governance and redd+
TRANSCRIPT
REDD+
! Strategi global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan dengan memberi insentif kepada negara berkembang yang memiliki hutan tropis yang secara efektif mampu mengurangi emisi GRK sebagai akibat dari deforestasi dan degradasi.
! REDD+ juga bermanfaat untuk konservasi biodiversitas, manajemen hutan yang sustainable, dan peningkatan stock karbon.
! Melalui mekanisme REDD+ negara pemilik hutan akan menerima sejumlah uang senilai besaran keerhasilan mengurangi deforestasi dan stock carbon yang dihasilkan.
REDD+ di Indonesia
! Pemerintah Indonesia melihat mekanisme REDD+ sebagai peluang untuk mencapai banyak tujuan, diantaranya: penataan lahan, perbaikan kapasitas manajemen hutan, peningkatan kapasitas birokrasi dan institusi di sektor kehutanan dan terkait, perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
! Pemerintah Indonesia sekarang sedang melakukan banyak kegiatan dalam rangka meningkatkan REDD+ readiness.
REDD+ dan Governance Practices
! REDD+ dan Governance memiliki keterkaitan yang sangat kuat
! Deforestasi dan degradasi lahan yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi karena praktik bad governance di sektor kehutanan ataupun di keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan, terutama: manajemen hutan yang buruk, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat atas hutan, ketidakadilan sosial dan ekonomi.
! Implementasi REDD+ membutuhkan adanya governance reform terkait dengan penguatan kualitas regulasi di sektor kehutanan, hubungan yang sehat antara pemerintah dengan daerah, peran serta warga dalam pengelolaan hutan, distribusi revenue yang adil antara pusat, daerah, dan warga di sekitar hutan, dsb.
Prinsip GG dan Governance Di Sektor Kehutanan
! Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik
! Tingkat transparansi sektor kehutanan ! HPH menjadi arena rent-seeking behavior melibatkan banyak
agen dan pelaku.
! Seberapa besar devolusi dan desentralisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam manajemen hutan.
! Terjadi elit capture dalam proses kebijakan pengelolaan hutan dan pemanfaatannya.
! Akuntabilitas dalam pengelolaan hutan terhadap stakeholders dan akuntabilitas dalam birokrasi kehutanan
Prinsip GG dan Forest Governance (2)
! Manajemen konflik dan penggembangan kelembagaan yang solid ! Adanya lembaga pengelola hutan yang solid dan stabil
! Adanya mekanisme pengelolaan konflik dalam sumberdaya hutan
! Kualitas manajemen kehutanan ! Ketersediaan untuk merespon isu sektor kehutanan
! Kapasitas dan efektivitas instansi kehutanan
! Pengendalian korupsi dalam sektor kehutanan
! Monitoring dan evaluasi kehutanan
Prinsip GG dan Forest Governance (3)
! Koherensi legislasi tentang pengelolaan hutan dan penegakan hukum
! Kualitas peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan hutan. Misal UU PA, UU Pokok Kehutanan, UU Pemda
! Kualitas penegakan hukum dalam masalah kehutanan
! Pengakuan terhadap hak-hak properti
! Efisiensi Ekonomi, Keadilan, dan Insentif
! Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
! Insentif dan disinsentif terkait sustainabilitas
! Alokasi yang adil terhadap pemanfaatan hasil hutan
Apakah good forest governance berkontribusi terhadap keberhasilan REDD+
! Kualitas governance dalam sektor kehutanan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi REDD+ melalui:
! trust kepada pengelola hutan
! partisipasi dan kepedulian warga dalam pengelolaan hutan, dan
! Distribusi yang adil dari pemanfaatan sumberdaya hutan dan hasilnya
! Kualitas governance di sektor penting bagi keberhasilan REDD+, tapi tidak cukup. Pelaksanaan REDD+ memerlukan kualitas governance yang baik pada keseluruhan sektor publik
REDD+ Governance Challenges
Bolivia Brazil Cameroon DRC Indonesia PNG
Government effectiveness 24 55 22 1 37 17
Regulatory quality 33 55 23 5 37 36
Rule of law 27 43 16 1 18 15
Control of corruption 24 48 8 3 21 13
Global percentile ranking for select governance indicators, 2005
Source: World Bank 2006 in Porura, Corbera and Brown 2007
Governance isu yang lazim dihadapi dalam pelaksanaan REDD+
! Masyarakatnya umumnya =dak memiliki hak atas hutan dan pemanfaatanya
! Risiko pemerintah pusat mengklaim hak atas karbon dan pemanfaatannya
! Skala dan kompleksitas dari REDD+ cenderung menghasilkan transparansi yang rendah dan rendahnya minat untuk mendorong par=sipasi dari stakeholders
! Fokus pada karbon yang berlebihan dapat mengabaikan kepedulian pada tujuan sosial dan lingkungan
Pengamanan pelaksanaan REDD+,
Kesepakatan Copenhagen
! Pengakuan dan penghormatan atas hak atas tanah, wilayah, dan sumberdaya
! Manfaat REDD+ didistribusikan secara adil kepada semua pemangku kepentingan dan pemilik hak
! Program REDD+ memiliki kontribusi terhadap pemberantasan kemiskinan dan kehidupan dari orang selama tergantung pada hutan
! REDD+ memiliki kontribusi terhadap peningkatan pembangunan berkelanjutan dan good governance
Pengamanan pelaksanaan REDD+… (2)
! Biodiversitas dan ekosistim dipertahankan dan ditingkatkan
! Semua pemangku kepentingan dan pemilik hak mampu berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+
! Semua pemangku kepentingan dan pemiliki hak memiliki akses setiap saat terhadap informasi yang akurat dan tepat dalam rangka mewujudkan GG dalam pelaksanaan REDD+
! Pelaksanaan REDD+ tunduk pada hukum adat, nasional, dan perjanjian dan kesepakatan internasional
Problema governance dalam implementasi REDD+ di Indonesia
! Ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan. Pembagian urusan bidang kehutanan belum dirumuskan dengan jelas. ! Konflik antara UU dan PP sektor kehutanan dengan
UU Pemda dan PP 38/2007
! Ketidakharmonisan peraturan perundangan tentang pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. ! UU PA, UU Pemda, dan UU Pokok-pokok Kehutanan
Problema governance dalam implementasi REDD+ di Indonesia (2)
! Mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan pemerintah dengan warga, warga dengan swasta, dan antar warga dan kelompok belum tersedia dan jika ada cenderung tidak efektif. ! Lihat kasus konflik terkait dengan penggunaan lahan di
daerah
! Tradisi pelibatan warga dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatannya masih belum banyak dikembangkan ! Proporsi penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di
sekitar hutan sangat tinggi
Problema governance dalam implementasi REDD+ di Indonesia (3)
! Rendahnya transparansi dalam pengelolaan hutan membuat trust warga terhadap kualitas governance dalam pengelolaan hutan masih rendah.
! Penerbitan HPH
! Penerbitan berbagai izin terkait dengan pengelolaan hutan cenderung meningkat menjelang pilkada
! Kapasitas warga dan masyarakat sipil untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan pengukuran karbon masih terbatas
! Mekanisme dan instrumen untuk monitoring yang sederhana belum tersedia
! Informasi publik untukmonev pelaksanaan REDD+ terbatas