harmonisasi rancangan undang
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
1/75
DASAR-DASAR PENYUSUNAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
Oleh:T. Saiful Bahri, S.H.,M.Si
Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, pada hakekatnyaperlu memperhatikandasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan denganlandasan-landasan, asasa-asas yangberkaiatan dengan materi muatannya.Sekurang-kurangnya dasar-dasar penyusunan peraturanperundang-undanganharus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologisdan landasan yuridis. Namun selain dari ketiga landasan tersebut, ada landasanlandasanlainyang perlu diperhatikan juga antara lain landasan teknik perancangan dan landasan politis.Landasan-landasan, asas-asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksuddapat dijelaskan sebagai berikut:
A. LANDASAN
1. Landasan ilosofis !Filosofische grondslag "
Landasan filosofis merupakan filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsayang berisi nilai-nilaimoral atau etika dari bangsa tersebut. #oral dan etikapada dasarnya berisi nilai-nilai yang baikdan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi.$imana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yangdianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimilikibangsa ybs. %ukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. %ukum yang dibentuk tanpamemperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semuanilai yang ada di&ndonesia terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandanganhidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan !way of life", dan berbagai sebutan lainnya.
'papun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yangakan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut.
(leh karena itu kaidah hukum yang dibentuk !yang termuat dalam peraturan perundang-
undangan" harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurangkurangnya tidakbertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat.
). Landasan Sosiologis !Sociologische grondslag "
Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabilaketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.%al ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadikalimat-kalimat mati belaka1. %al ini berarti bah*a peraturan perundang-undangan yang dibuatharus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat ybs. #embuatsuatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidakakan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. %ukum yangdibentuk harus sesuai dengan +hukum yang hidup+ !living law " dalam masyarakat. $engandemikian perlu dipahami juga bah*a tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatumasyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika !moment opname".) #asyarakat berubah,nilai-nilaipun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi danterakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.
. Landasan uridis !uridische grondslag "
Landasan yuridis adalah landasan hukum !yuridische gelding " yang menjadi dasar ke*enangan!!evoegdheid atau competentie" pembuatan peraturan perundang-undangan. 'pakah
1
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
2/75
ke*enangan seseorang pejabat atau lembagabadan tertentu mempunyai dasar hukum yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. $asar hukum ke*enanganmembentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. /anpa disebutkan dalamperaturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatulembagabadan adalah tidak ber*enang !on!evoegdheid " mengeluarkan peraturan. Sebagailandasan yuridis formal tersebut misalnya, Pasal )0 ayat !1" $N2& /ahun 1345 memberikanke*enangan kepada $e*an Per*akilan 2akyat untuk membentuk ndang-undang. $emikianpula ketentuanPasal 5 ayat !)" memberikan dasar hukum ke*enangan kepada Presiden dalam menetapkanPeraturan Pemerintah untuk menjalankan ndang-undang. $i dalam landasan yuridis formalselain menetapkan lembagabadan yang ber*enang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya. #isalnya, suatu ndang-undang sebelumdisahkan !istilah $N2& /ahun 1345" menjadi ndang-undang harus mendapat persetujuanbersama terlebih dahulu dari Presiden. Selain itu, *alaupun 2 telah disetujui oleh Presidentetapi dalam *aktu 0 !tiga puluh" hari sejak persetujuan tidak disahkan oleh Presiden, maka2 tersebut sah menjadi ndang-undang dan *ajib diundangkan !Pasal )0 ayat !5" $N2&/ahun 1345". $emikian pula misalnya Peraturan $aerah, ditetapkan oleh 6epala $aerah setelahmendapat persetujuan bersama $P2$ !Pasal 17 No. ) /ahun )004 tentang Pemerintahan$aerah". 6alau suatu Peraturan $aerah dibuat oleh 6epala $aerah tanpa disetujui oleh $P2$maka Peraturan $aerah tersebut batal demi
hukum !van rechtwegenietig ".
$engan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembagabadan yang ber*enangmembentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. /anpa landasan formaldemikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akanmenjadi goyah. (leh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturanperundangundangan yang ditandai dengan:
1. adanya ke*enangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiapperaturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembagabadan atau pejabat yangber*enang8
). adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materiyang diatu, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundangundangan tingkatlebih tinggi atau sederajat8
1 9agir #anan, dasar-dasar Perundang-undangan &ndonesia, Penerbit &ndhill, o, ;akarta, 133).) 'miroeddin Syarif, Perundang-undangan, $asar, ;enis dan /eknik #embuatnya, Penerbit 9ina
'ksara, ;akarta,13
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
3/75
undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnyalebih tinggi.
Sebagaimana telah disinggung di atas bah*a, selain ketiga landasan !filosofis, sosiologis danyuridis" masih terdapat landasan teknik perancangan dan landasan politis.
a. Landasan teknik perancangan
nsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuatperaturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundangundanganyang kurang baikdapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dantujuannya !am!iguous" atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti ! interpretatif " atauterjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasayang berbelitbelit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.
b. Landasan politis
Landasan politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. #isalnya garis politik dibidang otonomi yang tercantum dalam /'P #P2-2& No &>#P2)000 tentang 2ekomendasi
6ebijakan $alam Penyelenggaraan (tonomi $aerah, menjadi landasan politis dalam pembuatanndang-undang No. )) /ahun 1333 tentang Pemerintahan $aerah yang telah disempurnakandengan ndang-ndang No. ) /ahun )004 tentang Pemerintahan $aerah. /egasnya, garispolitik dalam /'P #P2-2& itu, memberi pengarahan dalam pembuatan undang-undang itu.$engan demikian dapat dipahami bah*a hal itu termasuk dalam landasan yuridis karena indikasimengenai otonomi yang tertuang dalam 6etetapan #P2 yang nota bene merupakan landasanyuridis. $i pihak lain, keberadaan Pemerintahan $aerah baik secara yuridis maupun politis diatur dalam Pasal 1
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
4/75
d. dapat dilaksanakan8 yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undanganharusdiperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalammasyarakat,baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan8 yaitu setiap peraturan perundang-undangandibuatkarena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan8 yaitu setiap peraturan perundang-undangan harusmemenuhipersyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika,danpilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudahdimengerti,sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalampelaksanaannya.
g. keterbukaan8 yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undanganmulai dariperencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifattransparan dan terbuka.$engan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam prosespembuatan peraturan perundang-undangan.
$i samping itu, dalam ketentuan Pasal 7 dirumuskan pula tentang asas materimuatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan Peru ndang-undangan, yaitu:
a. pengayoman8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harusberfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakanketentramanmasyarakat8
b. kemanusiaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia sertaharkatdan martabat setiap *arga negara dan penduduk &ndonesia secara proporsional.
c. kebangsaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan sifat dan *atak bangsa &ndonesia yang pluralistik!kebhinekaan"dengan tetap menjaga prinsip N62&.
d. kekeluargaan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan musya*arah untuk mencapai mufakat dalam setiappengambilankeputusan.
e. kenusantaraan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangansenantiasamemperhatikan kepentingan seluruh *ilayah &ndonesia, termasuk materimuatan
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagiandari sistemhukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
f. bhineka tunggal ika8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harusmemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khususdaerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitifdalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. keadilan8 yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undanganharusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap *arga tanpa kecuali.
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan8 yaitu setiap materi muatanperaturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakanberdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. ketertiban dan kepastian hukum8 yaitu setiap materi muatan peraturanperundangundangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan adanya kepastian hukum. j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan8 yaitu setiap materi muatanperaturanperundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dankeselarasan, antara kepentingan indi?idu dan masyarakat dengan kepentingan bangsadan negara.
Selain asas-asas sebagaimana tersebut di atas, dimungkinkan asas lain yang disesuaikandengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yangbersangkutan, antara lain:
4
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
5/75
a. dalam hukum pidana, terdapat asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asaspembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah8
b. dalam hukum perdata, terutama dalam hukum perjanjian, terdapat asaskesepakatan,asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.
Sebelum lahirnya ndang-ndang No. 10 tahun )004 tentang Pembentukan peraturanPerundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan yaitu:
1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan urisprudensi !13=3"menyebutkan ada enam asas peraturan perundangundangan yang meliputi:
a. ndang-undang tidak berlaku surut,b. ndang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula,c. ndang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang
bersifat umum !#e$ specialis derogat le$ generali ",d. ndang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang yang
berlaku terdahulu !#e$ posteriore derogat le$ priori ", ndang-undang tidak dapatdiganggu-gugat.
e. ndang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapaikesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupunindi?idu, melalui
pembaharuan atau pelestarian !%elvaarstaat ".
). 'miroeddin Syarif dalam Peraturan Perundang-undangan: $asar, ;enis dan /eknismembuatnya !13
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
6/75
dari pemeo yang menyatakan +tiada hukum tanpa pengecualian+ !geen recht (onder uit (ondering ". 'rtinya bah*a kepastian dan keadilan hukum harus diperhatikan, tetapi pengecualiandapat dilakukan sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkena aturan tersebut, karenahukum ditujukan untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. %ukum bukan untukmenindas masyarakat.
2angga*ijaya 2osidi, Pengantar &lmu perundang-ndangan &ndonesia, Penerbit, #andar #aju,9andung, 133<
'sas perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan kuasa *aktu atau +ti'dsge!ied + atau+temporal sphere+, yang dikemukakan oleh ;%' Logemann, yang dikenal dengan teori tentanglingkup atau lingkungan berlakunya hukum !geldingsge!ied van het recht ".
#enurut Logetmann lingkungan kuasa hukum meliputi empat hal, yaitu:a. Lingkungan kuasa tempat !ruimtege!ied atau territorial sphere".b. Lingkungan kuasa persoalan !(a"enge!ied atau material sphere".c. Lingkungan kuasa orang ! personenge!ied ".d. Lingkungan kuasa *aktu !ti'dsge!ied atau temporal sphere".
a. Lingkungan kuasa tempat !ruimtege!ied atau territorial sphere".
9erlakunya aturan hukum !peraturan perundang-undangan" dibatasi oleh ruang atau tempat. 'pakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu *ilayah negara atau hanya berlaku untuksuatu bagian dari *ilayah negara. Seperti diketahui, +daerah kekuasaan+ berlakunya suatundang-undang dapat meliputi seluruh *ilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atausuatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu *ilayah tertentu pula. Suatu peraturandaerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu !Pro?insi, dan 6abupaten6ota" saja.
b. Lingkungan kuasa persoalan !(a"enge!ied atau material sphere"
Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perudangundanganmengidentifikasi masalah tertentu. $engan demikian maka persoalan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannyaadalah persoalan publik atau pri?at, persoalanperdata atau pidana dsb. #ateri tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yangdiatur.
c. Lingkungan kuasa orang ! personenge!ied "
Sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang ataupenduduk tertentu. $engan ditetapkannya subyek atau orang !orang" tertentu dalam peraturanperundangundangan tersebut maka memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya.ndang-undang tentang Pega*ai Negeri, ndang-undang tentang /enaga 6erja. ndangundangtentang Pidana #iliter, ndang-undang tentang Pajak (rang 'sing, dsb8 menunjukkan bah*a
peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompak orang yangdiidenrifikasi dalam peraturanperundang-undangan tersebut.
d. Lingkungan kuasa *aktu !ti'dsge!ied atau temporal sphere"
Lingkungan *aktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundana-undangan berlaku, apakahberiaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. 'pakah mulai berlaku sejakditetapkan atau berlaku surut sebelum ditetapkan. 9erlakunya suatu peraturan hukum ditentukanoleh *aktu.
6
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
7/75
$alam teori tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan sebagairnana dikemukakanoleh %ans 6elsen, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip tata urutan, yaitu bah*a:
a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah ataumengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi8
b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh ataudenganperundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
c. 6etentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidakmempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangandenganperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebaliknya ketentuan-ketentuanperundang-undangan yang lebih tinggi, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukumserta mengikat, *alaupun diubah, ditambah,diganti atau dicabut oleh peraturanperundang-undangan yang lebih rendah.
d. #ateri yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannyatidak dapat diatur oleh perundng-undangan yang lebih rendah8
Pengertian dari asas bah*a undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dalam politik hukum&ndonesia menjadi tidak bermakna, karena Pasal )4 $N2& /ahun 1345, menyatakan bah*a mahkamah 6onstitusi ber*enang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap $,....dts. &ni menunjukkan bah*a materi muatan undang-undang dapat diuji oleh badan peradilan!#.6". 9ukan lagi paradigma bah*a hanya pembentuk undang-undang sendiri yang dapatmenilai substansi undang-undang, sehingga perubahan, pencabutan atau pembatalan suatuundang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sendiri.
6alau kita perhatikan pada paradigma lama !dalam sejarah perundangundangan 2epublik&ndonesia" yaitu 'sas undang-undang tidak dapat diganggu gugat tersebut dianut dalam6onstitusi 2&S 1343 dan $ 1350, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat!)" 6onstitusi 2&S, bah*a ndangundang ederal tidak dapat diganggu gugat, dan Pasal 35 !)"$S 1350 bah*a ndang-undang tidak dapat diganggu gugat. Sesungguhnya adanyaketentuan tesebut berkaitan dengan ke*enangan pembentuk undang-undang. #enurut6onstitusi 2&S 1343 Pasal 1)=, pembentuk undang-undang adalah Pemerintah, $P2 dan Senat
!untuk materi tertentu dibentuk oleh Pemerintah dan $P2"8 sedangkan menurut $S 1350Pasal
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
8/75
dipenuhi persyaratan bah*a peraturan perundang-undangan tersebut sejenis !sederajat" atauperaturan perundang-undangan yang baru tersebut derajatnya lebih tinggi dari peraturanperundang-undangan yang lama. 'sas ini digunakan dalam rangka mencapai kepartian danketertiban hukum.
C. MATERI MUATAN 9erkaitan dengan meteri muatan peraturan perundang-undangan dapat dipilah menjadi !tiga"kelompok, yaitu ndang-ndang, Peraturan Pernerintah, dan Peraturan lainnya. $imana materimuatannya mempunyai ciri khas yang harus diletakkan dan selalu berada di dalam jenjang atauhierarkinya. $alam 9ab #ateri #uatan ndang-ndang No. 10 /ahun )004 tentangpembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
1. ndang-ndang
#ateri muatan ndang-ndang:a. engatur lebih lanjut ketentuan ndang-ndang $asar Negeri 2epublik &ndonesia /ahun
1345 yang meliputi:1" hak-hak asasi manusia8
)" hak dan ke*ajiban *arga Negara8" pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagiankekuasaan
Negara84" *ilayah Negara dan pembagian daerah85" ke*arganegaraan dan kependudukan-,7" keuangan Negara8
b. diperintahkan oieh suatu ndang-ndang untuk diatur dengan ndangndang.
). Peraturan Pemerintah
Sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturandelegasi dari ndang-ndang, atau peraturan yang melaksanakan suatu ndang-ndang, makamateri muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan ndang-ndang tetapi
sebatas yang dilimpahkan. 'rtinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakanpengaturan lebih lanjut sebagaimana mestinya oleh Peraturan pemerintah seperti dimaksuddalam Pasal 10 ndang-ndang tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.
. Peraturan lainnya
Setelah mengetahui materi muatan ndang-ndang dan materi muatan Peraturan Pemerintah,maka meteri muatan +sisanya+ adalah materi muatan dari Peraturan Presiden. Sedangkan materimuatan Peraturan Perundang-undangan lainya !seiain , PP dan Perpres" adalah merupakanmateri muatan yang bersifat limpahan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, baikbersifat delegatif atau atributif.
$alam ndang-ndang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan materi muatan
peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:a. materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh ndang-ndangatau materi untuk melaksakan Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidaktegas diperintahkan pembentukannya. 'kan tetapi sesuai dengan kedudukan Presidenyang memegang kekuasaan pemerintahan, maka Peraturan Presiden dibuat olehPresiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4ayat !1" berdasarkan $N2& /ahun 1345.
b. #ateri muatan Peraturan $aerah adalah seluruh materi muatan dalamrangkapenyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung
8
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
9/75
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundanganyanglebih tinggi.
c. #ateri muatan Peraturan $esayang setingkat adalah seluruh materi dalamrangkapenyeienggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih ianjutPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
$emikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan dasar-dasar penyusunanperaturan perundangan-undangan.
Semoga bermanfaat;akarta, September )007
arm!ni"a"i Ran#an$an Undan$-Undan$ Tentan$ Admini"tra"iPemerinta%an Berda"arkan Undan$-Undan$ N!m!r &' Ta%(n )''*
%armonisasi 2ancangan ndang-ndang /entang 'dministrasi Pemerintahan 9erdasarkan
ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004
(leh: @icipto Setiadi
&. Penda%(l(an
9erbicara tentang pengharmonisasian, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1<
ayat !)" ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang menentukan APengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
2ancangan ndang-ndang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh #enteri yang
tugas dan tanggungja*abnya di bidang peraturan perundang-undanganB. 6etentuan dalam pasal
ini memang membatasi hanya rancangan undang-undang saja yang perlu diharmoniskan, dan
2-nya pun dibatasi hanya yang berasal dari Presiden. 2 yang datang dari $P2 tidak
melalui prosedur pengharmonisasian berdasarkan Nomor 10 /ahun )004.
Selanjutnya, pasal ini juga menyebutkan bah*a yang diberikan ke*enangan untuk
melakukan koordinasi pengharmonisasian adalah menteri yang tugas dan tanggung ja*abnya di
bidang peraturan perundang-undangan. 2umusan pasal ini tidak bisa ditafsirkan lain selain
#enteri %ukum dan %'# yang ber*enang melakukan koordinasi pengharmonisasian 2 yang
datang dari Presiden. 9agaimana dengan rancangan peraturan perundang-undangan di ba*ah
undang-undang, apakah berlaku prosedur pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1< ayat !)" Nomor 10 /ahun )004C Saya berpendapat bah*a tidak ada salahnya
9
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
10/75
apabila prosedur pengharmonisasian juga diberlakukan terhadap rancangan peraturan
perundang-undangan di ba*ah undang-undang dan hal ini dalam praktik sudah dilakukan. (leh
karena itu, pada kesempatan ini saya mengemukakan bah*a prosedur pengharmonisasian
mestinya berlaku juga untuk semua jenis rancangan peraturan perundang-undangan di ba*ahundang-undang.
Namun, mengingat keterbatasan tenaga, kemampuan dan daya jangkau $irektorat
;enderal Peraturan Perundang-undangan, maka pengharmonisaisan dilakukan untuk rancangan
peraturan perundang-undangan di ba*ah undang-undang di tingkat pusat saja, yaitu Peraturan
Pemerintah !PP", dan Peraturan Presiden !Perpres". ntuk Peraturan Pemerintah Pengganti
ndang-ndang !Perpu", karena materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-
undang maka secara mutatis mutandis berlaku prosedur pengharmonisasian. Sedangkan untuk
Peraturan $aerah tidak mungkin dilakukan pengharmonisasian oleh $irektorat ;enderal
Peraturan Perundang-undangan mengingat begitu banyaknya daerah dan peraturan daerah.
ang paling mungkin dilakukan oleh $irektorat ;enderal Peraturan Perundang-undangan adalah
bimbingan dan konsultasi sebelum disahkannya peraturan daerah. ungsi seperti ini sudah
dilakukan oleh $irektorat asilitasi Perancangan Peraturan $aerah dan sifatnya juga tidak *ajib.
Sehubungan dengan topik yang diberikan oleh penyelenggara terkait dengan
pengharmonisasian 2ancangan ndang-ndangan tentang 'dministrasi Pemerintahan, ada
beberapa hal yang perlu dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas pengharmonisasian
2 tentang 'dministrasi Pemerintahan, yaitu: 1" mengapa perlu dilakukan pengharmonisasianC
)" aspek-aspek apa yang diharmoniskanC
). Men$a+a +erl( +en$%arm!ni"a"ian,
Secara singkat dapat dikemukakan bah*a pengharmonisasian adalah upaya untuk
menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan
peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih
tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-
undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih
!overlaping ". %al ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-
undangan. $engan dilakukan pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas dalam
10
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
11/75
pemikiran atau pengertian bah*a suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian
integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.
paya pengharmonisasian dilakukan, selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 1< ayat !)"
ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
paling tidak ada alasan lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum.
Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang
lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain ada saling keterkaitan dan saling
tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh, di samping ciri-ciri lainnya. $alam
sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri tersebut
dapat diketahui dari ketentuan Pasal ), Pasal , Pasal = ayat !5" ndang-ndang Nomor
10 /ahun )004.
Pasal ) menentukan bah*a Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan bah*a penempatan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan ndang-
ndang $asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345 yang menempatkan Pancasila
sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara,
sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
6emudian Pasal ayat !1" menentukan ndang-ndang $asar Negara 2epublik
&ndonesia /ahun 1345 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal ayat !1" menentukan bah*a ndang-ndang $asar Negara
2epublik &ndonesia /ahun 1345 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber
hukum bagi pembentukan peraturan perudang-undangan di ba*ah ndang-ndang
$asar.
Selanjutnya Pasal = ayat !5" menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-
undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
11
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
12/75
Penjelasan Pasal = ayat !5" menentukan bah*a yang dimaksud dengan AhierarkiB adalah
penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas
bah*a peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
$ari ketentuan di atas jelas bagaimana saling keterkaitan dan saling ketergantungan
satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang
merupakan satu kebulatan yang utuh.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara harus mengalir
dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. $emikian pula ndang-ndang
$asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345 merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di ba*ah ndang-ndang $asar.
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan
konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-
undangan berfungsi secara efektif.
b. Peraturan perundang-undangan dapat diuji ! 'udicial review " baik secara materiel
maupun formal.
Pasal )4 ' ayat !1" ndang-ndang $asar Negara 2epublik &ndonesia /ahun 1345
menentukan antara lain bah*a #ahkamah 'gung ber*enang menguji peraturan
perundang-undangan di ba*ah ndang-ndang terhadap ndang-ndang.
6emudian Pasal )4 ayat !1" antara lain menentukan bah*a #ahkamah 6onstitusi
ber*enang menguji ndang-ndang terhadap ndang-ndang $asar. 9erhubung
dengan itu, pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sangat strategis
fungsinya sebagai uapaya pre?entif untuk mencegah diajukannya permohonan
12
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
13/75
pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang
berkompeten.
Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bah*a suatu materi muatan pasal,
ayat, danatau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial dan politis yang luas.
6arena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat.
c. #enjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat
asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu
dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan
yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas,
tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta pemberlakuannya
dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang sangat penting dalam
sistem hukum kita dan mengikat publik haruslah mengandung kepastian, sehingga
akibat dari tindakan tertentu yang sesuai atau yang bertentangan dengan hukum dapat
diprediksi. $engan demikian peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana yang
penting untuk menjaga hubungan yang sinergis antar *arga masyarakat dan antara
*arga masyarakat dengan pemerintah untuk me*ujudkan tujuan bersama secara
dinamis, tetapi tertib dan teratur.
. A"+ek-a"+ek an$ di%arm!ni"a"ikan
Setidak-tidaknya ada ) aspek yang perlu diharmonisasikan pada *aktu menyusun
peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi muatan dan
aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
a. yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan
mencakup:
13
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
14/75
1" Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber dalam
setiap peraturan perundang-undangan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi aktual
dan memberikan batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial mesti menjabarkan nilai-
nilai 6etuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Pancasila merupakan cita hukum !rechtsidee". ita hukum tidak hanya berfungsi
sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum
positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus sebagai dasar yang bersifat
konstitutif, yaitu yang menentukan bah*a tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan
maknanya sebagai hukum.
)" Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan ndang-ndang $asar.
#ateri muatan peraturan perundang-undangan harus diselaraskandengan ketentuan ndang-ndang $asar sebagai hukum dasarnegara. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan denganndang-ndang $asar selain berkaitan dengan pasal-pasal tertentuyang dijadikan dasar pembentukannya dan pasal-pasal yang terkait
juga dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi baikdi bidang sosial politik maupun ekonomi. $alam pengharmonisasianperaturan perundang-undangan dengan ndang-ndang $asar,yurisprudensi yang diciptakan oleh #ahkamah 6onstitusi yangdijadikan acuan, sebab putusan #ahkamah 6onstitusi yang bersifatfinal dan mengikat sangat penting untuk dipahami dalam menafsirkansecara juridis aturan-aturan dasar bernegara yang tercantum dalamndang-ndang $asar.
ndang-undang yang bertentangan dengan pasal-pasal dansemangat ndang-ndang $asar sebagaimana termaktub dalam
pembukaan dapat diuji keabsahannya oleh #ahkamah 6onstitusikarena ndang-undang yang demikian kehilangan dasarkonstitusionalnya.
" Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas
pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
14
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
15/75
ndang-undang Nomor 10 /ahun )004 menggolongkan asas peraturan perundang-undangan menjadi !tiga" golongan yaitu : asas pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik !Pasal 5" asas materi muatan !Pasal 7 ayat !1" danasas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yangbersangkutan !Pasal 7 ayat !)".
Pasal 5 menentukan bah*a asas pembentukan peraturan perundang-undanganyang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organpembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapatdilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan danketerbukaan.
Pasal 7 ayat !1" menentukan bah*a asas materi muatan peraturanperundang-undangan adalah sebagai berikut: kemanusiaan,kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika,keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,ketertiban kepastiana hukum danatau keseimbangan keserasian dankesejahteraan. $i samping itu masih ada asas lain sesuai dengan
bidang hukum yang diatur, misalnya asas legalitas dalam hukumpidana, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. 'asashukum adalah penting untuk dapat melihat jalur Abenang merahB darisistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. #elaluai asas-asastersebut dapat dicari apa yang menjadi tujuan umum aturan tersebut.
'sas peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat bagipenyiapan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 'sas tersebut berfungsi untuk memberipedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturanperundang-undangan.
4" Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan
secara horiDontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal
tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam
penerapannya.
$alam pelaksanaan pengharmonisasian secara horiDontal sudah tentuberbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlu dipelajarisecara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan perundang-
undangan yang erat berhubungan satu sama lain selaras. Pembentukperaturan perundang-undangan tentu perlu melakukan koordinasidengan instansi yang terkait, yang secara substansial menguasaimateri muatan suatu peraturan perundang-undangan danketerkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain.
5" Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan kon?ensiperjanjian internasional.
15
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
16/75
6on?ensiperjanjian internasional juga harus diperhatikan agarperaturan perundang-undangan nasional tidak bertentangan dengankon?ensiperjanjian internasional, terutama yang telah diratifikasi olehnegara &ndonesia.
7" Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangandengan putusan #ahkamah 6onstitusi dan putusan #ahkamah 'gungatas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Putusan#ahkamah 6onstitusi atau #ahkamah 'gung atas pengujian terhadapperaturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap harus dipertimbangkan oleh perancang peraturanperundang-undangan dalam menyusun rancangan peraturanperundang-undangan.
=" %al yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasianrancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum,
pendapat para ahli !dogma", yurisprudensi, hukum adat, norma-normatidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan, dankebijakan-kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.
b. /eknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik menyangkut kerangka
peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan
perundang-undangan. /eknik penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang
dalam lampiran ndang-ndang Nomor 10 /ahun )004. Pengabaian terhadap teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan akibatnya memang tidak sefatal
pengabaian keharusan harmonisaisi atas susbtansi peraturan perundang-undangan.
Pengabaikan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak dapat
menjadi alasan batalnya peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakukan
yudicial review. 'pabila kita mengabaikan teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan, paling-paling kita hanya dapat mengatakan bah*a peraturan perundang-
undangan tersebut jelek.
*. Pr!"e" Pen$%arm!ni"a"ian dan +erma"ala%anna
6emudian bagaimana dan di tingkat mana pengharmonisasian dilakukan serta apa saja
permasalahan yang dihadapi dalam praktikC Pengharmonisan rancangan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh #enteri %ukum dan %'#, dalam hal ini oleh $irektorat ;enderal
Peraturan Perundang-undangan atas permintaan tertulis dari #enteri atau Pimpinan LPN$ yang
16
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
17/75
memprakarsai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
9erdasarkan permintaan tersebut, $irektorat ;enderal Peraturan Perundang-undangan
mengundang *akil-*akil dari instansi terkait untuk melakukan pengharmonisasian rancangan
peraturan perundang-undangan dalam rangka pembulatan dan pemantapan konsepsi rancanganperaturan perundang-undangan.
@akil dari #enteri atau Pimpinan LPN$ pemrakarsa diberikan kesempatan untuk
memaparkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan rancangan peraturan
perundang-undangan dan garis besar materi muatannya. Selanjutnya *akil-*akil dari instansi
yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat atau usul perubahan.
mumnya tanggapan, pendapat atau usul perubahan sering disampaikan secara spontan pada
saat rapat pengharmonisasian. %al yang krusial biasanya yang menyangkut materi muatan yang
terkait dengan ruang lingkup tugas instansi yang di*akili.
Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap tanggapan, pendapat
atau usul perubahan yang diajukan dalam rapat. Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah
dicapai kesepakatan tentang materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang
diharmoniskan. Seringkali pembahasan berjalan alot karena adanya tarik menarik kepentingan
antarinstansi. Pembahasan yang alot pada umumnya menyangkut ke*enangan, kelembagaan,
pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan ke*ajiban serta sanksi.
'pabila suatu isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dicarikan solusinya atau tidak
dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinan
instansinya atau untuk meminta pendapat tertulis dari instansi yang dipandang lebih
berkompeten. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tidak jarang
memakan *aktu yang cukup lama dan menguras tenaga dan pikiran. Sesudah tercapai
kesepakatan atau kebulatan konsepsi dan dituangkan ke dalam rumusan akhir, maka #enteri
%ukum dan %'# atau #enteriPimpinan LPN$ pemrakarsa setelah mendapat rekomendasi dari
#enteri %ukum dan %'# mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut
kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengharmonisasian antara lain adalah:
17
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
18/75
a" Pasal 1< ayat !)" ndang-undang Nomor 10 /ahun )004 hanya mengatur
mengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 2ancangan ndang-
ndang yang berasal dari Presiden, dan tidak mengatur 2ancangan ndang-ndang
yang berasal dari $P2. Siapa yang diberikan ke*enangan untuk melakukanpengharmonisasian 2 yang berasal dari $P2C
b" #asih adanya semangat egoisme sektoral dari masing-masing instansi terkait, karena
belum adanya persamaan persepsi tentang rancangan peraturan perundang-undangan
sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh *akil-*akil instansi terkait tidak
bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing
instansi.
c" @akil-*akil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak ber*enang
untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten,
tergantung kepada indi?idu yang ditugasi me*akili, sehingga menghambat pembahasan.
d" 2ancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru
dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang
diajukan bersifat spontan dan belum tentu me*akili pendapat instansi yang di*akili.
e" /enaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan masih terbatas dan
belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, karena jabatan
fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak
cukup menarik.
/. Pen$%arm!ni"a"ian RUU tentan$ Admini"tra"i Pemerinta%an
Proses pengharmonisasian atas 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan selain harus
mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, secara khusus harus merpertimbangkan
ndang-undang Nomor 5 /ahun 13
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
19/75
Nepotisme dan undang-undang lainnya serta dengan 2 lain yang diprakarsai oleh
6ementerian P'N.
Pada kesempatan ini, akan disoroti 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan
kaitannya dengan 2 lain yang diprakarsai oleh 6ementerian P'N.6ementerian P'N sekarang sedang memprakarsai penyusunan 2 yangterkait dengan reformasi birokrasi, antara lain 2 tentang Pelayanan Publik,2 tentang Etika Pemerintahan, dan 2 lainnya. #engapa 6ementrian P'Ntidak mempersiapkan satu 2 saja terkait dengan reformasi birokrasiC 'pabilamau dapat dicarikan judul yang dapat mencakup hal-hal yang terkait denganreformasi birokrasi. Pengaturan reformasi birokarasi dalam satu undang-undangakan memudahkan pengharmonisasian.
6ecenderungan yang terjadi saat ini, semua instansi berlomba-lomba untukmengajukan usulan 2 karena segala masalah akan diatur dengan undang-
undang. Padahal belum tentu dengan diatur dalam undang-undang segalanyaselesai, bahkan bisa jadi dengan diaturnya dalam undang-undang justrumenimbulkan masalah baru. 'pabila dicermati, banyak penyusunan 2ternyata dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan instansi yangbersangkutan. Selain itu, sejujurnya banyak substansi yang tidak perlu diaturdengan undang-undang, tetapi cukup dengan peraturan perundang-undanganyang lebih rendah atau malah cukup dengan kebijakan saja.
$alam rangka pengharmonisasian 2 tentang 'dministrasi Pemerintahan akandikemukakan beberapa hal, antara lain:
a"
Pasal 1 angka 4
6etentuan ini memuat pengertian Pejabat 'dministrasi Pemerintahan. 'pbila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 1 ndang-undangNomor 5 /ahun 13
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
20/75
sini, 6eputusan 'dministrasi Negara yang berlaku umum tidak termasukkedua-duanya.
c" Pasal 1 angka
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
21/75
Pajajaran 9andung, dan S dari Program Pascasarjana akultas %ukum ni?ersitas &ndonesia
;akarta.
Menguji Undang-Undang
Oleh: Hadi Herdiansyah dan Bivitri Susanti
Mungkinkah undang-undang mengandung kesalahan dalam materinya? Mungkinkah
suatu undang-undang yang bermasalah dibatalkan? Pertanyaan ini akan muncul dibenak para pemerhati undang-undang. Masalahnya, dalam kenyataannya memang
ada undang-undang yang “bermasalah”. Sebut saja misalnya undang-undangtentang pemilihan presiden yang di dalamnya pengaturan mengenai syarat calon
presiden yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. kibatnya, ketika itu bdurrahman!ahid, yang bermaksud menjadi kandidat presiden dan merasa dirugikan karena
ketentuan ini, mengangkat kasus ini dan melakukan upaya-upaya hukum.
"amun di sisi lainnya, undang-undang merupakan suatu instrumen pengatur yangmengikat dan punya legitimasi. pabila undang-undang dapat dengan mudah
diubah-ubah begitu saja, kepastian hukum tidak akan terjadi.
#leh karena itu, ada suatu mekanisme hukum tata negara yang la$im diterapkan diberbagai negara di dunia. Mekanisme ini la$im disebut uji materil undang-undang
atau judicial review . %ntuk menjaga agar pembuat undang-undang tidak semena-mena, konstitusi dijadikan dasar untuk menguji undang-undang. Sebab di dalam
konstitusilah diatur prinsip-prinsip dasar bernegara. Mulai dari hak asasi manusia,sampai bagaimana perekonomian negara seharusnya diatur.
Sejarah Singkat Uji Materil Peraturan di Indonesia
&i 'ndonesia, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan merupakandiskursus hukum yang sudah lama berlangsung. Mulai dari saat pembentukan
21
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
22/75
%ndang-%ndang &asar (%%&) *+ pada tahun *+ sampai dengan amandemen%%& yang dimulai pada tahun *+++, soal uji materil ini selalu menjadi salah satu
topik yang menarik. Persoalan utamanya berkisar pada” “siapa” yang diberikeenangan menguji suatu peraturan?
Melalui perdebatan panjang, pada tahun *+/0 secara resmi akhirnya eenang
menguji peraturan diberikan kepada Mahkamah gung melalui %ndang-%ndang "o.* 1ahun *+/0 tentang 2etentuan-2etentuan Pokok 2ekuasaan 2ehakiman (saat ini
sudah digantikan oleh %% "o. 1ahun 300). "amun, eenang yang diberikankepada Mahkamah gung hanyalah untuk menguji peraturan di baah undang-
undang, seperti Peraturan Pemerintah, 2eputusan Presiden, dan lain-lain. Sementaraitu, undang-undang tidaklah dapat diuji. Padahal hakekat dari judicial review yang
dikenal dalam praktek hukum tata negara secara uni4ersal adalah untuk memberikaneenang pengaasan oleh lembaga yudikatif kepada pembuat undang-undang. &i
sinilah salah satu inti dari apa yang disebut “checks and balances”.
Selagi amandemen terhadap %%& pada tahun *+++ dilakukan, topik ini menghangat
kembali. khirnya pada tahun 300* (amandemen ketiga), muncul ketentuan baru
dalam %%& yang diamandemen. 2etentuan inilah yang berlaku pada saat ini.
&i dalam %%& hasil amandemen diatur baha eenang menguji undang-undangberdasarkan %%& diberikan kepada Mahkamah 2onstitusi. Sedangkan eenang
untuk menguji peraturan di baah undang-undang berdasarkan undang-undang,diberikan kepada Mahkamah gung. Untuk mengetahui tata urutan peraturan
perundang-undangan, klik Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
Melalui mekanisme ini, masyarakat luas mempunyai saluran untuk menguji suatu
undang-undang ataupun peraturan di baah undang-undang apabila dirasakan
bertentangan dengan hak asasi manusia serta prinsip-prinsip konstitusional lainnya.Memang, perlu dicatat baha eenang Mahkamah 2onstitusi dan Mahkamah
gung tidaklah bersifat pro-aktif. Mereka hanya dapat menguji peraturan sesuaidengan eenangnya, apabila ada permohonan dari masyarakat yang
berkepentingan.
Uji Materil Undang-Undang Terhadap UUD
22
http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=hierarkihttp://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=hierarki
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
23/75
&alam %%& setelah diamandemen, disebutkan baha Mahkamah 2onstitusimerupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang
terhadap %%& dan putusannya akan bersifat final dan tetap.
5incian mekanisme uji materil oleh Mahkamah 2onstitusi diatur berdasarkan%ndang-%ndang "o. 3 1ahun 3006 tentang Mahkamah 2onstitusi sebagai berikut.
*. Pengujian %% terhadap %%& *+ dilakukan setelah adanya permohonan yang
diajukan secara tertulis dalam 7ahasa 'ndonesia kepada Mahkamah 2onstitusi.
• Perlu dicatat baha Pasal 0 %% 383006 memang mengatur baha
undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang
yang diundangkan setelah perubahan %%& *+ (tahun *+++). "amun,Mahkamah 2onstitusi sendiri kemudian menganggap ketentuan ini tidak
berlaku lagi dengan mengabulkan permohonan untuk melakukan pengujianatas %% "o. * 1ahun *+9 tentang Mahkamah gung pada bulan :ebruari
300. Perkembangan ini sangat baik karena menjadi dasar yang baik agarselanjutnya setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan undang-
undang manapun, baik berlaku sesudah maupun sebelum *+++.
• Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang menganggap hak dan8atau
keenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,yaitu;
a. Perorangan arga negara 'ndonesia<
b. 2esatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip "egara
2esatuan 5epublik 'ndonesia yang diatur dalam undang-undang<
c. 7adan hukum publik atau pri4at< atau
d. =embaga negara.
• Pemohon ajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
hak atau keenangan konstitusionalnya baha;
a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan
berdasarkan %%& *+< dan8atau
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan8atau bagian undang-undangdianggap bertentangan dengan %%& *+.
3. Permohonan yang masuk kemudian diperiksa oleh Panitera Mahkamah
2onstitusi untuk mengetahui kelengkapan administrasi dari permohonantersebut.
23
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
24/75
• pabila ternyata belum lengkap maka Pemohon akan diminta untuk
melengkapi kekurangannya dalam aktu paling lambat / (tujuh) hari kerja
sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
• Sedangkan untuk permohonan yang telah memenuhi kelengkapan
adminstrasi maka akan dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara 2onstitusi.
6. &alam jangka aktu paling lambat / (tujuh) hari kerja sejak permohonan
tersebut dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara 2onstitusi, Mahkamah 2onstitusi
akan menyampaikan permohonan tersebut kepada &ean Perakilan 5akyat(&P5) dan presiden untuk diketahui.
• &alam jangka aktu yang sama tersebut Mahkamah 2onstitusi akan
memberitahukan Mahkamah gung mengenai adanya permohonan pengujian
terhadap suatu undang-undang.
. &alam aktu paling lambat * (empat belas) hari kerja setelah permohonan
dicatat dalam 7uku 5egistrasi Perkara, Mahkamah 2onstitusi akan menetapkan
hari sidang pertama. Penetapan hari sidang tersebut diumumkan kepada parapihak dan masyarakat.
. Sebelum memulai pokok perkara, Mahkamah 2onstitusi mengadakan
pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. &alam
pemeriksaan tersebut, Mahkamah 2onstitusi ajib memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk melengkapi dan8atau memperbaiki permohonan dalam jangkaaktu paling lambat * (empat belas) hari.
>. &alam persidangan, hakim Mahkamah 2onstitusi memeriksa permohonan
beserta alat bukti yang diajukan.
• ang termasuk ke dalam alat bukti dalam persidangan di Mahkamah
2onstitusi ini adalah;
a. surat atau tulisan yang perolehannya dapat dipertanggungjaabkan
secara hukum<
b. keterangan saksi<
c. keterangan ahli<
d. keterangan para pihak<
24
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
25/75
e. petunjuk< dan
f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yangserupa dengan itu.
• Mahkamah 2onstitusi dapat meminta keterangan dan8atau risalah rapatyang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MP5,
&P5, &ean Perakilan &aerah (&P&), dan8atau presiden.
/. Putusan Mahkamah 2onstitusi diambil dalam sidang pleno @akim 2onstitusi
berdasarkan hasil musyaarah untuk mencapai mufakat bulat. &alam hal tidak
tidak tercapai mufakat bulat maka keputusan diambil berdasarkan suaraterbanyak. pabila tidak dimungkinkan juga, maka suara terakhir ketua sidang
pleno @akim 2onstitusi yang akan menentukan.
9. mar putusan Mahkamah 2onstitusi;
• mar putusan akan menyatakan baha permohonan tidak dapat diterima
apabila Mahkamah 2onstitusi berpendapat baha Pemohon dan8ataupermohonannya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.
• mar putusan akan mengabulkan permohonan apabila Mahkamah
2onstitusi berpendapat baha permohonan beralasan.
• mar putusan akan menyatakan permohonan dikabulkan dalam hal
pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan %%& *+.
• mar putusan akan menyatakan permohonan ditolak apabila undang-
undang tersebut baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangandengan %%& *+.
+. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-
kurangnya 3 (dua) alat bukti.
*0. &alam permohonan yang dikabulkan, Mahkamah 2onstitusi menyatakan dengan
tegas, materi muatan ayat, pasal, dan8atau bagian dari undang-undang yang
bertentangan dengan %%& *+ dan secara otomatis maka materi muatan ayat,pasal, dan8atau bagian dari undang-undang yang bertentangan tersebut tidak
akan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
25
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
26/75
• Sedangkan untuk putusan Mahkamah 2onstitusi yang menyatakan baha
pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan %%&
*+ maka undang-undang tersebut secara otomatis tidak mempunyaikekuatan mengikat.
**. Putusan Mahkamah 2onstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah 2onstitusi ajibuntuk mengirimkan salinannya kepada para pihak dalam aktu paling lambat /
(tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan dan putusan tersebut ajib dimuatdalam 7erita "egara dalam jangka aktu paling lambat 60 (tiga puluh) hari kerja
sejak putusan diucapkan.
• Putusan tersebut disampaikan juga kepada &P5, &P&, Presiden, dan
Mahkamah gung.
Sidang Mahkamah 2onstitusi terbuka untuk umum, kecuali untuk permusyaaratanhakim. Setiap perkara selalu dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi yang berjumlah
sembilan orang, sehingga tidak ada pembagian perkara kepada majelis-majelishakim. Sistem ini disebut full bench. !alau putusan diambil bersama-sama oleh
kesembilan hakim, setiap hakim diberi hak untuk menyatakan pernyataan keberatan(dissenting opinion) atas suatu putusan yang sudah diputuskan bersama-sama.
Pernyataan ini dijadikan bagian tak terpisahkan dari putusan.
Perlu untuk diketahui juga, baha pengujian peraturan perundang-undangan di
baah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah gung ajibdihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebutsedang berada dalam proses pengujian Mahkamah 2onstitusi sampai ada putusan
Mahkamah 2onstitusi. %ndang-undang yang diuji oleh Mahkamah 2onstitusi tetapberlaku selama belum ada putusan yang menyatakan baha undang-undang
tersebut bertentangan dengan %%&. 1erhadap materi muatan ayat, pasal, atau
bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali.
%ntuk mengetahui lebih rinci mengenai prosedur uji materil dan lembaga Mahkamah
2onstitusi, klik http;88.mahkamahkonstitusi.go.id8.
%ji Materil tas Peraturan Peraturan Perundang-undangan di baah %ndang-%ndang
26
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
27/75
Seperti diungkapkan di atas, eenang uji materil atas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang diberikan kepada Mahkamah
gung. 2eeenangan Mahkamah gung untuk melakukan pengujian tersebut padaaalnya lahir dari %% "o. * 1ahun *+/0 1entang 2etentuan-2etentuan Pokok
2ekuasaan 2ehakiman dan juga %% "o. * 1ahun *+9 tentang Mahkamah gung.2edua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatakan baha Mahkamah
gung berenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturanperundang-undangan yang berada di baah undang-undang dan menyatakan tidaksah peraturan tersebut apabila ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berada di atasnya.
Selanjutnya, MP5 melalui 2etetapan MP5 "o. ''' 1ahun 3000 (Pasal ayat (3), (6),
dan ()) juga mengatur keenangan Mahkamah gung tersebut. 7egitu pula halnyadengan %%&. Sebagaimana tercantum dalam amandemen ketiga %%& *+ yang
disahkan pada "o4ember 300*, Mahkamah gung berenang untuk mengujiperaturan perundang-undangan yang berada di baah undang-undang terhadap
undang-undang di atasnya.
7aik %% "o. * 1ahun *+/0, 1P MP5 "o. 6 1ahun *+/9 maupun %% "o. * 1ahun*+9 menyatakan baha keenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah gung
hanya dapat dilakukan apabila berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkatkasasi. &alam perkembangannya, mengingat umumnya sifat pengaturan yang
terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut, maka dalam rangka memberikanpanduan dalam pelaksanan uji materil ini, pada tahun *++6 Mahkamah gung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah gung (PA5M) yang kemudian pada tahun*+++ diubah dengan PA5M "o. * tahun *+++.
7erbeda dengan %% * 1ahun *+/0 dan %% "o. * 1ahun *+9, PA5M mengatur
baha Mahkamah gung memeriksa dan memutus pengujian atas peraturanperundang-undang yang berada di baah undang-undang berdasarkan gugatan atau
permohonan. 2etentuan tersebut dipertegas lagi dalam 2etetapan MP5 "o. ''' 1ahun3000, di mana Mahkamah gung dapat secara aktif melakukan pengujian atas
peraturan perundang-undangan tanpa harus ada suatu peradilan kasasi terlebih
dahulu dan keputusannya bersifat mengikat.
dapun pelaksanaan pengujian atas peraturan perundang-undangan di baah
undang-undang berdasarkan Perma "o. * 1ahun *+++ 1entang @ak %ji Materiiladalah sebagai berikut;
27
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
28/75
*. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di baah
undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah gung sehubungan dengan
adanya gugatan atau permohonan keberatan.
• Bugatan atau permohonan keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu
peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan secara langsung.
3. Bugatan atau permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah gung
dengan cara;
a. =angsung ke Mahkamah gung<
b. Melalui Pengadilan "egeri di ilayah hukum tempat kedudukan tergugat.
6. Bugatan atau permohonan keberatan diajukan dalam tenggat aktu *90
(seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.
. &alam hal gugatan atau permohonan keberatan diajukan secara langsung
kepada Mahkamah gung, maka 2epaniteraan Mahkamah gung akanmemeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta
langsung kepada penggugat8pemohon keberatan atau kuasanya yang sah.
• Setelah berkas gugatan8permohonan keberatan tersebut lengkap, Panitera
Mahkamah gung menyampaikannya kepada 2etua Mahkamah gung untuk
ditetapkan Majelis @akim gung yang akan menangani gugatan8permohonan
keberatan tersebut.
• %ntuk pengujian peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada
gugatan yang diajukan kepada Mahkamah gung, setelah berkas gugatan
diterima, diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Panitera Mahkamah gungmaka Panitera Mahkamah gung juga ajib mengirimkan salinan gugatan
tersebut kepada pihak tergugat setelah terpenuhinya kelengkapan berkasnya.
• 1ergugat ajib mengirimkan atau menyerahkan jaabannya kepada
Panitera Mahkamah gung dalam aktu * (empat belas) hari sejakditerimanya salinan gugatan tersebut.
. &alam hal gugatan8permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan "egeri
setempat maka Panitera Pengadilan "egeri akan memeriksa kelengkapan
gugatan8permohonan keberatan yang telah didaftarkan dan apabila terdapat
28
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
29/75
kekurangan dapat meminta langsung kepada penggugat8pemohon keberatanatau kuasanya yang sah.
• %ntuk pengujian peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada
gugatan yang diajukan kepada Pengadilan "egeri, setelah berkas gugatan
diterima, diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Panitera Pengadilan "egeri
maka Panitera Pengadilan "egeri mengirimkan salinan gugatan tersebutkepada pihak tergugat setelah terpenuhinya kelengkapan berkasnya.
• 1ergugat ajib mengirimkan atau menyerahkan jaabannya kepada
Panitera Pengadilan "egeri dalam aktu * (empat belas) hari sejakditerimanya salinan gugatan tersebut.
• @ari berikutnya setelah leat aktu * (empat belas) hari di atas, Panitera
Pengadilan "egeri yang bersangkutan segera meneruskan meneruskan
gugatan dan jaaban penggugat kepada Mahkamah gung untuk kemudiandisampaikan oleh Panitera Mahkamah gung kepada 2etua Mahkamah gung
agar dapat ditetapkan Majelis @akim gung yang akan menanganinya.
>. Bugatan8permohonan keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis @akimgung dengan menerapkan ketentuan yang berlaku bagi perkara
gugatan8permohonan keberatan dalam aktu sesingkat-singkatnya sesuaidengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
/. &alam pemeriksaan untuk pengujian yang didasarkan atas gugatan maka
tergugat (pihak pembuat peraturan perundang-undangan) harus didengar
keterangannya. Sedangkan untuk pemeriksaan sehubungan dengan pengujianyang didasarkan pada permohonan maka pihak pembuat perundang-undangantidak perlu didengar pendapatnya.
9. &alam hal gugatan8permohonan keberatan itu beralasan karena peraturan
perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atauperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Mahkamah gung akan
mengabulkan gugatan tersebut. Mahkamah gung akan menyatakan bahaperaturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk
umum serta memerintahkan pencabutannya kepada instansi yang bersangkutan.
• &alam hal gugatan dinilai tidak beralasan maka Majelis @akim yang
menangani perkara tersebut akan menolak gugatan8permohonan keberatantersebut.
+. Pemberitahuan salinan putusan Mahkamah gung terhadap
gugatan8permohonan keberatan disampaikan dengan surat tercatat kepada para
29
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
30/75
pihak dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan "egeri setempat,pemberitahuan salinannya disampaikan juga kepada Pengadilan "egeri tersebut.
*0. &alam aktu +0 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah gung
dikirim kepada tergugat (dalam hal pengujian diajukan berdasarkan gugatan)atau badan atau Pejabat 1ata %saha "egara yang mengeluarkan peraturantersebut (dalam hal pengujian diajukan berdasarkan permohona keberatan) tidak
melaksanakan keajiban untuk mencabut peraturan yang bersangkutan maka
demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatanhukum.
**. Putusan Majelis @akim gung atas gugatan8permohonan keberatan atas suatu
peraturan perundangan-undangan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
&ari hasil studi mengenai Mahkamah gung yang dilakukan oleh =embaga 2ajian dand4okasi untuk 'ndependensi Peradilan (=e'P) pada tahun 3006, terdapat beberapa
pertanyaan yang muncul sehubungan dengan hukum acara judicial review yangdiatur dalam PA5M tersebut. 7eberapa pertanyaan tersebut antara lain;
• pakah tepat baha dalam pemeriksaan judicial review yang dilakukan atas dasar
permohonan maka pihak termohon (pembuat peraturan perundang-undangan
tersebut) tidak perlu didengar keterangannya?
• pakah pemberlakuan jangka aktu *90 hari sejak suatu peraturan perundang-
undangan dinyatakan berlaku merupakan jangka aktu yang cukup untukmembatasi pengajuan judicial review atas peraturan perundang-undangan tersebut?
Pertanyaan tersebut diajukan sehubungan dengan kondisi nyata. Seringkali suatuperundang-undangan sulit untuk diakses oleh masyarakat atau tidak bisa segera
diakses setelah dinyatakan berlaku. palagi biasanya masyarakat baru membaca danmerasakan adanya kesalahan dalam suatu peraturan perundang-undangan pada saat
mereka menghadapi masalah yang berhubungan dengan peraturan tersebut.Meskipun demikian, perlu juga dicatat baha pembatasan jangka aktu tersebut
diadakan dengan alasan memberikan kepastian hukum.
• pabila Mahkamah gung dalam melakukan pengujian tersebut berpendapat
baha terdapat beberapa pasal saja dari suatu peraturan perundang-undangan yang
menurutnya bertentangan dengan peraturan di atasnya, apakah Mahkamah gungdapat memutuskan baha hanya pasal-pasal tertentu saja yang tidak berlaku atauMahkamah gung harus memutuskan baha peraturan tersebut seluruhnya tidak
berlaku?
• 7agaimana dengan penyelesaian dari akibat atas tindakan yang telah dilakukan
oleh pemerintah atau pihak lain yang diberi eenang tertentu dalam peraturanyang dinyatakan tidak berlaku tersebut? pakah tindakan-tindakannya tetap
dinyatakan sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan? 2emudian apabila
30
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
31/75
telah ada suatu kerugian yang muncul akibat peraturan yang dinyatakan tidakberlaku tersebut, apakah mereka yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian?
PENGANTAR MEMAHAMI
UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
1. Pendahuluan
Pada tanggal 24 Mei2004, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerinta
tela menyet!"!ibersama Ran#angan $ndang%$ndang tentang Pembent!kan
Perat!ranPer!ndang%!ndangan men"adi $ndang%$ndang& $ndang%!ndang terseb!tmer!'akan!ndang%!ndang (rganik, karena melaksanakan se#ara tegas 'erinta $ndang%
$ndangDasar )egara Re'!blik *nd(nesia +a!n 1945 Pasal 22 yang menyatakan
bawaketent!an mengenai tata #ara 'embent!kan !ndang%!ndang diat!r dengan!ndang%!ndang&
$$D 1945, Pasal20 ayat -5./ Dalam al ran#angan !ndang%!ndang yang tela
diset!"!i bersamaterseb!t tidak disakan (le Presiden dalam wakt! tiga '!l! ari
semen"akran#angan !ndang%!ndang terseb!t diset!"!i, ran#angan !ndang%!ndangterseb!tsa men"adi !ndang%!ndang dan wa"ib di!ndangkan&
Dalam alPresiden tidak menandatanganinya sam'ai dengan batas wakt! yang
diteta'kan$ndang%$ndang Dasar 1945, dan Menteri ekretaris )egara tidak '!la
men"alankankewa"iban k(nstit!si(nal !nt!k meng!ndangkannya dalam embaran )egara Re'!blik*nd(nesia, tela mend(r(ng timb!lnya 'erbin#angan '!blik yang
melairkanberbagai tangga'an&C*D
ebagianber'enda'at bawa berdasarkan k(nstit!si s!at! ran#angan !ndang%
!ndang yangtela mem'er(le 'erset!"!an bersama DPR dan Presiden nam!n Presidentidakmenandatanganinya setela melam'a!i batas wakt! 30 ari, maka ran#anganterseb!t
sa men"adi !ndang%!ndang, anya tidak memiliki kek!atan !k!mmengikat (rang
banyak -legally binding force) "ika bel!m dim!at dalamembaran )egara Re'!blik *nd(nesia dan tidak ada n(m(rnya&C3D Penda'at lain mengatakan bawa ak et(
Presiden berdasarkan k(nstit!si !nt!ktidak mengesakan !ndang%!ndang berarti Presiden
31
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
32/75
sebagai ke'ala 'emerintaantidak bertangg!ng "awab terada' 'elaksanaan !ndang%
!ndang terseb!t& Pandanganlain menyeb!tkan ekretaris )egara diangga' tidak
men"alankan kewa"ibank(nstit!si "ika tidak meng!ndangkan s!at! !ndang%!ndang yangtela menda'atkan'erset!"!an bersama wala!'!n Presiden tidak menandatangani
-mengesakan.nya&da '!la 'enda'at lain yang mengangga' !ndang%!ndang bel!m ada,
karena'erset!"!an bersama DPR dan Presiden sebagaimana dimaks!d dalam Pasal 20ayat-2. $$D 1945 'erset!"!an tadi (le Presiden diw!"!dkan dengan 'emb!b!an
tandatangan Presiden atas !ndang%!ndang sebel!m dim!at dalam lembaran negara&
2. PembentukanUndang-Undang dalam Kn!t"tu!"
ebagai telaase"ara 'er!ndang%!ndangan -wetshistorie), da'at dikem!kakan bawa se"ak'r(klamasi 17 g!st!s 1945, Re'!blik *nd(nesia tela melewati 4 kali
berlak!nya$ndang%$ndang Dasar, yait!/ -1. $ndang%$ndang Dasar 1945C6D-2.
(nstit!si Re'!blik *nd(nesia erikatCD-3. $ndang%$ndang Dasar ementara Re'!blik *nd(nesiaCDdan -4. $ndang%$ndang Dasar )egara Re'!blik *nd(nesia +a!n 1945
yang di!ba-diamendemen. dengan em'at kali 'er!baan&C>D
$$D 1945-sebel!m 'er!baan. tidak men"elaskan tentang 'embent!kan !ndang%
!ndang denganlengka', melainkan anya menegaskan bawa Presiden memegangkek!asaanmembent!k !ndang%!ndang dengan 'erset!"!an DPR C/DMengenai 'r(ses
'embent!kan !ndang%!ndang anya menyeb!tkan bawa ran#angan!ndang%!ndang yang
tidak menda'at 'erset!"!an DPR tidak b(le dia"!kan lagidalam 'ersidangan berik!tnya&
C9Delain it! 'ada bagian lain, yait! mengenai nggaran Penda'atan dan elan"a, $$D
1945 menyatakan bawa al it! diteta'kan dengan !ndang%!ndang, dan a'abilaDPR
tidak menyet!"!i yang di!s!lkan Pemerinta, maka Pemerinta men"alankananggaranta!n yang lal!& -Pasal 23 ayat -1.&C+D
(nstit!si R*-1950. yang terdiri dari 197 'asal dan $$D -1950. yang terdiri
dari 146 'asalmengat!r tentang 'embent!kan !ndang%!ndang& Pasal 127 Pasal 143
(nstit!siR* mem!at agian ** tentang Per!ndang%!ndangan yang mengat!r
tentangkek!asaan 'er!ndang%!ndangan ederal&C*0Dagian ** $$D -1950. yang terdiridari 146 'asal "!ga mem!at 'engat!rantentang Per!ndang%!ndangan -Pasal 89 Pasal
100.&C**D
$$D 1945mengalami em'at kali 'er!baan !ndamental dalam wakt! relati
sangat 'endek&Ma"elis Perm!syawaratan Rakyat yang diberi wewenang !nt!k meng!badanmeneta'kan $ndang%$ndang Dasar -Pasal 3 ayat -1., sebagai 'erw!"!dan
keinginanrakyat !nt!k melak!kan re(rmasi di bidang !k!m&
Per!baan $$D1945 sangat mem'engar!i mekanisme 'enyelenggaraan negaradan !r!san'emerintaan, seingga berbagai lembaga negara diwa"ibkan !nt!k
melak!kan'embenaan yang menyangk!t !ngsinya !nt!k dises!aikan dengan
'er!baanterseb!t&
32
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
33/75
erkaitan dengan'embent!kan !ndang%!ndang yang melibatkan !ngsi DPR dan
Presiden, terda'atberbagai landasan 'engat!ran bar! dalam $$D 1945 -setela
'er!baan. antaralain sebagai berik!t/
a& beralinya kek!asaan membent!k !ndang%!ndang dariPresiden ke'ada DPR
-Pasal 20 ayat -1. wala!'!n setia' ran#angan !ndang%!ndangdibaas (le DPR dan Presiden !nt!k menda'at 'erset!"!an bersama -Pasal 20 ayat-2.
b& kewa"iban Presiden mengesakan ran#angan !ndang%!ndangmen"adi !ndang%!ndang yang tela diset!"!i bersama !nt!k men"adi !ndang%!ndang&-Pasal 20
ayat -4.
#& sanya !ndang%!ndang setela lewat wakt! 30 ari se"ak'erset!"!an bersama atas
ran#angan !ndang%!ndang dalam al R$$ terseb!t tidakdisakan (le Presiden-Pasal20 ayat 5.
d& kewa"iban meng!ndangkan !ndang%!ndang -Pasal 20 ayat -5.&
e& adanya !ndang%!ndang (rganik yang mengat!r tentang tata#ara 'embent!kan
!ndang%!ndang -Pasal 22. dan
& t!gas 'eng!ndangan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangandiserakan ke'ada menteriyang t!gas dan tangg!ng "awabnya di bidang 'erat!ran'er!ndang%!ndangan&
-Pasal 48.&
#. Undang-undang tentang Pembentukan Pe$atu$anPe$undang-undangan
Memen!i amanatPasal 22 $$D 1945 dan Pasal 6 +P MPR )(& ***:MPR:2000tentang !mber ;!k!mdan+ata $r!tan Perat!ran Per!ndang%!ndangan, DPR bersama
dengan Presiden telamembent!k Ran#angan $ndang%$ndang tentang Pembent!kan
Perat!ranPer!ndang%!ndangan yang tela menda'at 'erset!"!an bersama 'ada tanggal 24Mei2004& Pada dasarnya $$ P3 dimaks!dkan !nt!k membent!k s!at! ketent!an yang
bak!mengenai tata #ara Pembent!kan Perat!ran Per!ndang%!ndangan&C*3D
!bstansi $$ P3terdiri 13 bab dan 58 'asal disertai 'en"elasan !m!m dan 'asal
'er'asal danlam'iran yang berisi teknik 'eny!s!nan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan
yangda!l!nya dim!at dalam e''res )(& 44:1999 setela diadakan m(diikasidan'enyem'!rnaan&
e#ara !m!mda'at dikatakan bawa $$ P3 mem!at ketent!an mengenai asas
'erat!ran'er!ndang%!ndangan -asas 'embent!kan, materi m!atan, "enis danierarki .,materi m!atan, 'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, 'embaasan
dan'engesaan, teknik 'eny!s!nan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, 'eng!ndangan
33
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
34/75
dan'enyebarl!asan, dan 'artisi'asi masyarakat dalam 'enyia'an ata!
'embaasanran#angan !ndang%!ndangan ran#angan 'erat!ran daera&
$$ P3meningkatkan stat!s berbagai 'engat!ran yang terda'at dalam e'!t!sanPresiden)(m(r 188 ta!n 1998 tentang +ata 16?
34
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
35/75
Dikaitkan dengan!k!m administrasi, asas P3 dibedakan 'ada asas yang
berkaitan dengan/
a& 'r(ses 'ersia'an dan 'embent!kan ke'!t!san -hetprocess van voorbereiding enbesluitvorming)
b& asas yang berkaitan dengan m(tiasi dan 'embent!kanke'!t!san -de motivering
en inrichting van het besluitvorming) dan
#& asas isi ke'!t!san -de inhoud van het besluit)&
etiga asas diatas lebi dititiberatkan 'ada asas (rmal P3 yang da'at dir!m!skanlagisebagai berik!t/
a& asas terw!"!dnya s!at! 'erat!ran -de totstandkomingvan een regel)
b& asas sistematika dan 'eng!ndangan -'eng!m!man. s!at!'erat!ran -de
systematiek en bekendmaking van een regel .
#& asas kemendesakan dan t!"!an dari 'erat!ran -denoodzaak en de doelstelling vaneen regel) dan
d& asas isi -m!atan. s!at! 'erat!ran -de inhoud van eenregel)&C*/D
+idak di#ant!mkannyaasas alasan -m(tiasi. 'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%
!ndangan se#araeks'lisit dalam $$P m!ngkin dimaks!dkan karena asas terseb!t s!dainkl!sidalam asas tentang ke"elasan t!"!an dalam Pasal 5 !r! a yang
dalam'en"elasannya diseb!tkan bawa setia' P3 ar!s mem'!nyai t!"!an yang "elas
yangendak di#a'ai& sas m(tiasi lebi men#erminkan tentang keendak yangsebenarnya dari P3 yang sangat m!ngkin dit!m'angi ata! dis!s!'i (leke'entingan
kel(m'(k tertent! ata! berlatar belakang ) se'erti yang banyakdisinyalir akir%akir
ini&
Dalam $$ P3,a'aka asas !ndang%!ndang ar!s ter#ant!m se#ara eks'lisit dalam batang t!b!CPembent!k !ndang%!ndang m!ngkin memerl!kan 'en#ant!man asas, dan
"ika demikianasas da'at dimas!kkan dalam bab ketent!an !m!m dan b!kan dalam
tersendiri&)am!n ketent!an !m!m sebaiknya anya men#erminkan asas, maks!d dant!"!an&>18?
$$ P3 telamenyelesaikan 'erbin#angan sekitar masala "enis 'erat!ran
'er!ndang%!ndanganse#ara #!k!' mem!askan& elama ini masi di'ers(alkan tentang
ked!d!kanke'!t!san menteri yang se#ara eks'lisit tidak ter#ant!m sebagai "enis'erat!ran 'er!ndang%!ndangan men!r!t +P MPR )(& *** +a!n 2000 tentang
!mber+ertib ;!k!m& enis Perat!ran Per!ndang%!ndangan dalam Pasal 7 ayat -1. $$
35
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
36/75
P3diteta'kan 5 "enis dan ierarki 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang tidakdi#ant!mkan
'erat!ran menteri di dalamnya& )am!n dalam Pasal 7 ayat -4.dinyatakan/
enis Perat!ran Per!ndang%!ndangan selain sebagaimana dimaks!d 'adaayat -1. diak!i keberadaannya dan mem'!nyai kek!atan !k!m
mengikat se'an"angdi'erintakan (le Perat!ran 'er!ndang%!ndanganyang lebi tinggi&
Pen"elasan ayat 4. menyeb!tkan se#ara l!as tentang "enis 'erat!ran'er!ndang%!ndangan, seingga meli'!ti sem!a 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang dikel!arkan(le
MPR, DPR, DPRD, M, M, P, *, Menteri, ke'ala badan, lembaga, ata!k(misi
yang setingkat yang dibent!k (le !ndang%!ndang ata! Pemerinta atas'erinta !ndang%!ndang, DPRD, E!bern!r, !'atiFalik(ta, e'ala Desa ata! yangsetingkat&
Dengan demikian, selain $$D, $$:Per'!, PP, Perat!ran Presiden, dan
Perda,terda'at banyak "enis 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang lain dengan
k!aliikasisebagai berik!t/
a& diak!ikeberadaannya
b& mem'!nyaikek!atan !k!m mengikat
#& dibent!katas 'erinta 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang lebi tinggi dan
d& dibent!k(le badan yang diberi kewenangan&
Dalam"enis dan ierarki terseb!t terda'at instr!men !k!m yang diseb!t
'erat!ran'residen -yang dig!nakan dalam masa (rde lama. 'engganti darike'!t!san'residen yang bersiat mengat!r& Penggantian instr!men !k!m terseb!t
tent!dimaks!dkan !nt!k menyederanakan 'enyeb!tan "enis 'erat!ran 'er!ndang%
!ndangandan !nt!k mengindari 'eran ganda ke'!t!san 'residen, baik yang
bersiatmengat!r -regeling) ma!'!n yang bersiat 'eneta'an -beschikking)&Disadari bawa 'enggantian it! dikritik (le se"!mla ali 'er!ndang%!ndangankarena 'engat!ran
yang lama -ke'!t!san 'residen yang bersiat mengat!r. masi#!k!' alid&C*+D
$$P3 memberikan 'ed(man 'asti tentang materi m!atan bagi $ndang%$ndang,
Perat!ranPemerinta Pengganti $ndang%$ndang, Perat!ran Pemerinta, Perat!ranPresiden, Perat!ran Daera, Perat!ran Desa:yang setingkat, dan materi m!atan
ketent!an'idana& ;al ini 'erl! di'ertimbangkan dengan teliti (le 'embent!k ran#angan!ndang%!ndang& !s!s !nt!k materi Perat!ran Presiden, diseb!tkan bawamateriPerat!ran Presiden berisi materi yang di'erintakan (le $ndang%$ndang
ata!materi !nt!k melaksanakan Perat!ran Pemerinta& e'intas lal! terliat bawa
Perat!ranPresiden tidak bers!mber dari Pasal 4 ayat -1. yait! 'erat!ran yangdikel!arkanPresiden !nt!k men"alankan kek!asaan 'emerintaan men!r!t $ndang%
$ndang Dasar,melainkan adala materi m!atan delegasian dari $ndang%$ndang ata!
