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris,

3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Dewan

Komisaris, 4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan

Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait baik di dalam maupun di luar Perseroan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,

5. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari Person in Charge

perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Dewan Komisaris,

6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari unit-unit kerja/

pihak terkait atas keterlambatan penyediaan materi/informasi/data yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris,

7. Melaporkan keterlambatan pada butir e dan f pada atasan yang

bersangkutan, 8. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan

oleh Perseroan, 9. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak-

pihak di luar Perseroan dan atau di dalam Perseroan sesuai

42

dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan,

10. Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisaris dalam

kaitannya dengan fungsi-fungsi Dewan Komisaris di Perseroan, 11. Mengusulkan agenda rapat-rapat Dewan Komisaris dengan

pihak-pihak di dalam/luar Perseroan, 12. Mengundang Direksi/Pejabat Perseroan lainnya (dengan

sepengetahuan Direksi), Komite-Komite Dewan Komisaris/Pihak-pihak di luar Perseroan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris,

13. Menghadiri rapat-rapat dengan pihak-pihak di dalam / luar

perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,

14. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan Dewan

Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

7.2. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk: a. Memastikan efektivitas sistim pengendalian interen dan

efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan

oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor ekstern; c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem

pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

43

d. Memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan

terhadap segala informasi yang dikeluarkan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.56

Tugas Komite Audit dapat pula diperluas untuk: a. Melakukan penelaahan atas informasi Perseroanerusahaan,

Laporan Manajemen dan informasi lainnya; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroanerusahaan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perserorusahaan;

c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan

Perseroanrusahaan; d. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah

auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;

e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di

dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

Pelaksanaan tugas Komite dapat diatur dalam pedoman kerja (charter) Komite dan disahkan oleh Komisaris Utama.

8.3. Komite Risiko

Dewan Komisaris PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah membentuk Komite Risiko sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-18/KPI.IV/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Risiko Pada Dewan

56 Penjabaran lebih rinci tentang Komite Audit tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan Pedoman Komite Audit.



44

Komisaris PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Komite Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris untuk: a. Mendapatkian pemahaman atas manajemen risiko

perseroanusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi perserousahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko perseroanusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.

b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.

c. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan

manajemen risiko perserousahaan. d. Memantau berbagi potensi risiko yang dihadapi perserousahaan. e. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko

perserousahaan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Komite dapat diatur dalam pedoman kerja (charter) Komite dan disahkan oleh Komisaris Utama.

45

BAGIAN KEDUA

DIREKSI A. FUNGSI DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan57 serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.58

Karakteristik yang pokok dari Direksi adalah sebagai berikut: 1. Direksi haruslah orang perorangan bukan badan hukum; 2. Direksi bertugas untuk mewakili Perseroan dan melaksanakan,

mengurus, dan mengarahkan kegiatan Perseroan; 3. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan

sumberdaya (resources) Perseroan;

4. Direksi diangkat atau dipilih berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini Direksi diangkat oleh RUPSapat Umum Pemegang Saham;

5. Kepengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dilakukan untuk

kepentingan dan tujuan Perseroan; 6. Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

B. KUALIFIKASI DAN KOMPOSISI DIREKSI

1. Kualifikasi

Terdapat dua macam kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang

57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92Ayat 1 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 Ayat 1dan 2





46

calon Anggota Direksi. Kualifikasi tersebut adalah kualifikasi umum, yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kualifikasi khusus, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. a. Kualifikasi Umum59

Orang Perseorangan yang: 1) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

2) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan; 3) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

4) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana

yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

5) Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan

derajat ketiga, baik vertikal maupun horisontal atau hubungan semenda ( menantu atau ipar ) dengan Anggota Direksi lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;

6) Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Anggota Direksi

pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan perserousahaan;

7) Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam

jabatan struktural dan fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

59 Per-01/ MBU/2012



47

8) Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9) Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak

pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;

10) Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk

mengembangkan usaha guna kemajuan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero);

11) Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman

dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi;

b. Kualifikasi Khusus

Kualifikasi khusus merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Anggota Direksi sesuai kebutuhan PerseroanPT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Kualifikasi khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Nominasi untuk diajukan kepada RUPS agar disahkan.

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada saat ini adalah: a. Direktur Utama b. Direktur Operasi dan Komersial c. Direktur Fasilitas dan Peralatan d. Direktur SDM dan Umum e. Direktur Keuangan

48

Komposisi tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan Perseroan dengan keputusan RUPSapat Umum Pemegang Saham.

3. Keanggotaan Direksi

Ketentuan tentang keanggotaan Direksi sebagai berikut: a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri

dari sekurangnya 2 (dua) Anggota Direksi dan seorang diantaranya sebagai menjabat Direktur Utama60

b. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi untuk menetapkannya61

c. Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama62

d. Jika suatu waktu karena sebab apapun juga Perseroanusahaan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan tersebut63

e. Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Anggota Direksi, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses

60 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 1 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 5 dan 6 62 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 7 63 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 8










49

penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham64

f. Para calon Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan akan diajukan kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diangkat oleh RUPS sebagai Anggota Direksi, para calon yang telah lulus wajib menandatangani kontrak manajemen65

4. Masa Jabatan Ketentuan tentang masa jabatan Direksi sebagai berikut: a. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak

mengurangi hak Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu.66

b. Jabatan Anggota Direksi akan berakhir67, jika :

1) Masa jabatan berakhir 2) Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena

pengunduran diri 3) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

berdasarkan keputusan pengadilan 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 5) Meninggal dunia 6) Diberhentikan oleh RUPS.

c. RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Alasan pemberhentian tersebut adalah jika Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), melalaikan

64 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 2 dan Kepmen BUMN Nomor

Kep- 104/MBU/2002 Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) 65 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 3 66 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 4 67 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 10










50

kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara

waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau merugikan Perusahaan atau melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara

tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan dari tindakan tersebut.

f. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian

sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan RUPSapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada Anggota Direksi tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat.

g. Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut

tidak hadir dalam Rapat maka ia dianggap menerima keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

h. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.68

i. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya dan pengunduran dirinya berlaku sejak tanggal disetujui permohonan pengunduran dirinya oleh RUPSapat Umum

68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 Ayat 8



51

Pemegang Saham.69

j. Anggota Direksi yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Anggota direksi yang digantikannya.70

k. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Anggota Direksi, maka masa jabatan Anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan masa berakhimya masa jabatan Anggota direksi lainnya yang telah ada.71

l. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.72 Penunjukan kembali akan ditentukan berdasarkan kesesuaian profil Anggota Direksi dengan kebutuhan Perseroan.

D.C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENDALAMAN

PENGETAHUAN

1. Program Pengenalan Program pengenalan73 sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang kompak, Program Pengenalan tersebut wajib untuk dijalankan. Prosedur Prosedur Program Pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Kepada Anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan

Program Pengenalan mengenai PerseroanT Pelabuhan Indonesia

69 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 9 70 Anggaran dasar pasal 10 Ayat 11 71 Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 12 72 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 4 73 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 43











52

IV (Persero). b. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan

program pengenalan atau jika Sekretaris Perusahaan berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada siapapun yang menjalankan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan.

c. Program pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi,

antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance oleh

PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 2) Gambaran mengenai PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV

(Persero) berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya

3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit

4) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

5) Program pengenalan yang diberikan dapat berupa

presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

2. Program Pendalaman Pengetahuan Program Pendalaman Pengetahuan menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Perusahaan di bidang jasa kepelabuhanan dan selalu siap

Formatted: Font: Not Bold

53

mengantisipasinya bagi kelangsungan dan kemajuan Perseroan. Prosedur Prosedur Program Pendalaman Pengetahuan: a. Anggota Direksi mengajukan rencana program pendalaman

pengetahuan (misalnya keikutsertaan dalam suatu shortcourse, workshop atau lokakarya) kepada Direktur Utama disertai dengan tujuan, lokasi, biaya dan hal-hal yang diperlukan.

b. Berdasarkan rencana program tersebut, Direktur Utama

memberikan rekomendasi setuju atau tidak setuju atas rencana tersebut disertai dengan alasan jelas.

c. Jika sudah disetujui, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab

untuk menyediakan fasiltas yang diperlukan untuk keperluan program pendalaman pengetahuan tersebut.

