furnal digital repository universitas jember ketatanegaraan

13
furnal KETATANEGARAAN PRR ISSN: 2548-4389 VOLUME:013/ Februari 2019 NASIONALISME&KEWARGANEGARAAN Andi Mattalatta WARGA NEGARA DAN PERSYARATAN CALON PRESIDEN Ali Masykur Musa TRANSFORMASI HUBUNGAN ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA Bayu Dwi Anggono MENGAKUI PANCASILA SEBAGAI SYARAT NATURALISASI Theo L. Sambuaga WARGA NEGARA DAN GLOBALISASI G. Seto Harianto ETNISITAS KEBANGSAAN DAN KEWARGANEGARAAN Fenty U. Puluhulawa NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA DI ERA REvOLUSI INDUSTRI 4.0 REVITALISASI SEMANGAT KEBANGSAAN GENERASI TRANSISI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dominikus Rato M. Hadin Muhjad NASIONALISME DI KALANGAN GENERASI MILENIAL MEMPERKOKOH NASIONALISME HEKUM DAN DEMOKRASI Ichsan Anwary LEMBAGA PENGKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Digital Repository Universitas Jember

Upload: others

Post on 21-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

furnal KETATANEGARAAN PRR

ISSN: 2548-4389 VOLUME:013/ Februari 2019

NASIONALISME&KEWARGANEGARAAN

Andi Mattalatta WARGA NEGARA DAN PERSYARATAN CALON PRESIDEN

Ali Masykur Musa TRANSFORMASI HUBUNGAN ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA

Bayu Dwi Anggono MENGAKUI PANCASILA SEBAGAI SYARAT NATURALISASI

Theo L. Sambuaga WARGA NEGARA DAN GLOBALISASI

G. Seto Harianto ETNISITAS KEBANGSAAN DAN KEWARGANEGARAAN

Fenty U. Puluhulawa NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA

DI ERA REvOLUSI INDUSTRI 4.0

REVITALISASI SEMANGAT KEBANGSAAN GENERASI TRANSISI

DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dominikus Rato

M. Hadin Muhjad NASIONALISME DI KALANGAN GENERASI MILENIAL

MEMPERKOKOH NASIONALISME HEKUM DAN DEMOKRASI Ichsan Anwary

LEMBAGA PENGKAJIAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Digital Repository Universitas Jember

Page 2: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi Vi

Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPRRI IX

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI X1

Warga Negara dan Persyaratan Calon Presiden

Andi Mattalatta 1

Transformasi Hubungan Islam dan Nasionalisme

di Indonesia

Ali Masykur Musa 19

Mengakui Pancasila Sebagai Syarat Naturalisasi

Bayu Dwi Anggono 37

Warga Negara dan Globalisasi

Theo L. Sambuaga 55

Etnisitas Kebangsaan dan Kewarganegaraan 71 G. Seto Harianto

Nasionalisme, Perlindungan Hak Asasi Warga Negara

di Era Revolusi Industri 4.0 93 Fenty U. Puluhulawa

Revitalisasi Semangat Kebangsaan Generasi Transisi

di Era Revolusi Industri 4.0 101 Dominikus Rato

Nasionalisme di Kalangan Generasi Milenial

M. Hadin Muhjad 121

Nasionalisme dan Kewarganegaraan

Digital Repository Universitas Jember

Page 3: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

MENGAKUI PANCASILA

SEBAGAI SYARAT NATURALISASI

Bayu Dwi Anggono

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur

dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal

mendasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara

Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap

Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat penyataan yang

dibuat oleh pemohon. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia. Semestinya, upaya perlindungan negara terhadap kepentingan

nasional menjadikan negara aktif dalam melakukan penelusuran rekam jejak

terhadap pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan pasif

menunggu dilampirkannya surat pernyataan pengakuan Pancasila oleh

Pemohon kewarganegaraan. Kendati, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak memerintahkan secara

tegas pengaturan lebih lanjut syarat-syarat permohonan kewarganegaraan.

Namun mendasarkan pada hakikat Peraturan Pemerintah dalam Pasal 12

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-un dangan,

pengaturan lebih lanjut demi tujuan yang hendak dicapai dan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

dimungkinkan Pemerintah mengambil inisiatif

Kata Kunci: Pancasila, Permohonan Kewarganegaraan.

Abstract

Protection of human righis in the process of requesting naturalization is

regulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of

Indonesia. This is done by puting forward basic things as a condition that

must be fulfilled, such as recognizing the basic state of Pancasila. However,

Nasionalisme dan Kewarganegaraan 37

Digital Repository Universitas Jember

Page 4: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

ollhon-pp

arrange

ments for

eogilon of

/ueusila as

the ba

on in

the form of a

tatemem

made

by he pplican

d

eumenm

Regulation

Number

2 f 2007

Ohtaimng

Losing, Caum

eling and

Regaining

Ciizenship

Indomesia.

