hari haryanto | karantina ikan
TRANSCRIPT
MOTTO STASIUN KIPM PEKANBARU
B K I P M
Pasal 364
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
mempunyai tugas meleksanakan perkarantinaan ikan serta
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
Pasal 365
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
b. pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, PengendaIian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
STRUKTUR ORGANISASI
KKP
DITJEN TANGKAP
DITJEN BUDIDAYA
DITJEN P2HP
DITJEN KP2K
DITJEN PSDKP
BPPKP BPSDMKP BKIPM
STAF AHLI
SEKJEN
ITJEN
BKIPM
KAPUSKARI KAPUS SM KAPUS MM
UPT KIPM
SEKBAN
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
LOKASI UPT KIPM
Balai Besar Karantina Ikan
Balai dan Stasiun Karantina Ikan
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
TUGAS POKOK KIPM
Melaksanakan masuk
dan tersebarnya Hama dan Penyakit IkanKarantina ke/di/keluar wilayah
Negara Republik Indonesia, mutu dan keamanan
hasil perikanan, serta
sistem manajemen mutu
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
DASAR HUKUM
•No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
•No. 45 Tahun 2009 tentang PerikananUU
•No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
•No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
•No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yg Berlaku pd DKP ***PP
•No. 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
•No. 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES
•No. 05 Tahun 2005 tentang Tindak Karantina Ikan utk Pengeluaran MP HPIK
•No. 09 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pemasukan MP Berupa Ikan Hidup sbg Barang Bawaan ke dlm Wilayah RI
•No. 13 Tahun 2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina
•No. 29 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pemasukan MP Berupa Ikan Hidup
•No. 17 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dlm Wilayah RI
•No. 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
•No. 15 Tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yg Masuk ke dlm Wilayah RI
•No. 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KIPMKHP
PERMEN
•No. 33 Tahun 2007 tentang Penetapan Jenis Jenis Penyakit Ikan yg Berpotensi mjd Wabah Penyakit Ikan
•No. 01 Tahun 2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
•No. 53 Tahun 2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK
•No. 23 Tahun 2011 tentang Jejaring Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
•No. 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis HPIK, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya
KEPMEN
• SPS-WTO, Ketentuan OIE, CITESINTERNASIONAL
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
OBJEK KARANTINA IKAN
Ikan bersirip (Pisces)
Udang, Rajungan, Kepiting(Crustacea)
Kerang, Cumi, Gurita, Siput(Mollusca)
Ubur-ubur dansebangsanya (Coelenterata)
Tripang, Bulu Babi(Echinodermata)
Kodok dan sebangsanya(Amphibia)
Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular air (Reptilia)
Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung (Mamalia)
Rumput laut dan tumbuhan air yg hidupnya di dlm air (Algae)
Biota air lainnya yg ada kaitannya dgn jenis-jenis diatas, termasuk ikan yang dilindungi(hidup/mati, termasuk bagian-bagiannya)
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
PERSYARATAN KARANTINA
Dilengkapi Sertifikat Kesehatan IkanPERMEN No. 32 TAHUN 2012
Melalui Tempat-Tempat Pemasukan/ Pengeluaran yang Telah DitetapkanKEPMEN No. 53 TAHUN 2010
Dilaporkan dan Diserahkan KepadaPetugas Karantina Ikan utk KeperluanTindakan Karantina ( PP / PERMEN )
Memenuhi Kewajiban Tambahan dan/ataupersyaratan lainDINAS / KEMENTERIAN TERKAIT, CITES, OIE, NEGARA TUJUAN
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
JENIS DOKUMEN TINDAKAN KI
1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products);
2. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik;
3. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan;
4. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap MP di Atas Alat Angkut;
5. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan;
6. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan;
7. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan;
8. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut.