E.D. INDEPENDENSI DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka Perseroan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

a. Selain organ Perseroan, pihak lain manapun dilarang melakukan campur tangan dalam pengurusan Perseroan74

b. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

F.E. ETIKA JABATAN

74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero Pasal 39 dan penjelasannya



54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: 1. Menjalankan tugas sebagai Direksi secara bertanggung jawab, jujur,

dan senantiasa menempatkan kepentingan Pemegang Saham dan Perseroan sebagai prioritas Perseroan.

2. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menjunjung etika bisnis yang lazim berlaku. 3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan

Perseroan dan atau yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

4. Tidak mengambil peluang Perseroan untuk kepentingan diri sendiri

dan/atau kepentingan pihak lain. 5. Tidak memanfaatkan jabatan, aset Perseroan, dan informasi

Perseroan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

6. Tidak akan memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun

tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak tersebut.

7. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yang

dapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan Direksi, di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.

8. Senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang

mendukung pelaksanaan tugas Direksi. 9. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugas

maupun sesudah tidak menjabat Direksi Perseroan serta tidak akan mengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

55

10. Senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi prinsip-prinsip Good

Corporate Govemance dan budaya Perusahaan yang berlaku di PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero).

11. Menjadi teladan bagi Manajemen dan pegawaikaryawan PerseroanT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero). 12. Memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial

dan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.75

G.F.TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Tugas pokok Direksi meliputi: 1. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan76

2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS

3. Memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan77

4. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 5. Implementasi dari tugas pokok tersebut diantaranya:

a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk

kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya

75 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat 1 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 1 77 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1a







56

b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan c. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten

d. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas78

e. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS dan Rapat Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan79

6. Tugas berkaitan dengan Pemegang Saham dan RUPS :

a. Menandatangani kontrak manajemen dengan Pemegang Saham b. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang ada

c. Memanggil dan menyelenggarakan RUPSapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan80

d. Untuk RUPS Tahunan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Perhitungan Tahunan, Direksi wajib mengajukan : 1) Laporan Tahunan 2) Pembagian keuntungan dan besamya dividen yang

dibagikan 3) Hal-hal lain yang menyangkut acara demi kepentingan

Perseroan. e. Untuk RUPS Pengesahan Rencana Kerja, Direksi diwajibkan

mengirimkan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan

78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat 3 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 100 Ayat 1 80 Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat 9 dan Pasal 22 Ayat 2







57

perseroan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk dimintakan pengesahan kepada RUPS selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.81

f. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Anggota Direksi

tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya

g. Menyediakan bahan rapat RUPS kepada Pemegang Saham dan

bahan tersebut di atas diberikan secara cuma-cuma bagi Pemegang Saham.82

h. Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta

oleh Pemegang Saham. Hal ini untuk menjamin bahwa PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah memenuhi hak-hak Pemegang Saham dalam kaitannya dengan akses informasi yang relevan terhadap Perseroan

i. Meminta persetujuan RUPS jika PerseroanT Pelabuhan Indonesia

IV (Persero) ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya

j. Meminta persetujuan RUPS jika PerseroanT Pelabuhan Indonesia

IV (Persero) ingin menambah atau mengurangi besamya jumlah modal Perseroan.

7. Terkait dengan strategi dan rencana kerja, Direksi bertugas untuk :

a. Menyiapkan visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya

c. Menyiapkan pada waktunya Rencana Pengembangan

81 Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat 5 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 82 Ayat 3 dan 4





58

Perseroan/Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan oleh Pemegang Saham.83

d. Mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) e. Mencapai target-target jangka pendek yang tercantum dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP.

8. Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakan secara

konsisten melalui beberapa tahapan: a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis

risiko yang relevan dan berpotensi terjadi b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran

dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-

upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan

terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko

e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan

aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan

f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.84

83 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2b 84 Permen BUMN Nomor Per-117/M- MBU/2002 Pasal 28 Ayat 2 Huruf (h)





59

9. Menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk

mengamankan investasi dan aset Perseroan. 10. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin

penerapan Good Corporate Governance 11. Direksi wajib mengelola dan mengungkapkan informasi penting

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyekobjektif

12. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa/Pelanggan, Pemasok, kreditur dan masyarakat sekitar tempat usaha PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), serta stakeholder lainnya85

13. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya86 14. Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan berbagai pihak

yang berkepentingan 15. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas

Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja

16. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan

pelatihan, menetapkan jenjang karir, reward and punishment serta

menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan

85 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/ M-MBU/2002 Pasal 31 86 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/ M-MBU/2002 Pasal 15 Ayat 4





60

17. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan/gangguan (termasuk pelecehan / harassment)

18. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intem, terutama pemisahan fungsi pengurusan,

pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan87

19. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi

Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan

20. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknologi informasi guna

menunjang kegiatan bisnis Perseroan 21. Melaporkan kinerja dan evaluasi atas implementasi kebijakan di

bidang teknologi informasi kepada Komisaris secara berkala 22. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPSapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.88

H.G. WEWENANG

Direksi berwenang untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan89 2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai

pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan82

87 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2d

88 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2h 89 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 5








61

3. Direksi berwenang melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris90: a) Menerima pinjaman jangka pendek menengah/panjang dari

Bank atau Lembaga Keuangan lain b) Memberikan pinjaman jangka pendek menengah/panjang atas

nama Perseroan c) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam

melaksanakan penarikan kredit jangka pendek d) Melepaskan dan menghapusbukukan aktiva bergerak dengan

umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS

e) Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang

berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 2 (satudua) tahun atau 1 (satu) siklus usaha

f) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai

dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Kewenangan yang dapat dijalankan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPSapat Umum Pemegang Saham dan pendapat atau saran dari Dewan Komisaris 91: 1) Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta

dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru.

2) Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perseroan dalam

perseroan lain atau badan usaha lain.

90 Anggaran dasar Pasal 11 Ayat 68 91 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 910

Commented [BH10]: Risalah RUPS No. RIS-07/D3.MBU/2009 huruf C angka 6 Pelimpahan kewenangan RUPS kepada Direksi melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk jangka waktu s.d. 2 tahun

Commented [BH11]: Sesuaikan dengan ketentuan

Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 10





62

3) Menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah /

panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPSapat Umum Pemegang Saham.

4) Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau

mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah / panjang.

5) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain baik

berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 2 (satudua) tahun atau 1 (satu) siklus usaha.

6) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang

mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS

7) Perbuatan untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari

pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi jumlah nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

Prosedur

Prosedur-prosedur yang terkait dengan kewenangan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham: 1) Prosedur menerima pinjaman jangka pendek menengah/panjang

dari Bank atau Lembaga Keuangan lain :

a. Direksi mengajukan surat permohonan ijinizin kepada Dewan Komisaris untuk pengambilan kredit jangka pendek tersebut yang dilengkapi dengan persyaratan kredit dari pihak kreditur, plafon kredit, posisi kredit saat ini dan rencana

63

obyekobjek jaminan yang akan diberikan

b. Jika diperlukan Direksi memberikan informasi lebih lanjut kepada Dewan Komisaris tentang latar belakang rencana pengambilan kredit jangka pendektersebut

c. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas

rencana pengambilan kredit jangka pendektersebut yang diajukan Direksi

d. Berdasarkan kajian tertulis, Dewan Komisaris akan

memberikan ijinizin atau tidak memberi ijinizin atas rencana pengambilan kredit jangka pendektersebut yang diajukan oleh Direksi

e. Setelah mendapat ijinizin Dewan Komisaris, Direksi

menandatangani perjanjian kredit jangka pendektersebut dengan bank atau lembaga keuangan lainnya

2) Prosedur memberikan pinjaman jangka pendek

menengah/panjang atas nama Perseroan92:

a. Direksi mengajukan surat permohonan ijinizin kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pinjaman jangka pendek tersebut kepada pihak lain dengan mencatumkan tentang tujuan, pihak yang diberi pinjaman, terms of condition, besarnya

pinjaman dan keuntungan bagi PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero).

b. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas rencana pemberian pinjaman jangka pendektersebut tersebut.

c. Berdasarkan kajian tertulis, Dewan Komisaris akan memberikan ijinizin atau tidak memberi ijinizin atas rencana pemberian pinjaman jangka pendek tersebut kepada pihak lain seperti yang diajukan oleh DireksiDireks.

d. Setelah mendapat ijinizin Dewan Komisaris, Direksi menyusun

92 Untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9)



64

proposal pemberian pinjaman jangka pendek tersebut untuk ditandatangani kedua belah pihak.

3) Prosedur mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam

melaksanakan penarikan kredit jangka pendek : a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris

tentang latar belakang rencana mengagunkan aktiva tetap Perseroan

b. Direksi mengajukan surat permohonan ijinizin kepada Dewan Komisaris untuk mengagunkan aktiva tetap yang dilengkapi dengan Daftar aktiva tetap (harta kekayaan) Perseroan yang akan dijaminkan serta Daftar kekayaan yang sedang dijaminkan

c. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas rencana mengagunkan aktiva tetap Perseroan yang diajukan Direksi

d. Dewan Komisaris akan memberikan ijinizin atau tidak memberi ijinizin atas rencana menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang diajukan oleh Direksi

e. Permohonan ijinizin kepada Dewan Komisaris dilakukan jika Direksi mengagunkan aktiva tetap Perseroan yang nilainya secara sendiri-sendiri maupun akumulasi tidak melebihi 50% harta kekayaan Perseroan. Untuk Mengagunkan aktiva tetap Perseroan yang nilainya secara sendiri-sendiri maupun akumulasi melebihi 50%, maka izin dimintakan kepada RUPS93 dan RUPS akan memutuskan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

4) Prosedur untuk melepaskan dan/atau menghapus aktiva :

Untuk melepaskan dan menghapus bukukan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS, Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris

93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 Ayat 1b



65

Sedangkan untuk melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham setelah mendapat saran / pendapat Dewan Komisaris Prosedur untuk melepaskan aktiva tetap adalah sebagai berikut: a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris

tentang latar belakang rencana pelepasan aktiva tetap di luar yang telah disetujui dalam RKAP tahun berjalan

b. Direksi melakukan penilaian terhadap aktiva tetap yang akan dijual. Jika aktiva tetap tersebut nilainya materiil (20% dari total equity atau 10% dari total revenue), penilaiannya dilakukan oleh jasa penilai independen yang ditunjuk oleh Direksi melalui proses seleksi.

c. Berdasarkan pada hasil penilaian tersebut, dihasilkan proposal penjualan aktiva tetap, selanjutnya diusulkan secara resmi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan/persetujuan.

d. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas proposal penjualan aktiva tetap yang diajukan Direksi.

e. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atau persetujuan atas proposal penjualan aktiva tetap yang diajukan Direksi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah proposal penjualan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan /persetujuan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui / merekomendasi penjualan aktiva tetap tersebut

f. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi membuat permohonan izin penjualan aktiva tetap kepada RUPS

g. Untuk aktiva bergerak, setelah persetujuan Dewan Komisahs, Direksi dapat langsung melakukan penjualan atau penghapusan aktiva tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

5) Prosedur untuk kerjasama operasi atau kontrak manajemen :


66

Persetujuan dari Dewan Komisaris diperlukan untuk mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 2 (satudua) tahun atau 1 (satu) siklus usaha. Sedangkan untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain baik berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, dan perjanjian-perjanjian lain mempunyai dampak keuangan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 2 (satudua) tahun atau 1 (satu) siklus usaha diperlukan persetujuan dari RUPS setelah mendapat arahan/pendapat dari Dewan Komisaris. Prosedur yang diperlukan untuk kerjasama operasi atau kontrak manajemen: a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris

tentang latar belakang rencana melakukan kerjasama operasi atau kontrak manajemen.

b. Direksi melakukan pengkajian dan analisis kerjasama operasi atau kontrak manajemen.

c. Berdasarkan hasil pengkajian dan analisis tersebut, dihasilkanlah proposal rencana kerjasama operasi atau kontrak manajemen, selanjutnya diusulkan secara resmi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan / persetujuan.

d. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas proposal kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang diajukan Direksi.

e. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atau persetujuan atas proposal kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang diajukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah proposal rencana investasi diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan / persetujuan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui rencana kerjasama operasi atau kontrak manajemen tersebut. Untuk kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang tidak melebihi jangka waktu 1 2 (satudua) tahun atau satu siklus usaha, setelah persetujuan Dewan Komisaris, Direksi


67

langsung dapat melaksanakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris. Sedangkan untuk kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang melebihi jangka waktu 1 2 (satudua) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, Direksi mengajukan persetujuannya kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris akan merekomendasikan kepada Pemegang Saham.

6) Prosedur Menetapkan dan Menyesuaikan Struktur Organisasi :

a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris

tentang latar belakang rencana penyesuaian struktur organisasi.

b. Direksi melakukan pengkajian atas rencana penyesuaian struktur organisasi.

c. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dihasilkan resume rencana penyesuaian struktur organisasi, selanjutnya diusulkan secara resmi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan /persetujuan.

d. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas usulan rencana penyesuaian struktur organisasi yang diajukan Direksi.

e. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atau persetujuan atas rencana penyesuaian struktur organisasi yang diajukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proposal rencana penyesuaian struktur organisasi diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau persetujuan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui rencana penyesuaian struktur organisasi tersebut.

f. Direksi melaksanakan penyesuaian struktur organisasi dan melaporkan realisasinya kepada Dewan Komisaris.

7) Prosedur mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau

ikut serta dalam Perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru :

68

a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris tentang latar belakang rencana penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru

b. Direksi melakukan kajian secara lengkap berkaitan dengan nilai tambah yang memberikan keuntungan lebih sehingga dapat menjadi dasar utama penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru serta dan melakukan analisis secara komprehensif atas risiko yang mungkin terjadi dan mengelola risiko secara lebih rinci atas penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru

c. Berdasarkan analisa tersebut dihasilkan proposal atau rencana bisnis tentang penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru, selanjutnya diusulkan secara resmi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan / persetujuan

d. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas proposal yang diajukan Direksi

e. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atas proposal yang diajukan oleh Direksi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja setelah proposal diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau persetujuan maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui pendirian anak perusahaan tersebut

f. Direksi mengajukan permohonan ijinizin untuk penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru kepada RUPS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan RUPS akan memutuskan setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.

g. Rencana penyertaan saham atau mendirikan perusahaan baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS.

