hadin muda siregar (2005), dalam tesis dengan judul...
TRANSCRIPT
16
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Penelitian Terdahulu
Hadin Muda Siregar (2005), dalam tesis dengan judul Pengaruh
Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi
Tingkat Pertama (DIKLATPIM tingkat 3) terhadap Prestasi Kerja Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Kota Bandung. Melakukan penelitiannya pada kantor
Diklat Pemerintah Kota Bandung, tentang penyelenggaraan, yang meliputi dimensi
kondisi eksternal, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi
terhadap prestasi aparatur pemerintah di lingkungan kota Bandung yang meliputi
dimensi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.
Masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah prestasi kerja aparatur
pemerintah di lingkungan Kota Bandung belum mencapai hasil yang optimal,
disebabkan oleh implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan
administrasi tingkat pertama (SPAMA) yang kurang efektif. Permasalahan tersebut
diteliti dengan menggunakan metode explanatory survey, melalui hubungan
kausalitas dengan pengelolaan data melalui analisis korelasi, yaitu dengan melihat
besarnya pengaruh dari suatu variabel pnyebab ke variabel akibat. Pengumpulan data
17
dilakukan dengan penggunaan koesioner yang didukung dengan observasi dan
dokumentasi. Dengan mengangkat beberapa teori, misalnya teori tentang
implementasi Kebijakan publik, dimensi-dimensi kebijakan publik dengan mengutip
pendapat Edwards III tentang communication, resources, dispositions dan
bureaucratic structure. Teori tentang Diklat yaitu mengutip teori yang disampaikan
oleh Nainggolan tentang pengukuran prestasi kerja pegawai negeri yaitu ditentukan
atas dasar kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.
Hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian tersebut adalah terdapat
pengaruh implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat 3
terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah kota Bandung. Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan pimpinan
tingkat 3 berpengaruh terhadap prestasi kerja aparatur pemerintah kota Bandung,
prestasi aparatur pemerintah semakin tinggi apabila implementasi kebijakan
pendidikan dan pelatihan staf dan pinpinan tingkat 3 semakin baik.
Encep Mulya Saputra (2008) dalam Tesisnya dengan judul Pengaruh
Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
(DIKLATPIM TK IV) terhadap Kinerja Kerja para Kepala Bagian di Lingkungan
Universitas Padjadjaran. Menurutnya kepemimpinan dapat dilihat dalam
pengembangan kemampuan melalui Diklat kepemimpinan dan juga penerapannya
dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang disadari dan dijiwai oleh pemimpinnya.
Dengan mengangkat masalah dengan variabel implementasi kebijakan Diklat sebagai
18
program dan produktivitas kerja atau kinerja kerja sebagai realisasi dari penerapan
kepemimpinan. Teori yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah tentang
pembinaan kepegawaian yang dikemukakan oleh Musanef, yaitu sebagai berikut; (a)
mendapatkan pegawai yang memenuhi persyaratan, (b) membantu setiap pegawai
dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kemampuan yang setinggi-tingginya,
dan (c) menciptakan suasana dalam hubungan kerja yang dapat menimbulkan
rangsangan positif kepada para pegawai.
Penelitian dilakukan di Universitas Padjadjaran kampus Dipati Ukur dan
kampus Jatinangor, dengan bertolak dari fenomena yang menunjukan bahwa belum
optimalnya kinerja para kepala sub bagian dalam kurun waktu 2002-2007, dengan
menggunakan metode penelitian Survey, yaitu penelitian yang berupaya
mengumpulkan data, menggambarkan dan menganalisis data yang pada dasarnya
bersifat kuantitatif dengan bantuan analisis statistik yang relevan sehingga dapat
dibuat kesimpulan tentang arti dari kata tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi
pengorganisasian, interpretasi kebijakan, dan aplikasi pelayanan memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kinerja para kepala sub bagian di Universitas
Padjadjaran. Pelaksanaan DIKLATPIM memerlukan kebijakan yang cermat, apakah
seorang pegawai menduduki jabatan kepala bagian terdahulu, selanjutnya mengikuti
DIKLATPIM atau sebaliknya, dari beberapa kandidat calon kepala bagian
diikutsertakan dalam DIKLATPIM setelah itu dilihat perkembangannya dan dipilih
19
seorang dari sekian kandidat untuk menduduki jabatan kepala bagian, sehingga akan
terjadi kompetisi yang sehat dan menunjukan semangat sportivitas yang tinggi.
Selain evaluasi DIKLATPIM yang selalu dilakukan oleh panitia pelaksana,
perlu juga kiranya dilakukan monitoring terhadap alumni peserta DIKLATPIM
selama kurun waktu tertentu sehingga dapat diketahui efektivitas dari pelaksanaan
DIKLATPIM yang telah dilaksanakan.
