gubernur sulawesi selatan - bkad.sulselprov.go.id
TRANSCRIPT
- 1 -
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti
ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
ketentuan Pasal 50 ayat (17) serta Pasal 66 Ayat (22a)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta
Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
- 3 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 281);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4 -
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan kewenangan
daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Inspektorat Provinsi adalah SKPD yang bertugas melakukan pengawasan
secara internal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada
SKPD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah
daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
- 5 -
ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-PPKD memuat RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan
daerah selaku bendahara umum daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat
RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana perubahan pendapatan dan rencana perubahan belanja program
dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
20. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju.
21. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 6 -
23. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.
28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya
sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya
32. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
- 7 -
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Asas pelaksanaan peraturan Gubernur ini meliputi:
a. tertib;
b. taat pada Peraturan Perundang-undangan;
c. efektif;
d. efisien;
e. ekonomis;
f. transparan;
g. bertanggungjawab;
h. keadilan;
i. kepatutan; dan
j. manfaat untuk masyarakat.
(2) Tujuan peraturan gubernur ini adalah mengatur tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:
a. Tata cara penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
b. Tata cara penyusunan RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD;
c. Tata cara penyusunan rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD; dan
d. Tata cara penyusunan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- 8 -
BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-SKPKD
Pasal 4
(1) Berdasarkan nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan
rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD sebagai acuan Kepala SKPD dan Kepala
SKPKD dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD; (2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
(3) Sebagaimana dimaksud Surat Edaran Kepala Daerah perihal penyusunan
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Pasal 5
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD
menyusun RKA-SKPKD.
(2) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD wajib mempedomani program,
kegiatan dan plafon anggaran yang tertuang dalam KUA dan PPAS.
(3) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD disusun dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu
dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Pasal 6
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan
- 9 -
menyusun prakiraan maju.
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.
(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang terukur secara
kuantitatif dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang terukur secara
kuantitatif termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut.
Pasal 7
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD
berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD, kepala
SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua)
tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program
dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum
diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau
diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan.
(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
Pasal 8
(1) Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD berdasarkan prestasi kerja
- 10 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan pada :
a. indikator kinerja;
b. capaian atau target kinerja;
c. analisis standar belanja;
d. standar satuan harga;
e. standar pelayanan minimal; dan
f. standar kebutuhan barang.
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang
direncanakan.
(3) Capaian atau target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud
kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan.
(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untuk melaksanakan suatu kegiatan.
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu
Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah.
(7) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan
perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
Pasal 9
(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat
rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan
kegiatan, untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya.
(2) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
- 11 -
memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi,
standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan
kegiatan.
(3) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a memuat
rencana pendapatan, rencana belanja tidak langsung, dan rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan
rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnya.
Pasal 10
(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah,
yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat
kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-
masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),
memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan
untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat nama
organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna
barang.
(7) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c,
adalah adalah merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD dan RKAP-SKPD dan
- 12 -
RKAP-SKPKD.
(8) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2), terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja yang
dinyatakan secara kuantitatif.
(9) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat nama
program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.
(10) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat nama
kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.
Pasal 11
(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) meliputi
masukan, keluaran dan hasil.
(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7)
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula
dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) merupakan
hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan yang
dinyatakan secara kuantitatif.
Pasal 12
RKA-SKPD menurut kelompok belanja terdiri dari:
a. belanja tidak langsung;
b. belanja langsung.
Pasal 13
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang berisi jenis belanja pegawai yang
dibagi menurut obyek belanja terdiri dari:
a. gaji dan tunjangan;
- 13 -
b. tambahan penghasilan PNS;
c. belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH;
d. biaya pemungutan pajak daerah;
e. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
f. insentif pemungutan retribusi daerah;
g. insentif pemungutan pajak daerah;
h. uang kehormatan KPID;
i. belanja subsidi;
j. belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga;
k. belanja hibah;
l. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
m. belanja hibah kepada pemerintah desa;
n. belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN;
o. belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta;
p. belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan;
q. belanja hibah dana BOS;
r. belanja hibah kepada sarana keagamaan;
s. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa;
t. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Provinsi;
u. belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota;
v. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
w. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
x. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa;
y. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa;
z. belanja bantuan keuangan kepada provinsi;
aa. belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
bb. belanja bantuan keuangan kepada Desa;
cc. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa
lainnya;
dd. belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
ee. belanja bantuan keuangan kepada kegiatan pangamanan dan penegakan
Hukum dan HAM; dan
ff. belanja tidak terduga.
- 14 -
Pasal 14
Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa; dan
c. belanja Modal.
Pasal 15
Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dibagi
menurut rincian obyek belanja yang terdiri dari:
a. honorarium;
b. lembur.
Pasal 16
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf b digunakan
untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang dinilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan, dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain
pengadaaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- 15 -
Pasal 17
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c digunakan
untuk rencana penganggaran dalam rangka pengadaan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan.
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi berupa
belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan alat berat,
belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor, belanja modal
pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan
alat angkutan diatas air bermotor, belanja modal pengadaan alat
angkutan diatas air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat
angkutan udara, belanja modal pengadaan alat bengkel, belanja modal
pengadaan alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal
pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan
kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal pengadaan
meubelair, belanja modal pengadaan peralatan dapur, belanja modal
pengadaan penghias ruangan rumah tangga, belanja modal pengadaan
alat studio, belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal
pengadaan alat ukur, belanja modal pengadaan alat kedokteran, belanja
alat laboratorium, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan, belanja
modal pengadaan konstruksi jaringan air, belanja modal pengadaan
penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal pengadaan
instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian*) bangunan, belanja modal pengadaan
buku/kepustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian,
kebudayaan, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman,
belanja modal pengadaan alat persenjataan/keamanan, belanja aset
lainnya yang terdiri dari belanja modal aset tak berwujud, belanja modal
pengadaan pembelian konstruksi/bangunan/alat informasi, belanja
modal dana Bantuan Operasional Sekolah, belanja modal pengadaan
- 16 -
peralatan evakuasi/penyelamatan dan belanja modal Badan Layanan
Umum Daerah.
Pasal 18
RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dan pendapatan
transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; serta penerimaan
pembiayaan.
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
serta pengeluaran pembiayaan.
Pasal 19
(1) Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur ini.
(2) Format RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 18 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur ini.
Pasal 20
(1) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD dikerjakan sesuai dengan bagan alir
pengerjaan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Gubernur ini.
(2) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD disampaikan kepada PPKD paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat edaran pedoman penyusunan
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD dan/atau RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD.
- 17 -
BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DPA-SKPD DAN DPA-SKPKD
Pasal 21
(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar
menyusun rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.
(2) Rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan.
(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Format Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
Pasal 22
(1) Pada SKPKD disusun rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD
(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.
(3) DPA-SKPKD digunakan untuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dan
pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta
Penerimaan pembiayaan.
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga serta pengeluaran pembiayaan.
(4) Format Rancangan DPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- 18 -
BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN RKAP-SKPD DAN RKAP-SKPKD
Pasal 23
(1) Berdasarkan nota kesepakatan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah perihal
pedoman penyusunan RKAP-SKPD yang memuat program dan kegiatan
baru dan/atau kriteria DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang dapat diubah
untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala
SKPD dan kepala SKPKD.
(2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mencakup:
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD.
b. batas waktu penyampaian RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD dan/atau
DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang telah diubah kepada PPKD; dan
c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan
APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar
harga.
(3) Pedoman penyusunan RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD dan/atau kriteria
DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Pasal 24
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKAP-SKPD dan Kepala SKPKD
menyusun RKAP-SKPKD.
(2) Penyusunan RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD wajib mengacu dan
mempedomani program, kegiatan dan plafon anggaran yang tertuang
dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS.
(3) RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD disusun dengan menggunakan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- 19 -
Pasal 25
(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilaksanakan dengan
menyusun prakiraan maju.
(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.
(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (3), dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan
dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Pasal 26
(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKAP-SKPD berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dan terciptanya
kesinambungan RKAP-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil
pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan menilai program
dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum
diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau
diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan.
(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- 20 -
Pasal 27
(1) Penyusunan RKAP-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), berdasarkan perubahan pada:
a. indikator kinerja;
b. capaian atau target kinerja;
c. analisis standar belanja;
d. standar satuan harga;
e. standar pelayanan minimal; dan
f. standar kebutuhan barang.
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah
ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang
direncanakan.
(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud:
a. kualitas;
b. kuantitas;
c. efisiensi; dan
d. efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu
daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
(7) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan
perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
Pasal 28
(1) RKAP-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), memuat
- 21 -
rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan
kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2) RKAP-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat
informasi tentang urusan:
a. pemerintahan daerah;
b. organisasi;
c. standar biaya;
d. prestasi kerja yang akan dicapai;
e. program; dan
f. kegiatan.
(3) RKAP-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat
rencana pendapatan, rencana belanja tidak langsung, dan rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan
rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju
untuk tahun berikutnya.
Pasal 29
(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah,
yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), memuat
kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-
masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan
untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
- 22 -
ayat (2) huruf a, memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang
dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b,
memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.
(7) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c,
adalah adalah merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan
indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD dan RKAP-SKPD dan
RKAP-SKPKD.
(8) Prestasi kerja yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) huruf d, terdiri dari:
a. indikator;
b. tolok ukur kinerja; dan
c. target kinerja.
(9) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, memuat
nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.
(10) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, memuat
nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran
berkenaan.
Pasal 30
(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf a,
meliputi masukan, keluaran dan hasil.
(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf
b, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan
semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) huruf c,
merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.
- 23 -
Pasal 31
RKAP-SKPD menurut kelompok belanja terdiri dari:
a. belanja tidak langsung;
b. belanja langsung.
Pasal 32
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf a
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang berisi jenis belanja pegawai yang
dibagi menurut obyek belanja terdiri dari :
a. Gaji dan tunjangan;
b. Tambahan penghasilan PNS;
c. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH;
d. Biaya pemungutan pajak daerah;
e. Belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
f. Insentif pemungutan retribusi daerah;
g. Insentif pemungutan pajak daerah;
h. Uang kehormatan KPID;
i. Belanja subsidi;
j. Belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga;
k. Belanja hibah;
l. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
m. Belanja hibah kepada pemerintah desa;
n. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN;
o. Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta;
p. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan;
q. Belanja hibah dana BOS;
r. Belanja hibah kepada sarana keagamaan;
s. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa;
t. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Provinsi;
u. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota;
v. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
w. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- 24 -
x. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa;
y. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa;
z. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi;
aa. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
bb. Belanja bantuan keuangan kepada Desa;
cc. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa
lainnya;
dd. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik;
ee. Belanja bantuan keuangan kepada kegiatan pangamanan dan penegakan
Hukum dan HAM; dan
ff. Belanja tidak terduga.
Pasal 33
Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf b
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang/jasa; dan
c. Belanja Modal.
Pasal 34
Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a dibagi
menurut rincian obyek belanja yang terdiri dari:
a. Honorarium;
b. Lembur.
Pasal 35
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf b digunakan
untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang dinilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan
- 25 -
program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (33) yang berisi
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan, dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-lain
pengadaaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat atau pihak ketiga
Pasal 36
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf c digunakan
untuk rencana penganggaran dalam rangka pengadaan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan.