10. Surat Persetujuan Muat;
11. Surat Persetujuan Bongkar;
12. Surat Keterangan Benda Lain;
13. Surat Penolakan;
14. Sertifikat Pelepasan;
15. Surat Pemusnahan;
16. Berita Acara Pemusnahan;
17. Surat Keterangan Transit
9. Surat Penahanan Sementara;
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
W I L A Y A H K E R J A S K I P M K E L A S I P E K A N B A R U
BANDARA, PELABUHAN, KANTOR POS WILAYAH ADMINISTRATIF
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II 1 Kab. Bengkalis
2 Pel. Sungai Sei Duku 2 Kab. Indragiri Hilir
3 Kantor Pos Besar Pekanbaru 3 Kab. Indragiri Hulu
4 Pel. Sungai Tembilahan 4 Kab. Kampar
5 Pel. Sungai Sei Guntung 5 Kab. Kuantan Singingi
6 Pel. Laut Kuala Enok 6 Kab. Pelalawan
7 Pel. Laut Concong Luar 7 Kab. Rokan Hulu
8 Bandar Udara Tempuling 8 Kab. Rokan Hilir
9 Pel. Laut Bengkalis 9 Kab. Siak
10 Pel. Laut Selat Baru 10 Kab. Kepulauan Meranti
11 Pel. Laut Pak Ning 11 Kota Dumai
12 Pel. Laut Dumai 12 Kota Pekanbaru
PINTU PINTU PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
HPI / HPIK
13 Bandar Udara Pinang Kampai, Dumai
14 Pel. Laut Bagan Siapi-Api
15 Pel. Laut Pulau Rupat
16 Pel. Laut Selat Panjang
17 Pel. Penyeberangan Pulau Buton
WILAYAH KERJA SKIPM PKU
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
LOKASI KANTOR UPT DAN WILKER
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
WAKTU PELAPORAN MP YANG AKAN DILALULINTASKAN
Jenis MP (Media Pembawa) Macam Lalulintas Waktu Pelaporan
Barang Bawaan
PemasukanPada saat tiba di tempat pemasukan
sebelum dilakukan tindakan karantina
PengeluaranSebelum keberangkatan &
dilaksanakan tindakan karantina
Kiriman Pos dalam bentuk
MP Hidup
Pemasukan5 hari setelah menerima
pemberitahuan dari pos
Pengeluaran1 hari sebelum dilaksanakan tindakan
karantina.
Barang Muatan
MP Hidup
Pemasukan 2 hari sebelum kedatangan
Pengeluaran1 hari sebelum kedatangan &
dilaksanakan tindakan karantina.
Barang Muatan
MP Mati
Pemasukan1 hari sebelum kedatangan &
dilaksanakan tindakan karantina.
Pengeluaran1 hari sebelum dilaksanakan tindakan
karantina.
Benda Lain
Pemasukan Pada saat tiba di tempat pemasukan
Pengeluaran1 hari sebelum dilaksanakan tindakan
karantina.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
FASILITAS LABORATORIUM
LABORATORIUM
UJI
BAKTERI
PARASIT
JAMUR
VIRUS
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
ALUR PENGELOLAAN SAMPEL IKAN
CUSTOMER
Menyerahkan sampel
PENERIMA SAMPEL
1. Menerima sampel
2. Mengisi Formulir FPPS
3. Menghilangkan identitas sampel
4. Memberi No. Lab pada sampel
MANAJER TEKNIK
Mengisi Form STP
A N A L I S
1. Melakukan Pengujian
2. Mengisi Work Sheets
3. Mengisi LHUS
CUSTOMER
Menerima LHU
PETUGAS ADM LAB
1. Menyerahkan LHU kepada
customer
2. Mengarsipkan LHU
ANALIS & M. TEKNIK
1. Analis Melakukanverifikasi LHU.
2. MT menandatangani LHU setelah diparaf oleh Analisterkait
PETUGAS ADM LAB
Mengetik LHU
MANAJER TEKNIK
Melakukan verifikasi LHUS
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
AKREDITASI LABORATORIUM
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
TINDAKAN KARANTINA
8 P
PEMERIKSAAN
PENGASINGAN
PENGAMATAN
PERLAKUAN
PENAHANAN
PENOLAKAN
PEMUSNAHAN
PEMBEBASAN
UU No. 16 TAHUN 1992 Pasal 10
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Menentukan target pemeriksaan HPIK/HPI
Menentukan jenis danmetode pemeriksaan
Melaksanakanpemeriksaankelengkapan, keabsahandan kebenaran :
Dokumen persyaratan KI (jenis, jumlah, ukuran)
Dokumen persyaratanlain (SATS-DN/LN, Ijinimpor, sertifikat mutu, Surat Keterangan Asal
1. PEMERIKSAAN
TINDAKAN UNTUK MENGETAHUI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN PERSYARATAN SERTA UNTUK MENDETEKSI HPIK/HPI *
KLINIS LABORATORIS
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Merencanakan danmelaksanakanpengelolaan IKI baikmilik pemerintah, perorangan atau badanhukum
Pemeriksaan dokumenterkait tmppengasingan (SK. Penetapan IKI)
Pengawalan MP ke tmppengasingan,
2. PENGASINGAN
TINDAKAN MENGISOLASI MP YG DIDUGA TERTULAR HPIK/HPI DI TMP
KHUSUS, KARENA MEMERLUKAN WKT LAMA UTK MENDETEKSINYA DAN
AGAR TDK MENYEBAR/MENULARKAN HPIK DI LINGKUNGAN SEKITAR
ATAU TMP TUJUAN *
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
3. PENGAMATAN
TINDAKAN MENDETEKSI LEBIH LANJUT TERHADAP HPIK/HPI PADA MEDIA
PEMBAWA YANG DIASINGKAN
Menentukantarget HPIK yang diperiksasesuai denganjenis dannegara asalmedia pembawa
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
4. PERLAKUAN
TINDAKAN MEMBEBASKAN ATAU MENSUCIHAMAKAN MEDIA PEMBAWA
DARI HPIK/HPI
Menentukan jenisdan metodeperlakuanpengobatan sesuaidengan jenismedia pembawaserta jenis Hama dan Penyakit Ikan
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Menganalisa kasuspelanggaran ygdilakukan sebelummelaksanakan tindakanpenahanan
Melakukan penahananthd MP HPIK yg tdksesuai dgn persyaratanKI/persyaratan lain (mak. 3 hari)
5. PENAHANAN
TINDAKAN MENAHAN MEDIA PEMBAWA YANG AKAN DIMASUKAN KE
DALAM NEGERI ATAU SUATU AREA DI DALAM WILAYAH NEGARA RI *
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Penolakan suatu MP HPIK yg tdk sesuai dgnpersyaratan KI/persyaratanlain
Mengkoordinasikanpelaksanaan penolakan dgnpihak terkait
Melaksanakan tindakanpenolakan sampai MP tsbnaik ke atas alat angkut dankeluar dr daerah pabean
6. PENOLAKAN
TINDAKAN TIDAK DIIJINKANNYA MEDIA PEMBAWA DIMASUKAN ATAU
DIKELUARKAN KE ATAU DARI SUATU AREA ATAU DALAM WILAYAH
NEGARA RI
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Memverifikasi kelengkapandokumen sblm melakukanpemusnahan
Menentukan metodepemusnahan suatu MP HPIK yg tdk sesuai dgnpersyaratan KI/persyaratanlain
Mengkoordinasikanpelaksanaan pemusnahandgn pihak terkait
Melaksanakan pemusnahanMP HPIK
7. PEMUSNAHAN
TINDAKAN MEMUSNAHKAN MEDIA PEMBAWA SEBAGAI TINDAK LANJUT
DARI TINDAKAN KARANTINA SEBELUMNYA *
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Memeriksa kesesuaiandokumen dan MP prapembebasan
Melaksanakan tindakanpembebasan (penerbitanHC/sertifikat pelepasan)
Memfasilitasi danmengkoordinasikanpelaksanaan pembebasandgn pihak terkait
8. PEMBEBASAN
TINDAKAN MENGIJINKAN MP UTK DIMASUKAN/DIKELUARKAN KE/DARI
SUATU AREA ATAU DLM WILAYAH NEGARA RI MELALUI TEMPAT-TEMPAT
PEMASUKAN/PENGELUARAN YG TELAH DITETAPKAN SETELAH
DIKENAKAN TINDAKAN KARANTINA SEBELUMNYA
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
SATWA YANG DILINDUNGI di RIAU
Arwana (Scleropages formosus)
PP No. 7 Tahun 1999
Appendiks I CITES
Terubuk (Tenualosa macrura)
KEPMEN KP No. 59 Tahun 2011
Labi–labi (Amyda cartilaginea)
Appendiks II CITES
Kura–kura gading (Orlitiaborneensis)
PP No. 7 Tahun 1999
Appendiks II CITES
Kura–kura patah dada (Cuoraamboinensis)
PP No. 7 Tahun 1999
Appendiks II CITES
Notochelys platynota
Appendiks II CITES
Mimi / Belangkas (Tachypleus gigas)
PP No. 7 Tahun 1999
Penyu Hijau (Chelonia mydas)
PP No. 7 Tahun 1999
Appendiks I CITES
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
SATWA YANG DILINDUNGI
Lampiran PP No. 7 Tahun 1999
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
SATWA YANG DIATUR / DIBATASI TATANIAGANYA
CITES Appendices I, II and III valid from 25 September 2012
Appendiks I
• Raja Laut (Latimeria menadoensis)
• Hiu Gergaji (Pristis spp.)
• Arwana (Scleropages formosus)
• Penyu (Cheloniidae spp.)