Syam Noorsyamsa Djumara, (2011) dalam Disertasinya tentang Evaluasi
Kebijakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II pada SPIMNAS Lembaga Administrasi
Negara, melakukan penelitiannya di SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara yang
memiliki kedudukan strategis sebagai wahana penggodokan kader pemimpin dengan
mengangkat tentang masalah kebijakan Diklat kepemimpinan. Penelitian berangkat
dari sebuah hipotesis bahwa evaluasi kebijakan Diklat kepemimpinan tingkat II
dalam menghasilkan output yang ditetapkan meliputi evaluasi formulasi kebijakan,
evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan
kebijakan. Teori yang dipakai dalam penulisan disertasi ini adalah teori tentang
evaluasi kebijakan menurut William Dunn.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Diklatpim tingkat II belum
mampu mengsinkronisasikan stake holders kebijakan diklat, khususnya unsur
pembina/penyelenggara, unsur pelaksana, unsur pengguna, unit teknis lembaga, serta
instansi Pembina jabatan fungsional.
20
Mencermati ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwa
terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan. Persamaan yang dimaksud adalah pada permasalahan secara
umum, yaitu tentang kebijakan pendidikan dan pelatihan. Namun perbedaan yang
nampak dari penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu adalah
pada lokasi dan waktu penelitian, substansi permasalahan dan metode penelitian yang
dipakai. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;
Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan.
No Aspek Penelian
terdahulu I
Penelian
terdahulu II
Penelian
terdahulu III
Penelian yang
akan
dilakukan
1 Permasalahan
umum
Kebijakan
Diklat
Kebijakan
Diklat
Evaluasi
Diklat
Kebijakan
Diklat
2 Lokasi dan
waktu
Penelitian
Pemerintah
Kota
Bandung
(2005)
Universitas
Padjadjaran
(2008)
Lembaga
Administrasi
Negara (2011)
CFP di
Timor Leste
(2013)
3 Substansi
Permasalahan
Prestasi kerja
aparatur
pemerintah
DIKLATPIM
bagi kepala
sub bagian
Penyelengaraan
kebijakan dan
sistem Diklat
SPIMNAS Tk.
II LAN
prosedur
penyelenggar
aan Diklat
PNTL
4 Metode
Penelitian
explanatory
survey
Survey Kualitatif Kualitatif
5 Teori yang
digunakan
sebagai guide
implementasi
Kebijakan
publik, dan
teori tentang
Diklat yang
oleh
Nainggolan
Pembinaan
Kepegawaian
yang
dikemukakan
oleh Musanef
Evaluasi
Kebijakan
yang
dikemukakan
William Dunn
Strategi
penyelenggar
aan Diklat
oleh Gintings
21
2.1.2. Pendidikan dan Pelatihan
2.1.2.1. Pengertian
Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu interaksi antara pendidik/pelatih
dengan para peserta didik/latih untuk mencapai suatu tujuan daripada diklat. Oleh
karena adanya suatu interaksi untuk mencapai tujuan diklat, terdapat tiga (3)
komponen utama yang penting dan membentuk sebuah triangle/segitiga. Dalam
hubungan segitiga tersebut jika salah satu sisi terganggu atau hilang maka akan
terganggu atau hilang pula hakikat daripada diklat tersebut. Hakikat pendidikan selalu
dihubungkan dengan hakikat manusia yang memiliki aspek personal dan aspek sosial,
yaitu proses pemberdayaan. Sedangkan dalam diklat profesi hakikatnya adalah upaya
pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi untuk
melaksanakan serangkain pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia adalah proses
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut
Notoadmodjo (2003:16) pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk
mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka
dapat melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Sedangkan menurut
Marzuki (2010:102) pendidikan sebagai usaha sadar, sistematik, dan terencana untuk
menjadikan individu, kelompok, dan masyarakat menjadi sosok yang
bertanggungjawab untuk memperbaiki dirinya. Lebih lanjut Nugroho (2008:19)
22
mengatakan pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan
bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia.
Pada dasarnya perbedaan antara pendidikan dan pelatihan dapat dilihat
sebagai berikut; pendidikan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan
umum seseorang, termasuk di dalamnya konsep-konsep dan teori-teori untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
Sedangkan pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan
kerja melalui pengetahuan praktis dan penerapannya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Penyelenggaraan diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi.
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada organiasi juga akan
berhubungan dengan hakikat penyelenggaraan diklat. Menurut Simamora (2004)
bahwa diklat pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan
dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang
sesungguhnya dilaksanakan pada pekerjaan. Pendidikan mempunyai tujuan yang
berbeda dengan pelatihan, yaitu:
1) Pendidikan terutama berkaitan dengan pembinan bagi siswa sehingga ia dapat
memilih minat perhatiannya dan cara hidupnya juga kariernya. Sebaliknya
pelatihan terutama mempersiapkan para peserta untuk mengambil jalur
tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempatnya
bekerja;
2) Pendidikan membantu siswa memilih dan menentukan kegiatannya. Pelatihan
membantu peserta memperbaiki prestasi kegiatannya; dan
23
3) Pendidikan terutama mengenai pengetahuan dan pengertian, sedangkan
pelatihan terutama mengenai pengertian dan keterampilan.
