FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR

TERJUN LEMBAH PELANGI PEKON SUKA MAJU

KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS

Skripsi

Oleh

TIYAS APRIZA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR

TERJUN LEMBAH PELANGI PEKON SUKA MAJU KECAMATAN ULU

BELU KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

TIYAS APRIZA

Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus memiliki objek

wisata Air Terjun Lembah Pelang. Namun lokasi tersebut berada di kawasan

Hutan Kawasan Marga (HKM) dan melalui lahan milik warga. Pemerintah Pekon

telah membuat formulasi kebijakan untuk pengembangan objek wisata di

Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Pekon Suka Maju memiliki beberapa langkah

strategis demi memaksimalkan potensi pekon yang dimiliki oleh Pekon Suka

Maju di tuangkan ke dalam Rencana Pekon Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Penelitian ini bertujuan mengetahui Formulasi Kebijakan pengembangan Objek

Wisata Air Terjun Lembah Pelangi di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu

Kabupaten Tanggamus. Dengan menggunakan teori tahapan perumusan kebijakan

Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) yaitu (1) tahap perumusan masalah, (2)

tahap agenda kebijakan, (3) tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk

memecahkan masalah, (4) tahap penetapan kebijakan. Jenis penelitian ini adalah

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Formulasi Kebijakan pengembangan

objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi menetapkan dua jalur masuk menuju

objek wisata yaitu jalur utama dan alternatif, menyewakan perkebunan milik

masyarakat dengan luas 30 m2

untuk lahan parkir dan sarana penunjang lainnya,

dan seluruh pemasukan pengunjung Objek Wisata dikelola langsung Pokdarwis

40% untuk kas dan 60 % untuk gaji pengelola.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Objek Wisata, Air Terjun Lembah Pelangi

ABSTRACT

FORMULATION TO DEVELOPMENT OBJECT TOURISM

WATERFALL LEMBAH PELANGI IN SUKA MAJU VILLAGE ULU

BELU DISTRICT OF TANGGAMUS REGENCY

By

TIYAS APRIZA

Suka Maju Village Ulu Belu Subdistrict Tanggamus District has a tourism object

of Lembah Pelangi Waterfall. However, the location is in the area of the Clan

Area Forest (HKM) and through residents' land. The Government village has

formulated policies for the development of tourism objects in Tanggamus

Regency. The Government of Suka Maju village has a number of strategic steps to

maximize the potential of the Suka Maju village club to be included in the Village

Medium-Term Village Plan (RPJMDes).

This study aims to determine the formulation of development policy for the

tourism object of Lembah Pelangi Waterfall in Suka Maju Village, Ulu Belu

Subdistrict, Tanggamus District. By using the theory of the stages of

Tjokroamidjojo's policy formulation in Islamy (2000: 24), namely (1) the stage of

problem formulation, (2) the stage of the policy agenda, (3) the stage of selecting

alternative policies to solve problems, (4) the stage of policy determination. This

type of research is descriptive research with a qualitative approach.

The results of this study indicate that the Formulation of the development policy

of the tourism object of Lembah Pelangi Waterfall establishes two entry points to

the tourist attraction, namely the main and alternative routes, renting out

community-owned plantations with an area of 30 m2 for parking lots and other

supporting facilities, and all visitor revenues of tourist objects managed

Pokdarwis directly 40% for cash and 60% for manager's salary.

Keywords : Policy Formulation, Object Tourism, Waterfall Lembah Pelangi.

FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR

TERJUN LEMBAH PELANGI PEKON SUKA MAJU

KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

TIYAS APRIZA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Tiyas Apriza,

Tempat Tanggal Lahir Tanggamus pada 27 April

1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga

bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sungkono dan

ibunda Muhaiyaroh, S.Pd. memiliki seorang kakak

laki-laki bernama Hadi Prianto, Amd dan kakak

perempuan bernama Dwi Pratiwi, S.Pd.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Tahun 2001-2007 di Sekolah Dasar (SD)

Negeri 3 Tekad. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Madrasyah

Tsanawiyah (MTs) Negeri Model Talang Padang Tahun 2007-2010. Melanjutkan

ke jenjang Madrasyah Aliyah (MA) Negeri di Pringsewu tahun 2010-2013. Pada

tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri

Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2013.

Sebagai bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi penulis mengabdi

kepada masyarakat sekaligus sebagai kewajiban studi, pada bulan Juli tahun 2016

Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Penantian

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

beberapa derajat.”

(Q.S AL Mujadalah: 11)

“Berjuanglah untuk apa yang kita yakini, tanpa berusaha

membuktikan apa pun kepada siapa pun; tetaplah tenang

dan tidak banyak cakap, sebagaimana orang yang telah

memiliki keberanian untuk menentukan takdirnya sendiri.”

(Paulo Coelho)

“Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda

tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar.

Terimalah dan hadapilah”.

(Soe Hok Gie)

“Yakinkan dengan Iman Usahakan dengan Ilmu Sampaikan

dengan Amal”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil’alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,

Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW

Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Kedua Orang tuaku Tercinta”

“Ayahanda Ku Sungkono dan Ibunda Ku Muhaiyaroh, S.Pd.” Terima Kasih Doa

dan Cinta Kasih yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang tertelah kalian

curahkan untuk seluruh anak-anakmu.

“Kakak kandungku Tersayang”

Hadi Prianto, A.Md , Dwi Pratiwi, S.Pd. Terima Kasih Atas Segala Doa, Kasih

Sayang, Canda Tawa dan Semangat yang Telah Kalian Berikan.

“Seseorang yang selalu ku sebut dalam doa selalu menemani hari-hariku”

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,

semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan

hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam

tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri

tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi yang berjudul “Formulasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air

Terjun Lembah Pelangi Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten

Tanggamus” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta, Sungkono dan Muhaiyaroh,

S.Pd. Terima Kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan

semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas

segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan

perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Nya sebagai balasan atas

segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Bapak Budi Harjo, M.IP dan Bapak Andri Marta, M.IP. selaku pembimbing

Terima kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat dan motivasi dari awal

penulis menyusun skripsi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, terima

kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis

yang bapak berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah

untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

3. Bapak Drs Aman Toto Dwijono, M.H. selaku dosen pembahas. Terima kasih

atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang

signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi

penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak

baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

4. Bapak M. Syihabudin, S.IP. selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.

Terima kasih atas segala kritik dan saran untuk penulis selama menjadi

mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang disiplin dan bertanggungjawab

dalam memanajemen waktu.

5. Ketua Jurusan Ilmu Pmerintahan Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. dan

Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Bapak Darmawan Purba, M.IP. Serta

Seluruh dosen, Staf dan Karyawan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila,

terima kasih atas ilmu dan Pengetahuan yang diberikan sehingga mampu

menjadi jendela wawasan bagi peneliti di masa kini dan di masa yang akan

datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak

dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Saudara Kandungku Hadi Prianto, A.Md dan Dwi Pratiwi, S.Pd. Terimakasih

kalian telah menjadi Kakak-Kakak yang baik serta senantiasa menjaga

keluarga dengan utuh dan selalu hadir menjadi semangat dan motivasi

disetiap waktu ku.

7. Kakak Iparku Mbak Yanti dan Mas Rochman dan keponakan ku Al Gibran

Nauval Azzamy dan Addara Fredella Rochman. Terimakasih telah hadir

menjadi bagian terpenting dalam hidupku semoga dengan apa yang kalian

berikan selama ini menjadi suatu keberkahan dalam setiap langkah ku.

8. Sahabat seperjuanganku di Ilmu Pemerintahan 2013, Qibil, Rangga, Rahma

Adi Putra, Irwansyah, Abdi, Tanti, Ekasyari, Akew, Tia, Danang, Yogi N,

Kalim, Iqbal, Yones, Irfan, Dani P, Restu, Ijal, Evan, Alex, Rika, Rian,

Manda, Nadia, Agnes, Kiki, Ipnika, Syva, Agung, Aldo KM, Aldo Izaputra,

Ardi, Ridwan, Alam, Bimo, Dani S, Tri Arista, Fahmi, Hesty, Indra, Nedro,

Novriko, Rendy, Putri, Vina, Toto, Vivi, Rossa, Rendra, Idil, Sandya, Eka P,

Cici, Defa. Dan kawan-kawan angkatan 2013 lainnya, maaf tidak bisa

menyebutkan satu persatu. Semoga kita tidak melupakan satu sama lain

setelah tamat kuliah. Terimakasih atas semua canda tawa, suka, duka yang

menyelimuti persahabatan kita.

9. Saudara Seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tondano 35.

Anam Alamsyah, S.IP, Taufiq Suni Pratama, S.IP, Andi Sanjaya S.IP

(Kakek), Agus Burman S.IP (Abay), M. Ridho Islami S.IP (Basir), Abdi

Kalam, S.I.kom, Tessa Paramita, S.Sos, Cyntia Chandra Jaya, S.sos,

Zaimasuri S.I.kom (Adis), Aulia Rahma Nurintan T, S.Sos Terimakasih Telah

menjadi warna tersendiri kalian selalu support dan mendukung sampai akhir

skripsi ini.

