gubernur tentang pemberian bantuan bagi guru bantu,...
TRANSCRIPT
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Bantuan Bagi Guru Bantu, Guru
Madrasah Diniyah, siswa/I Madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah,
SD dan SMP Swasta di lingkungan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama
Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem
Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007;
16. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.;
17. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah; Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;
19. Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Pemberian Bantuan melalui Belanja Bantuan Keuangan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Keputusan Gubernur Nomor 520/2007 tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Pemerintah/Non
Pemerintah dan Lembaga Lainnya pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2007;
21. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
BAGI GURU BANTU, GURU MADRASAH DINIYAH, SISWA/I
MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH, SD DAN SMP SWASTA
Dl LINGKUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas
Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya
disingkat LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bank DKI adalah lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kantor Pusat,
Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu serta Kantor Kas.
9. Suku Dinas Pendidikan Dasar adalah Suku Dinas Pendidikan
Dasar Kota Administrasi/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Suku
Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar
Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah
Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekolah Dasar Swasta adalah satuan pendidikan yang
selanjutnya disingkat SDS yaitu Sekolah Dasar Swasta di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13. Madrasah Ibtidaiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang
selanjutnya disingkat MIS yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah satuan pendidikan
yang selanjutnya disingkat SMPS yaitu Sekolah Menengah
Pertama Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang
selanjutnya disingkat MTsS yaitu Sekolah Tsanawiyah Swasta
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Guru Bantu adalah Guru honor TK, SD, SMP, SMA, SMK yang
pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional,
17. Guru Madrasah Diniyah adalah Guru yang mengajar pada
Madrasah Diniyah.
18. Siswa adalah peserta didik Sekolah Dasar Swasta dan
Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama
Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
19. Rekening Bank adalah rekening giro sekolah dan/atau
Tabungan Monas pada Bank DKI.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
(1) Tujuan pemberian bantuan adalah
a. upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata
kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan
pendidikan SD Swasta/MI Swasta, SMP Swasta/MTs
Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
b. upaya peningkatan kinerja para guru bantu dan guru
Diniyah di Provinsi DKI Jakarta.
(2) Sasaran penerima bantuan adalah
a. Guru Bantu;
b. Guru Madrasah Diniyah;
c. SD Swasta dan Ml Swasta;
d. SMP Swasta dan MTs Swasta.
(2) Daftar rincian penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
sesuai yang tercantum dalam lampiran I, II, 111 dan IV
Peraturan Gubernur ini.
BAB III
SUMBER DATA
Pasal 3
Penanggung jawab Sumber Data adalah :
a. LPMP untuk keabsahan dan validasi data Guru Bantu;
b. Kanwil Depag untuk keabsahan dan validasi data Guru Diniyah
dan siswa Ml Swasta dan MTs Swasta;
c. Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 Wilayah Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk keabsahan
dan validasi data SD Swasta dan SMP Swasta.
BAB IV
BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN
Pasal 4
(1) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan
adalah sebagai berikut.
a. Guru Bantu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) /orang/bulan;
b. Guru Madrasah Diniyah sebesar Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
c. SD Swasta dan Ml Swasta berdasarkan perhitungan
jumlah siswa, dialokasikan seluruhnya sebesar
Rp 12.729.664.333,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua
puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu
tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
d. SMP Swasta dan MTs Swasta berdasarkan perhitungan
jumlah siswa, dialokasikan seluruhnya sebesar
Rp 19.197.824.000,00 (sembilan belas miliar seratus
Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat
ribu rupiah).
(2) Bantuan sekolah dialokasikan untuk membiayai
kegiatan operasional pendidikan di sekolah.
(2) Bantuan Guru Bantu dan Guru Madrasah Diniyah
dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan.
BAB V
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 5
Guru bantu selaku penerima bantuan, adalah mereka yang telah
aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Pasal 6
Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan, adalah mereka
yang telah aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Pasal 7
Guru bantu selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan
tugas mengajarv di sekolah yang dibuktikan dengan surat
keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah
Pasal 8
Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan berkewajiban
melaksanakan tugas mengajar di Madrasah Diniyah yang
dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari
Kepala Kandepag Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu.
Pasal 9
Sekolah selaku penerima bantuan berkewajiban :
a. membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu
dan meringankan bagi siswa yang lain;
b. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. membuka rekening giro pada Bank DKI atas nama sekolah;
e. memiliki satu nomor rekening atas nama sekolah pada Bank
DKI;
f. mempublikasikan di lingkungan sekolah yang mudah terlihat dan
menginformasikan bantuan yang diperoleh kepada para guru,
orangtua/wali siswa dan komite sekolah.
BAB VI
PENCAIRAN BANTUAN
Pasal 10
(1) Pembayaran bantuan keuangan diberikan kepada penerima
bantuan melalui rekening penerima bantuan pada Bank DKI.
(2) Mekanisme pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11
Penerima bantuan berkewajiban mempertanggungjawabkan
bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12
(1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan
pada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui
Dinas Dikdas selaku koordinator paling lambat 1 (satu) bulan
setelah pekerjaan/kegiatan selesai.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diteruskan oleh koordinator kepada Kepala Biro
Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah
diterimanya laporan.
(3) Koordinator penerima bantuan diwa'ibkan membuat laporan
atas kegiatan pemberian bantuan sebagaTnana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur daiam hal ini
Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala
Bapeda, Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.
Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2007