good governance prajab
TRANSCRIPT
Satellite
BIODATA :
• Kokom Komala,
• Widyaiswara,
• Sumedang, 17 April, 1963
e-mail: [email protected]@yahoo.com HP. 081320719326
3
KOMPETENSI DASAR
Setelah menyelesaikan materi Kepemerintahan yang Baik, peserta
diharapkan mampu menjelaskan pengertian kepemerintahan yang baik,
prinsip-prinsipnya, dan merancang kerangka kerja dan penerapannya.
4
INDIKATOR KOMPETENSI
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat :1.Menjelaskan pengertian kepemerintahan yang baik2.Menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.3.Memberi contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam tugas jabatan PNS.4.Merancang kerangka kerja penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.5.Menganalisis dan mengatasi permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
Sugar candy
5
POKOK BAHASAN
1. Konsepsi Tata kepemerintahan yang Baik
2. Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik
3. Penerapan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang
Baik
4. Contoh-contoh Penerapan Kepemerintahan yang
Baik
ISU AKTUAL APA SAJA YG SEKARANG INI BERKEMBANG DALAM PERILAKU KEPEMERINTAHAN KITA DI INDONESIA ?
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGMasalah :Masalah :
Dominasi kekuasaanDominasi kekuasaanTerjadinya tindakan KKNTerjadinya tindakan KKNRendahnya kinerja aparaturRendahnya kinerja aparatur
Public governancePublic governanceCorporate governanceCorporate governanceCivil SocietyCivil Society
Reformasi
SISTEM PEMERINTAHAN LAMA
GOODGOVERNANCE
SEKARANG KITA ADA DI
SINI
REFORMASI
MENUJU
DEFINISI
1. Goverment
Secara umum adalah “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat
DEFINISI
2. Governance
Adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka
DEFINISI
3. Good governance
Dimaknai sebagai tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau administrasi negara yang baik
GOOD GOVERNANCE ??
Suatu bentuk pemerintahan dan administrasi publik yang mampu bekerja secara efisien, yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat.
Tabel 1. : Evolusi Pandangan Mengenai Kepemerintahan (Governance)
Tahun 1960-an
dan 1970-an
Awal Tahun
1980-an
Akhir tahun
1980-anTahun 1990-an
Percaya kepada
pemerintahan
(Belief in
Governance)
Perubahan sikap
terhadap
Kepemerintahan
(Aversion of
Governance)
Seberapa
mungkin peran
Pemerintahan
(Possibilities of
Governance)
Kepemerintahan
mandiri
(Self
Governance)
Sumber: Walter Kickert dalam Jan Kooiman (1993: 203).
Kecenderungan pergeseran dominasi Negara dan Pemerintah (State)
Kendala dan keterbatasan sektor publik dalam pemenuhan kepentingan publik
Perubahan pola Interaksi Sosial Politik antara Pemerintah dengan Swasta dan Masyarakat Madani
Munculnya paradigma-paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan negara
Komitmen Reformasi Nasional dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI dalam rangka demokratisasi dan pemberantasan KKN
Mengapa GG ??
16
Negara KepolisianABAB XIX
1. Munculnya fenomena “GELOMBANG KETIGA DEMOKRATISASI BERSKALA GLOBAL”. Gelombang ini mula-mula muncul di Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin, yang kemudian secara dahsyat menenggelamkan sistem politik birokratik otoriter pada dasawarsa 1980-an dan berlanjut terus hingga menyapu bersih sosialisme otoriter di Eropa Timur awal dasawarsa 1990-an.
2. Terakumulasinya kegagalan penyesuaian struktural (STRUCTURAL ADJUSTMEN PROGRAM) yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi.
3. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan maupun distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga.
TIGA FENOMENA GLOBAL YANG BERPENGARUH TERHADAP LAHIRNYA PARADIGMA GOOD GOVERNANCE, YAKNI;
Negara KepolisianABAB XIX
BAD GOVERNANCE
a.Tidak adaya pemisahan yang jelas antara kekeyaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi; b.Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk pembangunan; c.Adanya regulasi yang berlebihan (over regulation) sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”; d.Prioritas pembangunan yang tidak konsisten; dan e.Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Thompson (dalam Imawan. 2002:49)
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL DAN GLOBAL
FENOMENA GLOBAL DAN NASIONAL:
Market Failures (Kegagalan Pasar)
Government Failures (Kegagalan Pemerintah)
Political Failures (Kegagalan Politik)
PEMERINTAHFungsi : Alokasi / Realokasi Distribusi Dinamisasi Pengayoman
PENGUSAHA SWASTA
/BUMN/BUMD RAKYAT
RESOURCES
Pelayanan :• memproduksi kebutuhan kehidupan manusia•Memberi lapangan kerja
• Paj
ak
Usa
ha
Perlu Revenue
Superior Authority
Public Servant
Perlu Profit Perlu Income
• Keb
ijaka
n/pe
laya
nan
: Per
hubu
ngan
,
per
indu
stria
n, p
erda
gang
an, t
rans
porta
si,
dsb
•Membeli kebutuhan hidup
• Bea
cu
kai
• B
ea m
asuk
• Kebijakan/pelayanan : Pendidikan,
kesehatan, lingkungan, sosial,
keadilan, keamanan, dsb.
• Pajak Penghasilan
• Pajak Penambahan Nilai Tam
bah
• Retribusi
KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Menurut UNDP:Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society).
Menurut PP 101 Tahun 2001:Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat
UNDP Tata pemerintahan adalah penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.
Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.
MODEL KEPEMERINTAHAN
Tiga Model Kepemerintahan (UNDP)Economic governance, yang meliputi proses
pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup;
Political governance, yang mencakup proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan; dan
Administrative governance, yaitu sistem implementasi kebijakan.
KARAKTERISTIK ATAU PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Partisipasi masyarakat, Berdasar hukum (Rule of Law), Transparansi, Berdaya tanggap, Konsensus, Keadilan, Efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Bervisi strategis, Keterkaitan yang integral
(UNDP,1997)
KARAKTERISTIK ATAU PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Demokrasi dan Pemberdayaan Pelayanan (A Spirit of Public Service) Transparansi dan Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Kemitraan Desentralisasi Konsistensi Kebijakan dan Kepastian
Hukum
(Mustopadidjaja, 1999)
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK DAN BERSIH(PEMBERANTASAN KKN)
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA:
Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas,
ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA(Tap MPR Nomor VI/MPR/2001)
Nilai-nilai Etika bagi setiap pejabat dan elit politik adalah bersikap:
jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan publik apabila
terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijaksanaannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
P U B L I C
Download Publikasi Go To Website Home
Sumber: Bappenas
Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:
1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.
Perlunya dialog dan komunikasi antar
stakeholders
BAGAIMANA PENERAPANNYA?
• Fokus pada tujuan• Beorientasi Kinerja• Internalisasi Nilai2• Pengambilan Keputusan secara Profesional dan terbuka• Pengembangan SDM• Pelibatan Stakeholder dalam menerapkan akuntabilitas
( SK Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003) TAMBAHAN
a) TRANSPARANSI.Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yg membutuhkan dan disediakan se-cara memadai serta mudah dimengerti.
b) AKUNTABILITAS.Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan.
c) KONDISIONAL.Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi danpenerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d)PARTISIPATIF.Mendorong peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik, dgnmemperhatikan aspirasi, kebutuhan, danharapan masyarakat.
e)KESAMAAN HAK.Tidak diskriminatif, dalam arti tdk membe-dakan suku, ras, agama, gender, dan statusekonomi.
f) KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN.Pemberi dan penerima pelayanan publikharus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI INDONESIA
MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE
1.Proses reformasi di negara kita, tidak didasarkan pada perencanaan trategik , sangat kuat didorong oleh keinginan untuk berubah sekalipun pada awalnyakita sendiri tdk mengetahui bentuk perubahan yg kita tuju dan tdk jelas langkah2 strategis yg akan ditempuh menuju perubahan.
• Kita melakukan perubahan, sambil mencari dan menata sistem pemerintahan yang baik dan benar
2. Sebagian besar pelaku tugas-tugas pemerintahan sekarang ini masih mereka-mereka yang pernah mengalami pengalaman salahpengalaman salah pada masa pemerintahan orde baru. Kebiasaan melakukan perilaku salah,
melalui proses rasionalisasi telah mempersepsi kesalahan sebagai kewajaran atau kebenaran, (The false sense of normalcy).
Kebiasaan salah yang telah terbentuk menjadi sikap, sulit berubah dalam waktu singkat (memerlukan pencerahan dan waktu lama).
3.Proses pertobatan dan rekonsiliasi yang tidak berjalan mulus:
orang bersalah merasa berjasa, menuntut penghargaan koruptor berduit bermain duit, ingin berkuasa kembali mengekploitasi sentimen untuk kepentingan politik.
4. KONDISI EKONOMI NEGARA YANG BETUL – BETUL PARAH
UTANG DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (659 Trilyun Rupiah + 137,6 Milyard US$, tahun 2001)
KETERGANTUNGAN PADA PIHAK LUAR ( IMF, IGGI/ CGI, Bilateral )
PENUMPUKAN HARTA PADA SEJUMLAH KECIL ORANG ( 10% menguasai 80% )
SPEKULAN YANG BERMAIN DALAM KETIDAK STABILAN EKONOMI
JUMLAH PENGANGGUR YANG MAKIN BERTAMBAH ( 35 Juta, termasuk semi ? )• MENYEBABKAN MASALAH
EKONOMI DENGAN MUDAH BERALIH
MENJADI BURGAINING POLITIK.
5. KETIDAKSIAPAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL (AFTA, APEC, WTO)
KUALITAS SDM YANG MASIH RENDAH ( 77% tamatan SD kebawah )
DAYA SAING YANG RENDAH ( no 41 dari 46 negara, 1996 )
HDI YANG RENDAH ( no.109 dari 136 negara, Menurut UNDP, tahun 2000)
KETIDAK BERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.
KEMAMPUAN BERDIPLOMASI (POLITIK & EKONOMI) RENDAH
KETIDAK AMANAN DALAM NEGERI YANG MENGHAMBAT INVESTASI
B.RENUNGAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN “GOOD GOVERNANCE”
DI INDONESIA
1. Pada dasarnya, telah ada niat baik dan kemauan politik bangsa indonesia membangun kepemerintahan yang baik sesuai dengan konsep “GG”, terbukti dengan adanya dukungan politik yang tertuang dalam: Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan instruksi Presiden, sebagaimana dijelaskan di atas
2. Bahwa hasil yang telah dicapai hingga saat ini belum memuaskan, hal itu disebabkan oleh parahnya masalah yang di hadapi bangsa indonesia, terutama oleh lunturnya etika dan merosotnya moral aparatur penyelenggara negara. proses lunturnya etika dan perusakan moral telah berlangsung sejak pemerintahan orde-baru, dan hingga kini masih berkelanjutan.• kenyataan ini tidak boleh membuat
peserta diklat menjadi apatis, pessimis, atau frustrasi.
• peserta diklat harus mampu melihat secara cerdas, bahwa sangat terbuka peluang untuk ikut berperan menciptakan kepemerintahan yang baik.
3.Adanya diklat ini, adalah bagian dari langkah-langkah membangun kepemerintahan yang baik di indonesia, melalui :
pencerahan, pengenalan nilai-nilai baru yang terkandung dalam konsep “good governance”.
menyiapkan dan menciptakan pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan, yang diharapkan mampu berperan sebagai “the agent of change” menuju kepemerintahan yang baik.
4. DALAM POSISI PESERTA DIKLAT PADA TATARAN “OPERATIONAL MANAGEMENT” DALAM ORGANISASI PUBLIK, PESERTA DIKLAT DIHARAPKAN MAMPU : Menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam konsep GG (meyakini kebenaran dan kebaikan, serta menjiwai), terutama prinsip-prinsip : Demokrasi, Aturan Hukum dan HAM
Transparansi dan Keterbukaan Otonomisasi dan Desentralisasi Partisipasi dan Pemberdayaan Akuntabilitas
Mengimplementasikan nilai-nilai GG, dimulai dari ruang lingkup kewenangan yang dipercayakan pada masing-masing peserta.
5. BERPERILAKU YANG BAIK DAN BENAR. KALAU ANDA INGIN MERAIH SUKSES DALAM PERJALANAN KARIR: ANDA PERLU MEMILIH DAN MENENTUKAN
“KEY SUCCES FACTORS”. SALAH SATUNYA ADALAH DENGAN
MEMILIKI ETIKA YANG AKAN MENUNTUN ANDA BERSIKAP YANG BAIK DAN BENAR, SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG PADA KONSEP “GG”.
DAN DGN ITU ANDA TENTUNYA AKAN MEMILIKI SEMANGAT DAN KELEGAAN HATI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YG DIPERCAYAKAN PADA ANDA.
TUGAS DISKUSI KELOMPOK
1. Inventarisir kasus-kasus yang ada di masyarakat saat ini yang menjadi hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan berikan solusinya.
2. Menurut anda dari 14 prinsip kepemerintahan yang baik itu, prinsip yang mana yang paling sulit diterapkan. Jelaskan dan berikan contohnya