growth through equity parameter dan proposal untuk perekonomian nasional

8/17/2019 GROWTH THROUGH EQUITY Parameter Dan Proposal Untuk Perekonomian Nasional

1/6


2/6

INSTITUT SOSIO-EKONOMI DAN KOPERASI | WWW KOPKUNINSTITUT ORG

Page | 2

3.

Konsentrasi kemiskinan masih berada di area perdesaan dengan penghidupan utama sebagai petani.

Masalah kemiskinan di perdesaan merupakan dampak kebijakan pembangunan yang bias kota. Masalah

turunannya adalah laju urbanisasi yang tinggi tiap tahun. Gejala yang paling kasat mata adalah adanya budayamudik dari kota kembali ke kampung saban lebaran tiap tahun7.

4.

Akar kemiskinan dan kekayaan bermula dari masalah kepemilikan. Indonesia masih bermasalah dalam

pemilikan alat produksi berupa tanah/ sawah untuk petani. “Laju penyusutan lahan pertanian mencapai

angka 1,935 juta ha selama 15 tahun, atau 129.000 ha/tahun. Setiap hari, lebih dari 353 ha lahan pertanian

berubah menjadi non-pertanian (14,7 ha per jam, 0,25 ha per menit). Setiap hari, 1.408 rumah tangga (59

rumah tangga tani per jam, atau 1 menit 1 rumah tangga tani) terpaksa meninggalkan posisi kelas dan

pekerjaannya.

Sensus Pertanian 2013 menunjukkan rumah tangga tani di Indonesia mencapai 26,13 juta, berarti selama

sepuluh tahun terjadi penurunan 5,07 juta rumah tangga pertanian, dibanding hasil Sensus Pertanian 2003.

Luas lahan pertanian keluarga semakin sempit dan arus alih profesi/migrasi petani ke sektor lain makin besar.

Pada 2003-2013 terjadi penurunan 5,04 juta petani dengan lahan di bawah 0,1 ha.

Total luas lahan yang dikuasai petani menyusut dari 10,5 persen menjadi 4,9 persen. Jumlah petani kecil

dengan luasan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar dan petani tak bertanah 56 persen (Indonesia) dan

78 persen (Jawa). Tidak heran, petani merupakan kelompok dengan pendapatan terendah di Indonesia, rata-

rata Rp 1,03 juta/bulan (BPS 2014)” 8 .

5. Struktur pelaku ekonomi utama Indonesia dilihat dari kontribusi terhadap PDB dimana UMKM menyumbang

59%9. UMKM itu menyerap hampir 97% lapangan kerja di Indonesia. Kemudian 70% UMKM merupakan para

7 Silahkan perkaya dengan data kemiskinan terbaru.8 Sumber: http://www.kpa.or.id/news/blog/kelembagaan-baru-reforma-agraria/9 Sumber: http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/


3/6


Page | 3

pelaku Usaha Mikro. Di lapangan Usaha Mikro tersebut wujudnya beraneka rupa mulai dari: penjual bakso,

sate, warung makan, warung kelontong, pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek, kuli bangunan dan

seterusnya. Yang oleh banyak kalangan aneka ragam usaha rakyat itu disebut sebagai ekonomi kerakyatan/

ekonomi populis10

.

“UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasonal. Hal ini tercermin dari besarnya

penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menyebutkan

jumlah tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 107,6 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari jumlah pekerja di

Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja berada pada usaha Mikro yang mencapai 90 persen. Adapun

persentase tenaga kerja pada usaha Kecil dan Menengah masing- masing mencapai 4 persen dan 3 persen” 11 .

6.

Kemiskinan masyarakat pesisir yang padahal Indonesia adalah pemilik pantai terpanjang nomor dua di dunia

setelah Kadana. Itu pun lautnya menghasilkan aneka rupa ikan yang mencapai 8500 spesies. “Indonesia

memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan luas laut dan perairan yang

mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km2 dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal

ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan” 12

.

“Potensi kelautan Indonesia diperkirakan 1.2 trilliun USD, yang dapat menyerap tenaga 40 juta tenaga kerja.Dari potensi tak tereksploitasi (sleeping potency), kontribusi seluruh sektor kelautan (11 sektor) terhadap PDB

Indonesia terhitung 20 %. Diperhitungkan sekitar Rp 300 trilliun potensi ini hilang dari illegal, unreported and

auregulated fishing (IUUF), yang merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan

70% produk Indonesia dieksport melalui Negara Singapura (Dahuri, 2014)” 13 .

7.

Kepentingan-kepentingan asing yang melembaga di struktur perekonomian Indonesia dalam berbagai sektor.

Hal ini erat kaitannya dengan capital out flow yang terjadi. Bahwa sebagian besar keuntungan perusahaan-

perusahaan asing tersebut kembali ke negara asalnya.

a.

Sektor Keuangan dan Perbankan

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia adalah ultra liberal di dunia dimana PP No. 29 Tahun 1999

tentang Pembelian Saham Bank Umum membolehkan pemilikan asing sampai 99%. Sebagaipembanding Filipina 51%, Thailand 49%, India 49%, Amerika Serikat 30%, Malaysia 30%, Vietnam 30%,

China 30%, Meksiko 20% dan Nigeria 10%14

.

Kebijakan liberalisasi sektor keuangan dan perbankan ini sebenarnya membuat struktur ekonomi

menjadi rapuh dan dengan nilai lebih yang mengalir ke luar negeri (capital out flow ) kembali ke negara

asal investor.

b.

Sektor Migas

UU No. 22 Tahun 2001 menjadi pintu masuk privatisasi dan liberalisasi sektor Migas di Indonesia.

Sumberdaya alam yang begitu besar justru dikapling oleh perusahaan-perusahaan asing. Sebaliknya,

Pertamina menjadi pemeran figuran di negeri sendiri. Data menyebutkan perusahaan-perusahaan asing

di sektor Migas seperti: Kodeco 2%, CNOOC 2%, Total 37%, Conoco Philips 18%, Exxon Mobil 9%, Vico 6%,Petro China 5%, BP 3% dan Chevron 3%. Sedangkan Pertamina hanya menguasai 15% saja

15.

10 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usah Mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan maksimal50 juta rupiah dengan omset tahunan maksimal 300 juta. Sedangkan Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan dari 50 juta sampai 500

juta dengan omset 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah. Di atasnya masuk dalam golongan Menengah yakni dengan kekayaan 10 milyar dan omset

tahunan mencapai 50 milyar rupiah.11 Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/en/node/4772112 Sumber: http://kkp.go.id/index.php/pers/potensi-sektor-kelautan-indonesia-menjanjikan/13 Sumber: http://usu.ac.id/public/content/files/USU%20MAKALAH%20Prof%20Yusni%20Ikhwan.pdf14 Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, 2012.15 Ibid.


4/6


Page | 4

c.

Sektor Retail

PP No. 112 Tahun 2007 membolehkan investasi asing di sektor retail dalam bentuk: supermarket, mall,

hyper market, department store sampai mini market di Indonesia. Retail-retail asing yang sudah masuk

di Indonesia seperti: Sogo Dept Store dari Jepang, Carrefour dari Perancis (tahun 2008 Carrefour

membeli 75% saham PT Alfa Retailindo lalu tahun 2010 40% saham Carrefour dibeli Chairul Tanjung),

Lotte Mart dari Korea, Matahari diakuisisi oleh Inggris, 7-Eleven dari Jepang, Circle-K dari Amerika

Serikat, Superindo (sebelumnya Galael) hasil akuisisi Belgia, Giant (sebelumnya Hero) hasil akuisisi

Hongkong, Lawson dari Jepang dan merek-merek dagang lainnya16

.

Sektor retail ini berpotensi mematikan pasar tradisional, pada tahun 2004-2006 pertumbuhan pasar

tradisional minus 8,1% sedangkan retail moderen tumbuh 31,4%. Hal lain yang harus diwaspadai adalah

rantai pasokan (supply chain ) dimana sampai skala ekonomi tertentu sangat membuka peluang mereka

akan mengimpor produk-produknya dari negara asal karena mereka telah ciptakan pasar sehingga

sangat mudah bila ingin membangun pabrik pasokannya.

Pengalaman Carrefour yang membeli saham Alfamart tahun 2008 yang kemudian tahun 2010 saham

Carrefour justru dibeli oleh Trans Corp sebagai konglomerat tanah air, memberi pesan bahwa dalam

dunia usaha, akuisisi begitu mudah terjadi. Sehingga tak menutup kemungkinan di masa mendatangsaham Trans Corp dibeli oleh investor asing.

8.

Korupsi dan kemiskinan. “ Indonesia sendiri berada pada posisi 107 dari 175 negara yang disurvei melalui Indeks

Persepsi Korupsi oleh Transparency International dengan skor 34, di mana skor 0 adalah sangat koruptif,

sedangkan 100 sangat bersih. Hal itu menunjukan beberapa akumulasi kekayaan terjadi karena korupsi.

Laporan yang diterbitkan pada Desember 2015 menyatakan, sejumlah minor warga Indonesia mendapatkan

keuntungan dari aset keuangan maupun fisik melalui cara-cara koruptif, yang pada akhirnya mendorong

ketimpangan lebih tinggi. Meningkatnya konsentrasi kekayaan pada sejumlah orang, menurut laporan itu, juga

mendorong ketimpangan yang lebih tinggi ” 17

Setelah kebijakan diketok palu, eksekusi diserahkan kepada administratur. Pada titik ini ada tidaknya korupsisangat berpengaruh pada kualitas suatu layanan publik. Dalam pembangunan infrastruktur misalnya, seorang

kontraktor akan menyuap pejabat publik untuk mengerjakan proyek tertentu. Dari main contractor tersebut

disub kontrakkan kepada kontraktor menengah. Kontraktor menengah menerima dana setelah dipotong

sehingga mereka harus menyesuaikan kualitas pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan. Meskipun ada

pandangan yang mengatakan bahwa korupsi bisa “tidur bersama” pertumbuhan18

, namun praktik lapangan

memperlihatkan kebocoran anggaran publik berpengaruh langsung terhadap kualitas layanannya.

9. Indonesia mengalami

deindustrialisasi dimana

sektor industri tidak

mengalami pertumbuhan dan

bahkan penurunan. “Padamasa deindustrialisasi periode

tahun 2003-2009, khususnya

periode tahun 2007-2009

ada beberapa sektor industri

yang mengalami gejala

deindustrialisasi dan nyaris

ambruk yakni; sektor industri

tekstil, barang kulit dan alas

kaki, sektor industri barang

16 Ibid.17 Sumber: http:/ /www.neraca.co.id/article/63606/sebagian-kekayaan-orang-indonesia-dari-hasil-korupsi Kasus terbaru misalnya Panama Papers.18 http://lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2015-11/S56611-Gadis


5/6


Page | 5

kayu dan hasil hutan, serta sektor industri logam dasar besi dan baja. Untuk industri yang di tulis terakhir

(industri logam dasar besi dan baja), dapat dikatakan bagaikan buah si mala kama atau dapat dinyatakan

bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor industri besi dan baja tersebut tidak sekokoh dan kekuat namanya

(Prasetyo, 2010). Padahal, industri besi dan baja ini merupakan sektor industri penunjang utama dan pertama

dalam pembangunan infrastruktur di suatu negara termasuk di Indonesia. Dengan demikian, maklum jika ada

multiplier efek dari ketidakberdayaan sektor industri besi dan baja ini terhadap pembangunan infrastruktur

dan sektor industri ini mengalami deindustrialisasi” 19 .

PROPOSAL PEREKONOMIAN NASIONAL

1. KEDAULATAN EKONOMI. Menjamin kedaulatan ekonomi nasional Indonesia dengan mengkaji ulang ( judicial

review / pembatalan/ revisi) undang-undang dan berbagai peraturan yang melembagakan kepentingan asing

dalam struktur ekonomi Indonesia.

2. PARADIGMA PEMBANGUNAN. Pembangunan ekonomi harus berubah haluan dari konsentrasi kelas atas ke

kelas bawah. Data IMF di atas telah menggambarkan dengan fokus pemerataan pada kelas bawah dengan

sendirinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. HS. Dillon menyebutnya sebagai growth trough equity

(pertumbuhan melalui pemerataan). Perlu diingat bahwa trickle down effect adalah mitos yang sama sekali

tak pernah terjadi. Sebaliknya yang terjadi adalah trickle up effect.

3. UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. Pembangunan growth trough equity dimulai dari sektor pertanian20

,

maritim dan pelaku UMKM di masyarakat. Merekalah sejatinya tulang punggung ekonomi nasional Indonesia.

Sektor industri harus mendukung pada tiga sektor tersebut.

4. REDISTRIBUSI KEKAYAAN MELALUI KOPERASI/ ESOP/ PERUSAHAAN SOSIAL. Integrasi antara fase on

farm dengan off farm (pasca panen) baik pada sektor pertanian maupun maritim. Nilai lebih yang sangat

tinggi terjadi pada fase off farm yang ironisnya justru dinikmati oleh para tengkulak. On farm dan off farm

dapat diintegrasikan dalam kelembagaan koperasi atau perusahaan sosial sehingga nilai lebih kembali kepada

petani atau nelayan.

UMKM lain misalnya pada sektor perdagangan dan jasa akan menikmati redistribusi nilai dari rantai ekonomimisalnya dalam pasokan yang lebih murah, akses pasar yang kuat, akses permodalan yang mantap dan

sebagainya.

Kelembagaan ekonomi yang redistributif ini diperlukan juga dalam sektor retail tanah air dimana masyarakat/

konsumen adalah pemilik dari mall, supermarket, hypermarket atau mini market. Dengan cara seperti itu,

bukan sekedar tenaga kerja yang terserap, nilai lebih juga dapat terdiredistribusikan kepada konsumen/

masyarakat. Contoh misalnya: NTUC Fairprice yang menguasai 64% sharemarket retail di Singapore yang

adalah koperasi. Atau ICOOP Korea Selatan yang memayungi sekaligus konsumen dan produsen (petani)

dalam satu atap lembaga koperasi dan sebagainya.

ESOP atau Employee Share Ownership Plan adalah skema pemilikan saham oleh karyawan. Pemilikan saham

oleh karyawan ini belum menjadi isu dan kebijakan strategis di Indonesia baik dari kalangan grass root sepertiserikat buruh atau pemerintah sendiri. Padahal ESOP bisa menjadi salah satu mekanisme redistribusi nilai

lebih sehingga tidak terjadi konsentrasi dan melahirkan ketimpangan sosial-ekonomi.

Sebaliknya, dengan adanya ESOP membuat perusahaan akan lebih responsible. Kasus terbaru terkait dengan

aplikasi transportasi online yang hanya mengkerangkakan driver sebagai mitra justru sampai pada titiknya

bisa melepaskan tanggungjawab perusahaan terkait hubungan industrial antara provider-driver .

19

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=388403&val=5672&title=DEINDUSTRIALISASI%20SEBUAH%20ANCAMAN%20KEGAGALAN%2

0TRIPLE%20TRACK%20STRATEGY%20PEMBANGUNAN%20%20DI%20INDONESIA20 Indonesia bisa menyontoh Jepang dalam sektor pertaniannya. Sumber: http://news.okezone.com/read/2014/11/24/65/1069966/indonesia-

harus-contoh-pertanian-jepang


6/6

growth through equity parameter dan proposal untuk perekonomian nasional

Documents