8) Prosedur melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perseroan dalam perseroan lain atau badan usaha lain : a. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Komisaris

tentang latar belakang rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain

b. Direksi melakukan kajian secara lengkap terhadap semua hal

69

yang berkaitan dengan rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain tersebut

c. Jika diperlukan Direksi dapat menggunakan saran profesional agar mendapat kajian atau analisis secara independen dan komprehensif atas risiko yang mungkin terjadi atas rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain tersebut

d. Berdasarkan analisa tersebut, Direksi menyusun proposal rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain, selanjutnya diusulkan secara resmi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan / persetujuan

e. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas proposal yang dilakukan Direksi

f. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atas proposal penjualan yang diajukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proposal diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau persetujuan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui penjualan sebagian atau seluruh saham anak perusahaan tersebut

g. Direksi mengajukan permohonan ijinizin untuk pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain tersebut kepada RUPS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan RUPS akan memutuskan setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.

h. Rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perseroan di perseroan lain tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS.

9) Prosedur menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah / panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat opereasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPSapat Umum Pemegang Saham : a. Direksi mengajukan surat permohonan ijinizin kepada

Dewan Komisaris untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah / panjang kepada pihak lain dengan mencatumkan tentang tujuan, pihak yang diberi

70

pinjaman, terms of condition, besarnya pinjaman dan keuntungan bagi PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

b. Dewan Komisaris melakukan kajian atau penelaahan atas rencana penerimaan dan atau pemberian pinjaman jangka menegah /panjang

c. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan atas proposal untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah / panjang yang diajukan oleh Direksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah proposal diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau persetujuan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui rencana tersebut

d. Direksi mengajukan permohonan ijinizin untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah / panjang tersebut kepada RUPS dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan RUPS akan memutuskan setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.

e. Rencana menerima dan/atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS.

I.H. HAK-HAK DIREKSI

Hak-hak Direksi meliputi:

1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan94

2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan

termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPSapat Umum

94 Anggaran Dasar pasal 11 ayat 5




71

Pemegang Saham95 3. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus

Perseroan

4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain96

6. Menerima gaji berikut tunjangan lain seperti tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, kendaraan dinas, santunan puma jabatan dan asuransi pensiun yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam kontrak manajemen97

7. Bila PerseroanT Pelabuhan Indonesia IV(Persero) mencapai suatu

tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS98.

8. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang

berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan

9. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung

berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Anggota Direksi lainnya

95 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 1b 96 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 1d 97Ketentuan tentang gaji dan tunjangan diatur dalam Kontrak manajemen masing-masing Direktur

berdasarkan keputusan RUPS 98 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/ M-MBU/2002 Pasal 35









72

10. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku 11. Mempergunakan saran profesional sesuai kebutuhan dan

kepentingan Perseroan 12. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan

maupun pemilikan sesuai ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ketetapan RUPSapat Umum Pemegang Saham.

J.I. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGURUSAN PERSEROAN OLEH

DIREKSI

Prinsip-prinsip kebijakan pengurusan Perseroan meliputi: 1. Kebijakan Pengurusan Perseroan adalah suatu keputusan atau

tindakan yang diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, dimana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu aturan yang baku.

2. Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suatu kebijakan

yang diambil melalui Rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan yang diambil secara individual tanpa adanya rapat dimaksud.

3. Suatu kebijakan harus diputuskan secara kolegial dalam rapat Direksi

jika substansi kebijakan menyangkut:

a. Masalah yang terkait dengan rencana strategik perusahaan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan

b. Masalah yang terkait dengan aspek keuangan yang material dengan risiko yang signifikan sesuai dengan batasan-batasan kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

c. Masalah yang terkait dengan perubahan struktur organisasi, penunjukan pejabat satu level dibawahdi bawah direksi serta kebijakan-kebijakan SDM yang strategis seperti rekrutmen, PHK dalam jumlah besar dan sebagainya.

73

d. Masalah-masalah yang terkait dengan tuntutan, klaim atau gugatan terhadap Perseroan

e. Masalah yang terkait dengan persepsi dan citra Perseroan di masyarakat

f. Masalah-masalah lain yang secara kebijakan dan aturan teknis memerlukan persetujuan secara kolegial.

4. Jika karena suatu sebab, salah seorang Anggota Direksi mengambil

kebijakan seperti ketentuan pada butir 3 di atas tanpa persetujuan rapat Direksi, maka Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sampai dengan kebijakan tersebut dapat disetujui oleh Rapat Direksi

5. Dalam hal kebijakan yang diambil oleh Direksi mempunyai substansi

yang sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebutuhan Perseroan sehari-hari, maka Anggota Direksi yang bersangkutan perlu mengusulkan kepada Direksi untuk menjadikan kebijakan yang dilakukannya sebagai suatu peraturan yang mengikat.

6. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu

permasalahan yang timbul, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Itikad baik b. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup c. Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada serta

berbagai kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnya bagi Perseroan

d. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan

e. Koordinasi dengan Anggota Direksi lainnya khususnya untuk suatu kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan Anggota Direksi lainnya.

7. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa

mempertimbangkan kesesuaian tindakannya dengan rencana dan tujuan Perseroan

74

8. Pendelegasian wewenang Direksi kepada karyawan atau pihak lain

untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama

9. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan seperti Surat

Keputusan dan lain-lain, diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendiri.

K.J. PENDELEGASIAN WEWENANG Dl ANTARA ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

2. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa

pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk Direktur Utana berwenang bertindak atas nama Direksi yang mewakili perseroan.

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan karena

berhalangan tetap, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatan dan usia yang berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

M.K. PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

1. Kebijakan Umum Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembagian tugas di antara


75

Anggota Direksi.99 Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ perusahaan (seluruh Anggota Direksi secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Anggota Direksi dan karenanya wajib mengawasi pelaksanaannya

2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Anggota

Direksi

a. Direktur Utama100

Peran dan tanggung jawab khusus Direktur Utama pada prinsipnya terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1) Menentukan visi, misi, dan strategi umum Rencana Jangka

Panjang Perusahaan(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

2) Menentukan sasaran-sasaran perusahaan baik berupa target keuangan, operasional, pemasaran, organisasi dan pengembangan usaha

3) Penetapan arah kebijakan strategis Perseroan 4) Penguasaan, pemeliharaan, dan pengumuman kekayaan

Perseroan 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan 6) Pengaturan tugas mewakili Perseroan di dalam dan di luar

pengadilan, dengan pembatasan seperti tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

7) Penetapan wakil / kuasanya dengan menggunakan surat kuasa

8) Penetapan susunan organisasi Perseroan 9) Pengelolaan dan pengembangan aspek legal

99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 Ayat 5 dan 6 100 Peraturan Direksi nomor 20 tahun 2013Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pasal 8 Ayat 2 menyatakan pembagian tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban Direksi mengacu ke Anggaran Dasar Perseroan, namun di Anggaran Dasar Perseroan hanya mencantumkan hal tersebut untuk Direksi secara umum, jadi untuk Direktur Utama mengacu pada Best Practices




Formatted: Line spacing: single


76

10) Pengelolaan fungsi humas dan manajemen perkantoran 11) Penetapan pola pembinaan, pengembangan dan

pengendalian terhadap fungsi yang ada dalam organ perusahaan (misalnya optimalisasi proses pengawasan organ Satuan Pengawas Internal)

b. Direktur Operasi dan Komersial

Direktur Operasi dan Komersial memimpin Direktorat Operasi dan Komersial, membawahkan 4 (empat) Subd Direktorat (Subdit) terdiri dari : 101

a) Subdit Pelayanan Kapal b) Subdit Pelayanan Terminal c) Subdit Pengembangan Usaha dan Tarif d) Subdit Aneka Usaha dan Properti

Fungsi Direktur Operasi dan Komersial meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi program operasional serta pemasarannya, pengembangan usaha, penyusunan tarif jasa kepelabuhanan, dan manajemen mutu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Operasi dan Komersial mempunyai tugas:

1) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan jasa kapal dan jasa maritim (Marine and Maritime Services)

2) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan petikemas, terminal konvensional dan pelayanan barang (Logistic Services)

3) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur kegiatan pelayanan terminal penumpang, pemanfaatan properti serta jasa kepelabuhanan lainnya (Other Services)

4) Membuat rencana pengembangan usaha perusahaan dan memonitor program kerjasama usaha

101 PD 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan

Indonesia IV (Persero) Pasal 12



77

5) Merumuskan kebijakan, program, riset pasar dan menganalisis potensi pasar, peta persaingan, pelanggan potensial dan melaksanakan program Customer Relationship Management (CRM)

6) Melakukan evaluasi dan penyusunan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan

7) Mengembangkan kebijakan dan mengawasi standar dan kualitas mutu serta pelayanan

c. Direktur Fasilitas dan Peralatan

Direktur Fasilitas dan Peralatan memimpin Direktorat Fasilitas dan Peralatan, membawahkan 4 (empat) Sub Direktorat (Subdit) terdiri dari: 102

1) Subdit Perencanaan dan Rekayasa Faslatpel 2) Subdit Fasilitas Pelabuhan 3) Subdit Peralatan Pelabuhan 4) Subdit Lingkungan Hidup dan fasilitas Penunjang

Fungsi Direktur Fasilitas dan Peralatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi program pengembangan dan rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pelabuhan, fasilitas penunjang serta lingkungan hidup pelabuhan (port environment) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Fasilitas dan Peralatan memiliki tugas sebagai berikut:103 1) Merumuskan kebijakan, program, sistem dan prosedur

kegiatan pengembangan dan rekayasa fasilitas dan peralatan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pelabuhan, lingkungan pelabuhan (port environment) serta fasilitas penunjang lainnya.


Indonesia IV(Persero) Pasal 18 103 PD 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Pelabuhan

Indonesia IV(Persero) Pasal 17 ayat 3





78

2) Merancang, merencanakan dan mengawasi kegiatan pengembangan dan rekayasa fasilitas dan peralatan pelabuhan.

3) Merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pemeliharaan bangunan di atas air dan di darat, termasuk kolam pelabuhan.

4) Merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pemeliharaan alat bongkar muat, alat apung, instalasi listrik dan air.

5) Merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pemeliharaan dan pengendalian lingkungan pelabuhan (Port environment) serta fasilitas penunjang lainnya.

d. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan memimpin Direktorat Keuangan, membawahkan 3 (tiga) Sub Direktorat terdiri dari : 104

1) Subdit Akuntansi Manajemen 2) Subdit Akuntansi Keu angan dan Manajemen Aset 3) Subdit Tresuri dan Keuangan Perusahaan.

Fungsi Direktur Keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan Perseroan meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perbendaharaan dan manajemen aset serta pembinaan dan evaluasi bagi anak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan: 105

Tugas Direktur Keuangan meliputi : 106 1) Membina dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan

anggaran secara terpadu dengan Direktorat terkait serta pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan Perseroan.

2) Membina dan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan,

104 PD 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT

Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Pasal 29 105 PD 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT

Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Pasal 28 ayat 2 106 PD 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT

Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Pasal 28 Ayat 3







Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0.1"

79

akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. 3) Membina, melaksanakan dan mengevaluasi dan

mengendalikan utang piutang, manajemen arus kas, dan perbendaharaan Perseroan.

4) Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi penyediaan pendanaan / pembiayaan pengembangan usaha dan investasi dengan skema financing yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

5) Merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pemetaan dan pengelolaan aset menuju kondisi clean and clearance

6) Membina dan melaksanakan transaksi keuangan dan verifikasi transaksi keuangan Perseroan.

7) Membina dan melaksanakan program perpajakan, perencanaan pajak (tax planning), menyusun laporan keuangan versi fiskal, pengendalian kewajiban perpajakan Perseroan serta verifikasi laporan keuangan Cabang.

8) Membina dan mengevaluasi kegiatan usaha dan keuangan pada anak perusahaan.

e. Direktur SDM dan Umum

Direktur SDM dan Umum memimpin Direktorat SDM dan Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Direktorat (Subdit) terdiri dari : 107 1) Subdit Perencanaan Organisasi ,SDM dan Kesra 2) Subdit Karier dan Pengembangan SDM 3) Subdit Umum. Fungsi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum meliputi perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, ketatausahaan, keamanan dan umum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.108


Indonesia IV (Persero)Pasal 24


Indonesia IV(Persero) Pasal 23 Ayat 3

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0"

80

Tugas Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai berikut:

1) Merencanakan, membina dan mengembangkan sumber daya

manusia serta melakukan kajian dan analisis serta mengambil langkah-langkah perbaikan guna pengembangan dan pembenahan organisasi;

2) Menyusun dan mengevaluasi Master Plan Sumber Daya Manusia sesuai perkembangan bisnis perseroanusahaan;

3) Menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi Pengembangan Karir Pegawai dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai (KPI Individu);

4) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan administrasi kepegawaian dan menerapkan sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia;

5) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan terkait Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Pegawai serta menyelenggarakan dan mengevaluasi survey kepuasan pegawai;

6) Membina, menyusun kebijakan dan kerumahtanggaan serta keprotokoleran;

7) Membina, menyusun kebijakan dan meyelenggarakan sistem kearsipan, pengamanan dan pemeliharaan fasilitas fisik, dokumen serta inventaris perseroanusahaan;

3. Secara detail Direksi akan menyusun Job Description untuk masing-

masing Anggota Direksi. Kewenangan menetapkan Job Description

ada pada RUPS, namun wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi.109

M.L. RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan

setiap Anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili berhak

109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 Ayat 5 dan 6


Formatted: Indent: Left: 0.31", Hanging: 0.19", Numbered+ Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +Alignment: Left + Aligned at: 0.74" + Indent at: 0.99"



81

memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Direksi juga berhak mengundang pihak lain untuk menghadiri Rapat Direksi.

2. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu.

Namun demikian dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengurusan Perseroan, Direksi menetapkan Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan.

3. Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadual tersebut di atas

berdasarkan permintaan:110 a. Seorang atau lebih Anggota Direksi b. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan

Komisaris c. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang

bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau

ditempat kegiatan usaha perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi

6. 5. Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan di sampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan111

7. 6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal,

waktu dan tempat rapat 8.7. Undangan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua

Anggota Direksi hadir dalam rapat 9.8. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi




Formatted: Indent: Hanging: 0.19"



Formatted: Indent: Left: 0.5", First line: 0", Numbered +Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +Alignment: Left + Aligned at: 0.74" + Indent at: 0.99"

Formatted: Indent: Left: 0.31", Hanging: 0.19", No bulletsor numbering

Formatted: Indent: Left: 0.31", Hanging: 0.19", Outlinenumbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2"+ Indent at: 2", Tab stops: 0.5", List tab + Not at 2"

Formatted: Indent: Left: 0.31", Hanging: 0.19", Outlinenumbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2"+ Indent at: 2", Tab stops: 0.5", List tab + Not at 2"





82

rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan

10.9. Rapat Direksi adalah sah dan bertiak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya112

11.10. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut113

12.11. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang

Anggota Direksi lainnya

13.12. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama114

14.13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,

maka Anggota Direksi yang tertua dalam jabatan yang memimpin Rapat Direksi, jika terdapat lebih dari 1 (satu) Anggota Direksi yang tertua dalam jabatan lebih dari satu orang atau tidak ada, maka pimpinan Rapat Direksi dipilih oleh dan antara mereka yang hadir

15.14. Rapat Direksi dihadiri oleh Anggota Direksi, Pejabat Satu

Level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Direksi

16.15. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi

dalam Rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Anggota Direksi.


