generic cases kewajiban penggunaan rupiah

KASUS-KASUS TERKAIT PERMASALAHAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

YANG TELAH DIATUR DALAM PRINSIP PBI DAN SEBI (GENERIC CASES)

1

No. Kasus Generik Prinsip PBI/SEBI Ekstern Tanggapan

1. Proyek infrastruktur strategis 1. Proyek infrastruktur sebagaimana diatur dalam

PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehatian-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

2. Dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait kepada pemilik proyek dan

3. Persetujuan Bank Indonesia diberikan setelah dilakukan asesmen.

Contoh: Proyek infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik.

Pasal 10 ayat (3) huruf b Perjanjian tertulis hanya dapat dilakukan untuk proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia

Mendapat rekomendasi kementerian/instansi terkait Pemilik proyek menyampaikan pernyataan tertulis

bahwa proyek infrastruktur infrastruktur strategis Telah terdapat perjanjian penjualan produk atau

jasa dari proyek infrastruktur strategis sejak awal pembangunan proyek

2. Transaksi dengan Pihak Asing di Wilayah NKRI Transaksi antara: - penduduk dengan bukan penduduk; - BUT dengan perusahaan di dalam negeri; - Perusahaan perwakilan luar negeri dengan

perusahaan di dalam negeri; - Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

dengan perusahaan di dalam negeri, yang dilakukan di wilayah NKRI. Contoh: - Pembelian avtur oleh maskapai asing di bandara. - Jasa kepelabuhanan di terminal internasional

pelabuhan Indonesia. - Transaksi barang/jasa turis luar negeri di

wilayah NKRI. - Pembelian bahan baku oleh BUT yang

melaksanakan proyek di dalam negeri. - Pembelian bahan baku di dalam negeri oleh

Perusahaan PMA.

Pasal 2 jo. Pasal 3 PBI Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah, baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai.

Prinsip teritorial telah ditegaskan dalam SEBI Ekstern.

Kewajiban menggunakan Rupiah berlaku untuk setiap pihak yang bertransaksi di wilayah NKRI. Status pihak yang melakukan transaksi (misal bukan penduduk/BUT/perwakilan luar negeri/penanaman modal asing) tidak mengecualikan kewajiban penggunaan Rupiah.

3. Transaksi di Wilayah NKRI namun Pembayaran Pasal 2 jo. Pasal 3 PBI Kewajiban menggunakan Rupiah melekat pada



2


Luar Negeri Transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI namun dibayarkan ke/dari/di luar negeri. Contoh: - Pembelian avtur oleh maskapai asing yang

dibayar dari kantor pusat maskapai asing. - Pembayaran jasa kepelabuhanan dari kantor

pusat perusahaan pelayaran di luar negeri.

Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah, baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai.


transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Pembayaran dilakukan ke/dari/di luar negeri tidak

meniadakan kewajiban menggunakan Rupiah. Pembayar dan/atau penerima pembayaran yang

melakukan transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. Dalam hal terdapat penggunaan valas maka dilakukan melalui konversi kurs melalui sistem perbankan/nonperbankan.

4. Transaksi di Wilayah NKRI melalui Agen Transaksi perdagangan barang/jasa dari luar negeri yang dilakukan melalui agen di dalam negeri. Contoh: - Pembelian barang antara perusahaan di dalam

negeri dengan importir/agen di dalam negeri. - Pembelian tiket pesawat ke luar negeri melalui

travel agent. - Pemesanan hotel melalui travel agent. - Pembelian paket wisata/umrah melalui travel

agent.


Perdagangan internasional terdiri atas perdagangan barang (ekspor/impor) dan jasa yang lintas batas negara (cross border supply dan consumption abroad).

Prinsip teritorial telah ditegaskan dalam SEBI Ekstern

Transaksi antara pihak di dalam negeri dengan agen di dalam negeri merupakan transaksi di wilayah NKRI sehingga wajib menggunakan Rupiah.

Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah hanya diberikan terhadap pihak yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor/impor.

Adapun transaksi antara agen secara langsung dengan penjual/pembeli luar negeri diperbolehkan menggunakan valas karena merupakan transaksi perdagangan internasional.

5. Free Trade Zone/Kawasan Berikat Transaksi dengan perusahaan yang berkedudukan di kawasan perdagangan bebas (free trade zone)/kawasan berikat (bonded zone). Contoh: - Transaksi perdagangan (misal bahan baku)

antara sesama perusahaan di kawasan FTZ/kawasan berikat.

- Transaksi perdagangan (misal barang bahan baku/hasil produksi) antara perusahaan di kawasan FTZ/kawasan berikat dengan perusahaan di luar kawasan FTZ/kawasan berikat.


Pasal 4 jo. Pasal 8 ayat (1) PBI Perdagangan internasional terdiri atas perdagangan barang (ekspor/impor) dan jasa yang lintas batas negara (cross border supply dan consumption abroad).


Kewajiban menggunakan Rupiah berlaku untuk setiap pihak yang bertransaksi di wilayah NKRI.

Kedudukan perusahaan di kawasan FTZ/Kawasan Berikat tidak mengecualikan kewajiban penggunaan Rupiah, karena kawasan tersebut masih merupakan bagian dari wilayah NKRI sehingga tetap wajib menggunakan Rupiah (asas teritorial).

6. Gaji Tenaga Kerja Asing/Ekspatriat Gaji Tenaga Kerja Asing (ekspatriat) yang bekerja di wilayah NKRI. 1. Hubungan kerja dan pembayaran gaji langsung

dari perusahaan dalam negeri.


1. TKA yang memiliki hubungan kerja dan pembayaran gaji langsung dari perusahaan dalam negeri merupakan transaksi di wilayah NKRI sehingga wajib menggunakan Rupiah.

2. TKA yang bersifat penugasan merupakan transaksi



3


Contoh kasus: Tuan A, warga negara asing, bekerja di PT B di Indonesia dan gajinya dibayarkan ke rekening Tuan A di Indonesia (onshore account) atau di luar negeri (ofshore account)

2. Hubungan kerja dan pembayaran gaji tidak langsung dari luar negeri (penugasan). Contoh: Tuan A ditugaskan oleh perusahaan XYZ Ltd. (berkedudukan di Amerika Serikat) di PT B dalam rangka penugasan selama 1 tahun. Selama Tuan A ditugaskan di PT B, gaji Tuan A dibayarkan oleh XYZ Ltd. ke rekening Tuan A di Amerika Serikat.

Pasal 4 jo. Pasal 8 ayat (1) PBI Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah, yaitu perdagangan internasional yang terdiri atas perdagangan barang (ekspor/impor) dan jasa yang lintas batas negara (cross border supply dan consumption abroad).

Prinsip teritorial telah ditegaskan dalam SEBI Ekstern

yang lintas batas wilayah negara (cross border supply) sehingga tetap dapat dibayarkan menggunakan valas.

7. Transaksi dalam rangka APBN menggunakan valas 1. Pungutan atau setoran yang dikenakan

Pemerintah dalam valas. Contoh: Pembayaran Visa on Arrival, setoran pajak dalam valas, dan Dana Kompensasi TKA dalam valas. 2. Pembayaran pemerintah menggunakan dalam

rangka APBN. Contoh: - Pembayaran proyek pemerintah dalam valas. - Pembayaran biaya kepesertaan organisasi

internasional melalui cabang organisasi internasional tersebut di Indonesia.

Pasal 4 huruf a jo. Pasal 6 PBI Transaksi dalam rangka APBN dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.

Transaksi dalam rangka APBN telah ditegaskan dalam SEBI Ekstern

Transaksi dalam rangka APBN masuk dalam transaksi yang dikecualikan dalam Pasal 4 huruf a PBI). Beberapa contoh transaksi dalam rangka APBN meliputi: - pembayaran utang luar negeri; - pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; - belanja barang dari luar negeri; - belanja modal dari luar negeri; - penerimaan negara yang berasal dari penjualan

surat utang negara dalam valuta asing; dan - transaksi lainnya dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti setoran pajak, visa on arrival, dan penerimaan negara bukan pajak.

8. Pembiayaan dalam valas di Wilayah NKRI antar Perusahaan Pemberian pinjaman dari perusahaan dalam negeri kepada perusahan (nonbank) dalam negeri lainnya. Contoh: - PT A memberikan pinjaman kepada PT B di

wilayah NKRI. - PT X (perusahaan PMA) memberikan pinjaman

kepada PT Y di wilayah NKRI. - PT AA (perusahaan PMA) menerima pinjaman

dari PT Z di wilayah NKRI. - Induk perusahaan di wilayah NKRI memberikan


Pasal 4 huruf e jo. Pasal 9 PBI Pembiayaan internasional dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah, dengan ketentuan bahwa pemberi pembiayaan atau penerima pembiayaan salah satunya berkedudukan di luar negeri.

Pemberian pinjaman antara perusahaan (nonbank) di wilayah NKRI bukan merupakan transaksi pembiayaan internasional sehingga tetap wajib dilakukan menggunakan Rupiah.

Status sebagai PMA tidak mengenyampingkan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah, tetap wajib dilakukan menggunakan Rupiah.

Pinjaman dari induk perusahaan bagi perusahaan nonpenanaman modal tetap wajib dilakukan menggunakan Rupiah.

Transaksi antara induk perusahaan (penanam modal) kepada perusahaan penanaman modal diperkenankan menggunakan valas sebagaimana



4


pinjaman kepada anak perusahaan di wilayah NKRI (status perusahaan non penanaman modal).

- Induk perusahaan di wilayah NKRI memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di wilayah NKRI (status perusahaan penanaman modal).

diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI jo. Pasal 8 ayat (3) UU Mata Uang).

9. Hibah dalam valas di Wilayah NKRI Hibah yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing/perwakilan lembaga asing di wilayah NKRI. Contoh: - Pembayaran CSR perusahaan PMA kepada panti

asuhan di wilayah NKRI. - Bantuan dana kepada sekolah dari NGO

Internasional cabang Jakarta.


Pasal 4 huruf b jo. Pasal 7 PBI

Hibah internasional dilakukan oleh pemberi hibah/penerima hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri.


Hibah dalam valas yang dilakukan di wilayah NKRI wajib dalam Rupiah.

Status pihak pemberi/penerima hibah sebagai perusahaan penanaman modal asing/perwakilan lembaga asing di wilayah NKRI tidak mengecualikan kewajiban penggunaan Rupiah (prinsip teritorial).

10. Transaksi antar Pulau Transaksi antar pulau dalam rangka ekspor/impor menggunakan SKBDN. Contoh: - PT A di Batam membeli Sawit dari PT B di Dumai

menggunakan kapal laut.


Pasal 5 huruf a PBI Kegiatan usaha bank dalam valas dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.

Pasal 4 jo. Pasal 8 ayat (1) PBI Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah, yaitu perdagangan internasional yang terdiri atas perdagangan barang (ekspor/impor) dan jasa yang lintas batas negara (cross border supply dan consumption abroad).

Produk SKBDN valas masuk dalam kategori kegiatan kegiatan usaha bank dalam valas, sehingga produk SKBDN valas dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.

SKBDN diterbitkan sesuai dengan underlying dokumen transaksi (perjanjian) sehingga apabila perjanjian tersebut disepakati dengan menggunakan valuta asing (valas) maka SKBDN dterbitkan dalam valas.

SKBDN dalam rangka penerusan kegiatan perdagangan internasional (ekspor/impor) diperbolehkan.

11. Pemberian Jasa Konsultasi kepada/dari Pihak di Luar Negeri Pemberian jasa konsultasi dari/kepada pihak di luar negeri, yang hasil konsultasinya disampaikan melalui

Pasal 2 jo. Pasal 3 PBI Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah, baik yang dilakukan secara

Pemberian jasa konsultasi dari/kepada pihak di luar neeri, yang hasil konsultasinya disampaikan melalui telepon, email, surat, dsb, merupakan bentuk perdagangan internasional cross border supply.



5


telepon, email, surat, dsb. Contoh: - Penggunaan jasa konsultan hukum Indonesia

oleh Perusahaan di luar negeri. - Penggunaan jasa riset pasar dari peneliti ekonomi

di Indonesia oleh Perusahaan di luar negeri. - Penggunaan jasa konsultan politik luar negeri

oleh politikus di dalam negeri.

tunai maupun nontunai. Pasal 4 huruf c jo. Pasal 8 ayat (1) huruf

b PBI Transaksi jasa internasional dapat dilakukan secara cross border supply atau consumption abroad (Pasal 4 huruf c jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b PBI).

Prinsip telah ditegaskan dalam SEBI.

12. Kegiatan Usaha Bank dalam Valas Produk bank dan fee based income bank dalam valas. Contoh: - Tarif transfer dana bank dalam valas. - Kredit valas, termasuk provisi dan biaya

administrasi dalam valas. - Fee L/C dalam valas.

Pasal 5 PBI Kegiatan usaha bank dalam valas yang dilaksanakan berdasarkan UU Perbankan dikecualikan kewajiban penggunaan Rupiah.

Kegiatan usaha bank dalam valas telah ditegaskan dalam SEBI Ekstern.

Produk bank dan fee based income bank dalam valas diperbolehkan menggunakan valas sesuai ketentuan dalam UU Perbankan.

13. Kegiatan Reasuransi dalam Valas 1. Kegiatan reasuransi dalam valas dari perusahaan

asuransi di dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Contoh: Jasindo mereasuransikan pertanggungan asuransi pesawat terbang milik Garuda Indonesia dalam valas kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 2. Kegiatan reasuransi dalam valas dari perusahaan

asuransi di dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Contoh: Bumi Wiyata mereasuransikan pertanggungan bangunan kantor milik PT. BBB dalam valas kepada perusahaan asuransi di dalam negeri lainnya. 3. Kegiatan reasuransi dalam valas dari perusahaan

di luar negeri kepada perusahaan asuaransi di dalam negeri.

Contoh: Perusahaan asuransi CCC Ltd di Vietnam mereasuransikan pertanggungan bangunan pabrik


Pasal 4 huruf c jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b PBI Transaksi jasa internasional dapat dilakukan secara cross border supply atau consumption abroad (Pasal 4 huruf c jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b PBI).

Prinsip telah ditegaskan dalam SEBI.

Kegiatan reasuransi dari/ke luar negeri merupakan kegiatan perdagangan jasa internasional. Risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dialihkan kepada perusahaan lainnya ke/dari luar negeri sehingga terjadi perpindahan risiko yang lintas batas negara (cross border supply).

Adapun untuk reasuransi kepada perusahaan asuransi lainnya di dalam negeri tidak masuk dalam kategori perdagangan internasional, karena risiko yang dialihkan masih terjadi di wilayah NKRI.



6


milik PT. XYZ di Batam dalam valas kepada Asuransi Sinar Mas.

14. Pencantuman Harga Menggunakan Valas atau Dual Quotation (Rupiah dan Valas) Pencantuman harga menggunakan valas (single quotation valas atau dual quotation Rupiah dan valas) Contoh: - Pencantuman harga valas dalam kontrak dalam

USD : misal 1 (unit) truck = 80.000 USD. - Pencantuman harga valas dalam invoice (dual

quotation) misal: 1 unit mesin = IDR 13.500.000/ USD 1000.

Pasal 11 PBI Pencantuman harga hanya dalam Rupiah (single quotation Rupiah).

Pencantuman harga hanya dalam Rupiah ditegaskan dalam SEBI.

Pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah, sehingga tagihan harus dalam Rupiah. Pencantuman harga dalam valas atau dua kuotasi (dual quotation) walaupun pembayarannya dalam Rupiah tidak diperbolehkan.

15. Pencantuman Harga di Media Online Pencantuman harga atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di wilayah NKRI melalui media online menggunakan valas dan/atau dual quotation. Contoh: - Pencantuman tarif kamar hotel di Indonesia di

website hotel. - Pencantuman harga sewa apartemen di Indonesia

pada media iklan internet. - Pencantuman jasa konsultasi di website

konsultan. - Pencantuman harga jual mobil di Indonesia di

situs penjualan mobil.



Pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah juga berlaku atas penawaran barang dan/atau jasa di Indonesia pada media online.

16. Formulasi Harga Menggunakan Acuan Harga Internasional yang Menggunakan Valas Pelaku usaha mengatur harga suatu transaksi berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan acuan harga internasional/valas, namun harga akhir dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Rupiah. Apakah hal tersebut melanggar ketentuan pencantuman harga hanya dalam Rupiah? Apakah dianggap dual quotation? Contoh kasus:



Pencantuman harga hanya dalam Rupiah yang dimaksud dalam PBI dan SEBI adalah harga yang digunakan dalam transaksi.

Penggunaan harga acuan dalam valas (misal MOPS) dalam bentuk formulasi harga bukan merupakan bentuk pelanggaran pencantuman harga, sepanjang harga transaksi hanya dalam Rupiah.



7


- Perusahaan penjual BBM menyuplai BBM untuk keperluan industri dengan mengacu pada formulasi harga,sbb: Price = MOPS (dalam mata uang SGD) * Margin * Quantity * Kurs Acuan (SGD/IDR).

17. Perjanjian Tertulis mengenai Transaksi

Menggunakan Valas yang Telah Ditandatangani Sebelum 1 Juli 2015 Perjanjian tertulis mengenai transaksi menggunakan valas yang telah ditandatangani sebelum 1 Juli 2015, bagaimana pembayarannya setelah 1 Juli 2015? Contoh kasus: - Perjanjian jual beli 100 unit mesin pada tanggal 1

Juni 2015 antara PT A (Penjual) dan PT B (Pembeli) dengan harga mesin USD 1000/mesin. PT A mengiriman secara bertahap sebanyak 10 unit selama 10 bulan. PT B akan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah dikirimkan.

- Perjanjian sewa-menyewa gedung kantor pada tanggal 1 Juni 2015 berdurasi 1 tahun.


Pasal 21 PBI Perjanjian menggunakan valas yang telah disusun sebelum 1 Juli 2015 tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Perubahan dan perpanjangan perjanjian tersebut disesuaikan dengan PBI.

Penegasan materi pencantuman harga dan perjanjian tercantum dalam SEBI Ekstern.

Perjanjian tertulis yang telah memuat detil transaksi menggunakan valas sebelum tanggal 1 Juli 2015 diperbolehkan tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.

Pembayaran yang dilakukan setelah 1 Juli 2015 atas perjanjian sebelum tanggal 1 Juli 2015, masih diperbolehkan menggunakan valas.

Transaksi wajib disesuaikan dalam mata uang Rupiah dalam hal terdapat perpanjangan dan/atau perubahan perjanjian (mengenai subjek, objek, kuantitas objek, dan/atau harga objek).

18. Dokumen Pemesanan dan Tagihan Pembayaran Dokumen pemesanan dan perintah/tagihan pembayaran yang mencantumkan harga dalam valas Contoh kasus: 1. Purchase order pemesanan dalam valas.

Variasi kasus: PO dibuat sebelum 1 Juli 2015, namun

pengiriman dan/atau pembayaran setelah 1 Juli 2015.

PO dibuat setelah 1 Juli 2015 tanda didasari perjanjian sebelum 1 Juli 2015.

PO dibuat setelah 1 Juli 2015 yang isinya mengacu sepenuhnya dengan isi perjanjian yang ditandatangani sebelum 1 Juli 2015.