Stupposedlh

efirts to proeet

the state

agains

make the

country

active

in

comducting

ruk

records

cnizenstip

of the

Republic

of

ndomesia.

1 is not,

statemet of recognitinn

of the Pancasila

by the

Petitioner to .

Even though,

Law No. /2 of 2006

comening

Cilizenshi

of the Ren

Indonesia,

does ot

explicinly

rder n ner arungements

requirements for

citizenship

applcation.

However,

based on the

Govermmenu

Regulation

in Article

12 of Law Number

12 of 2011 co.

the

Establishment of Legislation,

it is possible Jor he

Government

further gulatory

iniiatives for the

pupose

to be achieved

and

conflict with

Law Number

12 of 200%

sis of the sta As stipu ulated in

2007 concermng Poc edure for

f the Rep ublic of erest

rds of applie nis for

passive to ait for the

"the Republie

for the ture of

ning o take

not in

Keywords:

Pancasila,

Application for Citizenship

PENDAHULUAN

SALAH SATU syarat

dari pengakuan terhadap

suatu negara

berdasarkan Konvensi

Montevideo 1933 adalah rakyat. Dengan

begitu, dalam suatu negara, "rakyat" yang

mendiami negara tersebut

diberikan status sebagai warga negara. Keberlakuan

Konstitusi di

Indonesia secara historis telah mengatur

soal "siapa yang berhak atas

status kewarganegaran?".

Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), menentukan:

. Yang menjadi Warganegara ialah orang-orangB Bangsd

Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan

dengan Undang-undang sebagai Warganegara.

Bangsa

2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan

dengan Undang- undang Ketentuan pada ayat (2) memberikan keleluasaan kepa

ada

Pembentuk undang-undang, untuk memberikan kategori soal

ncgara yang dimaksud. Secara historis, kcberlakuan undang-unua dang

warga

38 Jurnal KETATANEGARAAN-Volume 013 Februari 2019

Digital Repository Universitas Jember

Page 5: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

yang mendasarkan Pasal 26 UUD 1945 (scbelum perubahan) ini

diantaranya:

I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga

Negara dan Penduduk Negara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga

Negara dan Penduduk Negara;

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kemudian setelah perubahan, UUD 1945 mengatur beberapa

hal terkait kewargancgaraan, diantaranya:

1. Pasal 26, menentukan:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan

undang-undang.

2. Pasal 28D ayat (4), menentukan: "Setiap orang berhak atas status

kewarganegaraan."

3. Pasal 28E ayat (1), menentukan: "Setiap orang bebas

....memilih kewarganegaraan..

Adanya pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 28D dan Pasal 28E

status

UUD 1945 (setelah perubahan). menekankan pada status

kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh

konstitusi dan negara. Dengan demikian, penambahan ketentuan

dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) ini, berdampak

pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang dibentuk, lebih pada

jaminan perlindungan HAM.

39 Nasionalisme dan Kewarganegaraan

Digital Repository Universitas Jember

Page 6: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara."

Pasal 9 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yakni "dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

merupakan syarat penting yang harus menjadi prioritas. Mengingat kondisi saat ini rentan masuknya ideologi-ideologi asing yang

berpotensi menggerus ideologi Pancasila. Pada akhirnya merugikan masyarakat Indonesia, dan menghambat tujuan negara. Untuk itu,

tindak lanjut pengaturan soal ketentuan Pasal 9 huruf d, harus

diejawantahkan secara baik, dengan menetapkan pros edur-prosedur yang jelas demi menangkal kondisi-kondisi yang tidak diinginkan

Dalam kaitan dengan uraian tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai urgensi dari pengakuan terhadap Pancasila

sebagai syarat naturalisasi serta apakah pengaturan lebih lanjut

mengenai syarat "mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", telah

diimplementasikan secara baik dalam peraturan teknis demi

menangkal masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila?"

PEMBAHASAN

Upaya pemberian batasan melalui syarat-syarat permohonan

kewarganegaraan Indonesia, dapat dikaitkan dengan asas Kepentingan

Nasional. Hans J. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional,

yaitu: "the interest ofa nation as a whole held to be an independent

entity separate from the interests of subordinate areas or groups and

also of other nations or supranational groups; any foreign policy

which operates under the standard of the national interest

(Kepentingan suatu bangsa secara keseluruhan dianggap sebagai

entitas independen yang terpisah dari kepentingan daerah atau

kelompok bawahan dan juga dari bangsa lain atau kelompok

Hans J. Morgenthau, National Interest, hitps://www.merriam-webster.com dictionary/-

1ational20interest diakses tanggal 15 Maret 2019.

Nasionalisme dan Kewarganegaraan 41

Digital Repository Universitas Jember

Page 7: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut

anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah. dalam bahasa Belanda

Philosofische grondslag dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat. yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dam abadi.'

1. Pengakuan Terhadap Pancasila Sebagai Syarat Naturalisasi

Kendati Pancasila telah lama menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan kenegaraan. Namun

kedudukan Pancasila sebagai syarat untuk memperoleh kewarga- negaraan, baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan. Berbeda dengan undang-undang sebelum-

nya yang tidak mensyaratkan Pancasila dalam memperoleh status

kewarganegaraan Indonesia. Baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1946, menentukan

"Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus

menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti dari

hal:

menurut a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya

perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun

lengkap dari dan belum kawin, dengan nama-nama

mereka dan dari isteri-isterinya;

b. perkawinan-perkawinannya;

C. perputusan perkawinan-perkawinannya;

Ahmad Basarah (2017: 29), Bung Karno, Islam dan Paneasila, Jakarta: Konstitusi Press.

Nasionalisme dan Kewarganegaraan 43

Digital Repository Universitas Jember

Page 8: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan

kewarga- negaraannya apabila ia memperoleh kewarga negaraan Republik Indonesia atau menyertakan

pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut

ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut

ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dw kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara

yang bersangkutan.

h.

Penekanan syarat fundamental dalam kedua undang-undang ini

hanya pada kecapakan berbahasa dan pemahaman tentang sejarah. Tanpa menggali ideologi yang dimiliki seorang pemohon naturalisast. Tentunya, kondisi saat itu dan kini berbeda, sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

menawarkan suatu syarat pengakuan terhadap Pancasila dan UUD

1945 sebagai bentuk selektif terhadap proses naturalisasi. Dengan demikian, jaminan perlindungan HAM kepada masyarakat lebih

diperhatikan dalam proses naturalisasi, di era Undang-Undang Nomor

lebih 12 Tahun 2006. Adapun pemberlakuan syarat tersebut,

dimaksudkan agar warga negara asing yang mengajukan proses

kewarganegaraan Indonesia, mampu memahami kultur budaya dan

mau menjadi orang Indonesia dengan mendasarkan nilai Pancasila.

2. Urgensi Pengakuan Terhadap Pancasila Syarat Naturalisasi

Dasar Menimbang huruf a, Keputusan Presiden No 24 Tahun

2016 tentang Hari Lahir Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila),

menyebut Pancasila sebagai "dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia". Frans Magnis Suseno, menyebut ada 3 arti ideologi, yaitu:

1) ideologi sebagai kesadaran palsu; 2) ideologi dalam arti netral; 3)

ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.

Dalam perspektif tersebut, Jimly Asshidiqie, menganggap

Pancasila merupakan ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem

berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok yang ditemukan wujudnya

Frans Magnis Suseno (1992:230) Filsa fat Sebagai lImu Kritis, Jakarta:Kanisius.

Nasionalisme dan Kewarganegaraan 45

Digital Repository Universitas Jember

Page 9: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

agar tidak memiliki idcologi lain yang dapat mengikis cksistcnsi Pancasila.

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat berpidato di

muka sidang Umum PBB ke-15 Tanggal 30 September 1960 dengan judul pidato "Membangun Dunia Kembali" menjelaskan kedudukan Pancasila di tengah tesis dari ahli filsafat Inggris Bertrand Russel yangpernah berkata bahwa umat manusia sckarang terbagi dalam dua

golongan. Yang satu menganut ajaran Declaration of American

Independence dari Thomas Jefferson. Golongan lainnya menganut ajaran manifesto komunis. Atas pandangan Bertrand Russel tersebut

Sockarno menyatakan:

Seperti saya katakan, kami telah membaca dan

mempelajari kedua dokumen yang pokok itu. dari

masing-masing dokumen itu banyak yang telah kami

ambil dan kami buang apa yang tidak berguna bagi

kami, kami yang hidup di benua lain dan beberapa

generasi kemudian. Kami telah mensitesekan apa yang

kami perlukan dari kedua dokumen itu, dan ditijau

dari pengalaman serta dari pengetahuan kami sendiri,

sintese itu telah kami saring dan kami sesuaikan.

Jadi dengan minta maaf kepada Lord Russel yang saya

hormati sekali, dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi

dalam dua pihak seperti dikiranya. Meskipun kami

telah mengambil sarinya, dan meskipun kami telah

mencoba mensitesekan kedua dokumen yang penting

itu, kami tidak dipimpin oleh keduanya itu saja. Kami

tidak mengikuti konsepsi liberal ataupun konsepsi

komunis. Apa gunanya? dari pengalaman kami sendiri

dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang

lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh

lebih cocok."

