fungsi dan peran otoritas jasa keuangan (ojk) · fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,...
TRANSCRIPT
Fungsi dan Peran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
Apa itu OJK?
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia.
OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di Industri pasar
modl dan industri keuangan non-bank dilakukan olh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
Pengawasan lembaga keuangan di industri perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia
Pengalihan secara bertahap: 31 Desember 2012: untuk industri pasar modal dan
industri keuangan non-bank
31 Desember 2013: untuk industri perbankan
Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro.
Latar Belakang OJK
Latar Belakang OJK
1.Amanat Undang Undang2.Perkembangan Industri Keuangan3.Konglomerasi Lembaga Jasa
Keuangan4.Perlindungan Konsumen
Tujuan Pembentukan OJK
1.Keseluruhan kegiatan dalam sistemjasa keuangan terselenggarasecara teratur, adil, transparan, danakuntabel
2.Mampu mewujudkan sistemkeuangan yang tumbuh secaraberkelanjutan dan stabil
3.Mampu melindungi kepentingankonsumen dan masyarakat
Fungsi dan Tugas OJK Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalamsektor jasa keuangan.
OJK adalah lembaga yang independen dan bebasdari campur tangan pihak lain.
OJK melaksanakan tugas pengaturan danpengawasan terhadap:1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
dan3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkanPeraturan pelaksanaan UU OJKPeraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuanganPeraturan mengenai pengawasan;
danPeraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis.