grand strategy
TRANSCRIPT
11/12/2014
1
GRAND STRATEGY RB
SDM APARATUR Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
OUTLINE PRESENTASI
3. KONDISI KEPEGAWAIN SAAT INI
5. RENSTRA SDM APARATUR 2015-2019
6. CAPAIAN HASIL
2. ROADMAP MANAJEMEN ASN
1. LATAR BELAKANG
4. TRANSFORMASI ASN DLM KONSTELASI GLOBAL
4
9
15
38
48
62
11/12/2014
2
3 PESAN
JOKOWI-JK
UNTUK
REFORMASI
BIROKRASI
1. REVOLUSI MENTAL
means changing our mindset and thus
our habits; from taking service into
giving service; from sitting back into
proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN
in unnecessary government activities
by promoting “Gerakan Penghematan
Nasional”
3. MORATORIUM
on new Civil Servants recruitment
LATAR BELAKANG1
11/12/2014
3
7
2521
38 38
54 5664
79 81 83
94
412
22
44 44
58
47
61
7580
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
Government Effectiveness
� The quality of public services,
� The quality of the civil service
� the degree of its independence from political pressures,
� the quality of policy formulation and implementation,
� the credibility of the government's commitment to such policies.
EFFICIENCY
DRIVEN
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711 4,257 9,706 16,578
POPULASI (JUTA JIWA) 237
PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN
6,7932,4161,335 12,989
286 319 353302269253 336
PDB Nominal per capita
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045
FACTOR
DRIVEN
EFFICIENCY
DRIVEN
INDONESIA menjadi
negara High Income
11/12/2014
4
KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS ASN HARUS
MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH PEMEBANGUNAN INDONESIA
MENYAMBUT MEA, AFTA, POST MDG’S
ROADMAP MANAJEMEN ASN2
11/12/2014
5
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI
BERSIH, KOM
PETEN DAN
MELAYANI
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASNTGL 15 JANUARI 2014
11/12/2014
6
� ANJAB dan ABK dengan
e-formationPENETAPAN
KEBUTUHAN
1
SEBELUM UU ASN UU ASN
� Sistem registrasi On-line
� Seleksi menggunakan CAT
PENGADAAN
2
� Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi
� open recruitment
� Diklat merupakan hak
PENGEMBANGAN
3
� Berdasarkan SKP� Penilaian 3600
PENILAIAN
KINERJA
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
DISIPLIN
4
5
� Rumit dan membutuhkan waktu lama
� Tidak transparan� Membutuhkan waktu dan
biaya besar
� Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi
� Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi
� Tidak obyektif
� Penilain 900
� Sanksi tidak tegas dan absensi dominan
REFORMASI MANAJEMEN ASN
Berdasarkan kinerjaPENGHARGAAN
6
UU ASN
Tidak mencapai kinerjaPEMBERHENTIAN
7
� Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan
� Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun
� Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN
8
JAMINAN
PENSIUN DAN
JAMINAN HARI TUA
� Sistem Jaminan Sosial Nasional
� Bantuan HKPERLINDUNGAN
9
10
� Masih berbentuk
pengabdian periode
tahunan
� Tidak berdasarkan
capaian kinerja
� Berdasarkan
pangkat &
golongan
� Pay as you go
� Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil)
� Semagatnya fully
funded
SEBELUM UU ASN
11/12/2014
7
KONDISI KEPEGAWAIAN SAAT INI3
12%
32%
35%
21%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta
- Pusat : 891.509
- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIARasio Pegawai ASN: 1,76%
Rata2 Pendidikan:
S1 (40%) & SMA (28%)
17%
32%31%
20%
11/12/2014
8
PERTUMBUHAN PEGAWAI ASN
setkab.go.id
Tahun Jumlah PNS
2003 3.648.005
2004 3.587.337
2005 3.662.336
2006 3.725.231
2007 4.067.201
2008 4.083.360
2009 4.524.205
2010 4.598.100
2011 4.570.818
2012 4.467.982
2013 4.362.809
2014 4.375.009
0.0%
-1.7%
2.1% 1.7%
9.2%
0.4%
10.8%
1.6%
-0.6%
-2.2%-2.4%
0.3%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber data: BKN 2014
1.20
2.01
0.02
27.73
1.62
2.67
8.55
1.53
42.11
11.42
1.13
1.39
2.12
0.02
28.45
1.31
12.11
9.46
0.70
40.07
4.12
0.24
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Sekolah Dasar
SLTP
SLTP Kejuruan
SLTA
Diploma I
Diploma II
Diploma III/Sarjana Muda
Diploma IV
S-1/Sarjana
S-2
S-3/Doktor
Daerah
Pusat
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
Sumber data: BKN, 2013
11/12/2014
9
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN
Guru 1.765.410 40,35 %
Medis 31.754 0,73 %
Paramedis 303.754 6,94 %
JF Lainya 222.093 5,08 %
JF Umum 2.003.151 45,79 %
J Struktural 48.847 1,12 %
TOTAL 4.375.009 100, %
HONORER:• 2005-2009 = 935.907
• 2013-2014 = 242.235
TOTAL HONORER:
1.178.142 (27% PNS NASIONAL)
0.0
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
350,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bel. Pegawai
Bel. Barang
Bel. Modal
Pemb. Bunga Utang
Subsidi
Bel. Hibah
Bant. Sosial
Bel. Lain-lain
PROFIL BELANJA PEGAWAI
TERHADAP APBN
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
(juta)
11/12/2014
10
14,0%17,0%
21,2%
4,6%5,2%
0,3%
27,8%
9,9%
Belanja Pemerintah Pusat per Jenis TA 2013
Belanja Barang Belanja Modal
Belanja Pegawai Belanja Lain-lain
Bantuan Sosial Belanja Hibah
Subsidi Pembayaran Bunga Utang
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
PROVINSI
KABUPATENKOTASUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014
11/12/2014
11
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD PROVINSI 2013 Tanpa Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
1 Provinsi Sumatera Utara 6.13%
2 Provinsi Papua Barat 6.66%
3 Provinsi Banten 7.12%
4 Provinsi Kalimantan Timur 7.39%
5 Provinsi Aceh 7.78%
6 Provinsi Kepulauan Riau 9.38%
7 Provinsi Jawa Barat 9.52%
8 Provinsi Papua 9.59%
9 Provinsi Jawa Timur 11.24%
10 Provinsi Riau 11.45%
: 29 provinsi
: 4 provinsi 30 Provinsi Maluku 25.17%
31
Provinsi Sulawesi
Tenggara 25.22%
32 Provinsi Gorontalo 25.55%
33 Provinsi Bengkulu 25.63%
88%
12%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013 OPSI 2: Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
12%
32%
35%
21%
1 Kab. Puncak 10.55%
2 Kab. Tambrauw 11.67%
3 Kab. Mamberamo Raya 11.77%
4 Kab. Tana Tidung 12.88%
5 Kab. Malinau 14.20%
6 Kab. Teluk Bintuni 14.80%
7 Kab. Natuna 16.56%
8 Kab. Kutai Barat 17.50%
9 Kab. Kaimana 17.52%
10 Kab. Mamberamo Tengah 17.72%
482 Kab. Wonogiri 64.75%
483 Kab. Ngawi 64.79%
484 Kab. Kuningan 64.91%
485 Kab. Purworejo 65.07%
486 Kab. Sragen 66.92%
487 Kab. Minahasa 67.97%
488 Kab. Karanganyar 68.10%
489 Kab. Klaten 68.51%
490 Kab. Simalungun 70.34%
491 Kota Ambon 71.51%
17%
32%31%
20%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
11/12/2014
12
TRANSFORMASI ASN DLM
KONSTELASI GLOBAL4
KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA
INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR:
� ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK MENDUKUNG MP3EI
� PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN
ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN DALAM
MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
Makanan-
minuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, tele
matika, alutista, Jabodetabek
area
Kelapa Sawit, Karet
, Batu Bara, Perkapalan
, Besi Baja, Kawasan
Strategis Nasional (KSN)
Selat Sunda
Minyak dan
Gas, Batubara, Kelapa Sawit
, Besi
Baja, Bauksit, Perkayuan
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan
Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak
dan Gas ,Bumi (Migas)
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
Pertanian Pangan –
MIFEE, Tembaga
, Nikel, Minyak dan Gas Bumi
, Perikanan
11/12/2014
13
KORIDOR EKONOMI SUMATERA KEBUTUHAN
SDM APARATUR
KEGIATAN EKONOMI
KELAPA SAWIT & KARET
� Perkebunan
� Industri
� Penyuluh
KEGIATAN EKONOMI
BATU BARA & BESI BAJA
� Pertambangan