Formatted: Indent: Left: 0.31", Hanging: 0.19", Outlinenumbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2"+ Indent at: 2", Tab stops: Not at 2"

Formatted: Indent: Left: 0.31", Outline numbered + Level:4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment:Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2" + Indent at: 2",Tab stops: 0.56", List tab + Not at 2"


Formatted: Indent: Left: 0.31", Outline numbered + Level:4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment:Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2" + Indent at: 2",Tab stops: Not at 2"

Formatted: Indent: Left: 0.31", Outline numbered + Level:4 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment:Left + Aligned at: 1.75" + Tab after: 2" + Indent at: 2",Tab stops: Not at 2"









83

Prosedur

Prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi adalah: a. Semua keputusan dalam dalam Rapat Direksi diambil

dengan musyawarah untuk mufakat b. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan,

maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa c. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya115 diharuskan untuk mengungkapkan hal tersebut dan tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam risalah rapat d. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara Anggota Direksi yang diwakilinya e. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari peserta yang hadir f. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang diajukan dianggap ditofak g. Suara btangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat i. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa melalui Rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi116 k. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan

115 Anggaran Dasar Pasal 14 116 Anggaran Dasar pasal 13 ayat 8





84

RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris

16. Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Prosedur Prosedur pembuatan Risalah Rapat Direksi:

a. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan :

1) Tempat dan tanggal rapat diadakan 2) Agenda yang dibahas 3) Daftar hadir 4) Lamanya rapat berlangsung 5) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat 6) Siapa yang mengemukakan pendapat 7) Proses pengambilan keputusan 8) Keputusan yang diambil 9) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila

tidak terjadi kebulatan pendapat. b. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan

khusus oleh Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada)

c. Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertugas untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat

d. Dalam hal rapat tidak diikuti Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama, risalah rapat dibuat oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir

e. Risalah Rapat harus ditandatangani oteh Ketua Rapat Direksi dan oleh salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir

f. Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut

g. Risalah Rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh

Formatted: Indent: Hanging: 0.06", Tab stops: 0.69", Left

85

Anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan

h. Perbaikan Risalah Rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman

i. Setiap Anggota Direksi yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah rapat tersebut

j. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan pada butir 8 diatas, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan

k. Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Perusahaan dan harus selalu tersedia bila diperlukan.

P.M. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memimpin Sekretariat Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, membawahkan 3 (tiga) Asisten Sekretaris Perusahaan (ASP) terdiri dari :117 a. ASP Bidang Komunikasi Korporat dan Kesekretariatan

b. ASP Bidang GCG (Good Corporate Governance) dan Sistem Manajemen

c. ASP Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi kegiatan komunikasi perseroan, kehumasan, hubungan antar lembaga dan luar negeri, kesekretariatan Direksi, GCG (Good Corporate Governance), serta kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagai berikut :114


Indonesia IV (Persero) Pasal 35 ayat 4

Formatted: Font: Not Italic

86

1) Mengelola kesekretariatan Direksi, rapat Direksi, rapat Komisaris,

RUPSS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan kegiatan administrasi Direksi lainnya; 2) Menyusun dan Melaksanakan program komunikasi perseroan,

termasuk komunikasi eksternal, komunikasi internal dan kehumasan; 3) Melaksanakan kegiatan administrasi Penyusunan dan

pemantauan Master Plan dan tataguna lahan di cabang-cabang; 4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi rencana kegiatan direktorat untuk

dipadukan menjadi rencana kerja Perseroan serta penyiapan program-program strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.

1. Menyusun sistem dan prosedur. 2. Pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan dan

pemeliharaan sistem informasi. 3. Pengelolaan program-program hubungan masyarakat, antar

lembaga dan hubungan luar negeri. 4. Penyelenggaraan koordinasi dan administrasi pelaksanaan Good

Corporate Governance.

5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, Rapat Direksi dan pengaturan protokoler Direksi.

N. SATUAN PENGAWAS INTERN

Kepala Satuan Pengawas Intern memimpin Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, membawahkan 4 (empat) orang Pengawas terdiri dari :118 a) Pengawas Bidang I b) Pengawas Bidang II c) Pengawas Bidang III d) Pengawas Bisang IV e) Sekretaris dan Administrasi

Dalam impelementasi GCG, SPI bertanggung jawab untuk menguji keandalan informasi yang disampaikan Direksi kepada Dewan

Komisaris, Pemegang Saham dan stakeholders.






87

Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab SPI serta hubungan kelembagaan antara SPI dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam SPI (Internal Audit Charter) yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

a. Kedudukan dan Kualifikasi:

1) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur

Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit.

2) SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 3) Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis dan

kompetensi yang memadai (berpengalaman di bidang pengawasan) agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan rekomendasi Dewan Komisaris.

b. Tugas :

1) Menyusun Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

berikut anggarannya. 2) Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan

secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan.

3) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assessment terhadap sistem tersebut secara berkala.

4) Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang keuangan, sumber daya manusia dan operasional.

5) Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pegawai maupun manajemen Perusahaan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6) Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan dan kecurangan (fraud).



88

7) Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke masing-masing Direksi.

8) Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, manajemen risiko dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja.

9) Mendukung penerapan GCG di lingkungan Peroroan. 10) Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk

Direktur Utama dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Dewan Komisaris.

11) Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya Tugas/Fungsi Satuan Pengawas Intern :119 Melaksanakan pengawasan melalui audit terhadap semua unit kerja. 1) Mengadakan penilaian atas sistem pengendalian dan manajemen

perusahaan. 1) Memberikan rekomendasi perbaikan atas sistem pengendalian dan

manajemen perusahaan. O. STAF KHUSUS DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang mengangkat Staf Khusus Direksi guna membantu mengevaluasi secara mendalam berbagai aspek perubahan lingkungan strategis Perseroan dan dampaknya yang berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan.120 Persyaratan Pembentukan Staf Khusus Direksi : 0. Keberadaan Staf Khusus Direksi tidak dilarang oleh Anggaran Dasar

Perseroan, 0. Beranggotakan sesuai dengan kebutuhan Direksi, 0. Eksistensi Staf Khusus Direksi ini bertujuan untuk membantu

Direksi, tetapi tidak dapat membebaskan tanggung jawab Direksi, 0. Staf Khusus Direksi tidak menjalankan tugas-tugas Direksi yang



120 Peraturan Direksi Nomor: 20 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat

PT(Persero) Pelabuhan Indonesia IV Pasal 32 ayat 1

Formatted: Indent: First line: 0.5"




Formatted: Font color: Auto, Highlight





89

tidak dapat didelegasikan (nondelegable). Di antara tugas-tugas Direksi yang tidak dapat didelegasikan adalah melakukan dan atau menyetujui tindakan-tindakan penting terhadap perusahaan, seperti merger dan akuisisi, perubahan Anggaran Dasar, likuidasi perusahaan dan lain-lain.

O. PENGGUNAAN SARAN PROFESIONAL

X.

Perseroan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan saran profesional atas biaya perusahaan bagi Direksi sebagai berikut: a. Berdasarkan kebutuhan Perseroan b. Penggunaan saran profesional oleh masing-masing Anggota Direksi

dimungkinkan dengan ketentuan bahwa penggunaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Di samping itu, penggunaan saran profesional harus diatur dalam sebuah Panduan yang diantaranya mengatur tentang: . b.1) Ruang lingkup pekerjaan (job description) c.2) Job specification d.3) Wewenang dan tanggung jawab e.4) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban b.5) Tidak berlaku pada kasus di mana Anggota Direksi yang

bersangkutan mempunyai benturan kepentingan 6) Penggunaan kebijakan ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

b.


