gubernur sumatera utara
TRANSCRIPT
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAIT GUBERIYUR SUMATERA UTARANOMOR 40 TAIIT'il 2OI2
TEIYTANG
RTTCAITA AKSI DAERATI PEMBERAITTASAIT KORUPSI PROVINSISUI}IATERA UTARA TATII'il 2O1L-2AL6
DEITGAIT RAIIMAT TI'I{AIT YAJYG MAIIA ESA
GUBERIYT'R SI'MATERA UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5Tahun 2AO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu men1rusun
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ProvinsiSumatera Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan KorupsiProvinsi Sumatera Utara Tahun 2O11-2O15;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan PerubahanPeraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor41s0);
2.
3.
7.
4.
5.
6,
10.
11.
t2.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25ol;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48aal
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a8461;
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A6 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4663);
8.
9.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Pro-rinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlINomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2OL1,
tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2OLL;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor KEP / l2O IM.PAN / 4 / 2006 tentangPerubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor KE,P I 94 IM.PAN/8 I 2OOS tentang Pedoman
Umum Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang Percepatan
Pemberantasan Korrrpsi;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi SumateraUtara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 7);
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2t.
22.
24.
23.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provjnsi Sumatera
Utara, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumateia
Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun2OOg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Rencana
Pembangunafl Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO9-2O13 (lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19).
Menetapkan :
MEMUTUSKAI{:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2011-2015
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan DPRD menurrrt asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunanproduk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh GubernurSumatera Utara.
6. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut RAD-
PK adalah Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi SumateraUtara Tahun 2011-2015.
BAB IIRTITCANA AKSI DAERAII PEMBERAITTASAIT KORUPSI
Pasel 2
RAD-PK merupakan aksi daerah pemberantasan korupsi secara terpadu dan
berkesinambungan.
Pasal 3
(U RAD-PK menitikberatkan pada bidang pelayanan publik yang meliputibidang pendidikan, bidang kepegawaian, bidang kesehatan, bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang tata ruang dan permukiman,
bidang perhubungan serta bidang pengelola pendapatan daerah.
(21 RAD-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4
RAD-PK secara keseluruhan terdiri dari pencegahan, penindakan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi.
BAB IUPENGAtrIASAN
Pasal 5
Pengawasan terhadap RAD-PK dilaksanakan oleh tim koordinasi, monitoringdan evaluasi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OA4
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
BAB TV
KETENTUAIT PERALIHAIT
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebihlan.irrf .{o--^- IZanr.}rronn {Jrrlram,'*!car!r sL iivrr<ci"rr :LLITqLiJL-qrr u L(Lri-ttrLa! .
BAB VKETEIYTUAIT PEITUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatallnya dalam Berita Daerah Provinsi SumateratJLar''d-.
Ditetapkan di Medanpada tanggal 19 Oktober 2OL2
PIT.GUBERNUR SUMATERA UTARA.
dto
GATOT PUJO ITUGROHO
Diundangkan di Medan
pada tanggal e} Oklohr.,- ?O I )-
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,
NURDIN LUBIS
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT2 NOMOR 40
ercz usgoJxo 6rZTOZ NNHVJ O'
\ruvJn vuu.Lvruns dnNug gnc
'IVCCNVJdOIAION
NVUnJVUSd NVUIdIAIV'I
KATA PENGANTAR
Assalamualaiku m Warahmatullah i Wabarokatu h.
Salam Sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat beserta
hidayah-Nya, sehingga penyusunan" RAD-PK Provinsi Sumatera Utara" ini dapat diselesaikan
untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah Provinsi serta para pemangku
kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Sumatera utara.
sehingga diharapkan nantinya akan dapat mendorong percepatan pemberantasan Korupsi di
daerah Sumatera Utara, buku RAD PK ini berisi langkah-langkah dan upaya konkrit dalam
bentuk implementasi, monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pemangku
kepentingan (stakeholdersl untuk mempercepat perbaikan dan penyempurnaan kebijakan
dalam mewujudkan pelayanan public yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kami berharap Buku Pedoman RAD-PK Sumatera Utara bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan di daerah agar dapat menyusun dan mengimplementasikan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya, sehingga dampak dari pelaksanaan RAD-PK tersebut
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akhirnya diharapkan agar semua pihak untuk
mendukung pelaksaanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi (RAD-PK) yang telah
disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan beradasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
SKPD dan Lembaga tekhnis terkait serta masyarakat.
Dan kami yakin untuk melaksanakan RAD-PK yang telah disusun ini tidaklah mudah, untuk itu
diperlukan kerja keras dan kesungguhan kita semua baik yang berasal dari unsur pemerintahan,
Legislasi serta aparat hukum (Yudlkatif) baik langsung maupun tidak langsung serta masyarakat
secara keseluruhan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat berbangsa dan
bernegara.
Wabillahitaufiq walhidayah,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Medan, November 201L
PIT.GUBERN UR SUMATERA UTARA,
H.GATOT PUJO N UGROHO,ST
Daftar lsi
KATA PENGANTAR.
DAFTAR rSl .............
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...........
B. Maksud, Tujuan dan Fungsi RAD-PK
C. Kedudukan RAD-PK dalam Dokumen perencanaan Anggaran .
D. Landasan Hukum RAD-PK
BAB II RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)
A. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi
Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi
(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
B. Program dan Kegiatan ..............
C. Target dan Sasaran.................
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
A. Strategi Pelaksanaan.........
B. Dukungan Kebijakan
C. Pembiayaan.............
D. Monitoring dan Evaluasi
E. Pelibatan Masyarakat ................
BAB IV PENUTUP
PENUTUP
LAMPlRAN
L
6
8
10
13
15
18
2t25
26
26
32
35
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam upaya menekan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Republik
Indonesia telah melakukan suatu upaya melalui Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2OO4 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang secara
khusus menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk
menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
2004-2409.
Adapun pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
yang kemudian disebut (RAN-PK) tersebut diarahkan untuk dilaksanakan
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintahan
nondepartemen (LPNK) terkait, unsur masyarakat, serta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Presiden melalui Inpres Nomor 9
Tahun ZOLL menginstruksikan Rencana Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi yang menekankan kepada seluruh jajaran
pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya
masing-masing.
Menterjemahkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 dan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OL1- tersebut di atas serta mengingat
kembali Diktum Kesebelas Butir ke 3 pada Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2OO4 yang secara khusus mengintruksikan kepada Meter! NeEara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS untuk menyusun
Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi, maka Kepala
Badan Perencanaan Nasional telah menerbitkan Buku Pedoman Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai pedoman umum
bagi pemerintah daerah provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi.
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan
dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam
upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem
keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah
serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi.
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di
sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan
pemberantasan korupsi, khususnya strategi pencegahan. sektorpelayanan publik yang dikelola pemerintah merupakan sektor yang rentan
terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan
masyarakat. Peran negara untuk melindungi, mensejahterakan,
mencerdaskan, dan turut menciptakan perdamaian abadi seperti terurai
dalam pembukaan UUD 1945 sesungguhnya adalah garis besar petayanan
publik yang harus diberikan negara pada rakyat.
Pemerintah provinsi Sumatera Utara secara sadar meyaklni adanya
hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan publik dengan praktik
korupsi. Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh
administrator publik, maka akan semakin buruk kualitas pelayanan
publik. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan
publik, akan semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi terutama
dalam bentuk penyuapan. oleh karena hubungan diantara keduanya
bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan
dapat rnenanggulangi terjadinya praktik korupsi.
Buruknya pelayanan publik membuat celah-celah korupsi terbuka
lebar. Karena pelayanan pubrik bersentuhan langsung dengan
masyarakat, maka akibatnya lebih buruk lagi. Keburukan di sektor
pelayanan publik itu dapat mereduksi dan mengikis semangat masyakarat
terhadap pemberantasan korupsi yang sebenarnya mulai tumbuh subur
itu. Bahkan, lebih parahnya, dapat berdampak pada tumbuhnya sikap
permisif sebagian masyakarat terhadap korupsi.
Pemerintah Provinsi Sumatera secara berkelanjutan terus
melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat Sumatera Utara. Berbagai upaya nyata yang telah
dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan
kualitas layanan publik, antara lain :
1. Menerbitkan Surat Edaran No. 061/8L4O/ZOA4 tanggal 16 Desember
2AO4 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD yang intinya
meminta agar pimpinan SKPD menyusun standar pelayanan yang
meliputi prosedur pelayanan, proses waktu yang dibutuhkan,
persyaratan yang diperlukan, dan biaya/tarif pelayanan.
2. Mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2005 yang mengatur
bahwa Pelayanan publik di lingkungan Provinsi Sumatera dilandasi
prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,
keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana,
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta
kenyamanan.
3. Setiap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan
penerima pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, penyediaan sarana dan
prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.
4. Mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6
Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain
dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan ini merupakan
unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang
perinjinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian
wewenang kepala daerah dengan tugas pelaksanaan koordinasi dan
penyelenggaraan pelayanan admnistrasi di bidang perijinan dan non
perijinan secara terpadu. Dengan adanya Badan tersebut, pelayanan
perizinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat
berjalan lebih cepat dan sederhana.
MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan
pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera dalam upaya
pemberantasan korupsi terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem
administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah
bebas korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan komitmen
tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan
beberapa tahapan untuk penyusunan MD-PK Provinsi Sumatera Utara
dengan mengacu pada Buku Pedoman Umum RAD-PK yang diterbitkan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Penyusunan MD-PK Provinsi Sumatera Utara juga mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Utara tahun 2OA5-2O25 dimana disebutkan program
pemerintah provinsi Sumatera Utara akan mewujudkan pelaksanaan
Pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang
bersih (Clean Governmenf) dari peraktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Terkait hal tersebut, Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD)
Provinsi Sumatera Utara ditekankan pada upaya "Terwujudnya
masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan
dan berkeadilan di dalam kebinekaan". Yang kemudian dipertegas
melalui beberapa butir penjelasan yang salah satunya menyatakan
bahwa, "melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik Good
Governance menganut prinsip-prinsip Akuntabilitas, Pengawasan,
Daya Tanggap, Profesionalitas, Efisiensi dan Efektifitas,
Transparansi, Kesetaraan, Wawasan kedepan, Partisipatif dan
Penegakan Hukum".
Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara tersebut maka dibutuhkan berbagai upaya yang harus
dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Salah satu butir dalam
Misi yang ditetapkan dan berkaitan dalam upaya pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
adalah butir kedua yang menyatakan perlunya dilakukan, "Pemantapan
(Memantapkan) sistem pembinaan aparatur kepemerintahan yang
berkualitas, menekan peluang KKN untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan
masyarakat madani"
Untuk implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara perlu adanya standar operasional
prosedur (SOP) yang berdasarkan dimensi Konstitusional dan dimensi
Filosofis pelaksanaan kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Adapun dimensi konstitusional dalam pelaksanaannya
antara lain, Beberapa landasan konstitusional yang dapat dianggap
penting dalam pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2OA4
Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OO7 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 33
tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 105 tahun 2007
tentang Pengelolaan dan Peftanggungjawaban Keuangan Daerah menjadi
peraturan per-undang-undangan yang memberikan arah sistem dana
perimbangan pusat dan daerah serta sistem pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah, Peranturan Pemerintah (PP)
Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah,
Peraturan Daerah (PERDA) Nornor 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah lainnya Provinsi Sumatera Utara.
Sementara dimensi Filosofis merupakan faktor yang berkaitan
langsung pada aspek moral yang ada pada setiap orang maupun
aparatur Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan berkaitan
langsung pada pelaksanaan teknis kewenangan administratif pemerintah
daerah yang dimaksudkan.
B. MAKSUD, TUIUAN DAN FUNGSI RAD.PK
a. Maksud RAD-PK.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun ZOLL Tentang
Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi pada Diktum
PERTAMA dinyatakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam
rangka percepatan, pecegahan dan pemberantasan korupsi, hal ini
diartikan bahwa Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi yang kemudian disebut (RAD-PK) perlu untuk dikonsolidasikan
kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera
Utara yang selanjutnya merupakan landasan normatif (PERGUB) yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pelaksanaan Pelayanan
Publik berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (TUPOKSI- SKPD) Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 pada Diktum
KEDUA, diarahkan untuk melaksanakan beberapa strategi sebagai
berikut:
a. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
b. Strategi Harmonisasi Peraturan Per-Undang-undangan
c. Strategi Kerjasama (Koordinasi)
d. Strategi Penindakan / Penegakan Hukum
e. Strategi Mekanisme dan Sistem Pelaporan
f. Strategi Penyelamatan/ Pengembalian Aset Daerah/ Hasil
Korupsi
Strategi Pencegahan yang dimaksudkan merupakan suatu upaya
antisipatif yang harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara sehingga mampu menekan
kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Korupsi melalui Proses
Perencanaan Penganggaran yang tepat sasaran dan tepat guna dalam
seluruh Program dan Kegiatan, bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi
Sumatera Utara secara umum.
b. Tujuan RAD-PK
Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-
PK) Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menyelaraskan seturuh
implementasi kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara diberbagai bidang Pelayanan Publik pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dokumentasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
Provinsi sumatera Utara ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi
seluruh SKPD Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud komitmen dalam
melaksanakan pembangunan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang
makmur serta sejahtera.
c. Fungsi RAD-PK
Dapat diuraikan secara lebih rinci bahwa, Dokumentasi Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatrera Utara
ini memiliki fungsi :
1. Dokumentasi RAD-PK berfungsi sebagai pedoman Konstitusionat
(dalam bentuk Peraturan Gubernur) dalam setiap pelaksanaan
kewenangan administratif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Utara.
2. Dokumentasi RAD-PK berfungsi sebagai tatanan normative dalam
hubungan koordinasi serta pelaksanaan Pelayanan Publik di setiap
Badan, Kantor, Dinas serta Instansi dan Lembaga di wilayah
Administratif Pemerintahan provinsi Sumatera Utara.
3. Dokumentasi MD-PK berfungsi sebagai tatanan Normatif dalam
upaya pemberian efek jera kepada pelaku tindakan korupsi didalam
batas wilayah admnistratif provinsi Sumatera Utara.
4. Dokumentasi RAD-PK Provinsi Sumatera Utara sebagai pilar utama
dalam upaya pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang bersih dan beriman.
Fungsi Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(MD-PK) Provinsi Sumatera Utara tersebut diharapkan dapat mengawali
seluruh pelaksanan Pembangunan di dalam batas wilayah Provinsi
Sumatera Utara bagi terciptanya hasil pembangunan Provinsi Sumatera
Utara yang tepat sasaran dan berdayaguna serta berdaya manfaat bagi
seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
C. KEDUDUKAN RAD.PK DALAM DOKUMEN PERENCANAANPENGANGGARAN
Berdasarkan maksud, tujuan dan fungsinya maka, kedudukan
Dokumentasi Rencana Aksi Daerah pemberantasan Korupsi (MD-PK)
Provinsi Sumatera Utara terhadap Dokumen Perencanaan Penganggaran
adalah sebagai Pengawal yang mampu memberikan manfaat dalam
perencanaan penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan secara
proporsional atas pengalokasiannya berdasarkan volume kebutuhan yang
ada pada masing-masing kegiatan dalam setiap program di setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun posisi Dokumentasi RAD-PK ini
juga sebagai Penangkal yang diharapkan dapat mengantisipasi terjadi
inefisiensi serta inefektifitas penggunaan anggaran Program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada setiap satuan Kerja perangkat Daerah (sKpD)
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga mampu memberikan
dampak positif yang signifikan bagi Rencana pembangunan Jangka pajang
Daerah (RPJPD) Provinsi sumatera Utara Tahun 2oos-2o25, dan secara
simultan teraplikasi pada setiap tahapan Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Cita-cita luhur Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara di atas merupakan pilar utama
perwujudan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara kemudian
diterjemahkan dalam beberapa Misi Pembangunan Provinsi Sumatera
Utara sebagai berikut :
- Misi Peftama Pembangunan masyarakat Sumatera Utara yang Maju,
Aman, Bersatu, Rukun dan Damai dalam Kesetaraan.
- Misi kedua adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang
Mandiri dan Sejahtera dan Berwawasan,
- Misi Ketiga adalah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang
Partisipatif dan peduli terhada"p proses pembangunan.
Selanjutnya Misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang
diuraikan di atas diimplementasikan dalam bentuk Strategi serta arah
kebijakan yang diletakkan dalam pondasi atau dasar pelaksanaan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain menyatakan
bahwa,
a. Akan meletakkan Pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik sebagai
abdi masyarakat
b. Melaksanakan kebijakan penataan kelembagaan dan peningkatan
kualitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan koordinasi
dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah
c. Peningkatan pengawasan akuntabilitas dan pengawasan aparatur
negara, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
d. Peningkatan kualitas pelayanan Publik, pengelolaan kapasitas
kelembagaan pemerintah, peningkatan pengelolaan sumber daya
aparatur dan administrasi kependudukan serta
e. Pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional, cepat
tanggap dan berdedikasi tinggi.
Keseluruhan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta
strategi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara erat
terhubung terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perwujudan
pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang bersih dan
bebas dari Tindakan Pidana Korupsi demikian juga sebaliknya.
D. LANDASAN HUKUM RAD-PK
Beberapa landasan Peraturan Per-Undang-undangan yang
melandasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantsan Korupsi
(RAD-PK) antara lain sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor l4O, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO2 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442L);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomsr
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a4);
6. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
10
9.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sefta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLL Nomor
44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun ZOLL tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2OtL;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor KEP/L2O/ M.PAN/4/2006 tentang Perubahan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/94|M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi,
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2OO4 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
10.
11.
L2.
13.
11
t4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2OO5-2O25;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2009-2013.
15.
16.
t7.
18.
19.
L2
BAB IIRENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
(RAD-PK) PROVTNST SUMATERA UTARA
A.Arah Kebijakan
RAD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada upaya
peningkatan kualitas layanan publik, penataan sistem keuangan daerah,
perbaikan sistem administrasi pemerintahan, dan penetapan program dan
wilayah bebas korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk
melaksanakan fokus RAD-PK tersebut perlu ditetapkan arah kebijakan
dalam rangka pelaksanaan MD-PK. sehubungan dengan penetapan arah
kebijakan dalam RAD-PK, Pemerintah Provinsi Sumatera memperhatikan
keterkaitan dan kesinergian RAD-pK dengan arah kebijakan dalam
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) provinsi
Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.
Garis besar pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada beberapa Visi
pelaksanaan yang salah satunya menyatakan bahwa, "tata pemerintahan
yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas,
pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitas,
transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipatif dan penegakan
hukum".
Visi tersebut di atas relevan terhadap upaya perwujudan
pemerintahan yang baik (6ood Government) yang tentunya berbanding
sejajar terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (cleanGovernment) sebagaimana yang tertera di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 yang
menyatakan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah secara berkesinambungan dilaksanakan berdasarkan
tiga kebijakan yaitu :
13
1. Kebijakan Penataan dan peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah
Daerah melalui peningkatan koordinasi dan tertib administrasi
pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara, peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber
daya manusia dan aparatur, dan penataan administrasi
kependudukan.
2. Kebijakan pembinaan hubungan antar lembaga daerah melalui
peningkatan kerjasama daerah/negara/ lembaga.
3. Kebijakan pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional,
cepat tanggap dan penuh dedikasi.
Demikian pula agenda pembangunan di daram Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi sumatera
Utara menyebutkan antara lain :
1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-
prinsip penyelnggaraan kepernerintahan yang baik antara lain ;
keterbukaan, kebertanggungjawaban dan ketaatan hukum, serta
membuka paftisipasi publik pada kegiatan pembangunan.
