GUBERNUR GORONTALO

PERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR TAHUN2020

TENTANG

PELAKSANAANPENGENDALIANPEMBANGUNANDENGANSISTEM ELEKTRONIKMONITORINGEVALUASI DANPELAPORANPEMERINTAHDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sertaakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu sistem e-monev dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan diProvinsi Gorontalo;

b. bahwa pengendalian pembangunan dengan sistem e-monevdilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahdaerah yang didukung dengan data yang uptodate dan dapatdipertanggungj awabkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitasi KineIjaPemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturanGubernur tentang pelaksanaan pengendalian pembangunandengan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporanpemerintah Daerah;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

tentang(LembaranTambahan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi ElektronikNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 80);

10. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KARO KAROHUKUM P2E

ASISTEN

lSEKDA WAGUB

Menetapkan

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2016tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi GorontaloTahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAANPENGENDALIANPEMBANGUNANDENGANSISTEM ELEKTRONIKMONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI LINGKUPPEMERINTAHDAERAH.

BAB IKETENTUANUMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubemur Gorontalo.4. Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Gubernur dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah didaerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

6. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan PA adalahpejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran KementrianNegara/Lembaga/Perangkat Daerah.

7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan KPAadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiankewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagiantugas dan fungsi Perangkat Daerah.

8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat dengan PPKadalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untukmengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaranbelanja daerah.

SEKDA WAGUB

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTKadalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satuatau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangtugasnya.

10. Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatanmanagemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatuprogram/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuairencana yang ditetapkan.

11. Monitoring adalah metode pelaksanaan rutin yang dilakukanpada saat kegiatan semen tara berlangsung guna memastikankesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak.

12. Evaluasi adalah metode untuk melihat perubahan terhadappelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakahsesuai dengan target dan perencanaan yang direncanakan.

13. Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta suatu keadaan atassuatu kegiatan yang dilaksanakan.

14. e-monep adalah suatu Sistem Aplikasi (tooij untuk mengontrolsecara real time penyerapan progres fisik dan keuangan yangterjadi pada satu tahun anggaran secara mudah dan dapatdiakses oleh siapa saja, dimanapun, dan kapanpun berada.

BAB IIPENGGUNAANAPLIKASISISTEMELEKTRONIKMONITORINGEVALUASIDANPELAPORAN

Bagian KesatuMonitoring Evaluasi

Pasal2

Perangkat Daerah menggunakan aplikasi elektronik MonitoringEvaluasi dan Pelaporan (e-monev) yang berfungsi sebagai instrumenpengendalian pembangunan dan alat kendali kegiatan.

Pasal3

(1) Dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev)sebagamana dimaksud dalam Pasal2 perangkat daerah :a. menginput target sesuai target batas bawah;b. menginput realisasi fisik dan keuangan secara real time.

(2) Permohonan revisi target pelaksanaan pekerjaan melampirkansurat resmi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah.

(3) Penyusunan target pelaksanaan pekerjaan dilakukan olehKPA/PPK.

(4) dalam menjamin terlaksananya penginputan sebagaimanadimakasud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat daerahmenunjuk staf entry yang bertugas melakukan penginputansecara berkelanjutan.

(5) Dalam menunjang kegiatan proses penginputan dan evaluasiprogres fisik dan keuangan dibentuk satuan tugas pengendalikegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian keduaPelaporanPasa14

(1) Laporan Realisasi Fisik Dilaksanakan oleh PPTK/PPK.(2) Laporan Realisasi Keuangan Dilaksanakan Oleh Bendahara /

Bendahara Pembantu Di masing-masing OPD.

BABIIIMEKANISMEPENGENDALIANPEMBANGUNAN

MENGGUNAKANE-MONEPPasa15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidangPengendalian Pembangunan dan Ekonomi melaksanakan evaluasiserapan fisik dan keuangan pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten/kota dan instansi vertikal dengan menggunakansistem elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev).

(2) Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Pra-Rapat Pimpinan(Pra-Rapim), Rapat Pimpinan(Rapim) dan Rapat Perhatian Khusus(Perkhus) dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev).

(3) Hasil Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan HasilEvaluasi (LHE) yang ditandatangani oleh Ketua Tim EvaluasiPengawasan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)Provinsi Gorontalo.

(4) Rencana kegiatan serapan fisik dan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Program KeIja BiroPengendalian Pembangunan dan dananya dibebankan dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Biro PengendalianPembangunan Setda Provinsi Gorontalo.

Pasa16

Mekanisme pengendalian pembangunan dengan menggunakanaplikasi elektronik Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan(e-monev) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalopada tanggal 2020

D1TANDA TANGAl'l/1 SECARAELEKTRONIK OLEH :

~18'Lo'

ISe,tifil..ui, E1rkuanlk

RUSLI HABIBIEGubemur Gerontale

Diundangkan di GorontaloPada tanggal 2020SEKRETARIS DAERAHPROVINSIGORONTALO

DARDADARABA

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2020 NOMOR