furnal digital repository universitas jember ketatanegaraan
TRANSCRIPT
furnal KETATANEGARAAN PRR
ISSN: 2548-4389 VOLUME:013/ Februari 2019
NASIONALISME&KEWARGANEGARAAN
Andi Mattalatta WARGA NEGARA DAN PERSYARATAN CALON PRESIDEN
Ali Masykur Musa TRANSFORMASI HUBUNGAN ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA
Bayu Dwi Anggono MENGAKUI PANCASILA SEBAGAI SYARAT NATURALISASI
Theo L. Sambuaga WARGA NEGARA DAN GLOBALISASI
G. Seto Harianto ETNISITAS KEBANGSAAN DAN KEWARGANEGARAAN
Fenty U. Puluhulawa NASIONALISME, PERLINDUNGAN HAK ASASI WARGA NEGARA
DI ERA REvOLUSI INDUSTRI 4.0
REVITALISASI SEMANGAT KEBANGSAAN GENERASI TRANSISI
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dominikus Rato
M. Hadin Muhjad NASIONALISME DI KALANGAN GENERASI MILENIAL
MEMPERKOKOH NASIONALISME HEKUM DAN DEMOKRASI Ichsan Anwary
LEMBAGA PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Digital Repository Universitas Jember
DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi Vi
Sambutan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPRRI IX
Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI X1
Warga Negara dan Persyaratan Calon Presiden
Andi Mattalatta 1
Transformasi Hubungan Islam dan Nasionalisme
di Indonesia
Ali Masykur Musa 19
Mengakui Pancasila Sebagai Syarat Naturalisasi
Bayu Dwi Anggono 37
Warga Negara dan Globalisasi
Theo L. Sambuaga 55
Etnisitas Kebangsaan dan Kewarganegaraan 71 G. Seto Harianto
Nasionalisme, Perlindungan Hak Asasi Warga Negara
di Era Revolusi Industri 4.0 93 Fenty U. Puluhulawa
Revitalisasi Semangat Kebangsaan Generasi Transisi
di Era Revolusi Industri 4.0 101 Dominikus Rato
Nasionalisme di Kalangan Generasi Milenial
M. Hadin Muhjad 121
Nasionalisme dan Kewarganegaraan
Digital Repository Universitas Jember
MENGAKUI PANCASILA
SEBAGAI SYARAT NATURALISASI
Bayu Dwi Anggono
Abstrak
Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal
mendasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara
Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap
Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat penyataan yang
dibuat oleh pemohon. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Semestinya, upaya perlindungan negara terhadap kepentingan
nasional menjadikan negara aktif dalam melakukan penelusuran rekam jejak
terhadap pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan pasif
menunggu dilampirkannya surat pernyataan pengakuan Pancasila oleh
Pemohon kewarganegaraan. Kendati, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak memerintahkan secara
tegas pengaturan lebih lanjut syarat-syarat permohonan kewarganegaraan.
Namun mendasarkan pada hakikat Peraturan Pemerintah dalam Pasal 12
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-un dangan,
pengaturan lebih lanjut demi tujuan yang hendak dicapai dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
dimungkinkan Pemerintah mengambil inisiatif
Kata Kunci: Pancasila, Permohonan Kewarganegaraan.
Abstract
Protection of human righis in the process of requesting naturalization is
regulated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of
Indonesia. This is done by puting forward basic things as a condition that
must be fulfilled, such as recognizing the basic state of Pancasila. However,
Nasionalisme dan Kewarganegaraan 37
Digital Repository Universitas Jember
ollhon-pp
arrange
ments for
eogilon of
/ueusila as
the ba
on in
the form of a
tatemem
made
by he pplican
d
eumenm
Regulation
Number
2 f 2007
Ohtaimng
Losing, Caum
eling and
Regaining
Ciizenship
Indomesia.
Stupposedlh
efirts to proeet
the state
agains
make the
country
active
in
comducting
ruk
records
cnizenstip
of the
Republic
of
ndomesia.
1 is not,
statemet of recognitinn
of the Pancasila
by the
Petitioner to .
Even though,
Law No. /2 of 2006
comening
Cilizenshi
of the Ren
Indonesia,
does ot
explicinly
rder n ner arungements
requirements for
citizenship
applcation.
However,
based on the
Govermmenu
Regulation
in Article
12 of Law Number
12 of 2011 co.
the
Establishment of Legislation,
it is possible Jor he
Government
further gulatory
iniiatives for the
pupose
to be achieved
and
conflict with
Law Number
12 of 200%
sis of the sta As stipu ulated in
2007 concermng Poc edure for
f the Rep ublic of erest
rds of applie nis for
passive to ait for the
"the Republie
for the ture of
ning o take
not in
Keywords:
Pancasila,
Application for Citizenship
PENDAHULUAN
SALAH SATU syarat
dari pengakuan terhadap
suatu negara
berdasarkan Konvensi
Montevideo 1933 adalah rakyat. Dengan
begitu, dalam suatu negara, "rakyat" yang
mendiami negara tersebut
diberikan status sebagai warga negara. Keberlakuan
Konstitusi di
Indonesia secara historis telah mengatur
soal "siapa yang berhak atas
status kewarganegaran?".
Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), menentukan:
. Yang menjadi Warganegara ialah orang-orangB Bangsd
Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-undang sebagai Warganegara.
Bangsa
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan
dengan Undang- undang Ketentuan pada ayat (2) memberikan keleluasaan kepa
ada
Pembentuk undang-undang, untuk memberikan kategori soal
ncgara yang dimaksud. Secara historis, kcberlakuan undang-unua dang
warga
38 Jurnal KETATANEGARAAN-Volume 013 Februari 2019
Digital Repository Universitas Jember
yang mendasarkan Pasal 26 UUD 1945 (scbelum perubahan) ini
diantaranya:
I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga
Negara dan Penduduk Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga
Negara dan Penduduk Negara;
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kemudian setelah perubahan, UUD 1945 mengatur beberapa
hal terkait kewargancgaraan, diantaranya:
1. Pasal 26, menentukan:
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan
undang-undang.
2. Pasal 28D ayat (4), menentukan: "Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan."
3. Pasal 28E ayat (1), menentukan: "Setiap orang bebas
....memilih kewarganegaraan..
Adanya pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 28D dan Pasal 28E
status
UUD 1945 (setelah perubahan). menekankan pada status
kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh
konstitusi dan negara. Dengan demikian, penambahan ketentuan
dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) ini, berdampak
pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang dibentuk, lebih pada
jaminan perlindungan HAM.
39 Nasionalisme dan Kewarganegaraan
Digital Repository Universitas Jember
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara."
Pasal 9 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yakni "dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
merupakan syarat penting yang harus menjadi prioritas. Mengingat kondisi saat ini rentan masuknya ideologi-ideologi asing yang
berpotensi menggerus ideologi Pancasila. Pada akhirnya merugikan masyarakat Indonesia, dan menghambat tujuan negara. Untuk itu,
tindak lanjut pengaturan soal ketentuan Pasal 9 huruf d, harus
diejawantahkan secara baik, dengan menetapkan pros edur-prosedur yang jelas demi menangkal kondisi-kondisi yang tidak diinginkan
Dalam kaitan dengan uraian tersebut, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai urgensi dari pengakuan terhadap Pancasila
sebagai syarat naturalisasi serta apakah pengaturan lebih lanjut
mengenai syarat "mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", telah
diimplementasikan secara baik dalam peraturan teknis demi
menangkal masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila?"
PEMBAHASAN
Upaya pemberian batasan melalui syarat-syarat permohonan
kewarganegaraan Indonesia, dapat dikaitkan dengan asas Kepentingan
Nasional. Hans J. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional,
yaitu: "the interest ofa nation as a whole held to be an independent
entity separate from the interests of subordinate areas or groups and
also of other nations or supranational groups; any foreign policy
which operates under the standard of the national interest
(Kepentingan suatu bangsa secara keseluruhan dianggap sebagai
entitas independen yang terpisah dari kepentingan daerah atau
kelompok bawahan dan juga dari bangsa lain atau kelompok
Hans J. Morgenthau, National Interest, hitps://www.merriam-webster.com dictionary/-
1ational20interest diakses tanggal 15 Maret 2019.
Nasionalisme dan Kewarganegaraan 41
Digital Repository Universitas Jember
yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut
anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah. dalam bahasa Belanda
Philosofische grondslag dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat. yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dam abadi.'
1. Pengakuan Terhadap Pancasila Sebagai Syarat Naturalisasi
Kendati Pancasila telah lama menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan kenegaraan. Namun
kedudukan Pancasila sebagai syarat untuk memperoleh kewarga- negaraan, baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan. Berbeda dengan undang-undang sebelum-
nya yang tidak mensyaratkan Pancasila dalam memperoleh status
kewarganegaraan Indonesia. Baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dan
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1946, menentukan
"Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus
menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti dari
hal:
menurut a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya
perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun
lengkap dari dan belum kawin, dengan nama-nama
mereka dan dari isteri-isterinya;
b. perkawinan-perkawinannya;
C. perputusan perkawinan-perkawinannya;
Ahmad Basarah (2017: 29), Bung Karno, Islam dan Paneasila, Jakarta: Konstitusi Press.
Nasionalisme dan Kewarganegaraan 43
Digital Repository Universitas Jember
tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan
kewarga- negaraannya apabila ia memperoleh kewarga negaraan Republik Indonesia atau menyertakan
pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut
ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut
ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dw kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara
yang bersangkutan.
h.
Penekanan syarat fundamental dalam kedua undang-undang ini
hanya pada kecapakan berbahasa dan pemahaman tentang sejarah. Tanpa menggali ideologi yang dimiliki seorang pemohon naturalisast. Tentunya, kondisi saat itu dan kini berbeda, sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
menawarkan suatu syarat pengakuan terhadap Pancasila dan UUD
1945 sebagai bentuk selektif terhadap proses naturalisasi. Dengan demikian, jaminan perlindungan HAM kepada masyarakat lebih
diperhatikan dalam proses naturalisasi, di era Undang-Undang Nomor
lebih 12 Tahun 2006. Adapun pemberlakuan syarat tersebut,
dimaksudkan agar warga negara asing yang mengajukan proses
kewarganegaraan Indonesia, mampu memahami kultur budaya dan
mau menjadi orang Indonesia dengan mendasarkan nilai Pancasila.
2. Urgensi Pengakuan Terhadap Pancasila Syarat Naturalisasi
Dasar Menimbang huruf a, Keputusan Presiden No 24 Tahun
2016 tentang Hari Lahir Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila),
menyebut Pancasila sebagai "dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia". Frans Magnis Suseno, menyebut ada 3 arti ideologi, yaitu:
1) ideologi sebagai kesadaran palsu; 2) ideologi dalam arti netral; 3)
ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.
Dalam perspektif tersebut, Jimly Asshidiqie, menganggap
Pancasila merupakan ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem
berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok yang ditemukan wujudnya
Frans Magnis Suseno (1992:230) Filsa fat Sebagai lImu Kritis, Jakarta:Kanisius.
Nasionalisme dan Kewarganegaraan 45
Digital Repository Universitas Jember
agar tidak memiliki idcologi lain yang dapat mengikis cksistcnsi Pancasila.
Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat berpidato di
muka sidang Umum PBB ke-15 Tanggal 30 September 1960 dengan judul pidato "Membangun Dunia Kembali" menjelaskan kedudukan Pancasila di tengah tesis dari ahli filsafat Inggris Bertrand Russel yangpernah berkata bahwa umat manusia sckarang terbagi dalam dua
golongan. Yang satu menganut ajaran Declaration of American
Independence dari Thomas Jefferson. Golongan lainnya menganut ajaran manifesto komunis. Atas pandangan Bertrand Russel tersebut
Sockarno menyatakan:
Seperti saya katakan, kami telah membaca dan
mempelajari kedua dokumen yang pokok itu. dari
masing-masing dokumen itu banyak yang telah kami
ambil dan kami buang apa yang tidak berguna bagi
kami, kami yang hidup di benua lain dan beberapa
generasi kemudian. Kami telah mensitesekan apa yang
kami perlukan dari kedua dokumen itu, dan ditijau
dari pengalaman serta dari pengetahuan kami sendiri,
sintese itu telah kami saring dan kami sesuaikan.
Jadi dengan minta maaf kepada Lord Russel yang saya
hormati sekali, dunia ini tidaklah seluruhnya terbagi
dalam dua pihak seperti dikiranya. Meskipun kami
telah mengambil sarinya, dan meskipun kami telah
mencoba mensitesekan kedua dokumen yang penting
itu, kami tidak dipimpin oleh keduanya itu saja. Kami
tidak mengikuti konsepsi liberal ataupun konsepsi
komunis. Apa gunanya? dari pengalaman kami sendiri
dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang
lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh
lebih cocok."
Soekarno (1985: 63-64) Pancasila dan Perdamaian Dunia. Jakarta: Inti ldayu Press.
Nasionalisme dan Kewarganegaraan 47
Digital Repository Universitas Jember
Bagi bangsa Indonesia, tentu saja harus berkeyakinan hat
log nilai-nilai ideologi Pancasila sudah lebih baik dari ideologi-idel
dari maupun falsafah bangsa lain. Pancasila jauh lebih sempurna
jauh lebih baik dari paham individualisme, liberalisme asila Manifesto Komunis karena Pancasila punya sila Ketuhanan, Pancasil
liberalisme dan kapitalisme karena Pancasila punya sila Keadilan Sosial, dan Pancasila juga lebih baik dari sistem khilafah Islamiyah ala Islami.
State Iraq and Suriah (ISIS), karena Pancasila punya sila Persatuan
Indonesia.
Hakekat Pancasila lebih lanjut, dapat ditelusuri dalam Pidato
Soekarno 1 Juni 1945. AB.Kusuma, mencatat Bung Karno memakai
istilah "Philosophische grondslag" hanya 4 kali, I kali "filosofische
principe" dan istilah "Weltanschauung" 31 kali. Kenyataan itu
menunjukkan bahwa Bung Karno lebih senang memakai istilah
"Weltanschauung" daripada "Philosophische grondslag" untuk menjelaskan gagasannya." AB Kusuma menjelaskan pemaknaan "Philosophische grondslag "sebagai padanan dasar negara. Sedangkan
Welhanshaung" dekat dengan istilah Agama dan ideologi. Bedanya.
Agama kedudukannya dianggap lebih tinggi dari "Weltanschauung
dan ideologi." Kedudukan Pancasila yang tinggi sebagai dasar negara
Indonesia, harus dijadikan rujukan dalam memfilter warga negar
asing dalam proses naturalisasi. Agar menunjukkan kekonsistenan
negara dalam membentuk manusia Indonesia dengan kharakter
Pancasila.
3. Tindak Lanjut Pengaturan Syarat Pengakuan Terhadap
Pancasila
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali
Ahmad Basarah, Op.cit, hlm. 141 10 A.B.Kusuma, (2018:1) Weltanschauung dan Dasar Negara, Prosiding Seminar tentang
Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konstitusi, diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum
Tata Negara Indonesia, Universitas Indonesia, 6 Juni 2018.
bid
48 Jurnal KETATANEGARAAN Volume 013 Februari 2019
Digital Repository Universitas Jember
Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur lebih rinci, yang pada
dasarnya orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Melalui cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yaitu, harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut:
1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,
2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3) sehat jasmani dan rohani;
4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara I tahun atau lebih.
6) jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjad1 bekewarganegaraan ganda,
7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1) fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan
kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
2) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte
perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian
isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
3) surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor
imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5
(lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)
tahun tidak berturut-turut;
4) fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
Nasionalisme dan Kewarganegaraan49
Digital Repository Universitas Jember
PENUTUP
1. Simpulan Penjabaran lebih lanjut salah satu syarat permoh
yang permohonan
diharuskan. Sebagai upaya negara dalam melindungi dan men:g
tujuan
kewarganegaraan, yaitu mengakui Pancasila, merupakan hal
dan menj hak asasi manusia masyarakat Indonesia dalam mewujudkan
negara. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kem
Kewarganegaraan Republik Indonesia, hanya mengatur pemohon
Cara mbali hohon nya upaya perlindungan negara terhadap kepentingan nasional menjadikan
lap
untuk melampirkan pernyataan mengakui Pancasila. Semestinu
kan negara aktif dalam melakukan penelusuran rekam jejak terhadan
Bukan pasif pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan pas
menunggu dilampirkannya surat pernyataan pengakuan Pancasila oleh Pemohon kewarganegaraan, yang hanya menekankan pada administrasi semata. Kendati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak memerintahkan secara tegas pengaturan lebih lanjut syarat-syarat permohonan kewarganegaraan. Namun mendasarkan pada hakekat Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimungkinkan Pemerintah mengambil inisiatif pengaturan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
2. Saraan
Diharapkan pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan.
Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia, agar memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada Pemerintah untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon penerima
kewarganegaraan Indonesia, dalam hal perilaku baik di negar Indonesia atau negara asal, paham ideologi yang dimiliki, serta
motivasi memohon kewarganegaraan Indonesia.
52 Jurnal KETATANEGARAAN Volume 013 Februari 2019
Digital Repository Universitas Jember
9 772548438003
Digital Repository Universitas Jember