2. Memantapkan penerapan nilai-nilai etika aparatur guna membangun
budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
3, Peningkatan mutu pelayanan umum kepada masyarakat. penciptaan
birokrasi profesional yang di arahkan pada kebijakan meningkatkan
luailitas sumber daya aparatur melalui diklat yang berkesinambungan.
4. Mengembangkan manajemen tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu
mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan
responsif, melalui desentralisasi pNS ke tingkat pelayanan langsung
mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, penerapan
peraturan kepegawaian yang konsisten.
14
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalaui
upaya-upaya pemberantsan peraktek KKN, pembenaan kelembagaan
dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia penyelenggara negara.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arah kebijakan dalam
pelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera Utara mengabsorbsi arah
kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Tujuannya
agar dokumen MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terintegrasi
dan bersinergi dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2009-2013.
Arah keb-ljakan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan
upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas yang pada
tahapannya akan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan
bersih (Good Government and Clean Government).
B.Program dan Kegiatan
Mengingat kembali bahwa relevansi Pelaksanaan Pemberantasan
Korupsi atas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara sebagai pemegang kewenangan adminsitratif dalam batas wilayah
Provinsi Sumatera Utara terkonsentrasi pada tindakan pencegahan maka,
prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara adalah serangkaian upaya melalui Program
Pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengedepankan 4 fokus
program, yakni:
1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan
pelayanan publik yang bersih melalui penekanan pelaksanaan tugas
yang berbasis Pelayanan Prima dengan mengedepankan pelaksanaan
Pelayanan Publik yang terbuka (Transparan), Tanggap (Ressponsif),
Bertanggungjawab (Akuntabilitas) baik terhadap pengguna pelayanan15
2.
3.
4.
publik dan terhadap sesama aparatur pelaksana pelayanan publik di
setiap SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
Program penataan sistem keuangan daerah dalam rangka reforrnasi
bidang keuangan menuju terwujudnya sistem keuangan daerah yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Program perbaikan sistem administrasi pemerintahan guna
mewujudkan sistem administrasi pemerintahan di Provinsi Sumatera
yang efektif, eflsien, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan terukur.
Penetapan program dan wilayah bebas korupsi di lingkungan
pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Program peningkatan kualitas layanan publik direalisasikan dengan
kegiatan-kegiatan yang meliputi bidang layanan publik yang menjadi
masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan
peningkatan kualitas layanan public yang menjadi prioritas dalam RAD PK
Provinsi Sumatera Utara meliputi :
1. Perbaikan kualitas layanan publik pada bidang Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya
manusia aparatur
2. Perbaikan kualitas Iayanan publik pada bidang bidang layanan ijin
pembangunan (Tata Ruang Wilayah) yang meliputi kegiatan
penyempurnaan proses perijinan agar lebih transparan, akuntabel,
terukur, terjangkau dan berkepastian. Kegiatan pada bidang ini
selain penyempurnaan proses perijinan juga meliputi kegiatan dalam
rangka Peningkatan infrastruktur pedesaan, pembangunan
perkotaan, peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman
dan penataan ruang.
3. Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang layanan kesehatan,
meliputi upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pengawasan
obat dan makanan, promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas
16
4.
5.
6.
7.
lingkungan sehat, peningkatan kualitas kesehatan perorangan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit, sumber daya kesehatan,
penyempurnaan kebijakan dan menejemen pembangunan kesehatan
dan penelitian dan pengembangan kesehatan.
Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang tayanan pendidikan,
yang meliputi kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini, wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan
non-formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dan pendidikan tinggi.
Peningkatan kualitas layanan publik pada bidang layanan
perhubungan (laut, darat dan udara), meliputi kegiatan rehabilitasi
dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan lalan
(LLAJ), peningkatan kapasitas prasarana dan fasilitas LLAJ,
peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api,
peningkatan dan pembangunan transpoftasi Laut dan peningkatan
dan pembangunan transportasi udara;
Peningkatan kualitas layanan publik bidang layanan tenaga kerja dan
transmigrasi, meliputi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga
kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja,
perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dan penataan
penyebaran penduduk angkatan kerja yang serasi dan seimbang.
Peningkatan kualias layanan publik bidang layanan samsat (Dinas
Pendapatan Daerah), yang difokuskan untuk meningkatkan
pendapatan daerah
Program penataan sistem keuangan daerah dilaksanakan sejalan
dengan upaya reformasi di bidang keuangan yang meliputi kegiatan
seperti :
1. Penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran di
daerah
2. Perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui
pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (etectronic
procuremenf) maupun unit pengadaan barang dan jasa.L7
3. Penataan sistem akuntasi keuangan daerah mulai dari tahapan
perencanaan, pela ksanaan hing ga penata usahaan/pela poran
4. Perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah
5. Perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor
pajak, retribusi, bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah maupun sumber-
sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun
pinjaman daerah.
Fokus pada program Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan
Daerah provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi :
1. Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat di lingkungan
Pemerintahan Provinsi secara berkala
2. Penetapan dan penerapan insentif kinerja
3. Perbaikan mekanisme rekruitmen CPNS
4. Perbaikan mekanisme penetapan, mutasi maupun promosi pejabat
PNS di lingkungan Pemerintahah Provinsi Sumatera Utara
5. Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar operasional
prosedur dalam seluruh organisasi pemerintah daerah (opD) atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selanjutnya pada Penetapan Program dan wilayah Bebas Korupsi,
dilaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi :
1. Pengembangan Pilot Project SKPD/Organisasi Perangkat Daerah bebas
korupsi
2. Penetapan contoh program atau kegiatan bebas korupsi pada sektor
prioritas
3. Penetapan pilot project daerah bebas korupsi
C.Target dan Sasaran
a. Target
Sesuai Program dan Indikator Kegiatan yang ditetapkan di atas
maka target yang ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagai berikut:18
a. Penyempurnaan/ Perbaikan Sistem pelayanan publik
Melakukan penyempurnaan serta perbaikan pada sistem
Pelayanan Publik pada seluruh jajaran pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera utara melalui pelaksanaan sistem pelayanan
Publik berbasis pelayan Prima dengan mengedepankan
pencapaian Indikator pelaksaaan Pelayanan publik yang terbuka
(Transparan), Tanggap (Ressponsif) dan bertanggungjawab
(Akuntabilitas) baik terhadap pengguna pelayanan publik
(masyarakat) maupun terhadap sesama pelaksana pelayanan
Publik (Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)
b. Perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah
Melakukan Penyempunaan dan Perbaikan atas pengeroraan
Keuangan Daerah melalui sistem perencanaan penganggaran
yang proporsional berdasarkan volume program dan kegiatan di
setiap satuan Kerja perangkat daerah (sKpD) provinsi Sumatera
utara yang disetarakan berdasarkan kapasitas kemanfaatannya
bagi masyarakat sumatera Utara serta mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah provinsi
Sumatera Utara yang terbuka, tanggap serta dapat
dipertan gg ungjawabkan.
c. Penataanl Perbaikan Sistem AdministrasiKepemerintahan
Melakukan penataan serta perbaikan sistem Administratsi
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui,
pelaksanaan sistem Pelayanan publik pada bidang perUinan,
Kependudukan, Kepegawaian, Kesehatan dan pendidikan yang
mengedepankan azas kesamaan hak dan kewajiban serta azas
kebutuhan seluruh Pihak sebagai pengguna perayanan publik
(masyarakat Sumatera Utara) yang terbuka, tanggap serta
perduli dan dapat dipertanggungjawabkan.
19
d. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi.
Melakukan Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi yang dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SI(PD) dalam batas wilayah Adminsitartif Provinsi
Sumatera Utara melalui pengembangan Pilot Projek SKPD bebas
Korupsi yang merupakan contoh dalam program atau kegiatan
bebas korupsi pada sektor prioritas.
b. Sasaran
Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera
Utara merupakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam batas kewenangan administratif Provinsi Sumatera
Utara sebagai pihak yang melaksanakan serta menggunakan
anggaran perbelanjaan daerah dalam melaksanakan program
dan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing sesuai matrik Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
(terlampir) dari salah satu Instansi sebagai format baku untuk
kemudian harus diterjemahkan oleh seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara.
20
BAB IIISTRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
A. Strategi Pelaksanaan
Strategi dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara antara
lain:
1) Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas moral serta
disiplin setiap aparatur pemerintahan daerah yang terbentuk
melalui proses Institusi/ pengkaderan, sistem pengelolaan dan
penempatan SDM aparatur sesuai dengan kompetensi .
2) Strategi Harmonisasi Peraturan Per-Undang-undangan
Merupakan suatu upaya pemberantasan korupsi yang
dilaksanakan dengan menambah instrument per-undang-
undangan sebagai landasan pelaksanaan tugas-tugas yang lebih
responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam
pelaksanaan kinerja pemerintah daerah termasuk dalam
palayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu
instrument peraturan perundang-undangan yang dimaksud
dibentuk dan secara legitimatif mengerucut pada upaya
penyelesaian permasalahan yang terjadi didalam perspektif
masyarakat terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah.
3) Strategi Kerjasama (Koordinasi)
Merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan
tugas yang lebih koordinatif dalam setiap pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah untuk menciptakan, budaya kerja yang
lebih jujur, transparan, serta menanamkan budaya malu di
lingkungan pemerintahan daerah Provonsi Sumatera Utara.
4) Strategi Penindakan / Penegakan Hukum
Merupakan pelaksaan penegakan hukum bagi pelaku tindakan
pidana korupsi dalam batas wilayah Administratif Provinsi
Sumatera Utara. Pelaksanaan penegakan hukum (Law
inforcement) ini diupayakan dalam bentuk proses yang tidak
berbelit-belit dalam penanganannya sehingga dapat
menghasilkan upaya penegakan hukum yang lebih pasti dan
akan memberikan efek jera kepada seluruh aparatur
pemerintahan dan instansi vertikal lainnya di wilayah provinsi
sumatera utara, sefta memberikan penghargaan (Reward)
kepada Instansi Pemerintah yang bersih dari tindak pidana
korupsi,
5) Strategi Mekanisme dan Sistem Pelaporan
Merupakan suatu upaya pemberantsan korupsi dengan
menggunakan metode, adanya sistem pelaporan berkala dari
setiap hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan diberbagai bidang
dalam rentang waktu perbulan, per-triwulan, per-semester sefta
tahunan untuk mengukur capaian target kinerja yang
dilaksanakan sehingga tercipta kondisi yang produktif dari setiap
aparatur pemerintahan daerah. Pada tahapanya hal ini akan
membentuk suatu mekanisme palaksanaan tugas yang lebih
baik, tertata rapi serta memberikan nuansa yang lebih positif
terhadap perbaikan perspektif negatif masyartakat terhadap
pola kinerja pemerintahan.
6) Strategi Penyelamatan/ Pengembalian Aset Daerah/ Hasil
Korupsi
Menuntut kembali seluruh kerugian Negara dalam bentuk materi
yang didapat pelaku dari hasil penggelapan (Korupsi) secara
menyeluruh tanpa sisa. Metode ini diharapkan akan memberikan
implikasi yang sangat signifikan terhadap pelaku tindak pidana
korupsi di Provinsi Sumatera Utara.
Ke-enam Strategi pelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera
Utara di atas merupakan serangkaian kegiatan yang secara
simultan memiliki korelasi satu dengan yang lainnnya dalam upaya
perbaikan pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah yang bersih
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Strategi
pemberantasan korupsi Provinsi Sumatera Utara tersebut
diharapkan mampu menyempurnakan serta memperbaiki,
- Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sistem Administrasi Pemerintahan
- Sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintah.
- Penetapan Program wilayah bebas korupsi.
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
Provinsi Sumatera Utara adalah suatu pelaksanaan pencegahan
sefta penindakan yang terintergritas yang terkonsolidasi pada lintas
sektoral dan lintas program.
Adapun beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai bidang prioritas
yang melaksanakan pelayanan publik dalam pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dalam tahap awal ini
antara lain :
1. Bidang Layanan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
2. Bidang layanan Ijin Pembangunan (Dinas Tata Ruang
Wilayah).
3. Bidang Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) .
4. Bidang layanan Pendidikan (Dinas Pendidikan).
5. Bidang layanan Perhubungan (Dinas Perhubungan Laut, Darat
dan Udara).
6. Bidang Layanan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinas
Tenaga kerja dan Transmigrasi)
7. Bidang layanan Samsat (Dinas Pendapatan Daerah)
Adapun Instansi yang berkewenangan untuk melaksanakan
tugas dan tanggungjawab serta kegiatan untuk menyusun Kerangka
23
Acuan Rencana Tindak Lanjut Rencan Aksi Daerah pemberantasan
Korupsi Provinsi Sumatrera Utara adalah sebagai berikut :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Sumatera Utara
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)
pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada
masyarakat.
- Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada sekretaris
Daerah Provinsi.
- Membuat rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
b. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hat,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) dari setiap Instansi (SKPD)
pelaksana Pelayanan Pablik secara langsung kepada
masyarakat.
- Melaksanakan sistem Pelaporan periodik kepada sekretaris
Daerah Provinsi.
- Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasir
pemantauan yang dilakukan kepada Badan perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi sumatera Utara sebagai
masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
c. Biro Hukum Setdaprovsu
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam hal,
- Mengumpulkan data dan Informasi pada Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRp3) dari setiap Instansi (sKpD)
pelaksana Pelayanan Publik secara langsung kepada
masyarakat.
Melaksanakan sistem Pelaporan Periodik kepada Sekretaris
Daerah Provinsi.
Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan hasil
pemantauan yang dilakukan kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai
masukan bagi rancangan Rencana Tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Utara.
Melaksanakan kegiatan pemantuan secara berkala kepada
seluruh Instansi (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dalam pelaksanaan pelayanan pablik dan melaporkan hasil
pemantauan lapangan yang ter-indikasi melakukan tindakan
korupstif kepada pihak penegak hukum (pihak Kejaksaan atau
Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara) melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Utara.
B. Dukungan Kebijakan.
Buku Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi
Sumatera Utara ini merupakan literatur yang mencoba untuk
menterjemahkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2OLt Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi yang pada tahapannya menjadi kerangka taktis dan teknis
pelaksanaan Program dan Kegiatan pada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk di respon dan dilaksanakan oleh
seluruh jajaran (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam
upaya meminimalisir tindak pidana korupsi melalui :
1. Penyesuaian Perencanaan Penganggaran Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ditetapkan secara proporsional berdasarkan volume
kebutuhan anggaran dalam tiap kegiatan dokumen Rencana
Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menyesuaikan Perencanaan Penganggaran Program dan
Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Utara.
Menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap
Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) dengan
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Menyesuaikan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan
dengan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah
(RPIPD) melalui Rencana Pembanguan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan menjadikan Renstra SKPD sebagai tofok
ukur pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Provinsi
Sumatera Utara.
C, Pembiayaan.
Pembiayaan Program Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi Provinsi Sumatera Utara direncanakan akan dianggarkan
pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah
(APBD) yang akan diposkan pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam pelaksanaan program
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera
Utara.
D. Monitoring dan evaluasi
Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan
Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN /4/2OOO Tentang
Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : KEP/94/M.PAN/B/2O05 Tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2AO4 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
dipandang perlu melaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan
2.
3.
4.
26
Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara.
Untuk dapat memberikan arahan kongkrit tentang
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-
PK) Provinsi Sumatera Utara, diperlukan tahapan pengawasan
(Monitoring) untuk mendapatkan data dan informasi tentang
kualitas pelaksanaan pelayanan publik dimaksud. Adapun data yang
dihasilkan merupakan laporan umum secara tertulis yang secara
umum akan bermuara pada tahapan pertanggungjawaban akhir.
Berkaitan hal tersebut pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara
dimungkinkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan
sebagai berikut :
a. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi
1). Penanggung Jawab utama monitoring dan evaluasi atas
RAD- PK adalah inspektorat / Bawasda dengan melibatkan
pihak eksternal seperti SM, perguruan tinggi dan tenaga
profesional lainnya.
2). Tim Monitoring dan Evaluasi atas MD-PK dibentuk oleh
Inspektorat Daerah / Bawasda berdasarkan pedoman
monev yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan
dikukuhkan melalui SK Kepala Daerah.
3). Tugas utama tim monitoring RAD-PK adalah melakukan
pemantauan atas pelaksanaan RAD-PK dan Mengevaluasi
capaian pelaksanaan RAD PK pada akhir tahun anggaran.
b. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi
1). Monitoring dengan tahapan kegiatan terdiri dari
penyusunan rancangan kerja, kunjungan kerja (site visit),
rapat / Pertemuan dan penerimaan pengaduan
masyarakat
2). Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal
1 kali dalam satu tahun
27
c, Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi MD-PK Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara diharapkan menghasilkan feedback (umpan
balik) yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif
dan perencaaan kembali sehingga perencanaan berikutnya
benar-benar matang dan sempurna.
Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan MD-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang
menghasilkan masukan bagi penyesuaian RAD-PK pada
periode tertentu.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD PK
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana d'tjelaskan di atas
melibatkan "pihak Independent" disetiap lini pelaksanaan
pelayanan pablik dalam batas wilayah administratif Provinsi
Sumatera Utara. Adapun pihak atau tim indevendent yang
dimaksudkan terdiri dari :
a. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
b. Unsur Akademisi Perguruan Tinggi
c. Unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Eksistensi tim independent dilibatkan dalam pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan proses pemantauan
secara langsung pada seluruh titik pelaksanaan pelayanan publik
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat, yang
pada tahapannya akan memberikan informasi secara akurat dan
objektif terhadap kualitas pelayanan publik yang terlaksana dengan
menggunakan media dan sarana pengumpulan data dan informasi
secara langsung dari setiap masyarakat sebagai pengguna
pelayanan publik.
Rekomendasi masyarakat tersebut pada tahapannya akan
menjadi suatu informasi dan data yang valid yang mampu
mendeskripsikan kondisi empiris kualitas pelayanan publik di setiap
SKPD dan Instansi Vertikal pelaksana pelayanan masyarakat yang
ada dalam batas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan
konsep dasar Pelayanan Prima yang coba disepakati di atas maka
lembaran rekomendasi masyarakat memiliki indikator-indikator
tertentu yang ditetapkan untuk mendapatkan volume penilaian
tertentu yang langsung dilakukan oleh setiap anggota masyarakat
sebagai pengguna pelayanan publik. Bentuk Lembaran
Rekomendasi masyarakat tersebut dapat diproyeksikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut :
LEMBARAN REKO]I{ENDASI PENGGUNA PELAYANAN
PUBLTK (LRP3)
Adapun teknis pelaksanaan dan pengumpulan informasi dan
data dari masyarakat melalui Lembar Rekomendasi Pengguna
Pelayanan Pablik (LRP3) dilaksanakan dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut :
a. Tim Independent yang bertugas pada setiap titik pelayanan
publik memberikan/menyertakan Lembar Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) kepada masyarakat.
29
INSTANSI/BAGIAN
]ENIS LAYANAN
NO INDIKATOR SANGATBAIK
BAIK KURANG
BAIKBURUK ATENSI
1 KEPERDULIAN
PETUGAS
2 KETERBUKAAN
INFORMASI YANG
DIBUTUHKAN
3 LAYANAN
SARANA/PRASARANA
4 ]UMI.AH BIAYA YANG
DIKENAKAN ATAS
]ASA PELAYANAN
Rp.
5 SARAN TERTULIS
Masyarakat melaksanakan / melakukan proses pelayanan
publik yang diinginkan
Masyarakat memberikan atendi secara tertulis dalam
Lembaran Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3)
d. Dan kembali menyerahkan Lembaran Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) yang telah diisi tersebut
kepada pihak (Tim Independent) yang bertugas pada titik
pelayanan Publik ditempat tersebut.
Lembar Rekomendasi Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) ini
pada akhirnya akan menjadi dokumen data Iaporan tentang kualitas
pelayanan publik yang akan terakumulasi bagi penilaian secara
periodik (per-triwulan), yang pada tahapannya menjadi tolok ukur
bagi upaya (Evaluasi) bagi pembaharuan tingkat kualitas pelayanan
publik pada setiap titik pelayanan publik secara simultan.
Mengacu pada Strategi Pelaksanaan, Monitoring serta Evaluasi
yang diuraikan di atas maka, dalam pelaksanaan Evaluasi
pelaksaaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
menetapkan Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Biro
Hukum Setdaprovsu serta Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak yang berwenang
untuk mengakumulasi data dan informasi yang ada bekerjasama
dengan pihak eksternal (Independen) seperti LSM, LBH dan
Perkumpulan Advokasi Sumatera Utara atau tenaga profesional
lainnya serta melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholders
yang ada didalam batas wilayah administratif Pemerintah Daerah
Provinsi.
Adapun teknis kegiatan akumulasi Lembaran Rekomendasi
Pengguna Pelayanan Publik (LRP3) tersebut direncanakan
merupakan bagian kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) selaku pelaksana pelayanan publik yang dimaksudkan untuk
melaporkan secara berkala dalam jangka waktu yang ditetapkan
b.
c,
30
secara sistematis, berjenjang dan teratur (periodik) kepada ketiga
pihak (Instansi) yang dihunjuk berkewenangan di atas.
Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring dan
evaluasi di proyeksikan sesuai alur sistem pelaporan yang
tergambar dalam tebel sebagai berikut :
MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANAAKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI
SUMATERA UTARA
Hasil keseluruhan proses pelaksanaan monitoring dan
evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi pembaharuan
sistem pelayanan publik dengan mengacu pada azas akuntabilitas,
tranparansi, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penggunaan
pelaksanaan anggaran.
Setelah melalui seluruh proses yang telah ditetapkan di atas
dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Provinsi Sumatera Utara diperlukan adanya upaya
31
NO PELAPORPENERIMALAPORAN
TEMBUSAN PERIODEPELAPORAN
WAKTUPENYAMPAHN
1.
TIMINDEVENDENT
SKPDPELAKSANA
PELAYANAN
PUBLIK
INSTANSIBERKEWENANG
AN
A. INSPEKTORAT PROVSU/
B. BAPPEDA-
SU/C. BIRO
HUKUM
SETDAPROV
DUA INSTANSIBERKEWENANG
AN LAINNYA
SEMESTER
PERTAMA/
KEDUA /KETIGA /KEEMPAT
SELAMBAT-IAMBATNYA
10 HARISETELAH
SEMESTER
ANGGAMNBER'AI.AN
2.
INSTANSI BER
KEWENANGAN
SEKERTARISPROV-SU
GUBERNUR
DUA
SEMESTER
BERJAI.AN
SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARISETELAH
SEMESTER
ANGGARAN
KEDUA
BERJALAN
3
SEKERETARISDAERAH
PROV. SUMUTGUBERNUR
PEMERINTAHTINGKAT
PUSAT
SATUTAHUN
BER]AI.AN
SELAMBAT-
I.AMBATNYA
SATU BULAN
SETELAH
TAHUN
ANGGAMNBERJALAN
pembaharuan kaulitas pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melalui hasil akumulasi informasi dan data atas pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara melalui suatu proses perencanaan tindak lanjut
yang terakumulasi secara dokumentatif pada Matrik Rencana Tindak
Lanjut (RTL) (terlampir) yang menggambarkan seluruh kondisi
pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara yang terukur
melalui azas Efisiensi dan Efektifitas penggunaan Anggaran
berdasarkan Program dan Kegiatan di masing-masing SKPD
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya.
E, Pelibatan Masyarakat
Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan RAD-PK
Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk hubungan kemitraan
kepada pemerintah namun tetap mengedepankan sikap kritis
konstruktif, korektif serta kordinatif sehingga dapat memberikan
masukan-masukan yang positif bagi penyempurnaan program RAD-
PK Provinsi Sumatera Utara kedepan.
Adapun masukan-masukan dari pihak masyarakat tersebut
tidak terlepas dari proses pemantauan (Monitoring) yang dilakukan
langsung oleh pihak masyarakat baik secara perorangan ataupun
secara kolektif atas pelaksaaan pelayanan Publik serta kinerja
pemerintahan daerah secara umum. Dalam beberapa hal masukan
yang dapat dijaring dari masyarakat umum adalah dengan metode
diadakannya kotak saran dan keluhan. Cara sederhana ini
dibeberapa titik pelayanan publik telah dilaksanakan namun tidak
memberikan dampak yang positif terhadap pembaharuan dan
pembangunan dalam sistem pelayana publik yang dimaksudkan.
Untuk itulah diperlukan suatu kemitraan yang baik antara pihak
Lembaga Bantuan Hukum yang diharapkan mampu memberikan
32
perlindungan kepada pihak-pihak (perorangan) sebagai pihak yang
memberikan informasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Seluruh upaya ini tidak akan menghasilkan suatu perubahan
yang diharapkan apabila tidak disertai dengan komitmen yang
tinggi dari seluruh pihak baik pemerinah maupun masyarakat dalam
melakukan perubahan pembangunan sistem pelayanan publik yang
dimaksudkan.
Beberapa hal penting yang seharusnya dapat menjadi
prioritas utama seluruh unsur terkait yang seharusnya dapat
diutamakan untuk dikedepankan pihak masyarakat dalam
mendukung Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK)
Provinsi Sumatera Utara yakni :
a. Unsur Wawasan dan Kesadaran Masyarakat tentang hak
dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.
Unsur tersebut secara umum dimiliki dan disadari oleh
masyarakat namun, masyarakat tidak memahami secara lebih
mendalam dan subtantif untuk memahami lebih mendalam
setiap peraturan perundang-undangan yang bersinggungan
langsung pada lingkup kehidupan bermasyarakat sebagai warga
Negara.
b. Unsur keberanian masyarakat dalam meminta keteranganatau informasi tentang ketetapan-ketetapan dalam suatupelaksanaan pelayanan publik,
Kondisi ini tentunya akan menghasilkan dampak negatif terhadap
pelaksanaan pelayan publik itu sendiri baik dari segi hasil
capaian target yang seharusnya dapat dicapai dalam kurun
waktu dan jumlah biaya yang lebih efektif dan efisien sefta
terhadap tingkat kepuasan atas kualitas pelayanan publik yang
dirasakan oleh masyarakat serta berbagai ketidak sesuaian yang
terjadi sehingga menimbulkan proses pelayanan publik dan
capaian target yang relatif buruk.
33
c. Unsur sikap Permisif (ketidakperdulian) masyarakatterhadap berbagai program pelayanan publik yangditawarkan oleh pemerintah.
Hal ini biasanya memberi peluang atas terjadinya pelaksanaan
pelayanan publik yang Inprosedural yang dilakukan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab yang secara sengaja justru
memberikan pelayanan pembanding dari program pelayanan
yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan kondisi empiris fenomena ini justru menjadi tolok
ukur bagi masyarakat atas kualitas pelayanan publik pemerintah
dalam hal pengenaan biaya. Hal tersebut tentunya akan
berdampak negatif atas perspektif umum masyarakat terhadap
kinerja pelayanan publik pemerintah,
Ketiga unsur di atas seharusnya dapat dirubah melalui sistem
pelaksanaan pelayanan Publik yang lebih transparan, dan
mewujudkan pola interaksi dalam pelayanan publik yang lebih
bersahabat kepada pihak masyarakat untuk memberikan informasi
atas berbagai program pelayanan pemerintah kepada masyarakat
dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban di mata
hukum serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat
pengguna pelayanan publik.
34
BAB IVPENUTUP
Seluruh rangkaian usaha yang telah dijabarkan di atas dalam tujuan
memberikan arahan konkrit dan positif bagi pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi (MD-PK) Provinsi Sumatera Utara. Buku
ini sebagai salah satu panduan penting dalam upaya penyeragaman dan
penyelaras seluruh tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera
Utara serta menjadi referensi utama Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi bagi seluruh masyarakat sefta stakholders terkait.
Buku Rencana Aksi daerah Pemberantsan Korupsi (MD-PK) Provinsi
Sumatera Utara merupakan konsep pencegahan untuk mengurangi
bahkan bila dimungkinkan dapat menghapus tindak pidana korupsi.
Dengan menyadari bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan
yang terjadi oleh karena prilaku hedonis maka, secara mendasar perlu
dipahami bahwa, aspek moralitas menjadi fokus utama didalamnya.
Menyadari hal ini maka dapat dipastikan bahwa seluruh aspek
konstitusional yang tampil menjadi panglima bagi pelaku tindak pidana
Korupsi hanya tidak akan memberikan kepastian apapun tanpa adanya
upaya pembentukan sistem pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah
yang secara mendasar untuk tidak memberikan peluang sekecil apapun
terhadap penyelewengan kewenangan yang ada. Bentuk sistem
pelaksanaan kinerja pemerintahan yang memberikan harapan ini juga
tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen dari seluruh aparatur dalam
jajaran pemerintahan daerah yang secara mendasar terbentuk sebagai
filosofis dalam pelaksaan tugas sefta kewenangan yang ada.
Akhirnya dapat dipastikan bahwa, segala sesuatu tindakan
kejahatan yang terjadi dalam bidang apapun tidak akan mungkin dapat
dicegah atau di hapuskan apabila hanya mengedepankan dimensi
konstitusional saja tanpa disertai dengan kekuatan dimensi filosofis yang
baik dan bermanfaat bagi diri sendiri secara khusus dan pada tahapannya
secara umum.
PERAN DAN TANGGU NGJATA'AB
ANGGOTA TIM RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
(RAD-PK) PROV|NS| SUMATERA UTARA
NO INSTITUSI PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
1 GUBERNUR SUMATERA
UTARA
L. Gubernur adalah Pembina pelaksanaan peran
dan Tanggungjawab setiap unsur terkaitpelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
2. Mendorong dan meng-koordinasikan seluruh
unsur tim untuk berperan aktif dalamimplementasi RAD-PK Provinsi Sumatera
2 BAPPEDA PROV. SUMATERA
UTARA
1. Sebagai Ketua pelaksana serta meng-Koordinasikan seluruh Tugas dan Tanggungjawab
kepada seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK
Provinsi Sumatera Utara
2. Melakukan asistensi data dan informasi hasilpelaksanaan evaluasi RAD-PK dan supervisisebagai bagian dari fungsi desentralisasi dan
dekonsentrasi pada seluruh titik pelayanan publik
dalam batas wilayah administratif provinsi
Sumatera Utara.
3. Mengusulkan pendanaan pelaksanaan Tugas danTanggungjawab seluruh unsur tim RAD
ls INSPEKTORAT
SUMATERA UTARA
PROV. Sebagai Sekretaris pelaksana RAD-PK yang meng*Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab
seluruh unsur tim pelaksana RAD-PK provinsi
Sumatera Utara.
Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayahadministratif Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) danmelaporkan secara berkala data dan informasi(LRP3) kepada Sekretaris Daerah provinsi
Sumatera Utara.
Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan
Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-pK
sebagai masukan dalam bentuk laporan kepadaBAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
2.
3.
4.
4 BIRO HUKUM SETDAPROVSU Sebagai Pelaksana RAD-PK yang meng-
Koordinasikan seluruh tugas dan Tanggungjawab
seluruh unsur (SKPD pelaksana pelayanan publik)
pelaksana RAD-PK Provinsi Sumatera Utara.
Mengakumulasi data dan informasi dokumen(LRP3) dari seluruh petugas (Tim lndevendent)
atas data dan informasi pada setiap titikpelayanan publik dalam batas wilayah
administratif Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan Evaluasi (Rekapitulasi) dan
melaporkan secara berkala data dan informasi
(LRP3) kepada Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.
Menyusun kerangka acuan bagi pelaksanaan
Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan RAD-PK
sebagai masukan dalam bentuk laporan kepada
BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Sebagai Penanggungjawab bidang
Pengembangan Norma Hukum dalam
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab seluruh
unsur terkait pelaksanaan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara.
Harmonisasi dan singkronisasi berbagai bentukperaturan perundang-undangan serta kebijakan
lainnya lainnya yang terkait dan memiliki korelasi
signifikan terhadap pelaksanaan RAD-PK Provinsi
Sumatera Utara
Mendistribusikan kerangka acuan Rencana
Tindak lanjut kepada seluruh unsur terkaitpelaksanaan RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
Melaksanakan penyuluhan, bantuan dan
perlindungan hukum kepada pihak pelapor
tentang tindak pidana korupsi kepada
masyarakat bersama-sama dengan unsur terkaitlainnya.
4.
5.
5.
7.
8.
5 DINAS PENDAPATAN PROV.
SUMATERA UTARA
L. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
2. Memberikan masukan berkaitan dengan
pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini
pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
6 BADAN
DAERAH
KEPEGAWAIAN
PROVTNSt
SUMATERA UTAM
Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera
Utara
Melaksanakan penyuluhan program RAD-PK
pada seluruh peserta Pra-Jabatan PNS pada setia
tahun angkatan
Memberikan masukan berkaitan dengan
pelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik
Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada lini
pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera
Utara
6 BIRO PEMERINTAHAN UMUM
SETDAPROVSU
1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Biro
Pemerintahan Umum Setdaprovsu
2. Memantau serta memberikan masukan
berkaitan dengan pelaksanaan RAD-PK kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai
acuan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan
pembaharuan Sistem Pelayanan Publik
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro
Pemerintahan Umum Setdaprovsu
7 BIRO KEUANGAN
SETDAPROVSU
1. Meng-Koordinasikan dan melaksanakaan
mekanisme implementasi RAD-PK kepada
seluruh jajaran pelaksanaan pelayanan yang
berada dalam batas kewenangan Biro Keuangan
Setdaprovsu
2. Memberikan masukan berkaitan denganpelaksanaan RAD-PK kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara sebagai acuan penyusunan
Rencana Tindak Lanjut dan pembaharuan Sistem
Pelayanan Publik pada bidang pengelolaan
keuangan
3. Menjalin kerjasama yang sinergis kepada pihak
indevendent yang ada di seluruh jajaran pada linipelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan Biro
Keuangan Setdaprovsu
8 a. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
b. IMIGRASI MEDAN
c. KANTOR BEA DAN
CUKAI MEDAN
d. PEHIMPUNAN
ADVOKASI SUMATERA
UTARA
e. KE,AKSANAAN TINGGI
SUMATERA UTARA
Bekerjasama dan Melaksanakan pemantauan sertapelaporan dan penindakan hukum atas pelaksanaan
impelementasi RAD-PK Provinsi Sumatera Utara
MATRIK
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD pK) Tahun 20ll Provinsi Sumatera Utara: olnaE Peodrpetsn provlml srnrater. utart
111!r!*tal : Ttanspafrnlt, Rspor6ff, Akuntabultrc d.hm pancteFn pemoryut,n Pd.k Daerah dl srnr. D€hytmn upTsafirsat
Sektor
2" Pelaksenaan Samsat
Keliling
Standarisasi Slstem
wajlb pajakterhrdap
dan Prosedur Pengalolaan
Adenya standarisasl sisterr dan
proredur pergelohan PAD dl UPT
Dinrs Pendapatan
Provlnsi Sumatera
Utara dan UPT Dinas
Per,idapatan Pmviu
Dints Pendapatan
Provinsl Sumaterg
Utara dan UPT Dlnas
Pendapatan Plovsu
Dlnes Pendapatan
Provlnsl Sumatera
Ut radanUPTDin6s
Pendapatan Provsu
4. Publikasl Perda
pajak dan retribusi
daerah
Ycluomn:
lerlaksananya Publikasi Perda
rajak Daerah dan Retrlbusl
iaerah
xxxx $fix )ofix xxxx rcofi
Dinas Pendapatan
Provlnii Sumatera
Utant dan UPT Dinas
Pendapatan Provsu
5. Standarisasl
Pelayan Publlk
6. Penyusunan Standard
lnformaslPubllk
7, Sosialisasl & Penyuluhan
Kepada Wajlb Paiak PKB
dtn BBl,l-Kg di Kabupaten/
Kota
Iasll:
Menlngkatnya pengetahuan
rasyarakat wajib pajak tentang
'erda Palak oaerah dan Retrlbusi
)aerah
Veluoraft:
)okumen Standar Pelayan8n Publlk
lasll:
Iersedlanya SOP di bldanS
,elayanan kGsamsatan
teluomn t
)ublikasi Standar lnformasi Publlk
\odl:
Vlenlngl@tnya pengetehuan
msyafakat qrrilb pajak tentan8
enls Pajak Daerah dan retribusl
laerah
lefuaran t
Ierlaksananya Soslallsasi &
)enyuluhan kqada Wajib PaJak.
ldorr, !
fersostalisaslnya Penyuluhoh
)KB dan BBN-(B kepada Yllaiib Pajak
xnx
x$o(
)000(
xxlc(
xxxx
)00(x
l'CflX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
x$0(
xxxx
n00(
)000(
Dinas Pendapatan
Provlnsl Sumatera
Utara dan UPT Dlnas
Pendipstan Prolsu
Dlnas Pendapatan
Provinsi Sumatera
Utara dan UPT Olnas
Pendapatan Provsu
Dinas Pendapatan
Provinsl Sumatera
Utara dan UPT Dlnas
Pendeoatan Provsu
1. Sosiallsasi Paket Regulasi
Palak daerah dan Retrlluji
Daerah
Kafuarun:
Terlaksananh Sost llsasi PSket
Regulasl Pajak daereh dan Retrlbusi
Daerah
Hosll:
lransparasl hepada wailb Pejak
lefltanS Paket flegulasi Paiak
,an R€tribusi daerah
)0(n( )000( $00( x$0( $orx Dinas Pendapatan
Provlnsi Sumatera
UtEra dan UpT Dlnas
Pendapatan Provsu
tutATRil(
Matrik Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ProvinsiSumatera UtaraSektor : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Sumatera Utara
lsu Prioritas : Transparansi, Resspon$if, Akuntabilitas dalam Penerinaan CPNS dan Mahasiswa STpDN Jatinangor di lingkungan pemprovsu
NO suB tsuProgram BPJMD/
RENSTRADAXegatan
lndikator TAHUil TAHUf, IAHUI'I TAHUN TAHUil
Peltkssna PemblayaanHasil / lGlurran 2011 20ll 201:t 2014 2013
I ranrparansi
dalam
Penerimagn
CPNS
L rrogram Peningkatan
Ku?lltas CPNE
2. Program Pelayanan
Pelamar melalui Kantor
Pos
3. Program Pelayanan
Pelamar rnelalql lnternet
[. PenEadaail dan
Pemsrlksian Soal rrelaf ui
Pe.Euruan Tinggl
1, Xebutuhan SKPD pemprovru
2, Berdasarkan latdr BeJakang
Pendidlkan
3, Pemanfaatafi Berd3sarkan
Kemampuan SDM
Keluaran :
- Terwujudnya Transporansl
Pen8adaan
- Terlahananya KeBlrtan
Penerlmaan C?NS Melalul
Xerjasarna Peryuruan linggl
dan PT, Pos
Hasll:
- Fengumuman hasil
F€netlnaan melalui lntemct
dan PT. Pos
. Terdapat CPNS yang
)000( xxxx ,oofi $0u )ofix,KD rrovsu
lekerjasama
lengtn USU
,an Xantor
)os
APED
2 Trantparansi
dalam
Penerimaan
Mahasiswa
STPDN
leflnlnonr
1. Program Peningkatan
Nualttas Kurlitas
Mahasiswa STPDN
latinangor
2. Frogram Pelayanan
rnelalui Penyarirryan
Kerresama dengen Tim
Prikob8l Bandrng,
UNIMED dan RSU Dr,
PrinEadi Medan
3. Penetapan Deserta
yeng Lulus Penyaringan
dttetapkan oleh gDN
4 Pelaksanaan
Penetapan Mahaslswa
ditentukan pihak STPDN
PBn€rlmaan Mahaslswa SIPDN
Etinangpr Eerdasarkan :
1, Llokasl Jumlah p€serta
dltentukan
Z, Penerlmaan B€rdasarka{r
dngkat kemampuan peserta
Iesting
3. Pelaksanaao perkuliahan
illakuken plhak STPDN Jatln nBol
Xeluaran ,
- Terwliudnya Transparansl
Penerirhaan Mahesiswa STPDN
Jatlnargor
* Terlaksananya Kegirtan
Melaluikerlasama Tim
Psllologi g6ndun8, UNIM8D
dan RSU Or, Prlngadl Medsa
Hasll:
- PenE$m{rman Hasil
Penerirnaan Mahas&wa
dltentukan Plhak ODftl
- Terdapatnfa Mahari$rayang Be*ualttas
)o(n( $0(x )0()0( )ofix )00qBl(D Provsu
lekedasama
lengrn Plh.k
,sikolo8l
landirnS,
,NIMED dan
)r. Prlngadl
uledsn
APBD
MatriksRsncana Aksi Daerah Pemberrntasan Korupsi (RAD PK) Trhun}Ol} Provinsi Sumatera Utara
SEIffOR : IIINAS KESEIIATAN
lsu Priorltss t Transpffansi, Ressponsif, Akntabilitas drlam pelayman keseharan pada UPt LSM/NGO, Barang dan Jasa sertl sarana keseh&tan pemerintah.
Sub Isu Progrrm
RPJMD/
NSNSTRAD
Kegiatan Indlkrtor
IhsiU Keluaran
IAHUN
PEIAI(SAI{AAI{
2011
TAHUH
Pg|ATSAN/AAN
20L2
TAHUII
PELAkSAN/tuIN
lo13
TAHUTI
PEIATGA.NAAIT
20r4
TAHUII
PET.AIGANAAil
at$
Pclalesane Pembiayaan
KCSpOnSlt
masyarakat
ridak/kurang
mampu Provinsi
Sumatera Utara
fang belum
lercover oleh
Iamkesmas/jamin
Peningkatan
pelayanan
kesehatan bagi
rusyuakat pada
dmrah pedesaan
1. Prcgrarr
Kebijokxn &nManajemen
Pertrbangunan
Kcsshatan
A.Pengobatan
Sratis bagl
penduduk Sumatera
Utsre
(JAMKESDAi
B.Pembangunan
Kesehaan Pada
Desa Binaan PKK
Iercapainya porsentase
oenduduk yang telah
rc{amin peneliharaan
kerehatannya mu{adi
7$Va
Iercapainya cakupan
Antenatal K4 menjadi
887o, cakuPon
Kunjungan Neonatus
(KN I*nSkoP) neqiadi
927q Cakupan
kunjungan bayi meqiadi
t9 e/o
$d,\
xxxx
xno(
noil
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxm(
Dinas
Kesehatan
hovinsi
Sumatera Utara
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Sumatera
Utara, PKK dan
Pemerintah
daerah kab/kota
APBD
APBD
leningkatrcr peran
t€rta masyrral€V
iwasta dalarn
rcmbangunan
cesehatan Provinsi
iumatera U6ora
C,PemberdaYaon
masyarakat dalam
Pembaagunan
Kesehamn
bekerjasama
deng;an LSWNGO
datam rangka
Susainability PIIP
u
I
Tercapainyl pcrsentase
rumah tangga betptilaku
hidup bersih dan sehat
menj&i6*/o
xxxx x)00( xxxx xxxx xxxx
)inas(eseha$n
hovinsi
tumster& Utars
tanLSIvIINGO
APBD
Peningkatan
Pelayanan
kesehatan pada
masyarakat
2.Program
Upaya
Kesehatan
Perofangan
A.Pengadaan
Perbekalan
Keseharat UPT
P.Penyediaan
Makanan dan
Minumat pasien
lJPT
C.Pelayanan X-
RAY(Rontgen
Paru) Keliling
KablKota
D.Soreening
Cangguan
Penglihatan dan
Pendengaran di
Kab/Kota
E.Pengadaaaa Alat
Kedokteran dan
Kesehatsn
Terselengg*ranya
pelayanan kesohatan
penderita kusta yang
memenuhi syarat di 2
Terselengaranya
pelayanan kesehatan
pcnderita kusta yang
memenuhi syarat di 2
Angka Case Dsteotion
Rate penyakit TB
menjadi 8f/o
Iercapainyajurnhh
Kab/Kotayang
mcnyelengsarakan
rclayanan lcesehotan
,ilihan (iiwa,indrs,SiSr
tan mulut) menjadi 9
[.r.li"inya p*.nt.r.mrana produk altt
rcsehatandan PKRT
rang memenuhi
rersyaratan keamanan,
nutu dan fnanfaat
nenjadi 50/o
n'ofi
nfix
xxxx
xxxx
xmfi
xnx
xxxx
)offx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
nofi
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Dinas
Ke$chatan
Provinsi
SumatoraUtara
Dinas
Kesehatan
Pmvinsi
SumateraUtura
dan UPT
Dinm
Kesehatan
Provinsi
Sumatera
Utara, UPf dan
Pemerintah
Daerah
Kab/Kota
Dinas
Kesehatan
Provinsi
$umdera
Utra, UPT dan
Pemerintoh
ilino'Kesehatal
hovinsiSumatera
Utara, UPT dan
Rumah Sekit
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
PeningkEtan
kotersediaen obat
di pelayaan
kesehatat dasar
Provinsi Strrnatera
Utara
3.Program Ob*dan Perbekalan
kesehatan
Pengs{AAn obal
Buffor Stock
Provinsi: Obat
Pmgraml Obat
PKD/KLB/Bencanr
: Reagensiadan
Vaksin (VAR)
Icroapainya persentase
ketsrs€diad obat donyakin menjadi 9270
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Dinas
Kesehatan
Provinsi
SumateraUtra
AgBD
MATRIK
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD,PKI Tahun XOLZ Provinsi Sumatera UtaraStltor :Dtn,6tanqttrlcrltdutlnhsmtrsr,l
,&rtrIorrhs ifolrf,srnadl
$fibu Frogrim RP|MDI
REI{sIf,ADA
l(.rlrten lndlloior
Sasll lGluriln
TAfit t{PCIAIGAXAAiI
2011
TtHUilPBAIGAIIAAII
mu
rAltuf{PB.AI(SAiTAAI{
20!,
?AHUil
PEtAlGAl{AAtt
m1.
ratlul{p11A1131IIAAN
2oti
Pohkana Pamtdayan
[eMujudnya *andar
{ompetensl ke.ja dan
renyelenggaraan
,elatlhan kerJa berbasis
nasyarakat
ferclptenya pasar kerja
yang seluas-lgas6y6
. Program pankukatan
kualltssdan
dan produktifltas
tenaga kerja
2. Program Pentngl€tan
kesemp€tan l(erja
PElatlhan keteren0pilan tef,a8, kerJa lGstltusional
Pendldltan dtn pelatihan ma$farakat (non i[sdtuslonall
Pemblnaan dar Blmblngan Perusahaan calon penedma
Penghargaen Paramakartra
(onvensl mutu dan pagelaran GKM
Pengukumn produlcifitff indlvidu
BlmblnSan koniultasl penlngkstan produ*tlfltas tenaga
kerja UKM
2.
L
4.
5.
7. Sosialisesl Penln8katan Produlttlfltas Kab/l(ota
8. Pelatlhen trahlhg of trainer athlsvemcnt motlv3tlon trainlng
IIOTAMT}
t. Perluas:rn Kes€mpatan KsriE $slem Padat Krrya Produldf
L Perluasan l(esemFatan Xerts sl$tem Padat Klrya Infrastrukur
3. PemblTraan drn Fasilitasi pekerio S'ektor lnfomal
4. Soslallsasl Penemp6tan ci!0nTKl kelurr ne8ffl
5. Pemblnaan danfasfiitasl pek€fia sektor lnformal
6. Fesllltarl rekruiknen dan traldln8 penempatrn tenaga
lerF magan8 lslsp6ng
7, Fasilltasl lembaSa kerJa swasta
l. Tersedhnya tenaga keria
iramPlluntuk masuk
,unla kerja
peletlhon
keteranpllan masyarakat
l. Menlogkatnya kes6daran dan
upaya bagi
PenlhSletan produktlflt s
oerulahaan{. Menlngkatnya pengakuan
tarhadrpa UKM
kaberhaClan penerapan
produlaHltas
5. Meningkatnya upaya
p{oduksflta5 tmaga lerJa
diperurallaan
6. TercbEnya motlvasl
Produl$fltas dan day,
uln8 Perusahsan UKM
1. Monlngkatrrya kesadaraft
rEsyarakat ma$lalr
penemlatdn CTFI ke luar mgerl
2. Perluasan ketempalan kerja
dan penlngl(atan
pcndap66n tr1seyar6[at
3. f erpemuhlnya perlu*san
kesem0atan kerja dan
P€nhgk tan kErJa
4. f etscdlanya Informasl
ketenagakerjaan
rrelalul b{rasa kerja onllne
5. Menlngkamya penghasllan
sektor informal6. Tercbtanya kerjasame
ketenatakerhan
antar negara
7. Tersgdlanya masulan tentang
Plolralll danteglatan dl provlnsi lain
xxxx
xxxx
$00(
xxxx
$ou
)000(
xxxx
100fi
xnfi
xxp(
)lnasTenaga(eria
fra[srnlgrasi
Provsu
DlnasTenaga
KBrla
dan
Transmigrasl
Provsu
\P8D
APBD
t, Menlngkatfiya lcrjasama
tublsr FrotrryrlRHMD/
NGTSTRADA
xGtltran lndfi(ator
H.dl l(.luartn
IAHUt{
PtlAXtAimAn
,[!11
rAfluilP$.ArcAllAAil
8ru
t $uilpg.at(3arArtr{
mt3
TA}IU'I
PEI^ICAT'IAA'{
:2a11
TATUN
PTIAI6A'{TAI2olt
Plhkem PGmbbytrn
perllndungan
dan peningkatan tunBsl
lembaga
ketenagakerhan
lerwuJudnya
,emukimen
iransmlgrasl yang layak
rual. layak usaha, layak
le*emban& hyakingkungan
ehlngga Jadl 3gntrg,roduksi banr
Program Perllndungan
dan Pengemb6ngag
Lembaga Tena$a Kerja
4. Program
PengembangEn
Wllayah Transillgrasl
l. Peinberdayaan pPlPKB di Sumatera Utera
Bimrck me care pel.ksanaan outsourclng
pemberdayaan SP/SB perusaiaalr Kab/(ot6
4, Fenanganan karus uojuk rasalrnogok kErJa di Sumateja Uura
5. Biriltek Hublmyaker bagi Pegawal Non teknh
6. opereslonal Dewan Pengupahsn Daerah Suthut
7. Pendat an Kehrtuhrn Hldup Lay.k (KHL) dl (ab/rota
8. Pemblnean dewan penBupahin KahlKota:d1 635.6oL
9. Blmtek pdaksanaan adm. Syarat lerra dan pHt bagl pejabEt
Strukturat Kab/t(ota yang barlrtar belakanB fehnls
(etenegakerlaan
10. Soslellsasi pemberdayaan gendet
lL Upa.ara bulen K3
12, pelefihan trn8gFp dafirat ksselanatan keria
13. Soslallsa5l penfiran peruadrng-undangafi bigl penggun,
fenaga Kerja e,argjr nt*ara Aslng PendataQ ff(WNApl
14, Soslsllsast kolram Jamsost€t bagi pekcrh lormal
15. Soshllsasl SM(3
16, Soslallsad Penegatan hukum ketene8akerhan
17, !,oshllsarl peraturan syarat-6yafi* kerJa dar pengupahan
bagl panEusaht drn pekErJa
1. Pemblnaan den pengEmbangrn usalEekonoml dl dserah
fransml!firsl
2. Peilataan maselah dan lEmenfaaatan lahan Transmigrasl
3, pelatlhan tehnls ber*lrausah, bagl warga transmlgrail dengan
konodhl temak
1. Ber{uhgshya lembaBa
outsourclng sesual dgn
ketaffiuan
xx,0(
)m0(
xxxx
mofi
)ofix
xxxx
mofi
xxxx
)0dx
xxxxDinas Tan.ga
ferja
dan
Transrnigrasl
Provstr
APBD
sP/sB
3. Menlngl(atnya kesa&ran
hukun b6gi
Pcn8usaha perusahaan
4, Meolngkatnya pemthamen
lagaml non teknls
kab/kota mengsrat adtmlnlstraE
Hublnryaker
5. Terxdlanya draft fHl lebaFltdran penentuan
Drafr Standart tXr4P Sumatrra
Utara
6, Menlngkatnya pemahaman
hrt.s dan fungsi
dewan pengupahan
7. Menkrgtatnya percaya dlrl
untuk sallng berperan8, Menlrql<atnya pemahaman
pengu$hE rkan
$9, Manlngkatnya tanggap darural(3
10. Dlterapkan peraturan UU
untuk tenaga kerla
ashg11. Menlngkatrya pemahaman
tenaga kerJ6
tentang.lamson&k
12. MBhln8katnya l€dlllngkngao kerjE
13. Dlttrapkannya penqalan
hukum ketenagakefrran
1. TerpellhaBnya serana
brngunan ftsum
dan ruhah pstigai seita $rana
lalnhya
2, Mentngkatnya perd<onoml*r
dan keleirlrtraan
btgl t|Arge transmlgrtsl
iublil PrcSrunnPtMD/
iEflSTRADA
x!'ltttn
t, Pelayanan sosial budaya di daerah transmiEaasi
5. Pelafihan tehnis berwlra uJahE denEan komoditl tanaman
perkebunao
1. Pengadaan Kendaraan Dlnas/Operoslonal
lndlkaor
Haril lGluarmrr t slt\.urnrro ucrrEerl Jcl€' uoB
letak dtn status
kepemlkan lahan dao
pemanlaatan sisa HPL
4. Meningkatnya ekonoml bagl
warSa
transmlgrasl
1. Mendukung kelancrnln tugas
apaIatUr
TAIIUI{ IAHUI{ rAllu!a
PTTffiAilAAII
20r3
xxxx
Iil{Uil?rtAr(3AilAAr{
:ntL
$(x{
IAt{gttt
PfIAIG,NA^I{
2015
xxxx
Prbtsrna
Dina3 TenaBa
Kerja
dan
TransmlSrasi
Provsu
PGmb*.y.an
P.APBD
2011
xxxx
mu
xxxx
Program penl1gkatan
saranaf prasaBna
aparatut
MATRII(
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK! Tahun 2011 Provlnsi Sumatera Utara
SEXTOR : DINASTATA RUANG DAI{ pE[iUt$MAN
lsu Prlorttas t Ketersedlaon, Keterlqngkauo4 Kuqlltaslltutu dan relevansi, Kesetoraon don Kepostian Penatddn Ruang don pemukimon
sUBFUPROGRAiNRP'MD/
REI{STRADAKEGIATAT{
INUXATOR TAHUT
?TI.AI(5ATIAAN
20u
TAHUIT
PELAISAI{AAT{
?,,.fit
TAHUl'I
PEIAIGAIUAAT
mrll
TAilT'IS
PE!.AIGAIIAAII
2014
TAt'tt ilPErtt6AilAAt{
2015
PEt TSAilA PEilIBIAYAAI{lGlueran Hrdl
relaKsanaan
Pembangunan yang
mampu mendorong
perkemban8an
Ekonqml dan
penlngkatan kesehatln
masyarakit hov,;umetera Utara-
Program Terkalt
Penlngkatan
lnftastrrktur Pedesaan
PembanEunan Salurafl
Oralns€ prlmer
, Kawasan di Desa' Bangun Rejo Xec, Tl,
Morawa [ab. Deli
Serdang
Lerse{ranya sauran
)rainase PrifiEr dllasa Bangun f,ejo
[. Morawa Ntb.
)ell Scrdan8
Mew6udRan
upaya penlngkatar
Kesehatan
masyarakat Desa
bangun ReioIr,
Morawa Nab.Dell
;crdang.)000( ho{x nofi xxx,\ xxxx
}INAsTARUKIM
rnouNst
;UMATERA
JTARA
APBO
Pemban$nen Salurar
Drainase ,alan Untas
. Ubuk Pakam-Tebln!
' Tinggi dl Kec. Se
Rampah (ab. Serdan!
BedaSai
I eBedlanya,s&luran
Dralnase padaJalan
lJntas Lubuk Pakam,
febingTlnggtdt X6c,
hl R.mpah (ib.
ierdang Bedagal
Me$ruludkan
Keschatan
masyarakatyang
bermUkim di
sepanJeng Jalan
tintas Lubuk
p"156-TeblnS
Ilnggi dl Xtc. Sel
Ramplh Xab.
S€rdan8 Bedagai
PembenBunan Saluran
Dralnase ,alan llntas
Sumatera di D€sa palu
Manls Kec. GebanE
Kab. tanelet
lvtewqruoI(an
upaya p€nlngkatar
L?sehltan
masyarakat
melaldl
penyedban
saluran Drelnase
lalan ljntas
Sumatera dl Desa
Palu Manig Xec.
3sb,ai8 Xab.
angkrt
Dtainase Jalen
llntas Sumatera di
Desa Pafu Manls
lGc. Gebang Kab.
tangkat
Pembahgunan salwarDralnaso Jalan Unta!
O Padang Sldempuan dDesa Slgama Km lrt4
Kec. Padangbolak l6b.Paluta
Pembangunan saluran
Dralnase Jalan Llntas
Paluta darl Aek
5 Skan8sltgtt-AEk
stgama X*"]Padangbolak Kab.l
Paluta I
llersedlanya siluran
lOrainase Jatan
lllntas Sumatera di
lDesa Slgama ttrn
Il44 Kec.
lPadangbolak t1"b.
lPdrt"
fersedianya saluran
Dralnase Jalan
Unt19 Poluta dad
Aek Slrang8i$it-Aek
5lgama l(ec..
Padangbolak kab.
Palutd
lMewuJuol(anUpaye
penln katan
keseh,tan
masyarakat
melalul
penyediaan
salumn DBlnase
Jalan llotas
Sumatera dl Desa
slg.mr Km !t4Kec Padan8bolak
Kab. Paluts
Mewuiud&an
)000( )ofix nou xxxx xxxx
IDINASTAruKIM
lpnovrvsr
SUMA]ERA
UTARA
APBD
k€s€hltan
rasyarakat
nelalrtl
renyedlaan
,alursn Dralnase
alan Untas Paluta
larl Aek
ilr.nsltgit-Aek
ilgrmr xecr64ggbolak Kab.
raluta
Pembangunan
drainase .ialan
6 Kota l(saran
Rantauprapat
Oamufi l(ec.
