gubernur jabar teken umk - · pdf fileumk-nya sama dengan angka kebutuhan hidup layak (khl)....

2
Selasa, 22 November 2011 Gubernur Jabar Teken UMK DlPONEGORO,(GM)- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akhirnya menandatangani surat keputusan (SK) terkait upah minimum (UMK) 2012 untuk 26 kota/kabupaten di Gedung Sate, lln. Diponegoro, Senin (21/11) malam. Dan 26 kota/ kabupaten, 13 daerah besaran UMK-nya sama dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Kabupaten Bekasi memlllkl upah tertinggi dengan nllat Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar dengan Rp 780.000. "Sekarang ada kemajuan, tahun lalu hanya 10 kota/ kabupaten," ujar Heryawan, pada wartawan di Gedung Sate, Senin (21/11) malam. Ke-13 kota/kabupaten tersebut adalah Kota Bandung Rp 1.271.625 (100% KHL), Kota Clmahi Rp. 1.209.442 (100%), Kab. Bandung Rp 1.223.800 (103,44%), Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991 (100,40%), Kota Tasikmalaya Rp 950.000 (100,57%l, .. Kab, Bekasi Rp 1.491.866 (110%), Kota Bekasi Rp 1.422.252 (105,25%), Kab. Boger Rp 1.269.320 (100%), Kab. Sukabumi Rp 885.000 (100,81%), Kota Sukabuml 890.000 (102,33%), Kab. Cianjur Rp 876.500 (100,04%),of(ab. Cirebon Rp 956.650 (100%), dan Kab. Indramayu Rp 994.864 (100%). Kenaikan tertinggi, kata Heryawan:'ii;€rupakan UMK yang diusulkan Kota Depok sebesar 17,40%. Tahun lalu UMK Kota Depok sebesar Rp 1.213.626, tahun ini mencapai Rp 1.424.797. "Insya Allah tahun ini juga satu SK. sudan dua tahun ini, 2009 dan 2010 kita satu SK jadi sekarang juga ha~s satu SK," ujarnya. Heryawan mengakui ada tiga daerah yang tidak lengkap administrasinya yakni Kota Cimahi, Bekasi, dan Kab. Bogor. Kota Cimahi dan Bekasl, bermasalah karena usulannya tidak sesuai prosedur. Sementara Kab. Bogor, berita acaranya tidak lengkap namum masih dltertrna oleh dewan pengupahan provinsi. "Untuk amahl ada kekurangan, rekomendasi dari wan Kota tidak sesuai format. Seharusnya dalam rekomendasi itu disertakan berita acara, tapi yang ada hanya kesepakatan bersama dewan pengupahan. Sementara Bekasi tidak di-back-up dewan pengusaha, hanya usulan dari wall kota saja," jelas Heryawan. UMK yang diajukan pada provinsi, kata Heryawan, merupakan usulan kota/kabupaten, Karena itulah, kisruh UMK harusnya tak terjadi setelah UMK ini diajukan pada provlnsl. "Yangjelas, provtns hanya mengSK-kan saja. Usulan UMK itu dart kota/kabupaten yang ditandatangani wall kota/gubernur," terangnya. Usulan yang ditandatangi wall ketal bupati, kata Heryawan, merupakan nasn musyawarah antara pengusaha dan pekerja yang difasilltasi pernertntah, sehingga UMK yang disampaikan wali kota/bupatt sudah menjadi kesepkatan semua plhak baik itu pengusaha, pekerja beserta pemerintah. "Apa yang disampaikan bupati/ wali kota merupakan kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Kalau sudah bulat di bawah, selesai. Kita enggak tahu menahu keputusan kota/kabupaten, sebab itu hak otonom masingmasing," tandasnya. Provinsl, lanjutnya, hanya mengeluarkan SK atas usulan UMK dari kota/kabupaten. "Kalau sudah selesai di dewan pengupahan provinsl, saya tandatanganl," tandasnya. Dengan ditandatanganinya UMK ini, Heryawan berharap dapat diterima semua pihak. Karena pemenntah juga harus berpihak pada kedua belah pihak. Disatu sisi pemerintah harus menlngkatkan kesejahteraan pekerja, tapl secara bersamaan tak boleh menekan pengusaha. "Kalau udah masuk provinsr, kita anggap sudah final. Mudah- mudahan semua usulan merupakan hasil musyawarah yang berjalan lancar dan nasu kesepakatan," tandasnya. Daftar UMK: Kota Bandung Rp 1.271.625 (100% dart KHL), Kota Cimahi Rp. 1.209.442 (100%), Kab. Bandung Rp 1.223.800 (103,44%), Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991 (100,40%), Kota Tasikmalaya Rp 950.000 (100,57%), Kab, Bekasi Rp 1.491.866 (110%), Kota Bekasi Rp 1.422.252 (105,25%), Kab.Bogor Rp 1.269.320 (100%),

Upload: dodan

Post on 05-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gubernur Jabar Teken UMK -  · PDF fileUMK-nya sama dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL). ... "Apa makna dan fungsi dari dewan pengupahan, ... Share 58 copyright'A

Selasa, 22 November 2011

Gubernur Jabar Teken UMKDlPONEGORO,(GM)-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akhirnya menandatangani surat keputusan(SK) terkait upah minimum (UMK) 2012 untuk 26 kota/kabupaten di Gedung Sate,lln. Diponegoro, Senin (21/11) malam. Dan 26 kota/ kabupaten, 13 daerah besaranUMK-nya sama dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Kabupaten Bekasimemlllkl upah tertinggi dengan nllat Rp 1.491.866 dan terendah Kota Banjar denganRp 780.000.

"Sekarang ada kemajuan, tahun lalu hanya 10 kota/ kabupaten," ujar Heryawan,pada wartawan di Gedung Sate, Senin (21/11) malam.

Ke-13 kota/kabupaten tersebut adalah Kota Bandung Rp 1.271.625 (100% KHL),Kota Clmahi Rp. 1.209.442 (100%), Kab. Bandung Rp 1.223.800 (103,44%), Kab.Bandung Barat Rp 1.236.991 (100,40%), Kota Tasikmalaya Rp 950.000 (100,57%l, ..Kab, Bekasi Rp 1.491.866 (110%), Kota Bekasi Rp 1.422.252 (105,25%), Kab. BogerRp 1.269.320 (100%), Kab. Sukabumi Rp 885.000 (100,81%), Kota Sukabuml890.000 (102,33%), Kab. Cianjur Rp 876.500 (100,04%),of(ab. Cirebon Rp 956.650(100%), dan Kab. Indramayu Rp 994.864 (100%). •

Kenaikan tertinggi, kata Heryawan:'ii;€rupakan UMK yang diusulkan Kota Depoksebesar 17,40%. Tahun lalu UMK Kota Depok sebesar Rp 1.213.626, tahun inimencapai Rp 1.424.797. "Insya Allah tahun ini juga satu SK. sudan dua tahun ini,2009 dan 2010 kita satu SK jadi sekarang juga ha~s satu SK," ujarnya.

Heryawan mengakui ada tiga daerah yang tidak lengkap administrasinya yakni KotaCimahi, Bekasi, dan Kab. Bogor. Kota Cimahi dan Bekasl, bermasalah karenausulannya tidak sesuai prosedur. Sementara Kab. Bogor, berita acaranya tidaklengkap namum masih dltertrna oleh dewan pengupahan provinsi.

"Untuk amahl ada kekurangan, rekomendasi dari wan Kota tidak sesuai format.Seharusnya dalam rekomendasi itu disertakan berita acara, tapi yang ada hanyakesepakatan bersama dewan pengupahan. Sementara Bekasi tidak di-back-up dewanpengusaha, hanya usulan dari wall kota saja," jelas Heryawan. UMK yang diajukanpada provinsi, kata Heryawan, merupakan usulan kota/kabupaten, Karena itulah,kisruh UMK harusnya tak terjadi setelah UMK ini diajukan pada provlnsl. "Yang jelas,provtns hanya mengSK-kan saja. Usulan UMK itu dart kota/kabupaten yangditandatangani wall kota/gubernur," terangnya.

Usulan yang ditandatangi wall ketal bupati, kata Heryawan, merupakan nasnmusyawarah antara pengusaha dan pekerja yang difasilltasi pernertntah, sehinggaUMK yang disampaikan wali kota/bupatt sudah menjadi kesepkatan semua plhak baikitu pengusaha, pekerja beserta pemerintah. "Apa yang disampaikan bupati/ wali kotamerupakan kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Kalau sudahbulat di bawah, selesai. Kita enggak tahu menahu keputusan kota/kabupaten, sebabitu hak otonom masingmasing," tandasnya.

Provinsl, lanjutnya, hanya mengeluarkan SK atas usulan UMK dari kota/kabupaten."Kalau sudah selesai di dewan pengupahan provinsl, saya tandatanganl," tandasnya.Dengan ditandatanganinya UMK ini, Heryawan berharap dapat diterima semua pihak.Karena pemenntah juga harus berpihak pada kedua belah pihak. Disatu sisipemerintah harus menlngkatkan kesejahteraan pekerja, tapl secara bersamaan takboleh menekan pengusaha. "Kalau udah masuk provinsr, kita anggap sudah final.Mudah- mudahan semua usulan merupakan hasil musyawarah yang berjalan lancardan nasu kesepakatan," tandasnya.

Daftar UMK:

Kota Bandung Rp 1.271.625 (100% dart KHL), Kota Cimahi Rp. 1.209.442 (100%),Kab. Bandung Rp 1.223.800 (103,44%), Kab. Bandung Barat Rp 1.236.991(100,40%), Kota Tasikmalaya Rp 950.000 (100,57%), Kab, Bekasi Rp 1.491.866(110%), Kota Bekasi Rp 1.422.252 (105,25%), Kab.Bogor Rp 1.269.320 (100%),

Page 2: Gubernur Jabar Teken UMK -  · PDF fileUMK-nya sama dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL). ... "Apa makna dan fungsi dari dewan pengupahan, ... Share 58 copyright'A

http://www.klik-galamedia.comlindexnews.php?wartakode=:

Kab. Sukabumi Rp 885.000 (100,81), Kota Sukabumi 890.000 (102,33%)., Kab.Cianjur Rp 876.500 (100,04%), Kab. Cirebon Rp 956.650 (100%) dan Kab.Indramayu Rp 994.864 (100%). Kota Depok Rp 1.424.797 (98%), Kota Banjar Rp780.000 (86,25%), Kab. Sumedang Rp 1.007.500 (81,3%), Kab. Garut Rp 880.000(92,04%)" Kab. Ciamis Rp 793.750 (86,90%), Kab. Subang Rp 862.500 (78,88%),Kab. Purwakarta Rp 1.047.500 (84,17%), Kab. Karawang Rp 1.269.227 (91,50%),Kota Bogor Rp 1.174.200 (99,20%)" Kab. Majalengka Rp 800.000 (88,59%), KotaCirebon Rp 980.000 (99,95%), Kab. Ta'sikmalaya Rp 946.000 (96,55%) dan Kab.Kuningan Rp 805.000 (93,70%).

Gugatan

Terkait dengan penetapan UMK kabupaten Kota, Asosiasi pengusaha Indonesia(Apindo) Jawa Barat berencana untuk melakukan gugatan terhadap hasil penetapanUMK oleh GUbernur Jabar. Terlebih ada beberapa pelanggaran yang terjadi pada hasilrekomendasi yang disepakati dewan pengupahan.

"Kita melihat ada beberapa pelanggaran pada rekomendasi yang diajukan. Dimanarekomendasi yang diajukan ke gubernur mengalami perubahan tanpa sepengetahuandewan pengupahan oleh pihak pihak tertentu, seperti halnya bupati walikota. Dimanahasil rekomendasi yang diajukan ke dewan pengupahan provinsi bukan berdasarkanhasil kesepakatan awal, tetapi hasil yang direkomendasikan adalah hasil dari unjukrasa para buruh," jelas Deddi Widjaja, Ketua Apindo Jawa Barat saat dihubungi "GM"Senin (21/11).

Dikatakannya, tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, dimanarekomendasi yang diajkan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undanganyang telah ditetapkan.

"Apa makna dan fungsi dari dewan pengupahan, kalau memang hasilnya tidak sesuaidengan peraturan dan perundang undangan.

Ini pemerintah yang buat peraturan tetapi pemerintah sendiri yang melakukanpelanggaran, dan kami tidak mau itu terjadi," katanya.

Dalam hal ini ada beberapa daerah yang rekomendasi UMK nya mengalamiperubahan, sepertl halnya di Kab. Karawang, Bekasi, dan Cimahi. Dimana hasilrekomendasi awal dirubah pihak pihak tertentu, sehingga angka UMK nya menjadilebih tinggi dari yang telah disepakati dewan pengupahan kabupaten kota.

"Perubahan rekomendasi yang paling parah terjadi di Bekasi, perubahannya sudahlebih dari DKI, dan itu tidak benar. Mudah mudahan saja dengan kearifan gubernursemua yang melanggar bisa dianulir," katanya.

Apindo sendiri dalam hal ini meminta gubernur untuk bersikap arif dan tegas.Sehingga membatalkan rekomendasi yang mengalami perubahan.

"Jelas kami menolak perubahan rekomendasi itu, karena tiadk sesuai denganperaturan dan perundang undangan. Ini sangat aneh, itukan sudah ditetapkan dewanpengupahan kabupaten kota tapi kok bisa dirubah," katanya.

Saat ini Apindo masih menunggu bagaimana hasil dari penetapan gubernur. Namundemikian jika hasil penetapan yang direkomendasikan tidak sesuai dengan yangdiharapkan, maka Apindo pun akan melakukan upaya upaya hukum.

"Kami masih menunggu hasilnya, tetapi kalau penetapannya tidak sesuai perundangundangan, kami akan lakukan gugatan terhadap hasil penetapan gubernur. Terutamabupati dan walikota yang melakukan perubahan rekomendasi secara sepihak.Kalaupun tidak rekomendasi harus diulang," tegasnya. (B.95/B.99)**

Share 58

copyright 'A© 2001www.klik-galamedia.com