1

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PIDATO PENGANTAR

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

AKHIR MASA JABATAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR

MASA JABATAN TAHUN 2010 - 2015

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA

KE – 6 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TANGGAL, 1 JULI 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Om Suastiastu,

Shalom,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.

Yang Saya Hormati :

Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan para Anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Tengah;

Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah;

Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

2

Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;

Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Saudara Kepala Perwakilan BPK RI di Palangka Raya;

Saudara Kepala BPKP Perwakilan Prov. Kalteng di Palangka Raya;

Saudara Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi

Kalimantan Tengah;

Saudara Kepala Badan Intelejen Nasional Kalteng;

Saudara Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan

Tengah;

Saudara Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

Para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Kota Palangka Raya;

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah;

Saudara-saudara Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Para Sesepuh Daerah, Pimpinan LSM, Tokoh-tokoh Masyarakat,

Tokoh Adat, Tokoh Agama, Insan Pers, dan para undangan

sekalian yang berbahagia.

Mengawali pidato pengantar ini, marilah kita persembahkan puja

dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat, karunia dan penyertaan-Nya kepada kita sekalian, sehingga

kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mampu

melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam membangun provinsi

Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya atas nama

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh masyarakat

Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah

Puasa di bulan Ramadhan 1436 Hijriah/2015 Masehi kepada seluruh

kaum muslimin dan muslimat, semoga ibadah puasa Saudara

diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kepada

masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa agar dapat

3

menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankannya dengan

menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, ketertiban dan

kebersamaan.

Selanjutnya dalam suasana yang berbahagia dan penuh rasa

keharmonisan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah, perkenankan Saya menyampaikan Pidato Pengantar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan

Tahun 2010-2015 kepada Dewan yang terhormat.

Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 081/P/2, tanggal 30 Juli 2010 tentang

Pengangkatan Agustin Teras Narang, SH sebagai Gubernur dan Ir. H.

Achmad Diran sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa

Jabatan 2010-2015 yang akan berakhir pada tanggal 4 Agustus

2015.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa

Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum batas waktu berakhirnya

masa jabatan harus menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Dewan yang

terhormat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2007, pada pasal 15 ayat (2) huruf “b” bahwa Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terdiri atas LKPJ Akhir

Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pada Pasal 17 ayat

(2) bahwa LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD

perihal berakhir masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Mekanisme penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri,

dengan sistematika pelaporan yang dapat menggambarkan secara

komprehensif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan selama masa jabatan 5 (lima) tahun. Penyampaian

Laporan dimaksud kepada Dewan yang terhormat, merupakan

bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses

Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2010-2015

menginformasikan proses kegiatan pemerintahan, pembangunandan

pemberdayaan masyarakat, dan berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam proses pembangunan tersebut, serta beberapa solusi

dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran di Provinsi Kalimantan

Tengah sebagaimana dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2006-2025, dan RPJPMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010-2015 dengan Visi “Meneruskan dan menuntaskan

pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan

bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI)” dengan fokus sinergi dan harmonisasi pembangunan

kewilayahan dengan memperhatikan lingkungan hidup;

pembangunan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata;

pembangunan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah

dijangkau; pembangunan infrastruktur yang menjangkau kantong-

kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan

5

ekonomi rakyat; pembangunan ekonomi kerakyatan yang saling

bersinergi dan berkelanjutan; peningkatan kerukunan, kedamaian,

sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan

Tengah.

Sebagaimana beberapa laporan yang telah disampaikan kepada

Dewan yang terhormat, bahwa kita patut bersyukur, berkat ridho

dari Tuhan Yang Maha Esa, disertai komitmen, konsistensi dan

koordinasi sangat baik selama ini sehingga pertumbuhan ekonomi di

Kalimantan Tengah tumbuh positif di atas rata-rata nasional. Capaian

kinerja indikator makro pembangunan di Kalimantan Tengah selama

tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti.

Ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kalteng yang terus

meningkat, pada tahun 2014 meningkat sebesar 6,21% di atas rata-

rata nasional sebesar 5,21% yang memberi dampak positif dalam

menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,77% pada 2010 menjadi

6,07% pada 2014, dan tingkat pengangguran terbuka dari 4,14%

pada 2010 menjadi 3,24% pada 2014. Ditengah pembangunan yang

terus berlangsung masih terdapat permasalahan, yaitu belum

meratanya distribusi pendapatan. Tahun 2014 koefisien gini ratio

Kalimantan Tengah sebesar 0,34% artinya ketimpangan distribusi

pendapatan masyarakat Kalimantan Tengah dalam tingkat

sedang/moderat. Kondisi ini relatif lebih baik dari pada ketimpangan

pendapatan pada tingkat nasional. Tingkat inflasi di Kalimantan

Tengah menunjukkan adanya trend penurunan. Kalimantan Tengah

berhasil mereduksi dari 9,51% pada tahun 2010 menjadi 7,07%

pada tahun 2014. Inflasi ini lebih kecil dibandingkan inflasi di level

nasional yang mencapai 8,36% pada tahun 2014.

Kinerja pembangunan manusia dapat terlihat dari capaian nilai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami

6

peningkatan dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kalimantan Tengah meningkat dari 74,64 pada tahun 2010 menjadi

75,68 pada tahun 2014, yang dalam empat tahun terakhir IPM

Kalimantan Tengah naik sebesar 1,04 poin. Secara nasional, posisi

IPM Kalimantan Tengah cukup menggembirakan karena berada pada

urutan ke-7 dan berada di atas indeks pembangunan manusia

nasional sebesar 73,81.

Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah secara konsisten terus berupaya meningkatkan

produksi padi, baik melalui program ekstensifikasi (perluasan lahan

sawah) maupun intensifikasi (peningkatan produktivitas). Dalam lima

tahun terakhir produksi padi dan produktivitas padi meningkat.

Produksi padi meningkat dari 650.416 ton pada tahun 2010 menjadi

838.207 ton pada tahun 2014. Produktivitas padi meningkat dari

26,27 Kwintal/Ha pada tahun 2010 menjadi 34,57 Kwintal/Ha pada

tahun 2014. Demikian nilai tukar petani dalam kurun waktu 2010-

2015 cukup berfluktuatif. Indikator ini merupakan indikator yang

sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan

petani. Nilai tukar petani Kalimantan Tengah sempat berada di

bawah 100% pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini mengindikasikan

pendapatan petani menurun. Akan tetapi pada tahun 2014, nilai

tukar petani meningkat hingga mencapai 101,29%. Kita harapkan di

tahun 2015 dan seterusnya meningkat dan semakin berkualitas.

Berbagai keberhasilan tersebut di atas, tidak dapat terlepas dari

ketersediaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami

peningkatan yang sangat berarti setiap tahunnya. Jumlah APBD

Kalimantan Tengah tahun 2010 sebesar Rp. 1.477.419.971,307,00,

dan pada tahun 2011 APBD meningkat 19,24% menjadi Rp.

1.761.607.665.531,00. Jumlah APBD tahun 2012 meningkat 49,15%

menjadi Rp. 2.627.371.838.284,14, dan APBD Tahun 2013 sebesar

7

Rp. 3.236.743.389.435,00 (meningkat 23,19%). Selanjutnya jumlah

APBD tahun 2014 meningkat 6,69% menjadi

Rp.3.453.343.953.374,00, dan APBD tahun 2015 sebesar Rp.

3.652.064.714.929,00 atau meningkat 5,75%.

Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa realisasi

pelaksanaan APBD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 belum

dapat dilaporkan hasilnya secara menyeluruh terhadap daya serap

keuangan maupun fisik, mengingat sedang dalam proses. Namun

demikian dapat dilaporkan daya serap keuangan dan fisik sampai

tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut : Pagu APBD sebesar Rp.

3.652.064.714.929,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)

sebesar Rp. 1.738.188.434.929,00 dengan 37 kegiatan, dan Belanja

Langsung (BL) sebesar Rp. 1.913.876.280.000,00 dengan 3.134

kegiatan. Jumlah paket pengadaan barang dan jasa sebanyak 2.492

paket yang terdiri dari Lelang Umum (LU), Lelang Sederhana (LS),

Lelang Terbatas (LT), Seleksi Umum (SU), Seleksi Sederhana (SS),

Penunjukkan Langsung (PKL), Pengadaan Langsung (PL), Pemilihan

Langsung (PML), Kontes, dan Swakelola.

Daya serap keuangan dan fisik sampai 30 Juni 2015 untuk

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 735.372.812.979,39

(42,31%), dan realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.

898.888.316.389,85 (46,97%). Sehingga realisasi kumulatif antara

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

1.634.261.129.369,24 untuk keuangan 44,75%, dan fisik 46,19%.

Saya optimis bahwa daya serap keuangan dan fisik akan mencapai

target yang ditetapkan yaitu target triwulan I sebesar 20%, triwulan

II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85%, dan triwulan IV sebesar

100%.

8

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkan Saya

menginformasikan kepada Dewan yang terhormat terhadap

pelaksanaan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar dan non

dasar, serta urusan pilihan di Kalimantan Tengah selama 5 (lima)

tahun terakhir.

Pelayanan bidang pendidikan dengan fokus peningkatan

pendidikan yang berkualitas, terakses, dan merata di semua jenis

dan jenjang pendidikan yaitu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (0-6

tahun), jenjang Pendidikan Dasar (7-12 tahun), dan jenjang

Pendidikan Menengah (13-18 tahun) di seluruh wilayah Kalimantan

Tengah, terutama daerah pedalaman atau terpencil. Keberhasilan

akses pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah dapat dilihat

dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka

Partisipasi Murni (APM) disemua jenjang, terutama capaian APK

Pendidikan Dasar lebih dari 100%. Namun demikian kita tetap harus

jujur bahwa masih banyak anak-anak kita pada usia wajib belajar

pendidikan dasar yang belum terjangkau pelayanan pendidikan

dengan baik akibat berbagai penyebab. Oleh sebab itu tekad

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memberikan

penyuluhan dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan yang

mudah diakses bagi setiap masyarakat, agar semua anak usia wajib

belajar 7-12 tahun dapat tertampung dan dilayani pendidikannya,

baik melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Demikian halnya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas

tidak terlepas dari kualitas lembaga pendidikan itu sendiri yang

tergambar dari tingkat nilai akreditasi sekolah/madrasah dalam

memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu pemenuhan 8

(delapan) standar nasional pendidikan di setiap lembaga satuan

9

pendidikan harus menjadi prioritas penting. Pemerintah Provinsi

selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

upayanya untuk pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

dan kependidikan, pemenuhan sarana prasarana, kualitas proses

pembelajaran, implementasi kurikulum yang baik dan benar, serta

ketersediaan biaya pendidikan yang memadai. Untuk itu Pemerintah

Provinsi melalui program “Kalteng Harati” bertekad mewujudkan

pendidikan yang berkualitas dan terakses serta merata kepada

semua masyarakat Kalimantan Tengah.

Pelayanan di bidang kesehatan dengan fokus peningkatan mutu

serta derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan mudah

dijangkau. Keberhasilan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari

Kondisi Net Death Neto (NDT) di setiap RSUD kabupaten/kota cukup

baik, dan kedepan hal ini perlu ditingkatkan lagi. Demikian pelayanan

kesehatan lainnya terus mengalami peningkatan misalnya cakupan

pertolongan persalinan kepada ibu melahirkan. Pelaksanaan

Universal Child Immunization (UCI) terus kita laksanakan pada setiap

desa dan kelurahan. Dengan melaksanakan UCI adalah langkah awal

untuk mencapai target Milenium Development Goals (MDGs) dalam

upaya menurunkan tingkat kematian anak terus kita optimalkan.

Oleh sebab itu, Program “Kalteng Barigas” merupakan strategi yang

sangat efektif percepatan peningkatan pelayanan bidang kesehatan

di Kalimantan Tengah yang berkualitas dan mudah terjangkau oleh

semua lapisan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan yang diukur melalui

indikator Angka Harapan Hidup (AHH) cenderung meningkat dari

tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam jangka waktu empat tahun,

AHH Kalimantan Tengah meningkat sebesar 0,27 tahun dari 71,20

tahun menjadi 71,47 tahun. Peningkatan AHH di Kalimantan

10

mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat secara umum

membaik. Meskipun AHH Kalimantan Tengah telah meningkat,

namun pemerintah masih terus berupaya meningkatkan taraf

kesehatan dengan target capaian AHH pada tahun 2015 sebesar

72,10 sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015.

Demikian pelayanan bidang infrastrukur jalan dan jembatan di

Kalimantan Tengah, sudah terkoneksi baik antar jalan kabupaten

maupun antar provinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang

menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi

Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan

kondisi jalan ke Provinsi Kalimantan Timur sudah terhubung

walaupun sebagian ruasnya masih jalan tanah. Pada lintas selatan

sepanjang 835,93 Km ruas jalan dari Batas Kalimantan Barat–

Pangkalan Bun sampai dengan Kuala Kapuas, batas Kalimantan

Selatan dalam kondisi mantap sepanjang 806,60 Km (96,5%),

kondisi jalan tidak mantap sepanjang 29,326 Km (3,51%).

Sedangkan Lintas Tengah sepanjang 598,52 Km dari Tumbang

Samba sampai dengan Muara Teweh batas Provinsi Kalimantan

Timur hingga saat ini mempunyai kondisi mantap sepanjang

518,784 Km (86,68%), dan kondisi tidak mantap sepanjang 79,731

Km (13,32%). Secara keseluruhan kondisi jalan Provinsi Kalimantan

Tengah sepanjang 1.571,263 Km (91,63%) kondisi mantap, dan

143,570 Km (8,38%) dalam kondisi tidak mantap.

Pada ruas jalan di lintas selatan telah dilaksanakan pelebaran

menjadi 6 meter sepanjang 717,605 Km (85,85%) dan masih

terdapat ruas jalan dengan lebar kurang dari 6 meter sepanjang

115,321 Km (13,80%). Sedangkan untuk Lintas Tengah hanya

34,02% (203,618 Km) dengan lebar minimal 6 meter, dan masih

terdapat 65,98% (394,897 Km) dengan lebar kurang dari 6 meter.

Secara keseluruhan jalan di provinsi Kalimantan Tengah dengan

11

lebar 6 meter sepanjang 971,963 Km (56,69%) dan lebar kurang

dari 6 meter sepanjang 739,870 Km (43,14%).

Selanjutnya berdasarkan jenis permukaan jalan di Provinsi

Kalimantan Tengah sebagaian besar telah diaspal yakni sepanjang

1.411,238 Km (82,30%) yang terletak di lintas selatan sepanjang

835,926 Km, di lintas tengah sepanjang 306,82 Km dan di

penghubung lintas sepanjang 268,492 Km. Terdapat jalan sepanjang

279,195 Km (16.29%) masih berupa agregat pada lintas selatan.

Lintas tengah 267,295 Km dan penghubung lintas sepanjang 11,90

Km sedangkan yang masih berupa jalan tanah sepanjang 24.4 Km

(1,42%) di lintas tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi

kebutuhan air untuk irigasi dan bahan baku air minum berfokus

pada 3 (tiga) hal utama, yaitu : konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Strategi dalam mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai kegiatan

antara lain Kegiatan Konservasi dilakukan dengan Pembangunan

Embung Sababilah di Barito Selatan, Embung Sirau dan Matarah di

Barito Timur. Dalam pendayagunaan Sumber Daya Air, telah

dilakukan Penyediaan Air untuk irigasi dan air baku seperti

Pengembangan irigasi grafitasi semula 11.870 Ha, dikembangkan

menjadi 18.706 Ha, Pengembangan daerah rawa yang merupakan

kawasan andalan Provinsi Kalimantan Tengah untuk program

swasembada beras semula seluas 367.517 Ha dikembangkan

manjadi 484.936 Ha.

Kebijakan pembangunan bidang Kehutanan dititik beratkan pada

optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari untuk

kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan.

Kebijakan dimaksud sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan

12

Tengah 2010-2015, dimana kontribusi sektor kehutanan masih

didominasi oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Selain itu, perkembangan industri kehutanan di Kalimantan Tengah

masih menjadi salah satu penyedia lapangan kerja.

Luas areal wilayah hutan di Kalimantan Tengah sebagaimana

SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang

Penunjukan Areal di Wilayah Kalimantan Tengah seluas 15,3 Juta Ha.

Luas tersebut mencakup 6 (enam) fungsi kawasan, antara lain

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 1,630 Juta Ha

(10,57%), Hutan Lindung 1,347 Juta Ha (8,73%), Hutan Produksi

Terbatas 3,317 Juta Ha (21,50%), Hutan Produksi Biasa 3,881 Juta

Ha (25,28%), Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversikan 2,543 Juta

Ha (16,49%) dan Areal Penggunaan Lain 2.207 Juta Ha (17,55%).

Dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan terhadap

bahaya kebakaran, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota bersinergi menjaga dan mengawasi penurunan laju

degradasi sumberdaya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan

lainnya secara intensif. Salah satu indikatornya adalah jumlah titik

panas (hotspot) sebagai indikasi terjadinya kebakaran hutan dan

lahan mengalami penurunan sebesar 20% setiap tahunnya. Sampai

dengan tahun 2014 terjadi penurunan jumlah hotspot di Provinsi

Kalimantan Tengah sebesar 23,24%. Upaya pengendalian kebakaran

hutan dan lahan meliputi pencegahan (preventif), penanggulangan

(represif) dan penanganan pasca kebakaran untuk memulihkan

kembali fungsi hutan, melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan

konservasi pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Lahan kritis di

KalimantanTengah seluas 4.523 juta Ha. terdiri dari kategori sangat

kritis. Kondisi ini memerlukan kerja keras untuk menuntaskan

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terus kita laksanakan secara

berkelanjutan.

13

Pembangunan bidang pertanian dan peternakan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup berhasil dalam upaya

peningkatan produksi pangan. Perhatian pemerintah daerah fokus

pada upaya peningkatan produksi pangan, khususnya padi yang

menjadi unggulan tanaman pangan, dan optimalisasi lahan pertanian

serta peningkatan produktivitas padi dalam upaya mempertahan dan

meningkatkan bahan pangan pokok, khususnya beras. Produksi padi

Kalimantan Tengah mengalami peningkatan yang cukup

menggembirakan yaitu peningkatan hasil panen rata-rata 14,91%,

dengan rata-rata peningkatan produktivitas 21,66% dan rata-rata

peningkatan produksi sebesar 39,79%. Dari 492.250 ton gabah

kering giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 853.029 ton GKG pada

tahun 2014.

Selanjutnya ketersediaan lahan untuk tanaman hortikultura

seperti buah dan sayur juga mendapat perhatian cukup serius.

Konstribusi tanaman dimaksud, mampu memberikan nilai ekonomis

kepada peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Pengembangan

kebun buah-buahan dan Tanaman Lokal terus dilaksanakan secara

bertahap dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Mengingat

mutu dan produksi buah-buahan lokal seperti durian, rambutan,

cempedak, papaken, jeruk dan beberapa buah lainnya mampu

memberikan pilihan tersendiri serta harganya cukup terjangkau.

Demikian juga dengan pengembangan peternakan dalam arti

luas terus mengalami peningkatan yang sangat baik. Populasi ternak

sapi, kerbau, ayam ras dan ayam petelur serta babi terus mengalami

peningkatan yang sangat berarti. Akan tetapi pada hari besar

keagamaan dan tahun baru permintaan daging oleh masyarakat

masih perlu penambahan dari luar provinsi, dan hal ini harus menjadi

perhatian bagi kita dengan meningkatkan upaya pembinaan petani

14

peternak dalam meningkatkan produktivitas ternaknya yang mampu

memenuhi kebutuhan daerah dengan baik.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan untuk

meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini

didukung oleh tersedianya lahan untuk menunjang usaha tersebut.

dan berimbas positif kepada penanaman modal di bidang

perkebunan dan sektor jasa lainnya. Ketersediaan potensi lahan

untuk pengembangan perkebunan tidak kurang dari 3,139 juta Ha.

Berdasarkan data statistik perkebunan angka tetap tahun 2014 total

areal perkebunan di Kalimantan Tengah seluas 1.673.253 Ha terdiri

dari perkebunan rakyat seluas 608.587,74 Ha (41,54%) dan

perkebunan swasta seluas 1.062.445,46 Ha (58,45%).

Seiring dengan lajunya usaha dibidang perkebunan, maka daya

serap tenaga kerja pada bidang ini, meningkat sebesar 8,36%. Pada

sisi yang lain kontribusi perkebunan terhadap PDRB Provinsi

Kalimantan Tengah sampai dengan 2014 sebesar 23,50% sedangkan

pendapatan petani perkebunan mengalami peningkatan sampai

52,64%. Ekspor komoditas perkebunan baru terbatas pada kelapa

sawit/CPO dan Karet/Sir20. Selanjutnya Saya telah instruksikan

kepada SKPD terkait untuk terus mendorong kepada semua

Perkebunan Besar Swasta (PBS) agar melaksanakan kewajibannya

menjalankan program CSR sebagai bagian tanggung jawab moral

pihak investor kepada masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan peran masyarakat desa

dalam proses pembangunan dan menghargai serta melestarikan

budaya lokal, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat desa

15

setempat. Salah satu dari berbagai program atau kegiatan adalah

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan tujuan

untuk meningkatkan rasa kebersamaan agar semangat kegotong

royongan tidak pudar dimakan waktu seiring perkembangan

teknologi dan informasi terus merambah pola berpikir anggota

masyarakat Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting untuk

dilestarikan, karena mampu dan dapat menciptakan kembali rasa

kekeluargaan.

Demikian halnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

desa, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya

menghapus ketertinggalan pembangunan desa dari predikat desa

tertinggal bahkan sangat tertinggal bisa menjadi desa tidak tertinggal

(maju), melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).

Program ini bertujuan membangun dan memelihara desa dengan

berbasis kearifan lokal agar desa tersebut mampu mandiri untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan

memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Target PM2L

setiap tahunnya meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa

tidak tertinggal sebanyak 42 desa/kelurahan. Data tahun 2010

jumlah desa sangat tertinggal di Kalimantan Tengah sebanyak 3

(tiga) desa, dan desa tertinggal sebanyak 300 desa. Berkat

kebersamaan dari semua pihak terkait dengan disertai niat yang

tulus untuk membangun, maka dalam kurun waktu lima tahun,

program PM2L tersebut mampu meningkatkan kualitas desa

tertinggal menjadi desa tidak tertinggal sebanyak 210 desa

(69,31%).

Keberhasilan PM2L tersebut harus ditingkatkan di masa

mendatang yang lebih baik, dengan terus melakukan evaluasi

terhadap berbagai kendala dan hambatan yang ada, sehingga tujuan

PM2L dapat tercapai dengan baik. Peran dan fungsi setiap SKPD

16

Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota harus disinergikan lebih baik

dengan memberikan tanggung jawab dalam membangun dan

memelihara desa sesuai tugas pokok dan fungsinya secara langsung

yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan desa yang

bersangkutan.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata di

Kalimantan Tengah terus diupayakan peningkatannya dengan

melibatkan semua pihak terkait dengan konsep gotong royong.

Konsep ini memberikan peluang keikutsertaan seluruh masyarakat

yang bergerak dalam dunia usaha jasa pariwisata bersama

Pemerintah Daerah meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang

profesional dengan mengembangkan ekonomi kreatif, agar

berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat

Kalimantan Tengah yang lebih baik. Dengan rencana pengembangan

kepariwisataan di Kalimantan Tengah 2010-2015 dengan fokus

peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing

mengalami peningkatan yang sangat baik.

Keragaman budaya Dayak dan kondisi geografis serta keunikan

hewan endemik khas Kalimantan Tengah menjadi daya tarik

tersendiri. Di samping itu, Kalimantan Tengah mempunyai 2 (dua)

buah Taman Nasional cukup terkenal serta mampu menarik

wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keberadaan taman

nasional dimaksud. Keberadaan rumah tradisional masyarakat Dayak

yang disebut “Huma Betang” juga merupakan daya tarik tersendiri

bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Namun

demikian kemasan dalam menyajikan pariwisata harus ditingkatkan

sedemikian rupa, terutama dalam kemasan penyajian kunjungan

17

yang lebih menarik dan terpadu dalam satu paket perjalanan,

sehingga para wisatawan asing khususnya merasa nyaman, aman,

dan senang serta membelanjakan uangnya yang berdampak

terhadap perkembangan ekonomi dan pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Perkembangan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan

terus mendapat perhatian Pemerintah Kalimantan Tengah, karena

potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah sangat

menjanjikan dengan panjang garis pantai lebih dari 700 Km. Potensi

kelautan dan perikanan tersebut diyakini mampu mendorong roda

perekonomian masyarakat, sehingga memberikan nilai tambah

kepada pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja yang

produktif, peningkatan pendapatan nelayan serta meningkatkan gizi

masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan. Konsumsi ikan

masyarakat Kalimantan Tengah mengalami peningkatan setiap tahun

dengan rata-rata 45,89 Kg/perkapita. Hal ini berpengaruh positif

terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian peran dari

Perikanan dan Kelautan sangat strategis untuk menyediakan

ketersediaan ikan yang berkualitas untuk memenuhi gizi masyarakat

maupun untuk keperluan dunia usaha lainnya.

Sektor Pertambangan di Kalimantan Tengah memiliki potensi

cukup besar antara lain batubara, emas, pasir zircon dan berbagai

bahan galian lainnya. Untuk mengeksploitasikan sumber daya alam

tersebut, terdaftar 5 (lima) perusahaan pemegang kontrak karya, 15

perusahaan pemegang PKP2B dan 992 perusahaan pemegang IUP

dengan total produksi sebesar 3.358.258,78 ton batubara, 255.100

ton bauksit dan 5.082 ton zircon. Penambangan biji besi belum

melakukan produksi karena terkendala dari segi tidak adanya

smelter.

18

Dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat,

Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah membuat program inovatif

yang dikenal dengan program “Kalteng Tarang”. Program tersebut

mempunyai tujuan untuk mempercepat proses pembangunan

pembangkit listrik disertai pengadaan transmisi kelistrikan sampai ke

beberapa wilayah dengan menggunakan bahan bakar batu bara, gas

alam maupun bahan bakar lainnya. Sebagai implementasinya untuk

memenuhi kebutuhan energi kelistrikan dengan membangun PLTGU

di Bangkanai, Pulang Pisau dan Sampit. Walaupun terdapat beberapa

kendala dalam pelaksanaannya antara lain persoalan pembebasan

lahan untuk membangun Tower Sutet dengan biaya ganti rugi

cukup besar diminta oleh masyarakat tetap dilakukan mediasi secara

musyawarah untuk mufakat. Kita mengalami kendala dalam

penyediaan energi listrik, namun demikian kita patut bersyukur

bahwa masyarakat di wilayah pedesaan dari 1.434 desa di

Kalimantan Tengah sudah menikmati listrik berjumlah 1.222 desa

(85%), dengan jumlah rumah tangga sebanyak 420.637 rumah

tangga (69,30%). Oleh sebab itu program Kalteng Tarang harus

terus ditingkatkan pelaksanaannya dengan strategi yang tepat agar

desa dan rumah tangga yang belum memperoleh aliran listrik dapat

tersedia dalam waktu segera.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat peningkatan

investasi di Kalimantan Tengah dalam kaitan dengan memanfaatkan

sumber daya alam, Pemerintah Provinsi terus melakukan promosi di

dalam dan luar negeri tentang potensi investasi di wilayah

Kalimantan Tengah. Dengan dilaksanakan berbagai promosi

tersebut, maka total investasi dalam bentuk PMDN selama tahun

19

2014 sebanyak 167 perusahaan dari target 163 perusahaan

meningkat 102,45%. Investasi dalam PMA ditarget sebanyak 277

dapat direalisasikan sebesar 296 atau naik 106,85%.

Demikian halnya dengan pembinaan maupun pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus mendapat

perhatian kita bersama. Melalui wadah kegiatan koperasi mampu

mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri,

adil, makmur dan sejahtera. Perkembangan usaha mikro, kecil dan

menengah serta koperasi, merupakan pelaku ekonomi terbesar.

Pertumbuhan koperasi pada per 31 Desember Tahun 2014 berjumlah

3.105 unit, meningkat 444 unit atau 16,69% dari 2.661 unit pada

tahun 2011. Meningkatnya jumlah Koperasi baru, terutama di

Kabupaten Pemekaran, dan secara spesifik terutama wilayah

perkebunan sawit, pertambangan dan sektor usaha lainnya. Total

koperasi aktif selama tahun 2014, sebanyak 2.268 unit, dengan

berbagai bidang usaha, sedangkan Koperasi Tidak aktif pada tahun

2014 sebanyak 837 unit.

PDRB Kalimantan Tengah pada triwulan III-2014 tumbuh

sebesar 5,54% dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor industri

pengolahan sebesar 14,43%, dan laju inflasi tahun 2014 sebesar

7,07%. Selanjutnya nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB

sampai triwulan III tahun 2014 sebesar 7,14% dan kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB sampai triwulan III keuangan,

persewaaan jasa perusahaan. Tingkat perkembangan dimaksud,

disebabkan membaiknya infrastruktur terutama jalan dan jembatan

serta fasilitas pelabuhan yang tersedia sangat memadai dan

berdampak positif terhadap pergerakan barang dan jasa. Di samping

itu, kondisi kawasan nasional dan regional relatif stabil.

20

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah harus

menjadi faktor penting, oleh sebab itu dalam mewujudkan kepuasan

masyarakat tersebut perlu dilakukan berbagai inovasi pelayanan

publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya

melakukan berbagai inovasi publik sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Inovasi

Daerah harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan beberapa prinsip

antara lain : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan

kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada

kepentingan umum.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

mengikutsertakan berbagai inovasi pelayanan publik

penyelenggaraan pemerintahan daerah ke tingkat nasional untuk

dinilai tim inovasi pusat sebanyak 29 inovasi dari jumlah 1.189

inovasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kita patut bersyukur

dari sekian banyak inovasi tersebut, 3 (tiga) inovasi pelayanan publik

dari Kalimantan Tengah masuk Top 99 yaitu : Sistem Pengendalian

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, Sistem Informasi Monitoring dan

Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMP2D), dan Sistem

Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah. Dari

tiga nominasi tersebut inovasi Sistem Pengendalian Inflasi Provinsi

Kalimantan Tengah masuk kategori Top 25 nasional, dan Provinsi

Kalimantan Tengah masuk dalam urutan ke 2 (dua) terbanyak

mengikutsertakan inovasi daerah ke tingkat nasional selain Jawa

Timur, Yogyakarta, dan Jambi. Selain itu Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah pada tahun 2015 ini mendapat penghargaan dari

Menteri Dalam Negeri atas keberhasilan penuntasan

Penyelenggaraan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 14

Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

21

Masih banyak penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir, dan sesuai LKPJ

Akhir Anggaran 2014 yang telah disampaikan dihadapan Dewan yang

terhormat pada tanggal 28 Maret 2015, bahwa pada tahun 2014

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh berbagai

penghargaan dari Pemerintah Pusat atas prestasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan antara lain : Terbaik 2 (dua) atas

kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014; National

Precurement Award 2014 untuk katagori kepemimpinan dalam

transformasi pengadaan lelang secara elektronik; Terbaik 1 (satu)

sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari Kementerian

Koordinator Perekonomian serta Bank Indonesia.

Selain itu kita patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha

Kuasa atas ijin dan penyertaannya kita dapat melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga pada tahun ini

pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Opini BPK

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014.

Keberhasilan ini merupakan buah karya dari kerja keras, kerja

cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas kita bersama yang harus

dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Saya

tetap berharap kepada semua SKPD untuk tetap melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan tertib, efektif, dan efisien. Laksanakan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP

Nomor 60 Tahun 2008 secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh

pegawai ASN melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah/negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam upaya memberikan pelayanan kepada

masyarakat desa yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi

22

Kalimantan Tengah telah mendorong percepatan program Pelayanan

Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). Dengan berbagai

upaya kita bersyukur bahwa dari jumlah kecamatan di Kalimantan

Tengah sebanyak 136 kecamatan di 14 Kabupaten/Kota yang sudah

melaksanakan PATEN berjumlah 131 Kecamatan (96,32%) dan yang

masih dalam proses persiapan berjumlah 5 Kecamatan (3,68%).

Dengan program PATEN ini maka masyarakat di daerah pedalaman

dalam hal pelayanan perijinan dan non perijinan dapat diselesaikan

pada tingkat kecamatan. Selain itu PATEN juga akan mampu

memberikan konstribusi positif terhadap kinerja Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam upayanya memberikan pelayanan

perijinan di kabupaten/kota yang lebih efektif dan efisien.

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada

masyarakat yang mudah dan murah harus menjadi perhatian kita,

oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan

fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam

upaya meningkatkan tertib database kependudukan, tertib

penerbitan NIK, dan tertib dokumen kependudukan, baik Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil. Sebab

sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap UU

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa

setiap masyarakat Indonesia dalam melakukan pengurusan

administrasi kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis, oleh

sebab itu masyarakat harus diberikan informasi yang benar dan jelas

agar mereka dapat memahami hak dan kewajibannya terhadap

kepemilikan dokumen sebagai warga Negara Indonesia.

Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dalam

pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain : proses

penerbitan akta kelahiran yang terlambat tidak lagi melalui proses

penetapan pengadilan, pemberlakuan KTP-elektronik seumur hidup.

23

Selain itu kebijakan penertiban KTP-Elektronik mulai tahun 2015

proses pencetakannya telah dilimpahkan dari pusat kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga pelayanan kepada

masyarakat yang membutuhkan KTP Elektronik dapat terlayani

dengan cepat, akurat, dan memuaskan.

Pelayanan kepada masyarakat terhadap tata administrasi

pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh kepastian terhadap tata

batas wilayah pemerintahan, oleh karena itu kewajiban pemerintah

segera menyelesaikan tata batas tersebut sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Proses penetapan batas pemerintahan yang pasti di lapangan

diperlukan proses penyelesaian yang dimulai dari pengkajian

lapangan, pengambilan posisi koordinat titik batas. Disamping hal

tersebut, tidak boleh diabaikan dalam penegasan batas daerah

adalah unsur rupabumi (toponimi) disekitar lokasi titik batas. Provinsi

Kalimantan Tengah dengan jumlah segmen batas kabupaten/kota

sebanyak 23 segmen, dan 13 segmen batas antar provinsi terus

berupaya menyelesaikan sesuai tahapan yang ada. Pada saat ini

penyelesaian tata batas antar kabupaten/kota sudah menunjukkan

kemajuan yang sangat berarti, beberapa segmen sudah definitif dan

beberapa sudah mendapat kesepakatan antar 2 (dua) Kepala

Daerah. Namun juga masih terdapat beberapa segmen belum

disepakati kedua Kepala Daerah, sehingga diperlukan waktu mediasi

kembali yang relatif panjang, sebagaimana tahapan yang diatur

dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penataan Batas Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah menargetkan pada akhir Juli 2015 semua

segmen batas kabupaten/kota sudah selesai pada tahapan

24

penetapan oleh Gubernur, dan selanjutnya akan diusulkan ke Menteri

Dalam Negeri untuk ditetapkan secara definitif.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan sangat

dipengaruhi potensi sumber daya yang tersedia di suatu daerah.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sumber

daya pasti akan dirasakan oleh setiap daerah. Oleh sebab itu peran

kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun

2014 dan secara khusus diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, agar setiap

daerah melakukan kerjasama daerah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dengan berdasarkan pertimbangan

efisiensi dan efektifitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan

saling menguntungkan. Selain itu esensi kerjasama daerah untuk

memantapkan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lainnya,

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerjasama daerah di Kalimantan Tengah dalam

waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat, baik kerjasama antar

daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Sampai tahun

2015 jumlah kesepakatan bersama dengan pihak ke-3 (tiga)

sebanyak 81 naskah kesepakatan. Semua kesepakatan itu,

dilengkapi dengan perjanjian kerjasama sebanyak 61 naskah

perjanjian dalam bidang pendidikan, pertambangan dan energi serta

infrastruktur. Selanjutnya dalam upaya mempercepat pembangunan

regional Kalimantan, dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi

se-Kalimantan melalui ”Forum Kerjasama Revitalisasi, dan

Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan khususnya di bidang

infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan

kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya juga melakukan

25

kerjasama dengan pemerintah provinsi di luar Kalimantan, antara

lain dengan Provinsi Jawa Tengah di bidang Pertambangan dan

Energi. Kesepakatan dimaksud berkaitan dengan Rencana

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang dan

Penyaluran melalui Jaringan Kabel Bawah Laut dari Kalimantan

Tengah ke Jawa Tengah. Kerjasama ini akan saling menguntungkan

bagi kedua provinsi, dan sekaligus untuk mewujudkan Program

Kalteng Tarang.

Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan

serta hadirin yang terhormat.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya menyampaikan ucapan

terima kasih atas kehadiran dan kesabaran Saudara-Saudara dalam

mengikuti penyampaian pidato pertanggungjawaban Gubernur Dan

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010–2015.

Selanjutnya Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang

setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian LKPJ Akhir Masa

Jabatan tersebut terdapat hal-hal kurang berkenan di hati

Saudara-Saudara sekalian.

Pidato Pengantar LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015 ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah lengkap LKPJ

Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015 yang disampaikan dalam

Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada

tanggal 1 Juli 2015.

Selanjutnya Saya sebagai Gubernur dan atas nama pribadi

beserta keluarga, serta Sdr. Wakil Gubernur Bapak Ir. H. Achmad

Diran berserta keluarga mengucapkan terima kasih yang setulus-

26

tulusnya atas bantuan, dukungan serta sumbangsih pemikiran yang

konstruktif selama ini, sehingga pembangunan di Kalimantan Tengah

dapat kita nikmati bersama sebagaimana saat ini. Sebagai manusia

biasa, sudah pasti kami berdua memiliki kelemahan dan kekurangan,

oleh sebab itu kami mohon maaf jika selama ini apa yang telah kami

lakukan masih terdapat kekurangan dan belum memuaskan semua

pihak. Kami berharap semoga Provinsi Kalimantan Tengah ke depan

lebih maju, jaya, makmur, rukun, damai, sejahtera, bermartabat,

dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Pidato Pengantar Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2010-2015,

semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati dan meridhoi

setiap amal dan perbuatan kita. Dengan memohon penyertaan ke

hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Saya menyerahkan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Masa Jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan

Tahun 2010-2015, beserta lampirannya kepada Dewan yang

terhormat untuk dibahas dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih.

Wabilllahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Om Santi-Santi-Santi Om.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

DR. A. TERAS NARANG, SH