GEO POLITIK OTONOMI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada didaerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat.

Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut otonomi daerah.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan Geo Politik ?1.2.2 Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah ?

1.2.3. Permasalahan Otonomi Daerah : Lumpur Lapindo Sidoarjo

1.2.4 Dampak-dampak yang terjadi pasca pengeboran lumpur lapindo

1.2.5 Penanganan kasus Lapindo1.2.6 Kesimpulan1.3 MANFAAT PENULISAN PAPER

Sebagai bahan evaluasi terhadap suatu permasalahan system otonomi daerah

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN GEO POLITIKGeo Politik adalah pengetahuan ttg geomorfologi (konstalasi geografi) & penduduk untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional

Geo Politik mengkaji masalah / hubungan internasional dari sudut pandang ruang.Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut2.2 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004)definisi otonomi daerah sebagai berikut: Otonomi daerahadalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakathukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH : LUMPUR LAPINDO SIDOARJOSetiap perbuatan bisnis selalu membawa dampak positif dan negatif. Pengelolaan lingkungan dalam bidang pertambangan dan energi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan dberkelanjutan.

PT. Lapindo Brantas, Inc, telah melakukan pengeboran minyak di Dusun Banjar Panji, Desa Renokenongo, kecamatan Porong, Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006.

Dan menimbulkan bencana nasional yang berkepanjangan. Pengeboran tersebut dilakukan tidak secara profesional dan tidak berwawasan lingkungan (Sustainable development), akibatnya pengeboran itu menjadi bocor dan mengeluarkan semburan lumpur panas yang hingga saat ini belum teratasi dengan baik. Berbagai upaya keras telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya : dengan mendatangkan para ahli lingkungan hidup (baik dari dalam maupun luar negeri), ahli geologi telah melakukan tindakan ilmiah dengan cara memasukkan bola beton ke pusat semburan lumpur.

Bahkan upaya rokhani juga telah dilakukan oleh pemerintah misalnya : Pemkab Sidoarjo melakukan Istighotsah Subroh dan Qubroh, mengerahkan anak yatim piatu dan para Jamaah Haji agar bersimpuh, berdoa di Tanah Suci Al-Mukharomah, sampai mendatangkan berbagai paranormal dengan tujuan yang sama, yaitu : mendoakan agar lumpur panas itu bisa berhenti. Tetapi belum saja dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

Lumpur panas tetap saja mengalir hingga sekarang, bahkan dapat dikatakan bahwa belum ada suatu ilmu di jagat raya ini yang mampu mengatasi lumpur panas di Sidoarjo.

Tindakan PT Lapindo Brantas, Inc itu jelas telah merusak sendi sendi kehidupan masyarakat Jawa Timur, Khususnya bagi masyarkat Sidoarjo dan sekitarnya.Dalam mengembangkan usahanya, PT lapindo Brantas bersama sub kontraktornya, melakukan pengeboran minyak di Dusun Banjar Panji, Desa Renokenongo, kecamatan Porong, Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006.

Secara mikro, pengeboran tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses perizinan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan yag berasaskan desentralisasi (sistem pemerintahan yg lebih banyak memberikan kekuasaan kpd pemerintah daerah).

Jika pemberian izin tersebut dilakukan dengan cara yang benar, maka landasan filsafatnya adalah ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang undang dasar 1945 (pasca amandemen keempat tanggal 10 agustus 2002) yang berbunyi :Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkamdung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam ketentuan pasal ini, terkandung 2 (dua) fungsi pengertian, yaitu : fungsi mengatur dan fungsi manfaat. Artinya negara (Pemkab Sidoarjo) mempinyai hak untuk mengatur dan menguasai wilayah kewenangannya, tetapi manfaatnya harus benar benar untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Sidoarjo dan masyarakat Jawa Timur.Dengan demikian, fungsi mengatur dan fungsi manfaat harus dapat menciptakan 2 keseimbangan, yaitu : Kepentingan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui PT Lapindo Brantas dapat menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan terhadap kepentingan masyarakat Sidoarjo dapat menciptakan 3 pilar ekonomi, yakni : Industri berbasis sumber daya alam; industri pariwisata, seni, dan budaya; dan bioteknologi.Keseimbangan dari kedua kepentingan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur.

Oleh karena itu, setiap pembangunan atau kegiatan bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan (Sustainable development).

Setiap usaha atau kegiatan bisnis yang penting dan dapat dimungkinkan menimbulkan bahaya wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Pemilikan AMDAL oleh PT Lapindo, masih harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan lainnya, seperti :

a. Rencana Tata Ruang

b. Pendapat Masyarakat

c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut

d. Keputusan pejabat tersebut harus diumumkan.

Berdasarkan persyaratan tersebut, perolehan AMDAL harus dilengkapi dengan izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lokasi dan izin prinsip.

Ketiga izin ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf (e) UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah bahwa Kabupaten berkewajiban melaksanakan ketrentraman dan ketertiban masyarakat, mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan termasuk UU PLHMencermati proses pengeboran minyak di Banjar Panji Renokenongo, nampak ada kesalahan perilaku (human error) antara PT Lapindo Brantas inc dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Pengeboran tanah tidak dipasang casing (cincin pengaman)

2. Menurut hasil penyelidikan Polda Jatim, PT Lapindo Brantas Inc selama mengadakan pengeboran di Renokenongo tidak memiliki AMDAL3. PT. Lapindo dan Pemkab Sidoarjo tidak pernah melibatkan peran serta masyarakat

4. Jarak lokasi pengeboran terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk (kurang dari 1 km dari pusat pengeboran)

Oleh karena itu, pihak yang harus ikut bertanggung jawab sepenuhnya dalam kasus tersebut adalah :

1. PT Lapindo Brantas Inc

2. Pemkab Sidoarjo sebagai pejabat pemberi izin dan rekomendasi AMDAL

3. Pemerintah Provinsi Jatim, sebagai Pejabat yang ikut memproses AMDAL

4. DPRD Sidoarjo sebagai mitra kerja Bupati Sidoarjo dalam pembuatan publik.

2.4 Dampak-dampak yang terjadi pasca pengeboran lumpur lapindo

1. Sektor Pertanian : ratusan hektar sawah rusak di daerah Desa Renokenongo, Balong, Kenongo, Desa Siring, Sepanjang jalan Tol Gempol Km 37 38 jurusan Surabaya-Malang, desa Jatirejo, Desa Kedungbendo dan wilayah kecamatan Porong menjadi tercemar.

2. Sektor transportasi umum, seperti kendaraan yang melewati tol gempol, kereta api jurusan Surabaya Malang, Malang Banuwangi menjadi terganggu, menimbulkan kemacetan berkepanjangan di jalan alternatif Porong.3. Sektor Investasi, akibat dari 32 perusahaan yang tidak dapat beroperasi, Perusahaan harus mem-PHK pegawai . puluhan ribu tenaga kerja kehilangan sumber penghasilan, hubungan bisnis perusahaan menjadi berhenti dan merusak perekonomian negara4. Sektor pendidikan, tercatat 6 gedung SDN dan beberapa gedung SMPN ikut terendam lmpur panas.5. Sektor lingkungan, semburan lumpur itu telah membuat pencemaran pada tanah, air, udara, dan secara geologis, tanah di sekitar pengeboran tersebut mesih dimungkinkan akan menjadi ambles atau longsor setelah semburan lumpur panas itu berhenti6. Sektor IPTEK, belum ada peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dapat menghentikan semburan lumpur tersebut, meskipun berbagai upaya penutupan qarry (lubang tanah) dengan cara relief well, slurry fracture injection (menyuntikkan lumpur panas ke perut bumi), serta memasukkan bola beton ke pusat semburan telah dilakukan, namun semburan tersebut belum berhasil dihentikan.2.5 Penanganan kasus LapindoSecara yuridis, kasus PT Lapindo Brantas dapat dibedakan menjadi 4 permasalahan yuridis, yaitu : Hukum lingkungan, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.Juka dilihat dari kepentingan yang paling banyak dirugikan adalah lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan lebih dominan dipakai untuk menyelesaikan kasus PT Lapindo Brantas tersebut. Meskipun hukum administrasi, pidana, dan perdata dapat dipakai.

Penyelesaian pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis, yaitu : melalui yuridis formal ke Pengadilan dan mediasi atau tri-partit (Penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan : Penggugat, Tergugat, dan Pemerintah). Jika kasus lumpur panas tersebut diselesaikan melalui yuridis formal ke pengadilan, maka PT Lapindo Brantas dan Pemkab Sidoarjo dapat digugat melalui gugatan class action oleh pihak yang merasa dirugikan atas pencemaran yang dilakukan dengan melibatkan PT Lapindo Brantas sebagai para tergugat, serta pihak Pemkab dan DPRD Sidoarjosebagai mitra kerja pembuatan kebijakan Pemkab, Pemprov Jatim dan Menteri Lingkungan Hidup, sebagai para pihak yang turut serta tergugat.Dasar gugatan dalam penyelesaian kasus di atas, akan lebih pas mendasarkan kepada perbuatan melawan hukum (On Recht Matige Daad) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UUPLH : Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan / atau menghasilkan limbah bahan berbahaya yang beracun, bertanggunag jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemarandan / atau perusakan lingkungan hidup.

2.6 Kesimpulan Berdasarkan uraian permasalahan dan fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pihak yang saling bertanggung jawab untuk mengganti sepenuhnya biaya kerusakan lingkungan dan biaya ganti kerugian materiil dan immaterial atas semburan lumpur panas di desa Renokenongo Sidoarjo tersebut adalah : PT Lapindo Brantas Inc, PT Bakrie and brothers, Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, DPRD Sidoarjo dan menteri negara lingkungan hidup sebagai pihak yang turut serta digugat. Disamping itu, DPRD Sidoarjo juga ikut bertanggung jawab sebagai pihak Turut serta tergugat dalam nmenjalankan otonomi daerah karena yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif (vide pasal 1 ayat (1)) UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebasa KKN.