Formatted: List Paragraph, Left, No bullets or numbering,Adjust space between Latin and Asian text, Pattern: Clear,Tab stops: Not at 0.3"






Formatted: Indent: Hanging: 1", Numbered + Level: 1 +Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +Aligned at: 1.25" + Indent at: 1.5", Tab stops: 0.75", Left

Formatted: Indent: Left: 0.5", Numbered + Level: 1 +Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left +Aligned at: 1.25" + Indent at: 1.5"

Formatted: Font color: Auto, Indonesian




91

BBAGIAN KETIGA

PENGGUNAAN WAKTU, SARANA, DAN FASILITAS PERUSAHAAN

A. Penggunaan Waktu

Penggunaan Waktu Direksi dan Komisaris diatur berdasarkan prinsip-prinsip: 1. Direksi harus menggunakan jam kerjanya, sarana dan fasilitas

Perusahaan semata-mata untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroanusahaan

2. Aktivitas Direksi di luar perseroanusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perserousahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan dengan menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi lainnya.

B. Penyediaan dan Penggunaan Tunjangan dan Fasilitas

Dalam menyediakan tunjangan dan fasilitas Perusahaan untuk Direksi dan Komisaris didasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Penyediaan Tunjangan dan fasilitas perusahaan untuk Direksi dan

Komisaris didasarkan pada prinsip : a. Disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. b. Asas kepatutan dan kewajaran dibandingkan dengan industri

sejenis. c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

ada. Jenis dan besarnya tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Komisaris umummnya ditetapkan oleh RUPS dimana rinciannya dapat diserahkan pada Dewan Komisaris

2. Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perusahaan untuk kepentingan pejabat pemerintah, tamu perusahaan, dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan tetap senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas tersebut serta sedapat mungkin tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penyediaan sarana dan fasilitas tersebut.

Formatted: Font: Bold


92

3. Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan tamu pemerintah dan Partai politik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi tidak diperbolehkan memberikan sumbangan kepada partai politik manapun kecuali sepanjang yang dibenarkan undang-undang.

C. Perjalanan Dinas

Perseroanusahaan memberikan sarana akomodasi, transportasi, dan tunjangan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun di luar negeri kepada Direksi dan Komisaris, pemberian sarana dan fasilitas mengenai hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip: 1) Perjalanan dinas semata-mata ditujukan untuk aktivitas dan

kepentingan Perseroanrusahaan 2) Dalam menetapkan fasilitas transportasi dan akomodasi yang

berhubungan dengan perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroausahaan dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga citra(image) perserorusahaan.

3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi anggota Direksi diberikan oleh Direktur utama Perseroan T Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ssedangkan persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan oleh Komisaris Utama.

4) Perjalanan dinas di dalam dan luar negeri bagi anggota Komisaris dikaitkan dengan kebutuhan Perseroanusahaan dan dengan kejelasan maksud dan tujuan dari perjalanan dinas tersebut

5) Jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi, dan besarnya tunjangan perjalanan dinas bagi Direksi dan Komisaris diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi



93

BAGIAN KEEMPAT

BAGIAN KEEMPAT

KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

A. Etika Jabatan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Setiap anggota Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, dan/atau ketentuan Perseroan.

B. Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi atas Keterbukaan Informasi

Dalam memberikan informasi, Komisaris dan Direksi wajib memperhatikan hal-hal berikut: 1) Isi dari informasi yang akan disampaikan harus disajikan secara

akurat, tepat dan tidak menyesatkan. Untuk itu, Komisaris dan Direksi

wajib bertindak secara hati-hati dan teliti serta mempertimbangkan

pemilihan kata yang digunakan sehingga tidak menimbulkan makna

ganda atau perbedaan penafsiran. Untuk memastikan bahwa

informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan, Komisaris

dan Direksi dapat meminta bantuan dari divisi-divisi yang terkait

untuk me-review informasi yang akan disajikan. Dalam hal ini

diperlukan koordinasi internal di lingkungan Perseroan supaya

informasi yang disajikan akurat dan merefleksikan kondisi atau fakta

yang sebenarnya terjadi.

2) Waktu yang tepat untuk penyampaian informasi agar informasi yang

disampaikan tidak premature, sehingga dapat menyesatkan baik bagi

internal Perseroan maupun pihak eksternal lainnya. Sehubungan

dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit dan

laporan keuangan interim, baik yang diaudit maupun dengan limited

review, diperlukan kerjasama antara tim auditor Perseroan dengan

auditor yang memeriksa laporan keuangan Perseroan. Auditor harus


94

memiliki waktu yang cukup untuk mengaudit buku Perseroan dan

setelah laporan keuangan tersebut telah selesai diaudit, Direksi,

Dewan Komisaris, dan Komite Audit Perseroan harus memiliki

waktu yang cukup untuk memeriksa keakuratan laporan keuangan

tersebut sebelum disampaikan kepada otoritas atau regulator terkait.

3) Keamanan dari informasi yang bersifat rahasia dan dapat merugikan

Perseroan mutlak dijaga baik pada saat menjabat maupun setelahnya.

Pelanggaran atas tindakan membocorkan informasi rahasia Perseroan

kepada pihak-pihak yang berseberangan akan dikenakan sanksi

sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku.

95

BAGIAN KELIMA

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

A. Prinsip Umum

1. Anak Perusahaan merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan

dan/atau dibentuk oleh Perseroan dengan kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Perusahaan lebih dari 50% (lima puluh persen).

2. Anggota Direksi Anak Perusahaan diangkat dari calon yang

diusulkan oleh Pemegang Saham Anak Perusahaan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

B. Transaksi dengan Anak Perusahaan

1. Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar arm’s length relationship sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak yang tidak terafiliasi

2. Pada prinsipnya Direksi tidak diperkenankan memberikan

“perlakuan istimewa” kepada Anak Perusahaan dan pihak-pihak terafiliasinya. Perlakuan istimewa dapat dimungkinkan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perseroan dalam jangka panjang serta memperoleh persetujuan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dengan

Anak Perusahaan, maka kepentingan Perseroan harus didahulukan.


Formatted: Font: Bold, Font color: Auto






96

BAGIAN KEENAM

MEKANISME PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN

Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan diatur dalam aturan Perseroan yang dikenal dengan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yaitu sistem yang mengelola secara rahasia, anonim, dan mandiri Pengaduan/Pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perseroan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/Pengungkapan yang dilakukan melalui jalur formal (lewat atasan langsung atau fungsi terkait) dianggap tidak efektif. Ruang lingkup Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran meliputi tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Kecurangan; 2. Korupsi; 3. Pelanggaran kebijakan dan peraturan Perseroan;

4. Benturan Kepentingan; 5. Penyuapan/Gratifikasi. A. Perlindungan Terhadap Pelapor

1. Identitas Pelapor akan dirahasiakan, kecuali pelapor bersedia untuk

mengungkapkannya. 2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala

bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku pada pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/pengungkapan tersebut.




97

B. Prosedur Mekanisme Pelaporan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan/Pengungkapan dugaan pelanggaran kepada pengelola/provider melalui sarana/media telepon, surat, email, dan faksimili yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Dugaan Pelanggaran dengan mencantumkan a. Nama orang yang terlibat (terlapor) b. Nama Saksi c. Tanggal, Waktu, dan Lokasi Kejadian d. Kronologi Kejadian e. Bukti-bukti atas kejadian yang dilaporkan f. Jumlah Kerugian (bila ada) g. Frekuensi Kejadian

dengan ketentuan : a. apabila Pengaduan/Pengungkapan pelanggaran berkaitan atau

dilakukan oleh Insan Perseroan termasuk Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan Tim Pemeriksa, maka Pengaduan/Pengungkapan akan ditindaklanjuti oleh Direksi;

b. apabila Pengaduan/Pengungkapan pelanggaran berkaitan atau dilakukan oleh Direksi, maka Pengaduan/Pengungkapan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris; atau

c. apabila Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran berkaitan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Pengaduan/Pengungkapan akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut

Pengaduan/ Pengungkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimile ataupun email.

3. Pengelola/Provider menerima, meregister, dan menyaring laporan

Pengaduan atau Pengungkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Jika terdapat indikasi awalterhadap laporan tersebut, Pengaduan atau Pengungkapan akan diteruskan kepada Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Tetapijika tidak ada indikasi awal, maka proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.




98

4. Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola/Provider yang telah memenuhi kriteria dan melakukan Investigasi awal. Hasil investigasi awal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi.

5. Dari laporan Komite Pelaporan D u g a a n Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi berupa Investigasi lanjutan oleh Tim Pemeriksa serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.

6. Tim Pemeriksa melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Pengungkapan yang telah mendapatkan rekomendasi dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.

7. Berdasarkan laporan Tim P e m e r i k s a , Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Direksi memutuskan laporan Pengaduan/Pengungkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/Pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka Direksi menetapkan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

99

C. Proses dan Metode Pelaporan

Karyawan

menghubungi

whistleblowin

g

Deloitte forensic

investigato

r

mereview

call log &

membuat laporan &

merekome

ndasi

tindak

lanjut

Laporan akan

dimuat

dalam

suatu e-

room &

sebuah email

pemberitah

uan akan

dikirim ke

semua

pihak terkait

Perusahaan akan

menindak-

lanjuti dan

memberika

n

tanggapan akan kasus

tersebut

kepada

deloitte

Delloite

contac

t

centre

memb

erikan tangga

pan

berdas

arkan

nomor

referensi

Perusahaan

terus

melak

ukan

tindak

an perbai

kan &

memb

erikan

tangga

pan kepad

a Deloitt

e

Whistl

e

blowing akan

menin

gkatka

n

lingku

ngan kerja

yang

etis

Pelaporan

melalui Sarana

Analis

Deloitte akan

membe

rikan nomor

referens

i yang

unik

kepada

whistleblowin

g

Analis Deloitt

e

menanyakan

hal-hal

yangre

levan

kepad

awhistkeblo

wer





100

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

A. Prinsip Umum

1. Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki organ perusahaan yang berbeda. Dengan demikian, mekanisme yang berlaku di antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Anak Perusahaan harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat. Perseroan Terbatas yang didirikan dan/atau dibentuk oleh Perseroan dengan kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Perusahaan lebih dari 50% (lima puluh persen).

2. Anggota Direksi Anak Perusahaan diangkat dari calon yang

diusulkan oleh Pemegang Saham Anak Perusahaan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. dan Pencalonan tersebut mengikat bagi pencalonan baik sendiri-sendiri maupun bersama harus mampu memisahkan fungsi dan peranan jabatannya sebagai Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sebagai Pemegang saham Anak Perusahaan dan/atau Komisaris Anak Perusahaan.

B. Transaksi dengan Anak Perusahaan

1. Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar arm’s length relationship sebagaimana layaknya transaksi bisnis

dengan pihak yang tidak terafiliasi 2. Pada prinsipnya Direksi tidak diperkenankan memberikan

“perlakuan istimewa” kepada Anak Perusahaan dan pihak-pihak terafiliasinya. Perlakuan istimewa dapat dimungkinkan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam jangka panjang serta memperoleh persetujuan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


101

3. Apabila terdapat benturan kepentingan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Anak Perusahaan, maka kepentingan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) harus didahulukan.

102

PENUTUP

Panduan ini mengharuskan Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan Panduan secara konsisten. Oleh karena itu, implementasi Panduan ini dilakukan dengan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Ketentuan dalam Panduan ini tidak meniadakan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian jika terdapat ketentuan yang tidak diatur dalam Panduan ini, maka berlaku ketentuan umum seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan / atau Risalah RUPS. Panduan ini secara berkala akan dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Untuk keperluan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Sekretaris Perusahaan untuk melakukan kajian berkala dan menyesuaikan Panduan ini jika dipandang perlu. Pembuatan kebijakan-kebijakan teknis yang lebih detail yang mengatur tentang Dewan Komisaris dan Direksi dimungkinkan untuk melengkapi Panduan ini. Oleh karena itu setiap kebijakan teknis tersebut dapat dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam Panduan ini.

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal : 20154

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Dewan Komisaris, Direksi,

AGUS PURWOTO DOSO AGUNG

Komisaris Utama Direktur Utama

Dewan Komisaris, Direksi,


Formatted: Left

103

AGUS PURWOTO M U L Y O N O KomisarisUtama Direktur Utama TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah panduan dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien.

Formatted: Left

DAFTAR ISI

Daftar Isi Halaman

PENDAHULUAN BAB I DEWAN KOMISARIS 7

A. Fungsi Dewan Komisaris 7 B. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris 8

1. Persyaratan Formal 8 2. Persyaratan Materiil 8 3. Persyaratan Lain 8 4. Keanggotaan Dewan Komisaris 9 5. Masa Jabatan 9 C. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan 12

1. Program Pengenalan 12 2. Program Pendalaman Pengetahuan 13

D. Etika Jabatan 14 E. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris 15 F. Wewenang Dewan Komisaris 21 G. Hak Dewan Komisaris 23 H. Rapat Dewan Komisaris 24

1. Rapat Internal Dewan Komisaris 24 2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi 30

I. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi 34 J. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 35 K. Organ Pendukung Dewan Komisaris 36

1.Sekretaris Dewan Komisaris 36 2.Komite Audit 40 3.Komite Risiko 41

BAB II DIREKSI 43 A. Fungsi Direksi 43 B. Kualifikasi dan Komposisi Anggota Direksi 43 1. Kualifikasi Direksi 43 2. Komposisi Direksi 45 3. Keanggotaan Direksi 46 4. Masa Jabatan 47 C. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan 49 1. Program Pengenalan 49 2. Program Pendalaman Pengetahuan 50 D. Independensi Direksi 51 E. Etika Jabatan 51 F. Tugas dan Kewajiban Direksi 53 G. Wewenang 58

H. Hak-hak Direksi 68 I. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan oleh Direksi 69 J. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi Perseroan 71 K. Pembagian Tugas Direksi 72 L. Rapat Direksi 78 M. Sekretaris Perusahaan 82 N. Satuan Pengawas Intern 83 O. Penggunaan Saran Profesional 85 BAB III PENGGUNAAN WAKTU,SARANA, DAN FASILITAS PERUSAHAAN 86

A. Penggunaan Waktu 86 B. Penyediaan dan Penggunaan Tunjangan Fasilitas 86 C. Perjalanan Dinas 87

BAB IV KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI 88 A. Etika Jabatan Komisaris dan Direksi Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi 88 B. Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi atas Keterbukaan Informasi 88 BAB V HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN 90

A. Prinsip Umum 90 B. Transaksi dengan Anak Perusahaan 90

BAB VI MEKANISME PELAPORAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN 91 A. Perlindungan Terhadap Pelapor 91 B. Prosedur Mekanisme Pelaporan 92 C. Proses dan Metode Pelaporan 94 PENUTUP 95

TATA LAKSANA KERJA

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL) PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah panduan dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Dengan pertimbangan perubahan Anggaran Dasar dan struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) maka Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sepakat untuk merevisi Board Manual PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Makassar, September 2015

DEWAN KOMISARIS,

AGUS PURWOTO

KOMISARIS UTAMA .......................

ARIEF PRIBADI

KOMISARIS .......................

KEMAL HERYANDRI

KOMISARIS .......................

ELLY A. SINAGA

KOMISARIS .......................

SUSILO MT HARAHAP

KOMISARIS .......................

DIREKSI,

DOSO AGUNG

DIREKTUR UTAMA .......................

ALIF ABADI

DIREKTUR OPERASI DAN KOM ERSIAL .......................

SUSANTONO

DIREKTUR FASILITAS DAN PERALATAN .......................

NIKEN PROBOWATI

DIREKTUR SDM DAN UMUM .........................

BUDI REVIANTO

DIREKTUR KEUANGAN ..........................

formatted - inaport4.co.id · peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara ......

Documents