10. Kanda Yunda dan Adinda di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat

Sosial Politik UNILA Kanda Angga, Kanda Kholis, Kanda Iin, Kanda Okta,

Kanda Robby, Kanda Putra, Kanda Radit, Yunda Etta, Yunda Yoan, Kanda

Adrian, Kanda Santori, Kanda Dam, Kanda Gusti, Kanda Irfan, Kanda Darji,

Kanda vico, Kanda Juanda, Kanda Nico, Kanda Rosyim, Kanda Ucan, Kanda

Nick, Kanda Fatih, Yunda Purnama. Adinda Adit, Sinta, Kumara, Alvi, Panji,

Jodi, Robi, Yulizar, Refki, Yoga, Fadel, Riyo, Hendra, Ade, Geo, Hengki,

Rizal, Wisnu, Reyhan, Riski Salendra, Rere, Ulfa, Realita, Ana, Yuli, Alif,

Det, Sofyan, Wando, Pedom, Abong, Babe, Melda, Sahroni, Teguh, Bari,

Azs, Azis. yang menjadi keluarga selama didalam Organisasi ku semoga kita

tetap menjadi Pejuang 5 Kualitas Insan Cita. Terima kasih atas semua

pengalaman yang kalian berikan didalam himpunan ini.

11. Abang-abangku Bang Habrianda Bukit, Bang Habriandi Bukit, Bang Ichsan

Nuryanda (Kirun ok), Bang Okta Subekti Widi dan Adinda Sudarma

Ramadon. Terimakasih atas Waktu, canda tawa dan bimbingan berupa

gagasan maupun saran untuk meningkatkan kualitas skripsi Peneliti. Tetap

menjadi abang yang rendah hati untuk adik-adiknya.

12. Untuk Organisasiku di HMJ Ilmu Pemerintahan, LSSP Cendekia dan

Himpunan Mahasiswa Islam. Terimakasih telah memberikan banyak

pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi. Tetap menjadi wadah

dalam Meningkatkan Kualitas diri dengan Kajian Keilmuwan terdepan di

Universitas Lampung.

13. Keluarga selama KKN di Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten

Tanggamus Moh. Aditya Rizki Saputra, SE, Fany Ramadhani, S.I.Kom,

Aditya Dwi Putri, S.IP, Synta Devinda, SE. Terima kasih atas pengalaman

dan persaudaraan yang begitu hangat.

14. Terimakasih untuk Dhea Vita Lestari seseorang yang hadir dalam hidupku

telah menemaniku, mengingatkanku, dan menjaga semangatku dalam setiap

proses penyusunan. Semoga menjadi bagian yang indah dalam perjalanan

hidupku.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mampu menyumbangkan

pemikiran dan bermanfaat secara luas kedepannya. Aamiin

Bandar Lampung, 19 Oktober 2018

Tiyas Apriza

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI........................................................................................... i

DAFTAR TABEL................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR.............................................................................. v

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.................................................................. 1

B. Rumusan Masalah........................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian............................................................................ 8

D. Kegunaan Penelitian....................................................................... 9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik................................................. 10

B. Tinjauan tentang Formulasi Kebijakan........................................... 13

1. Tahap Tahap dalam Formulasi Kebijakan.................................. 14

C. Tinjauan tentang Kepariwisataan.................................................... 16

1. Pariwisata.................................................................................... 16

2. Objek Wisata............................................................................... 18

D. Tinjauan tentang Pengembanagan Objek Wisata........................... 19

E. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa................................................ 22

F. Kerangka Pikir…............................................................................. 25

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian................................................................................ 29

B. Lokasi Penelitian............................................................................. 31

C. Fokus Penelitian.............................................................................. 31

D. Jenis Data….................................................................................... 32

E. Informan.......................................................................................... 34

F. Teknik Pengumpulan Data.............................................................. 37

ii

G. Teknik Keabsahan Data.................................................................. 43

H. Teknik Pengolahan Data................................................................. 41

I. Teknik Analisis Data...................................................................... 42

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus...................................... 49

B. Gambaran Umum Pekon Suka Maju.............................................. 50

1. Visi dan Misi Pekon Suka Maju................................................. 50

2. Sejarah Pekon Suka Maju........................................................... 51

3. Kondisi Geografis....................................................................... 51

4. Struktur Perangkat Pekon Suka Maju......................................... 52

5. Sarana dan Prasarana Pekon Suka Maju..................................... 53

6. Penduduk.................................................................................... 54

C. Gambaran Umum Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi........ 57

1. Sejarah Air Terjun Lembah Pelangi........................................... 57

2. Lokasi Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi..................... 58

3. Kondisi Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi................... 59

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian............................................................................... 61

1. Deskripsi Potensi Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelnagi

................................................................................................... 61

1.1 Daya Tarik (Attraction)...................................................... 61

1.1.1 Daya Tarik Alam...................................................... 62

1.1.2 Daya Tarik Kegiatan Wisata.................................... 64

1.2 Kemudahan Mencapai Objek Wisata (Accesable.............. 65

1.3 Ketersediaan Fasilitas (Amenities)..................................... 69

1.4 Adanya Lembaga Pengelola (Ancillary)............................ 71

1.4.1 Pemerintah Pekon Suka Maju.................................. 71

1.4.2 Pokdarwis................................................................. 73

2. Deskripsi Tahapan Perumusan Kebijakan dalam pengelolaan

Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi .............................. 75

2.1 Tahapan Perumusan Maasalah.......................................... 75

2.2 Agenda Kebijakan…......................................................... 76

2.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan......................................... 77

2.4 Tahap Penepatan Kebijakan.............................................. 78

B. Pembahasan................................................................................... 80

1. Analisis Potensi Objek Wisata Air Terjun Lembah

Pelangi...................................................................................... 81

iii

2. Analisis Tahapan Perumusan Kebijakan.................................. 86

3. Formulasi Kebijakan Pemerintah Pekon Suka Maju................ 89

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan................................................................................ 90

B. Saran....................................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Kerangka Pengambilan Data Primer................................................. 35

2. Informan Penelitian............................................................................ 38

3. Struktur Perangkat Pekon Suka Maju................................................ 52

4. Data Sarana Prasaran Pekon Suka Maju............................................ 53

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin................................... 54

6. Matrik Pembahasan............................................................................ 88

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Pemahaman Dasar Proses Kebijakan.......................................................... 11

2. Kerangka Pikir............................................................................................ 28

3. Peta Pekon Suka Maju................................................................................ 51

4. Grafik Jenjang Pendidikan Pegawai........................................................... 53

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian..................................... 54

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata seringkali dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka

dalam ekonomi dunia, sektor tersebut mampu berkembang dan mendorong

ekonomi negara bertumbuh pesat. Kegiatan pariwisata hakikatnya

merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, dilakukan secara suka rela

dan tanpa paksaan untuk menikmat objek dan atraksi wisata. Dalam

perkembangannya industri pariwisata ini mampu berperan sebagai sumber

pendapatan negara.

Indonesia memiliki potensi pariwisatanya yang beraneka macam. Mulai

dari pantainya yang indah, pegunungan yang hijau, dan peninggalan-

peninggalan bersejarah seperti candi juga banyak ditemukan di Indonesia.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah

diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan

unggulan dalam arti luas untuk mampu menjadi salah satu devisa,

mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah,

memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja dan

kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2

Pengembangan kepariwisataan ditujukan untuk mengembangkan dan

mendayagunakan berbagai potensi kepariwisataan nasional, memberikan

nilai tambah ekonomi atas potensi alam Indonesia secara adil,

memperkaya kebudayaan nasional, memupuk rasa cinta tanah air dan

mempererat persahabatan antar bangsa melalui pembangunan sarana dan

prasarana kepariwisataan, pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

Peningkatkan kegiatan pariwisata di Indonesia, menurut Spilanne (1994)

pada dasarnya ada beberapa faktor, yaitu:

1. Makin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa

2. Merosotnya nilai ekspor pada sektor non migas.

3. Prospek pariwisata yang memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis pembangunan dalam

10 tahun terakhir ini telah mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sektor

yang makin prospektif dan handal dalam menopang pembangunan

perekonomian nasional. Pertumbuhan yang sangat pesat dan didukung

oleh ketersediaan sumber daya yang besar, sektor pariwisata mampu

menempati posisi sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga setelah

migas. Pemerintah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang

diharapkan mampu menyumbang devisa terbesar menggantikan sektor

migas akhir tahun 2017.

Tekad tersebut realistis dan tidak berlebihan, melihat perkembangan

industri pariwisata dalam konteks global yang ada, kemajuan pesat dan

3

prospek yang sangat menjanjikan. Berbagai analisis menyebutkan

pariwisata akan menjadi industri terbesar dengan pertumbuhan paling

pesat dalam perekonomian jasa, dan akan menjadi penggerak utama

perekonomian dunia abad 21 bersama-sama dengan indsutri

telekomunikasi dan teknologi informasi. World Tourism Organization

(2010 dalam kompas juni 2011) juga memperkirakan bahwa mobilitas

wisatawan dunia akan mencapai angka 900 juta wisatawan pada tahun

2014, dan kawasan Asia Pasifik ( termasuk Indonesia) akan menjadi

kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi

di antara kawasan lain di dunia. Semakin mamperkuat analisis bahwa

pariwisata akan terus berkembang di seluruh dunia sejalan dengan

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah

dunia.

Perkembangan sektor pariwisata akan memberikan pengaruh yang sangat

besar terhadap perubahan pola sosial ekonomi. Sebagai contoh perubahan

menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan akan menyebabkan

tumbuhnya usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan

pendapatan daerah, termasuk di dalamnya upaya menciptakan lapangan

kerja.

Jadi peranan pariwisata dalam pembangunan pada garis besarnya

mencakup tiga segi komponen; segi ekonomi, segi sosial (penciptaan

lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan

Indonesia).

