gubernur provins) daerah khusus -...

I SALINAN I

GUBERNUR PROVINS) DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBCBARAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR PEMBERDAYAANEKONOMI MASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN

PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DANUNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 338 Tahun 2014,Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2014 dan PeraturanGubernur Nomor 356 Tahun 2014, telah diatur mengenaipembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola DanaBergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit PengelolaLokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengahdan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaanperangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitasdan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,dipandang perlu membubarkan Unit Pengelola Dana BergulirPemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola LokasiBinaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah danUnit Pengelola Rumah Potong Hewan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanGubernur ten tang Pembubaran Unit Pengelola Dana BergulirPemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola LokasiBinaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah danUnit Pengelola Rumah Potong Hewan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;

2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiINegara;

7. Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir denganUndang-Undang NomoI' 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagc.imana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah NomoI' 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik NegarajDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri NomoI' 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahun 2008 tentangPola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta;

~7. Peraturan Daerah Nomar 12 Tahun 2014 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

18. Peraturan Gubernur Namar 236 Tahun 2014 ten tang Organisasidan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mik:-o, KeciI dan Menengahserta Perdagangan;

19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kelja Dinas Kelautan, Pertanian dan KetahananPangan;

Menetapkan

3

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNITPENGELOLA, DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMIMASYARAKAT, UNIT PENGELOLA LOI<ASI BINAAN DANPROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN UNITPENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

PasaI 1

Dalcun Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan SekretarisDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Asisten Perekonomian adalah Asiste:1 Perekonomian SekretarisDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnyadisingkat BPl<AD adalah Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKDadalah Badan I~epegawaian Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnyadisebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi danReformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.

11. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian SekretariatDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sertaPerdagangan yang sdanjutnya disebut Dinas KUMKM sertaPerdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khus'_lS IbukotaJakarta.

4

13. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adaIahDinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah KhL:.sus IbukotaJakarta.

15. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan EkonomiMasyarakat adalah Unit Pengelola Dana BergulirPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas KUMKM sertaPerdagangan.

16. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecildan Menengah adalah Unit Pengelola Lokasi Binaan DanPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas KUMKMserta Perdagangan.

17. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan adalah Unit PengelolaRumah Potong Hewan Dinas Kelautan, Pertanian danKetahanan Pangan.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta.

19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPDadalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasa12

Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan sebagai berikut :

a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan EkonomiMasyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan GubernurNomor 338 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi danTat.a Kerja Unit. Pengelola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat;

b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecildan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan GubernurNomor 286 Tahun 2014 t.entang Pembentukan, Organisasi danTata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi UsahaMikro, Kecil dan Menengah; dan

c. Unit. Pengelola Rumah Pot.ong Hewan yang dibentukberdasarkah Peraturan Gubernur Nomor 356 Tahun 2014tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit PengelolaRumah Pot.ong Hewan.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, makauntuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dant.anggungjawab dari :

a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan EkonomiMasyarakat dilaksanakan oleh Bidang Koperasi, Dinas KUMKMSerta Perdagangan;

5

b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil danMenengah dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi, DinasKUMKM serta Perdagangan; clan

c. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh BidangPeternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan, Pertanian danKetahanan Pangan.

Pasal4

Khusus Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan EkonomiMasyarakat sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah, melaksanakan penyelesaian terhadap :

a. kerugian;b. pendapatan dan biaya;c. utang dan piutang;d. persediaan, a·set tetap dan investasi;e. ekuitas dana;f. kas dan barang;g. kerja sama pihak lain; danh. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

MASA TRANSISI

Pasal5

(1) Pelaksanaan masa transisi san1pai dengan tanggal 31 Desember 2015.

(2) DaIam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayal (1),dilaksanakan dan diselesaikan inventarisasi/pendataan terhadap :

a. keuangan;b. pegawal;c. aset dan dokumen; dand. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

(3) Pelaksanaan dan penyelesaian inventarisasi/pendataan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggaI31 Desember 2015. .

Pasa16

(1) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah memimpm pelaksanaan seluruh tugasSKPD/UKPD terkait daIam pelaksanaan masa transisipembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit PengelolaRumah Potong Hewan;

6

b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaanpembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit PengelolaRumah Potong Hewan; dan

c. Asisten Perekonomian mengoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan masa transisipembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Unit PengelolaRumah Po tong Hewan.

d. Biro Perekonomian :

1. melaksanakan koordinasi dengan SKPDjUKPD terkait;

2. inventarisasijpendataan terhadap pengelolaan danabergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaanlokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil danmenengah dan pengelolaan rumah potong hewan;

3. melaksanakan pengendalian, monitoring da:1 evaluasiterhadf\p masa transisi pengelolaan dana bergulirpemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lokasibinaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah danpengelolaan rumah potong hewan;

4. melaksanakan rapat koordinasijrapat kerja dengan SKPDjUKPD terkait terhadap masa transisi pengelolaan danabergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaanlokasi binaan dan promosi usaha mikro, kecil danmenengah dan pengelolaan rumah potong hewan;

5. melaksanakan pembentukan Tim Masa Transisi ?engelolaandana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat,pengelolaan lokasi binaan dan promosi usaha r.1ikro, kecildan menengah dan pengelolaan rumah po tong hewan; dan

6. melaporkan pelaksanaan tuga::. kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomiandan Asisten Pemerintahan.

e. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi :

1. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernurtentang Pembubaran Unit Pengelola Dana BergulirPemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola LokasiBinaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah danUnit Pengelola Rumah Potong Hewan;

2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersamaSKPD j UKPD terkait dalam rangka pelaksanaanpembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Perr.berdayaanEkonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UnitPengelola Rumah Potong Hewan;

7

3. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit PengelolaDana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, UnitPengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecildan Menengah dan Unit Penge:ola Rumah Potong Hewanmelalui revisi Peraturan Gubernur tentang PerubahanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan DinasKelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD / UKPD dalamrangka pembubaran Unit Pengelola Dana BergulirPemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola LokasiBinaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah danUnit Pengelola Rumah Potong Hewan; dan

5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerahdengan tembusan Asisten Perekonomian dan AsistenPemerin tahan.

f. Inspektorat:

I. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadappelaksanaan masa transisi sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2); dan

2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

g. BPKAD:

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentangPenetapan Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pengurus Barang, pencabutan Keputusan Gubernurtentang Izin Pembukaan Rekening Bank untuk keperluanpelaksanaan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UKPDyang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran sertamelakukan proses penutupan rekening Bank yang sudahtidak sesuai dengan peruntukannya;

2. melaksanakan inventarisasi/pel~dataanterhadap aset dankeuangan Unit Pengelola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UnitPengelpla Rumah Potong Hewan; dal".

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah dengan tembLsan Asisten Perekonomiandan Asisten Pemerintahan.

h. BKD:

1. melaksanakan inventarisasi/ pendataan terhadap PegawaiNegeri Sipil di Unit Pen~~lola Dana Bergulir PemberdayaanEkonomi Masyarakat, unit Pengelola Lokasi Binaan danPromosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UnitPengelola Rumah Potong Hewan;

2. mencabut Surat Keputusan pejabat struktural;

3. melaksanakan pendistribusian pegawai kepada SKPDiUKPD; dan

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah den~an tembusan Asisten Perekonomiandan Asisten Pemerintanan.

8

I. Dinas Tcnaga Kerja dan Transmigrasi :

1. melaksanakan penghitungan besaran pesangon pegawaiNon Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola DanaBergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

2. menyerahkan hasil perhitungan .be-saran pesangon pegawaiNon Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola DanaBergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kepada DinasKUMKM serta Perdagangan; dar_

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomiandan Asisten Pemerintahan.

J. Dinas KUMKM serta Perdagangan :

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pegawaiNon Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. melaksanakan penyelesaian pemt:ayaran pesangon padapegawai Non Pegawai Negeri Sip] pada Unit Pengelola DanaBergulir Pemberdayaan Ekonomi Ma5yarakat sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

3. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka masa transisi pengelolaandana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;

4. melakukan Addendum semua perikE-tan-perikatan/peljanjiankerja sama dengan pihak lain terhitung bulan Januari 2016;

5. menyelesaikan proses hukum terkait pengelolaan danabergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat;

6. melaksanakan inventarisasi/ pendataan penenmaan,pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan danpertanggungjawaban pengelolaan dar_a bergulir pemberdayaanekonomi masyarakat;

7. melaksanakan inventarisasi/pendataan danpengelolaan dana bergulir pemberdayaanmasyarakat;

penenrnaekonomi

8. melaksanakan penghentian pelayanan penyaluran pengelolaandana bergulir pemberdayaan ekonorni masyarakat;

9. melaksanakan monitoring dan pengevaluasian usaha yangmenerima pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomimasyarakat;

10. rnelaksanakan kelja sarna dengan berbagai pihak dalamrangka penyelesaian kredit bermasc.lah;

11. melakukan sosialisasi kepada para pihak yang terkaitpenerima dana dan pihak-pihak yang melakukan perikatan/kerja sarna;

9

12. melaksanakan pengembalian dana bergulir pemberdayaanekonomi masyarakat;

13. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengawasan danpengendalian kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasibinaan;

14. menyediakan prasarana dan sarana promosi dan pemasaranproduk usaha mikro, keeil dan menengah;

15. melaksanakan penerimaan, penelitian, pemrosesanpermohonan, peneatatan dan pelaporan penempatan sertapemanfaatan lahan/ gedung lekasi binaan dan penerbitanizin surat keterangan menempati dan memanfaatkan ruangpromosi dalam bang\.l11an gedung Pusat Promosi;

16. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dankonsultasi promosi usaha mikro, keei! dan menengahkepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;

17. melaksanakan kegiatan prorr_osi dan pemasara.n produkusaha mikro, keeil dan menengah yang ada di gerai pusatpromosl;

18. melaksanakan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil danmenengah yang ada di bangunan ge:lung Pusat Promosi;

19. melaksanakan penyebarluasan data dan pelayanan jasapromosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi danpemasaran produk di bidang usc.ha mikro, keeil danmenengah;

20. melaksanakan pengelolaan data dan kearsipa.n pelakuusaha dan masyarakat umum;

21. melaksanakan koordinasi, ke(a san-_a, pengembangan dankemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, keeil danmenengah dengan pelaku usaha dan konsumen produkusaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan maupundi bangunan gedung Pusat Promosi;

22. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaranuntuk produk usaha mikro, ke-:::il dan menengah;

23. melaksanakan pemungutan, peneatatan, pembukuan,penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaanretribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaanusaha mikro dan kecil baik C-l loka.si binaan maupun ditempat usaha promosi;

24. melaksanakan kegiatan, penataan, 20nasi dan pembinaanusaha mikro, keeil dan menengah yang ada dalambangunan gedung Pusat Promosi maupun di lokasi binaan;

10

25. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pengelolaanlahan lokasi binaan serta koordinasi pembinaan tempatusaha promosi dengan SKPD j UKPD danj atau lnstansijPihak terkait lainnya;

26. menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2016 terkaitpelaksanaan pengelolaan lokasi binaan dan promosi usahamikro, kecil dan menengah;

27. melaksanakan rapat koordinasij rapat kerja denganSKPDjUKPD terkait dalam rangka pelaksanaan masatransisi pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomimasyarakat dan pengelolaan lokasi binaan dan promosiusaha mikro, kecil dan menengah; dan


k. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan :

1. mengambil alih pelaksanaan tugas dan fungsi yangsebelumnya dilaksanakan oleh Unit Pengelola RumahPotong Hewan;

2. melaksanakan rapat koordinasijrapat kerja dengan SKPDjUKPD terkait, dalam rangka masa transisi pengelolaanrumah potong hewan;

3. melaksanakan inventarisasij pendataan terhadap pegawaJUnit Pengelola Rumah Potong Hewan;

4. melaksanakan inventarisasij pendataan terhadap aset UnitPengelola Rumah Potong Hewan berkoordinasi denganBPKAD;

5. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan dan penanganandaging;

7. melaksanakan pelayanan kegiatan fasilitasi pendidikanKesehatan Masyarakat Veteriner;

8. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembagapenelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;

9. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dankalibrasi peralatan dan instalasi Unit Pengelo~a RumahPotong Hewan;

10. melaksanakan pengelolaan dan pengendaEan limbahRumah Potong Hewan; dan

11


(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan dandokumen yang dikelola oleh :

a. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan EkonomiMasyarakat dialihkan ke Dinas KUMKM serta Perdagangan;

b. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha :vIikro, Kecildan Menengah dialihkan ke Dinas KUMKM sertaPerdagangan; dan

c. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan dialihkan ke DinasKelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(3) Penyelesaiai1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a danhuruf b, dilaksanakan oleh Dinas KUMKM serta Perdaganganberkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenanganmasing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan KetahananPangan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesual dengankewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BABlV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 338 TahunPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UnitBergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

2014 tentangPenge:ola Dana

2. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 201'" tentangPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola LokasiBinaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Peraturan Gubernur Nomor 356 Tahun 2014 tentangPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelo~a RumahPotong Hewan; dan

4. Keputusan Gubernur Nomor 1875/2008 tentang Penetapan UnitPengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatKelurahan sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang MenerapkanPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Secara Bertahap,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROV1NSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2015 NOMOR 72159

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BlRO-HIJKUM SEKRETARIAT DAERAH

~ lvi,,; Of ~.

PROVI~SI.t5AERAW'KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~' ;", '--- .,,\,,;.,,'tfl J!:''''' Rlt.f"" ~~~

~ : I ~., 1 ~:i' ' (.l:~~ ,.)!. ,

~~"'~~ -71

'-;., ~'''l- s,Ji 'RAHAYU(.. ,\~7 I

'\~"'-i: '.t;U'P~,§~1~281985032003':~~_{""RIAl" 04;'..._~~;;:--"

gubernur provins) daerah khusus -...

Documents