Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

GUBERNUR JAWA BARAT INGIN TAHUN DEPAN 10 KABUPATEN/KOTA

DI JAWA BARAT RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

id.wikipedia.org

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan ingin jumlah Kabupaten/Kota

peraih opinii Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bertambah. Saat ini peraih opini WTP pada

tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jabar hanya Kota Banjar dan Kota Depok saja.

"Mudah-mudahan targetnya 10. Masa di lembur batur bisa tapi di lembur sorangan

tidak," tutur Ahmad Heryawan kepada wartawan seusai menghadiri pembukaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunanii (Musrenbang).

Pria yang akrab disapa Aher ini terus mendorong bupati dan wali kota untuk terus

membenahi pengelolaan keuangan. Bahkan, pemerintah provinsi (pemprov) sendiri

mempunyai program kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara

memberikan pelatihan pengelolaan keuangan. "Nanti ada bimbingan khusus meskipun

belum bergerak terlalu banyak," kata Aher.

Gubernur Jabar tersebut juga mengatakan jika mendapat pengawalan dan perbaikan

di sisi pengelolaan keuangan, daerah yang mendapat opini WTP dari BPK akan semakin

bertambah. Selain opini WTP, Ahmad Heryawan juga berencana menggandeng Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama 27 kabupaten/kota untuk bekerja

sama dalam soal menghitung kerugian keuangan daerahiii

.

Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Kornel Syarif

Prawiradiningrat, daerah yang mendapatkan opini WTP mencerminkan daerah dan

masyarakatnya sudah berbudaya dengan baik. "Yang mendapatkan WTP itu bisa

menjalankan pemerintahan secara jelas dan bertanggung jawab. Saya ingin melihat warga

Jabar itu indah di mata orang lain," jelas Kornel Syarif Prawiradiningrat. Oleh karena itu,

BPK terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan opini WTP.

Lebih lanjut Kornel Syarif Prawiradiningrat mengatakan, BPK terus

memperhatikan masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten/kota

yang belum optimal. Seharusnya, lanjut Kornel Syarif Prawiradiningrat, pemerintah daerah

bisa memperoleh banyak dari PAD.

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

"Contohnya, PAD dari pajak hiburan ataupun hotel. Selain itu potensi besar adalah

pariwisata. Potensi itu sangat baik sekali jika dikelola dengan baik dan bisa menambah

PAD. Banyak turis yang belanja di Jabar, di sini turis menghabiskan uangnya. Saya

melihat di Jabar kualitas objek wisatanya sangat baik. Saya ingin di Jabar objek-objek

wisata menjadi potensi pemasukan," harap Kornel Syarif Prawiradiningrat.

Kornel Syarif Prawiradiningrat menambahkan, BPK juga terus mengawasi

penyertaan dana hibah dan bansos. Kornel Syarif Prawiradiningrat masih melihat di dalam

prosedur pengucuran dana tersebut masih ada celah-celah yang rawan untuk

diselewengkan.

"Hibah dan bansos ini rawan. Memang ada masyarakat tertentu harus didorong agar

daya saing yang lebih tinggi. Tapi BPK melihat di dalam prosedur masih ada celah-celah

yang rawan. Makanya BPK akan selalu mengawasi dana hibah dan bansos ini," kata

Kornel Syarif Prawiradiningrat.

Menurut Kornel Syarif Prawiradiningrat juga, apabila Tim BPK datang memeriksa

di suatu entitas, maka seyogianya diinformasikan secara rinci dan jelas mengenai kondisi

yang dialami daerah dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga Tim BPK-pun

nanti akan secara jelas menentukan rekomendasi yang akan diberikan.

Perihal terjadinya beberapa kegiatan pemeriksaan selain BPK yaitu pemeriksaan

oleh inspektorat, Kornel Syarif Prawiradiningrat menjelaskan bahwa manakala yang

diperiksa oleh inspektorat hasilnya baik, tentu apabila BPK masuk dan hasil

pemeriksaannya baik pula maka pihak BPK akan sangat gembira.

Pada akhir paparannya Kornel Syarif Prawiradiningrat mengingatkan, bahwa opini

WTP itu bukan saja dihasilkan dari pemeriksaan pelaporan keuangan dan aset saja, tapi

juga pemerintahannyapun harus good govermment and clean goverment pula.

Sumber berita:

1. inilahkoran.com, Aher Ingin Tahun Depan 10 Kabupaten/Kota Raih WTP, Selasa, 15

April 2014.

2. bandung.bisnis.com, Heryawan Punya Mimpi 10 Kabupaten/Kota Dapat WTP, Selasa,

15 April 2014.

3. mediajabarkita.com, Kepala Perwakilan BPK Jabar Prihatin Baru 3 Daerah

Mendapat Predikat WTP, Selasa, 15 April 2014.

Catatan:

Pemberian Opini oleh BPK didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii)

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem

pengendalian intern.

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah:

o Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan , hasil usaha, dan arus kas

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

o Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas

entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;

o Opini tidak wajar (Adversed Opinion)

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan

secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

o Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila

lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

i Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). ii Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan

rencana pembangunan Daerah (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional). iii

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).