Tabel 2.2. Perbedaan Pendidikan dan Pelatihan
NO ASPEK PENDIDIKAN PELATIHAN
1 Pengembangan
kemampuan
Menyeluruh (overall) Khusus (specific)
2 Area kemampuan Kognitif, afektif,
psikomotor
Psikomotor
3 Jangka waktu
pelaksanaan
Jangka panjang (long term) Jangka pendek (short
term)
4 Materi Lebih umum Lebih khusus
5 Penggunaan metode
pembelajaran
Konvensional Inkonvensional
6 Penghargaan terakhir Gelar (degree) Sertifikat (non gelar)
Sumber: Notoatmodjo 2003
Diklat bagi pegawai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diklat bagi calon
pegawai baru, yaitu untuk mengenal dan menguasai pekerjaannya sedangkan bagi
pegawai lama, yaitu untuk meningkatkan hasil pekerjaan/outcomes baik sekarang
maupun di masa datang, meningkatkan kinerja pegawai apabila mendapatkan
promosi. Diklat untuk pegawai lama juga menyesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan organisasi, pegawai-pegawai lain, kebijakan- kebijakan dan prosedur-
prosedur dalam organisasi dan lingkungan. Diklat bagi pegawai merupakan suatu
persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki keterampilan, keahlian dan pengetahuan
24
berdasarkan aktivitas-aktivitas rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam rangka pencapai tujuan organisasi.
2.1.2.2. Tujuan dan manfaat diklat
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan isu
yang terus menerus berkembang. Dewasa ini pengembangan sumberdaya manusia
berbasis ekonomi telah berhasil mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal mewujudkan
kesejahteraan yang merata di segala aspek, bahkan sebaliknya menimbulkan
permasalahan yang sulit dicari penyelesaiannya. Diklat dikembangkan sebagai salah
satu cara untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat
perkembangan jaman. Menurut Kamil (2010:104) masalah-masalah baru, prosedur-
prosedur baru, peralatan-peralatan baru, pengetahuan-pengetahuan baru, jabatan-
jabatan baru selalu timbul dalam organisasi yang dinamis, dan merupakan kebutuhan
manajemen untuk menghadapinya dengan mengembangkan sumberdaya manusia
yang dimilikinya. Pemimpin-pemimpin yang progresif harus menyadari bahwa diklat
merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Penyelenggaraan
diklat mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik bagi peserta maupun bagi kepentingan
organisasi. Oleh karena itu tujuan diklat perlu diperhatikan karena tujuan tersebut
merupakan landasan penetapan metode diklat mana yang akan diadopsi untuk
diterapkan, materi-materi selama diklat, peserta diklat serta siapa tenaga pengajar
25
yang cocok menyampaikan subjek tersebut, sehingga diklat tersebut sejalan dengan
tujuan, visi dan misi organisasi.
Secara umum tujuan diklat adalah memberikan kesempatan kepada peserta
didik/latih untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap agar
pegawai dapat melaksanakan tugas secara professional dalam rangka pencapaian
tujuan dan harapan organisasi. Tilaar dalam Marzuki (2010:108) meyatakan bahwa
“Tujuan pendidikan adalah menciptakan subjek pembangunan yang (a) mampu
melihat sekitar, melihat masalah hidup sehari-hari, melihat potensi yang ada baik
sosial maupun fisik, dan (b) mampu serta trampil memanfaatkan potensi yang ada
dalam diri, kelompok, masyarakatnya dan lingkungan fisiknya untuk
memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakatnya”.
Menurut Moekijat (2003:57-58) tujuan pendidikan dan pelatihan antara lain:
1) Melalui proses instruksi (perkenalan), dimana pegawai baru diberi keterangan
tentang organisasi, kebijaksanaan dan peraturan. Pegawai baru diberi instruksi
mengenai apa yang diperlukan dalam jabatan tertentu yang ia harus
mengerjakannya, sehingga ia dapat secepat-cepatnya memenuhi standar-standar
pelaksanaan pekerjaan yang akan dapat menambah nilainya terhadap organisasi.
2) Pelatihan, memungkinkan pegawai yang sudah ada memperoleh kecakapan
yang lebih banyak dan luas. Dengan demikian menambah kecakapan mereka di
berbagai bidang untuk keperluan pemindahan dan persyaratan kenaikan
pangkat.
3) Apabila pegawai diberi pelatihan yang sebaik-baiknya maka kecelakaan,
pekerjaan yang tidak baik dan kerusakan mesin dan perlengkapan menjadi
berkurang.
4) Pelatihan membantu para pegawai menyesuaikan diri dengan metode dan
proses baru yang terus-menerus diadakan.
26
5) Pelatihan yang baik akan mengurangi rasa tidak puas, ketidakhadiran dan
perpindahan karena pelatihan membantu, baik pegawai baru maupun pegawai
yang telah berpengalaman untuk menggunakan kemampuan perorangan mereka
yang sepenuhnya.
Selanjutnya menurut Gintings (2011:8) tujuan utama diselenggarakannya diklat bagi
karyawan atau personil sebuah organisasi adalah untuk meningkatkan kompetensi
mereka, yaitu dengan memenuhi keperluan berikut;
1) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan, karena
yang bersangkutan adalah pekerja baru;
2) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan saat ini,
karena yang bersangkutan berkinerja rendah;
3) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan pekerjaan saat ini,
karena yang bersangkutan dimutasi ke bagian lain atau memperoleh promosi;
4) Menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dengan perkembangan teknologi baik
yang baru diterapkan;
5) Membekali dengan kompetensi yang baru untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya perubahan.
Penyelenggaraan diklat merupakan sesuatu yang penting, sebab bermanfaat
bagi pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi. Perkembangan
jaman menuntut perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan iptek dan semakin
ketatnya persaingan dalam organisasi maupun antar organisasi. Menurut Siagian
(2012:183-185), manfaat diklat adalah sebagai berikut;
1) Manfaat bagi organisasi, meliputi;
a) Peningkatan produktivitas kerja organisasi.
27
b) Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan dalam hal
pendelegasian wewenang, interaksi saling menghargai dan kesempatan
bawahan berpikir inovatif.
c) Terjadinya proses pengembalian keputusan yang lebih cepat dan cermat
d) Meningkatkan semangat kerja seluruh organisasi
2) Manfaat bagi karyawan, meliputi;
a) Dapat membuat keputusan yang lebih baik.
b) Meningkatkan kemampuan.
c) Timbulnya dorongan kerja.
d) Peningkatan kemampuan dalam mengatasi stress, frustrasi, dan konflik
serta menimbulkan kepercayaan diri.
3) Manfaat bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar
oanggota organisasi, meliputi;
a) Terjadi proses komunikasi yang efektif.
b) Adanya persepsi yang sama.
c) Ketaatan semua pihak kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif,
baik yang berlaku umum maupun khusus.
d) Terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan organisasi.
e) Menjadikan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk
berkarya.
Dalam konteks diklat bagi pegawai negeri Sipil (PNS) di Indonesia Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dan 3, bahwa Diklat bertujuan agar:
1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan
tugas jabatan secara operasional dengan didasi kepribadian etika pegawai
negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi,
2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa,
28
3) Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientas pada
pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat,
4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang
baik.
Sasaran daripada diklat PNS adalah mewujudkan PNS yang memiliki
kompetensi sesuai dengan prasyaratan jabatan masing-masing. Tercapainya tujuan
diklat dalam sebuah organisasi memerlukan dukungan sepenuhnya dari
penyelenggara peserta diklat, pendidik/pelatih dan lingkungan terkait. Penyelenggara,
peserta diklat dan pendidik/pelatih harus memahami dan merasakan bahwa
penyelenggaraan diklat itu bermanfaat bagi mereka sehingga berpengaruh pada
pemanfaatan kesempatan selama diklat secara efektif dan efisien.
2.1.2.3. Langkah Strategi Diklat
Suatu program diklat diselenggarakan dengan harapan adalah untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan itu, suatu organisasi harus merumuskan langkah-langkah strategis sebagai
pemandu terselenggara kegiatan tersebut. Salah satu kegiatan yang penting dalam
langkah-langkah strategis adalah identifikasi dan/atau klarifikasi faktor-faktor
lingkungan internal dan eksternal, dengan menggunakan analisis SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) yang bertujuan untuk
menyediakan informasi awal sebelum proses persiapan diklat. Tujuan yang hendak
29
dicapai dari analisis SWOT adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal
organisasi dan memahami peluang dan ancaman eksetrnal organisasi, sehingga
organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang,
sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka tercapainya
tujuan organisasi. Selain itu, dengan menggunakan informasi dari hasil analisis,
organisasi lebih berkemampuan untuk mengambil langkah-langkah dalam jangka
panjang.
Menurut Siagian (2012:186-202) langkah-langkah yang harus ditempuh dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, adalah sebagai berikut:
a) Penentuan kebutuhan, diklat diselenggarakan apabila kebutuhan untuk itu
memang ada. Penentuan kebutuhan itu harus didasarkan pada analisa yang tepat
karena penyelenggaraan diklat biasanya membutuhkan dana yang cukup besar.
b) Penentuan sasaran, berdasarkan analisis kebutuhan maka sasaran diklat
ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dapat bersifat teknikal akan tetapi dapat
pula menyangkut keperilakuan.
c) Penetapan isi program, diklat harus jelas diketahui apa yang ingin dicapai
sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan sasaran yang telah dilakukan.
d) Identifikasi prinsip-prinsip belajar, penerapan prinsip belajar yang baik akan
mempengaruhi berlangsungnya proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan
cepat. Pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk
diterapkan berkisar pada lima hal, yaitu; partisipasi, repetisi, relevansi,
pengalihan dan umpan balik.
e) Pelaksanaan program, tepat tidaknya teknik mengajar yang digunakan sangat
tergantung pada berbagai pertimbangan yang ingin ditonjolkan, seperti
penghematan dalam pembiayaan, materi program, tersedianya fasilitas tertentu,
30
preferensi dan kemampuan peserta, preferensi dan kemampuan pelatih dan
prinsip-prinsip belajar yang hendak diterapkan.
f) Identifikasi manfaat, setelah program diklat dilaksanakan maka dapat
diidentifikasi manfaat yang diperoleh pegawai, misalnya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan pegawai.
g) Penilaian pelaksanaan program, pelaksanaan suatu program diklat dapat
dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta tersebut terjadi transformasi,
adanya peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan
perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja.
