HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD(UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)

RENSTRA KLpedoman

pedoman

RENJA KL

PUSAT

RPJP Nasionalacuan

pedoman

RPJM Nasionaldiperhatikan

dijabarkan

RKP

DAERAH

RPJP Daerah

pedoman

RPJM Daerahpedoman

dijabarkan

RKP Daerah

acuan

RENSTRA SKPD

pedoman

RENJA SKPD2

Dasar HukumDASAR HUKUM :UU 17/2003 17/ UU 1/2004 UU 10/2004 10/ UU 15/2004 15/ UU 25/2004 25/ UU 32/2004 32/ UU 33/2004 33/

Pengaturan yang komprehensif perundangan saja PP 58/2005 58/ PERMENDAGRI 13/2006 13/

dalam satu peraturan Pasal 155 PP 58/2005 58/

Dasar pemikiran yg terkandung dalam PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yg diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara (comprehensifness). comprehensifness) disertai dengan contoh format dan formulir2 serta tata cara pengerjaannya. formulir2 pengerjaannya. dikemas dalam bahasa sederhana untuk mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. tafsir. dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan para pengelola adaptable) keuangan daerah (adaptable). mengadopsi prinsip dan standar pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mewujudkan efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas (best practice). practice) feasible diterapkan dengan cara manual dan menggunakan teknologi informasi. informasi. menjamin kontinuitas penataan menajemen keuangan daerah. daerah.

PokokPokok-pokok Perbedaan PP 105/2000 dengan PP 58/2005Kekuasan Pengelolaan Keuangan DaerahKEPMENDAGRI 29/2002 Kekuasaan umum pengelolaan keuda ditangan kepala daerah PERMENDAGRI 13/2006 Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasan pengelolaan keuangan daerah kepada: kepada: a. Kepala SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. daerah. b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. daerah. c. Sekda selaku koordinator pengelola keuda. keuda.

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHmempunyai kewenangan menetapkan : kebijakan pelaksanaan APBD; kebijakan pengelolaan barang daerah; kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; pejabat yang melakukan penerimaan daerah; pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah; pejabat yang mengelolan barang milik daerah; pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah; Kepala SKPKD selaku PPKD; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Koordinator Pengelolaan Keuangan DaerahSekretaris DaerahMembantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA Mempunyai tugas koordinasi di bidang : penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah; penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD; penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA; penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; memimpin TAPD; menyiapkan domlak APBD & pengelolaan barang daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPA- SKPD; dan

Melaksanakan tugas-tugas tugaskoordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)Kepala SKPKD selaku PPKDmenyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KEUDA; menyusun RAPBD dan RPAPBD; melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA; melaksanakan fungsi BUD; menyusun laporan keuda; melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH.PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/ RPAPBD & melakukan dallak APBD, memungut pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama PEMDA, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA, menyajikan informasi KEUDA; & melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang: menyusun kebijakan dan domlak APBD; mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; DPA-SKPD/DPPAmelakukan pengendalian pelaksanaan APBD; memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda; melaksanakan pemungutan pajak daerah; menetapkan SPD; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama PEMDA; melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA; menyajikan informasi KEUDA; melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.

KUASA BUDMempunyai tugas: tugas:menyiapkan anggaran kas; kas; menyiapkan SPD; SPD; menerbitkan SP2D; SP2 menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; daerah; memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; APBD; menyimpan uang daerah; daerah; melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan investasi daerah; daerah; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; daerah; melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; daerah; melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; daerah; melakukan penagihan piutang daerah. daerah.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna BarangMempunyai tugas: menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD; RKADPAmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja; melaksanakan anggaran SKPD; menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; menandatangani SPM; mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya tugasberdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANGPejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugastugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. barang. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. SKPD. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPDPejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. barang.

Tugas PPTK : mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK(PPK-SKPD)Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD DPAmenetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD. PPKPPK-SKPD mempunyai tugas: tugas: meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh SPPbendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; PPTK; meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan SPPSPPSPPSPPPNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangperundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; pengeluaran; melakukan verifikasi SPP; SPP; menyiapkan SPM; SPM; melakukan verifikasi harian atas penerimaan; penerimaan; melaksanakan akuntansi SKPD; dan SKPD; menyiapkan laporan keuangan SKPD. SKPD. PPKPPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. PPTK.

MODEL 1 Struktur Organisasi SKPDKEPALA SKPDPengguna Anggaran

Kabag TU Kasubbag TUKPPKPPK-SKPD

Ka UPTKuasa Pengguna Angg.

KabidKuasa Pengguna Angg.

KasubbidPPTK

KasubbidPPTK

MODEL 2 Struktur Organisasi SKPDKEPALA SKPDPengguna Anggaran

Kabag TU Kasubbag TUKPPKPPK-SKPD

Ka UPTPPTK

Kabid SKPDPPTK

MODEL 3 Struktur Organisasi SKPD Khusus Sekretariat DaerahSEKDAPengguna Anggaran

KARO/KABAGKuasa Pengguna Angg.

KasubbagPPTK

Kabag/ Kasubbag TUPPK-SKPD

Bendahara Penerimaan dan Bendahara PengeluaranDiusulkan PPKD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD. SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. fungsional. Baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu. pembantu. Secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. BUD. Secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKPD. SKPD.

FUNGSI APBDFungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. kepatutan. kebijakan APBD harus

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. daerah.

PrinsipPrinsip-Prinsip PenganggaranSemua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an per-UUPenganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

Struktur APBDKEPMENDAGRI 29/2002 Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur & belanja pelayanan publik Pengelompokan BAU, BOP & BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja PERMENDAGRI 13/2006 Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatan Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran Restrukturisasi jenis-jenis belanja jenis-

STRUKTUR PENDAPATANA. Pendapatan Asli Daerah:1. 2. 3. 4. Pajak Daerah Retribusi Derah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Lain-

B. Dana Perimbangan :1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Lain1. 2. 3. 4. 5. Bantuan Dana Hibah Dana Darurat Dana Penyesuaian & Dana OTSUS Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

Dasar pertimbangan Pengelompokan 9 Jenis BelanjaPasal 39 PP 58/2004 menyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan 58/ harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam dianggarkan, pencapaian keluaran dan hasil tersebut. tersebut. Mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas, maka Belanja Daerah yang diatas, diklasifikasikan menurut jenis belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Langsung. Jenis belanja yg tidak langsung dapat diukur dengan diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, bunga, hibah, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, sosial, hasil, belanja tak terduga. terduga. keluaran dan hasil yang belanja pegawai untuk belanja subsidi belanja bantuan keuangan dan

Jenis belanja yang langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan dianggarkan, hasil tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. modal.

Struktur BelanjaKEPEMENDAGRI 29/2002APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

PERMENDAGRI 13/2006

Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Modal BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Program Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

STRUKTUR PEMBIAYAANA. Penerimaan Pembiayaan:1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah Tahun

B. Pengeluaran Pembiayaan:1. 2. 3. 4. Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman

Pembiayaan Neto (A B)

Dana CadanganDibentuk guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan PERDA. PERDA. PERDA tentang dana cadangan mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. cadangan. RAPERDA dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan RAPERDA tentang APBD. APBD. Penetapan RAPERDA tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan KDH bersamaan dengan penetapan RAPERDA tentang APBD. APBD. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. tersendiri. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran RAPERDA tentang APBD. APBD. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. berkenaan.

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)RPJMD Renstra SKPD5 tahun 1 tahun 5 tahun

RPJM5 tahun

1 tahun

Renja SKPD1 tahun 1 tahun

RKPD

RKP

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

TAPD

RAPERDA APBD

1 tahun

Penyusunan & Penetapan Perda APBD