� Geologi
KEGIATAN EKONOMI
PERKAPALAN
� Mesin
� Elektro
KAWASAN STRATEGIS &
PENUNJANG
� Ekonomi
� Lingkungan
� Perenc. Wilayah
MASALAH MANAJEMEN ASN SAAT INI
1. Jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi SDM
� Jumlah pegawai belum didasarkan perhitungan beban kerja riil
� Mis-Match kualitas pegawai (man qualification) dengan tuntutan jabatan
(job spesification)
� Distribusi pegawai yang tidak merata antar unit organisasi maupun antar
instansi
� Ketimpangan komposisi SDM
- antar jabatan utama (core bussines) dengan jabatan penunjang,
- antar jenjang pendidikan,
- antar jabatan manajerial dengan jabatan fungsional
2. Penempatan pegawai yang the right man on the right job belum berbasis
kompetensi dan kinerja yang terukur
3. Kinerja SDM yang belum optimal
4. Disparitas Kesejahteraan SDM ASN belum equal work equal pay karena
sistem tunjangan kinerja yang berbeda antar instansi
11/12/2014
14
RENSTRA SDM APARATUR 2015-20195
2019-20242015-2019
REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
2009-2014
2009 2014 2019 2024 2025
penguatan birokrasi pemerintah
dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, meningkatkan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat, serta
meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
implementasi hasil-hasil
yang sudah dicapai pada
lima tahun pertama, juga
dilanjutkan upaya yang
belum dicapai pada berbagai
komponen strategis birokrasi
pemerintah pada lima tahun
pertama
peningkatan kapasitas
birokrasi secara terus-
menerus untuk menjadi
pemerintahan kelas
dunia sebagai
kelanjutan dari
reformasi birokrasi
pada lima tahun kedua
TAHAPAN KEDUA REFORMASI BIROKRASI
11/12/2014
15
SASARAN
TUJUAN
MISI
VISI TERWUJUDNYA APARATUR YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
SDMA SBG PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI
TERWUJUDNYA SDM APARATUR YANG KOMPETEN DAN KOMPETITIF
1. Terwujudnya Perumusan Kebijakan dan Evaluasi SDM Aparatur
2. Terwujudnya Perencanaan SDM Aparatur Secara Nasional
3. Terwujudnya Sistem Rekruitmen Terbuka dan Independen
4. Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis
Kompetensi Jabatan
5. Terwujudnya Sistem Penempatan dan Promosi yang Kompetitif dan
Terbuka
6. Terwujudnya SDM Aparatur yang Berintegritas dan Disiplin
7. Terwujudnya Sistem Remunerasi Berbasis Jabatan dan Kinerja
TUJUAN DAN SASARAN
CAPAIAN PERCEPATAN RB SDM APARATUR
Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
PengadaanCPNS
Untuk tahun 2014 sebanyak 469 K/L/daerah
sudah menggunakan CAT dalam pelaksanaan
rekruitmen
2012 2013 2014
CAT 0 215 469
LJK 43 73 0
Pengadaan CPNS dengan CAT dan LJK
2012
2014
215
73
11/12/2014
16
BANDUNG 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIAJOB FAIR
CPNS 2014
ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA
DI SELURUH INDONESIAJOB FAIR
CPNS 2014
11/12/2014
17
Muara Enim
Sidoarjo
METODE TES CAT (Computer Assisted Test)
Kemenpan-RB
Kemenpan-RB, 2013
Dasar Hukum:
1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012
2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014
3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
2012 2013 2014
Jumlah 6 42 27
Jumlah Promosi Terbuka di Instansi
Pemerintah(Status: September 2014)
Open Recruitment Pengisian Jabatan PimpinanTinggi (JPT)
SELEKSI ANGGOTA KASN 2014
11/12/2014
18
SELEKSI REKRUITMEN TERBUKA ESELON 1 DI KEMENPAN & RB JANUARI 2013
Catatan:
*) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan
Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai
242 JF
2012 2013 2014
Potensi 23
Revisi 9
Proses 10
Ditetapkan 119 124 129
164
Penerapan Jabatan Fungsional (JF)
Jml Jabatan Fungsional
124119
JF PENERA
142
11/12/2014
19
Achievement
REKOR MURIPENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK
2.610.000 PELAMARJAKARTA, 14 OKTOBER 2014