PO dibuat setelah 1 Juli 2015 yang isinya mengacu sepenuhnya dengan isi perjanjian


Pasal 21 PBI Perjanjian menggunakan valas yang telah disusun sebelum 1 Juli 2015 tetap berlaku hingga berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Perubahan dan perpanjangan perjanjian tersebut disesuaikan dengan PBI.

Penegasan materi pencantuman harga dan perjanjian tercantum dalam SEBI Ekstern.

Dokumen pemesanan dan perintah/tagihan pembayaran merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis (yang bersifat sederhana).

Perjanjian turunan yang dibuat setelah tanggal 1 Juli 2015 dari suatu perjanjian umum yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015 tidak dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.

Apabila PO dan Invoice yang berdiri sendiri atau mengatur hal baru (terkait harga, kuantitas, dsb) dibandingkan perjanjian yang mendasarinya (yang dibuat sebelum 1 Juli 2015) maka wajib dalam Rupiah apabila ditandatangani setelah 1 Juli 2015.

Apabila PO dan Invoice sama persis dengan perjanjian yang mendasarinya (yang dibuat sebelum 1 Juli 2015), maka hal dimaksud bukan merupakan perjanjian baru.



8


yang ditandatangani sebelum 1 Juli 2015, namun memuat substansi baru terkait objek dan harga.

2. Invoice tagihan dalam valas. Varian kasus: Invoice dibuat sebelum 1 Juli 2015 dan

dibayarkan setelah 1 Juli 2015. Invoice dibuat dan dibayarkan setelah 1 Juli

2015. 19. Transaksi Investor/Penanam Modal dalam Valas.

1. Penyerahan deviden dalam valas.

Contoh: PT A berstatus PMA membayarkan deviden

menggunakan valas kepada pemegang saham 2. Penyertaan/Pemberian modal dalam valas.

Contoh: Tuan A selaku investor/penanam modal

memberikan suntikan modal dalam valas kepada di PT B yang berstatus PMA.

3. Perolehan hasil penjualan saham PT PMA dalam

valas. Contoh: Saham milik Tuan A dijual sebagian kepada

Tuan B menggunakan valas.


Transaksi menggunakan valas yang dilakukan berdasarkan undang-undang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah (Pasal 5 huruf c PBI)

Pembagian deviden, penyertaan, dan pemerolehan hasil penjualan perusahaan penanaman modal boleh menggunakan valas. UU Penanaman Modal membolehkan kegiatan transaksi dalam valas antara Penanam Modal dengan perusahaan penanaman modal. Adapun ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) UU Penanaman Modal sebagai berikut: Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap: a. modal; b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan

lain; c. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau 2. penggantian barang modal dalam rangka

melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal; e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman; f. royalti atau biaya yang harus dibayar; g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing

yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal; i. kompensasi atas kerugian; j. kompensasi atas pengambilalihan; k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan

teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas



9


kekayaan intelektual; dan l. hasil penjualan aset. Ketentuan Pasal 8 UU Penanaman Modal tidak berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh PT PMA kepada perusahaan lainnya (selain penanam modal). Pasal 1 angka 4 penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

20. Pengenaan Sanksi PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah 1. Pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah tunai

Contoh kasus: Toko A menjual laptop menggunakan valas

dan dibayar secara tunai oleh pembeli. Restoran B mengenakan harga kepada

pelanggannya dan dibayar secara tunai. Bagaimana sanksinya?

2. Pelanggaran kewajiban penggunana Rupiah nontunai Contoh kasus: Toko X menjual alat berat kepada PT Y

dalam valas dan dibayar melalui transfer. Hotel ABC mengenakan tarif dalam valas

kepada PT DEF yang menyewa kamar dan ruangan untuk kegiatan seminar, dan dibayar secara nontunai.

Bagaimana sanksinya? 3. Pelanggaran pencantuman harga

Contoh kasus: Travel Agen XYZ mencantumkan harga paket

wisata menggunakan valas dalam iklan. PT AA mencantumkan harga valas dalam

invoice yang disampaikan kepada pelanggannya.