4

Ketiganya berlaku bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Sektor

pariwisata merupakan alternatif pemasukan bagi pendapatan daerah

maupun bagi devisa negara, bahkan bagi negara negara maju sekalipun

pariwisata serius untuk dikembangkan. Terkait dengan hal itu, dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1990 Tentang

Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan

penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan

lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar

pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya

kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka

mempererat persahabatan antar bangsa.

Kabupaten Tanggamus memiliki objek wisata alam yang berpotensi untuk

dikembangkan, lokasi – lokasi wisata di Kabupaten Tanggamus ini sudah

terkenal baik di level nasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan

jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanggamus tiap

tahunnya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten

Tanggamus yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan

pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum

dibidang kebudayaan pariwisata, pembinaan tugas dibidang kebudayaan

pariwisata, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang

kebudayaan pariwisata. (Sumber:Kupastuntas.co, Tanggamus).

5

Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus banyak lokasi untuk di

jadikan destinasi wisata, salah satunya adalah Air Terjun Lembah Pelangi.

Lokasi wisata tersebut merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi

wisatawan lokal karena memiliki destinasi wisata dan menjadi objek

wisata yang menampilkan keindahan alamnya dengan ketinggian 30 meter

dan memiliki 2 tempat yaitu air terjun lembah pelangi dan air terjun

kembar dengan lokasi yang berdekatan, jarak tempuh menuju lokasi air

terjun ini adalah 130 meter dari tempat kendaraan. Air Terjun Lembah

Pelangi menjadi referensi masyarakat lokal maupun luar untuk

mengunjungi wisata yang ada di Pekon Suka Maju.

Proses peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur masyarakat

ikut berperperan dalam pengelolaan objek wisata, namun di sisi lain

pemerintah khsusunya Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus kurang

respon dan tanggap dalam pengembangan fasilitas maupun sarana dan

prasarana yang ada di objek wisata yang ada di Kecamatan Ulu Belu.

Objek wisata ini dikelola dan di awasi oleh Pemerintah Pekon Suka Maju

dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Objek wisata ini berada di

lokasi hutan register, dan akses masuk ke objek wisata dengan melintasi

tanah milik Perkebunan warga sehingga ada persoalan dalam pembagian

pendapatan tiket. Masyarakat menuntut adanya perubahan signifikan yang

dilakukan oleh Pemerintah Pekon maupun Pemerintah Daerah. Keadaan

inilah yang menjadi langkah alternatif Pemerintah Pekon Suka Maju untuk

membuat regulasi yang tepat menata, membangun sarana dan untuk

mendapatkan pelayanan yang maksimal bagi wisatawan.

6

Seharusnya objek wisata lokal mampu menawarkan keindahan alam dan

meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Tindakan dan upaya dari

pemerintah setempat belum terlihat dalam mengembangkan sarana

prasarana atau fasilitas objek wisata yang ada di Kecamatan Ulu Belu.

Mengenai hal ini pemerintah pekon telah merencanakan bahwa objek

wisata yang ada di Kecamatan Ulu Belu segera dilakukan tahapan-tahapan

pembangunan demi peningkatan objek wisata.

Pengelolaan air terjun lembah pelangi oleh pemerintahan desa sudah di

buatkan aturan atau regulasi dalam pengelolaanya, namun seiring

berjalannya waktu aturan tersebut tidak berjalan secara maksimal

dikarenakan pemerintah desa kurang tanggap dan respon terhadap

permasalahan yang sering terjadi seperti aturan tentang bagi hasil

pendapatan dari tiket masuk ke Air Terjun Lembah Pelangi.

Pembuatan jalan akses menuju lokasi wisata Air Terjun Lembah Pelangi

yaitu melalui jalan atas yang dibuat awal oleh pemerintah Pekon menuju

objek wisata dengan menggunakan lahan perkebunan milik warga Pekon

dengan menyewa. Sedangkan jalan bawah yaitu akses yang lebih dekat

menuju objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi namun akses lebih sulit

karena ruas jalan lebih sempit. Permasalahan yang terjadi di akses jalan

atas adalah pendapatan tiket dari objek wisata tidak sebanding dengan

biaya sewa yang harus di keluarkan sehingga dengan keterbatasan

pendapatan mempersulit upaya pengembangan wisata Air Terjun Lembah

Pelangi.

7

Pada penelitian sebelumnya yang menyoroti tentang Implementasi

kebijakan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ( Lusita Angelina, skripsi 2017)

dijadikan referensi peneliti dalam melakukan penelitan karena terdapat

beberapa indikator yang memiliki kesamaan. Sedangkan penelitian ini

lebih menfokuskan pada Formulasi kebijakan yang dibuat oleh

pemerintahan desa sesuai dengan tahapan perencanaan.

Penelitian ini berfokus pada formulasi kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintahan desa dalam pengembangan objek wisata di desa, karena

untuk saat ini desa merupakan wilayah otonomi sendiri yang diharapkan

dapat mengelola wilayah ataupun sektor-sektor yang berpotensi dari

wilayah desa tersebut secara mandiri dan dapat mensejahterakan

masyarakat desa tersebut.

Menurut peneliti hal ini sangat penting karena sektor wisata dapat

menjadikan desa tersebut menjadi desa yang maju dan mandiri, serta dapat

meningkatkan pendapatan warga desa tersebut sehingga perekonomian di

desa tersebut menjadi meningkat. Kabupaten Tanggamus merupakan

kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar sehingga

pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan

pengembangan pariwisata. Permasalahan-permasalahan yang ada seperti

akses jalan atau infrastruktur menuju objek wisata serta kelengkapan

fasilitas objek wisata juga harus di perhatikan dan di perbaiki oleh

pemerintah.

8

Permasalahan yang sudah di jelaskan di atas, merupakan permasalahan

yang juga dalam formulasi yang di bentuk atau di lakukan oleh pemerintah

desa belum di lakukan secara maksimal, sehingga tidak dapat menganalisis

masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Upaya meningkatkan Objek

Wisata yang ada di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten

Tanggamus, maka dipandang perlu adanya langkah atau formulasi

kebijakan dalam rangka mencapai pengembangan objek wisata, sehingga

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “(Formulasi

Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi

di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah Formulasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air

Terjun Lembah Pelangi di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu

Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Formulasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air

Terjun Lembah Pelangi di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu

Kabupaten Tanggamus.

9

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait

dengan formulasi kebijakan pengembangan objek wisata.

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang

bermanfaat bagi Pemerintah Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu

Kabupaten Tanggamus sebagai penyelenggara pemerintah di Pekon

dalam membuat kebijakan sesuai dengan kondisi dan keadaan di

pekon.

10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Dye dalam Nugroho (2014:519) mengatakan bahwa kebijakan pubik

sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka

melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil

berbeda merupakan pemahaman yang paling banyak dikembangkan. Dye

mengemukakan:

“Public policy is whatever government choose to do or not to do.

Government do many things. Note that we are focusing not only on

government action but also on government in action, that is, what

government choose not to do. We contend that government in

action can have just a great an impact on society as government

action. Public policy is what government do, what they do it, and

and what difference it makes.”

Definisi di atas dapat diartikan kebijakan publik adalah apa saja yang

pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pemerintah

melakukan banyak hal. Fokus tidak hanya pada tindakan pemerintah tetapi

juga dalam pemerintah dalam tindakan yaitu apa yang pemerintah memilih

untuk tidak melakukannya. Kebijakan public adalah apa yang pemerintah,

apa yang mereka lakukan itu dan apa bedanya. Pendapat ini belum cukup

memberikan batasan-batasan yang jelas dan tidak cukup memberi

pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa

yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

11

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang memiliki arah tindakan

dan tujuan serta cara-cara yang ditetapkan oleh sejumlah aktor yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam mengatasi suatu

masalah atau suatu persoalan.

Nugroho (2014:199) mengemukakan dasar proses kebijakan sebagai

berikut

Gambar 1. Pemahaman Dasar Proses Kebijakan

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan sekuensi sebagai berikut :

1. Isu kebijakan. disebut isu apabila bersifat, yakni bersifat mendasar,

yang menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, (biasanya)

berjangka panjang, tidak dapat diselesaikan oleh orang-seorang, dan

memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik

untuk diselesaikan. Isu kebijakan dapat berorientasi pada

permasalahan yang muncul pada kehidupan politik untuk disilesaikan.

Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya,

Perumusan

Kebijakan

Isu Kebijakan

Implementasi

Kebijakan

Pengendalian

Kebijakan

12

kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul

pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau

tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu,

sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan dari

pada antisipasi ke depan, dalam bentuk goal oriented policy , sehingga

dalam melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di

belakang masalah public yang terus bermunculan dan akhirnya

semakin tak tertangani.

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk

merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah

tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh

negara dan warganya termasuk pimpinan negara.

3. Setelah dirumuskan, kebijakan pubik ini kemudian dilaksanakan baik

oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama

dengan masyarakat.

4. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan

diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai

apakah kabijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar

dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Formulasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa

kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan

oleh pemanfaat.

13

6. Dalam jangka panjang, kebijakan terseebut menghasilkan outcome

dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin

meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam

pembentukan kebijakan publik. Dalam memahami proses kebijakan perlu

memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses

pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun

yang tidak resmi. Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindblom

(1984), bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan

kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta

(partisipasi), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau

bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling

berhubungan serta saling mengawasi.

Berdasarkan berbagai jenis stake holder, masing-masing stake holder ini

menurut Lindblom mempunyai peran secara khusus yang meliputi:

warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin

lembaga legislative, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil,

ahli teknik, dan manajer dunia usaha. Tjokroamidjojo dalam Islamy

(2000:24) menyebutkan Perumusan (Formulasi) Kebijakan sebagai

alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam

memahami proses perumusan kebijakan. Suatu metode yang popular

membagi perumusan kebijakan kedalam tahap-tahap dan kemudian

14

menganalisis masing-masing tahap tersebut. Pertama-tama bagaimana

mempelajari masalah-masalah timbul dan masuk kedalam agenda

pemerintah, kemudian siapa dan bagaimana merumuskan masalah-masalah

tersebut untuk mengambil tindakan, kemudian sikap apa yang diambil oleh

lembaga legislatif atau lembaga lainnya, kemudian bagaimana para

pemimpin menerapkan kebijakan itu, dan akhirnya, bagaimana kebijakan

tersebut di evaluasi.

Sementara itu, pembahasan menyangkut aktor-aktor yang terlibat dalam

perumusan kebijakan perlu dilakukan karena seperti diungkapkan oleh

Rushefky, mengetahui siapa yang mendefinisikan masalah dan bagaimana

mereka mendefinisikan masalah merupakan hal yang penting. Hal ini juga

menyangkut impilikasi dari pendefinisian masalah tersebut. Definisi

masalah yang berbeda akan mempunyai implikasi yang berbeda terhadap

kebijakan.

1. Tahap- tahap Dalam Perumusan Kebijakan

Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai

alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih.

Pilihan- pilihan ini srng disebut sebagai alternative kebijakan yang

dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetuju.

Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan

keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan ususl-usul

yang lain lagi mungkin akan dipersempit.

15

Tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar-menawar

akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijakan

hanya akan merubah formalitas. Demikian juga beberapa keputusan

yang dapat di buat oleh parlemen dianggap sah, adapun beberapa

tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu:

1. Tahap perumusan masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang

paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat

merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik

harus dikenali dan didefinisikan dengan baik. Kebijakan publik pada

dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam

masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang

diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-

masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam

evaluasi kebijakan publik.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda

kebijakan. Masalah- masalah tersebut saling berkompetisi antara satu

dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada

akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Suatu masalah

untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-

syarat tertentun seperti masalah tersebut mempunyai dampak besar

16

bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera

dilakukan.

3. Tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masal

setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para

perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke

dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat

pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan

berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang akan

diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap penetapan kebijakan

Dalam tahap ini pembentukan kebijakan adalah menetapkan

kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada

dasarnya merupakan kompromi dan berbagai kelompok kepentingan

yang terlibat dalam pembentukan kebijkan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Kepariwisataan

1. Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari definisi salah satunya Purwanto dan Hilmi

dalam bukunya Pengantar Pariwisata (1994:9) mengungkapkan bahwa:

‟secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa

sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan

wisata. Pari berarti banyak berkali-kali atau lengkap.

Sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Kata

tersebut mempunyai persamaan kata dalam bahasa inggris

Tourism dan dalam bahasa belanda tourisme. Maka

17

pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang

dilakukan berkali-kali atau berputar dari suatu tempat ke

tempat lain‟

Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul “an introduction on

Tourisme Theory’’ mengemukakan bahwa:

‟Batasan pariwisata hendaknya memperhatikan anatomi

dari gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: manusia

(man), yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata;

ruang (space), yaitu daerah atau lingkup tempat melakukan

perjalanan, dan waktu (Time), yakni waktu yang digunakan

selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan

wisata” (Yoeti, 1996:116).

Berdasarkan pada ketiga unsur tersebut, yaitu (man, Space, Time)

Salah Wahab merumuskan pengertian Pariwisata sebagai berikut:

‟Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang

mendapatkan pelayanan secara bergantian diantara orang-

orang dalam suatu Negara itu sendiri (di luar negeri),

meliputipendiaman orang-orang daerah lain (daerah tertentu

dalam suatu Negara atau suatu benua) untuk sementara

waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan

berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia

memperoleh pekerjaan tetap.” (Yoeti,1996:116).

Suatu hal yang sangat menonjol dari beberapa pemaparan definisi

tentang pariwisata tersebut adalah bahwa pada intinya, ciri-ciri dari

perjalanan pariwisata terdapat faktor penting yang mau tidak mau

harus ada di dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor

yang dimaksud adalah antara lain:

1. Perjalanan itu dilakukan sementara waktu;

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;

18

3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan

dengan pertamasyaan atau rekreasi;

5. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di

tempat yang dikunjunginya dan semata- mata sebagai konsumen di

tempat tersebut.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa pariwisata ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk

sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud

untuk mencari hiburan atau menghabiskan waktu luang serta mencari

kepuasan tersendiri.

2. Objek Wisata

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting

dalam dunia kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata dapat

menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan

budaya bangsa sebagai aset yang dapat dijual kepada wisatawan.

Obyek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang No 10 Tentang

Kepariwisataan yaitu Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu

yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut SK

Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT – 87 objek wisata adalah

suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam

19

yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik

yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

objek wisata merupakan segala sesuatu yang dapat bernilai untuk

dikunjungi, serta mempunyai daya tarik tertentu, baik dilihat dari segi

keunikan dan nilai yang tinggi yang menjadi tujuan wisata untuk

mengunjungi daerah tersebut.

D. Tinjauan Tentang Pengembangan Objek Wisata

Dalam penelitian ini, pengembangan diartikan sebagai proses atau

perbuatan pengembangan dari suatu hal yang sebelumnya belum ada, dari

yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih

baik, demikia dalam konteks objek yang sedang diteliti, yaitu kawasan

wisata Ulu Belu. Menurut Inskeep dalam M. Liga Suryadana (2015:33),

ada beberapa komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan dalam

pengembangan pariwisata. Komponen tersebut antara lain:

1. Attraction (Daya Tarik).

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen

pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan

menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. M. Liga

Suryadana (2015:54) dikatakan bahwa suatu daerah dikatakan

memiliki daya tarik wisata apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. Keunikan;

20

b. Keaslian, alam atau adat yang melekat pada kehidupan masyarakat

sehari-hari;

c. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah atau negara lain;

d. Menumbuhkan semangat dan memberi nilai wisatawan.

2. Accessable (Mudah Dicapai)

Bertujuan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan

mudah mencapai tempat wisata tersebut. Hal ini juga dinyatakan oleh

Boesch (1964:234) dalam buku yang berjudul A Geography Of World

Economy bahwa Ketersediaan transportasi merupakan sesuatu yang

sangat dalam dunia perdagangan.

3. Amenities (Fasilitas)

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan

restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata

(DTW) melihat adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih

lama di daerah tersebut.

4. Ancillary (Adanya Lembaga Pariwisata)

Aspek berikut ini mengacu kepada adanya lembaga atau organisasi

yang mengolah objek wisata tersebut. Wisatawan akan semakin sering

mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di

daerah tersebut wisatawan dapat merasakan kenyamanan (Protection of

Tourism) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu

kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau

orang yang bepergian.

21

Kusudianto Hadinoto dalam bukunya Perencanaan Pengembangan

Destinasi Pariwisata (1996:23–24) mengemukakan bahwa pengembanga

pariwisata selain mencapai tujuan internasional juga mencapai tujuan

nasional yang meliputi:

a. Persatuan dan kesatuan identitas nasional Indonesia.

b. Pengertian umum kelembagaan nasional dan dari kewajiban penduduk.

c. Kesehatan dan kesejahteraan umum.

d. Pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan nasional yang

seimbang.

e. Perhatian umum terhadap lingkungan.

f. Preservasi tradisi daerah serta minoritas.

g. Perlindungan dari hak perseorangan untuk berlibur.

Diterangkan pula oleh A. Hari Karyono dalam bukunya Perencanaan

Pengembangan Destinasi Kepariwisataan (1997:92) bahwa tujuan

pengembangan destinasi wisata di dunia internasional adalah sebagai

berikut:

a. Memperlancar penerimaan devisa.

b. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha.

c. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat.

d. Mendorong pembangunan daerah

e. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dan memperkokoh persatuan

dan kesatuan nasional

f. Meningkatkan kegiatan ekonomi

g. Memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa.

22

E. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah Mengklasifikasikan urusan pemerintahan terdiri

dari 3 urusan yakni Urusan Pemerintah Absolut yaitu urusan pemerintah

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan

Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan

Pemerintahan Umum. Untuk Urusan Konkuren atau urusan pemerintahan

dibagi menjadi dua urusan yaitu wajib dan urusan pilihan.

Penjelasan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyrakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang

bersangkutan antara lain pertambangaan, perikanan, perkebunan,

kehutanan, serta pariwisata. sehingga pembangunan daerah dapat

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Sesuai dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Desa dapat

menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan peraturan peraturan gubernur jika yang memberikant tugas

adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati jika yang memberikan

tugas adalah Pemerintah Kabupaten. Pasal 18 kewenangan desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

23

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat desa.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan

tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah

kabupaten. Pasal 20 Undang Undang Desa menyebutkan pelaksanaan

kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

huruf a dan huruf b di atur dan di urus oleh Desa. Berkaitan dengan

kewenangan ini, Bhenyamin Hoessein (disertasi 1993), menjelaskan

bahwa pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk

menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal

yang abstrak, sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk

melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada

situasi konkrit.

Kewenangan desa dalam subyek pembangunan berdasrkan pandangan

teoritis tentang pemerintah ( Barton 2000 ), kewenangan normatif, tujuan

dan cara mencapai tujuan yang diatur dalam Undang Undang Desa

diturunkan dalam enam peran atau fungsi derivatif pemerintah desa, yaitu:

1. Mengelola pelayanan dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan

Pemerintah Desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di

dalam lingkup kewenangannya, seperti ketersediaan layanan

pendidikan anak usia dini dan system desa siaga.

2. Mengelola pelayanan administrasi. Dimensi ini mengukur

kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan

24

administrasi, baik administrasi kependudukan maupun beberapa

administrasi perizinan yang berada dalam kewenangannya.

3. Menyediakan infrastruktur dasar. Dimensi ini mengukur kemampuan

pemerintahan desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar

desa, seperti air bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa,

polindes, kantor desa dan sarana olah raga.

4. Memperkuat kelembagaan ekonomi. Dimensi ini mengukur

kemampuan pemerintah desa dalam memperkuat keberadaan

lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas

sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa)

5. Memperkuat kelembagaan sosial. Dimensi ini mengukur

kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan

lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat organisasi sosial

seperti posyandu, lembaga amil zakat, penangan bencana dan

resolusi konflik.

6. Membuat regulasi. Dimensi ini mengukur kemampuan pemerintah

desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu

bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasikan

aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat

25

F. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai

formulasi pengembangan objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi

Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, maka peneliti membuat

kerangka pikir sebagai panduan sehingga tujuan penelitian ini dapat

tercapai dengan baik. Pariwisata merupakan salah satu sektor

pembangunan yang terus berkembang menjadi salah satu perekonomian

yang penting bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kegiatan ini mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha tertarik

untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas,

terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pariwisata.

Pada era otonomi ini diharapkan pembangunan pariwisata dapat

mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara untuk membangun

masyarakat adil dan makmur, terutama bagi masyarakat di wilayah

pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan Kabupaten Tanggamus.

Air Terjun Lembah Pelangi merupakan kawasan wisata yang cukup

populer di Provinsi Lampung yang terkenal sampai ke mancanegara

terutama pesona alamnya yang sangat diminati para pengunjung. Sangat

disayangkan bahwa objek wisata ini belum dikembangkan secara optimal,

selain itu permasalahan lain yang timbul adalah rendahnya kualitas SDM

lokal, infrastruktur yang buruk dan kerjasama antar stakeholder maupun

SKPD.

26

Formulasi kebijakan ini diukur melalui empat tahapan dalam perumusan

kebijakan variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yakni:

1. Tahapan Perumusan kebijakan

Perumusan masalah (defining problem) yaitu mengenali dan

merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental

dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan

dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan di

definisikan secara baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya di buat

untuk memecahkan masalah yang ada di dakam masyarakat. Seberapa

besar kontribusi yang di berikan pada kebijakan publik untuk

memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan

yang menarik dalam evaluasi kebijakan public. Pemecahan masalah

tersebut memuaskan atau tidak tergantung pada ketepatan masalah-

masalah publik tersebut dirumuskan.

2. Agenda Kebijakan

Agenda Kebijakan yaitu suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda

kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya

apakah masalah tersebut memiliki dampak yang besar bagi

masyarakat dan membutuhkan penanganan kebijakan yang hatus

segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam tahap

agenda kebijakan akan di bahas oleh perumus kebijakan dan dibahas

berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

27

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, yaitu

para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif

pilihan kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut.

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pertarungan

antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Melihat kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan akan didasar kan

pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang

berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Tahap Penetapan Kebijakan, yaitu setelah salah satu alternatif

kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah

kebijakan yang dipilih tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum

yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya

merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang

terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut ( Winarno, 2012 : 122-

126 ).

28

Melalui pemaparan tersebut dan untuk memudahkan dalam mengetahui

kerangka pikir pada penelitian ini, maka kerangka pemikiran dapat

digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir

Pengembangan Objek Wisata

Air Terjun Lembah Pelangi

Pemerintah Desa

Perumusan Kebijakan

Perumusan

Masalah

Agenda Kebijakan Pemilihan

Alternatif

Kebijakan untuk

Memecahkan

Masalah

Tahap Penetapan

Kebijakan

Mengetahui Formulasi Kebijakan

Pemerintah Pekon Suka Maju Kecamatan

Ulu Belu Kabupaten Tanggamus

29

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi

mengenai bagaimana formulasi kebijakan Pemerintah Pekon Suka Maju

dalam meningkatkan objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi. Penelitian

deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 1992:207).

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990:29) penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,

atau untuk menentukan adanya frekuensi atau penyebaran suatu gejala

dengan gejala lain dalam masyarakat.

Ada beberapa alasan penggunaan metode penelitian deskriptif. Pertama

adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi

lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode lain. Kemudian

metode ini banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan

melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu

dalam mengidentifikasi factor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan

percobaan. Selanjutnya metode ini dapat digunakan dalam

30

menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi

tertentu (Sevilla, 1993:72-73).

Alasan kedua yaitu pada penelitian formulasi kebijakan Pemerintah Pekon

Suka Maju dalam meningkatkan objek wisata. fakta, hambatan, kendala

serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan

melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan

kesimpulan yang menjawab persoalan tentang Formulasi Kebijakan

Pengembangan objek wisata di desa.

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa

hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan

fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori,

data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan

hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang

diteliti.

31

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu

Kabupaten Tanggamus. Menyoroti potensi objek wisata sebagian besar

masil alami serta mampu dikembangkan menjadi objek wisata yang

populer sehingga memiliki nilai lebih sebagai sumber pendapatan, melihat

Forrmulasi Kebijakan pemerintah pekon dalam meningkatkan eksistensi

pekon yang baru mengalami pemekaran dan khususnya dalam bidang

wisata dan menjadikan pekon yang mandiri dan berdaya saing. Selain itu,

untuk melengkapi informasi penelitian, Peneliti berkoordinasi dengan

masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Pemerintah Pekon

Suka Maju.

C. Fokus Penelitian

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas

yang disediakan oleh pihak pengelola, baik itu oleh pemerintah,

pengusaha, atau masyarakat yang akan mempengaruhi berkembang atau

tidaknya sebuah kawasan wisata. Pemerintah Pekon Suka Maju memiliki

kebijakan pengembangan kawasan wisata yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Substansi RPJMDes Pekon Suka Maju mencakup tinjauan terhadap

kebijakan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Pola

Dasar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Penelitian ini

memfokuskan pada kajian bagaimana formulasi kebijakan pengembangan

32

objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi di Pekon Suka Maju. Melalui

pembangunan infrastuktur jalan dan sarana objek wisata yang merupakan

fokus dari arahan pengembangan produk wisata (fisik). Peneliti akan

melihat bagaimana formulasi kebijakan tersebut apakah berjalan atau

terhambat. Asumsi peneliti memfokuskan pada kedua permasalahan ini

adalah infrastruktur jalan dan tersedianya sarana objek wisata merupakan

kebutuhan utama bagi para wisatawan dan faktor penting penunjang

berkembangnya sebuah kawasan wisata.

Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana formulasi kebijakan

pengembangan objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi di Pekon Suka

Maju dengan melihat keadaan yang terjadi di lapangan dengan

memberikan penilaian antara lain:

1. Terlaksana, bila telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Pekon.

2. Belum terlaksana dengan baik, bila telah ada beberapa upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Pekon, namun belum maksimal.

3. Tidak terlaksana, bila point tersebut sama sekali belum dilakukan oleh

Pemerintah Pekon.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

33

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer, yaitu

berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta

peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi

penelitian.

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui

wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan masyarakat

Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu, pengunjung objek wisata,

kelompok sadar wisata, serta Pemerintah Pekon Suka Maju yang

memiliki legitimasi sebagai pembuat regulasi kebijakan. Keterangan

pengambilan data primer, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 1 . Keterangan Pengambilan Data Primer

No Kelompok

Informan

Nama Instrumen Waktu

Pengambilan

Data primer

1.

Pemerintah

Pekon

1. Suprayetno Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 09:10 Wib

2. Sahran Efendi Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 10:00 Wib

2.

POKDARWIS

1. Adi Sulaiman Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 11:15 Wib

2. Samsul Hidayat Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 13:20 Wib

3.

Pengunjung

1. Ari Arief Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 13:50 Wib

2. Ariansyah Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 14:05 Wib

34

4.

.

Masyarakat

Pekon suka

Maju

1. Basuki

Wawancara 13 Agustus 2018

Pukul 11:25 Wib

2. Budi Utomo Wawancara 14 Agustus 2018

Pukul 11:10 Wib

Sumber. Data Hasil Penelitian 2018

2. Data Sekunder

Sugiyono (2012:137) mengatakan bahwa data sekunder merupakan

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu

data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam

analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen

tertulis yang terkait dengan Formulasi kebijakan pengembangan Objek

Wisata Air Terjun Lembah Pelangi di Kecamatan Ulu Belu. Sumber

data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen dokumen

yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai

objek wisata Ulu Belu, RKPD dan Rencana Strategis pengembangan

pariwisata Tanggamus, foto-foto dokumentasi, dan data-data terkait

informasi Ulu Belu dan buku dan peraturan terkait kepariwisataan.

E. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki

informasi tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kecamatan

Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Dalam menentukan Informan sebagai

sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive

sampling. Penentuan teknik ini didapati informasi dengan tingkat validitas

dan reabilitas yang tinggi. Tentang teknik purposive sampling, Usman dan

35

Akbar (2009:45) menjelaskan pemilihan sampel purposive (bertujuan) atau

yang lazim disebut judgement sampling merupakan pemilihan siapa subjek

yang ada di dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan. Oleh karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih

harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria khusus yang dimiliki sampel

tersebut atas pemahaman yang kuat terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut Faisal (1990:67) agar dapat memperoleh informasi lebih terbukti,

terdapat beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan antara lain:

a. Subjek yang lama dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi

sasaran atau perhatian

b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian

c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan

kesempatan untuk dimintai keterangan.

d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan

yang mengetahui kejadian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa

kelompok informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pekon Suka Maju

Perangkat Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu merupakan

pemerintahan yang memiliki wewenang secara dalam pengelolaan

objek wisata Ulu Belu.

36

b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Desa Ulu Belu POKDARWIS merupakan LSM yang berfungsi sebagai

sarana penyaluran aspirasi pengembangan pariwisata Ulu Belu.

c. Masyarakat Desa ( Pekon Suka Maju)

Masyarakat yang diprioritaskan adalah pedagang atau pengunjung di

objek wisata di kecamatan Ulu Belu karena masyarakat sekitar

merupakan lingkungan yang secara langsung mendapatkan dampak dari

pengembangan pariwisata Ulu Belu.

d. Pengunjung/wisatawan objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi

Pengunjung objek wisata Ulu Belu merupakan mereka yang menjadi

tujuan dari pengembangan pariwisata. pengunjung akan melihat

bagaimana keberhasilan pengembangan pariwisata, hal ini juga dapat

menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan pengembangan pariwisata di

Ulu Belu. Dalam hal ini pengunjung terdiri dari wisatawan Lokal

Daerah mapun luar Daerah. Untuk memperjelas informan dalam

peneliti, maka data informan peneliti sajikan dalam bentuk tabel dan

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 . Informan Penelitian

No Kelompok

Informan

Nama Jenis

Kelamin

Jabatan/Pekerjaan

1.

Pemerintah

Pekon

1. Suprayetno Pria Kepala Pekon

2. Sahran Efendi Pria Kasi Kesejahteraan

2.

POKDARWIS

1. Adi Sulaiman Pria Ketua

2. Samsul Hidayat Pria Sekretaris

3.

Pengunjung

1. Ari Arief Pria Wiraswasta

2. Ariansyah Pria Petani

37

4.

.

Masyarakat

Pekon suka

Maju

1. Basuki Pria Petani

2. Budi Utomo Pria Wiraswasta

Sumber. Data Hasil Penelitian 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui wawancarara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, secara

singkat dijelaskan bahwa tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan sebagai tekhnik pengumpulan data utama,

tekhnik yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan

narasumber atau informan. Dalam Penelitian ini, peneliti mendatangi

langsung informan untuk mendapatkan informasi terkait fokus

penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi

terkait pengembangan kawasaan objek wisata Ulu Belu. Peneliti

mendatangi langsung informan untuk melakukan wawancara secara

langsung kepada stakeholder terkait.

Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertemu secara langsung ke

Pemerintahan Pekon Suka Maju kepala Pekon Suprayetno didampingi

Kasi Kesejahteraan Sahran Efendi yang memiliki kewenangan dalam

formulasi kebijakan, selain itu peneliti mewawancarai Adi Sulaiman

38

Ketua Pokdarwis didampingi Sekretaris Syamsul Hidayat sebagai

penanggung jawab pengelolaan objek wisata, kemudian pengunjung

objek wisata serta masyarakat Pekon Suka Maju terutama masyarakat

yang berperan aktif dalam pengembangan dan selaku pihak yang

langsung ikut merasakan kondisi yang terjadi di dalam objek wisata

kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

2. Observasi

Selain melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang

dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan, untuk

memperoleh data tambahan serta mencocokkan data yang ada, maka

peneliti melakukan observasi. Observasi atau pengamatan langsung

terhadap objek wisata ini dapat digunakan karena objek wisata yang

diteliti merupakan program yang sedang berjalan, maka peneliti dapat

memperoleh informasi tambahan dengan melihat atau merasakan

langsung pelaksanaannya.

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara, peneliti

secara langsung berkunjung dan beraktivitas di Air Terjun Lembah

Pelangi pekon Suka Maju kecamatan Ulu Belu yang terletak di

Kabupaten Tanggamus. Observasi sudah mulai dilakukan sejak tanggal

13 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018.

Ketika melakukan observasi peneliti juga mencocokkan informasi yang

telah didapat dengan informan setelah dilakukan wawancara. Observasi

dilakukan dengan cara berkeliling, mengamati dan mendokumentasikan

39

area Ulu Belu sehingga peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai kondisi objek yang sedang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang disajikan berupa informasi terkait

yang dibutuhkan dan digunakan pada hasil dan pembahasan nantinya,

untuk memperkuat, mendasari sebuah pemikiran, atau membuktikan

deskripsi yang penulis sampaikan. Dokumen diperoleh dari Pemerintah

Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, serta

dokumen lainnya berupa lampiran skripsi, melalui peraturan dan

kebijakan atau peraturan terkait, transkip wawancara, dan foto-foto

dokumentasi terkait objek yang diteliti.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antar

data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan

oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak

berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam

penelitian kualitatif meliputi :

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif, dikatakan valid atau sah

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi

40

data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan

dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara,

observasi dan studi dokumentasi.

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Pekon

kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat

melalui studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti

mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di

lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang

dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang

meliputi keterangan dari Aparat Pekon Ulu Belu, keterangan pengunjung

serta keterangan dari masyarakat, kelompok sadar wisata dan pemerhati

wisata.

Melalui Triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas

mengenai formulasi kebijakan pengembangan objek Wisata Air Terjun

Lembah Pelangi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Melalui

hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah

terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

41

H. Teknik Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya peneliti melakukan

pengolahan data. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan

dalam kelompok-kelompok, diadakan kategirisasi, dilakukan manipulasi,

sert diperas sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna

untuk menjawab masalah (Nazir, 2011:346). Teknik dalam pengolahan

data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya;

1. Editing

Teknik editing dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin

ulang hasil wawancara dengan informan yang merupakan data mentah

berupa catatan peneliti yang berkaitan dengan bagaimana manajemen

pengembangan objek wisata Ulu Belu dalam bentuk tulisan atau catatan

lengkap, serta memilah data atau informasi. Tidak semua kutipan hasil

wawancara, dan data yang diperoleh dari dokumen yang didapatkan

peneliti peneliti cantumkan, namun hanya informasi yang diperlukan

saja yang ditampilkan, sementara keterangan lengkapnya disajikan

sebagai transkip wawancara atau lampiran.

2. Interpretasi

adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari

materi yang dipaparkan (Nazir, 2011:374). Adapun proses interpretasi

atas hasil penelitian ini yaitu peneliti mencoba mengartikan, mencari

inti pokok, atau maksud dari informasi yang ada baik dari hasil

wawancara maupun dokumen yang diperoleh.

42

Dalam penelitian ini, kutipan wawancara yang ditampilkan merupakan

penyederhanaan atau penafsiran terhadap maksud dan arti dari

informasi yang disampaikan. Interpretasi dilakukan dengan cara

menghubungkan hasil wawancara dengan informan dengan teori-teori

pada tinjauan pustaka dan dokumen lainnya, sehingga diperolehlah

analisis yang tepat.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu (Sugiyono, 2014:246). Selanjutnya dalam

menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model

Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion

drawing/ verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2014:247) Mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal pokok, dan mefokuskan pada hal-hal penting, dicari

tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting dan pokok,

selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti pada temuan di lapangan

untuk melihat manajemen melalui pihak-pihak terkait yang dianggap

43

dapat memberikan informasi untuk mencapai tujuan yang peneliti

inginkan.

Tahap mereduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif serta

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang peneliti.

Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap reduksi data ini

dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman atau orang yang

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan

berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan merupakan temuan

dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap ini dilakukan peneliti

pada saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen pembimbing peneliti

maupun kepada dosen pembahas.

2. Data Dislplay (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Penyajian data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua

informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian

peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang

diperlukan dan dan tidak diperlukan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang

disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas

kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan

dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen

yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori

44

yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan

mempunyai makna dan arti.

3. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan

kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada

hasil penelitian. dilakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan

masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah

tercapai.Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji

kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian

diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan

dilakukan untuk memberi deskripsi singkat dari banyaknya informasi

yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

49

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang berada di

Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus secara geografis berada pada

posisi 1040 18’- 105

0 12

’ Bujur Timur dan antara 5

0 05

’-5

0 56

’ Lintang

Selatan. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, diantaranya

Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Pusat,

Pematang Sawa, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung

Alip, Sumberjo, Talang Padang, Pulau Panggung, Air Naningan, Ulu Belu,

Pugung, Bulok, Limau, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cukuh Balak.

Ibukota Kabupaten Tanggamus yaitu Kota Agung.

Posisi Kabupaten Tanggamus dengan ini berada pada selatan Provinsi

Lampung bersebelahan langsung dengan Bukit Barisan Selatan. Batas-

batas administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan

Lampung Tengah.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanpung Barat.

4. Seebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.

50

Luas daratan Kabupaten Tanggamus adalah 2.855,46 Km2 dan luas

wilayah laut Kabupaten Tanggamus adalah 1.799,5 Km2 disekitaran induk

teluk Semaka dengan panjang Pesisir 210 Km. Topografi daratan

Kabupaten Tanggamus beragam terdiri dari daratan tinggi dan rendah,

dengan komposisi 40% berbukit dan bergunung dengan ketinggian antara

0 hingga 2115 meter. Potensi daerah di Kabupaten Tanggamus sebagian

digunakan untuk pertanian. (Tanggamus dalam angka 2014).

B. Gambaran Umum Pekon Suka Maju

1. Visi dan Misi Pekon Suka Maju

Pemerintah Pekon Sukamaju dalam mengakomodasi dinamika dan

aspirasi yang berkembang telah menetapkan Visi Pekon Suka Maju 6

tahun kedepan adalah “ Sukamaju Sejahtera Mandiri Selaras Alam “

Perumusan visi dilakukan oleh masyarakat dan BHP (Badan Hippun

Pekon) dan Kepala Pekon.

Untuk mewujudkan visi langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan sumber

daya alam dan kehidupan sosial yang agamis.

2. Membangun kemandirian dan kesejahteraan keluarga

3. Melibatkan mitra desa dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

51

2. Sejarah Pekon Suka Maju

Pekon Sukamaju merupakan salah satu Pekon di kecamatan Ulubelu,

awal mula terbentuknya pekon dari pemekaran wilayah Pekon Muara

Dua dan Pekon Gunung Tiga. Pencestus nama pekon Sukamaju adalah

Bapak Musirman Melalui Musyawarah panitia pemekaran adapun

kepala pekon yang menjabat

Pjs Bpk Mirsun S.pd

Bpk Musirman

PLH. Adi Sulaiman

Pjs Bihukman Hadi S.pd

Bpk Suprayetno sampai sekarang.

3. Kondisi Geografis

Peta Pekon Suka Maju

Sumber. Data Hasil Penelitian 2018

Gambar 3. Peta Pekon Suka Maju

52

Pekon Sukamaju memiliki luas wilayah 1.930 ha

Batas Wilayah Sukamaju adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekon Ngarip

Sebelah Timur : Pekon Ngarip dan Pekon Muara Dua

Sebelah Selatan : Pekon Pagar Alam

Sebelah Barat : Hutan Lindung

4. Struktur Perangkat Pekon Suka Maju

Dalam Pelaksanaan tanggung jawab kegiatan sehari-hari, aparat

pekon dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah

pelaksanaan tugas fungsional dibafi kedalam beberapa kelompok

sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Adapun susunan struktur

perangkat pekon Suka Maju terdiri dari:

Tabel 1. Struktur Perangkat Pekon Suka Maju

NO NAMA JABATAN

1 SUPRAYETNO Kepala Pekon

2 ADI SULAIMAN Juru Tulis

3 SAHRAN EFENDI Kasi Kesejahteraan

4 HARDIANSA Kasi Pemerintahan

5 JOHANES Kasi Pelayanan

6 BUDI UTOMO Kaur TU Umum

7 YUNANTO Kaur Keuangan

8 SAPTONO Kaur Perencanaan

9 SYAMSUL HIDAYAT Kepala Suku Ds. Suka Damai

10 DANANG PRIYANTO Kepala Suku Ds. Tegal Rejo

11 BASUKI Kepala Suku Ds. Labu Kombong

12 FATUROHMAN Kepala Suku Ds. Sumber Rohmat

Sumber: Data Pekon Suka Maju tahun 2018

53

Adapun jenjang pendidikan Perangkat Pekon Suka Maju dapat

dideskripsikan melalui grafik sebagai berikut:

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018

Gambar 3. Grafik Jenjang Pendidikan Pegawai

5. Sarana dan Prasarana Pekon Suka Maju

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam kelancaran

tugas dan fungsinya sebagai perangkat pekon, adapun barang dan

fasilitas sebagai berikut:

Tabel 2. Data Sarana Prasarana Pekon Suka Maju

NO Sarana dan

Prasarana

Tahun

Pengadaan

Jumlah/Satuan

1 Printer 2017 2 unit

2 Laptop 2017 2 unit

3 Kamera 2018 1 unit

4 Almari Arsip 2017 4 unit

5 Kipas Angin 2017 3 unit

6 Kursi Plastik 2016 50 unit

7 Meja 2016 18 unit

8 Jenset 2017 1 unit

9 Kompor Gas 2016 1 unit

10 Tabung Gas 2016 1 unit

11 Kursi Sofa 2017 1 set

Sumber: Data Sekunder Penelitian 2018

50% 4%

8%

18%

Data Perangkat Pekon Suka Maju

Berdasarkan Pendidikan

SMA

S1

D3

SD,SMP

54

6. Penduduk

Penduduk pekon Suka Maju terdiri dari 420 kepala keluarga, dengan

perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebagaimana

yang peneliti sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Pekon Suka Maju tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Penduduk Pekon

Sukamaju berjumlah 1.183 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak

540 orang dan Peremepuan sebanyak 643 orang. Adapun mata

pencaharian masyarakat Pekon Suka Maju adalah sebagai berikut:

Sumber: Data Primer (diolah) 2018

Gambar 4. Jumlah Penduduk Pekon Suka Maju Berdasarkan

Mata Pencaharian

80%

8%

6% 6%

Penduduk Pekon Suka Maju berdasarkan Mata

Pencaharian

tani dan nelayan

wiraswasta dan dagang

PNS, TNI, POLRI DanPensiunan

dll

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1 Laki-laki 540 Orang

2 Perempuan 643 Orang

Jumlah Penduduk 1.183 Orang

55

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJM

Desa rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Penghasilan tetap & tunjangan Kepala desa dan perangkat

Desa dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa

Tunjangan BHP dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB

Desa

Operasional Perkantoran dalam RPJM Desa, RKP Desa

dan APB Desa

Operasional BHP dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB

Desa

Operasional RT/RW dalam RPJM Desa, RKP Desa dan

APB Desa

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan fisik, sekolah :

a. SD

b. TK

c. PAUD

Pengadaan mesin pengolahan kopi.

Pengadaan secretariat web desa dan fasilitas Web desa

Mengikuti pekan informasi desa

Pembangunan dan Rehabilitasi jalan :

a. Jalan utama/jalan pekon

b. Jalan dusun antar pemukiman

c. Gang

56

Pembangunan jembatan

Pengerasan jalan jalan pekon

Pengaspalan jalan jalan pekon

Talud dan drainase di 4 dusun

Pembuatan gorong gorong

Pembangunan lapangan saranah olah raga

Pembangunan poskesdes

Pembangunan lapangan sarana olahraga

Pembangunan pondok pesanten

Pembanguna homestay untuk wisata

Pembangunan balai pekon

Pengadaan intalasi air bersih

Pengadaan sarana peternakan untuk kelompok ternak

Membuat tempat usaha bumdes (BUM Pekon)

Pengadaan tenda

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan budaya lokal (silat, kuda kepang)

Pembinaan keagamaan (pengajian, berjanji, mawalan)

Sosialisasi pentingnya pendidikan minimal 12 tahun

Mengajak masyarakat bergotong royong

Mengajak masyarakat berswadaya melalui sosialisasi

aparat pekon; (tokoh masyarakat, agama, tokoh pemuda)

Kursus bahasa asing dan komputer

Pembinaan LPM

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan budidaya tanaman tahunan untuk kelompok tani

Pelatihan budidaya pertanian organik semusim untuk

kelompok tani

Pelatihan budidaya ternak kambing

57

Pelatihan pemandu wisata

Pelatihan home industri dan pengembangan ekonomi

kreatif

Pelatihan pembuatan kopi bubuk dan pemasaran

Study banding home industry

Study banding pengelolaan pariwisata

Pelatihan pemanfaatan gas bumi untuk pengelolaan kopi

Peningkatan kapasitas pengelola penginapan

pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa

pelatihan peningkatan kapasitas BHP

pelatihan peningkatan kapasitas kadus dan rt

C. Gambaran Umum Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi

1. Sejarah Air Terjun Lembah Pelangi

Sejak Tahun 1970, Air Terjun Pondok Rejo atau yang sekarang dikenal

Air Terjun Lembah Pelangi mulai di jamah oleh masyarakat Pekon

Suka Maju, secara resmi di namai Air Terjun Lembah Pelangi pada

tahun 2015 oleh pemerintah Pekon Suka Maju. Masyarakat setempat

bersama aparat pekon berharap air terjun lembah pelangi ini akan

dikelola oleh kelompok sadar wisata (POKDARWIS) pekon Suka

Maju sehingga nanpu menjadi salah satu objek wisata anadalan di

Kabupaten Tanggamus maupun Provinsi Lampung.

Air Terjun Lembah Pelangi ini, mendapat dukungan penuh oleh

masyrakat pekon Suka Maju untuk di kembangkan dan di jadikan

destinasi wisata unggulan, melalui kegiatan gotong-royong di sekitaran

Air Terjun Lembah Pelangi menjadikan akses menuju lokasi wisata

58

lebih mudah di jangkau mulai dari jalan pekon ke kawasan lembah dan

kebun kopi maupun areal lindung sekitar 700-1000-an meter ke

kawasan lembah sampai air terjun ini. Kegiatan lainnya sebagian

masyarakat memanfaatkan peluang dengan menyediakan jasa

membawa barang untuk meningkatkan perekonomian.

Ketinggian Air Terjun lembah Pelangi mencapai 40 meter dengan 2

tingkatan dan 2 cabang dengan percikan air ke lingkungan sekitarnya

sehingga seringkali muncul garis pelangi di sekitaran air terjun yang

berbukit batu serta dilingkupi pepohonan serta suasana yang asri.

Melihat besarnya potensi yang ada, maka pemerintah Daerah beserta

Pemerintah Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten

Tanggamus objek wisata ini mulai mendapat perhatian khusus.

(Sumber: Data Primer, Diolah) 2018)

2. Lokasi Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi

Lokasi Kawasan Wisata Air Terjun Lembah Pelangi berada di pekon

Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Berada di

dataran tinggi sekitaran gunung Tanggamus, maka objek wisata ini

banyak di kunjungi orang, baik untuk berwisata maupun sekedar

melepas lelah dengan menikmati kesejukan pegunungan. Lokasi yang

berada diantara hutan kawan dan hutan marga ini mempunyai nilai.

Keadaan wilayah sekitaran Air Terjun Lembah Pelangi umumnya

pegunungan serta beberapa perbukitan disekitarannya. Adapun batas

wilayahnya sebagai berikut:

59

a. Batas Utara : Hutan Marga Pekon Suka Maju

b. Batas Selatan : Hutan Lindung

c. Batas Barat : Hutan lindung

d. Batas timur : Hutan Marga Pekon Muara Dua

Lokasi Air Terjun Lembah Pelangi hanya dapat ditempuh melalui

jalur darat, wisatawan yang ingin menuju lokasi hanya dapat

menggunakan kendaran pribadi sepeda motor maupun mobil dengan

melewati jalanan perbukitan yang cukup curam serta jalan menikung

dengan jarak tempuh dari kota Bandar lampung sekitar 3 jam.

3. Kondisi Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi

Air Terjun Lembah Pelangi merupakan objek wisata yang di kelilingi

tumbuhan vegetasi diantaranya tanaman pohon kopi, pisang, mahoni,

sengon, durian dan jenis flora lainnya. Air Terjun Lembah Pelangi

memiliki keindahan alamnya berupa air terjun yang cukup tinggi,

kesejukan alamnya dan kejernihan airnya. Objek wisata ini digemari

wisatawan lokal karena memiliki keunikan sinar pelangi yang

membentang si sekitar percikan air yang turun.

Wisatawan lokal yang datang ke Air Terjun Lembah Pelangi berasal

dari kabupaten pringsewu, pesawaran, metro, lampung tengah,

lampung selatan dan Bandar lampung. Air terjun memiliki kejernihan

airnya baik digunakan untuk mandi ataupun sekedar berenang, air ini

keluar dari mata air pegunungan di sekitaran gunung tanggamus serta

60

bebatuan yang cukup banyak dan besar banyak di gunakan untuk

berfoto dan tempat untuk beristirahat para wisatawan.

Pada dasarnya lingkungan alam di sekeliling Air Terjun Lembah

Pelangi hanya merupakan salah satu bagian dari daya tarik pada objek

wisata ini

90

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan tahapan dalam perumusan kebijakan yang dilakukan

Pemerintah Pekon Suka Maju dapat diketahui melalui tahapan perumusan

masalah pemerintah pekon telah memanfaatkan potensi wisata dengan

objektif yaitu dengan cara pengoptimalan infrastruktur jalan cara

perbaikan secara menyeluruh agar akses lebih mudah. Pemerintah Pekon

menyediakan fasilitas pendukung bagi pengunjung seperti tempat ibadah

toilet Gajebo dan fasilitas pendukung lainnya. dalam hal peningkatan

pengelolaan Air Terjun Lembah Pelangi Pokdarwis harus mampu

menciptakan pengembangan kreatifitas yang baik untuk menjadi objek

wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus.

Dapat diketahui Formulasi Kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Pekon

yaitu

1. menetapkan kawasan objek wisata Air Terjun Lembah Pelangi sebagai

potensi wisata pekon dan dikelola langsung oleh Pemerintah Pekon.

Dalam pengembangan pemerintah pekon memiliki wewenang dalam

regulasi kebijakan seperti fungsi regulasi sedangkan pokdarwis

sebagai pelaksana kebijakan yang dihasilkan Pemerintah pekon Suka

Maju.

91

2. Seluruh hasil pemasukan pengunjung objek wisata dikelola langsung

oleh Pokdarwis. Dengan rincian 40% hasil dimasukkan ke KAS

Pokdarwis, 60% untuk gaji pengelola yaitu anggota Pokdarwis.

3. Menetapkan dua jalur masuk menuju objek wisata yaitu jalur utama

dan jalur alternatif.

4. Menyewakan perkebunan milik masyarakat Pekon Suka Maju dengan

luas 30 m2 untuk lahan parkir dan sarana prasarana.

B. Saran

Melalui pemaparan tersebut untuk meningkatkan pengembangan objek

wisata maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Tahapan dalam perumusan kebijakan hendaknya dijadikan pedoman

dasar dalam menetapkan masalah dalam kebijakan dilakukan karena hal

ini merupakan bagian yang paling penting dalam pelaksanaannya.

2. Setiap kegiatan perencanaan terutama terkait pengembangan objek

wisata Air Terjun Lembah Pelangi harus melibatkan masyarakat.

Keikut sertaan ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan manfaat

dari kegiatan pariwisata sehingga kesadaran dan kepedulian akan

pentingnya dalam kegiatan pariwisata.

3. Pelatihan terkait kepariwisataan harus dilakukan untuk meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi panitia pengelola dalam

mengelola Air Terjun Lembah Pelangi.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus hendaknya segera

mengupayakan perizinan secara legal kepada Kementrian Kehutanan

92

dalam penggunaan lahan yang termasuk dalam Hutan Kawasan Marga

(HKM) agar dalam pembangunan disekitar tanah hutan tidak terjadi

pelanggaran dalam penggunaan lahan.

5. Pemerintah Pekon Suka Maju segera mungkin melakukan hubungan

kerja sama dengan pihak-pihak swasta seperti PT. Nestle dan Arqua

(Air Mineral) untuk meningkatkan pengambangan objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ansori, Yusak. 2010. Tourism Board: Strategi Promosi Pariwisat

Daerah. Surabaya: Putera Media Nusantara.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi dan Suandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta:

Rineka Cipta.

Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi

Pariwisata. Jakarta: Universitas Indonesia.

Labolo, Muhadam. 2011. Kepemimpinan Bahari: Sebuah Alternatif

Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Newman, Diann R. Dan Hodgetts, Richard M. 1998. Human Resource

Management. New Jersey: Prentice-Hall,Inc.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nuryanti, Wiendu. 1999. Heritage, Tourism and Local Comunities

Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu

Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.

Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata.

Yogyakarta: ANDI.

Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2014. Metodelogi Penelitian

Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Sugiarto, Eko. 2013. Master EYD. Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi

Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta:

Gava Media.

Suryadana, M. Liga dan Octavia, Vanny. 2015. Pemasaran Pariwisata.

Bandung:Alfabeta.

Wardianta. 2010. Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta: ANDI.

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses,

dan Studi Kasus Komparatif. Jakarta: CAPS.

Yoeti, Oka A. 1996. Anatomi Pariwisata. Bandung: Angkasa.

___________. 1996. Pemasaran Pariwisata. Bandung: Angkasa.

Skripsi :

Asriandi, Ian. 2016. Strategi Pengembanagan Objek Wisata Air Terjun

Bissapu di Kabupaten Bintaeng. Skripsi.

Nizatama, Anisa Fadia. 2015. Sinergitas Pembangynan Pariwisata

(Studi Kasus Teluk Kiluan Tahun 2014). Skripsi

Ristiana, Fitri. 2016. Implementasi Pengembangan Pariwisata di

Kabupaten Tanggamus (Studi Tentang Pengelolaan Teluk Kiluan

di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Skripsi.

Setiana, Nevia. 2016. Kesiapan Objek Wisata Pantai Labuhan Jukung

Untuk Menjadi Daerah Tujuan Wisata Nasional (Studi: Pantai

Labuhan Jukung Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Skripsi.

Sholeha, Nurul. 2016. Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di

Kabupaten Selayar. Skripsi.

Yasmine, Amalia. 2015. Strategi Pengembangan Pariwisata. Skripsi.

Jurnal :

Ernawati, Ni Made. 2010. “Tingkat Kesiapan Desa Tihingan-

Klungkung, Bali sebagai Tempat Wisata Berbasis Masyarakat”.

Dalam Jurnal AnalisisPariwisata. Vol. 1. No. 1. Hlm.1.

Karsudi dkk. 2010. “Strategi Pengembangan Ekoswisata di Kabupaten

Kepulauan Yapen Provinsi Papua” Dalam JMHT Vol.XVI,(3).

Hlm.148-154.

Parikesit, Danang dan Trisnadi, Wiwied. 1997. “Kebijakan

Kepariwisataan Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang”.

Dalam Kelola No.16/VI/.

Saria, Dias. 2009. “Stategi Pengembanagan Ekowisata Berbasis

EkonomivLokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan

di Wilayah Kabupaten Malang”. Dalam Journal Indonesian

Applied Economics. Vol.3. No.1. Hlm. 37-47.

Soebagyo. 2012. “Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia”.

Dalam Jurnal Liquidity Vol. 1. No. 2. Hlm. 153-158.

Widiyanto, Dodi dkk. 2008. “Pengembangan Pariwisata Perdesaa

(Suatu Usulan Stategi Bagi Desa Wisata Ketingan)”. Dalam Jurnal

Bumi Lestari. Vol.8.No.2. Hlm.205-210.