• Paus (Balaenoptera )
• Lumba-lumba air laut (Dolphinidae)
• Lumba-lumba air tawar (Orcaellabrevirostris)
• Kura-kura (Batagur baska)
Appendiks II
• Sidat (Anguilla anguilla)
• Napoleon (Cheilinus undulatus)
• Kuda Laut (Hippocampus spp.)
• Labi – Labi (Amyda cartilaginea)
• Hiu (Rhincodon typus)
• Hiu (Carcharodon carcharias)
• Pari Sentani, Hiu Sentani (Pritis spp.)
• Kima (Tridacna spp.)
• Coral
• Paus (Cetacea)
• Kura-kura (Notochelys platynota, Heosemys spp., Malayemys spp.)
Appendiks III
• Proteksi khusussalah satu negaraanggota thdtumbuhan atausatwanya
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
IKAN YANG DILARANG EKSPOR dan IMPOR
• PERMENDAG NO. 44/M-DAG/PER/7/2013 tentang BARANG DILARANGEKSPOR
• PERMENDAG NO. 50/M-DAG/PER/9/2013 tentang KETENTUAN EKSPORTUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UU DANTERMASUK DALAM DAFTAR CITES
• PERMEN KP NO. 18 TAHUN 2009 tentang LARANGAN EKSPOR BENIH SIDAT(LAMPIRAN)
IKAN YANG DILARANG DI EKSPOR
• PERMEN KP NO. 17 TAHUN 2009 tentang LARANGAN PEMASUKANBEBERAPA JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAMWILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• PERATURAN BERSAMA MENPERINDAG NO. 52/M-DAG/PER/12/ 2010 DANMEN KP PB. 02/MEN/2010 (LAMPIRAN)
IKAN YANG DI LARANG DI IMPOR
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
IKAN YANG DILARANG DITANGKAP
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
LO
BS
TE
R
• LOBSTER UKURAN BERAT <200 GR
• LOBSTER UKURAN PANJANG KARAPAS <8 CM ATAU UKURAN BERAT <300 GR
• LOBSTER BERTELUR
KE
PIT
ING
• KEPITING UKURAN BERAT <200 GR
• KEPITING UKURAN LEBAR KARAPAS <15 CM ATAU UKURAN BERAT <350 GR
• KEPITING SOKA UKURAN BERAT 150 GR
• KEPITING BERTELUR RA
JU
NG
AN
• RAJUNGAN UKURAN BERAT <55 GR
• RAJUNGAN UKURAN LEBAR KARAPAS <10 CM ATAU UKURAN BERAT <55 GR
• RAJUNGAN BERTELUR
• PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN(Portunus SPP.)
PERMEN KP NOMOR 1/PERMEN-KP/2015
• LARANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN PRODUK PERIKANAN UNTUKTUJUAN EKSPOR DAN ANTAR AREA BAGI KOMODITAS LOBSTER (Panulirus spp.),KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus SPP.)
SURAT EDARAN BKIPM NOMOR 20/BKIPM/I/2015
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
BAGAN ALIR PROSEDUR PEMASUKAN
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
BAGAN ALIR PROSEDUR PENGIRIMAN
PP No. 15/2002 Pasal 65
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang
disediakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Tindakan Karantina
dikenakan pungutan jasa karantina.
Jenis pungutan PNBP pada Karantina Ikan, diatur dalam PP No. 62/2002
I. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa HPI/HPIK :
A. Pemeriksaan Klinis
B. Pemeriksaan Secara Laboratoris
1. Metode Konvensional 2. Metode Histologi
3. Metode Immunocyto/histokimia 4. Metode Biologi Molekuler
5. Metode Serologi (ELISA)
II. Jasa Pengasingan dan atau Penahanan Media Pembawa
III. Jasa Pengamatan
IV. Jasa Perlakuan
V. Jasa Penerbitan Sertifikat Kesehatan
1. Sertifikat Kesehatan Ikan.
2. Sertifikat Pelepasan
VI. Jasa Pemeriksaan Kualitas Air
Dengan SENGAJAmelanggar Ketentuan:
Tindakan Karantina;
Persyaratan Karantina.
Karena KELALAIANmelanggar ketentuan:
Tindakan Karantina;
Persyaratan Karantina.
Kejahatan
Pelanggaran
Rp. 150.000.000
Rp. 50.000.000
Maks. 3 Tahun
Maks. 1 Tahun
UU No. 16/1992 Pasal 31
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru
SANKSI HUKUM
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru