hasan ppmengenai lahan tambang

7/23/2019 Hasan Ppmengenai Lahan Tambang

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-ppmengenai-lahan-tambang 1/44

RAHABILITASI LAHAN TAMBANG

PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TH.2010 DAN

RANCANGAN PERMEN ESDM NO. TH

TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

(PENGGANTI PERMEN ESDM NO.18 TH.2008)

Muh Nyl Hasan, ST, M.Si

Dinas Kehutanan Pertambangan dan EnergiKabupaten Paser

Pelatihan Rehabilitasi lahan bekas Tambang batubara

Untuk Praktisi

Bukit Bangkirai, 5 Desember 2012

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22



DASAR HUKUM

q Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan

q Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara

q Peturan Pemerintah 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan

q P.04/ Menhut-II/2011 = Pedoman Reklamasi Hutan (terkait Pasal 51

ayat 6 PP.76 tahun 2008

q P.60/ Menhut-II/2009 = Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi

Hutan (Terkait pasal 50 ayat 5 PP.76 Tahun 2008)

q Permen LH No. 04 Tahun 2012 Tantang Indikator RamahLingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan

Terbuka Batubara




ØReklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sep

anjang tahapan usaha pertambangan untuk m

enata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas

lingkungan dan ekosistem agar dapat berfung

si kembali sesuai peruntukannya.

Ø Reklamasi yang baik akan mendukung

pembangunan berkelanjutan dan didasarkan

kepada prinsip-prinsip keutamaan

pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor




P ASCATAMBANG

Pascatambang adalah kegiatan yang terencana,

sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosialmenurut kondisi lokal di seluruh wilayah

penambangan




TATA LAKSA NA RENCANA REKLAMASI

TAHAP EKSPLORASI






PELAKS ANAAN DAN PELAPORAN

REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI





JAMIN AN REKLAMASI TAHAP

EKSPLORASI

BENTUK JAMINAN

DEPOSITO BERJANGKA

v Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah ataudolar Amerika Serikat.

v Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasitahunan

v Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukandalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendersejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasidisetujui

v Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas namaDirektur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegangIUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bersangkutan

dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwalreklamasi.

v Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untukmelaksanakan Reklamasi





PENEMP ATAN J AMINAN REKLAMASI

T AHAP EKPLORASI






PENENTUAN BIAYA REKLAMASI

Penentuan biaya reklamasi: tahap eksplorasi dihitung

berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang

akan direklamasi pada lahan yang dibuka selama

jangka waktu kegiatan eksplorasi, meliputi antara lain:1. lubang pengeboran

2. sumur uji

3. parit uji, dan/atau

4. sarana penunjang eksplorasi (camp, jalan, dll)




TATA LAKS ANA RENCANA REKLAMASI

TAHAP OPERASI PRODUKSI





PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI




PELAK SANAAN DAN PELAPORAN

REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh KepalaTeknik Tambang yang dibantu oleh petugas yangberkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi danpascatambang.

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajibmelaksanakan reklamasi tahap operasi produksi padalahan terganggu akibat kegiatan operasi produksimeliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekastambang yang tidak digunakan lagi

Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambangterbuka antara lain:

a. tempat penimbunan tanah penutup;

b. tempat penimbunan bahan tambang;

c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;





PELA KSANAAN DAN PELAPORAN

REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI (LANJUTAN)





JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

BENTUK JAMINAN

1. Rekening bersama pada bank Pemerintah2. Deposito Berjangka

3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia

4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve)

v Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar AmerikaSerikat.

v Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertamawajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus sesuai jangka waktu

reklamasi.v Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya

dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus sesuai jangka waktureklamasi atau setiap tahun.

v Penentuan biaya reklamasi tahap operasiproduksI pada periode limatahun pertamadihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pertama dihitungberdasarkan rencana reklamasi seluas lahan yang dibuka pada periode lima tahunpertama.

v dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.

v Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahun berikutnya dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dimulainyatahun berjalan.

v Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan Reklamasi





PENENTUA N BIAYA REKLAMASI

Penentuan biaya reklamasi:

a. tahap operasi produksi pada periode lima tahun

pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi

seluas lahan yang dibuka pada pada periode lima

tahun pertama.b. tahap operasi produksi pada periode periode lima

tahun berikutnya dihitung berdasarkan rencana

reklamasi seluas lahan yang akan direklamasi

setiap tahunnya pada periode tersebut





PENEMPAT AN J AMINAN REKLAMASI T AHAP

OPERASI PRODUKSI PERIODE 5 T AHUN PERIODE

BERIKUTNYA

v Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib

menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi

produksi periode lima tahun berikutnya kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyapaling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender

sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode

lima tahun sebelumnya.

v Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun,

rencana reklamasi tahap operasi produksi disusunsesuai dengan umur tambang.










PELAKS ANAAN DAN PELAPORAN

REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI

Pelaksanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala TeknikTambang yang

dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaanreklamasi dan

pascatambang.

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakanreklamasi tahap operasi produksi pada lahan terganggu akibatkegiatan operasi produksi meliputi lahan bekas tambang danlahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi

Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbukaantara lain:

a. tempat penimbunan tanah penutup;b. tempat penimbunan bahan tambang;

c. jalan tambang dan/atau jalan angkut;





PENINJAUAN LAPANGAN





PELAKSANAAN PASCA TAMBANG




PENINJAUAN LAPANGAN





Penempatan jaminan reklamasi tidak

menghilangkan kewajiban Pemegang

IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

Kekurangan biaya untuk menyelesaikan

reklamasi dari jaminan yang telah

ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab

Pemegang IUP/IUPK.




TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN

JA MINAN REKLAMASI






TATA CAR A PELAKSANAAN PENCAIRAN

JAMINAN REKLAMASI (LANJUTAN)





TATA CAR A PELAKSANAAN PENCAIRAN

JAMINAN PASCATAMBANG





TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN

PASCATAMBANG (LANJUTAN)





PENYERA HAN LAHAN REKLAMASI





PENYERA HAN LAHAN PASCATAMBANG





PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG

.........LANJUTAN

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan

yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan

berakhir setelah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan

penyerahan lahan yang telah direklamasi.





SANKSI





TERIMA KASIH [email protected]





PEDOMAN PENILAIAN KEBERHASILAN

REKLAMASI (LANJUTAN…..)







REKLAMASI (LANJUTAN…..)







PENUTUPAN TAMBANG




hasan ppmengenai lahan tambang

Documents