Selatan Keb. Labura
fersedianya sal
dralnasc jalan !Ko,te Klsaran
ormull l(ec.
l(ab. labura
Mewujudlian
PemberEunan
drainase ,alan
Xanopan dl (ec-
Kuasen Xab. Asahan
Pembangunan
dralnase jalan
I Sumatera di
Merbau
Labuhenbatu Utara
Kab, Asahan
Pembrngunan salurar
o dralnase pada jalar- llntas Kabanlahe
Merek di (ab. Karo
fersedlanya ralurar
lralnase pada jalan
lntas xabarjahe
vlerek di Kab. Karo
mewuJudkan
kes6ehatan
mBsyarakat
melaftrl
penyediaan
saluran dralnase
pada jalan [ntas
KabanJahe-Merck'
,l f.ab. Ksro
Pembangunan ralurald.alnas6 ,alan llnta!
Tapteng-l(ota
l0 Sldempuan d
Parsalakan Kec
Anggola Barat Xrb.
Tapsel
fersedlannya
telurlan dralnasr
hlen llntai Tap&ng.
(ota sldcmpuan dl
,arsalakan K€c
lnggola Balat xab.
l*psel
mewurudl€n
p€nlEl(at n
kesehatan
masyarakat
melafttl
peny€diean
salqran dralnNs(
lalan linta!
Iapten3-Xota
Slderpuan di
ParsalEtan Kec.
An8gda 8.rat K€b.
Iapael
Pembangunan Safurar
., Dralnase ,alan tinta!!r Slbolga-Tapsel dt Ael
Ho6lk Xab.Ta$eng
Pembangun6 Saluran
Dralnase Jalan Untas
Sumatera d Suka
Oamal l(es $el Baban
Kab. SerBEl
fersedianya $alurar
Dralnase Jalar
UnB $bolga.
fapsel dl Aek Horslt(ab.TaptenE
lersedlanya Saluran
)raloase Jahn
l.rtas Sumatera dl
;uka Damal Xee. Sel
laban Kab. Sergel
Imewqtr(rkan
lpentn*atan
lkesetrrtan
loory.t t"a
lmelalul
lFenvediaanSalurdn Dralnxe
Jalan Untas
SlbolgF-Tapsel dl
Aek Horrlk
Xab,Tapteng
Mewuludkan
p6nlntkatan
kes€hatin
maryarakat
m€lalul
penyediaon I
Saluran Dratnasel
,alan Untasl
tumatera dl Sukal
Damal l(ec. setl
Baban Kab. se4ei I
)ooo( )0fiXr x$0( n00( $oil
DINAS TARUKIM
PRO/INSl
sUMAT€RA
UTARA
APBD
Pembangrtran
Dralnasr ,alan tinte
-- GunungTua-sibuhuartt
dr Desa Aek l{abarr
X!c. Barumun Tengal
Kab. Palar
fersadianya
oralnase Jalat
lintas Gunuru Tua
tfruhoan dl Dosi
Aek Nabara Kec
tarumun Tengal
]kb. Palas
Meuurudknpeninrkat n
kesehttan
masyarakat
melal0i
penyedlaan
raluran Dr8lnas{
lalan Unta
Gunont Tua
$buhuan dl DeBr
Aek il.b.ra l(ec
Barumun Tental
[ab. Pahs
Pefibangunen
Dralnase Jalan Untat
14 Siplrok - Slpagimbar d
Desa Slmraosor .luh
Sldapdap Kab. tapsel
fetsedlarrya
Dralnase Jal8l
Unt s S{FflD*
,lpaglmbrr dl Deri
tlnlanoefi Jufi
Sldapdap (ab
fapsel
vlewuiud<an
tenln keton
csehrt n
nasydak tDelalul
,emyadlaan
aluran Dralnas(
alan Llntas Siptrol
slpaglmbsr d
)ese Slmarcso
slu sdapdap Xeb
I'apsel
Pen*rarEunan salurar
drElnase ,alan llnt !
Prdarqsldlmprran
15 Panyaburqan dl Desl
Slmanln88lr dat
Hutapull Kee Slabr
]rrab. Madina
lersedlanya salurar
,ralnase Jrlan Urlta!
Padang$dlmpan
fenfabungan d
Des. gmahin8Blt
,an Hutapull t.ec
ilabu Xab. Mrdk
ylewuJudkan
,enltl€tan
esahrtan
nilyarakat
nel.lul
rnlredlaan
ieluran dralnast
alan Unta!
,adargsldlmpuan .
,anyabungan d
)esa Sknanlngglr
|an llutapull l(ec
ihbu Kab. Madlna
Tersediasrrya
,aluran drainasl
ldan Untas hbuseIapsel di: Koti
6unung Tu.
Xab.P6hta
mewulud*En
upaYa p€nln8kat r
kesehltan
masyarskat
melal0i
penyediaan
saluran dralnase
lalao Untas libus€
fapsel dl l(ota
Sunudg Tua
Gb.Prluta
nofi )00fi )000( $dx )000(
DINASTAruKffi
PROVINSI
IUMATEM
UTARA
APED
Pemban$nan salurol
n, drainase ih lintar" Pulau Mas di wllayaf
Kab. Nlas Selaten
fersedlgnya lalurar
dralnase Jln lhtalPulau Nias di
ililayah lGb, Nhrielaten
mendukung upayr
penlnrkatan
llnSkungan
masYarakrt yon!
lehat melalu
renyediaan
ialuran dralnast
In llntss Pular
{las di wilayr}
Gb. Nlas Selabn
Pembangunan saluran
drilnase jalan lhtas
t8 GununB Sltoli-Teluk
Dalam dl Wlayah Xab.
Nlas
fers€dlanye salwar
drainase Jelan linta!
Bunung Sltoll-T€lu0
palam di \rt/ilayalr
[ab. Nies
Mendukung
Upaytr
poenlilgketan
llngfiunran
masyarakat yanl
sehat melalur
penyedlaan
saluran drainase
ialan lintis
Gunung Sltoll.
fehk Dalam dl
Mlayrh Kab. Nlas
Pembangunan salurar
dninese jalan lintal
19 Gunun8 Sholt-Nta!
t tare di Witayah fabNlas Utara
Pembantunan saluran
dralnrs{ i3lan lintas
2O Sumatera dl Damufi
lGbun KahLabuhantatu Utara
Tersedlanya salurar
dalnase ralan linta:
Gunung Sttoli-Nlar
tltara dl Wlayal(ab. Niac Utara
lersedlanya tabran
,ralnase jelan ihtasiunratera dl Damull
kbun Kab.
,abuhanbatu Utara
mendukurts
penin katan
llngkilSen
masyerakrt yant
6eh.t melalul
perryedlaan
saluran drainalc
ialan llntas
xno( )000( $00( D00( nofi
DINASTARUKIM
PROVTNST
SUMAlEM
UTARA
APBD
Utanr dt Wilayah
Nab. Nias Lrtera
Mendukung
p€nin{iketao
lhgtungan
masrdakat yang
rehat melalul
penyedlean
ialuran dralnase
ialan llntas
;umetere dl
)amu[ Kebun Kab,
abuhrnbatu
Jtara
Pembangunan saluran
dralnase Jalan llnta!21 Gunung Tua-padang
sldempuan dl Desa
Sirupus Kab. paluta
fersidlanya ralurar
dralnase Jalan Untts
Gunung Tua-Ps{x6g
,idempuan dl D,esE
llpupus Kah Paluta
Mewuiudlan
penind6tan
lingkungar
nasyarekat yant
Ehat melalu
cenyediaan
;alu6n dralnasr
lalan Llnta!
Sunur8 Tua.
,adarE
ild€mpuan dl Des€
tlpupu! K'b,rahta
Penataan dar
peningkatan
llngkungan
22 permukimin kwBangun Mulia-Des:
Betintang Kec. Se
Blngai (ab, langkat
fdrhksinanya
,efiataan dal
,6nlngtetan
inBkungan
,ermuklmen kwlaryun Mulla-Desi
lellntang l(ec, Se
linEai Kah. Lengtat
Tenruludrrya
penlrrketan
fingkung,er
permulimen kw!
BanEun Mulla
Oesa Bclhtanljsq Sel Slnga
Kab. ungkat
Pernb. lalan poror
,, Xws Agrom3rlnpslltal
Kec. Tanjung Tlran
Xab. Batubara
terlaksananya
Perlb. Jalan porol
(Yrs
\gromarlnlolltan(ee Trniung lir.n(ab, Batubara
Terun{udnya
Pemb. Jalan Poro!
Nws
Agro$ffinpolltan
Nec. Trn ungTlrar
Xab. Batubars
Pembaryunan Jalar
24 Poros Xws Agmpolltar
Kec Sle|hFEt Rub€(ab. Pakpak Bharar
fodakananyq
Perltengunan JahnPoros KwE
Uropollten, (€c.
il€fnpet ftubc l(ab.
Pekpak Bhara
ferwrdudnya
rp6$nfunan
dan Foros
\fopokanilenipat Rttbe
,akpak Bharet
Kur
KcG.
Xab"
PembanBun n Jalar
ZS lor* Kw!
Agromarlnpolitafl K€c
Natal Kab, Madlna
fedeksananya
PcnlbenEunar hlatPoros 11w;
Agromarinpolltan
l(ec. Natal l(ab
Madlna
Ierrruludnya
P€mbrngunan
Ial.n Poros Kw:
lBornarlnpofitan
Gc. Ilotal t(eb
uadha
Pembengunan salsra,
dralnase karasar
-- perbatasal fahzo Langkat-lbta Binjal djalan llnras Kwala
Begumlt(ab. tangkat
fcrsedlanya salurar
dralfiase kawasar
pertatasan x&,tangkat-Xoti Blajal
d[ lalan llntas XrsLBo8umit l.iab.
tanSkat
Mendt&ung
Penin katan
kesehrhn
masyafakat
melalll
lenyedhart luran dralnasr
€wEsan
*rbatasan f,ab.
angklt-xota
ilnjal dl Jalan
intas Xwal!
leguilit (.ti.
,flgklt
)000( )00fi )00il )oocx n00(
DINAsTAfIUKIM
PROV|NSt
5I..IMAITR.d
I.JTARA
APBD
Pembangunan salura,
., dralnase ialan llntas
" Gunung Tua-slbuhuao
dt Xab. Padan8 lawas
feru€dhnya rabrer
iralnase lrlbn linta:
lunung Tua,
ilbuhu.n di xab
Padans Lawrs
Mendulung
fenlngkatan
lngkungan
msyaraht yant
i€trdt melafu
rcnyedhan
ialurdt dralnasr
alan llnta!
iunurt8 Tue
ilbuhuan dl (ab
ledarg Lawes
Pernbangunan salurar
dralhase jalan llntar
,, Padangsldempuan-
Panyambungan dDese Sibaruang (ec,
Sbbu Kab. Madtna
fersedianya salurar
dralnase ,alan linta!
Prdangsldempuan-
Panyambungan di
)esa Sibaruang [eciiabuKab. Madha
Mendukung
penurjudan
lkUkugan kotpang sehat melalu
oenyedlaan
lalurai dralnax
alan llnta!radar8sldempuan,
,anyambungan dl
)esa Slbaruan!
(ec, Slabu Xab.
Vladina
Pembangunan jalar
29 poros Kawasar
Agropolltan Kec
Merek Xab. (aro
[e.lakanenya
Pambaneunan Jelan
,oros Kawasrr
Uroplltan (ec"
vlere* l(ab. Xaro
Ierwdudnra
fEmbrnBunan
alan poros
hwasan
\gropolltan Xec.
vleiet Kab. Karo
Pembangunan salu.ar
dralnase kur!
* perbatasan Medan-
Deli Serdang di Ds.
Pauh Kec, HamHaran
Perak
Tersedlanya salurar
dralnase tw!perbatasan Medan,
Detl Serdang dl Ds
Pauh (ec
lfatnparin Perd(
Mendukung upayr
penlngketan
llngkungan ialar
rnt r lhta!
sumat€la yanf
berslh dan sehat
melehrl
penyedlaan
uluran dralnase
kws perbatasan
Medanoeli
hrdanl dl Ds.
Pauh Kec
{amprrcn Perak
x$0( )00fi )o00( xxu )000(
DINA5 TARUKIM
PROVINSt
SUMATIM
UTARA
A9BD
Pembaagunan salurar
,, dralnase Sipirok-SDl
'- dt let pohan Km
Arse Kab, Tapoel
feBedlanya salwar
drainase gplrok
tSH dl Aek pirior
l(cc Afse fab,
fafsel
lerwuludnya
llngkungan
masyarakat yanl
rehata melalu
p€nyediaan
ialuran dralnasr
ilpirol-SDH dl A.l,ohan l(ec. Arse
Gb. Tapsel
Pembangunan sa
dninase jahn l
," (ota Aek Kan(
'- Rantauprapat dl
Palak ila tx.xLabwa
Ee jalan tlr
Aek Kanq
uprapat dl
Na lX-X I I llntas
(inauPrdpatpriak Na
[rbura
Pembengunan salurar
,, dralnase hlan provins
Hanparan perak Kah
Dell Serdang
lcrsedlanya salurar
,Binase Jalar
rrwlnsi Hamparar
).rak l(ab. Oel
ierdang
l'erwuludnya
,eninEkaten
lngkungen
na$yarelat yanl
iehat melalu
rcnyediaan
ialuran dralflas(
alan provlns
{amp8lin Peral
hb. tEllSerdam;
Pemban8unan salurarr
dralnase ,atan Untel
?a Pafuta pada Km 14S-' 1il6 sebelah kanar,
Kec. Padangbolal
Xab. Paluh
fcrsdlanya salurar
ilmhase Jalen Unta!
Palute pada (m 14S
146 sebelah kanar.
l(ec PadanEboht
Kab. Paluta
fenrrqludnya
penin keHh
lngkun6an kot
faog be6lh dat
rchat ba!
cenln katan
(er€htten
lasyar.kat
nel*rlrenyediaan
ialuran dralnast
lalan ljntas Paluir
,ada l(m 1tt5-14(
;ebejrh kanat
cc. Padangbolal
Gb. Paluta
x)00( )oflx x)o(x )odx xxm(
)II{$TAruruMrnovtilsl
iUMATEM
JTARA
APBD
Pernbangunan salurar
-- dralnrse lalan UntE:
" sh.lB"-B.ru, l(ab
Tapteng
lempdlanla sahrar
,relnasc Jalan Untal
;iholga.Banls Kab
lapten8
Ienruludrya
cenffiatan
in8tun&n
ndsytrakat yant
iehat melalu
reoydiaan
nluran dralnax
lalan Llnta
tlbolga-88rus f.ab
faptetrg
Pembangunan salurar
16 dtalnsre jalan provins'- dl Kec. Patmbak Kab
Dell SerdaiE
fersedlanya salurat
lralnase Jalet
,rovlnsl dl (ecrarumbak l(ab. Del
iendang
Ierwuludnya
p€nlngtatBn
lin8kun8nn
masyar*at yant
kesehrtan melalu
perryediaan
salutan dralnes(
lalan provlnsl d
Kec. Patumbrl
Kab. Dell Serdang
Pemban6un6n salurat
dralnale hlen [Jnta!
37 Dalrl-Patprk.gharat d
Kota Sldlkalang Kab
Dalrl
fersedlanya salurdr
lralnase Jalen Ufital
)alrl-Pelpat Bhara
ll lGta Sld,&alanl
(ab. Dtlrl
Tenruludnya
penlngkatan
flngkungan hlar
antar llnt*sumatera f€nlseltat brtpenlngketan
kegehrtan
masydalat
mslalul
penyedlean
saluran drainasr
lalan Llntas oalrl
Pakpak Bharat d
Xota Sldllalanl
xab_ Dalrt
Pernban5unan salurar
dratnBso pada Fla.38 llntas Taput - Tobase
dl Kec. Tarutung lkrT.put
IeGedirnye salurar
,ralnase tradr jabr
lnttr TEI,ut
Iobasa dl K6c,
ferufunS f.epTaput
Tenfltiudnya
penin$otan
linsliufgan Jala,
antar llntsr
sumateE YanI
sehat dem
penlntk tar
kesehrtan
masyarakat
melalul
penyedlean
salur.n drainast
pada irlan llnta
Taput . Tobasa.dr
Xec.. farutung KaI
Taput
noo( ,000( )00fl ndx ,000(
OINAS TAfiUIOM
lR(,l/lNsr
IT'MATE[A
UTARA
APED
Pembangunan saluren
drrlnase Jahn Untas
ro Paluta pada Xm 45.46
"- sebelah Hrl Kec
Padangtlolak l(ahPaluta
fsrsedlanyai $alural
lrahlase Jalen Uma!,duta prda. l(frl.t5l5 s.bElah ldd (ec,adangbolak (ab)aluta
len rult dlrya
pcninrkrtan
llnrftungan irlatentar llma
sumatela yanl
sehat dem
penlng&ahn
kesehlttn
masYarakat
melal0l
pa6y6dioan
raluran drahas{
,alan Untes Palut
pada Km 45-4{
c€bcl1h' klrl Xec
Padargbolak Kab
Paluta
Pemtangunan salural
dralnase pada jalar
llntas
{0 Padangsldsmg{ra6 lfti
M7 Ke(
Padangbolak l(ab
Paluta
:ersedaanya blurarlmlnrse pad. ialarlntas
,afan8sldempuan
(m 45-47 X6c)adangbolak l(abral{ta
fenfluiudnyr
,€nlnrket!n
lngftunFn koti
l'ng sehet melrlu
renldhan
ialuren drainas*
lada lahn llntat
,adargsldempuan
Aa M7 Xe6
rs6ssgbobk Xab
,ilute
Pembangwran salurar
o, dralnase ,lalan Llntas
KabanJahe- Sldlkalan!
dlltub. Dalrl
fers€dlanya salurat
dralnqse Jalan Unta!(abanJahe.
5idikalang d (ab,
Dairl
Terwuludnya
penlnfl€tan
linskunFn jalar
antar llnta:
rumateE yanl
sehat melalu
perrydlaan
ialuran drainas(
hlan unta
kbanfahe-
ildlkahnt dtr Krb
)alrl
xxn )ofix $0u xxxx
UINAD IAITUKIM
pROVtNSt
IUMATERA
UTARA
APSD
Progr3m
Pembangunan
Pe*otaan
Pembangunan Salurar
Dralnase kw!
1 perbatasan Kots Blnjai
Dell Serdang di (ec.
Blnlll Ttmur (ota
Blnlai
Tersedlanya Salurat
0ralnase kvyl
flerbatalan fo!Blt{d-Dell $rdan6
dl (ec. BInJal Ttfiulfola Blrirai
terwuJudnya
penyedlaan
Saluran Dralnasr
l<ws Derbataser
Kota BlnJal-Del
Serdang di Xec
Uild nmur Kd&
Blnjai bag
pendukung
llngkwEan sehat
pada llntas tlas'
iumat3ri
Pembangunan salurar
&alnrse iabn llntas
2 l(saran-Labura di (ac
Slmpang Empat K€b.
Asahan
?ersedlanya sel{/rar
drrlnase ialan llnta!
Fisiran.Lbura di
Xec. Slmpang Empat
lab. Asahan
Ienrufudnya,
penrrycdlaan
$luran dralnase
ialan llntis Klsarar
Iabun dl Kec,
ilmpang Empat
(ab, tuahan bagl
cendukung
lngkurEan iehal
,ada lintas trans.
iuma(Eftt
Perneliharaao (rehat
tedung dan pagar;
3 kantor Bela
Pernblnaan Wilayah tl
dl Pematangsiantar
ferhksenanya
Pem€llharaan
(rehab gedurg dar
p.gar) kantor Bala
Pemblnaan WlayallldPematanlslamar
E wuiudnys
perilellh.raan
lrehab Sedung dar
cagarl kantor Bal!
Pemblnaan
n ilayah ll d,ematan8srentar
Pembangunan salurardralnase prlmeq
I penangtulangan ban,h
kws Tol Bandargelamat Tihap I
fomedlanya salurar
lrrlnase pdmer,
renarqgulangsl
,anjlr kws Tol
landar Selamal
iahap I
Ienvrjudnya
penyedlaan
raluran draln&s(
rrimer, ba$ uprya
,ena.88ulan8rn
,anjlr kws Tol
land$ Selamal
I'ahap I basl
Pembangunan Saluran
Dralnase lqrsperbatesan Medan-Dell Serdang dt Xel.
Tanglohen (ec,
Medan Labuh.n Not6
Medan
Tersedlannlra
9alurtn Dreln*e
kws perbatasarl
Medan-Dell Sq{66g
df Kel. Tangkahan
fea.Meden
lsbuh.n (ota
Medan
Tenruludnya
Penyediean
Saluran D.slnase
sebagrl penun sni
PendPtaaril
llngl(ufl8En Slhat
antar llntas bas-
Sumat€ra
l$ususnya pada
kawasah
)000( )00x )00fl rum( )'C00(
lutNAsrARUKtM
IPRovrNst
ISUMATERA
Iurmr
APAD
Dell Stdang dl
Kel. TrnSk han
(lec..Medan
€buhan Kota
vtedan'
Pembangunan salurar
dralnase prlmer pada
kws perbftasan (ota
Medan - Xab. Dell
Serdang { (d TerjunKota Medan
Tersedlannya
ialuran drainast
prlmer pada kw!
pe*tatas.n Kok
Medan - xeb. Det
ierdang dt Ke
lerjun Xota Medan
Ierwuludnya
oengadaan salunr
lraln#e prlmer
rada kws
)erbatasan (ots
Uedan - Xab. Dell
iedang dl Kel
fcrjun lbta
vledan
Pembangunan salurar
dralnase, pada krnperbatasan Xot
7 P,Sidempsan - Tapse
dl Aek Lubuk Kec
Anggpla garat XahTap!cl
Tcrsedlannl,a
iahtan dr"ainase
pada kwlp€rbatasan Xot
P.Sldempuan
fapsel dl Aek tubul(ei. Ang8olr Baral
Xab. Tapsel
'erwr{dnya
lrainase pada kua
Erbatasan XotE
'.SHsr'npqan
bpsel dl Aet
ubuk Kcc,
,nggde Barat Kab,
apsel
xxxx )ofix
'INASIAzuIOMAPBD
Sosialls$i dan pflot
p,qyek Percontohan
pernbangunan sarana
I ah llmbah pada kmpcnnukirnin pedat
penduduk di Pantar
Belawrn l(ota Medan
crlaksananyd
oslrllsesl dan pllot
royek pcrcomohan
embangunan
arana alr llmbah
nda hrs
Brmrrklmaa padat
,erduduk dl Pantei
l.lawan Kote
,!edan
I
erla*sananya I
paya per{ngkatanl
eshrtan I
enduduk yin;l
ermuldm di
Bntri Mawan
neblul sosLllsasl
lan pllot; proyet
)ercontohan
lembrngunan
aranr ait llmbrh
,adr 1(116
rrmuklman padal
rendrduk dl
,rntal Belawar
(ota Medin
)m0( )000(' $00(
,ROV|NSli
iUMAIERA
JTAM
Penyusungn Rencani
lnduk pengembarqei
I Prasafana dan sarane
persarnpahan llnta!
Kab./Gta dl Proru
ferbksennya)eny6unan
l*n6nr lnfulpen6embangrn
Prasarana dar
nranapersempahan lintat
fab./Kote dl Pro\rsu
ien rurodnyr
,€.nyusufian
lencana lndul
xngemban8an
kasarana dan
firan0
persampahan
linhs l6b./lbta dr
Pro\rsu yang akar
menunlang
penlnr*atan
vdhyah stBnateft
utararar8 bersih
Pengawason dan
monltorlng
l0 pelakanain keghtan
pembar6unan saluren
dralnase dl koru
lerlaksannya
,enSawa$an dan
nor{torlng
p6laks.naart
ke8 rt3n
pembaryrman
nluran drainase dl
9forrsu
llemberlkbn
nfurmsl ata!
hasll Felaksanaal
hegiet'n
pembrngunan
I
Proviu m€lah
kegiEttn
Pengawasan da
monltoring
Penyusunan DEI
slstim Draina6e linte!
kib.Aotb dan salurar
Prlmer kuts perkotaar
dalam mendukunt
keglatan tihun 2012
:erlakananyirenyusunen DEI
ilstim Draina6(
lntas kib.^rota dar
ialuran Prlmer kw:
,erliotaan dalan
rendukungr
(e8iatan tahun 201i
l'enrujudnya)enyusunan Df,[
ilstim Dralnast
Int s l(.b./kot
xxxx )uxx nm( xxxx
)INASTARUKIM
'ROVINSliiUMATEM
JTARA
APBD
lan saluran Pdmel
(1,s gerkotaar
lalam merdukunl
(eSlatan tahul
2012
Soslalls*l dan dlolproyak 0ercontohan
pemban3unan saranr
alr limhah oada kwr12 pu*ukiren pedat
penduduk dl Kec:
labuhen Dell Xab. Del
SerdanB.
lerlaksannya
rnin{udnya
rprya penlngkatar
(esehrtan
*r/.r{ttr male&d
,royek percootohan
nmbangunan
iarana alr [mbah
rad, kws
,crmuklman pedal
xnduduk dl Xec
Liabuhan Oell fab.
Dell Serdang
lostalFasl' dar
pilot proyel
percontohsn
pembrn€un.n
rsran, alf llmb.l
pada k!'
permuldman Padar
pendtduk dl Kec
tabuhrn Dell 7oh
Dell slrdinS
Pendampingan Proyel
MSMHF
(Metropolhanr
13 sanltation
Mana8emEnt an
Hcalth ProJed) Kot.
Medan
[erlaksananya
Pendamplngrn
Proyek MSMHT
lMetropolltait
ta6ltatlon
ManaEFment an6
Heahh Proiect
f6ta Medan
\danla,endamdngan
,roy,el MSMHP
:Metropolltan
ianlbtlon
Manarement and
l.leellh Project)
Kota Medan bag
penlndat n
Itngkuognn seho
khusunya ba8
masYaraht kot{
medan.
Penywunm-- Rencana
lnduk FenBembangan
14 Prasarana dan saran!
persampahan
ReBlonal dl Prorrsu
l'ertaksannya
,enyuSunan
ten€na lndul
,engBmbangan
)rasarana dat
'afiINSpersampahan
teglonal d Pmvsu
lerwuiudnya,enyusunan
iencana lndul
,en$mban8an,rtsalena dal
iaftlni
,eBampahan
Regional dl Provsu
TARUKM
Santuen
penyutunan
15 slstlm .lrkaw.san p€rkotaan
Provsu
s hidup
masyarakat
u mQlalul
pardesaan dl
Eantuan teknis
penyusunan Desaln
slidm 5ll berslh
daerah rawan air
berslh kws perdesaan
dl Provsu
Penyel€3alan
pembanf,unan
17 scrba gma
Program Perumahar
dan Permuklman
Rencana Indak pst
t ltws p€rmuklmar
tradlslonal di Frovsu
lerlaksannya
tencanN Tlndrk PSI
oys Fetmuklma.
:radklonal dl Drowg
fe*akEannya
lencan, Tlndal
ISD kwt
nrmUklrnrn
radislonaL dl
,rovsu bag
lenitrgktt n
(uallus hldup
nasyarakrt
ilmatefl utarf
ohususnya d
(aWaSEn
,emulllhen
x)ffi )00fl n()0( xxfi xxp(
,INA5 IAKUKIM
,ROV|NSI
iUMATERA
JTARA
APBD
Rencane Tindak PSI
2 kws Dermqkimar
kumuh pe*otaan
Pemblnaan dar
I Penintkatrn pusal- lnformasl bangunar
gedung dl Provsu
Pernblnaa[ Teknir
Pengelolaan Gedung
bangunan gedunl
4 negara padi
instansil€mbaga
badan dl lingkungar
PemProvsl,
teflakannyB
Rencana Tlndak PSD
KWS p€rmuliman
tumuh perkotaan
fdrlaksannya
Pemblnaan dan
penlngkatan pusat
lnformasl bangunan
pdung dl Provsu
f6daksannya
Pemblnaan Teknh
PenSelolaan
6edun&/ txn8unat
fgflsk'annya
iencane Tlndak
,SD lws
,crmuklman
(urflu,r perkotaan
,l Prwsu bsSl
,enin katan
qalltas hldup
nasy6rakat
iufnateru utirr
fiususnfa dl
€wasan kumuh
oerkola|n kote
fersedlanye pusal
nforntsl
,l Provsu
lersedlanYa
cldan, Pemblnaar
feknls
Pengelolaan
Ged{rng/
bsndnan ledunageoung neBafa pada
lhstansulemb.ga
badan di linBtungar
PemProvsu
ne8 r, Psdt
instaml/embaga
badan d
tlnglongBn
PemProvsu
Penyuluhan bag
masyarakat dan pN!
" dalam rangk
"' pemanfaat2n budayi
SnEEal dl rumah susur
dl Sumut
lerlaksananya
Penyutuhan bag
masyarakat drn pit!
lalam ran8k.
temanfaatan
Dud.y. tln&al d
nrmah $rsun d
lumut
ferseOanya
$ofi )00u )mfi xxxx
,INASTABUXIM
rRoflNst
;UMATEM
JTARA
APED
rttemrtlf bre
;elunjt
nasyarikat
;umaiera Utalr
mlahrl
,emanfaatan
,udaF tlngEel d
'umah susun d
l'erlakananya pflor
rrcject
>emberdayaal
Vlasyarekat di Desi
llnran PK( Provsu
fedal6anrnYa)llot ProreEl
,embafdsyaan
vlasyarakat d
)esa glnaan PlO
rro\6rt dalan
,eiBfiatan(uElit63 hldul
nasyarakat
Monltorlng dar
evaluasl pelakanaan
P[{PM Mandiri
Perkotean d provsu
Rencana: llndak Ruan!
Terbuka Hirau dt Xab,
Peluta dan Palas
farleksanany!
\lonltorlng dan
rvaluasl
,elaksanaan pNpM
Mandlri Pe*otaar
ll Provsu
lerhkannanya
Rencana Tindal
iuang Tarbuki
[lieu di Kab. Paluti
dan Palas
fersedlrnya
nforilasl bad
renlngkatan
9sl3k!6naanptttpM Mandin
Perkotaan d
Prolrso melalu
keglaten
MonftorinB dar
Erwlrrudnye
Benoana Tlndal
Ruang Terbukl
Hitau dl fab
Paluta dan Pala!
bagi' uP.Yt
prle$Nrlar
lalrBkungan hljat
rhn schrt
Program Penataat
Ruant
ldentlftkasl
lnfestruktur (sarana E
prasaranal tawasarperbatasan lintal
Kab,/Xota tli Prwsu
dentlfiksl
nfustsuktur (sarane
I prasaranai
€rwuludiYa
,elakanaen
dendtkasi
nfastruktur
raiana Irasaranal
aurasan
,e.bataoan llfitrGb.#ota d
rrovsr, unhrl
nendukuq upyrpmetharaao
EftMA
nfiasruktur yanl
elk guna
)000( )000( )0fix )000( )00fi
UINA) IAKUIqM
FROVINST
SUMATERA
I,TARA-
APBD
lrtaE lob./(ota, d,mwu
Matriks
Rencana Aksi Doerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Tahun 2011 Provinsi Sumatera Utara
Sektor : Dinas Pcrhubungan
Isu Prioritas : Trrnsparanri, Responsif, Akuntabilitrs dalrm Pelayanan Transportrsi
Sub IsuProgram
RPJMD/RENSTRADAKegiaan Indikator
TAHTJN
PELAK$A}.IAA}I
201 t
TAHUN
TELAKSANAAN
201 I
TAHt'N
PEL,AKSANAAN
201 I
TA}ITJN
PELAKSANAAN
201 I
TATIUN
PEIAKSA}.IAAN
201 I
Pelaksana Pembiayaan
HasiUKeluaran
fransparensi,
tosponsif,
\kuntabilitae
lalam Pehyanan
fran$portaei
,emoerEunan Praearana dan:asilitas Perhubungan
lEnenganan
okasl reurian
recelekaan dl
)BK Sumaterd
Jtara
rcrpelmannya
ur€na/presarana
)erhd[ngan oerbneningkat haik(uantfu m€upl,rn
rcofi )uxx xxxx )fi)(x )qxx)ine8refiubungEn
,|OVBU
APBD
,gnbantunan
tos Pantau Lalin
,t Ruas JalNn
vledan-Belastagi
Vlenurunnya tlngkat
ccelakaan
)inastefiubung6n>rw8{l
APBD
lercedlanya pos pentau
ailn diruas lalaa rngdan
nrastaSl
APBD
Ierpellharanya
;arany'prasarana
,erhubungan serta
mnlngkat balk kuantitas
naupun kualltasnya
.lluhan
Gtertiban Lalu
-inta8 dan
\rEkutan
lledingkatnye
D(xx )oou x)ofi xxxx )fi)o(Din€s
Fefiubtmgan
Provsu
,rogr|m Penlngl€tan Pelayanan
\ngkutanlen tdancaran LtA.,
fteldui koglatan
losialieadrFeqruluhan
,emilihan Awak(endereen
Umum Tdadaft
iAKUT) Tingkat
Propin8i
felwuludn€ LLAI yEng
hrtb, eelamat dan
lancer m€hlui kogiatan
pemflihanAKUT
renyelerqgana
i Angkuhnuebaran, Natel
,an TahuE Baru
elselenggaran),a
Ggiahn unukrprdukung kelancaran
uEkUEo lsb6ren, natal
hn tehun baru
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu ljntEs Jalan
Juhan(&rtban Lalu
-inta8 &,l{ngkutin
)eng€ndafian;
lerqanunan,P€tlertibah dan
Pengavrraun
&gldan t"Elu
tlntas AngkutinBarang dl Jalan
lteniryketryareeadaren dan
,emahsrfEn masy.
Iertang perlunya
Gsdamaian pslryaEn
lrgningkatnF(€tedbanhlu llntss
rrEkuEn hreng dthlan
$oshlisaei
&s€larnstan
,an Keb€rsihan
Panbl di KDT
uanFgKarnya(esdamatan dan(eb€riihan panhidi
KDT nrehl{tl k6gi8En
APED
Bant sn
Cpelaslolal
Fsny mr9
,lkailasanDanau Tobe
l€rEddlglyo danr untuk
nendu[flng koglitanperaei6lal P€lalanan
\ngluta$ lDansudl(amnean Danau Toba
P6ni,ahn brnbgrahana t*brugiaha tlngkat
cropinsl
Surnaka utarafahun 2011
fefiaksanmya hmbauahgne trh nugrat€ingkatPIopiffillumatere UhraTahunr1011
Te.pellh6rafiya
arana/prasarana
,efirbungil serta
neningkart balk ku6titas
naurun kualltasnla
,angadaan dan,€maSengan
)elinealor
fersodislya fasllltag(e3LU bBrupa
)elineatordi Labusel
x$0( x$(x x)00( xm( )(xuDinas
Peiluhrngan
?rot su
tongadaan danlemasang€n
)€lineator
rer8odE rya faefta8(€B Lu berupa
)elineatordi l(abtrpabr
)engadaan dan)emasangan
Jellnealor
fersedhnya tasilitas
(e5 LLJ hrup9D€lineab,r di Labura
)engadaan danaemaeangan,
Delinaator
tersodianya fasiliiae(es LU berupa
Delin€Ebr dl Bafubara
Pengada€n danPen$catan
Uarka Jabn
lerBodhnya fasilitas
res LU berupa ltlarka
alan di Dell Serdangr
)uxx xxxx xxxx rc(xx xxxx)ines,erhubungan
,rclt/guAPBD
Pongadaan dan
Femaeangan
Rambu Lqu
Lintas
feBedianya fasiliE8(es LLJ berupa Rambu
-L di Padang Lau6s
,engadaan danPemasan96n
iambu LaM
.intas
Terssdlanya fasiltas
kes LU berupa Rambu
LL di Padang Lawas
Utara
P€ngadaan danPemasangan
Suard Rall
feree<lianya I'aeilitas
Itea LLJ berupa
Guarclrail di Simdungun
Pongadaan danPernasangan
Guard Rdl
lersedianya fasililas(es LLJ berupa
3uardrait di Samosh
Matrlks
Rencana Aksi Daerah Pemberamasan Korupsl (RAD PK) Tahun 2011 Provlnsi Sumatara Utara
SEXTOR : Dlt{AS PENDID|TAN
lsu Prloritas t Ketersediqon, Keterjangkouan, Kualitos/Mutu don relevonsl, Kesetaroan dsn Kepastiott Memperaleh Layanon Pendidtkon
suB rsuPnoGRAM RPTMD/
RENSTRADAffiGIATATiI
It{Dil(ATOR TAHUT{
PEI.AIG'TflAAI{
2011
TAHUiI
PEI.AIGAIIAAN
201t
T^}IUN
PEI.A1(5AITAAN
,013
TAHUIT
PEI.AI(SAT{AA'{
2014
TAHU]{
PEIAKSAIIAAt{
2015
PEI.ArcANA PEMBIAYAATTIlGluaran Hasl!
Terselenggar
anya layanan
prima
pendidikan
untuk
membentuk
insan yang
cerdas
komprehensi
f
1. Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
Alat Edukatif
Untuk Siswa
TK
Terlaksananya
Pengadaan
Alat Peraga
Edukatif Untuk
Siswa TK
Terpenuhinya
Kebutuhan Alat
Edukatif Untuk
Siswa TK
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinar
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Buku Guru
Taman Kanak-
kanak di
Sumatera
Utara
Terlaksananya
pengadaan
Buku Guru
Taman Kanak-
kanak di
Sumatera
Utara
Terpenuhinya
Buku 6uru
Taman Kanak-
kanak di
Sumatera Utara
Buku Murid
Taman Kanak-
kanak dl
Sumatera
Utara
Terlaksananya
pengadaan
Buku Murid
Taman Kanak-
kanak di
Sumatera
Utara
Terpenuhinya
Buku Murid
Taman Kanak-
kanak di
Sumatera Utara
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Pelaksanaan
seleksi calon
peserta OSN
jenJang SD
tingkat
Provinsi
Sumatera
Utara
Terlaksananya
seleksi calon
peserta OSN
jenjang SD
tingkat
Provinsi
Sumatera
Utara
Terdapatnya
juara/calon
peserta OSN
jenjang SD ke
tingkat Nasiona
Terbekalinya
ilmu
pengetahuan
peserta OSN
dan IMC jenjang
SD ke tingkat
Naslonal
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
2 Pelaksanaan
pembinaan
dan
pembekalan
calon peserta
osN dan tMcjenjang SD
Terlaksananya
pembinaan
dan
pembekalan
calon peserta
OSN dan IMC
jenirng SD
3 Pelaksanaan
pembinaan
dan
pembekalan
peserta O25N
dan Seni
tinEkat
Nasional
jenjang SD
Terlaksananya
pembinaan
dan
pembekalan
peserta O25N
dan Seni
tingkat
Nasional
ienjang SD
Terbekalinya
kemampuan
Olahraga dan
Seni peserta
O2SN dan Seni
ke tingkat
Nasional
Pelaksanaan
lomba seni
siswa SD
tingkat
Provinsi
Sumatera
Utara
Terlaksananya
lomba senl
siswa SD
tingkat
Provinsi
Sumatera
Utara
Terdapatnya
iuara/calon
peserta festival
lomba seni ke
tin8kat Nasional
5 Pelaksanaan
lomba
olahraga siswa
5D tingkat
Provlnsi
Ierlaksananya
lomba
olahraga siswa
SD tingkat
Provinsi
Terdapatnya
iuara/calonpeserta O25N ke
tingkat Nasional
Buku
pemantapan
ujian akhir
sekolah
berstander
nasional
jenjang SD
Terlaksananya
pengadaan
buku
pemantapan
uiian akhir
sekolah
berstandar
nasional
jenjang SD
Terpenuhinya
buku
pemantapan
ujian akhlr
sekolah
berstandar
nasional jenjang
SD
xxxx xxxx )ofix xxxx xxxx
Dinas
Pendldikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
7 Pelaksanaan
pembinaan
dan
pembekalan
peserta O25N
dan Seni
tingkat
Nasional
jenjang SMp
Terlaksananya
pembinaan
dan
pembekalan
peserta O2SN
dan Seni
tinEkat
Nasional
jenjang SMP
terrarsananva-
seleksl peserta
OSN jenjang
SMP tingkat
Provinsi
Terbekalinya
kemampuan
Olahraga dan
Seni peserta
OZSN dan Seni
ke tingkat
Nasional
8 Pelakanaan
seleksi peserta
OSN jenjang
SMP tinBkar
Provinsi
TerdapatnYa
juara/calon
peserta OSN
jenjang SMP ke
tingkat Naslonal
9 Multimedia
Pembelajaran
Sejarah
lndonesia bagi
jenjang SMp
Terlaksananya
pengadaan
Multimedia
Pembelajaran
SeJarah
lndonesia bagi
ienjang SMP
Terpenuhinya
Muhimedla
Pembelajaran
Sejarah
lndonesia bagi
jenjang SMP
10 Pelaksanaan
lomba seni
siswa SMP
tingkat
Provinsi
Terlaksananya
lomba seni
slswa SMP
tingkat
Provinsi
Terdapatnya
iuara/calonpeserta lomba
seni ke tingkat
Nasional
I
11 Pelaksanaan
lomba
olahraga siswa
SMP tingkat
Provinsi
12 Alat
multimedia
pengenalan
budaya
nu$antare SD
lTerlaksananya
Itomba
lohhraga siswa
lsur ttnetat
lProvinsiI
t___lTerlaksananya
lc"nrua.nlalat
lmultimedialpengenalan
lurary,inusantara SD
rerlatiininvipenBadaan
buku dan alat
peraga audio
visual jenjang
SD
lTerdapatnya
ljuara/calon
lp"t"*lolahraga SMP
lke tlngkat
lNasional
I
lTerpenuhinya
lAlat multimedia
lpengenalan
luuarv.lnusantara SD
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
13 Buku dan alat
peraga audio
visual jenjang
SD
Terpenuhlnya
pengadaan buku
dan alat peraga
audio visual
jenjang SD
14 Pengadaan
Alat Bantu
Pembelajaran
Mata
Pelajaran
Agama Jenjang
,5p,- ___15 Pengadaan
Portable
Digital
Evaluation
untuk sekolah
berbasis
RSBt/SBr
jenjang SMp
Pengadaan
Alat Bantu
Pembelajaran
Mata
Pelajaran
Agama Jenjang
s_D__ -_ -Penyelenggara
an Pengadaan
Portable
Digital
Evaluation
untuk sekolah
berbasis
RSBI/SBI
ienjang SMP
Pengadaan Alat
Bantu
Pembelaiaran
Mata Pelaiaran
Agama Jenjang
SD
ierdG;fiG -
Pengadaan
Portable Digital
Evaluation
untuk sekolah
berbasis
RSB/SBI jenjang
SMP
Pengadaan
Alat Mitigasi
Gempa
17 Sosialisasi
Undang-
undang Lalu
lintas Kepada
Siswa Jenjang
sMp
18 Pengadaan
Alat Kesehatan
UKS
Pengadaan
Alat Peraga
MIPA dan
Elektronika
Untuk Sekolah
Berbasis
RSBr/S8t
Jenjang SMp
pensidaa;
Laboratorium
IPA jenjang
SMP
PenyelenSgara
an Pengadaan
Alat Mitlgasi
Gempa
P;Gdss;;;an Sosialisasi
Undang-
undang Lalu
lintas Kepada
Siswa Jenjang
SMP
Terselenggara
nya
Pengadaan
Alat Kesehatan
UK5
i;r'ed,r;itnya
Pengadaan
Alat Peraga
MIPA dan
Elektronika
Untuk Sekolah
Berbasis
RSBI/SB|
lenjang SMP
penveGnigaia
an Pengadaan
Laboratorium
IPA jenjang
SMP
Terlaksananya
Pengadaan Alat
Mitigasi 6empa
Terlaksananya
Sosialisasi
Undang-undang
lalu lintas
(epada Siswa
lenjang SMP
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
iumatera
Utara
APBD
ferlaksananya
Pengadaan Alat
Kesehatan UKS
Terlaksananya
Pengadaan Alat
Peraga MIPA
dan Elektronika
Untuk Sekolah
Berbasis
RSBI/SBl renjanI
SMP
Ierlaksananya
Pengadaan
Laboratorium
IPA jenjang 5MP
3. Program
Pendidikan
Menengah
Aktifitas BAP-
S/M Sumatera
Utara berjalan
baik
Tersosialisasik
annya Undang
Undang Dasar
1945 diSMA
Negeri/Swasta
Laporan Hasil
Akrediasi
Sekolah/madr
asah oleh
Badan
Akreditasi
Sekolah
Menen8ah
Atas Provsu
Meningkatnya
iumlah sekolah
terakreditasi
Meningkatnya
pemahaman
siswa tentang
UUD 1945 dan
Tap-Tap MPR
rvrerirEtai"iJ
kemampuan
siswa dalam
penSuasaan
bahasa asing
Meningkatnya
kompetensi
siswa peserta
olimpiade sains
nasional
xxxx xxxx xno( xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Laporan
laporan hasil
Cerdas Cermat
tingkat SMA
Negeri dan
Swasta
Gpor* li;;ii-lomba pidato
dan debat
bahasa lng8ris
tingkat SMA
negeri/swasta
Laporan
Terlaksananya
penlngkatan
kompetensi
siswa
Software
pembelajaran
diSMA
Terblnanya
minat, bakat
dan kreatifitas
siswa
Terbinanya
minat bakat
dan kreatifitas
siswa
Pemenuhan
media
pembelajaran
di SMA
fersedianya
media
pembelajaran diqMA
6 Pemberian
penghargaan
bagi siswa
SMA
berprestasi
tingkat
Provinsl
z ieiteletisinvi
siswa SMA
berprestasi
bidang seni
tingkat
provinsi
e-i;6r,insarana
pembelaJaran
bahasa
berbasis TIK
SMA.RSBI
9 Tersedianya I
alat-alat I
laboratorium I
multistudy I
bagi sekolah I
,r r"-*r" I
Buku I
pengayaan I
Perpustakaan IsMA I
provinsl
[i"rr.irinanyi
lpen8adaansarana
pembelajaran
bahasa
berbasis Tll(
SMA-RSBI
arit-ar"t
laboratorium
multistudy
bagi sekolah
SMA
C.niiairr,.'-Buku
Pengayaan
Perpustakaan
SMA
I
lMeninskatnya
lkompetensi
Isiswa SMA
lb.rp.estasi
lbiaans seni
Itingkat provinsi
Tersedianya
sarana
pembejaran
bahasa berbasis
TIK SMA-RS8I
Terpenuhlnya
kebutuhan
sekolah atas
alat
laboratorium
5MA
Pengadaan
Buku Pengayaan
Perpustakaan
SMA
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
lDinas
lpenaidikan
lprovlnsl
lsurnatera
1u,".,
APBD
11 Pengadaan
Alat Peraga
MIPA dan
Eelektronika
untuk sekolah
berbasis
RSBTSBI
ienjans SMA
Penyedlaan
Alat Peraga
MIPA dan
Eelektronika
untuk sekolah
berbasis
RSBr/SBl
jenjang SMA
ie;l;k;;"a;t;Pengadaan
Alat Bahan
Evaluasi
Belajar dan
Admlnistrasl
SMA
i;ihkfi;;r;Pengadaan
Alat Musik
Drumband
Untuk Sekolah
lenjang SMA
Terlakananya
pengadaan
alat
laboratorium
fisika jenjang
5MA
terdk$;nrtpengadaan
alat
laboratorium
bahasa jenjang
SMA
Tersedianya
Alat Pera8a
MIPA dan
Eelektronika
untuk sekolah
berbasis
RSBI/SBl ienjang
SMA
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
Pengadaan
Alat Bahan
Evaluasi
Belajar dan
Administrasi
SMA
Tersedianya
Alat Bahan
Evaluasi Eelajar
dan
Administrasi
SMA
13 Pengadaan
Alat Musik
Drumband
Untuk Sekolah
Jenjang SMA
iiniraainAlat
Laboratorium
Fisika jenlang
SMA
peniioaan
Alat
Laboratorlum
Bahasa jenjang
SMA
15
Tesedianya Alat
Musik
Drumband
Untuk Sekolah
lenjang SMA
ia;;adfinG arai
laboratorlum
fisika jenjang
SMA
Iersedianya alat
laboratorium
bahasa ienjang
SMA
Alat
Laboratorium
Komputer
jenjang SMA
Pengadaan
Smart Mark
Reader leni
Tersosialisasik
annya
sosialisasl
sekolah
berbasis
ekonomi dan
lingkungan
green school
t9 Workshop
Penyalahguna
an Narkoba
bagi siswa
SMA
Negeri/Swasta
erlaksananya
pengadaan
alat
laboratorium
Terlaksananya
penSadaan
Terlaksananya
menengah
dalam
proSram
sekolah
berbasis
Penyelenggara
an Workshop
Penyalahguna
Tersedianya alat
laboratorium
Reader jenjang
SMA
a prograro
berbasis
Terlaksananya
Penyelenggaraa
Workshop
Pendidikan
4. Program
Pendidikan Non
Formal
Lomba Olah
Raga Siswa
SMA tingkat
Provinsi
ieniniiaiinProgram
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Peningkatan
Program
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Peningkatan
Program
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
4 Peningkatan
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
Kelembagaan
an Lomba
Olah Raga
Siswa SMA
tingkat
Provinsi
kan
dan
JKelembagaan
ldan Bantuan
lpembinaan
I
lBantuan keI
lPenyelenggara
I Keaksaraan
Dasar di
Provinsi
Sumatera
Utara
iefatitran iim(husus
Pendataan
PNFI di Tingkat
Provinsl dan
33 KablKota
rerserengsiia
nya Penguatan
Kelembagaan
PAUD
Kelornpok
Bermain
lTerselenggarany
la lomba olah
lRaga Siswa SMA
Itingtat Provinsi
I
t
lTerbinanya
lMitratPendidikan
lKursus dan
Kelembagaan
Berkurangnya
Penyandang
Buta Aksara dan
Terbinanya
Penyelenggara
Keasaraan Dasar
di Provsu f
_1lerEngkaprnya
I
Profil Data I
Pendidikan Non I
Formal, I
lnformaldan I
PAUDdi i
Provinsi I
Sumatera Utara I
I
vtenineiitnya I
Pelayanan Anak I
Usia Dinidi I
Provinsi I
iumatera Utara I
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
lSumater 'a
Utara
APBD
Peningkatan
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
'Fenineiiiin
Program
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
P"ri.iiar*Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Peningkatan
Pendldikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Terselenggara
nya Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Rintisan
Workshop
Evaluasi Diri
Sekolah/PAUD
(EDs)
Terselenggara
nya Lomba
TBM Kreatif
Tingkat
Provinsi
Sumatera
Utafa Tahun
207L
wo*sttop -
Pendidikan
Untuk Semua
(PUS) Tingkat
Provsu Tahun
207L
Meningkatnya
Pendidikan
Anak Usia Dini
di Kab/Kota
Meningkatkan
kesadaran dirl
(Peningkatan
Kinerja) bagi
Penyelenggara
PAUD terhadap
rendahnya APK
PAUD di Provsu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Terpilihnya TBM
Kreatif di
Provinsi
Sumatera Utara
dan
Peningkatan
Pelayanan TBM
di Sumatera
Utara
rvreniniiiinva
Program Aksi
dan target
pencapaian PUS
bagi setiap
Kab/Kota
Peningkatan
Pendldikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Terselenggara
nya Workshop
Pengembanga
n Kerangka
Dasar Struktur
Kurikulum
PAUD
Terlaksananya
Penyelenggara
an Peringatan
Hari Akara
lnternasional
Tahun 2011
Meningkatnya
Pengetahuan
Tutor Tentang
Kurikulum PAUD
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
Peningkatan
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Li ie;ilkai;;Program
Pendidikan
Non Formal,
Informal dan
PAUD
ii"inglaia;Pendldikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
t2
Peningkatan
Program Non
Formal,
lnformal dan
PAUD
Meningkatnya
Animo
Masyarakat
akan pentingnya
pemberantasan
buta hurrrf
ferpatrinya
Pengembangan
Budaya dan
karakter Bangsa
PAUD
Meningkatnya
Perencanaan
dan evaluasi
kegiatan pokja
gender
Kab/Kota
Workshop
Pengembanga
n Pendidikan
Budaya dan
Karakter
BanBSA PAUD
rerlitsinanviRapat
Koordinasi
Pokja Gender
Kab/Kota di
Provinsi
Sumatera
Utara
woiistr"p
Himpunan
Pengelola
PAUD
Terbinanya
Pengelola PAUD
dl Provinsi
Sumatera Utara
14 Peningkatan
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi
Pengelola
Pendidikan
Non Formal
{danya
iinkronisasi
Pelaksanaan
lan
Perencanaan
Kegiatan PNF
Kab/Kota se
Provsu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
iumatera
Utara
APBD
Peningkatan
Program
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Pembinaan
Kelompok
Belajar
Penyelenggara
Program PNFI
Ierbinanya
Kelompok
Belajar
Penyelenggara
Program PNFI
i;i;;i6;i;t;p dan
lerevaluasinya
;erta pelaporan
Program PNFI
Penlngkatan
Program
Pendidikan
Non Formal,
lnformal dan
PAUD
Monitoring,
Rapat Evaluasi
dan Pelaporan
Program PNFI
17 Pelaksanaan
Jambore
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Non Formal
(PTK-PNF)
tingkat
provlnsi
Pelaksanaan
lambore
Pendidik dan
fenaga
Kependidikan
Ion Formal
lPrx-PNF)
:ingkat
rrovlnsi
Pelaksanaan
lambore
Pendidik dan
fenaga
Kependidlkan
Non Formal
(PTK-PNF)
tingkat provinsi
5. Pro8ram
Pendidikan Luar
Biesa
1 Pelaksanaan
pembinaan
dan
pembekalan
siswa calon
peserta OSN
jenjang SDLB
dan SMPLB
lerlaksananya
cembinaan
Jan
rcmbekalan
;iswa calon
rcserta OSN
enjang SDLB
ian SMPLB
ferbekalinya
ilmu
pengetahuan
peserta OSN
lenjang SDLB
dan SMPLB ke
tingkat Nasional
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
iumatera
Utara
APBD
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
TenaBa
Kependidikan
Supewisi
Penilaian dan
Pengolahan
Analisis Data
5[B di Provinsi
Sumatera
Utara
" Femifitrin-eurtr
berprestasi
kelompok
TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
dan
pemberian
penghargaan
bagi guru SLB
berdedikasi
Tin8kat Provsu
Supervisi
Penllaian dan
Pengolahan
Analisis Data
SLB di Provinsi
Sumatera
Utafa
i"nv.t"nggrr.an Pemilihan
SD/MI,
pemberian
penBhargaan
bagi guru SLB
berdedikasi
Tingkat Provsu
Supervisi
Penilaian dan
Pengolahan
Analisis Data
StB di Provinsl
Sumatera Utara
terlit<sananya
Pemilihan guru
berprestasi
kelompok
TKIRA sD/MI,
SMPIMT,,
sMA/MA./5MK
dan pemberian
penghargaan
bagi guru SLB
berdedikasi
Tingkat Provsu
Kepala
Sekolah
berprestasi
kelompok
TtvRA, SD/M|,
SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
di tingkat
Provsu
Penyelenggara
an Pemllihan
Kepala
Sekolah
berprestasi
kelompok
TK/RA, SD/MI,
SMP/MTS,
SMA/MA/SMK
ditingkat
Provsu
ferlaksananya
Pemilihan
ftpala Sekolah
oerprestasi
telompok
rKlRA, SD/M|,
iMP/MTs,
'MA/M{SMI(ii tingkat
Provsu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
)inas,endidikan
)rovinsi
iumatera
Jtara
APBD
Pemilihan
Pengawas
Sekolah
berprestasi
kelompokSMP
dan SMA/StvtK
tingkat
Provinsl
Sumatera
Utara
an Pemilihan
Pengawas
Sekolah
berprestasi
kelompok SMt
dan SMA/SMK
tingkat
Provinsi
Sumatera
Utara
erlaksananya
mpok SMP
SMA/SMK
(at Provinsi
atera Utara
4 Peningkatan
Kualifikasi
Pendidik/Guru
TJIPAUD SD
untuk
memenuhi
standar
kualifikasi S1
(Lanjutan)
Terselenggara
nYa
Penlngkatan
Kualiflkasl
Pendidik/Guru
TJIPAUD SD
untuk
mernenuhi
standar
kualifikasi 51
(Lanjutan)
Terpenuhlnya
PendidiVGuru
TJIPAUD SD
yang memenuhi
standar
kualifikasi 51
Peningkatan
kompetensi
pendidik
Taman Kanak-
kanak (TK) di
Sumatera
Utara
Penyelenggara
an
Peningkatan
kompetensi
pendldik
Taman Kanak-
kanak (TK) di
Sumatera
Utara
Terlaksananya
Peningkatan
kompetensi
pendidik Taman
Kanak-kanak
(TK) di
Sumatera Utaraxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
)ina5:endidikan
rrovlnsi
iumatera
Jtara
APBD
Pelatihan
peningkatan
kompetensi
kepala sekolah
untuk jeniang
Tl( SD, SMP
dan
SMA/SMKdi
Sumatera
Utara
7 Pelatihan
peningkatan
Kompetensi
Pengawas
Sekolah untukjenjang
TK/SD,SMP,
dan SMA/SMK
Penyelenggara
an Pelatihan
penlngkatan
kompetensl
kepala sekolah
untuk jenlang
TK,5D, SMP
Pelatlhan
ilah untuk
lng
;D,SMP,
5MA/SMK
erlakananya
ala sekolah
uk jenjang
SD, SMP dan
q/sMr(di
ratera Utara
Sekolah untuk
ienjang
TKISD,SMP, dAN
Penlngkatan
Kompetensi
guru Mata
Pelajaran
Pendidik
tingkat S0,
SMP, SMA dan
SMK di
Sumatera
Utara
Penyelenggara
an
Penlngkatan
Kompetensi
guru Mata
Pelajaran
Pendidik
ringkat sD,
SMP, SMA dan
5M( di
Sumatera
Utara
Terlaksananya
Peningkatan
Kompetensi
Suru Mata
Pelaiaran
Pendidik tingkat
SD, SMP, SMA
dan SMK di
Sumatera Utara
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
)inasrendidikan
>rovlnsi
iumatera
Jtara
APBD
Pertukaran
pendidik antar
sekolah dalam
kegiatan
pembelajaran
melalui forum
KKG, MGMP
dan MGMD
jenjang SD,
SMP dan SMA
pada 10
Kabupaten/Ko
ta di Sumatera
Utara
Terselenggara
nya
ran
k antar
dalam
pembelajaran
melalui forum
KKG, M6MP
dan MGMD
ienjang SD,
SMP dan SMA
pada 10
Kabupaten/Ko
ta dl Sumatera
erlaksananya
( antar
dalam
mbelajaran
:lalui forum
G, MGMP
n MGMD
rjang SD, SMP
n SMA pada
lrqv9.,gt9rl,l
di Sumatera
Utara
Penilaian
angka kredit
bagi jabatan
fungsional
8uru
SDLB/SMPTB
dan pengawas
SLB tingkat
Provsu
11 Pengadaan
Buku Untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Guru Jenjang
SMP, SMA,
SMK
Terselenggara
nya Penilaian
angka kredit
bagi jabatan
fungsional
guru
SDLB/SMPLB
dan pengawas
SLB tingkat
Provsu
Pengadaan
Euku Untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Guru Jenjang
sMP, sMA
sM(
Terlaksananya
Penilaian angka
kredlt bagi
jabatan
fungsional guru
sDrB/sMptB
dan pengawas
StB tingkat
Provsu
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinar
Pendidikan
Provinsi
iumatera
Utara
APBD
Pengadaan
Buku Untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Guru Jenjang
SMP, SMA, SMK
12 Peningkatan
Mutu Belajar
dan
Pembelajaran
Terselenggara
nya
Penlngkatan
Mutu Belajar
dan
Pembelajaran
Terlaksananya
Peningkatan
Mutu Belajar
dan
Pembelajaran
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
7. Pro8ram
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
1 Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
lTerselenggara
lnya SeminarI
llsu
lPenlngkatan
lrrrut,Pendidikan,
Wajib Belajar
Pendidikan 12
Tahun dan
Pendidikan
Anak Usia Dini
serta
Keaksaraan,
Kursus dan
Kejar Paket
Tersusunnya
Startegi dan
lGbijakan
Peningkatan
Mutu
Pendidikan di
Sumatera Utara
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Monitoring
Pemantauan/E
valuasi dan
Pelaporan
Program dan
Kegitan
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pendidikan
Wajar 12
Tahun, PAUD,
PNF, Dikmenti,
PLB dan PTK
Meningkatnya
monitoring,
evaluasi dan
penyusun
laporan
3 Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Jaringan
Teknologi dan
lnformasi
Pendidikan
Sumatera
Utara
Terlakananya
Workshop
Penerapan
laringan
Pendidikan
dengan Sistem
ICI Pendidikan
Prov. Sumut
4 Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Terlaksananya
penyelenggara
an Rapat
Koordinasi
Dinas
Pendidikan
Prov. Sumut
dengan Dinas
Pendidlkan
Kab/Kota
Tersosialisasiny
a dan
Sinkronisasinya
Program Dinas
Pendidikan
Prov. Sumut
dengan Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
5 Penin8katan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Terlakananya
Pengumpulan
dan
Pengolahan
Data
Pendidikan
Keadaan
Agustus 2010
Terupdatenya
Data dan
adanya buku
data Pendidikan
33 Kab/Kota
6 Meningkatnya
Pelayanan
Manajemen
Pendldikan
Tersedianya
data calon
peserta (UN)
SMP/MTs,
SMPT, SMPLB,
UAS BN SD/MI
Efektifnyir
pelaksanar n
7 Peningkatan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
t PenilfiU;Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
9 Peningkatan
manajemen
pelayanan
pendidikan
erselenggara
workshop
tenaga
'erlaksananya
sinkronisasi
dan
implementasi
pengelolaan
DAI(
Pendidikan
Kab,/(ota di
Provsu
Berfungsinya
Pendidikan
Provsu
Meningkatnya
manejemen
pengeloaan
Pendidikan
Prov, Sumut
P'eningkatlrrn
l!lanajeme'n
Felayananr
Pendldikan
l(oordinasl
lllewan
ilrr;ndidikan
lProvlnsl
lir.lmatera
$fr nkronisati
/l,nggaran
,t\{}BD dan
,i\PBN Dinars
[\ndidikarr,
$,rovsu
13 iiarsialisasi cla n
I|t*nyusuniilm
f,rlll,DK serti,;r
lrt$)DP
Terslllurnggara
nya
Peny'ununan
Pro6rarm,
Rencarua Kerja
ahunun dan
Perurri usan
feriq,rlenssiii
nya lih'rrdinasi
Dewan
ersoi[flnggara
nya ltirpmrdlnasi
da
,fBrsUSUn!1r/lr
pnogram r;rll;rin
ru:ncana k, ll']a
tuhunan lL!Litrtikut
iFl,enstra
[tqry1!sngtit 'i;ln
l|',nndidiknn
2010 - 20:u ,r[
'l',:r-ta-iiin,l', ra
ll(,Dordinall
D,eWan
,ilerlaksan;, n,,'/a
f('lordinatl rian
$iinkronisarrii
(rrsusunlr\r;lt
{lhrsar dan
l/lenengatu lli
l(lr'bupaten,/ li:ota
1r I milil 5:rryufl{r m|Dll
-littri
'l
j:
Sun'ii :
Utar i.