Soekarno (1985: 63-64) Pancasila dan Perdamaian Dunia. Jakarta: Inti ldayu Press.

Nasionalisme dan Kewarganegaraan 47

Digital Repository Universitas Jember

Page 10: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

Bagi bangsa Indonesia, tentu saja harus berkeyakinan hat

log nilai-nilai ideologi Pancasila sudah lebih baik dari ideologi-idel

dari maupun falsafah bangsa lain. Pancasila jauh lebih sempurna

jauh lebih baik dari paham individualisme, liberalisme asila Manifesto Komunis karena Pancasila punya sila Ketuhanan, Pancasil

liberalisme dan kapitalisme karena Pancasila punya sila Keadilan Sosial, dan Pancasila juga lebih baik dari sistem khilafah Islamiyah ala Islami.

State Iraq and Suriah (ISIS), karena Pancasila punya sila Persatuan

Indonesia.

Hakekat Pancasila lebih lanjut, dapat ditelusuri dalam Pidato

Soekarno 1 Juni 1945. AB.Kusuma, mencatat Bung Karno memakai

istilah "Philosophische grondslag" hanya 4 kali, I kali "filosofische

principe" dan istilah "Weltanschauung" 31 kali. Kenyataan itu

menunjukkan bahwa Bung Karno lebih senang memakai istilah

"Weltanschauung" daripada "Philosophische grondslag" untuk menjelaskan gagasannya." AB Kusuma menjelaskan pemaknaan "Philosophische grondslag "sebagai padanan dasar negara. Sedangkan

Welhanshaung" dekat dengan istilah Agama dan ideologi. Bedanya.

Agama kedudukannya dianggap lebih tinggi dari "Weltanschauung

dan ideologi." Kedudukan Pancasila yang tinggi sebagai dasar negara

Indonesia, harus dijadikan rujukan dalam memfilter warga negar

asing dalam proses naturalisasi. Agar menunjukkan kekonsistenan

negara dalam membentuk manusia Indonesia dengan kharakter

Pancasila.

3. Tindak Lanjut Pengaturan Syarat Pengakuan Terhadap

Pancasila

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

Ahmad Basarah, Op.cit, hlm. 141 10 A.B.Kusuma, (2018:1) Weltanschauung dan Dasar Negara, Prosiding Seminar tentang

Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konstitusi, diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum

Tata Negara Indonesia, Universitas Indonesia, 6 Juni 2018.

bid

48 Jurnal KETATANEGARAAN Volume 013 Februari 2019

Digital Repository Universitas Jember

Page 11: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur lebih rinci, yang pada

dasarnya orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Melalui cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yaitu, harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut:

1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,

2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun

berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3) sehat jasmani dan rohani;

4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara I tahun atau lebih.

6) jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjad1 bekewarganegaraan ganda,

7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

1) fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan

kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;

2) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte

perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian

isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;

3) surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor

imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat

tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5

(lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)

tahun tidak berturut-turut;

4) fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;

Nasionalisme dan Kewarganegaraan49

Digital Repository Universitas Jember

Page 12: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

PENUTUP

1. Simpulan Penjabaran lebih lanjut salah satu syarat permoh

yang permohonan

diharuskan. Sebagai upaya negara dalam melindungi dan men:g

tujuan

kewarganegaraan, yaitu mengakui Pancasila, merupakan hal

dan menj hak asasi manusia masyarakat Indonesia dalam mewujudkan

negara. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata

Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kem

Kewarganegaraan Republik Indonesia, hanya mengatur pemohon

Cara mbali hohon nya upaya perlindungan negara terhadap kepentingan nasional menjadikan

lap

untuk melampirkan pernyataan mengakui Pancasila. Semestinu

kan negara aktif dalam melakukan penelusuran rekam jejak terhadan

Bukan pasif pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan pas

menunggu dilampirkannya surat pernyataan pengakuan Pancasila oleh Pemohon kewarganegaraan, yang hanya menekankan pada administrasi semata. Kendati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak memerintahkan secara tegas pengaturan lebih lanjut syarat-syarat permohonan kewarganegaraan. Namun mendasarkan pada hakekat Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimungkinkan Pemerintah mengambil inisiatif pengaturan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

2. Saraan

Diharapkan pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan.

Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia, agar memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada Pemerintah untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon penerima

kewarganegaraan Indonesia, dalam hal perilaku baik di negar Indonesia atau negara asal, paham ideologi yang dimiliki, serta

motivasi memohon kewarganegaraan Indonesia.

52 Jurnal KETATANEGARAAN Volume 013 Februari 2019

Digital Repository Universitas Jember

Page 13: furnal Digital Repository Universitas Jember KETATANEGARAAN

9 772548438003

Digital Repository Universitas Jember