Bagaimana sanksinya?



Pasal 17 PBI Pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah secara tunai dikenakan sanksi sesuai Pasal 33 UU Mata Uang

Pasal 18 PBI Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah secara nontunai dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, kewajiban membayar (1%dari nilai transaksi atau maks.1%), dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 19 Pelanggaran kewajiban pencantuman harga dikenakan sanksi teguran tertulis.

Prinsip pengenaan sanksi ditegaskan dalam SEBI Ekstern.

Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah secara tunai dikenakan sanksi pidana UU Mata Uang, terhadap setiap pihak yang bertransaksi.

Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah secara nontunai: - Dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 kepada setiap

pihak yang melanggar berdasarkan pengawasan BI.

- Sanksi kewajiban membayar dilakukan secara pendebetan pada rekening di BI (apabila memiliki rekening di BI) dan/atau rekening BI yang ditunjuk oleh BI.

- Larangan lalu lintas pembayaran dapat diberikan seperti larangan transfer, penggunaan cek dan bilyet giro, dsb.

- Pemberian sanksi berdasarkan judgement pengawas BI, dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan.

Pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman harga hanya dalam Rupiah dikenakan sanksi teguran tertulis kepada pelanggar (pelaku usaha yang mencantumkan harga dalam valas).

21. Pembukuan dalam Valas

Pasal 2 jo. Pasal 3 PBI Setiap pihak yang melakukan transaksi

PBI ini mengatur penggunaan Rupiah pada transaksi di wilayah NKRI dan tidak melarang



10


Sesuai dengan ketentuan pemerintah, PT. A telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan PBI ini?

di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah, baik yang dilakukan secara tunai maupun nontunai.


pembukuan menggunakan valas. Pembukuan tidak masuk dalam kategori transaksi

atau pencantuman harga barang/jasa yang diatur dalam PBI ini.

Perusahaan yang ada di Indonesia diperkenankan melakukan pembukuan dalam valas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

22. Kurs Acuan Kurs yang digunakan pelaku usaha untuk menghitung harga Rupiah dari barang dan/atau jasa yang semula ditawarkan dalam valuta asing.



Kurs yang digunakan pelaku usaha untuk menghitung harga Rupiah dari barang dan/atau jasa yang semula ditawarkan dalam valuta asing adalah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).

23. Kurs Acuan Apabila Transaksi dilakukan Pada Hari Libur Bagaimana untuk transaksi yang dilakukan pada hari libur?


Pasal 11 PBI Pencantuman harga hanya dalam

Rupiah (single quotation Rupiah).

Transaksi yang dilakukan pada hari libur maka menggunakan kurs JISDOR pada hari kerja sebelumnya.

24. Akses Informasi JISDOR Dimanakah informasi tentang kurs JISDOR dapat diperoleh, agar para pihak dapat mengonversi harga dalam valas menjadi Rupiah setiap harinya?



Website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Kurs JISDOR diumumkan setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB.

25. Pencantuman Informasi Referensi Kurs Penantuman referensi kurs untuk konsumen luar negeri agar dapat mengetahui besaran nilai valuta asing yang ditawarkan dalam Rupiah. Contoh: - Tarif kamar hotel 1.300.000,-/malam*

Ket: berdasarkan referensi kurs yang berlaku


Pasal 11 PBI Pencantuman harga hanya dalam

Rupiah (single quotation Rupiah).

Penyedia barang dan jasa dapat mencantumkan informasi exchange rate yang digunakan yaitu JISDOR. Contoh klausul menggunakan JISDOR: Tarif kamar hotel 1.300.000,-/malam* Ket: berdasarkan kurs acuan JISDOR pada tanggal penawaran. Harga dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kurs yang berlaku.



11


pada tanggal penawaran. Harga dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kurs yang berlaku.

---o0o---

generic cases kewajiban penggunaan rupiah

Documents