Park (2009) mengatakan bahwa pengembangan kemampuan atau capacity
building merupakan suatu program dalam pendidikan dan pelatihan, yaitu sebagai
salah satu strategi pengembangan kemampuan aparatur, yang direncanakan dan
diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan, yang berarti menyelesaikan
suatu permasalahan yang dirasakan terdapat dalam organisasi;
2) Menyusun materi pendidikan dan pelatihan yang relevan, dan sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
3) Pemilihan peserta, yang menghadapi permasalahan teknis, sehingga
diharapkan memperoleh manfaat yang maksimal dari penyelenggaraan diklat;
4) Pemilihan instruktur yang capable yang sudah menguasai materi yang
merupakan tanggungjawabnya;
5) Penentuan teknik dan metode diklat;
6) Penyelenggaraan diklat; dan
7) Melakukan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil diklat.
Lebih lanjut Gintings (2011:48) mengatakan bahwa langkah-langkah strategi
yang harus ditempuh dalam diklat secara umum dapat diuraikan sebagai berikut;
31
1) Melakukan analisis stratejik, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor stratejik
baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi eksistensi dan daya
saingnya. Faktor internal meliputi kelemahan dan keunggulan yaitu;
peraturan, kebijakan internal, struktur organisasi, metode kerja, serta
sumberdaya yang dimiliki. Sedangkan faktor ekternal berupa kesempatan dan
tantangan, yaitu; termasuk peraturan dan kebijakan pemerintah, kondisi pasar,
perkembangan ilmu dan teknologi, serta kondisi pesaing dan persaingannya.
Berdasarkan hasil analisis stratejik ditetapkan tujuan dan arah perubahan yang
akan dicapai serta tahapan yang harus diikuti dan upaya yang harus dilakukan.
2) Menetapkan kompetensi yang dibutuhkan, berdasarkan hasil analisis stratejik
dirumuskan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung upaya lembaga
atau organisasi mencapai tujuan stratejik.
3) Mengukur kompetensi yang dimiliki, yaitu seluruh staf dan karyawan dari
berbagai jenjang jabatan dan jenis pekerjaan.
4) Melakukan analisis kebutuhan diklat, yaitu untuk menjawab pertanyaan
mendasar Siapa, apa, bagaimana, dimana, mengapa, dan kapan sebuah
program diklat diselenggarakan. Ini dilakukan dengan melakukan analisis
kebutuhan diklat/Training Needs Analysis (TNA) dan diikuti dengan
mengukur kebutuhan diklat/Training Needs Analysis, yaitu membandingkan
kompetensi yang diperlukan dan kompetensi yang dimiliki. Hasilnya berupa
gambaran tentang gap kompetensi.
5) Menyusun rancangan teknis diklat, berdasarkan hasil analisis stratejik disusun
rancangan diklat yang memuat; tujuan, manfaat, dasar hukum jika diperlukan,
struktur program, syarat dan kriteria peserta, pengajar, rangkaian kegiatan dan
jadwal, serta teknik evaluasi yang digunakan.
6) Menyelenggarakan diklat, meliputi (i) penetapan dan pemanggilan peserta
berdasarkan persayaratan peserta dan (ii) memfasilitasi penyelenggaraan
32
diklat yang meliputi penyiapan dan penyediaan sumberdaya, penyediaan
sarana-prasarana, pengorganisasian serta pengadministrasian kegiatan belajar-
mengajar, serta penugasan pengajar.
7) Mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan hasil diklat, tujuan evaluasi
penyelenggaraan diklat, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan
diklat dari waktu ke waktu. Hasil evaluasi dijadikan umpan balik yang
merupakan masukan bagi perbaikan diklat berjalan dan pasca diklat agar
diklat berhasil mencapai tujuan. Selain evaluasi penyelenggaraan, evaluasi
juga dilakukan pasca diklat yaitu untuk (i) apakah tamatan diklat memperoleh
manfaat dari diklat dan (ii) mengetahui apakah terjadi peningkatan kinerja
tamatan diklat sebagai hasil peningkatan kompetensi yang diperoleh selama
mengikuti diklat.
33
Gambar 2.1. Langkah-Langkah Stratejik diklat
Sumber: Gintings 2011:48
Dalam proses pengembangan diklat, menurut Hasibuan (2007:75-76) harus
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut; (a) Sasaran, yaitu ditetapkan
berdasarkan kebutuhan jabatan atau pekerjaan karyawan yang bersangkutan; (b)
Kurikulum, yaitu harus ditetapkan secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode
pengajaran, dan system evaluasi harus jelas agar sasaran dari diklat itu optimal; (c)
Sarana, yaitu penyediaan tempat dan alat-alat harus didasarkan pada prinsip ekonomi
dan berpedoman pada sasaran diklat yang akan dicapai; (d) Peserta, yaitu menetapkan
syarat-syarat dan jumlah peserta yang akan mengikuti diklat; (e) Pelatih, yaitu
menetapkan para instruktur yang memenuhi syarat untuk mendidikan dan melatih,
sehingga sasaran diklat tercapai; dan (f) Pelaksanaan, yaitu para instruktur mendidik
dan melatih sesuai bidangnya, terjadi proses belajar mengajar yang diakhiri dengan
evaluasi untuk mengukur pencapaian sasaran diklat.
34
Langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut akan berjalan dengan baik
dan berhasil, apabila didukung dengan aspek-aspek lain yaitu; kurikulum yang
dipakai dalam diklat, sarana prasarana fisik, peserta diklat, pelatih/instuktur, dan
dukungan dari piha-pihak lain yang relevan.
2.1.2.4. Prinsip-prinsip diklat
Untuk menunjang program diklat yang baik dan berhasil maka diperlukan
prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam merencanakan dan
melaksanakan diklat. Menurut Gintings (2011:47) terdapat lima prinsip yang harus
diperhatikan dalam menyelenggarakan Diklat, yaitu;
1) Relevan, isi diklat secara substansial harus relevan dengan kebutuhan peserta
dan lembaga/organisasi.
2) Obyeltif, secara substansial materi diklat harus sesuai dengan kebutuhan nyata
bukan hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pengembang.
3) Komprehensif, artinya kegiatan belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan
dan materi diklat yang diberikan tidak sepotong-sepotong tetapi lengkap dan
tuntas sekalipun dalam cakupan yang terbatas.
4) Produktif, kegiatan dilaksanakan secara terarah dan tidak bertele-tele, waktu
dan sumberdaya dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
5) Akuntabel, kegiatan secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,
standard, dan ketentuan yang berlaku serta difokuskan pada pencapaian tujuan
yang akan dicapai dan manfaat yang akan diperoleh.
Sedangkan Yoder dalam Wursanto (2001:61) menyatakan bahwa prinsip-
prinsip umum diklat antara lain:
35
1) Perbedaan Individu (individual differences). Dalam merencanakan suatu
pendidikan dan latihan harus disadari adanya perbedaan potensi tiap peserta,
karena perbedaan dalam pendidikan, pengalaman, bakat-bakat dan minat-minat,
perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk
merencanakan program pelatihan.
2) Hubungan dengan Analisis Jabatan (relation to job analysis), Setiap jabatan
atau pekerjaan perlu dijelaskan pengetahuan dan kecakapan apa saja yang
diperlukan oleh seorang pekerja agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.
Oleh karena itu, materi yang akan diberikan dalam pendidikan dan pelatihan
harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
3) Motivasi (motivation), Suatu rencana pendidikan dan pelatihan harus didasari
perlu adanya semangat para pesertanya. Untuk itu harus memberikan perhatian
juga terhadap para peserta dalam mengikuti program tersebut.
4) Partisipasi yang Aktif (active participation), Dalam pendidikan dan pelatihan,
para peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam pembicaraan-
pembicaraan seperti mengemukakan pendapatnya, saran-saran atau pertanyaan-
pertanyaan agar menjadi komunikasi dua arah. Diusahakan diberikan
kesempatan untuk diskusi atau bertukar pikiran antara peserta dengan pelatih
apabila pendidikan diberikan secara kuliah.
5) Seleksi Pengikut Latihan (selection of trainess), Agar tidak terjadi perbedaan
yang terlalu jauh antara para peserta yang satu dengan yang lainnya, baik dalam
latar belakang maupun pengalaman, maka sebaiknya peserta diseleksi lebih
dahulu. Latihan akan lebih baik bila diberikan kepada para peserta yang
mempunyai persamaan-persamaan dasar pendidikan, bakat, minat dan
pengalaman.
6) Seleksi para Pelatih (selection of trainers), Tenaga pangajar dalam pendidikan
dan pelatihan juga harus diseleksi terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan
efektif tidaknya dari suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
36
7) Latihan bagi para Pelatih (trainer of training), Seringkali terjadi anggapan yang
salah, bahwa setiap orang yang pandai secara teoritis dan praktis, dapat pula
menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya kepada orang lain. Oleh
karena itu, para pelatih perlu mendapatkan pelatihan khusus.
8) Metode Pelatihan (training methods), Keberhasilan suatu program pendidikan
dan pelatihan tidak hanya tergantung pada kemampuan pelatih, kemampuan
pesertanya dan fasilitas pelatihan, tetapi juga oleh metode yang dipakai. Oleh
karena itu, metode pelatihan yang ditetapkan harus sesuai dengan pelatihan
yang diberikan.
9) Prinsip Belajar (principle of learning), Azas belajar yang perlu ditetapkan
dalam pelatihan, yakni dalam pembahasan masalahnya dimulai dari hal yang
sederhana ke hal yang sulit. Apabila pembahasan dimulai dari hal yang sulit,
maka peserta sulit untuk memahami masalah yang diberikan.
Selain prinsip-prinsip di atas penentuan metode diklat yang akan digunakan
sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki organisasi untuk mendukung
pelaksanaan teknis diklat, yaitu; (i) Efektifitas biaya, (ii) Isi program yang
dikehendaki, (iii) Kalayakan fasilitas, (iv) Preferensi kemampuan peserta, (v)
Preferensi dan kemampuan instruktur/pelatih, dan (vi) Prinsip-prinsip pembelajaran.
Prinsip-prinsip diklat tersebut berlaku untuk organisasi yang yang menyelenggarakan
program diklat, termasuk institusi Kepolisian. Metode penyelenggaraan diklat
menurut Wilujeng dalam Gintings (2011:51) secara garis besar dikelompokan dalam
tiga, yaitu on-the-job training, off-the-job training, dan development program.
Seiring perkembangan jaman, institusi kepolisian sebagai institusi yang
melaksanakan tugas-tugas professional dituntut untuk lebih menjadi pelayan publik
37
yang professional dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Untuk menjadi pelayan
publik yang professional dibutuhkan upaya-upaya diklat dalam rangka peningkatan
kualitas sumberdaya polisi yang berkualitas. Oleh karena itu penyelenggaraan diklat
dalam institusi kepolisian merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya
polisi dalam profesinya. Berbeda dengan diklat pada umumnya, diklat pada institusi
kepolisian merupakan diklat yang lebih menekankan aspek professionalitas. Akan
tetapi sama dengan diklat professional lainnya diklat kepolisian mempunyai tujuan
untuk mewujudkan sumberdaya manusia professional berdaya saing tinggi dan
bermoral di lingkungan organisasi dan lingkungan global. Sebagai salah satu contoh
tujuan pendidikan POLRI sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara RI (Perkap) nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa;
“tujuan Sisdik POLRI meliputi: (a) terwujudnya hasil didik yang profesional,
bermoral, dan modern sesuai tuntutan kompetensi POLRI; (b) terbentuknya
potensi peserta didik yang bermoral tinggi, memiliki pengetahuan, keterampilan,
sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi patuh hukum, dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia; dan (c) terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan
jasmani dan keterampilan peserta didik yang mampu mendukung pelaksanaan
tugas pokok POLRI”.
Sejalan dengan tujuan diklat POLRI, tujuan diklat PNTL sebagaimana
dijelaskan dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pelatihan (2011) adalah
membentuk individu berkarakter polisi yang memiliki mental dan moral yang baik,
serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menciptakan semangat
38
kebersamaan dalam melaksanakan tugas pelayanannya sesuai amanat konstitusi
RDTL pasal 147. Melalui diklat anggota PNTL diharapkan mampu menjadi pelayan
publik yang professional dalam mencegah dan mengatasi masalah keamanan. Sebagai
institusi publik anggota PNTL dituntut mempunyai tanggungjawab moral serta
pengetahuan kepolisian yang cukup, sehingga mereka mampu membuat keputusan
yang tepat ketika berhadapan dengan situasi ril di lapangan. Sebab situasi di lapangan
akan selalu berubah, bahkan perubahan itu akan membuat tindakan polisi menjadi
kaku apabila hanya berpegang pada teori-teori dan aturan-aturan secara kaku. Dalam
mengahdapi situasi-situasi tertentu polisi dituntut profesionalitasnya yang
bertanggungjawab melakukan diskresi terhadap aturan yang berlaku. Untuk itu maka
diklat PNTL diharapkan tidak hanya menekankan pada konsep dan teori kepolisian
tetapi juga bagaimana membentuk moral dan mental sesuai konteks dimana mereka
akan bertugas.
2.2. Kerangka Pemikiran
Capacity Building atau pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi merupakan harapan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi organisasi apapun. Sebab sumberdaya manusia yang berkualitas dalam
profesinya merupakan aset paling berharga bagi organisasi dalam mempertahankan
eksistensinya, baik sebagai organisasi publik maupun organisasi swasta/nirlaba.
Proses mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam profesinya diawali
39
dengan sebuah proses persiapan oleh organisasi, rancangan diklat, penyelenggaraan
diklat, sampai kepada evaluasi, baik evaluasi terhadap penyelenggaraan maupun
evaluasi hasil diklat.
Organisasi publik dalam melaksanakan pelayanannya selalu diperhadapkan
pada masalah-masalah publik yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh organisasi
tersebut tanpa kerjasama dan atau intervensi pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan
dengan organisasi-organisasi publik lainnya maupun dengan organisasi-organisasi
nirlaba yang relevan. Intervensi yang diperlukan bagi sebuah organisasi publik
berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang seyogyanya dipakai sebagai strategi
penyelesaikan masalahan-masalahan organisasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dimaksud berupa kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan dalam
bidang pendidikan dan pelatihan yang dikenal dengan kebijakan pendidikan. Namun
tidak semua kebijakan publik baik dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dibuat
berdasarkan sebuah analisis yang kontekstual. Tidak jarang sebuah kebijakan publik
didominasi keinginan-keinginan aktor kebijakan yang dilatarbelakangi oleh
kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik. Sehingga tidak
mengherankan jika kebijakan publik disebut sebagai sebuah proses yang bersifat
politis dan analitis serta outcomes-nya merupakan sesuatu yang masih dipertanyakan.
Kebijakan pemerintah República Democrática de Timor Leste untuk
mengadakan kerjasama dengan pemerintah Portugal sehubungan dengan masalah
keamanan dalam negeri, merupakan sebuah langkah strategis pemerintah untuk
40
mendukung tugas dan tanggungjawab pelayanan institusi PNTL. Dalam rangka
menindaklanjuti kerjasama tersebut, institusi PNTL melakukan kerjasama teknis
dengan Guarda Nacional Repúblicana (GNR) Portugal untuk mendukung proses
persiapan dan penyelenggaraan diklat Polícia Nacional Timor Leste. Dukungan
tersebut dimulai dari pelelangan kepada publik, seleksi dokumen, tes fisik, psikotes,
tes medis, sampai kepada penyelenggaraan diklat dan monitoring praktek di
lapangan, serta evaluasi.
Langkah strategis pemerintah Timor Leste mengadakan kerjasama
mendatangkan personil GNR Portugal tersebut didasarkan pada kondisi Centro de
Formação da Polícia serta keberadaan institusi PNTL sebagai organisasi publik
setelah krisis politik pada tahun 2006. Perubahan prinsip dasar organisasi,
kedisiplinan, pelatihan, dan status personal/keanggotaan yang mengikuti prinsip
dasar militer, minimnya anggota PNTL, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga
pendidik/pelatih (instruktur) Centro de Formação da Polícia, hilangnya kepercayaan
publik terhadap netralitas pelayanan publik institusi PNTL akibat krisis politik pada
tahun 2006, menjadi dasar bagi pemerintah Timor Leste untuk membuat
kesepakataan kerjasama tersebut. Akan tetapi seharusnya kondisi lain yang juga perlu
mendapat perhatian serius dari pemerintah Timor Leste dalam membuat langkah
strategis diklat, baik persiapan maupun penyelenggaran diklat PNTL adalah
kesepakatan kerjasama yang telah dibangun bersama dengan pemerintah Australia
dan Inggris melalui ajensi Timor Leste Police Development Program (TLPDP) pada
41
tahun 2003, untuk mendidik dan melatih para instruktur/tenaga pengajar bagi Centro
de Formação da Polícia, agar apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun
oleh Centro de Formação da Polícia merupakan upaya untuk menindaklanjuti
langkah-langkah strategis sebelumnya dan tidak bertentangan dengan upaya-upaya
yang telah dihasilkan sebelumnya.
Proses penyelenggaraan diklat institusi PNTL sebagai organisasi publik
merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah Timor Leste untuk menciptakan
sumberdaya polisi yang memiliki karakter dan integritas moral, sehingga mampu
melaksanakan tugas kesehariannya dengan professional. Diklat dikembangkan
dengan harapan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian maupun
persoalan-persoalan mendatang. Kamil mengatakan bahwa diklat merupakan suatu
proses yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan baru, prosedur-prosedur baru, peralatan-peralatan baru, pengetahuan-
pengetahuan baru dan jabatan-jabatan baru sebagai akibat dari perkembangan jaman.
Untuk memenuhi harapan tersebut di atas, maka penyelenggaraannya harus
mengikuti prosedur-prosedur atau langkah-langkah strategis yang kontekstual sesuai
dengan apa yang menjadi tuntutan dan harapan bagi institusi PNTL dalam pelayanan
publiknya.
Langkah-langkah strategis persiapan dan proses penyelenggaraan diklat
seyogyanya dibuat dengan mempertimbangkan dan didasarkan pada sistem nilai dan
penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, yaitu dengan
42
memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan-kemampuan dan kelemahan-
kelemahan ril dalam organisasi, dalam hal ini kemampuan dan kelemahan Centro de
Formação da Polícia untuk menyelenggarakan diklat. Menurut Gintings langkah-
langkah strategis yang harus diperhatikan dalam persiapan dan penyelenggaraan
diklat, adalah sebagai berikut; (i) melakukan analisis stratejik, (ii) menetapkan
kompetensi yang dibutuhkan, (iii) mengukur kompetensi yang dimiliki saat ini, (iv)
melakukan analisis kebutuhan diklat, (v) penyusunan rancangan teknis diklat, (vi)
menyelenggarakan diklat, dan (vii) mengevaluasi penyelenggaraan dan hasil diklat.
Tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan kepolisian Timor
Leste, sebagaimana dijelaskan dalam kurikulum baru diklat PNTL yaitu untuk
memenuhi jumlah yang diharapkan pada tahun 2015 (mencapai 5000 persinil PNTL),
membentuk karakter dan integritas moral anggota baru PNTL, pembentukan fisik
yang kuat dalam melaksanakan tugas lapangan serta membekali para calon anggota
PNTL dengan konsep-konsep dan teori-teori kepolisian, sehingga setelah selesai
diklat diharapkan para anggota baru PNTL tersebut mampu melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai pasal 147 Konstitusi Timor Leste, yaitu
melayani,melindungi, dan menghormati masyarakat dengan sama sekali tidak
berpihak.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebuah alur pikir
dalam sebuah sketsa, sebagai berikut:
43
Gambar 2.2. Alur Kerangka Pemikiran
44
2.3. Hipotesis Kerja
Proses penyelenggaraan pendidikan dasar dan pelatihan di Centro de
Formação da Polícia akan berhasil, apabila didasarkan pada langkah-langkah berikut;
melakukan analisis stratejik, menetapkan kompetensi yang dibutuhkan, mengukur
kompetensi yang dimiliki saat ini, melakukan analisis kebutuhan diklat, penyusunan
rancangan teknis diklat, menyelenggarakan diklat, dan mengevaluasi
penyelenggaraan diklat dan hasil diklat.