Penulisan
Buku Muatan
Lokal untuk
Siswa dan
Pegangan
Guru
Penyeleng8ara
an Pcnulisan
Buku Muatan
Lokal untuk
siswa dan
Pegangan
6uru
Terlaksananya
Penulisan Buku
Muatan l.okal
untuk Siswa dan
Pegangan 6uru xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xn0(
xxxx
xxxx
Dinas
oendidikan
Provinsi
iumatera
Jtara
APBD
Workshop
Penyusunan r
Buku Muatan
Lokal untuk
Siswa dan
Pegangan
Guru
Ters€lenggara
nya Workhop
Penyusunan
Buku Muatan
Lokatr untuk
Siswa dan
Pegangan
Guru
[4eningkatnya
Kemampuan
Penyusunan
Buku Muatan
lokal untuk
iiswa dan
Pegangan Guru
Sosialisasi
Buku Muatan
Lokal ke 38
Kabupaten/Ko
ta di Provlnsi
Sumatera
Utara
Penyelenggara
an Sdsialisasi
Buku Muatan
Lokal ke 33
Kabupaten/Ko
ta dl Pmvinsi
Sumatera
Utara
Tersosialisasiny
a Buku Muatan
Lokal ke 33
Kabupaten/Kota
dl ProvXnst
Sumatera Utara
8. Program
Pendidikan
Menen8ah
Keiuruan
1 Workshop
Kewirausahaa
n dan Business
Centre
Terlaksananya
Workshop
Kewirausahaa
n dan Business
Centre
ferimplementas
inya Workshop
Kewirausahaan
dan Buslness
Centre
2 Workshop
Manajerial &
Re-enginering
SMK
Terlaksananya
Workshop
Manajerial &
Re-enginering
sM(
Meningkatnya
KeteramPilan
Manajerlal & Re
enginering SMK xxxx ruoq xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
3 Pelaksanaanr
Prakerin
dalam negeri
bagi slswa
sMr(
Negeri/Swasta
erlaksananya
rakerin
alam negeri
aci sis,wa
Iersedianya
lulusan SMK
yang siap Pakai
4 Seleksi dan
pengirlman
siswa
berprestasi
Terlaksananya
Seleksi dan
Pengirlman
Siswa
Berprestasi
(ozsN, FLSzN,
6PBN, OSTN)
erjaringnYa
an Terkiritnnya
iowa/Peserta
f2SN, F62N,
iPBN. O9TN
Pemblnaan
Persiapan LKS
Tingkat
Nasional
Pemantauan
dan Evaluasi
RSBI dan SBI
Jeniang SMK
Terlaksananya
Pembinaan
Perglapan Ll(S
Tingkat
Naslonal
Ierlaksananya
Kegiatan
Pemantauan
dan Evaluasi
RSBI dan SBI
,enjang SMK
MeningkatnYa
Kompetensi
Siswa Dalam
Rangka
Persiapan l1(S
ingkat Nasional
Terimplementas
inya Program
Pemantauan
dan Evaluasi
RSBI dan SBI
JenjangSMK
7 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Kegiatan
Sosialisasi
Kebljakan
Direktorat
Pernbinaan
5M( dan
Program APBD
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Meningkatnya
Pemaharnan
Peserta
Keglatan
5osialisasi
Kebijakarr
Direktorat
Pembinaan SMK
dan Program
APBD Din65
Pendikan
Provinsi
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
I Peningkatan
Angka
Partisipasi
Kasar (APr)
Perguruan
Tinggi
Terselenggara
nya Program
Pendidikan
Diploma Satu
(D1) di
Berbagai
Bidang
Meningkatnya
APK Perguruan
Tinggi den8an
PenyelenggBraa
n Program
Diploma Satu
{Dl} di Berbagai
Bidang
g Peningkatan
Pendidikan
Menen6ah
l(ejuruan
Terlaksananya
Kegiatan
Monitoring
dan Verifikasi
SM( Calon
Penerima
Bantuan
Terpenuhinya
,Kehutuhdan
data Pendukung
untuk Kegiatan
Monitering dan
VerifikasiSMK
Celon Penerima
Bantuan
10 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Kegiatan
Monitorlng
Akhlr
Pemanfaatan
bantuan
alaVsarana
5MK
Negeri/Swasta
Ierpenuhinya
Pemanfaatan
lantuan
llat/sarana SMK
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
iumatera
Utara
APBD
11 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
ferlaksananya
Penlngkatan
Manajemen
Mutu lso sMK
SSN menuiu
5M( Rintisan
Sekolah
Berstandar
lnternasional
(RsBU
Meningkatnya
Manajemen
vlutu lso sMl(
iSN menuju
iekolah
Berstandrr
nternasional
lRsBr)
12 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Pengadaan
Buku untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Siswa SM(
Bidang
Keahllan
Tekhnik Mesin
terpenuhinya
(ebutuhan Buku
lntuk
Meningkatkan(ompetensi
iiswa SMK
Bldang Keahlian
Iekhnik Mesin
Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
PenBadaan
buku untuk
menin8katkan
kompetensi
Siswa SMK
Bidang
Keahlian
Ieknik
otomotif
Terpenuhinya
buku untuk
meningkatkan
kompetensi
Siswa SMK
Bidang keahlian
Teknik otomotifxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
14 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
kejuruan
Terlaksananya
Pengadaan
Buku untuk
Penlngkatan
KornPetensi
Siswa SMK
Bidang l(e
Ahlian Teknik
KetenaEalistrik
an
Terpenuhinya
Buku untuk
Peningkatan
Kompetensl
Siswa SMK
Bidang Ke
Ahlian Teknik
Ketenagalistrika
n
15 Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Pengadaan
buku untuk
meningkatkan
Kompetensi
Siswa SMK
Bidang
Keahlian
Ieknik
EleKronlka
Terpenuhinya
buku untuk
meningkatkan
l(kompetensi
Slswa SMK
Bidang Keahlian
Teknik
Elektronika
Peningkatan
Pendidikan
Menengah
Kejuruan
fedaksananya
Kegiatan
Gebyar SMK
Sumatera
Utafa
Meningkatnya
Citra Positif
SMK melalul
Kegiatan G:ebyar
SMK Sumatera
Utara
xxxx
xxxx
xxxx
)c(u
xxxx
xxxx
xxxx
nux
xxxx
xxu
lDinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
17 Pengadaan
Sarana
Pembelajaran
Eahasa
Berbasis TtK
sMl(
Penyediaan
Sarana
Pembelajaran
Bahasa
Berbasis TIK
sM(
Terlaksananya
Pengadaan
Sarana
Pembehjaran
Bahasa Berbasis
TIK SMK
18 Pengadaan
Alat Peraga
Otomotif SMK
Penyediaan
Alat Peraga
Otomotif SMK
Terlaksananya
Pengadaan Alat
Peraga
Otomotlf SMl(
19 Pengadaan
Alat Peraga
Elektronlk
SMK
Penyediaan
qht Peraga
ilaktronik
iMl(
Tedaksananya
Pengadaan Alat
Peraga
Elektronik 5MK
20 PenSadaan
alat
laboratorium
fisika jenj6lg
SMK
Terlaksananya
pengadaan
alat
laboratorium
fisika jenjang
sM(
Tersedianya alat
laboratorlum
fisika jenjang
SMK
21 Pengadaqn
albt
laboratorium
bahasa jenjang
SMK
Terlakananya
pengadaan
alat
laboratorium
bahasa jenjan6
sM(
Tersedlanya ,alat
laboratorium
bahasa jenjang
SMK
22 Pengadaan
alat
laboratorium
komputer
jenjang $MK
Terlaksananya
pengadaan
alat
laboratorium
komputer
jenjang SMK
Tersedianya alal
laboratorium
komputer
ienjang SMK xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendldikan
Provinsi
fumatera
Utara
APBD
Penlngkatan
Pelayanan
administrasi
SMK
Terlaksananya
pelayanan
adninistrasi
sMF bertalaf
internasional
Terpenuhinya
pelayanan
administnsi
SMK bertaraf
internasional
Pengadaan
alat peraga
trainer set
berbasis
mikrokontrole
r kelompok
teknologi dan
rekayasa SMK
Penyelenggara
an Pengadaan
alat Pera8a
trainer set
berbasis
mikrokontrole
r kelompok
teknologi dan
rekayasa SM(
Terlaksananya
Pengadaan alat
peraga trainer
set berbasis
rnikrokontroler
kelompok
leknologi dan
rekayasa SMK
25 Peningkatan
Operasional
Tugas - Tugas
lerselenggara
lya
)perasional
JPT. BLPT
)rovsu
Terpenuhinya
tugas - tugas
dinas UPT, BLPT
Provsu
JPT.BPT
)inas
Pendidikan
Provinsi
iumatera
Jtara26 Peningkatan
sarana UPT
BLPT Provsu
lerlaksanya
tehabilitasi
luang Work
;hop
Terpeliharanya
Buang Work
Shop UPT BIPT
Provsu
Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hldup {Lihskiil) di BLPT
Provsu
'Diklat
Kecakapan
HiduF Bidans
Keahlian
Teknlk
Bangunan
Angkatan
Dasar
Meningkatnya
l(emampuan
Peserta Diklat
Dalam
Berwirausaha
(l(erja Mandiri)
xxu xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
28 Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
llidup (life
sltill)
Diklat
Kecakapan
HiduP Bidang
Keahlian
Teknik
EleHronika
Angkatan
Dasar
Meningkatnya
(emampuan
Peserta Oiklat
dalam
Berwirausaha
(Kerja Mandiri)
29 Peningkatan
Kecakapan
Hidup (life
skill)
Diklat
Kecakapan
HiduP Bidang
Keahlian
Teknik Listrik
Angkatan
Dasar
Meningkatnya
Kemarnpuan
Peserta Diklat
dalam
Berwirausaha
(Kerja Mandirl)
Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hidup (tife
stdltldiBtPx
Provsu
Diklat
Kecakapan
Hidup Bidang
Keahlian
feknik Mesin
Angkatan
Dasar di BLPT
Provsu
Meningkat
Kemampuan
Peserta Dlklat
dalam
Benrirausaha
(KerJa Mandiri)
31 Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hidup (Life
Skill) Bldang
Keahlian
Teknik
Otomotif
Angkatan I di
BLPT Provsu
Diklat
Kecakapan
Hidup Bidang
Keahlian
Teknlk
Otomotif
Angkatan
Dasar di BLPT
Provsu;
Menin8katnya
Kemampuan
Tenaga Diklat
dalam
Berwirausaha
(Kerja Mandlri)
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hidup (life skilt
)
Diklat
kecakapan
hidup bidang
keahlian
teknik
bangunan
Angkatan
Lanjtltan
MeningkatnYa
kemampuan
Peserta diklat
dalam
berwirauraha (
kerja mandiri)
Peningkatan
Pendidikan
(ecakapan
Hidup (life skitl
)
Diklst
kecakapan
hidup bidang
keahlian
teknik
EloKronika
Angkatan
Lanjutan
Meningkatnya
kemampuan
Peserta diklat
dalam
berwirausaha (
kerja mandiri )
Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hidup (life skitl
)
Uklat
kecakapan
hidrtp bldang
keahlian
teknik listrik
Angkatan
Lanjutan
Meningkatnya
(emampuan
reserta diklat
lalam
cenrirausaha {
rerja mandiri )
35 Peningkatan
Pendidikan
Kecakapan
Hidup (life skill
)
Diklat
kecakapan
hidup bidang
keahlian
teknik mesin
Angkatan
Laniutan
Meningkatnya
kemampuan
Peserta diklat
dalam
benrirausaha (
kerja mandiri)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Dinas
Pendidikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
Peningkatan
Pendidikan
K€cakapan
Hidup (life skill
l
Diklat
kecakapan
hidr.lp bidang
keahlian
teknik
Otomotif
Angkatan
Lanjutan
MeningkatnYa
kemampuan
Peserta,diklat
dalam
benuirausaha (
kerja mandiri)
37 Pengadaan
Meubiler BIPT
Provsu
Penyelenggara
an Pengadaan
Meubiler di
BLPT Provsu
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
Pembinaan dan r
Pengembangan
pEndidikan Tlnggi
1 Peningkatan
pembinaan
dan
pengembanga
n rpendidikan
tihggi
ferlaksananyarenelitian/
(arya tulis
lrniah dosen
MeningkatnYa
oenelifian/
cenulisan karya
lmiah
2 Peningkatan
pembinaan
dan
pengembanga
n pendidikan
tihggi
lerlaksananya
PeneraPan
nasil
cenelitian
cada
masyarakat
Ipen8abdian
masyarakat)
Meningkatnya
Penerapan Hasil
Penelitian
(epada
Masyarakat
3 Peningkatan
Buku Ajar Hasil
Penelitiarr
PTN/PTS
lerlaksananya
,enulisan
3uku ajar
Bertambahnya
buku ajar di
PTN/PTS xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendldikan
Provlnsi
Sumatera
Utara
APBD
4 Peningkatan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidikan
Tinggl
{lat-alat dan
xeralatan
aboratoriumpTNIPTS
Meningkatnya
sarana
peralatan
laboratorium
PTN/PTS
5 Peningkatan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidikan
Tinggi
Iersedianya
cuku-buku
Perpustakaan
,i PTNIPTS
MeningkatnYa
judul buku
perpustakaan di
PTN/PTS
6 Peningkatan
dan
pengembanga
n pendidikan
tinggi
BeilambahnYa
buku Jurnal
ilmiah di
pTMPTS
Meningkatnya
jurnal ilmiah
dan dapat di
aplikasikan di
masyarakat
7 Peningkatan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidlkan
Tinggi
Terlaksananya
Workshop ESC
Pengurus
Organisasi
Mahasiswa
PTN/PTS
Tersedianya
Calon-Calon
Pemimpin Masa
Depan Yang
Handal
8 Psningkatan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidtkan
Tinggi
Ierhkananya
Worlcshop ESQ
bagi Dosen
PTN/FTs
Tersedianya,
Dosen Yang
Berkualitas dan
Bijaksanaxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
9 PeninSkatan lTerselenggara
Pembinaan lnyapelatihan
dan lmetode
Pengembanga lpenelitlan dan
nPendidikan lpenulisan
Tinsgi lr.ti|r"t
dosen
r hal
te
itian dan
isan artikel
ilmiah
10 Peningkatan
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidikan
tinggi
ir iinGiiian -
Pembinaan
Dan
Pengembanga
n Pendidikan
Tinggi
rz ienunfang
Kegiatan
llmiah
Mahasiswa
erraGnanvalrer
asilitasi Unit Iun
lerlaksananya
Itforkshop
(ewirausahaa
r Mahasiswa
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Sumatera
Utara
APBD
PIt. GUBERTYUR SI'UATERA UTARA,,
dto
GATOT PUJO IVUGROHO