Framework OGP Indonesia versi Masyarakat Sipil

(Referensi Penyusunan Rencana Aksi)

Pendahuluan

Indonesia telah memasuki tahapan kedua (2014-2016) dari pelaksanaan kemitraan pemerintahan

terbuka (Open Government Partnership, OGP). Fase kedua ini sejatinya ditandai dengan 1)

penguatan kerja-kerja kemitraan (strengthening the partnership) yang ditandai keterlibatan yang

inklusif dari para pemangku kebijakan, dan 2) berfokus pada pendalaman (deepening) kemitraan

yang substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan komitmen dan rencana aksi.

Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas capaian dan dampak perubahan yang

dirasakan oleh masyarakat.

Evaluasi independen masyarakat sipil terhadap implementasi OGP di Indonesia1 menunjukkan

bahwa, pada tahap pertama 2012-2013 (atau fase pembentukan, inisiasi kemitraan, dan perluasan

kesadaran), pengidentifikasian kepentingan nasional strategis terlewatkan dalam proses

penyusunan rencana aksi. Padahal OGP mestinya dapat mendukung terwujudnya agenda strategis

nasional untuk menjawab kebutuhan warga akan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh

karena itu, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia pada periode ini perlu menyepakati dan

mendeklarasikan kepentingan nasional strategis yang akan diimplementasikan melalui rencana

aksi 2014-2015.

Sejatinya, rencana aksi OGP Indonesia merupakan hasil pertemuan antara kerangka nilai dalam

deklarasi OGP, rumusan kepentingan nasional Indonesia dan modalitas yang merupakan faktor

pendukung (enabler) bagi tercapainya hasil-hasil OGP (outcomes) dalam meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Secara visual, pendekatan tersebut dapat digambarakan sebagai berikut:

1Yappika et all, Laporan Hasil Monitoring Implementasi Open Government Partnership di Indonesia

tahun 2012-2013, Jakarta 2013, hlm. 9-10.

Kerangka Nilai

(Deklarasi OGP)

+

National Interest

+

Modalitas

=

Rencana Aksi

1. Deklarasi OGP2

a. Visi – Misi

Visi OGP3 adalah pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan responsive terhadap

warga dengan Misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (governance) dan kualitas

setiap layanan kepada publik. Visi dan misi tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi perubahan

norma dan kultur tata kelola pemerintahan yang menjamin dialog dan kerjasama yang

sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat sipil.

b. Prinsip OGP

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Partisipasi warga

4. Pemanfaatan teknologi

c. Tujuan

Deklarasi OGP yang dirumuskan para pendirinya menetapkan 4 tujuan strategis inisiatif ini

sebagai berikut (ringkasan):

1. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi lembaga-lembaga pemerintah dengan

menjamin ketersediaan informasi, publikasi, kemudahan format dan kedalaman data, serta

hak akses warga.

2. Mendukung partisipasi warga, secara setara tanpa diskriminasi dalam pengambilan

kebijakan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, serta menjamin kebebasan

berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat.

3. Mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional dari administrasi

pemerintahan yang tertuang dalam standar kode etik dan kode perilaku aparat, kebijakan

dan mekanisme antikorupsi, transparansi pendapatan dan aset nasional, managemen

keuangan publik, serta informasi mengenai pejabat-pejabat publik. Berkomitmen untuk

melahirkan serta mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap whistleblowers

dan supermasi hukum.

4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk keterbukaan dan akuntabilitas yang

kemungkinan sharing informasi, partisipasi serta kolaborasi dari masyarakat, untuk

mempengaruhi pengambilan kebijakan, meningkatkan penyajian layanan dan sebagai

mekanisme alternatif dalam meningkatkan partisipasi warga (civic engagement).

2. National Interest

OGP adalah inisiatif multilateral terbuka di mana setiap negara harus mampu merumuskan

kepentingan nasional (National Interest)-nya masing-masing.4 Jika tidak, negara tersebut hanya

menjadi konsumen dari agenda yang didesakkan negara-negara lain dan akan gagal menjawab

persoalan dan kebutuhan warganya.5 Selain itu, perumusan national interest penting bagi

2Kerangka nilai OGP lebih lengkap di http://www.opengovpartnership.org/about/mission-and-

goals, dan di http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration. 3Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB Anti Korupsi yang berkaitan

dengan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik; 4Deklarasi OGP: Kami mengakui bahwa negara berada pada tahapan yang berbeda dalam upaya

mempromosikan keterbukaan dalam pemerintahan, serta masing-masing kami mengupayakan pendekatan

yang konsisten dengan prioritas dan kondisi nasional dan aspirasi warga negara kami. 5Pembukaan UUD ’45: membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai pijakan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam merumuskan

rencana aksi 2014-2015.

Amerika Serikat, misalnya membangun OGP dengan kepentingan nasional untuk menyingkirkan

para kelompok lobbyist yang mendominasi pengambilan keputusan politik. Bagi Presiden Obama

akan sulit baginya untuk mewujudkan janji-janji kampanye apabila para lobbyist masih

berpengaruh dan terus-menerus membayangi pemerintahan. Di Inggris, OGP dijadikan peluang

besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan mengeluarkan kebijakan baru

transparansi pemilik perusahaan yang sebenarnya (beneficial owenership). Di tengah

perekonomian Eropa dan Amerika yang dihantam krisis perbankan dan keuangan, PM David

Cameron berharap Inggris tetap stabil sebagai kekuatan utama ekonomi-politik dunia.

3. Modalitas (Faktor Pendukung)

OGP di Indonesia tidak berada dalam ruang vakum. Sudah banyak upaya-upaya pemerintah

sebelumnya yang mendorong reformasi untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas

pemerintah, optimalisasi peran aparatur negara dan peningkatan layanan, serta perbaikan

manajemen keuangan negara dan antikorupsi. Sebagai inisiatif, keberadaan OGP juga banyak

didorong dan diinspirasi oleh berbagai inisiatif global di mana Indonesia telah terlibat di dalamnya,

seperti Agenda Post-2015, G-20, EITI (Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif) dan sebagainya.

Dari segi kerangka regulasi kebijakan, kita dapat merujuk (namun tidak terbatas) pada:

• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

• Paket UU Keuangan Negara, seperti UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU

No. 15 Tahun 2004 Tentang BPK terkait keterbukaan informasi laporan keuangan;

• UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

• Paket UU Antikorupsi, seperti UU no. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari KKN, UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi

(Pasal 41), UU No 7/2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC)

• Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara di

Sektor Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan

• Rencana Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4. Lingkup Rencana Aksi

Setiap negara harus merumuskan sendiri rencana aksi OGP yang merupakan elaborasi komitmen

konkrit reformasi pemerintahan yang terbuka. Baik dengan melanjutkan upaya-upaya yang sedang

berjalan, mengindetifikasi strategi/langkah baru untuk menyempurnakan reformasi yang sedang

berjalan, atau memulai area aksi yang sama sekali baru.

OGP menyaratkan bahwa rencana aksi negara tersebut harus merespon dua atau lebih tantangan

utama berikut ini, berdasarkan relevansinya bagi negara-negara masing-masing:6

1. Peningkatan layanan publik,

2. Peningkatan integritas aparatur pemerintah,

3. Manajemen sumber daya publik yang efektif

4. Menciptakan masyarakat yang lebih aman, dan

5. Meningkatkan corporate accountability.

6Tantangan-tantangan tersebut dapat dlihat dalam bagian dokumen pendukung Deklarasi OGP.

Namun demikian, tantangan yang bersifat isu sektoral kadang-kadang meluputkan kita dari aspek

lain, seperti proses, alat pendukung (tools) dan sumberdaya untuk memenuhi tujuan-tujuan OGP.

Karena itu, masyarakat sipil melihat bahwa dalam setiap isu-isu sektoral, harus pula terpenuhi

unsur-unsur berikut:

KOMPONEN CONTENT-BASE MECHANISM-BASE

Rights (Demand

Side)

Akses Informasi

Partisipasi

Policy (Supply

Side)

Transparansi

Akuntabilitas

Tools

Data

Infastruktur Teknologi

Tujuan Akhir: Warga Merasakan Manfaat

Penutup

Dokumen ini adalah kerangka kerja (Framework) untuk membantu penyusunan national interest

yang solid dan rencana aksi OGP di Indonesia. Sebagai sebuah kerangka kerja, ia juga bersifat

dinamis, yakni dapat dikembangkan dan dapat direview kembali.

RENCANA AKSI