materimelaksanakan Perat!ran Pemerinta& ika demikian, 'emikiran mengenai
36
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
37/75
materim!atan Perat!ran Presiden memang berbeda dengan 'aradigma
k(nse'si(nale'!t!san Presiden yang bers!mber dari Pasal 4 ayat -1.&C30Dika demikian,
bagaimana 'en"abaran kek!asaan 'engat!ran (le Presidenberdasarkan Pasal 4 ayat -1.CC3*D
(. Pengha$mn"!a!"an&Pembulatan& dan Pemanta)an Kn!e)!" RUU
!bstansiPasal 18 ayat -2. tentang 'engarm(nisasian, 'emb!latan dan
'emanta'an k(nse'siR$$ miri' dengan s!bstansi e''res )(& 188:1998& +!gask((rdinasi masi teta'dibebankan ke'ada menteri yang t!gas dan tangg!ng "awabnya di
bidang 'erat!ran'er!ndang%!ndangan&
Pasal18 mengand!ng k(nsek!ensi bawa ran#angan !ndang%!ndang ar!s
melewatimekanisme tertent!, yait! 'embaasan bersama Panitia ntar De'artemen
-PD.agar tidak ter"adi t!m'ang tindi 'engat!ran dalam seb!a R$$& Menteri dibidang 'er!ndang%!ndangan diserai t!gas k((rdinasi ses!ai dengan t!gas '(k(kdan !ngsinya
sebagai 'embant! Presiden dalam 'enyelenggaraan !r!san'emerintaan di bidang !k!m
'embinaan !k!m nasi(nal&
agaimana"ika instansi 'emerinta yang mem'rakarsai R$$ tidak menem'!
'r(sed!rterseb!tC agaimana '!la dengan 'r(sed!r yang ar!s ditem'! dalam
rangkamem'ersia'kan ran#angan 'erat!ran daeraC Memang tidak ada 'engat!ranyangtegas memberikan sema#am sanksi& ebab al it! se'en!nya tergant!ng
ke'adakewenangan Presiden, a'aka masi akan menerima seb!a ran#angan !ndang%
!ndangyang akan disam'aikan ke'ada DPR tan'a memen!i ketent!an Pasal 18
ata!men(laknyaC
Menteri dan 'im'inan lembaga 'emerinta n(n%de'artemen yang ber!ngsisebgai
'embant! Presiden sear!snya menyadari bawa kewa"iban Pasal 18dimaks!dkan
sebagai !'aya 'engawasan bersama (le Panitia ntar De'artemen yangbersiat
men#ega terada' kem!ngkinan seb!a ran#angan mengand!ng #a#at!k!m- preventief toezicht), yang tidak terliat dengan "eli (lede'artemen 'emrakarsa& $$D 1945 memang
memberikan 'el!ang bawa ran#angan yangtidak diset!"!i (le Panitia ntar
De'artemen da'at diter!skan ke DPR sebagai!s!l ak inisiati, nam!n 'r(d!k awal-initial draft) yang dikirimkanterseb!t m!ngkin akan mengand!ng berbagai n(rma yang
berbent!ran dengan'erat!ran 'er!ndang%!ndangan dari de'artemen lain -conflicting
norms),seingga akan meny!litkan Presiden ata! menteri yang bersangk!tandalam'elaksanaannya& angat terb!ka kem!ngkinan bagi 'ara 'iak yang
merasadir!gikan !nt!k menga"!kan g!gatan terada' seb!a !ndang%!ndang
yangbermasala - judicial review) ke'ada Makama (nstit!si, se'erti yangbanyak ter"adi akir%akir ini&
37
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
38/75
*. Penge!ahan&Pengundangan dan Pen+eba$lua!an
Pasal 37 s:d Pasal 39 memberi d!a kem!ngkinan tentang'engesaan, yait!
-1. 'engesaan dengan 'emb!b!an tanda tangan (le Presiden terada'ran#angan!ndang%!ndang yang disam'aikan (le DPR ata!
-2. 'engesaan tan'a 'emb!b!an tanda tangan (le Presiden, "ikatela melewati wakt! 'aling lambat 30 ari se"ak ran#angan !ndang%!ndangdiset!"!i bersama&
$nt!k kas!s ked!a tanda 'engesaan berb!nyi/ $ndang%$ndang inidinyatakan sa berdasarkan ketent!an Pasal 20 ayat -5. $ndang%$ndang Dasar)egara Re'!blik
*nd(nesia +a!n 1945&
$$ P3 tidak men"elaskan tentang langka%langka yang sey(gyanyadilak!kan
Presiden dalam al dia tidak set!"! ata! men(lak seb!a ran#angan!ndang%!ndang yangtela diset!"!i bersama& ebagai 'erbandingan dalam mekanis'er!ndang%!ndangan
men!r!t (nstit!si R* -Pasal 138. dan $$D, wala!'!n dalamsistem 'emerintaan
yang berbeda, Presiden berkewa"iban memberita!kan ke'adaDPR "ika dia merasa masiada keberatan terada' ran#angan !ndang%!ndang yangdisam'aikan (le DPR&
Peng!ndangan -bekendmaking) 'erat!ran 'er!ndang%!ndangandilak!kan dengan
menem'atkan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan 'ada/ embaran )egaraR*, erita )egara
R*, embaran Daera, ata! erita Daera& -Pasal 45.& Peng!ndangan'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yang ditem'atkan dalam embaran )egara ata! dalamerita
)egara dilak!kan (le menteri yang t!gas dan tangg!ng "awabnya di bidang'er!ndang%
!ndangan& -Pasal 48.
etent!an mengenai 'eng!ndangan tidak se#ara tegas menyeb!tkan stat!s+ambaan
embaran )egara yang selama ini berlak! sebagai tem'at 'eng!ndanganbagi 'en"elasan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan& 'aka ini berarti bawa !nt!kmasa akan datang tidak
dikenal lagi +ambaan embaran )egaraC
Penyebarl!asan -afkondiging) 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan yangdi!ndangkandalam embaran )egara dan erita )egara dibebankan ke'adaPemerinta, sedangkan
'enyebarl!asan Perat!ran Daera dan 'erat!ran di bawanyayang dim!at dalam erita
Daera dibebankan ke'ada Pemerinta Daera&
G!ngsi 'enyebarl!asan sebenarnya tidak termas!k dalam 'r(ses'embent!kan 'erat!ran 'er!ndang%!ndangan, wala!'!n terkait dengan te(ri fictieleer yang masi
dian!t dalam rasa 'en!t!' seb!a !ndang%!ndang agar setia'(rang mengeta!inya,karena 'ada !m!mnya masyarakat mengeta!i adanya!ndang%!ndang b!kan dariembaran )egara ata! embaran Daera melainkan dari'emberitaan mass%media ata!
'!blikasi k!s!s 'er!ndang%!ndangan&
,. Penutu)dan a$an
38
-
8/17/2019 Harmonisasi Rancangan Undang
39/75
$$P3 mer!'akan master piece di bidang 'er!ndang%!ndangan dan
diara'kansebagai handboek wetgeving bagi 'ara 'eran#ang 'erat!ran'er!ndang%
!ndangan& +ent! terda'at bebera'a titik kelemaan dalam $$ P3 yangm!ngkin akanmenimb!lkan 'erbedaan tasir di kalangan 'engg!nanya& erbagai'ermasalaan yang
m!n#!l dalam rangka 'emaaman $$ P3 se'erti di!raikan dalammakala ini sama sekali
b!kan mer!'akan alasan !nt!k tidak menaati ketent!anyang terda'at di dalamnya&!ster! berbagai titik%titik lema it! memb!ka'el!ang bagi 'ara analis ilm! 'er!ndang%
!ndangan !nt!k melairkan berbagaikarya akademis g!na menggantikan berbagai t!lisan
sebel!mnya&
$$P3 melairkan berbagai 'aradigma k(nse'si(nal bar! yang ar!s di"elaskanke'adamasyarakat l!as, dan !nt!k it! memerl!kan masa transisi yang #!k!'
lama&De'artemen eakiman dan ;ak sasi Man!sia -ata! nama lain dalam kabinet
bar!.dibebankan t!gas yang #!k!' berat& +idak anya t!gas mens(sialisasikan $$P3melainkan "!ga kewa"iban mem'ersia'kan berbagai inrastr!kt!r dan sarana
yangdi'erl!kan !nt!k men!n"ang 'elaksanaannya&
C*D$$D 1945, Pasal 20 ayat -5./ Dalam al ran#angan !ndang%!ndang yangteladiset!"!i bersama terseb!t tidak disakan (le Presiden dalam wakt! tiga '!l!ari
semen"ak ran#angan !ndang%!ndang terseb!t diset!"!i, ran#angan!ndang%!ndang terseb!t
sa men"adi !ndang%!ndang dan wa"ib di!ndangkan&Presiden 'ada bebera'a ta!n lal!mengembalikan R$$ tentang Penyiaran yangtela diset!"!i DPR, karena terda'at
bebera'a s!bstansi yang tidak ses!aidengan kebi"akan Presiden& Pengembalian ini
diangga' sebagai sika' men(l