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi berupa
belanja modal pengadaan tanah, belanja modal pengadaan alat berat,
belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor, belanja modal
pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan
alat angkutan diatas air bermotor, belanja modal pengadaan alat
angkutan diatas air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat
angkutan udara, belanja modal pengadaan alat bengkel, belanja modal
pengadaan alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal
pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan
kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal pengadaan
meubelair, belanja modal pengadaan peralatan dapur, belanja modal
pengadaan penghias ruangan rumah tangga,belanja modal pengadaan
- 26 -
alat studio, belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal
pengadaan alat ukur, belanja modal pengadaan alat kedokteran, belanja
alat laboratorium, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan, belanja
modal pengadaan konstruksi jaringan air, belanja modal pengadaan
penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal pengadaan
instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan
konstruksi/pembelian*) bangunan, belanja modal pengadaan
buku/kepustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian,
kebudayaan, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman,
belanja modal pengadaan alat persenjataan/keamanan, belanja aset
lainnya yang terdiri dari belanja modal aset tak berwujud, belanja modal
pengadaan pembelian konstruksi/bangunan/alat-alat informasi, belanja
modal dana Bantuan Operasional Sekolah, belanja modal pengadaan
peralatan evakuasi/penyelamatan dan belanja modal Badan Layanan
Umum Daerah.
Pasal 37
RKAP-PPKD digunakan untuk menampung:
a. Perubahan atas pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah,
dan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; serta
Penerimaan pembiayaan.
b. Perubahan atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga; serta pengeluaran pembiayaan.
Pasal 38
(1) Format RKAP-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal (23) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Gubernur ini.
(2) Format RKAP-PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal (23) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Gubernur ini.
- 27 -
Pasal 39
(1) RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD dikerjakan sesuai dengan bagan alir
pengerjaan RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD yang tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur ini.
(2) RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD disampaikan kepada PPKD paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat edaran pedoman penyusunan
RKAP-SKPD dan RKAP-SKPKD.
BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN DPPA-SKPD DAN DPPA-SKPKD
Pasal 40
(1) PPKD Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala
SKPD agar menyusun rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
(2) DPA-SKPD dan DPA-SKPKD yang mengalami perubahan dalam tahun
berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPA-SKPD dan DPA-
SKPKD.
(3) Dalam DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang
mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus
disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran
baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan
perubahan.
(4) DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD dapat dilaksanakan setelah dibahas
TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris
Daerah.
(5) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Gubernur ini.
- 28 -
Pasal 41
(1) SKPD menyusun DPPA-SKPD dan SKPKD menyusun DPPA-SKPKD.
(2) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.
(3) DPPA-SKPKD digunakan untuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga; dan
c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
(4) Format DPPA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Gubernur ini.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyusunan Dan
Pembahasan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja SKPD dan Perubahan
Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja SKPD serta Tata cara Penyusunan
Dan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja SKPD dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja SKPD Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
- 29 -
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 06 Juli 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.
Diundangkan di Makassar pada tanggal 06 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,
Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM.
BERITA DAERAH SULAWESI SELATAN TAHUN PROVINSI 2017 NOMOR 123
- 30 -
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULSEL
NOMOR 122 TAHUN 2017 TANGGAL 06 JULI 2017
FORMAT RKA-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD
(RKA –SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ……………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
RKA – SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA – SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 31 -
A. FORMULIR RKA-SKPD Halaman ……..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran ……..
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 32 -
B. FORMULIR RKA-SKPD 1 Halaman ………
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
SKPD 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Organisasi : x. xx. xx. …………………
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 33 -
C. FORMULIR RKA-SKPD 2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
SKPD 2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. Xx. ………………….
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Tahun n Tahun
n+1 volume satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 34 -
D. FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Halaman …..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD 2.2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. .………………….
Organisasi : x. xx. xx. ..………………….
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Lokasi
Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif)
Jumlah
Program Kegiatan
Tahun n Tahun
n+1 Belanja
Pegawai
Barang
& Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
xx Program ….
Xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Program ….
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx dst ….
xx dst ….
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 35 -
E. FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD 2.2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Program : x. xx. xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Kegiatan Pembinaan Kelompok Petani
Lokasi kegiatan : ………………….
Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n : Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.................................................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Harga
satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
X x X xx xx
X x X xx xx
X x X xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 2 3
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 36 -
FORMAT RKA-SKPKD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKA - SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ……………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
RKA - SKPKD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKA - SKPKD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKA - SKPKD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKA - SKPKD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKA - SKPKD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 37 -
A. FORMULIR RKA-SKPKD Halaman ……..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
RKA-SKPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 38 -
B. FORMULIR RKA-SKPKD 1 Halaman ………
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA-
SKPKD 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Organisasi : x. xx. xx. …………………
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 39 -
C. FORMULIR RKA-SKPKD 2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA
SKPKD 2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. Xx. ………………….
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Tahun n Tahun
n+1 volume satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 40 -
D. FORMULIR RKA-SKPKD 3.1 Halaman ……..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA-SKPKD
3.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Penerimaan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
- 41 -
E. FORMULIR RKA-SKPKD 3.2 Halaman ……..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA-SKPKD
3.2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
3
4
5
6
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 42 -
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
1. BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPD
2. BAGAN ALIR PENGERJAAN RKA-SKPKD
RKA SKPD
RKA SKPD 2.2
RKA SKPD 1
RKA SKPD 2.1
RKA SKPD
RKA SKPD 2.1
RKA SKPKD
RKA SKPKD 2.1
RKA SKPKD 1
RKA SKPKD 3.1
RKA SKPKD 3.2
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 43 -
LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
FORMAT DPA-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA – SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ……………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
DPA – SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 44 -
A. FORMULIR DPA-SKPD Halaman ……..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan
: x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian Jumlah
(Rp)
1 2 3
Defisit
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN
SKPD PER TRIWULAN
No. Uraian Triwulan
JUMLAH I II III IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.2 Belanja Langsung
Makassar, .......................
Menyetujui, Sekretaris Daerah
------------------------------- Pangkat :
NIP :
- 45 -
B. FORMULIR DPA-SKPD 1 Halaman ………
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-SKPD 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Organisasi : x. xx. xx. …………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
- 46 -
C. FORMULIR DPA-SKPD 2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA
SKPD 2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. Xx. ………………….
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Tahun n Tahun
n+1 volume satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
- 47 -
D. FORMULIR DPA-SKPD 2.2 Halaman …..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-SKPD 2.2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. .………………….
Organisasi : x. xx. xx. ..………………….
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Lokasi
Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Triwulan
Urusan Program Kegiatan Sumber Tahun n
Jumlah Dana I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xx Xx Program ….
Xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Xx Program ….
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Xx Program ….
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx Xx dst ….
xx dst ….
Jumlah
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------ Pangkat :
NIP :
Makassar, ....................... Kepala SKPD ------------------------ Pangkat : NIP :
- 48 -
E. FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA – SKPD 2.2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Program : x. xx. xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Kegiatan Pembinaan Kelompok Petani
Lokasi kegiatan : ………………….
Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n : Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.................................................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Harga
satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
X x X xx xx
X x X xx xx
X x X xx xx
Jumlah
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 49 -
LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
FORMAT DPA-SKPKD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(DPA - SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ……………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
DPA - PPKD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPA - PPKD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPA - PPKD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPA - PPKD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DPA - PPKD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 50 -
A. FORMULIR DPA-SKPKD Halaman ……..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DPA-SKPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan
: x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Defisit
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN
No. Uraian Triwulan
JUMLAH I II III IV
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.2 Belanja Langsung
Makassar, .......................
Menyetujui, Sekretaris Daerah
------------------------------- Pangkat : NIP :
- 51 -
B. FORMULIR DPA-SKPKD 1 Halaman ………
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA-
SKPKD 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………
Organisasi : x. xx. xx. …………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp) volume satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
- 52 -
C. FORMULIR DPA-SKPKD 2.1
Halaman ……..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DPA
SKPKD 2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. Xx. ………………….
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Tahun n Tahun n+1 volume satuan
Harga satuan
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
x x x xx xx
Jumlah
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
- 53 -
D. FORMULIR DPA-SKPKD 3.1 Halaman ……..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DPA
SKPKD 3.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
- 54 -
E. FORMULIR DPA-SKPKD 3.2 Halaman ……..
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RKA-SKPKD
3.2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. ………………….
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
Rencana pendapatan per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.
Mengesahkan: Kepala BPKD selaku PPKD ------------------------------------ Pangkat: NIP
Makassar, ................. Kepala SKPD ------------------------------ Pangkat : NIP.
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.
- 55 -
LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
FORMAT RKAP-SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP –SKPD)
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
TAHUN ANGGARAN ……….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
RKAP – SKPD Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP – SKPD 1 Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP – SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP – SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP – SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Perubahan Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 56 -
A. FORMULIR RKAP-SKPD
Halaman ……..
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKAP- SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx ………………….
Organisasi : x.xx.xx ………………….
Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
Defisit
Makassar, .......................
Menyetujui,
Kepala SKPD
Nama Lengkap : Pangkat :
Nip :
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKAP- SKPD 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : xx ………………….
Latar belakang perubahan/dianggarkan Perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………:................................................................…………………………………………………………………………………………………
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
Makassar,...
Kepala SKPD
(Nama Lengkap)
(Pangkat)
(Nip)
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan 1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
B. FORMULIR RKAP-SKPD 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKAP- SKPD 2.1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : xx ………………….
Latar belakang perubahan/dianggarkan Perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………:................................................................…………………………………………………………………………………………………
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
Makassar,...
Kepala SKPD
(Nama Lengkap)
(Pangkat)
(Nip)
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan 1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
C. FORMULIR RKAP-SKPD 2.1
- 59 -
D. FORMULIR RKAP-SKPD 2.2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKAP-SKPD 2.2 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan :xx
………………….
Organisasi :xx
………………….
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan
Uraian Lokasi
Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber dana
Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang
Sebelum perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8-7 10
xx Program A
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Program B
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Program ….
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx dst ….
Jumlah
……..,tanggal………..
Keapla SKPD,
............................
(tanda tangan)
Pangkat
NIP.
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama Nip Jabatan Tanda Tangan
1.
Dst.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKAP-SKPD 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : x.xx. xx ………………….
Program : x.xx. xx.xx ………………….
Kegiatan : x.xx. xx.xx. xx ………………….
Sub Kegiatan : ...........................
Lokasi Kegiatan :............................
Latar belakang perubahan/dianggarkan perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
%
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
x x x xx
x x x xx xx
Jumlah
Makassar.....
Kepala SKPD
.................................
(tanda tangan)
Pangkat
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
dst
E. FORMULIR RKAP-SKPD 2.2.1
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 61 -
FORMAT RKAP-SKPKD
Provinsi/Kabupaten/Kota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKAP-SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
Kode Nama Formulir
RKAP-SKPKD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKAP-SKPKD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKAP-SKPKD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
RKAP-SKPKD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKAP-SKPKD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 62 -
A. FORMULIR RKAP-SKPKD Halaman ……..
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Formulir
RKAP-SKPKD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran ……
Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
Surplus/ (Defisit)
Pembiayaan neto
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah per triwulan
No Uraian Triwulan
I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
…….., tanggal………..
Menyetujui
PPKD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
B. FORMULIR RKAP-SKPKD 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir RKAP-
SKPKD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan
dalam perubahan APBD :
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
(berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
C. FORMULIR RKAP-SKPKD 2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir RKAP-
SKPKD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan
dalam perubahan APBD :
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
(berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
D. FORMULIR RKAP-SKPKD 3.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir RKAP-
SKPKD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan
dalam perubahan APBD :
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Penerimaan Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
(berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
E. FORMULIR RKAP-SKPKD 3.2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir RKAP-
SKPKD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan
dalam perubahan APBD :
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode
Rekening Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/
(berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/
Harga Volume Satuan
Tarif/
Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
1. Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 67 -
LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULSEL NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
1. BAGAN ALIR PENGERJAAN RKAP-SKPD
2. BAGAN ALIR PENGERJAAN RKAP-SKPKD
RKAP SKPD
RKAP SKPD 2.2
RKAP SKPD 1
RKAP SKPD 2.1
RKAP SKPD
RKAP SKPD 2.1
RKAP SKPKD
RKAP
SKPKD 3.2
RKAP
SKPKD 3.1
RKAP SKPKD 2.1
RKAP SKPKD 1
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
- 68 -
LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULSEL
NOMOR 122 TAHUN 2017
TANGGAL 06 JULI 2017
FORMAT DPPA-SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA – SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ……………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx ……………………………….
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
:
:
:
:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kode Nama Formulir
DPPA- SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Prubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA-SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
*) coret yang tidak perlu
LOGO
DAERAH
- 69 -
A. FORMULIR DPPA-SKPD Halaman....
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA- SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran ……
Urusan Pemerintahan : x. xx ………………….
Organisasi : x.xx.xx ………………….
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
sebelum perubahan
setelah perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
Surplus/ (Defisit)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
No Uraian Triwulan
I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja langsung
Makassar, .......................
Menyetujui, Sekretaris Daerah
------------------------------- Pangkat : NIP :
- 70 -
B. FORMULIR DPPA-SKPD 1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
PENDAPATAN
NO DPA SKPD :: x.xx xx 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx ………………………………………………….
ORGANISASI : x.xx.xx
………………………………………………….
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA- SKPD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : xx ………………….
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan dalam perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/ Harga
Volume Satuan Tarif/ Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I Rp ……………… ……..,tanggal………..
Triwulan II Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan III Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp ……………… (tanda tangan)
Jumlah Rp ……………… (nama lengkap)
NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
C. FORMULIR DPPA-SKPD 2.1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx …………………………………………………
ORGANISASI : x.xx.xx …………………………………………………
PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD Formulir
DPPA SKPD 2.1
x.xx xx 00 00 5 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : xx ………………….
Latar belakang perubahan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Harga satuan
Volume Satuan Harga
satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp ……………… ……..,tanggal………..
Triwulan II Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan III Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp ……………… (tanda tangan)
Jumlah Rp ……………… (nama lengkap)
NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
D. FORMULIR DPPA-SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA-
SKPD 2.2 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan :xx ………………….
Organisasi :xx ………………….
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program Dan Kegiatan
Kode Program Kegiatan
Uraian Lokasi
Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif)
Sumber dana
Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang
Sebelum perubahan
Setelah Perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8-7 10
xx Program A
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Program B
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx Program ….
xx Kegiatan ….
xx Kegiatan ….
xx dst ….
xx dst ….
Jumlah
……..,tanggal………..
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 75 -
E. FORMULIR DPPA-SKPD 2.2.1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ……….
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : x.xx xx xx xx 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
x.xx
………………………
ORGANISASI : x.xx.xx ………………………
PROGRAM : x.xx.xx. xx ……………………...
KEGIATAN : x.xx.xx. xx. xx ……………………... LOKASI KEGIATAN : ……..……………………………………………………….................
SUMBER DANA : ……..……………………………………………………….................
JUMLAH ANGGARAN : Rp............ ………................………………………………........................... TERBILANG : (…………………………………………………….............................
………………………………..………………… )
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD Formulir
DPPA- SKPD 2.2.1
x.xx xx xx xx 5 2
Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….
Organisasi : x.xx. xx ………………….
Program : x.xx. xx.xx ………………….
Kegiatan : x.xx. xx.xx. xx ………………….
Lokasi kegiatan : ...........................
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Harga satuan
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 8 9 10 11 = 8 x 10 12 = 11 - 6 13
xx xx xx xx xx
Jumlah ……..,tanggal………..
Triwulan I Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan II Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp ……………… (tanda tangan)
Triwulan IV Rp ……………… (nama lengkap)
Jumlah Rp ……………… NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
dst
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H
FORMAT DPPA-SKPKD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)……. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-SKPKD) TAHUN ANGGARAN ……….
Kode Nama Formulir
DPPA- SKPKD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
DPPA-SKPKD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
DPPA-SKPKD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
DPPA-SKPKD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA-SKPKD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
LOGO
DAERAH
- 78 -
A. FORMULIR DPPA-SKPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Formulir
DPPA- SKPKD Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran ……
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Bertambah/ (berkurang)
sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
Surplus/ (Defisit)
Pembiayaan neto
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah per triwulan
No Uraian Triwulan
I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
…….., tanggal………..
Menyetujui
Sekretaris Daerah,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
- 79 -
B. FORMULIR DPPA-SKPKD 1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
PENDAPATAN
NO DPA SKPKD : x.xx xx 00 00 4
SKPKD : ……………………………………………………………..
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir DPPA-
SKPKD 1 Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …
Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan dalam perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Tarif/ Harga
Volume Satuan Tarif/ Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
Jumlah
Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan I Rp ……………… ……..,tanggal………..
Triwulan II Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan III Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp ……………… (tanda tangan)
Jumlah Rp ……………… (nama lengkap)
NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
C. FORMULIR DPPA-SKPKD 2.1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPKD : x.xx xx 00 00 5 1
SKPKD : …………………………………………………………..
NAMA : ……………………………………………………………
NIP : ……………………………………………………………
JABATAN : ……………………………………………………………
LOGO
DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR DPA SKPKD Formulir
DPPA SKPKD 2.1
x.xx xx 00 00 5 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …
Latar belakang perubahan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
:………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Sebelum perubahan Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang)
Rincian Penghitungan
Jumlah
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp) % Volume Satuan
Harga satuan
Volume Satuan
Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp ……………… ……..,tanggal………..
Triwulan II Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan III Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp ……………… (tanda tangan)
Jumlah Rp ……………… (nama lengkap)
NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1.
dst
D. FORMULIR DPPA-SKPKD 3.1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-PPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
NO DPA SKPKD : x.xx xx 00 00 6 1
SKPKD : ………………………………………………………………
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
- 84 -
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR DPA SKPKD Formulir DPPA-
SKPKD 3.1
x.xx xx 00 00 6 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …...
Latar belakang perubahan penerimaan pembiayaan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Bertambah/ (berkurang)
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Rp %
1 2 3 4 5 6
Jumlah Penerimaan
…….., tanggal …..
Triwulan I Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan II Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp ………………
Triwulan IV Rp ……………… (tanda tangan)
Jumlah Rp ………………
(nama lengkap)
NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
3
4
dst
- 85 -
E. FORMULIR DPPA-SKPKD 3.2
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)…….
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPPA-SKPKD)
TAHUN ANGGARAN ……….
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
NO DPA SKPKD : x.xx xx 00 00 6 2
SKPKD : ………………………………………………………………
NAMA : ………………………………………………………………
NIP : ………………………………………………………………
JABATAN : ………………………………………………………………
LOGO
DAERAH
- 86 -
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOMOR DPA SKPKD Formulir
DPPA- SKPKD 3.2
x.xx xx 00 00 6 2
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …...
Latar belakang perubahan pengeluaran pembiayaan/ dianggarkan dalam perubahan APBD
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah Bertambah/ (berkurang)
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Rp %
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengeluaran
……..,tanggal …..
Triwulan I Rp ……………… Mengesahkan,
Triwulan II Rp ……………… Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp ……………… tanda tangan
Triwulan IV Rp ……………… (nama lengkap)
Jumlah Rp ……………… NIP.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
dst
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H.,M.Si.,M.H