gotong royong membangun pendidikan di indonesia (in bahasa indonesia)

Peran serta Masyarakat dalam ekosistem sekolah

GOTONG-ROYONG MEMBANGUN PENDIDIKAN

Totok Amin Soefijanto, Ed.D

Simposium Nasional Pendidikan II, 24 November 2015 Kerjasama Dompet Dhuafa – Universitas Paramadina

Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta

“Pendidikan adalah eskalator untuk menuju

kehidupan yang lebih baik” (Anies Baswedan)

KUTIPAN

2

KUTIPAN

3

PELUANG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

50,5

48,6

47,7

47,2 46,9 47,3

45

46

47

48

49

50

51

Rasio

Ketergantun

gan (%

)

2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%)

2011: Proporsi penduduk usia produktif >50%

Trend Rasio ketergantungan 2010-‐2035

•  Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi

*) Ket: Dependency ra0o penduduk usia 0-‐14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-‐64 th

Bonus Demografi 8dak otoma8s, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: -‐ SDM sehat dan terdidik

(usia anak sd lansia, perempuan dan laki-‐2)

-‐  Tenaga kerja produkAf, termasuk tenaga kerja perempuan

-‐  Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja

Jika 8dak, terjadi MALAPETAKA -‐  Angginya pengangguran -‐  konflik sosial -‐  tekanan pada pangan dan

lingkungan

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-‐2035

Slide -‐ 4 4

SATU TAHUN KINERJA KEMDIKBUD

Sumber: Kemdikbud, 2015

Melaksanakan Nawacita dan RPJMN dengan visi:Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong.

UJIAN NASIONAL

Sebelumnya: Sekarang:

§ Ujian Nasional menentukan kelulusan.

§ Ujian Nasional dipetakan hanya dengan parameter nilai ujian.

§ Ujian Nasional dilakukan sepenuhnya dengan tes berbasis kertas.

§ Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan.

§ Penentuan kelulusan dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah dan guru.

§ Pemetaan Ujian Nasional dilengkapi dengan Indeks Integritas Ujian Nasional untuk melihat tingkat kejujuran ujian di sekolah dan daerah.

§ Telah dilakukan inisiatif Ujian Nasional dengan tes berbasis komputer pada sekitar 550 sekolah dan lebih dari 170.000 siswa.

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI


§ Dikembangkan hanya melalui jalur intra dan ekstra kurikuler dan hasil penilaiannya dituangkan dalam rapor.

§ Dikembangkan juga melalui proses pembiasaan pada jalur non kurikuler dan praktik baik.

§ Menyentuh aspek penting lain yang luput dari perhatian, seperti penguatan nasionalisme dan literasi.

DATA POKOK PENDIDIKAN


§ Data pendidikan tersebar dalam beberapa satuan kerja [DAPODIKDAS, DAPODIKMEN, Padamu Negeri, dll].

§ Terjadi inefisiensi dan keberagaman sistem data.

§ Integrasi ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk menjamin keselarasan dan keseragaman data serta menyederhanakan proses manajemen data.

§ DAPODIK menjadi rujukan dalam perencanaan pendidikan.

SELEKSI TERBUKA PEJABAT KEMDIKBUD


§ Proses menentuan pejabat Eselon secara tertutup.

§ Dilakukan melalui Seleksi terbuka oleh panitia independen.

§ Pejabat Eselon 1 terpilih adalah staf karier yang sudah terbukti berkinerja baik dan berintegritas.

PENOMINASIAN WARISAN BUDAYA DUNIA


§ Penominasian warisan budaya ditentukan oleh Pemerintah.

§ Penominasian melibatkan masyarakat.

§ Perbaikan menyeluruh dalam proses persiapan.

BELAJAR BERSAMA MAESTRO


§ Seniman jarang dilibatkan dan berinteraksi secara langsung dengan anak sekolah.

§ Siswa dari seluruh indonesia berkesempatan berinteraksi langsung dengan maestro selama beberapa hari.

§ Semakin banyak siswa memiliki akses komunikasi dan inspirasi dengan para pegiat seni dan budaya.

AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH


§ Program afirmasi pendidikan menengah dengan memberikan kesempatan pada siswa dari daerah 3T, khususnya dari Papua dan Papua Barat, belajar di sekolah bermutu di wilayah Jawa dan Bali.

§ Percepatan dan perluasan program yang melibatkan siswa dari wilayah seperti NTT, Sulawesi, Aceh, dll, belajar di berbagai daerah.

PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN


§ Masih terdapat kantung-kantung putus sekolah karena kekurangan prasarana.

§ Percepatan pemerataan pembangunan prasarana pendidikan.

§ Pencanangan Gerakan Sekolah Aman, Nyaman dan Ramah Anak.

RINGKASAN SETAHUN KINERJA KEMDIKBUDOKTOBER 2014 – OKTOBER 2015

§ Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan§ Peningkatan mutu dan akses§ Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan

tata kelola dan pelibatan publik

Strategi:

Oktober 2014 – Oktober 2015

KURIKULUM NASIONAL


§ Kurikulum Kurikulum 2013 dikembangkan dan diterapkan dalam waktu singkat.

§ Ditemukan kekurang-selarasan antara ide, desain, dokumen dan penerapan.

§ Banyak sekolah yang belum disiapkan untuk menerapkan.

§ Dilakukan penelahan ulang, revisi konsep dan dokumen kurikulum dengan melibatkan publik.

§ Penerapan dilakukan secara bertahap sampai batas waktu penerapan total pada tahun 2020.

GURU GARIS DEPAN


§ Penyebaran guru belum merata, terutama di daerah 3T.

§ Guru di daerah 3T ditempatkan untuk masa tugas jangka pendek (1-2 tahun) melalui SM3T.

§ Pengiriman ribuan guru secara bertahap untuk ditempatkan di daerah 3T dengan masa tugas jangka panjang, sebagai guru permanen.

§ Penyiapan insentif khusus, termasuk pengangkatan sebagai PNS daerah dan kredit rumah, untuk Guru Garis Depan.

HARI PERTAMA SEKOLAH


§ Belum banyak orangtua yang menyadari pentingnya mengantarkan anak pada hari pertama sekolah.

§ Terlewatkan momen penting bagi orangtua untuk mengenal sekolah dan bagi anak agar merasa nyaman memasuki lingkungan baru.

§ Menjadi gerakan nasional.§ Sekolah dan guru bersiap untuk

menyambut dan berinteraksi dengan orangtua.

§ Membuat siswa merasa lebih nyaman berada dalam lingkungan baru.

§ Himbauan dan kelonggaran bagi pegawai negeri untuk mengantarkan anak di hari pertama sekolah.

STRUKTUR ORGANISASI BARU


§ Pengelolaan guru dan tenaga kependidkan tersebar pada berbagai unit utama.

§ Belum ada satuan kerja yang memfasilitasi orangtua sebagai pelaku sekaligus ekosistem pendidikan.

§ Belum ada satuan kerja yang melakukan analisis dan sinkronisasi kebijakan.

§ Pembentukan Struktu baru: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Keluarga dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi kebijakan (PASKA).

REGISTRASI CAGAR BUDAYA


§ Pendaftaran cagar budaya dilakukan secara konvensional.

§ Pemerintah daerah diminta mendaftarkan cagar budaya dengan target jumlah tertentu.

§ Pendaftaran cagar budaya dilakukan secara daring.

§ Masyarakat bisa ikut mendaftarkan cagar budaya.

§ Pemerintah menfasilitasi proses pendaftarannya.

BEASISWA UNGGULAN


§ Penerima beasiswa ditekankan untuk siswa berprestasi dan pegawai Kemdikbud.

§ Sasaran calon penerima beasiswa diperluas untuk pegiat sosial dan seniman.

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Sebelumnya Dilanjutkan dengan:

§ Sosialisasi zona integritas Wilayah Integritas Bebas dari Korupsi.

§ Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

§ Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

§ Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

PENYERAPAN ANGGARAN


§ Pengelolaan laporan belum terintegrasi secara optimal.

§ Implementasi sistem monitoring keuangan terintegrasi secara daring.

§ Kemdikbud berada pada Peringkat tiga penyerapan anggaran dari 10 kementerian dengan anggaran terbesar.

§ Penyerapan anggaran tidak terhambat karena restrukturisasi.

PROGRAM INDONESIA PINTAR


§ Sasaran pada anak miskin yang bersekolah.

§ Sasaran diperluas untuk anak dari keluarga rentan miskin dan yang mengikuti program pendidikan nonformal.

TAMU KEHORMATANFRANKFURT BOOK FAIR 2015Sebelumnya: Sekarang:

§ Pengelolaan Komite Nasional dipimpin dan dikelola secara birokratis, sehingga terjadi keterlambatan dalam persiapan.

§ Indonesia sebagai pembeli hak cipta karya penulis luar negeri.

§ Di bulan November 2014, Komite FBF dirombak. Budayawan diberi otoritas untuk memimpin dan tim kreatif diberi ruang kreasi yang luas, staf birokrasi diubah menjadi penopang. Kerja Komite menjadi bisa cepat & efektif.

§ Paviliun dan stand Indonesia mendapat pemberitaan sangat positif di media luar dan dalam negeri.

§ Pelibatan ratusan penulis, seniman, koki, desainer, dll.

§ Indonesia bukan lagi sekadar pembeli, tapi menjadi penjual hak cipta.

MASA ORIENTASI SISWA


§ Masih banyak perpeloncoan pada saat Masa Orientasi Siswa.

§ Pemerintah baik di pusat maupun di daerah cenderung diam dan mendiamkan praktek perpeloncoan.

§ Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran ke semua sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan.

§ Inspeksi mendadak dilakukan oleh jajaran Kementerian.

§ Dibuatkan laman khusus laporan pelanggaran MOS untuk ditindaklanjuti oleh kemdikbud dan dinas pendidikan daerah.

GERAKAN PAUD BERKUALITAS

Sebelumnya: Dilanjutkan dengan:

§ Akses PAUD bermutu dan terjangkau belum merata.

§ Gerakan Satu Desa Satu PAUD dimulai.

§ Percepatan dan pemerataan bantuan peningkatan mutu dan akses PAUD.

GERAKAN INDONESIA MEMBACA – MENULIS


§ Pelatihan menulis karya ilmiah untuk guru dan kepala sekolah.

§ Program keaksasraan hanya dilakukan melalui pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

§ Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis dilakukan secara terpisah.

§ Meluncurkan Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis melalui program percepatan pemberantasan buta aksara, perpustakaan keliling, dan pelatihan menulis karya ilmiah bagi guru dan siswa.

§ Mewajibkan alokasi waktu membaca buku non-pelajaran 15 menit sebelum jam sekolah dimulai.

GERAKAN TERIMA KASIH GURU


§ Penghargaan kepada guru melalui pemberian penghargaan dan tunjangan dari Pemerintah.

§ Selain tunjangan dan penghargaan dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha diajak berperan serta memuliakan guru dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas khusus untuk guru.

LOKAKARYA MEMBANGUN VISI BERSAMA


§ Penerjemahan visi dan program kerja Kementerian dilakukan oleh tiap unit utama secara tersendiri, tidak integrasi sebagai satu kementrian.

§ Penyelarasan visi Kemdikbud dilakukan pada seluruh eselon.

§ Evaluasi seluruh program terhadap keselarasan visi Kemdikbud 2014-2019 dilakukan secara rutin.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


§ Lebih dari 50 jenis pelayanan jasa dan pengaduan di Kemdikbud tersebar di masing-masing unit utama.

§ Pelayanan jasa dan pengaduan Kemdikbud diintegrasikan ke dalam pelayanan satu pintu untuk seluruh unit.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJl. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat – 10270Call Center: 177 SMS: 0811976929Telp: 0215703303 Email: [email protected]

5

PROFIL PENDIDIKAN KITA SAAT INI

Sumber: Kemenikbud, 2015 6

¡ Pendidikan menjadi prioritas pemerintah: § Pusat § Provinsi § Kabupaten/Kota

¡ Tunjangan profesi untuk 2015 mencapai Rp 80 Triliun.

ANGGARAN NEGARA UNTUK PENDIDIKAN

Sumber: Bappenas, 2015 7

Status& TK& SD& SMP& SMA& SMK& SLB& Jumlah&

PNS$ 53,511$ 999,180$ 355,305$ 168,016$ 93,338$ 7,975$ 1,677,365&

GTY$ 181,013$ 111,718$ 99,066$ 48,819$ 77,631$ 5,224$ 523,471&

GTT$ 40,610$ 470,438$ 112,089$ 44,025$ 48,441$ 1,654$ 717,257&

Honor$Daerah$ 6,590$ 56,561$ 16,473$ 6,676$ 5,287$ 376$ 91,963&

Guru$Bantu$ 907$ 2,241$ 701$ 579$ 773$ 58$ 5,259&

Jumlah& 282,671& 1,640,138& 583,115& 268,115& 225,470& 15,287& 3,015,315&

JUMLAH GURU: JENJANG & STATUS

Sumber: Dirjen GTK, 2015

8

PERSIAPAN CALON GURU…

9

Kualitas Guru ¡ Masih banyak yang belum

menyelesaikan S-1. ¡ Peminat Sekolah Tinggi

Keguruan atau LPTK masih berkualitas rendah.

¡ Pelatihan guru: pre-service & in-service belum memadai.

¡ Penguasaan ICT masih rendah, terutama >45 tahun.

Apapun kur ikulumnya, guru yang menentukan proses pembelajaran d i kelas

JUMLAH GURU YANG UKG = 2.587.253 ORANG (DITJEN GTK , 2015)

10

© Kemdikbud 2015

Desain Tata Kelola GTK PENGHASIL

FORMASI GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN UU No. 23/2014

PENGGUNA

PENSIUN

UUGD Pasal 8 s.d. 11

PENEMPATAN & PEMINDAHAN (Pemangku kepen,ngan yang berdaya)

LULUSAN PENDIDIKAN

PROFESI GURU (PPG)

LULUSAN PERGURUAN

TINGGI S1/D-IV

PENGANGKATAN (Memperoleh calon

guru potensial)

Interaksi yang

dinamis

Program Induksi

PEMBINAAN & PENGEMBANGAN (Uji Kompetensi Guru (UKG), Uji Kompetensi Tenaga Kependidikan (UKTK), Penilaian Kinerja Guru (PKG), Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan (PKTK) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB),

Resertifikasi Guru (RSG))

PENGHARGAAN & PERLINDUNGAN

Pensiun dengan penuh

martabat IIIA IVE

11

Pasal 58 s.d 62 PP 74/2008

PP 74/2008 Pasal 4 s.d 11

PermennegPan No. 16/2009, & Peremendiknas No. 27/2010

PP 74/2008 Pasal 30 s.d 35

PP 74/2008 Pasal 40 s.d 42

Sanksi Pasal 63 & 64 PP 74/2008

11

¡ Rasio Murid-Guru makin Mengecil.

PERKEMBANGAN JUMLAH MURID, GURU, DAN RASIO

MURID:GURU

10

12

14

16

18

20

22

24

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Student-Teacher R

atio

Tea

cher

& S

tude

nt G

row

thPrimary School

Teacher Student Student-Teacher Ratio

10

12

14

16

18

20

22

24

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Student-Teacher R

atio

Tea

cher

& S

tude

nt G

row

th

Junior Secondary School

Teacher Student Student-Teacher Ratio

10

12

14

16

18

20

22

24

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Student-Teacher R

atio

Tea

cher

& S

tude

nt G

row

th

Senior Secondary School

Teacher Student Student-Teacher RatioRasio murid:guru semakin mengecil Sumber: Suhar0, 2013

12

020

000

4000

060

000

8000

010

0000

Jum

lah

Gur

u

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Usia Guru

PNS Non PNS

020

000

4000

060

000

8000

010

0000

Jum

lah

Gur

u

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

2050

2052

2054

2056

2058

2060

2062

2064

Tahun pensiun guru(asumsi guru swasta juga berhenti bekerja di usia 60 tahun)

PNS Non PNS

PERKIRAAN JUMLAH GURU MENURUT USIA DAN JUMLAH PENSIUN PER TAHUN

Sumber: Pusat Data & Statistik Pendiidkan, 2012 13

14

KUALITAS, KOMPETENSI , DAN PROFESIONALISME GURU MASIH HARUS DITINGKATKAN

21,15 25,64 26,39 26,92 29,03 31,48 31,63 34,40 36,76 38,95 39,72 39,83 42,59 43,25 43,60 43,73 43,93 44,03 46,41 47,09 47,99 49,89 50,16 50,89 50,89 51,24 51,63 52,51 54,69 54,79 58,46 65,05 68,71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DKIBALI

JATIMYOGYAJABAR

BANTENSULSELJATENG

BENGKULUN T B

SUMBARKALTIMSUMUT

RIAUKEPRI

SULBARKALTENGKALSELSUMSEL

GORONTALOLAMPUNG

N A DIRJABARSULUT

SULTRASULTENG

BABELJAMBIPAPUAKALBARMALUT

MALUKUN T T

<S1 ≥ S1

•  Masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kuali3ikasi akademik minimal sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen

•  Guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidak selalu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga beban untuk meningkatkan kuali3ikasi guru tak kunjung terselesaikan.

•  Sementara terkait dengan Penyelenggaraan pendidikan keguruan belum sepenuhnya dapat menghasilkan guru yang kompeten.

•  Di sisi lain jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi masih rendah.

Tantangan dalam meningkatkan manajemen, pendidikan guru & reformasi LPTK:

•  Memperbaiki distribusi guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan

•  Memperbaiki kinerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru

•  Meningkatkan akuntabilitas guru untuk memenuhi beban dan tanggung jawab mengajar

•  Meningkatkan kompetensi LPTK untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Sumber: Pusat Data & Statistik Pendidikan, 2012

Wajib Belajar 12 Tahun 1.  Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas

2.  Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas

PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

MANUSIA MENJADI KEKUATAN UTAMA BANGSA

15

PROYEKSI JUMLAH SISWA

Sumber: Pusat Data & Statistik Pendidikan, 2012 16

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penanganan akses pendidikan di daerah pasca kon3lik, etnik minoritas, dan daerah 3T

2. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Berkualitas

a)  Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas, antara lain melalui KIP dan pembangunan sarana prasarana pendidikan

b)  Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.

c)  Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

17

Ekosistem Sekolah ¡ Siswa, orangtua, warga masyarakat,

dan organisasi profesi serta dunia usaha dan industri.

¡ Masyarakat à Penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

¡ Kebijakan CSR dan sumbangan/sodaqoh untuk pendidikan masih kecil

Seluruh ekosistem pendid ikan harus bergotong royong untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia .

GOTONG-ROYONG

18

KESIMPULAN 1.  Anggaran Pendidikan

harus diarahkan ke pengembangan guru.

2.  Kualitas LPTK harus ditingkatkan: metode mengajar, dosen, sarana.

3.  Peran serta masyarakat harus semakin besar, seiring dengan Wajib Belajar 12 Tahun.

Indonesia t idak akan mampu bersaing dengan negara tetangga d i ASEAN apabi la t idak mendorong pendid ikan warganya h ingga ke t ingkat SMA .

DANA PENDIDIKAN

19

MANAJEMEN GURU KITA…

20

Semoga jalan kita dimudahkan

TERIMAKASIH

21

gotong royong membangun pendidikan di indonesia (in bahasa indonesia)

Education