hak kebebasan berpendapat
TRANSCRIPT
Hak Kebebasan BerpendapatArjuna Naiggolan 2013170305
Christina Willy 2013170085
Pinnesia N.Ratmono 2013710050
Santi T.N Septianti 2013170867
Tomy 2013710205
Hak asasi manusia merupakan hakdasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh
diabaikan, dikurangi, atau dirampasoleh siapapun
Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi danmemperoleh informasi yang diperlukan untukmengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Tap MPR No. VII/MPR/1998 pasal 14
Setiap orang berhak atas kebebasanberpendapat dan berekspresi, dalamhal ini mencakup kebebasan untuk
berpegang teguh pada pendapattertentu tanpa mendapatkan
gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan
informasi dan ide/gagasan melaluimedia apa saja tanpa ada batasan.
DUHAM PBB Pasal 19
Resolusi Majelis Umum PBB ps 19
(1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpacampur tangan (pihak lain).
(2) Setiap orang berhak atas kebebasanberekspresi; hak ini termasuk kebebasan untukmencari, menerima dan memberikan informasidan ide/gagasan apapun, terlepas daripembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni ataumelalui media lain sesuai dengan pilihannya.
(3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalamayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dantanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapatdikenai pembatasan tertentu, tetapi hal(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuaidengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) oranglain
b) Melindungi keamanan nasional, ketertibanumum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”
Pembatas Kebebasan Berpendapat
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan olehundang-undang dengan maksud semata-mata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadaphak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.
DUHAM PBB Pasal 29 Ayat 2
10 Prinsip Kebebasan Berpendapat
1. Bebas dan dapat mengekspresikan diri, untukmencari, menerima & menyampaikan informasi, ide serta gagasan tanpa batas.
2. Mempertahankan internet & semua bentukkomunikasi lainnya dari gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik dan swasta
3. Membutuhkan dan membuat media yang terbukaberagam sehingga dapat membuat keputusanberdasarkan informasi yang baik & berpartisipasipenuh dalam kehidupan politik.
4. Berbicara secara terbuka dan sopan tentangsegala macam perbedaan manusia
5. Mengizinkan untuk tiada yang tabu dalamdiskusi & penyebaran pengetahuan
6. Tidak melakukan ancaman kekerasan sertatidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
7. Menghormati orang yang meyakini suatu haltetapi bukan berarti atas isi keyakinan ataukepercayaannya.
8. Semua berhak atas kehidupan pribadi tetapiharus menerima pengawasan jika itu adalahdemi kepentingan publik
9. Mampu melawan penghinaan pada reputasitanpa mengganggu atau membatasi perdebatanyang sah
10. Bebas menantang batasan kebebasanberekspresi & informasi selama ini berdasarkanalasan untuk keamanan nasional, ketertibanumum, moralitas & perlindungan kekayaanintelektual
Muhammad Arsyad
Pria asal Makassar ditahan di KepolisianDaerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat karena statusnya di BBM. Kala itu iamenulis “No Fear Ancaman Nurdin Halid
Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor!!!”
Pada 9 Juli 2013 Arsyad dilaporkan anggotaDPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir ke
kepolisian. Kerabat dekat Nurdin Halid inimenganggap Arsyad telah menghina &
mencemarkan nama baik Nurdin Halid.
Kini, Arsyad telah mendekam di rumah tahananPolda Sulselbar sejak 9 September 2013 dan
dijerat dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik juncto Pasal 310 sub
Pasal 335 KUHP.
Namun, seseorang bernama Nawawi membelaarsyad agar kasus ini dapat dihentikan karena
Arsyad memang tidak dapat dijerat dengan pasalpencemaran nama baik, dikarenakan pendapat
yang disampaikannya mengandung fakta.
Disamping itu Erasmus dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga tidak setuju dengan
penahanan yg dijatuhkan kepada Arsyad.
Pembungkaman
Deputi Direktur Lembaga Studi dan AdvokasiMasyarakat (ELSAM) Zainal Abidin melihat
kasus ini adalah salah satu dari banyak kasuspembungkaman terhadap kebebasan
berekspresi dan menyatakan pendapat.
Menurut Zainal Jika kasus-kasus semacam Arsyadterus dibiarkan, hal ini akan mengancam
demokrasi, dan salah satu pilar demokrasiadalah pers.
Zainal juga mengatakan untuk melihat Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menyebutkan duabatasan dalam berekspresi dan berpendapat, yaitu jika ekspresi tersebut digunakan untuk
propaganda perang dan dapat menghasut ataumenimbulkan suatu konflik.
Sedangkan untuk pasal penghinaan tersebutharuslah dilakukan di muka umum.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, juga menambahkan kebebasan
berpendapat tidak boleh langsungberujung pada pemidanaan. Kebebasanmasyarakat untuk berpendapat harusdilindungi apalagi pendapat tersebut
didukung dengan fakta dan data
Kesimpulan
Jadi ini merupakan ketidakadilan dalamberekspresi. Karna Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia.