PENJABARAN VISI & MISI GUBERNUR SUMATERA UTARA

DI BIDANG KESEHATAN (suatu sumbang fikir)

Oleh: Dr. H. Yosri Azwar, M.Kes.

i

i

DAFTAR ISI Hal.

DAFTAR ISI i

1. PENDAHULUAN 1

2. VISI & MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005 2025 2

3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJM 2

4. VISI & MISI DEPARTEMEN KESEHATAN 2

5. VISI & MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SUMUT 3

6. SASARAN DAN PRIORITAS POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA DI BIDANG KESEHATAN 3

7. PENJABARAN VISI & MISI GUBERNUR SUMATERA UTARA 4

8. PENUTUP 8

1

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan konstitusi di Indonesia melalui amandemen UUD 1945 yang

implementasinya adalah PEMILU Presiden secara langsung oleh rakyat, maka perencanaan pembangunan nasional tidak lagi mengacu kepada GBHN maupun PROPENAS, akan tetapi

kepada penjabaran visi dan misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang pada hakikatnya adalah merupakan janji politik kepada rakyat yang wajib untuk dilaksanakan.

Demikian pula halnya dengan daerah otonom Provinsi, Kabupaten dan Kota, perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah pemenang

PILKADA.

Untuk dapat menjamin tercapainya tujuan negara dalam hal mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan

berkesinambungan, maka DPR bersama-sama Presiden menetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perubahan di atas membuka peluang dan sekaligus keharusan bagi daerah otonom provinsi,

kabupaten/ kota untuk membuat sendiri perencanaan pembangunan yang lebih bersifat spesifik daerah namun sebagai bagian dari NKRI, maka pembangunan di daerah otonom harus

tetap berada di dalam kerangka pembangunan nasional.

1.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Gubernur bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah) yang masing-masing mengacu kepada RPJP

Nasional (Undang-undang Nomor 17, Tahun 2007), RPJM Nasional (Peraturan Presiden Nomor 7, Tahun 2005) dan RKP (Peraturan Pemerintah Nomor 20, Tahun 2004).

RPJP Nasional adalah penjabaran dari tujuan terbentuknya negara Indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

RPJM Nasional merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden yang berpedoman kepada RPJP Nasional.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah. RPJM Daerah adalah penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dimana

penyusunannya dilakukan melalui Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang melibatkan

unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat serta berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

1.3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

RPJM SKPD atau yang disebut juga Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 tahun. Setelah Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai

penjabaran dari RPJM Daerah, maka Pimpinan SKPD menyiapkan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sesuai tupoksi dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman

kepada Renstra SKPD.

1.4. Tujuan

Tujuan penjabaran ini adalah sebagai sumbang saran bagi pihak Dinas Kesehatan Provinsi

maupun bagi Bapak Gubernur Sumut untuk memperkaya pemikiran dan gagasan dalam rangka menyusun rencana strategis (kebijakan, program dan kegiatan) 5 tahun ke depan

sebagai upaya memenuhi janji politik dan kewajiban moral kepada masyarakat Sumatera Utara.

2

2. VISI & MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1. VISI (RPJPN 2005-2025):

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

2.2. MISI: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

berdasarkan falsafah Pancasila.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

2.3. VISI (RPJM ke-2, 2010-2014):

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

2.4. MISI:

Misi 1: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera

Misi 2: Memperkuat pilar-pilar demokrasi Misi 3: Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJM

3.1. RPJM ke-1 (20052009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai,

yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 3.2. RPJM ke-2 (20102014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali

Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing

perekonomian.

3.3. RPJM ke-3 (20152019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

3.4. RPJM ke-4 (20202025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

4. VISI & MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN

VISI (RPJM ke-2, 2010-2014):

MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

MISI:

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,

termasuk swasta dan masyarakat madani.

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang

paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN:

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam

rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

3

5. VISI & MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SUMUT

VISI:

SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN

MISI: Mewujudkan Sumatera Utara yang maju aman bersatu rukun dan damai dalam

kesetaraan.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan

lingkungan. Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman.

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses

pembangunan.

6. SASARAN DAN PRIORITAS POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA DI BIDANG KESEHATAN

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIARAHKAN PADA KEBIJAKAN

PENINGKATAN PEMERATAAN DAN AKSES SELURUH MASYARAKAT/ PENDUDUK TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut diletakkan pada:

1) Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan

bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan Puskesmas-puskesmas dan rumah sakit.

2) Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.

3) Menciptakan lingkungan hidup yang berdaya tahan tinggi terhadap penyebaran wabah.

4) Memberdayakan rumah sakit umum provinsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.

5) Memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga medis.

6) Mendorong terciptanya kebijakan penyebaran tenaga medis secara rasional.

7) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan menggalakkan

upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum, peningkatan pola kemitraan pihak

lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya

kesehatan swadaya.

8) Peningkatan upaya pemeliharan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terutama

kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.

9) Peningkatan kesadaran lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan

pemukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di pedesaan.

10) Meningkatkan potensi sistem sumber kesehatan melalui partisipasi dan kesadaran seluruh

lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.

4

7. PENJABARAN MISI GUBSU DI BIDANG KESEHATAN

7.1. MISI Mewujudkan Sumatera Utara yang maju aman bersatu rukun dan damai dalam

kesetaraan.

PENJABARAN

Kesetaraan di bidang kesehatan adalah suatu keadaan di mana seluruh lapisan masyarakat

(tanpa terkecuali) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Dua aspek penting dalam hal kesetaraan di bidang kesehatan

adalah 1) aspek pemerataan (accessibility) yang menyangkut ketersediaan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat dan 2) aspek keterjangkauan (fairness in financial contribution) yang menyangkut keadilan pembiayaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1) Aspek pemerataan

Pelayanan kesehatan yang merata berarti bahwa di manapun masyarakat berada apakah di desa, di kota atau di mana saja di wilayah Sumatera Utara dapat memperoleh

pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya setiap saat.

Pelayanan Kesehatan dikatakan baik apabila dapat memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, kapan saja, dimana saja (di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di

fasilitas pelayanan kesehatan) dan tidak boros.

2) Aspek keterjangkauan

Pembiayaan Kesehatan dapat dikatakan baik apabila semua lapisan masyarakat mampu

membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, namun yang lebih penting lagi adalah mampu menggunakan dan menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu,

namun tetap terlindungi dari kebangkrutan (financial catastrophe), bencana keuangan atau jatuh miskin (impoverishment) oleh sebab harus membayar pelayanan kesehatan yang mahal.

Untuk dapat mencapai suatu sistem pembiayaan kesehatan yang baik, maka ada 3 (tiga)

fungsi yang saling berinteraksi, yaitu: mengumpulkan pendapatan (collection revenues); mengelompokkan pendapatan pra-bayar (pooling pre-paid revenues) untuk menanggung risiko bersama-sama; dan belanja (purchasing) atau proses memilih jenis pelayanan dan membayar pelayanan. Interaksi dari ketiga fungsi tersebut akan menentukan apakah suatu sistem pembiayaan kesehatan mampu bekerja secara efektif, efisien dan

berkeadilan.

MASALAH DI SUMATERA UTARA

Aspek pemerataan:

Masih banyaknya masyarakat Sumut yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil. Walaupun untuk masyarakat

miskin dijamin oleh ASKESKIN, namun mereka tetap sulit untuk memperoleh pelayanan kesehatan karena masalah ketiadaan biaya transportasi.

Aspek keterjangkauan:

Banyaknya golongan menengah ke bawah yang rentan terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan, dan sewaktu-waktu ketika sakit akan jatuh miskin karena besarnya biaya

pengobatan (financial catastrophe).

Belum semua kabupaten maupun kota memiliki sistem asuransi kesehatan (health insurance system) sehingga masyarakat sangat terbebani oleh sistem pembayaran individu (users fee system) secara langsung (direct out-of-pocket).

Masalah dan kendala lainnya adalah masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia

kesehatan dalam hal manajemen dan pengembangan sistem asuransi kesehatan baik di kabupaten/ kota maupun di provinsi.

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Dalam mengatasi masalah pemerataan, maka perlu dilakukan upaya memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar dengan cara membangun

5

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dengan dilengkapi oleh petugas, sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam mengatasi masalah keterjangkauan, perlu dilakukan upaya membangun sistem

asuransi kesehatan terutama untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, serta melakukan penyempurnaan sistem asuransi kesehatan masyarakat miskin ASKESKIN yang

masih banyak permasalahan.

Rendahnya pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia kesehatan dapat diatasi

dengan mengadakan diklat yang berkaitan dengan asuransi kesehatan.

7.2. MISI Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan

berwawasan lingkungan.

PENJABARAN

Mandiri dan sejahtera di bidang kesehatan adalah suatu keadaan di mana seluruh

masyarakat baik individu, keluarga maupun kelompok memiliki kemampuan untuk menjaga serta meningkatkan derajat kesehatannya. Dua aspek penting dalam hal mandiri di bidang

kesehatan, yaitu pertama adalah aspek pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan (health education) dan kedua adalah aspek peningkatan, kendali dan perbaikan status kesehatan (health promotion).

1) Aspek pendidikan kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang berorientasi pendidikan untuk

perubahan yang diarahkan kepada pengetahuan, sikap, perilaku atau masalah yang langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

Pendidikan kesehatan membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengerti masalah

kesehatan dengan lebih baik sehingga akan membimbing mereka kepada perilaku yang lebih kondusif bagi kesehatannya.

Ciri-ciri utama pendidikan kesehatan adalah: a) didasarkan kepada kebutuhan akan pengertian atau perbaikan terhadap situasi tertentu; b) kegiatan ditujukan kepada

perubahan perilaku manusia atau lingkungannya; c) keterlibatan dalam kegiatan

perencanaan (planning) dan pelaksanaan (implementation). Jadi fokus pendidikan kesehatan adalah pada manusia dan pada kegiatan (action).

2) Aspek promosi kesehatan

Promosi kesehatan adalah konsep yang diarahkan kepada proses advokasi kesehatan,

termasuk juga pendidikan, perubahan lingkungan untuk mendukung peningkatan

kesehatan, legislasi atau perubahan dalam norma-norma sosial. Promosi kesehatan ditujukan kepada perorangan, kelompok atau masyarakat.

MASALAH DI SUMATERA UTARA

Aspek pendidikan kesehatan:

Pendidikan kesehatan yang berlangsung selama ini hanya bersifat insidental antara dokter dan pasien tanpa melalui proses yang terstruktur, terprogram dan sistematis. Petugas

kesehatan lainnya yang juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pendidik (health educator) sama sekali belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Pentingnya pendidikan kesehatan di masyarakat masih dapat dilihat dari banyaknya ibu

muda yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana merawat dan membesarkan bayi dan anak secara sehat, atau masih banyaknya masyarakat yang belum

mengerti tentang konsep hidup sehat, rumah sehat, bekerja secara sehat atau masih banyak

kepala daerah yang belum mengerti tentang konsep kota sehat. Hal tersebut di ataslah sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah kesehatan yang dapat

berlanjut menjadi masalah sosial (sebagai contoh penyebab terjadinya lost generation adalah kurang efektifnya pendidikan kesehatan).

Aspek promosi kesehatan: Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan advokasi dari petugas kesehatan baik di

Puskesmas maupun di dinas kesehatan.

Masih banyaknya perilaku di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengganggu atau bahkan merusak kesehatan, seperti kebiasaan merokok yang cenderung semakin memburuk,

6

mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat (yang populer disebut makanan sampah atau junk food), kurang berolahraga dan lain-lain.

Masalah utama di Sumatera Utara adalah minimnya kegiatan-kegiatan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan baik untuk perorangan, kelompok maupun masyarakat hal ini

disebabkan oleh karena minimnya dana yang dialokasikan.

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan, baik yang ada di Puskesmas, dinas kesehatan dalam hal pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan baik kepada perorangan, kelompok maupun masyarakat dengan meningkatkan jumlah alokasi dana

sesuai dengan kebutuhan.

7.3. MISI Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman.

PENJABARAN

Berbudaya di bidang kesehatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di Sumatera Utara harus memperhatikan

dampaknya terhadap kesehatan secara luas dan jangka panjang. Aspek penting dalam hal ini adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kesehatan (health and sustainable development).

Manusia adalah fokus dari pembangunan, namun juga harus bertanggung jawab terhadap

terciptanya kehidupan yang sehat, produktif serta berjalan harmonis dengan alam dan

lingkungan, jadi pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk apapun harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan baik langsung, tidak langsung, jangka

pendek atau jangka panjang serta harus memperhatikan juga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, namun tidak menghasilkan dampak yang membahayakan bagi generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan mereka.

Pembangunan berkelanjutan hanya akan dapat dicapai apabila sumberdaya alam dan lingkungan dapat dipertahankan kelestariannya. Kebutuhan kesehatan yang utama bagi

masyarakat terintegrasi dalam berhasilnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan kesehatan.

MASALAH DI SUMATERA UTARA

Di Sumatera Utara, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini telah bertambah sebanyak 9 (sembilan) daerah pemekaran baru, yang berarti telah bertambah pula sebanyak 1 kota dan

8 kota kabupaten yang akan berkembang menjadi kota besar kelak. Kalau kita cermati empat kota besar di Indonesia yang sudah berkembang sedemikian pesatnya yaitu Jakarta;

Surabaya; Medan dan Bandung, maka apa yang terjadi dan dapat kita lihat sekarang adalah:

kumuh, macet, banjir, sampah, polusi udara, demam berdarah, autisme, kecelakaan, kemiskinan, anak jalanan, pelacuran, narkoba, urbanisasi yang tidak terkendali dan masih

banyak lagi masalah yang muncul sebagai akibat dari tidak terkoordinasinya perkembangan dan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial sehingga membawa dampak buruk bagi

manusia, alam lingkungan bahkan mungkin planet bumi kita.

Tanpa kita sadari sebenarnya kita telah mulai membuka sebuah masalah besar tentang bagaimana melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Masalah utamanya adalah belum diterapkannya sama sekali konsep dan sistem pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kesehatan di Sumut. Bahkan masih ada

pembangunan rumah sakit yang sama sekali tidak melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Apabila keadaan ini terus berlanjut tanpa upaya untuk mengendalikannya, maka bukan tidak

mungkin bahwa pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang tidak dapat dipertahankan

7

secara ekologi dan sosial akan terus menerus menekan kemampuan daya dukung kehidupan dan ekosistem yang semakin terbatas.

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Meningkatkan kepedulian dan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kesehatan melalui konsep

Kota Sehat, Kabupaten Sehat dan Provinsi Sehat.

7.4. MISI Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap

proses pembangunan.

PENJABARAN

Partisipatif dan peduli terhadap pembangunan kesehatan adalah suatu keadaan dimana

masyarakat terlibat secara aktif dan sungguh-sungguh di dalam suatu program atau kegiatan pembangunan kesehatan. Keterlibatan dalam analisis, perencanaan, pengambilan

keputusan, bahkan sampai kepada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan.

Dua aspek penting dalam hal meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat adalah

aspek pengembangan masyarakat (community development) dan aspek keterlibatan masyarakat (community participation/ involvement).

1) Aspek pengembangan masyarakat:

Untuk dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, maka seorang petugas kesehatan harus mampu berperan sebagai pengembang

masyarakat (community developer). Mengembangkan individu maupun kelompok di dalam masyarakat dengan menambah atau meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

yang dibutuhkan untuk mengadakan perubahan dan peningkatan derajat kesehatan di

dalam komunitasnya.

Disamping upaya pengembangan, mungkin juga perlu dilakukan upaya-upaya

pemberdayaan, konsultasi, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian.

2) Aspek keterlibatan masyarakat:

Masyarakat akan dapat berpartisipasi secara aktif apabila mereka diberikan kesempatan

dan dilibatkan secara langsung di dalam program maupun kegiatan pembangunan kesehatan.

MASALAH DI SUMATERA UTARA

Masalah utama adalah masih kurangnya kemampuan dan ketrampilan petugas kesehatan

baik di Puskesmas, di kantor dinas kesehatan kabupaten/kota maupun dinas kesehatan

provinsi dalam hal upaya pengembangan masyarakat.

Pada tingkat Puskesmas yang langsung berhadapan dan melayani masyarakat, upaya

melibatkan masyarakat dalam menganalisis, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kesehatan masih sangat jarang dan bahkan belum dilakukan sama sekali,

masyarakat hanya dianggap sebagai objek atau sasaran dari suatu program, kegiatan atau proyek dan sama sekali belum diikutsertakan sebagai subjek dalam pembangunan

kesehatan.

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan di setiap jenjang

administrasi mulai dari Puskesmas sampai dinas kesehatan provinsi, sehingga dapat berfungsi sebagai community developer untuk melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kesehatan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama di tingkat

Puskesmas melalui pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).

8

8. PENUTUP

Demikianlah penjabaran misi ini dibuat sebagai sumbang saran serta memperkaya pemikiran dan gagasan di dalam menyusun program-program kesehatan untuk mencapai Sasaran dan

Prioritas Pokok Pembangunan Sumatera Utara di bidang kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen Visi dan Misi Calon Kepala Daerah Dan Calon

Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara 2008-2013.