hmoch. ridlo darajat. h24102105. mempelajari rasionalitas penetapan nisbah bagi hasil produk...

MEMPELAJARI RASIONALITAS PENETAPAN NISBAH

BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor)

Oleh

MOCH. RIDLO DARAJAT

H24102105

DEPARTEMEN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2007

ABSTRAK Moch. Ridlo Darajat. H24102105. Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah Bagi Hasil Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor). Di bawah bimbingan Pramono D.Fewidarto dan M.Abduh Khalid M.

Produk pembiayaan mudharabah sebagai core product bank syariah merupakan tulang punggung bank syariah dalam melaksanakan fungsi intermediasinya. Produk pembiayaan mudharabah memiliki ciri pokok yang berbeda dengan produk kredit bank konvensional, yaitu dalam hal pemberian imbalan kepada mudharib (debitur) berupa nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil dikatakan rasional bagi kedua belah pihak jika pertimbangan mudharib mengakomodasi pertimbangan bank (kreditur) dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) cabang Bogor ini bertujuan untuk: (1) Mempelajari kriteria atau pertimbangan yang digunakan BMI dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk pembiayaan mudharabah, (2) Menganalisis tingkat signifikansi perbedaan pertimbangan bank dan mudharib dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil produk pembiayaan mudharabah berdasarkan kriteria yang tersedia, (3) Mengidentifikasi karakteristik mudharib dikaitkan dengan kriteria atau pertimbangan yang digunakannya dalam menetapkan nisbah bagi hasil.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mudharib, kru (staf) BMI cabang Bogor, serta kru BMI yang berada di kantor pusat. Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, penelitian terdahulu, artikel pada beberapa publikasi elektronik, serta data perusahaan yang dipublikasikan.

Fokus dari penelitian ini ialah menganalisis perbedaan pertimbangan yang digunakan oleh pihak bank dan mudharib dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah. Metode yang digunakan di dalamnya adalah Pairwise Comparison, Bayes, dan Uji Mann-Whitney. Variabel analisis yang akan digunakan merupakan kriteria umum bank syariah dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil produk pembiyaan mudharabah yang terdiri dari: (1) Tingkat marjin bagi hasil perbankan syariah, (2) Tingkat suku bunga perbankan konvensional, (3) Bagi hasil yang diharapkan untuk investor atau penabung, (4) Perkiraan marjin keuntungan usaha mudharib, (5) Jangka waktu pembiayaan.

Hasil analisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa: (1) BMI menggunakan kriteria penetapan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan variabel analisis. (2) Tidak terdapat perbedaan pertimbangan yang signifikan antara mudharib dengan pihak bank dalam hal menentukan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah. Hal ini berarti bahwa mudharib menerima pertimbangan bank dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil. (3) Sebagian besar mudharib memiliki karakter rasional. Artinya, mudharib masih memperhitungkan fluktuasi suku bunga bank konvensional di samping tingkat marjin bagi hasil bank syariah.

MEMPELAJARI RASIONALITAS PENETAPAN NISBAH

BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH


SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA EKONOMI

pada Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Oleh

MOCH. RIDLO DARAJAT

H24102105




2007




MEMPELAJARI RASIONALITAS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL

PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH


SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA EKONOMI

pada Departemen Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Oleh

MOCH. RIDLO DARAJAT

H24102105

Menyetujui, Januari 2007

Ir. Pramono D. Fewidarto, MS Drs. M. Abduh Khalid M, M.Si Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Mengetahui,

Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc Ketua Departemen

Tanggal Ujian : 8 Januari 2007 Tanggal Lulus :

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara pasangan

D.Sudrajat, SE dengan Tintin Nur’aeni dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 7

Januari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK

Arrahmah Bogor pada tahun 1990. Lalu penulis melanjutkan pendidikan dasarnya

di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pengadilan V Bogor. Setelah menyelesaikan

pendidikan dasarnya pada tahun 1996, penulis melanjutkan pendidikannya di

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Insan Kamil Bogor. Kemudian penulis

melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Umum (SMU) Insan Kamil

Bogor segera setelah penulis menyelesaikan pendidikan SLTP pada tahun 1999.

Penulis menyelesaikan pendidikan SMU program IPA pada tahun 2002 dan

pada tahun itu pula penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM),

Departemen Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi

Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selain menempuh pendidikan formal,

penulis pun telah menjalani pendidikan non-formal berupa pendidikan pesantren

pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 di Majelis Al-Ihya Bogor.

Selama menjalani pendidikannya, penulis pernah dipercaya sebagai Ketua

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SLTP Insan Kamil Bogor masa bakti

1997-1998. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi

Pendidikan OSIS SMU Insan Kamil Bogor masa bakti 2001-2002. Di lingkungan

Majelis Al-Ihya Bogor, penulis juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Harian

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada masa bakti 2004-2005.

Selama menjalani perkuliahan di IPB, penulis aktif dalam kegiatan

kemahasiswaan Himpunan Profesi (Himpro) Depertemen Manajemen, Centre of

Management (Com@), sebagai Staf Eksekutif Direktorat Information and

Technologi (IT) masa bakti 2004-2005.

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat serta salam semoga

senantiasa tercurah pada suri tauladan manusia, Nabi Muhammad SAW, keluarga,

sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Salah satu trend perekonomian yang sedang muncul ke permukaan saat ini

adalah tumbuh suburnya penerapan sistem ekonomi Islam di masyarakat

Indonesia. Salah satu elemen yang paling dominan dalam implementasi sistem

ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Tumbuhnya perbankan syariah secara

fantastis di tanah air menyita banyak perhatian para peneliti akademis, praktisi,

masyarakat umum, pemerintah, dan juga dunia internasional. Oleh karena itu,

skripsi dengan judul “Mempelajari Rasionalitas Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk Cabang Bogor)” merupakan usaha penulis dalam menggali informasi lebih

dalam berkenaan dengan perkembangan perbankan syariah di tanah air.

Tiada kata yang layak penulis haturkan selain mengucap rasa syukur

kehadirat Allah SWT atas segala kesempatan dan kemudahan yang diberikan-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Tidak lupa penulis haturkan

rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Ir. Pramono D. Fewidarto, MS yang telah meluangkan waktunya

dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik

dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak Drs. M. Abduh Khalid M, M.Si yang telah sudi untuk membantu

penulis dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan seputar perbankan

syariah di sela-sela kesibukannya sebagai praktisi perbankan syariah.

3. Ibunda, ayahanda, dan adik-adik yang selalu memberikan motivasi dan

curahan kasih sayang yang tak terhingga. Tanpa kehadiran mereka, semua ini

tidak ada artinya bagi diri penulis secara pribadi.

4. Kerabat-kerabat penulis yang selalu mengharapkan kebaikan dan keberkahan

bagi penulis.

5. Sahabat karib yang selalu setia mambantu menyingkap keluh kesah yang

dirasakan peneliti, sabar dalam memberikan motivasi yang tak kunjung habis,

serta selalu optimis akan apapun yang akan terjadi di masa depan.

v

6. Kru Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor (Bpk. Ishak Herdiman, Ibu

Leni, Ibu Dina, Ibu Titi, Ibu Dani, Ibu Yuda, Bpk. Reza, Mas Buntoro, Bpk.

Risdianto, Bpk. Ade Kostia, Bpk. Wir, Ibu Dewi, Ibu Neni, Riski, Bang Irvan,

Bang Umar, Pak Heri, serta kru lainnya) yang telah meluangkan waktu di sela-

sela kesibukannya masing-masing untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan peneliti.

7. Semua teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama merasakan suka

duka selama + 4 tahun, khususnya untuk: Joko, Dadan, Fachri, Hananto,

Husnul, Dilla, Arya, Ferdi, dan yang lainnya yang bersedia membantu penulis

dalam memecahkan masalah-masalah tertentu.

8. Bapak Iwan Setiawan (Mang Iwan) yang dengan cuma-cuma, hanya

mengharapkan keridhoan-Nya, memberikan beberapa referensi yang

dibutuhkan penulis.

9. Seluruh asatidz-asatidzah dari Majelis Al-Ihya Bogor, khusushan untuk KH

Muhammad Husni Thamrin (Abi), KH. Chaerul Shaleh, dan Ust. Abd. Qodir

Nur Hasan yang telah mendidik dengan sebenar-benar pendidikan serta

mendoakan penulis atas semua kebaikan dan keberkahan yang telah, sedang,

atau akan diraih penulis.

10. Para santri dan teman-teman seperjuangan di Majelis Al-Ihya Bogor yang

selalu mendapatkan suka duka bersama dengan penulis selama berada di

pondok pesantren.

Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharapkan kritik konstruktif serta saran dari berbagai kalangan guna

mendorong penulis dalam menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Akhirnya,

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemashlahatan umat dan

bernilai positif di hadapan Allah SWT. Amiin

Bogor, Januari 2007

Penulis

vi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... iv

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... x

I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2. Rumusan Masalah ................................................................................... 4 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 4 1.4. Kegunaan Penelitian ............................................................................... 4 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 6 2.1. Bank ........................................................................................................ 6

2.1.1. Definisi dan Fungsi Bank ........................................................... 6 2.1.2. Jenis –Jenis Bank ........................................................................ 6

2.2. Bank Syariah ........................................................................................... 8 2.2.1. Definisi dan Fungsi Bank Syariah .............................................. 8 2.2.2. Falsafah Operasional Bank Syariah ........................................... 9 2.2.3. Produk-Produk Bank Syariah ..................................................... 9

2.3. Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) .......................................... 14 2.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil ..................................... 15

2.4. Konsep Mudharabah ............................................................................... 16 2.4.1. Definisi Mudharabah .................................................................. 16 2.4.2. Persyaratan Dalam Akad Mudharabah ....................................... 17 2.4.3. Rasionalitas Dalam Kontrak Mudharabah ................................. 19

2.5. Nisbah Bagi Hasil ................................................................................... 19 2.5.1. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil ................................................. 20 2.5.2. Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil ........................................ 21 2.5.3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil ..................................................... 23

2.6. Multi Criteria Decision Making (MCDM) ............................................. 25 2.6.1. Metode Bayes ............................................................................. 26 2.6.2. Pairwise Comparison ................................................................. 26

2.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian ...................................... 29 2.8. Metode Statistik Non-Parametrik ............................................................ 29

III. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................. 31 3.1. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 31 3.2. Lokasi dan Waktu ................................................................................... 32 3.3. Metode Pengumpulan Data...................................................................... 32

vii

3.4. Metode Pengambilan Sampel ................................................................. 34 3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ................................................... 36

3.5.1. Uji Reliabilitas Kuesioner .......................................................... 37 3.5.2. Uji Validitas Kuesioner .............................................................. 38 3.5.3. Pembobotan Kriteria dan Atribut ............................................... 39 3.5.4. Perhitungan Nilai keputusan ....................................................... 39 3.5.5. Uji Mann-Whitney ...................................................................... 40

3.6. Tahapan Penelitian .................................................................................. 42

IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .................................................... 43 4.1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) ............................................ 43

4.1.1. Sejarah Singkat ........................................................................... 43 4.1.2. Visi, Misi, dan Strategi ................................................................ 45 4.1.3. Produk dan Jasa ........................................................................... 46 4.1.4. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah .......................... 46 4.1.5. Prosedur Penanganan Pembiayaan Mudharabah ....................... 47 4.1.6. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil .............................................. 48

V. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................... 49 5.1. Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil BMI............................................. 49 5.2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner .............................................................. 52 5.3. Hasil Uji Validitas Kuesioner ................................................................. 53 5.4. Hasil Pembobotan Kriteria dan Atribut ................................................... 54

5.4.1. Mudharib BMI Cabang Bogor .................................................... 54 5.4.2. Kru BMI Cabang Bogor ............................................................. 60

5.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria dan Atribut ................... 65 5.5.1. Mudharib BMI Cabang Bogor .................................................... 65 5.5.2. Kru BMI Cabang Bogor ............................................................. 73 5.5.3. Rata-Rata Responden .................................................................. 82

5.6. Nilai Keputusan Responden .................................................................... 84 5.6.1. Nilai Keputusan Mudharib ......................................................... 85 5.6.2. Nilai Keputusan Kru BMI .......................................................... 85

5.7. Hasil Uji Mann-Whitney ......................................................................... 86 5.8. Karakter Mudharib .................................................................................. 87

5.8.1. Karakter Mudharib pada Organisasi Pemerintah ....................... 89 5.8.2. Karakter Mudharib pada Organisasi Swasta .............................. 89 5.8.3. Karakter Rata-Rata Mudharib .................................................... 90

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 91 1. Kesimpulan .................................................................................................... 91 2. Saran ............................................................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 93

LAMPIRAN......................................................................................................... 96

viii

DAFTAR TABEL

No. Halaman 1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank (Posisi Mei 2006).............. 1 2. Komposisi Pembiayaan yang Disalurkan (Posisi Desember 2005) ............... 2 3. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional ..................................10 4. Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil ....................................15 5. Skala Saaty dalam Pairwise Comparison ......................................................27 6. Matriks Kerangka Penelitian ..........................................................................33 7. Jumlah Responden dalam Penelitian ..............................................................36 8. Klasifikasi Nilai Alpha ...................................................................................38 9. Komponen Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Mudharabah ...................................................................................................51 10. Hasil Uji Validitas Kuesioner ........................................................................53 11. Penyebaran Responden Mudharib yang Telah Memberikan Bobot pada

Kriteria dan Atribut Penetapan Nisbah Bagi Hasil ........................................56 12. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Mudharib

Pada Organisasi Pemerintah ...........................................................................57 13. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Mudharib

Pada Organisasi Swasta .................................................................................58 14. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Kru Di Kantor Cabang

Bogor ..............................................................................................................62 15. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Kru Di Kantor Pusat ........64 16. Bobot Atribut TBBS Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Mudharib.........................................................................................................66 17. Bobot Atribut TBBK Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Mudharib ........................................................................................................68 18. Bobot Atribut PMKU Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Mudharib ........................................................................................................69 19. Bobot Atribut JWP Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Mudharib ........................................................................................................71 20. Bobot Atribut BHI Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Mudharib ........................................................................................................73 21. Bobot Atribut TBBS Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Kru BMI .........................................................................................................74 22. Bobot Atribut TBBK Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Kru BMI..........................................................................................................76 23. Bobot Atribut PMKU Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Kru BMI .........................................................................................................77 24. Bobot Atribut JWP Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Kru BMI .........................................................................................................79 25. Bobot Atribut BHI Berdasarkan Gabungan Pendapat selruruh

Kru BMI .........................................................................................................81 26. Bobot Kriteria Gabungan Pendapat Responden..............................................83 27. Nilai Keputusan Mudharib..............................................................................85 28. Nilai Keputusan Kru BMI...............................................................................85 29. Peringkat Data Nilai Keputusan Responden ..................................................86

ix

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman 1. Skema Pembiayaan Mudharabah ................................................................ 17 2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan ................................................... 23 3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan ................................................... 24 4. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan ...................................................... 24 5. Grafik Permintaan dan Penawaran Nisbah Bagi Hasil Antara Bank

Dengan Mudharib ........................................................................................ 25 6. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 34 7. Diagram Alir Tahap Penelitian .................................................................... 42 8. Alur Kepentingan Kru Di Cabang Bogor .................................................... 61 9. Alur Kepentingan Kru FSG dan Kru Treasury ............................................. 61

x

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman 1. Kuesioner Penelitian .................................................................................... 97 2. Bobot Kriteria dan Atribut dari Gabungan Pendapat Mudharib .................. 109 3. Bobot Kriteria dan Atribut dari Gabungan Pendapat Kru BMI ................... 110 4. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner .................................................................. 111 5. Hasil Uji Validitas Parsial Kuesioner .......................................................... 112 6. Hasil Perhitungan Bayes Untuk Kru BMI ................................................... 113 7. Hasil Perhitungan Bayes Untuk Mudharib .................................................. 114 8. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ................................... 115 9. Elemen Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah ............... 116 10. Perhitungan Bagi Hasil Sisi Pembiayaan Dengan Sistem Rata-Rata ........... 117

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat

dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada

tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pertumbuhan volume usaha

perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun secara rata-rata mencapai

lebih dari 60 persen per tahun (Bank Indonesia, 2005). Sampai dengan bulan

Juni 2006, total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp 21,9 triliun,

yaitu sekitar 1,45 persen dari total aset perbankan nasional (Tabel 1).

Tabel 1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank (Posisi Mei 2006)

Islamic Banks

Nominal (triliun) Share

Total Banks (triliun)

Total Assets 21,90 1,45% 1514,92 Deposit Fund 15,83 1,36% 1160,61 Credit/Financing Extended 17,37 2,46% 705,11 LDR/FDR * 109,68% 60,75% NPL 4,19% 8,1%

* LDR (Credit Extended per Deposit Fund) FDR (Financing Extended per Deposit Fund) Sumber : Bank Indonesia (BI), 2006

Perbankan syariah telah menampilkan kinerja pembiayaan yang cukup

baik sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi. Hal itu dibuktikan

dengan kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan pada tahun 2005 yang

menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun (32,6 %) dari tahun

sebelumnya menjadi Rp 15,2 triliun. Peningkatan tersebut terutama dialami

pada kelompok pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan

mudharabah dan musyarakah yaitu masing-masing sebesar Rp 1,1 triliun

(51,5 %) dan Rp 600 juta (49,4 %). Peningkatan kelompok pembiayaan

tersebut melebihi peningkatan kelompok pembiayaan berbasis jual beli dan

piutang seperti murabahah, istishna dan qard sehingga pangsa pembiayaan

2

berbasis bagi hasil meningkat dari 29 persen pada tahun 2004 menjadi 33

persen pada akhir tahun 2005 (Tabel 2).

Tabel 2. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan (Posisi Desember 2005)

Outstanding Pertumbuhan (y-o-y)* Pangsa

(juta) (%) (%) Jenis

Pembiayaan 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Musyarakah 1.270.868 1.898.389 315,3% 49,4% 11,1% 12,5%Mudharabah 2.062.202 3.123.759 159,6% 51,5% 17,9% 20,5%Piutang Murabahah 7.640.299 9.487.318 93,1% 24,2% 66,5% 62,3%

Piutang Istishna 312.962 281.676 5,7% -10% 2,7% 1,8%

Qard 98.928 124.862 Na 26,2% 0,9% 0,8%Ijarah 104.674 315.938 Na 201,8% 0,9% 2,1%

TOTAL 11.489.933

15.231.942 95,09% 32,6% 100% 100%

* Year on Year Sumber: Bank Indonesia (BI), 2005.

Produk pembiayaan dengan skema bagi hasil merupakan jenis produk

pembiayaan yang cenderung memiliki return (tingkat keuntungan) yang

beresiko (Risk-Return Mode). Hal ini disebabkan karena pembiayaan ini

diberikan kepada usaha pada sektor riil yang cenderung memiliki return

yang bergantung pada kondisi internal (seperti keuntungan atau kerugian

bisnis) dan eksternal (seperti kondisi ekonomi dan politik negara) dari usaha

atau proyek tersebut.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) merupakan salah satu bank

syariah yang memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan sektor riil di

Indonesia. Komitmen tersebut dibuktikan dengan besarnya pembiayaan yang

disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada

tahun 2005 yang mencapai 67,40 persen dari total pembiayaan. Berdasarkan

sektor ekonomi (listrik, air, gas, perdagangan, transportasi, pertambangan,

sosial, pertanian, dan jasa lainnya), total pembiayaan bagi hasil mudharabah

dan musyarakah BMI pada tahun 2005 masing-masing meningkat sebesar

35,2 persen dan 27,8 persen dari tahun sebelumnya (BMI, 2005).

Pembiayaan mudharabah merupakan produk pembiayaan yang

memiliki peranan penting dalam memajukan sektor riil. Hal itu tercermin

3

dari prinsipnya yaitu memfasilitasi seluruh kebutuhan modal mudharib

(debitur) yang memiliki skill untuk mengelola usaha tertentu dalam rangka

memperoleh keuntungan. Artinya, masyarakat diberikan kemudahan untuk

berusaha memenuhi kebutuhan perekonomiannya yang selanjutnya akan

berimbas pada peningkatan perekonomian negara.

Keuntungan hasil usaha yang akan diperoleh bank dan mudharib pada

pembiayaan mudharabah tercermin dari besarnya nisbah bagi hasil yang

disepakati pada awal kontrak. Kesepakatan ini diperkirakan akan terjadi jika

kriteria khusus yang telah ditetapkan bank syariah dalam menentukan

besarnya nisbah bagi hasil mengakomodasi (bersesuaian dengan)

pertimbangan mudharib dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil

tersebut.

Pertimbangan yang digunakan kedua pihak dalam menetapkan

besarnya nisbah bagi hasil didasari oleh tingkat informasi yang dimiliki oleh

masing-masing pihak. Dengan kata lain, informasi yang simetris (symetric

information) dibutuhkan pada proses ijab qabul (serah terima) dalam suatu

kontrak. Ketidaksimetrisan informasi (asymetric information) dalam hal ini

mengakibatkan kontrak yang dilakukan menjadi “berat sebelah”, merugikan

salah satu pihak pada masa yang akan datang, atau bahkan dapat

mengakibatkan batalnya kontrak tersebut secara syariah. Oleh karena itu,

kesesuaian pertimbangan antara bank dan mudharib ini diperkirakan akan

menghasilkan besaran nisbah bagi hasil yang rasional bagi kedua belah

pihak.

Besaran nisbah bagi hasil yang rasional hendaknya kompetitif dan

ditetapkan secara win-win solution, sehingga manfaatnya dapat dirasakan

tidak hanya oleh nasabah pihak ketiga sebagai investor dan bank sebagai

mediator tetapi juga para mudharib sebagai pengelola dana. Sehingga,

tingkat kepuasan mudharib terhadap produk pembiayaan mudharabah

sebagai core product perbankan syariah akan lebih meningkat.

4

1.2. Rumusan Masalah

Penetapan nisbah bagi hasil produk pembiayaan berskema

mudharabah dengan segala kondisi yang ada di dalamnya menimbulkan

sejumlah permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kriteria apakah yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk pembiayaan mudharabah?

2. Apakah terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pertimbangan

bank dan mudharib dalam rangka mencapai kesetaraan pada proses

kesepakatan di dalam penetapan nisbah bagi hasil?

3. Bagaimanakah karakter mudharib dikaitkan dengan kriteria yang

digunakannya dalam penetapan nisbah bagi hasil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka

tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mempelajari kriteria yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk dalam menetapkan nisbah bagi hasil produk pembiayaan

mudharabah.

2. Menganalisis perbedaan pertimbangan antara bank dan mudharib dalam

rangka mencapai kesetaraan pada proses kesepakatan di dalam

penetapan nisbah bagi hasil.

3. Mengidentifikasi karakter mudharib dikaitkan dengan kriteria yang

digunakannya dalam penetapan nisbah bagi hasil.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi atau

pertimbangan bank dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil pada

produk pembiayaan mudharabah.

5

2. Bagi Masyarakat (Nasabah)

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam

melakukan negosiasi penentuan nisbah bagi hasil yang diharapkan dalam

transaksi pembiayaan mudharabah.

3. Bagi Penulis

Penilitian ini berguna untuk menambah pengalaman dan wawasan

penulis. Serta diharapkan agar penulis dapat mengaplikasikannya dalam

memasuki dunia kerja di masa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis kriteria penetapan nisbah bagi

hasil produk pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk (BMI) Cabang Bogor dengan melibatkan responden yang terdiri dari

nasabah pembiayaan mudharabah (mudharib) yang berdomisili di Kota dan

Kabupaten Bogor, kru BMI yang berada di kantor cabang Bogor (Divisi

Marketing dan Divisi Legal & Support Pembiayaan), serta kru BMI yang

berada di kantor pusat (Divisi Financing & Settlement Group (FSG) dan

Divisi Treasury).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

2.1.1. Definisi dan Fungsi Bank

Bank secara etimologi berarti meja atau tempat untuk

menukarkan uang. Secara lembaga keuangan, bank adalah setiap

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya

baik menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana, atau kedua-

duanya, menghimpun dan menyalurkan (Kasmir, 2000).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun

1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi bank tersebut, maka fungsi bank secara umum

adalah mengimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa

bank lainnya kepada masyarakat (Kasmir, 2000).

Fungsi bank saat ini telah mengalami banyak perubahan karena

adanya kompetisi antar lembaga keuangan dalam rangka

memberikan layanan kepada masyarakat. Perubahan fungsi bank

tersebut mengakibatkan definisi bank menjadi meluas. Rose dalam

Supraptiwiningsih (1999) mendefinisikan bank sebagai salah satu

lembaga keuangan yang memberikan pelayanan keuangan dalam

skala yang luas, terutama kredit, simpanan, jasa layanan, serta

menyediakan fungsi keuangan terbesar dalam berbagai bidang usaha

dalam sebuah sistem perekonomian.

2.1.2. Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan,

status, dan cara menentukan harga (Kasmir, 2000).

7

1). Segi Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 terdapat

dua jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

2). Segi Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikan, bank terbagi ke dalam:

1. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh

pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang akte pendirian serta seluruh atau sebagian

besarnya dimiliki oleh swasta nasional.

3. Bank Milik Asing

Bank yang merupakan cabang dari bank swasta ataupun

pemerintah asing yang ada di luar negeri.

4. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing

dan swasta nasional.

3). Segi Status

Dilihat dari kemampuan suatu bank dalam melayani masyarakat

dalam hal jumlah produk, modal, dan kualitas pelayanannya,

bank terbagi menjadi:

8

1. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan.

2. Bank Non Devisa

Bank yang tidak dapat melaksanakan transaksi ke luar

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing.

4). Segi Menentukan Harga

Berdasarkan segi menentukan harga, bank terbagi menjadi:

1. Bank Konvensional

Bank yang dalam menetapkan harga jual kepada

nasabahnya dan harga beli kepada debiturnya berdasarkan

tingkat suku bunga tertentu.

2. Bank Syariah

Bank yang menetapkan harga dengan cara menerapkan

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank

dengan pihak penyimpan maupun pengguna dana.

2.2. Bank Syariah

2.2.1. Definisi dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Perwataatmadja dan Antonio dalam Muhammad

(1997), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beropersinya

mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadits. Bank syariah

merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama

yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman dan memberikan

pelayanan jasa yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam

(Karim, 2004). Baraba (1999) menambahkan satu fungsi bank

syariah, yaitu sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan

dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi

optional).

9

2.2.2. Falasafah Operasional Bank Syariah

Menurut Muhammad (2003), hal-hal yang harus dilakukan bank

syariah dalam menjalankan operasionalnya adalah dengan cara

menjauhkan diri dari praktik-praktik yang memiliki unsur riba serta

menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Unsur riba tersebut dihindari dengan cara:

1). Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan keberhasilan

suatu usaha di muka secara pasti.

2). Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan

biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan

yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang

atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

3). Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan

barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan

memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

4). Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka

tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai

utang secara sukarela.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat

dilihat dalam Tabel 3.

2.2.3. Produk-Produk Bank Syariah

Menurut Antonio (2001), produk-produk bank syariah terdiri

dari lima prinsip: (1) Prinsip Simpanan atau Titipan, (2) Prinsip Bagi

Hasil, (3) Prinsip Jual Beli, (4) Prinsip Sewa, (5) Prinsip

Pengambilan Fee. Muhammad (2003) menambahkan prinsip-prinsip

tersebut dengan Prinsip Biaya Administrasi.

1) Prinsip Simpanan atau Titipan

Prinsip simpanan dalam fikih Islam dikenal dengan nama

Al-Wadi’ah yang dapat didefinisikan sebagai titipan murni dari

satu pihak (muwaddi’) ke pihak lain (mustawda’), baik individu

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Produk

10

berdasarkan prinsip ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Wadi’ah Yad Al-Amanah, yaitu titipan murni dari pihak penitip,

dan Wadi’ah Yad Al-Dhomanah yaitu titipan yang dapat

dimanfaatkan oleh penerima titipan dengan syarat memeperoleh

kembali asetnya kapan pun dibutuhkan.

Tabel 3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perihal Bank Syariah Bank Konvensional

Landasan Operasional

• Uang sebagai alat ukur bukan komoditi.

• Bunga dalam berbagai bentuknya dilarang.

• Menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil.

• Tidak bebas nilai, melainkan berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

• Uang sebagai komoditi yang dipertahankan.

• Bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan di muka.

• Bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis)

Fungsi dan Peran

• Lembaga intermediari • Agen/manajer investasi • Investor • Penyedia jasa lalu lintas

pembayaran • Pengelola dana

kebajikan Zakat Infak Shadaqah (ZIS)

• Hubungan dengan nasabah sebagai mitra

• Lembaga intermediari • Penghimpun dana dan

meminjamkannya kembali kepada masyarakat dengan imbalan berupa bunga.

• Penyedia jasa lalu lintas pembayaran.

• Hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur-kreditur.

Risiko Usaha

• Dihadapi bersama dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

• Tidak mengenal kemungkinan adanya selisih negatif (negative spread)

• Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, begitu pula sebaliknya.

• Kemungkinan terdapat selisih negatif antara pendapatan bunga dengan beban bunga.

Sistem Pengawasan

• Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah

• Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai religius yang mendasari operasional bank.

Sumber : Supraptiwiningsih, 2004

11

2) Prinsip Bagi Hasil

Antonio (2001) menyatakan bahawa prinsip Bagi Hasil

dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad

utama, yaitu:

1. Al-Mudharabah (Trust Financing/Trust Investment)

Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak

pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal usaha,

sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (mudharib).

2. Al-Musyarakah (Partnership/Project Financing

Participation)

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana atau keahlian.

3. Al-Muzara’ah (Harvest-Yield Profit Sharing)

Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan

dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

4. Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain

Portion of Yield)

Bentuk kerja sama pengolahan pertanian di mana si

penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan.

3) Prinsip Jual Beli/Pengembalian Keuntungan

Menurut Antonio (2001), prinsip jual beli terdiri dari Bai’

Al-Murabahah, Bai’ As-Salam, dan Bai’ Al-Istishna.

Muhammad (2003) menambahkan Bai’ Bithaman Ajil, Bai’ Al-

Musawamah, Bai’ At-Tauliah, Bai’ Al-Muwadhaah, Bai’ Al-

Muqayadhah, Bai’ Al-Mutlaq, dan Bai’ Ash-Sharf.

12

1. Bai’ Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)

Jual beli barang pada harga asal ditambah dengan

keuntungan yang disepakati.

2. Bai’ As-Salam (In-Front Payment Sale)

Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,

sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3. Bai’ Al-Istishna (Purchase by Order or Manufacture)

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang di

mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli

kemudian pembuat barang berusaha malalui orang lain

untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi

yang telah disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir.

4. Bai’ Bithaman Ajil (Letter of Credit)

Konsep jual beli dimana penjual menjual dengan harga asal

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati

dan dibayar secara berangsur.

5. Bai’ Al-Musawamah

Jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa

memberitahu si pembeli tentang margin keuntungan yang

diambilnya.

6. Bai’ At-Tauliah

Menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan

sedikit pun.

7. Bai’ Al-Muwadhaah

Menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli.

8. Bai’ Al-Muqayadhah

Bentuk awal dari transaksi di mana barang ditukar dengan

barang (barter).

9. Bai’ Al-Mutlaq

Bentuk jual-beli biasa di mana barang ditukar dengan uang.

13

10. Bai’ Ash-Sharf

Jual beli valuta asing di mana uang ditukar dengan barang

(Money Exchange). Menurut penpadat sebagian ahli,

produk ini tidak termasuk ke dalam akad jual-beli

melainkan akad tukar menukar.

4) Prinsip Sewa

Menurut Antonio (2001), prinsip sewa yang dalam istilah

perbankan syariah dikenal sebagai Al-Ijarah (Operational Lease)

terdiri dari Al-Ijarah Al-Mutlaqah dan Al-Ijarah Al-Muntahia

Bit-Tamlik. Muhammad (2003) menambahkannya dengan Bai’

At-Ta’jiri dan Musyarakah Mutanaqisah. Karim (2004)

menambahkannya dengan Al-Ju’alah, sedangkan Muhammad

(2003) meletakkan Al-Ju’alah pada prinsip Pengambilan Fee.

1. Al-Ijarah Al-Mutlaqah (Operational Lease)

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With

Purchase Option) Perpaduan antara kontrak jual beli dan

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan

kepemilikan barang di tangan si penyewa.

3. Bai’ At-Ta’jiri (Hire Purchase)

Kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.

4. Musyarakah Mutanaqisah (Decreasing Participation)

Kombinasi antara musyarakah dengan ijarah.

5. Al-Ju’alah (Special Service)

Akad Al-Ijarah yang pembayarannya didasarkan atas

kinerja objek yang disewa/diupah.

5) Prinsip Pengmbilan Fee

Menurut Antonio (2001), produk-produk perbankan

syariah dengan menggunakan prinsip pengambilan fee (Fee-

Based Service) terdiri dari Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-

14

Hawalah, Ar-Rahn, dan Al-Qardh. Sedangkan Muhammad

(2003) memasukkan Al-Qardh pada prinsip Biaya Administrasi.

1. Al-Wakalah (Deputyship)

Penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

2. Al-Kafalah (Guaranty)

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau

yang ditanggung.

3. Al-Hawalah (Transfer Service)

Pengalihan beban utang dari orang yang berutang (muhil)

kepada orang lain yang wajib menanggungnya (muhal

‘alaih).

4. Ar-Rahn (Mortgage)

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

6) Prinsip Biaya Administrasi

Muhammad (2003) menempatkan produk Al-Qardh dalam

prinsip Biaya Administrasi, sedangkan Antonio (2001)

menempatkannya pada prinsip Pengambilan Fee. Al-Qardh

(Soft and Benevolent Loan) adalah pemberian harta kepada

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad ini

merupakan akad saling bantu membantu (‘Aqd-Tathowwui’i)

bukan akad komersial.

2.3. Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-

produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah.

Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank

konvensional (Tabel 4). Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan

dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing

menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam

15

mengelola usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa

pendapatan yang diperoleh mudharib.

Tabel 4. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

BUNGA BAGI HASIL

a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung

a) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

b) Besarnya persentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang diinginkan

b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

c) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

c) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.

d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

e) Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam

e) Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.

Sumber : Antonio, 2001 2.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), faktor yang mempengaruhi bagi hasil

terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung

terdiri dari investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah

bagi hasil (profit sharing ratio). Adapun faktor tidak langsung terdiri

dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta

kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

1). Faktor Langsung

1. Investment Rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

16

2. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan

tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung

dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum

bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3. Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah

yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2). Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan Butir-Butir Pendapatan dan Biaya

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan

biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah

dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan Profit

Sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan

dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan

Revenue Sharing.

2. Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip

dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama

yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan

biaya.

2.4. Konsep Mudharabah

2.4.1. Definisi Mudharabah

Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dharb.

Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki

banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang

merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang

ditimbulkannya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain

(Muhammad, 2003).

Akad mudharabah merupakan akad antara dua pihak di mana

satu pihak berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan

17

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak

kedua, yakni pengelola (mudharib), dengan tujuan mendapatkan

keuntungan (Karim, 2004).

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Kerugian

ditanggung oleh shahibul mal selama kerugian itu bukan diakibatkan

kelalaian mudharib. Seandainya memang akibat kecurangan atau

kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian

tersebut.

Gambar 1. Skema Pembiayaan Mudharabah (Antonio, 2001)

2.4.2. Persyaratan Dalam Akad Mudharabah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005

Bab II Pasal 6, persyaratan pembiayaan mudharabah sekurang-

kurangnya sebagai berikut:

1) Bank bertindak sebagai shahibul mal yang menyediakan dana

secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang

mengelola dana dalam kegiatan usaha.

2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan

bank dan nasabah.

Nasabah (Mudharib)

Bank (Shahibul Mal)

Keahlian/ Keterampilan

Modal 100%

PROYEK/ USAHA

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

MODAL

Nisbah (X %) Nisbah (Y %)

Pengembalian Modal Pokok

PERJANJIAN BAGI HASIL

18

3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi

memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha

nasabah.

4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.

5) Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai

harus dinyatakan jumlahnya.

6) Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang,

maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga

perolehan atau harga pasar wajar.

7) Pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan

dalam bentuk nisbah yang disepakati.

8) Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai

kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau

menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

9) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah

sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar

kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.

10) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering)

yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada

awal akad.

11) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan

metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau

metode bagi pendapatan (revenue sharing).

12) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib

sesuai dengan laporan hasil usaha mudharib.

13) Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan

usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan berikut:

(i) Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib.

(ii) Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang

dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian

keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi

sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah

19

14) Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad

untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu

tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas

masuk (cash in flow) usaha nasabah.

15) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk

mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian

dan atau kecurangan.

2.4.3. Rasionalitas dalam Kontrak Mudharabah

Kontrak mudharabah pada prinsipnya memberikan keleluasaan

bagi mudharib untuk menentukan level optimal usaha yang akan

dilakukannya (Muljawan, 2001). Berdasarkan prinsip di atas, maka

sesungguhnya mudharib berhak mempertimbangkan keuntungan

yang diharapkannya ketika dia menentukan nisbah bagi hasil.

Sehingga, menurut Muljawan (2001), rasionalitas kontrak

mudharabah terjadi jika bagian profit atau benefit untuk mudharib

memenuhi tingkat kepuasan minimum dari shahibul mal dan juga

bagian profit atau benefit untuk shahibul mal memenuhi tingkat

kepuasan minimum dari mudharib.

Keadaan ini mengimplikasikan bahwa kontrak mudharabah

akan menjadi rasional jika masing-masing pihak berada dalam suatu

kondisi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses

terhadap informasi secara lengkap (Muljawan, 2001). Dengan kata

lain, tingkat kepuasan minimum dalam menerima profit atau benefit

dari masing-masing pihak akan terpenuhi jika kedua pihak

mendapatkan akses informasi yang dibutuhkannya secara lengkap.

2.5. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan

diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan

kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko

bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya

20

berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena

seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul mal,

maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul

mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah

keuntungan.

2.5.1. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi

hasil yang terdiri dari:

1. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan

dalam nominal uang tertentu (Rp).

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati,

sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-

masing pihak.

3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan carachter risk yang

dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh

keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya

adalah mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh

business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk

meminta jaminan pada mudharib.

4. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-

menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul

mal dan mudharib.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu

karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian

melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

21

2.5.2. Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Karim (2004) menyatakan bahwa, bank syariah menerapkan

nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis

Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak

memberikan kepastian return seperti mudharabah dan musyarakah,

dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu referensi marjin

keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank.

1). Referensi Marjin Keuntungan

Referensi tingkat marjin keuntungan adalah penetapan

marjin bagi hasil pembiayaan berdasarkan usul, rekomendasi,

dan saran dari Tim Asset and Liabilities Committee (ALCO)

dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

1. Direct Competitor Market Rate (DCMR)

Tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau

tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah

yang ditetapkan ALCO sebagai pesaing langsung, atau

tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang

ditetapkan sebagai pesaing langsung terdekat.

2. Indirect Competitor Market Rate (ICMR)

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau

tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional

yang ditetapkan ALCO sebagai pesaing tidak langsung,

tingkat suku bunga bank konvensional tertentu yang

ditetapkan sebagai pesaing tidak langsung terdekat.

3. Expected Competitive Return for Investor (ECRI)

Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan

kepada nasabah pihak ketiga (investor).

4. Acquiring Cost

Biaya yang dikeluarkan oleh bank dan langsung terkait

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

22

5. Overhead Cost

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

2). Perkiraan Tingkat Keuntungan Usaha yang Dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan usaha dihitung dengan

mempertimbangkan kriteria berikut ini:

1. Perkiraan Penjualan

Terdiri dari perkiraan volume penjualan setiap bulan atau

transaksi, frekuensi penjualan setiap bulan, fluktuasi harga

penjualan, rentang harga penjualan yang dapat

dinegosiasikan, dan marjin keuntungan setiap transaksi

2. Lama Cash to Cash Cycle

Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan cash

kembali atau jumlah hari antara arus kas keluar pertama

dengan arus kas masuk berikutnya yang melibatkan antara

lain: lamanya persediaan, lamanya proses barang, dan

lamanya piutang dagang. Cash to Cash Cycle disebut juga

dengan Cash Conversion Cycle.

3. Perkiraan Biaya Langsung

Merupakan perkiraan biaya-biaya yang langsung

berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya

pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya lain yang

termasuk ke dalam Cost of Goods Sold (COGS).

4. Perkiraan Biaya Tidak Langsung

Merupakan perkiraan biaya-biaya yang tidak langsung

berhubungan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa

kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang

termasuk ke dalam Overhead Cost (OHC).

5. Delayed Factor

Delayed factor adalah waktu yang ditambahkan pada cash to

cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan

pembayaran dari mudharib kepada bank.

23

2.5.3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Berdasarkan pertimbangan referensi tingkat marjin keuntungan

dan perkiraan usaha mudharib, Karim (2004) membagi metode

penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan menjadi tiga bagian, yaitu

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan, Penentuan Nisbah Bagi

Hasil Pendapatan, dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan.

Selain metode di atas, menurut Siagian (2004), nisbah bagi hasil

dapat dihitung berdasarkan pendekatan Tawar-Menawar.

1) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan

Menurut Karim (2004), nisbah bagi hasil pembiayaan

untuk bank ditentukan dengan cara membagi perkiraan

keuntungan usaha mudharib dengan referensi tingkat marjin

keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah

seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank

(Gambar 2).

Gambar 2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan (Karim,2004)

2) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan



pendapatan (perkiraan tingkat keuntungan tanpa

mempertimbangkan biaya overhead) dengan referensi tingkat

PERKIRAAN PENJUALAN

CASH TO CASH CYCLE

DELAYED FACTOR

PERKIRAAN COGS

PERKIRAAN OVERHEAD COST

PERKIRAAN KEUNTUNGAN

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN

NISBAH BAGI HASIL BANK

PERKIRAAN KEUNTUNGAN

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN

NISBAH BAGI HASIL

MUDHARIB


100% -

= ►

= ►

24

keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah

seratus persen dikurangi dengan nisbah bagi hasil bagi bank

(Gambar 3).

Gambar 3. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan (Karim,2004)

3) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan



penerimaan penjualan (perkiraan tingkat keuntungan tanpa

mempertimbangkan biaya langsung dan biaya overhead) dengan

perkiraan pendapatan dan referensi tingkat keuntungan. Maka,

nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah seratus persen dikurangi

dengan nisbah bagi hasil bagi bank (Gambar 4)

NISBAH BAGI HASIL

MUDHARIB

PERKIRAAN PENJUALAN

CASH TO CASH CYCLE

DELAYED FACTOR

PERKIRAAN COGS

PERKIRAAN PENDAPATAN

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN


PERKIRAAN PENDAPATAN

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN

NISBAH BAGI HASIL BANK 100% -

=►

= ►

NISBAH BAGI HASIL

MUDHARIB

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN



► = PERKIRAAN PENERIMAAN PENJUALAN

PERKIRAAN PENDAPATAN +

100% - = ►

PERKIRAAN

PENJUALAN

CASH TO CASH CYCLE

DELAYED FACTOR

PERKIRAAN PENJUALAN

REFERENSI MARJIN

KEUNTUNGAN

Gambar 4. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Penjualan (Karim, 2004)

25

4) Pendekatan Tawar-Menawar

Menurut pendekatan ini, semakin tinggi nisbah bagi hasil

yang diisyaratkan oleh bank dan disetujui mudharib, semakin

besar kesediaan bank untuk membiayai proyek tersebut.

Sebaliknya untuk mudharib, semakin tinggi nisbah bagi hasil

yang diisyaratkan oleh bank, semakin sulit kesediaan mudharib

untuk menerima dana dari bank, begitu pula sebaliknya (Siagian,

2004) (Gambar 5).

Gambar 5. Grafik Permintaan dan Penawaran Nisbah Bagi Hasil (Siagian, 2004)

2.6. Multi Criteria Decision Making (MCDM)

Pengambilan keputusan kriteria majemuk (MCDM) adalah

penyelesaian persoalan yang melibatkan kriteria majemuk dan alternatif

dengan berbagai karakteristik dan struktur. Masalah yang akan diselesaikan

diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai, kemudian pengambil

keputusan akan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan sehingga

alternatif keputusan dapat diambil (Muhimmah, 2003).

Komponen-komponen keputusan dalam pemodelan ini mencakup

alternatif keputusan, kriteria keputusan, pembobotan kriteria, model

penilaian, model perhitungan, dan tipe pengambil keputusan. Langkah yang

penting dan kontroversial dalam analisis MCDM adalah konversi informasi

tentang alternatif keputusan menjadi data numerik untuk mengekspresikan

subjektifitas manusia dalam memandang kualitas alternatif (Lootsma dalam

Nisbah (%)

Kesediaan mudharib/bank

Bank

mudharib

Equilibrium/kesepakatan kedua belah pihak

Nbb *

* Nisbah bagi hasil bagi bank

26

Muhimmah, 1999). Alternatif keputusan tersebut diidentifikasi oleh variabel

keputusan yang disebut dengan kriteria keputusan. Setiap kriteria keputusan

memiliki bobot tersendiri dan hubungan antara kriteria tersebut

direpresentasikan dalam sebuah pemodelan.

Model penilaian adalah representasi matematik untuk mendapatkan

nilai dari setiap kriteria. Nilai adalah suatu ukuran yang dapat

mencerminkan seberapa besar kita menghargai suatu hasil (Mangkusubroto

dan Trisnadi, 1987). Model penilaian dalam pengambilan keputusan dapat

dilakukan dengan cara menggunakan nilai numerik (nyata), skala ordinal

(skala), preferensi fuzzy, dan nilai perbandingan berpasangan (Pairwise

Comparison).

2.6.1. Metode Bayes

Metode Bayes merupakan salah satu teknik yang dapat

dipergunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan

keputusan terbaik dari sejumlah alternatif dengan tujuan

menghasilkan perolehan yang optimal (Marimin, 2004). Menurut

Marimin (2004), persamaan Bayes untuk menghitung nilai setiap

alternatif keputusan dapat disederhanakan menjadi:

∑=

=m

j 1

jiji )(Krit Nilai Nilai Total ............................. (1)

Di mana:

Total Nilai i = total nilai akhir dari alternatif ke-i

Nilai ij = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

Krit j = bobot dari kriteria ke-j

i = 1, 2, 3 ..... n; n = jumlah alternatif

j = 1, 2, 3 ..... m; m = jumlah kriteria

2.6.2. Pairwise Comparison

Pairwise comparison adalah suatu metode pemecahan masalah

yang digunakan untuk menentukan prioritas dari sekelompok kriteria

tertentu dan sering pula digunakan sebagai bagian dari proses

penilaian bobot dari suatu kriteria dalam merancang pengembangan

konsep (Salustri, 2005). Metode inipun sering digunakan pada proses

27

pembobotan pada setiap level dalam metode Analitical Hierarchy

Process (AHP).

Bobot, prioritas, atau intensitas suatu kriteria diidentifikasi

dengan menggunakan teknik komparasi berpasangan angka-angka

komparasi berdasarkan pada suatu skala kepentingan yang

mencerminkan judgment responden (Tabel 5). Perhitungan

pembobotan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus Vektor

Prioritas (VP).

Tabel 5. Skala Saaty dalam Pairwise Comparison

Tingkat Kepentingan Definisi

1

3

5

7

9

2,4,6,8

Reciprocal

Sama pentingnya dibanding dengan yang lain

Moderat pentingnya dibanding dengan yang lain

Kuat pentingnya dibanding dengan yang lain

Sangat kuat pentingnya dibanding dengan yang lain

Ekstrim pentingnya dibanding dengan yang lain

Nilai di antara dua penilaian yang berdekatan

Jika atribut i memiliki salah satu angka di atas

dibanding atribut j, maka j memiliki nilai kebalikannya

ketika dibandingkan dengan atribut i.

Sumber: Ma’arif dan Tanjung, 2003

VPi = ∑=

n

i

i

VE

VE

1

................................................ (2)

VEi = n

n

jija∑

=1

................................................ (3)

Di mana:

VEi = Vektor Eigen yang ada pada baris i.

VPi = Bobot pada baris ke-i.

VP = Matriks VP berorde i x 1 (satu kolom).

n = Jumlah atribut yang terdapat dalam matriks.

aij = Nilai atribut pada baris ke-i kolom ke-j.

28

Skala yang digunakan dalam metode ini adalah skala Saaty.

Menurut Fewidarto (1996), Saaty telah membuktikan bahwa nilai

skala 1 sampai dengan 9 adalah skala yang terbaik berdasarkan

pertimbangan tingginya akurasi yang ditunjukkan dengan nilai Root

Mean Squere (RMS) dan Median Absolute Deviation (MAD) pada

berbagai problema.

Konsistensi Pendapat Responden

Langkah berikutnya yaitu penentuan Nilai Eigen untuk

menggambarkan ukuran konsistensi judgment dalam matriks

tersebut. Nilai Eigen dihitung dengan cara membagi Vektor Antara

(VA) dengan Vektor Prioritas (VP). Ukuran konsistensi pendapat

responden dinyatakan dengan Consistency Ratio (CR) yang dapat

dihitung dengan membagi Consistency Index (CI) dengan Random

Indeks (RI). Pendapat responden dikatakan konsisten jika CR ≤ 10

persen

Akurasi Pendapat Responden

Akurasi dalam kasus ini adalah perbandingan antara estimasi

yang diperoleh dari suatu eksperimen terhadap jawaban atau

pertanyaan sebenarnya yang telah diketahui. Dua teori shahih yang

berkenaan dengan kasus ini adalah Deviasi Root Mean Square

(RMS) dan Median Absolute Deviation (MAD) (Fewidarto, 1996).

Deviasi RMS = ( )2

1

1∑=

−n

iii ba

n.................... (4)

MAD = ( ) ( ){ }iiii bamedianba −−− .............. (5)

Di mana:

ai, ...., an = set angka hasil eksperimen

bi, ...., bn = set angka diketahui

Penggabungan Pendapat Responden

Penilaian kriteria dan alternatif pada aplikasinya dilakukan oleh

lebih dari satu responden. Konsekuensinya, konsistensi dari pendapat

29

beberapa responden tersebut perlu diperiksa satu persatu. Pendapat

yang konsisten kemudian digabungkan dengan menggunakan rata-

rata geometrik.

in n

G xX π= ................................................. (6)

Di mana:

GX = rata-rata geometrik

n = jumlah responden

xi = penilaian responden ke-i

2.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang

harus diukur oleh alat itu (Nasution, 2003). Dengan kata lain, hasil

penelitian akan valid jika item-item (kriteria atau atribut) yang digunakan

dalam instrumen penelitian sesuai dengan karakteristik objek yang sedang

diukur. Nilai validitas yang tinggi mencerminkan tingginya kejituan

instrumen penelitian untuk mengukur dan menggali fakta yang tersembunyi

(Jalil dkk., 1997).

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila alat

ukur atau instrumen tersebut selalu memberikan hasil yang sama meskipun

digunakan berkali-kali baik oleh peneliti yang sama maupun berbeda

(Sudarmanto, 2005). Menurut Supranto (2001), terdapat dua manfaat dalam

memiliki skala dengan keandalan tinggi (high reliability) yaitu :

1). Dapat membedakan antara berbagai tingkatan kepuasan lebih baik

daripada skala dengan keandalan rendah.

2). Besar kemungkinan bahwa kita akan menemukan hubungan yang

signifikan (sangat berarti) antara variabel yang sebenarnya memang

terkait satu sama lain (berkorelasi).

2.8. Metode Statistik Nonparametrik

Statistik nonparametrik adalah statistik yang tidak memerlukan

pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi dan karena itu merupakan

statistik yang bebas distribusi (Supranto, 2001). Statistik nonparametrik

30

merupakan alternatif dalam memecahkan masalah seperti pengujian

hipotesis atau pengambilan keputusan apabila statistik parametrik tidak

dapat digunakan. Metode statistik nonparametrik digunakan dalam situasi

sebagai berikut:

a. Apabila ukuran sampel sedemikian kecil sehingga distribusi statistik

pengambilan sampel tidak mendekati normal dan apabila tidak ada

asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang

menjadi sumber sampel.

b. Apabila digunakan data peringkat atau ordinal, yaitu data yang hanya

memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih

rendah, atau sama dengan item lainnya dengan tidak menyatakan ukuran

perbedaan.

c. Apabila digunakan data nominal, yaitu data yang diberikan pada suatu

item dengan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut bahwa item

yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) adalah salah satu bank

syariah terbesar di Indonesia yang memiliki concern yang cukup besar

dalam memajukan sektor riil. Salah satu produk BMI yang sesuai dengan

tujuan tersebut adalah produk pembiayaan mudharabah. Melalui

pembiayaan mudharabah, mudharib diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraannya dari hasil keuntungan usaha yang diperolehnya. Besar atau

kecilnya keuntungan tersebut ditetapkan oleh bank dan mudharib

berdasarkan nisbah bagi hasil.

Penetapan besarnya nisbah bagi hasil produk pembiayaan

mudharabah di bank syariah dilandasi oleh kesepakatan antara pihak bank

sebagai pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Pada dasarnya,

baik bank maupun mudharib masing-masing memiliki pertimbangan atau

kriteria tertentu yang akan digunakannya dalam menyepakati besarnya

nisbah bagi hasil.

Kriteria yang digunakan peneliti untuk menganalisis pertimbangan

responden mudharib dan kru (staf) BMI merupakan kriteria yang ditetapkan

bank syariah secara umum dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil

pembiayaan mudharabah. Artinya bagi kru BMI, kriteria tersebut memang

merupakan kriteria yang dipertimbangkannya ketika menetapkan besarnya

nisbah bagi hasil. Sedangkan bagi mudharib, kriteria tersebut bukanlah

mutlak merupakan kriteria yang dipertimbangkannya dalam menetapkan

besarnya nisbah bagi hasil.

Tujuan menjadikan kriteria tersebut sebagai variabel keputusan

mudharib dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil adalah untuk

mengetahui kesesuaian antara kriteria yang ditetapkan bank syariah dengan

pertimbangan mudharib dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang

diharapkan. Dengan membandingkan pertimbangan mudharib dengan

pertimbangan kru BMI sebagai tolak ukurnya, maka akan dapat diketahui

32

rasionalitas dari kriteria penetapan nisbah tersebut dan juga rasionalitas dari

besarnya nisbah itu sendiri.

Besaran nisbah bagi hasil yang rasional akan berimplikasi pada

kontrak pembiayaan mudharabah yang rasional. Kontrak mudharabah yang

rasional akan menyebabkan peningkatan pada kepercayaan dan kepuasan

mudharib dalam menggunakan produk mudharabah. Sehingga, pembiayaan

mudharabah yang merupakan core product bank syariah diharapkan dapat

menjadi daya ungkit yang besar untuk meningkatkan sektor riil di Indonesia

(Gambar 6).

3.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI)

Cabang Bogor yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Juni 2006

sampai dengan September 2006.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan

penyebaran kuesioner kepada setiap responden. Adapun data sekunder

diperoleh dari beberapa literatur, penelitian terdahulu, artikel pada beberapa

publikasi elektronik, serta data perusahaan yang dipublikasikan (Tabel 6).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1). Studi Literatur

Digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa perkembangan

industri perbankan syariah di Indonesia, perkembangan pembiayaan

mudharabah di BMI dan perbankan syariah nasional, data keuangan

BMI dan perbankan syariah nasional, serta kriteria penetapan nisbah

bagi hasil pembiayaan mudharabah.

2). Kuesioner

Digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap kriteria dan

atribut penetapan nisbah bagi hasil yang diukur dengan menggunakan

33

Skala Likert (1 sampai 5). Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk

mengetahui bobot untuk setiap ktiteria beserta atributnya yang dihitung

dengan menggunakan Skala Saaty (1 sampai 9 dan kebalikannya)

sebagai angka komparasinya.

3). Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan kepada seluruh responden yang terjaring

dengan menggunakan metode convenience sampling berkenaan dengan

identifikasi preferensi dan penetapan bobot kriteria dan atribut penetapan

nisbah bagi hasil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang di dalamnya

hanya diambil beberapa elemen yang sering tidak jelas populasinya,

kemudian masing-masing elemen diselidiki secara mendalam (Rangkuti,

2003). Adapun elemen data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah

preferensi responden terhadap kriteria beserta atribut penetapan nisbah bagi

hasil (Lampiran 9).

Tabel 6. Matriks Kerangka Penelitian

Tujuan Data yang Dibutuhkan Sumber Data

Metode Pengumpulan

Data

Metode Analisis

Mempelajari kriteria penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang digunakan BMI cabang Bogor

Kriteria penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang ditetapkan oleh ALCO

Kru Treasury dan Financing Settlement Group (FSG) kantor pusat dan literatur tentang mudharabah

Studi literatur, kuesioner, dan wawancara

Analisis Kualitatif

Menganalisis signifikansi perbedaan nilai keputusan mudharib dan bank dalam menentukan besarnya nisbah

Preferensi setiap responden terhadap kriteria dan atribut penetapan nisbah bagi hasil

Mudharib, kru marketing lending BMI cab. Bogor, dan kru FSG dan Treasury BMI

Kuesioner dan wawancara

Pairwise Comparison, Bayes, dan Uji U Mann-Whitney

Identifikasi karakteristik mudharib berdasarkan kriteria penetapan nisbah yang dimilikinya

Kriteria yang dimiliki mudharib dalam menetapkan besaran nisbah.

Mudharib BMI cabang Bogor

Kuesioner dan wawancara

Analisis Kualitatif

34

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

3.4. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability

sampling dengan menggunakan metode Convenience Sampling atau

Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah

Kru BMI Mudharib

Pembobotan Kriteria Kru BMI

Pembobotan Kriteria Mudharib

Pertimbangan Kru BMI

Pertimbangan Mudharib

Ya

Tidak Rasional/ Sesuai?

Nisbah Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah Di BMI

Kontrak Mudharabah

Rasional

Peningkatan Sektor Riil

35

Accidental Sampling untuk sampel dari kategori mudharib dan Purposive

Sampling untuk sampel dari kategori kru BMI.

Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan

kebetulan. Maksudnya ialah siapa saja yang secara kebetulan bertemu

dengan peneliti bisa dijadikan sampel bila dianggap cocok sebagai sumber

data (Sugiyono, 2004). Sedangkan Purposive Sampling adalah sampel yang

dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian (Nasution,

2003).

Alasan digunakannya metode Accidental sampling pada responden

mudharib ialah karena tingkat kesibukan responden yang tinggi sehingga

menyulitkan peneliti untuk menunjuk responden yang benar-benar sesuai

dengan objek penelitian. Sedangkan responden kru BMI dipilih berdasarkan

pengetahuan dan keyakinan peneliti bahwa responden tersebut sesuai

dengan kualifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

ini didasari oleh pertimbangan berikut ini:

1). Praktis

Pengambilan sampel mempertimbangkan biaya, waktu, dan kemampuan

peneliti. Selain itu, karena penelitian ini bertujuan untuk menjajaki atau

menemukan sesuatu yang masih baru, maka tidak membutuhkan sampel

yang terlalu banyak (Usman, 2003).

2). Non-Respone

Pertimbangan non-respon yaitu kegagalan pencacahan untuk

memperoleh informasi dari suatu unit tertentu dalam sampel (Cochran,

1991). Pertimbangan ini berkaitan dengan kesediaan responden untuk

menjadi narasumber bagi informasi yang dibutuhkan peneliti.

Responden di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu

responden mudharib dan responden bank. Responden mudharib merupakan

nasabah BMI cabang Bogor yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Bogor.

Adapun responden dari pihak bank merupakan kru BMI di kantor cabang

Bogor (Divisi Marketing dan Divisi Legal & Support Pembiayaan) serta kru

36

BMI di kantor pusat (Divisi Financing and Settlement Group (FSG) dan

Divisi Treasury).

Seluruh responden mudharib pada penelitian ini merupakan nasabah

yang mengelola badan usaha berbentuk koperasi yang berafiliasi di dalam

lingkungan organisasi tertentu (nasabah kolektif). Total mudharib BMI

Cabang Bogor yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Bogor berjumlah 23

responden. Sebanyak 12 responden dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Responden kru BMI yang berasal dari Divisi Marketing BMI Cabang

Bogor berjumlah lima orang kru dari totalnya sebanyak delapan orang.

Responden dari Divisi Legal & Support Pembiayaan BMI Cabang Bogor

berjumlah dua orang kru (sama dengan populasinya). Responden dari Divisi

FSG terdiri dari tiga orang kru dari seluruh kru yang berjumlah empat

orang. Responden dari Divisi Treasury adalah seorang kru yang menjabat

sebagai team leader dari seluruh aktivitas Divisi Treasury (Tabel 7).

Tabel 7. Jumlah Responden dalam Penelitian

No. Responden Jumlah Populasi

Jumlah Sampel

1 Mudharib BMI Cabang Bogor yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Bogor 23 12

2 Kru Marketing BMI Cabang Bogor 8 5 3 Kru Legal & Support Pembiayaan 2 2 4 Kru Divisi FSG BMI Pusat 4 3 5 Tim Leader Divisi Treasury BMI Pusat 1 1

JUMLAH 38 23

3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan pengolahan dan analisis data terdiri dari empat tahap berikut

ini:

1). Editing

Kegiatan penulisan kembali data yang diperoleh serta informasinya.

Tujuannya untuk mengevaluasi data dan informasi yang ada serta untuk

menghindari dan mengurangi kesalahan yang mungkin terdapat dalam

pengumpulan data.

37

2). Tabulasi

Kegiatan merumuskan data ke dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah

menghindari kesimpangsiuran dan memudahkan dalam proses kalkulasi

data.

3). Kalkulasi

Kegiatan menghitung reliabilitas dan validitas instrumen penelitian

(Cronbach’s Alpha dan Product Moment Pearson), menghitung data

hasil penelitian dengan menggunakan model penilaian (Pairwise

Comparison) dan model perhitungan (Metode Bayes), serta menguji

hasil perhitungan dengan pendekatan statistik non-parametrik (Uji

Mann-Whitney). Tujuannya adalah menghasilkan nilai akhir yang dapat

digunakan sebagai dasar interpretasi.

4). Interpretasi

Kegiatan yang bertujuan untuk mencari arti yang lebih luas dari hasil

penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

3.5.1. Uji Reliabilitas Kuesioner

Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Metode ini

menunjukkan seberapa tinggi korelasi butir-butir dalam kuesioner.

Perhitungan Cronbach’s Alpha biasanya dikerjakan dengan bantuan

statistical package yang sudah dirancang khusus untuk menghitung

reliabilitas (Supranto, 2001). Pada umumnya, rumus untuk metode

ini adalah:

( ) ⎭⎬⎫

⎩⎨⎧−

−= ∑

2

2

11 t

ii s

sk

kr ………………………………(7)

Dimana:

k = mean kuadrat antara subyek

∑ 2is = mean kuadrat kesalahan

2ts = varians total

Rumus untuk varians total dan varians item adalah :

38

( )

2

222

nx

nx

s itt

∑∑ −= ………………………………(8)

22

nJk

nJks si

i −= …………………………………….(9)

Dimana:

Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item

Jks = jumlah kuadrat subyek

Menurut George (2003) nilai alpha yang dihasilkan dari

pengujian reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat dibagi

berdasarkan beberapa klasifikasi (Tabel 8).

Tabel 8. Klasifikasi Nilai Alpha

Klasifikasi Nilai Alpha

Kesimpulan

α > 0,9 Sempurna (excellent) α > 0,8 Baik (good) α > 0,7 Dapat diterima (acceptable) α > 0,6 Diragukan (questionable) α > 0,5 Lemah (poor) α < 0,5 Tidak dapat diterima (unacceptable)

Sumber: George, 2003

3.5.2. Uji Validitas Kuesioner

Validitas dari kuesioner dalam peneletian ini diuji dengan

menggunakan teknik Korelasi Product Moment Pearson yang

dihitung dengan menggunakan program Microsoft Excel 2003.

Rumus umum dari teknik ini adalah sebagai berikut:

)( 22∑

∑=yx

xyrxy .......................................................(10)

Dimana:

rxy = korelasi antara variabel x dengan y

x = )(_

xix −

y = )(_

yiy −

atau dengan rumus berikut :

39

{ }{ }∑ ∑∑ ∑∑ ∑ ∑

−−

−=

2222 )()(

))((

iiii

iiiixy

yynxxn

yxyxnr .........(11)

Dengan:

Ho = instrumen dinyatakan tidak valid

H1 = instrumen dinyatakan valid

Setelah rxy didapatkan, langkah selanjutnya yaitu

membandingkannya dengan rtabel dengan taraf kesalahan (α) tertentu.

Jika rhitung lebih besar dari harga rtabel, maka Ho ditolak dan terima

H1.

3.5.3. Pembobotan Kriteria dan Atribut

Metode Pairwise Comparison digunakan untuk memberikan

penilaian berupa bobot pada setiap kriteria dan atribut penetapan

nisbah bagi hasil. Langkah pertama dari metode ini adalah pemberian

score (angka komparasi) pada setiap elemen (kriteria atau atribut)

dengan menggunakan skala Saaty sebagai acuannya.

Selanjutnya yaitu perhitungan bobot dari masing-masing

elemen dengan menghitung Vektor Eigen (VE) dan Vektor Prioritas

(VP) dari setiap score yang dimiliki dengan mempertimbangkan

konsistensi score antar elemen. Kemudian score setiap elemen yang

memiliki nilai Consistency Ratio (CR) > 10 persen akan direvisi

dengan menggunakan metode Mean Absolute Deviation (MAD).

Langkah terakhir yaitu penggabungan pendapat dari berbagai

responden dengan menggunakan metode rata-rata geometrik yang

terlebih dahulu dihitung konsistensi score pada setiap elemen dari

setiap responden.

3.5.4. Perhitungan Nilai Keputusan

Metode Bayes digunakan untuk menentukan nilai keputusan

masing-masing responden terhadap kriteria beserta atribut penetapan

nisbah bagi hasil berdasarkan bobot yang dimilikinya. Nilai

keputusan dari masing-masing responden diperoleh dengan cara

mengalikan bobot setiap atribut setelah dikalikan bobot kriteria (Bj)

40

dengan preferensi responden terhadap masing-masing atribut tersebut

(Vi). Adapun angka nilai keputusan yang dihasilkan akan berkisar

antara 1 sampai dengan 5.

3.5.5. Uji Mann-Whitney

Pengujian Mann-Whitney dilakukan dalam situasi di mana kita

ingin menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada

perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data yang

diambil dari dua sampel yang tidak saling terkait (Supranto, 2001).

Pengujian ini digunakan untuk menguji rata-rata dari dua sampel

yang berukuran tidak sama (Hasan, 2003). Pengujian ini sering juga

disebut sebagai Pengujian U karena kasus dihitung dengan angka

statistik yang disebut U.

Prosedur pengujian ini terdiri dari:

1). Penentuan Formulasi Hipotesis

H0 = Tidak terdapat perbedaan pertimbangan yang signifikan

antara mudharib dengan bank dalam menentukan besaran

nisbah bagi hasil produk pembiayaan mudharabah.

H1 = Terdapat perbedaan pertimbangan yang signifikan antara

mudharib dengan bank dalam menentukan besaran nisbah

bagi hasil produk pembiayaan mudharabah.

2). Penentuan Taraf Nyata (α )

Taraf nyata menyatakan probabilitas maksimum di mana kita

bersedia untuk menanggung risiko kesalahan jenis I, yaitu

penolakan hipotesis padahal seharusnya menerima hipotesis

tersebut. Taraf nyata sebesar 0,05 berarti kesempatan kita

menolak hipotesis yang padahal seharusnya diterima adalah 5

banding 100. Dengan kata lain, kita yakin 95 persen bahwa kita

membuat keputusan yang benar (Spiegel, 1988)

3). Penentuan Arah Pengujian

Arah pengujian bisa berupa pengujian satu arah (one-tiled

analysis) atau dua arah (two-tiled analysis).

41

4). Penyusunan Peringkat Data

Penyusunan peringkat data ini dilakukan tanpa memperhatikan

kategori sampel, semua data diperingkatkan walaupun terdiri dari

kategori yang berbeda.

5). Penjumlahan Peringkat

Penjumlahan peringkat ini dilakukan berdasarkan kategori

sampel.

6). Perhitungan Statistik U

Perhitungan statistik U dilakukan dengan rumus berikut:

( )1

1121

21 RnnnnU −

++= .................................................. (12)

( )2

2221

21 RnnnnU −

++= .................................................. (13)

Uterkecil = n1 . n2 – Uterbesar ................................................. (14)

Di mana:

n1 = jumlah responden pada kategori 1

n2 = jumlah responden pada kategori 2

R1 = jumlah peringkat pada kategori 1

R2 = jumlah peringkat pada kategori 2

7). Penentuan Nilai Statistik U

Kedua rumus tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan

dua nilai yang berbeda. Nilai yang dipilih untuk U dalam

pengujian hipotesis ini adalah nilai yang terkecil dari kedua nilai

tersebut.

8). Penentuan Nulai Kritis U pada Tabel (Uα (n1)(n2))

Penentuan nilai kritis dilakukan dengan menggunakan Tabel

Distribusi U yang didasarkan pada nilai n1, n2, α , dan arah

pengujian.

9). Penarikan Kesimpulan Statistik

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai

statistik U dengan nilai kritis U pada tabel (Uα (n1)(n2)). Aturan

42

pengambilan keputusannya adalah terima H0 jika U ≥ Uα (n1)(n2)

atau tolak H0 jika U < Uα (n1)(n2).

3.6. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti

terlihat dalam Gambar 7 berikut ini :

Gambar 7. Diagram Alir Tahap Penelitian

Mulai Penentuan Topik Penelitian

Studi Pustaka

Penentuan Cara Pengolahan dan Analisis Data

Penentuan Teknik Pengumpulan Data

Penyebaran dan Pengujian Kuesioner

Shahih? Tidak

Ya

Pengumpulan Data: 1. Kriteria penetapan nisbah bagi

hasil mudharabah di BMI 2. Preferensi bank & mudharib

terhadap kriteria penetapan nisbah bagi hasil tersebut.

Tabulasi data

Perhitungan: 1. Bobot untuk kriteria dan

atribut penetapan nisbah bagi hasil

2. Nilai Keputusan masing-masing responden

3. Uji signifikansi perbedaan antara dua pertimbagan

Akurat? Tidak

Ya

Interpretasi

Kesimpulan dan saran

Selesai

Cukup? Tidak Ya

IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI)

4.1.1. Sejarah Singkat

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam

memiliki pengaruh yang kuat kepada masyarakat Indonesia yang

mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada awal periode 1980-an,

diskusi mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam

mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut

adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M.

Saefuddin, M. Amin Azies, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada

skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah

Baitut Tamwil–Salman, Bandung yang sempat tumbuh

mengesankan. Dan juga lembaga yang serupa dalam bentuk koperasi,

yaitu Koperasi Ridho Gusti, Jakarta.

Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di

Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1990. Majelis Ulama

Indonesia (MUI) menyelenggarakan kegiatan loka karya “Bunga

Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor, Jawa

Barat pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Kemudian, hasil loka

karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional

(Munas) IV MUI pada tanggal 22 – 25 Agustus 1990 di Hotel Sahid

Jaya Jakarta. Berdasarkan amanat Munas tersebut, dibentuklah

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang

disebut Tim Perbankan MUI. Tim inilah yang merintis pendirian

bank Islam pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia.

BMI didirikan pada tanggal 24 Rabiul Awal 1412 H atau

tanggal 1 November 1991 berdasarkan akta pendirian No.1 di

hadapan notaris Yudo Paripurno, S.H. di Jakarta. Akte tersebut telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-2413.HT.01.01 tahun

1992 tanggal 21 Maret 1992, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri

44

Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992, dan telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April

1992.

BMI memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 27 Syawal

1412 H atau tanggal 1 Mei 1992 dengan total komitmen modal

disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,00 dan modal dasar BMI

sebesar Rp 500 milyar. Pemegang saham pada saat itu terdiri dari

180 perorangan, 31 yayasan, 19 perusahaan, lima organisasi sosial,

dan dua koperasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.430/KMK.017/1995 tanggal 24 April 1992, BMI

beroperasi sebagai Bank Umum. Pada tahun 1993, BMI melakukan

penawaran umum saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek

Jakarta (BEJ) sehingga berubah menjadi perusahaan publik dengan

nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. BMI mulai beroperasi

secara resmi sebagai Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

27/76/KEP/DIR. BMI memperoleh status sebagai Bank Persepsi

yang mengizinkan perseroan untuk menerima setoran pajak

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-

106/MK.03/1995 tertanggal 7 Maret 1995. BMI dinyatakan sebagai

bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil pada tanggal 30 Maret

1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

131/KMK.017/1995.

BMI telah mencapai laba sebesar Rp 95,05 Miliar pada periode

Juni 2006 dengan aset mencapai Rp 7,64 Triliun (unaudited). Dari

segi kualitas pembiayaan, tingkat Non-Performing Financing (NPF)

relatif kecil yaitu 1,63 persen (net) dengan Capital Adequacy Ratio

(CAR) sebesar 15,25 persen. Dari segi rentabilitas, Return On Asset

(ROA) 2,60 persen, Return On Equity (ROE) 21,29 persen, dan

Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) 81,37 persen. Adapun

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun adalah Rp 5,83

45

Triliun dan pembiayaan disalurkan mencapai Rp 6,2 Triliun dan

Financing to Deposit Ratio (FDR) mencapai 89,08 persen.

BMI meraih Indonesian Best Brand Award 2006 untuk

kategori Bank Syariah pada tanggal 27 Juli 2006. Di tahun yang

sama pula, BMI memperoleh InfoBank Golden Thropy 2006,

Bisnis Indonesia Award 2006 dengan kategori Bank Nasional

Terbaik 2006 “Top Five”, serta Manggala Bhakti Husada Arutala

2006 dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai

institusi yang telah berperan aktif dan berkontribusi secara nyata

dalam penanggulangan masalah tembakau di Indonesia.

BMI juga meraih beberapa penghargaan di tahun-tahun

sebelumnya. BMI meraih Islamic Finance News Awards 2005 dari

International Islamic Finance News dengan predikat Best Islamic

Bank in Indonesia, Internasional Islamic Bank Award (IIBA)

2005 dengan predikat The Most Efficient, Superbrands 2004 & 2005,

KLIFF Award (2004) sebagai The Most Outstanding Performance,

Innovation Award 2005 dengan predikat Customer Mode of Entry

dari Majalah SWA bekerjasama dengan MARS, BPPT dan

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Indonesian

Best Brand 2005 “Top Five” dari Majalah SWA bekerjasama

dengan MARS, Bank Pelopor KPR Syariah Di Indonesia dari

majalah Property & Bank yang, serta Top of Mind (TOM) dari

Karim Business Consulting (KBC).

Jumlah jaringan BMI sampai bulan Agustus 2006 mencapai 198

outlet yang tersebar di 31 propinsi meliputi 46 Cabang, 9 Cabang

Pebantu (Capem), 11 Unit Pelayanan Syariah (UPS), 86 Kantor Kas,

dan 46 GERAI. Disamping itu BMI telah menjalin kerjasama dengan

PT. Pos Indonesia dengan menghadirkan 1.200 titik layanan Sistem

Online Payment Point (SOPP) Kantor Pos di seluruh Nusantara.

4.1.2. Visi, Misi, dan Strategi

Visi BMI adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia,

dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Misi BMI

46

adalah menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen,

dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi

stakeholder.

Strategi usaha yang diterapkan BMI adalah:

1). Menaikkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara

selektif dan prudent (hati-hati) dengan penekanan pada usaha kecil

dengan memanfaatkan jaringan Lembaga Keuangan Syariah

(LKS) tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah

dan besar dengan penekanan pada perusahaan-perusahaan yang

mendukung pengembangan usaha kecil.

2). Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk

andalan.

3). Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Insani (SDI).

4). Menaikkan jumlah kantor pelayanan baru pada daerah-daerah

strategis.

5). Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan.

6). Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya

patuh pada peraturan.

4.1.3. Produk dan Jasa

Produk BMI terdiri dari produk penghimpunan dana,

penanaman dana, produk jasa, dan jasa layanan. Masing-masing

produk untuk setiap kategorinya dapat dilihat pada Lampiran 8.

4.1.4. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah

Prosedur pemberian pembiayaan mudharabah di BMI secara

umum terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) Tahap Aplikasi, (2) Tahap

Evaluasi, (3) Tahap Realisasi, (4) Tahap Monitoring, dan (5) Tahap

Penutupan.

1). Tahap Aplikasi

Pengajuan proposal oleh calon mudharib yang dilengkapi dengan

surat permohonan mendapatkan pembiayaan, surat-surat legalitas

47

usaha, laporan keuangan dua tahun terakhir, proyeksi cash flow

selama masa pembiayaan, dan data jaminan.

2). Tahap Evaluasi

Analisis potensi bisnis mudharib dari aspek keuangan (neraca,

rasio-rasio keuangan, cash flow, dll), industri (kekuatan

persaingan, lokasi, kapasitas produksi, target pasar, dll), yuridis

(validitas dokumen dan data), dan karakter jaminan (kecepatan

transaksi dari jaminan, likuiditas jaminan, kekuatan hukum, dll).

3). Tahap Realisasi

Penandatanganan kontrak atau akad dan surat notaris kemudian

dilanjutkan dengan pencairan dana.

4). Tahap Pembinaan (Monitoring)

Bertujuan untuk mengetahui kebenaran penggunaan dana,

mengikuti perkembangan usaha, dan memberikan petunjuk untuk

kemajuan usaha.

5). Tahap Penutupan

Pelunasan dana pembiayaan dan perhitungan bagi hasil.

4.1.5. Prosedur Penanganan Pembiayaan Mudharabah

BMI membentuk sebuah komite pembiayaan yang disebut

dengan Asset and Liabilities Committee (ALCO) dalam menangani

pembiayaan mudharabah. Komite ini bertugas dan bertanggung

jawab untuk menyetujui pemberian, penambahan, dan perpanjangan

masa pembiayaan. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama (Dirut)

dan beranggotakan beberapa direktur dan asisten direktur dari divisi

terakit, antara lain Divisi Financing and Sattllement Group (FSG),

Divisi Business Development Group (BDG), dan Divisi Treasury.

Kewenangan yang dilimpahkan kepada direksi oleh komisaris

dilimpahkan kembali kepada para anggota komite pembiayaan sesuai

dengan kemampuan masing-masing anggota. Berdasarkan

tingkatannya, komite pembiayaan terbagi menjadi:

a. Kantor cabang di bawah penanganan Pimpinan Cabang memiliki

limit plafon pembiayaan sebesar Rp 350 Juta – Rp 400 Juta.

48

b. Kantor pusat di bawah penanganan Kepala Urusan memiliki limit

plafon pembiayaan sebesar Rp 500 Juta.

c. Komisaris di bawah penanganan Direksi memiliki limit plafon

pembiayaan sebesar Rp 1 Milyar.

4.1.6. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, dalam mendistribusikan bagi hasil kepada

mudharib, BMI terlebih dahulu membuat proyeksi pendapatan,

aktualisasi pendapatan, pokok pembayaran, marjin keuntungan, dan

nisbah bagi hasil. Tabel perhitungan distribusi bagi hasil pembiayaan

mudharabah menurut Djabir (2000) dapat dilihat pada Lampiran 10.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil BMI

Nisbah bagi hasil merupakan porsi atau bagian yang menjadi hak

mudharib dan bank pada proses distribusi bagi hasil yang penetapannya

disepakati pada awal kontrak. Pihak yang memiliki modal (shahibul mal)

biasanya memiliki persentase bagi hasil yang lebih besar dibandingkan

dengan pihak yang mengelola modal (mudharib). Alasannya, pihak pemilik

modal adalah pihak yang menanggung secara penuh jika terjadi kerugian

usaha yang dijalankan oleh mudharib. Akan tetapi, penentuan presentase

berdasarkan bilangan tertentu bukanlah suatu keharusan karena pada

prinsipnya besaran nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak pada awal kontrak. Namun demikian, tindakan berupa

penentuan bilangan persentase nisbah di awal kontrak lebih baik dilakukan

guna menghindari kesalah-pahaman.

Berdasarkan metode penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan

mudharabah yang dinyatakan oleh Karim (2004), metode yang digunakan

BMI Cabang Bogor dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan

mudharabah adalah metode penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan

keuntungan (profit sharing) dan pendapatan (revenue sharing). Penggunaan

salah satu metode tersebut ditentukan berdasarkan tingkat risiko usaha yang

akan dibiayai. Jika risiko usaha besar, maka nisbah bagi hasil ditetapkan

berdasarkan perhitungan keuntungan. Sebaliknya, jika risiko usaha kecil,

maka nisbah ditetapkan berdasarkan perhitungan pendapatan.

Penetapan metode profit sharing pada usaha yang bersiko tinggi

merupakan salah satu sifat bank syariah yang menjunjung tinggi nilai

keadilan dalam memberikan pembiayaan kepada mudharib. Dengan metode

profit sharing, biaya-biaya yang terjadi selama usaha berjalan ditanggung

oleh pihak bank. Sehingga, hal ini tidak memberatkan mudharib dalam

mengembalikan dana pembiayaan kepada bank. Konsekuensinya, bank

50

syariah berani menetapkan persentase nisbah bagi hasil untuknya yang

relatif kecil dibandingkan dengan persentase nisbah untuk mudharib.

Adapun dalam menetapkan metode revenue sharing pada usaha yang

berisiko rendah, bank lebih mengedepankan sifat prudent (hati-hati) dalam

menyalurkan pembiayaan mudharabah. Metode ini ditetapkan oleh bank

untuk menghindari biaya-biaya tidak terduga (non-controllable cost) yang

tidak dilaporkan mudharib secara transaparan. Dengan demikian, biaya-

biaya tidak terduga atau seluruh biaya yang terjadi selama usaha berjalan

tersebut ditanggung oleh mudharib. Konsekuensinya, bank syariah bisa

menetapkan persentase nisbah bagi hasil untuknya yang lebih besar daripada

untuk mudharib.

Sebagian besar (99%) pembiayaan mudharabah di BMI Cabang

Bogor sampai bulan September 2006 disalurkan kepada usaha kecil berupa

koperasi pada suatu lingkungan organisasi tertentu (perusahaan, instansi,

atau lembaga). Hanya sebesar satu persen pembiayaan mudharabah

disalurkan kepada usaha skala mengengah. Usaha koperasi dalam kasus ini

memiliki risiko bisnis yang relatif kecil karena sebagian besar koperasi

memiliki pemasukan yang tetap dari anggota yang juga merupakan pegawai

atau karyawan dalam organisasi tersebut. Pemasukan tetap yang dimaksud

berasal dari gaji anggota koperasi yang memiliki kewajiban kepada koperasi

berupa pinjaman atau kewajiban lainnya. Sehingga, 99 persen metode yang

digunakan BMI Cabang Bogor dalam menetapkan nisbah bagi hasil adalah

metode revenue sharing.

Kesepakatan dalam menetapkan nisbah bagi hasil terjadi setelah

proses tawar-menawar atau negosiasi dilakukan olah kedua pihak. Pada BMI

Cabang Bogor, proses tawar menawar dalam menetapkan nisbah bagi hasil

selalu dilakukan sebelum kedua pihak melakukan pengikatan (akad atau

kontrak) suatu pembiayaan. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditawarkan

bank ditentukan berdasarkan metode penetapan nisbah bagi hasil yang

disesuaikan dengan kondisi usaha mudharib. Sedangkan nisbah bagi hasil

mudharib ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dimilikinya.

51

Penetapan persentase nisbah bagi hasil produk pembiayaan

mudharabah pada umumnya dilakukan dengan memperhitungkan dua

faktor, yaitu referensi marjin keuntungan yang ditetapkan oleh Tim Asset

and Liabilities Committe (ALCO) dan perkiraan tingkat keuntungan usaha

mudharib yang dibiayai bank syariah tersebut (Tabel 9).

Tabel 9. Komponen Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Mudharabah

Referensi Marjin Keuntungan Perkiraan Keuntungan Usaha Mudharib

1. Direct Competitor’s Market Rate 2. Indirect Competitor’s Market

Rate 3. Expected Competitive Return for

Investors 4. Acquiring Cost 5. Overhead Cost

1. Perkiraan penjualan usaha 2. Perkiraan lama Cash to Cash

Cycle 3. Perkiraan biaya langsung 4. Perkiraan biaya tidak langsung 5. Perkiraan Delayed Factor

Sumber: Karim, 2004

Kriteria-kriteria tersebut dikelompokkan kembali menjadi lima kriteria

dengan atributnya masing-masing berdasarkan pertimbangan peneliti

dengan tujuan agar mudah untuk dilakukan analisis. Lima kriteria tersebut

adalah sebagai berikut:

1). Tingkat Marjin Bagi Hasil Bank Syariah (TBBS)

Kriteria ini merupakan representasi dari kriteria Direct Competitor’s

Market Rate. Atribut yang dimiliki oleh kriteria ini antara lain:

a. Tingkat marjin bagi hasil rata-rata perbankan syariah (BRPS)

b. Tingkat marjin bagi hasil rata-rata beberapa bank syariah (BRBS)

c. Tingkat marjin bagi hasil bank syariah tertentu (BBST)

2). Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional (TBBK)

Kriteria ini merupakan representasi dari kriteria Indirect Competitor’s

Market Rate. Atribut yang dimiliki oleh kriteria ini antara lain:

a. Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional (SRPK)

b. Tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional (SRBK)

c. Tingkat suku bunga bank konvensional tertentu (SBKT)

52

3). Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU)

Kriteria ini merupakan representasi dari kriteria Perkiraan Penjualan,

Perkiraan Biaya Langsung, dan Perkiraan Biaya Tidak Langsung Usaha

Mudharib. Atribut yang juga merupakan unsur pembentuk marjin

keuntungan ini antara lain terdiri dari:

a. Perkiraan volume penjualan usaha (TVP)

b. Perkiraan fluktuasi harga produk (TFH)

c. Perkiraan laba bersih usaha (TLB)

d. Perkiraan harga pokok penjualan (THPP)

4). Jangka Waktu Pembiayaan (JWP)

Kriteria ini merupakan representasi dari kriteria Perkiraan Lama Cash to

Cash Cycle dan Perkiraan Delayed Factor. Atribut yang dimiliki oleh

kriteria ini antara lain:

a. Perkiraan lama proses produksi barang atau jasa (TLPB)

b. Perkiraan lama persediaan barang (TLSB)

c. Perkiraan lama piutang dagang (TLP)

d. Perkiraan Delayed Factor

5). Bagi Hasil yang Diharapkan Investor/Deposan (BHI)

Kriteria ini merepresentasikan kriteria Expected Competitive Return for

Investors, Acquiring Cost, dan Overhead Cost bagi bank syariah. Atribut

dari kriteria ini antara lain:

a. Nisbah bagi hasil untuk nasabah investor/deposan (PBHI)

b. Biaya langsung untuk mendapatkan dana pihak ketiga (BLD)

c. Biaya tidak langsung untuk mendapatkan dana pihak ketiga

(BTLD)

5.2. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan terhadap tiga responden pertama

mudharib dan tiga responden pertama kru BMI Cabang Bogor. Berdasarkan

perhitungan metode Cronbach’s Alpha yang dihitung dengan menggunakan

software SPSS versi 11.5 diperoleh alpha (α) sebesar 0,8998 dengan tingkat

kepercayaan 95 persen (taraf signifikansi sebesar 5 persen). Menurut George

(2003), nilai α > 0,8 termasuk ke dalam kriteria Good (baik).

53

Dengan demikian, kuesioner penelitian ini termasuk reliable (handal)

dan variabel-variabelnya konsisten. Artinya, kriteria yang dirumuskan

peneliti dapat dijadikan variabel analisis dalam penelitian sejenis lainnya.

Hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

5.3. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Uji Validitas dilakukan terhadap tiga responden pertama mudharib

dan tiga responden pertama kru BMI Cabang Bogor. Dengan nilai n = 22, dk

= 20, α = 0,05, serta pengujian two-tiled, maka diperoleh rtabel sebesar 0,360.

Berdasarkan metode Korelasi Product Moment Pearson yang dibantu

dengan program Microsoft Excel 2003 diperoleh hasil bahwa terdapat tiga

butir pertanyaan yang tidak valid (Tabel 10).

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Pertanyaan No.

Koefisien (r) Kesimpulan Pertanyaan

No. Koefisien

(r) Kesimpulan

1 0,754 Valid 12 0,754 Valid 2 0,373 Valid 13 0,754 Valid 3 0,878 Valid 14 0,785 Valid 4 0,877 Valid 15 0,915 Valid 5 0,771 Valid 16 0,718 Valid 6 0,849 Valid 17 0,718 Valid 7 0,849 Valid 18 0,484 Valid 8 0,580 Valid 19 0,600 Valid 9 0,151 Tidak Valid 20 0,583 Valid

10 0,074 Tidak Valid 21 0,600 Valid 11 0,087 Tidak Valid 22 0,583 Valid

Selain menguji validitas seluruh butir pertanyaan, dilakukan pula uji

validitas parsial terhadap butir-butir pertanyaan yang dikelompokkan karena

memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, pertanyaan nomor 1 sampai 5

bertujuan untuk menjawab preferensi responden terhadap kriteria penetapan

nisbah, nomor 6 sampai 8 untuk menjawab preferensi responden terhadap

atribut TBBS, dan seterusnya. Berdasarkan uji validitas parsial diperoleh

hasil bahwa seluruh butir pertanyaan yang ada dalam masing-masing

54

kelompok valid (Lampiran 5). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa

kuesioner ini valid secara parsial.

5.4. Hasil Pembobotan Kriteria dan Atribut

Pembobotan terhadap kriteria dan atribut yang dimiliki responden

mudharib dan kru BMI Cabang Bogor diperlukan dalam mengidentifikasi

pertimbangan yang digunakannya dalam menetapkan besarnya nisbah bagi

hasil. Pembobotan merupakan salah satu tahap untuk menghitung nilai

keputusan responden yang menjadi representasi dari pertimbangan yang

dimilikinya.

Pembobotan pun bertujuan untuk mengidentifikasi urutan prioritas

kriteria dan atribut yang dimiliki responden. Urutan prioritas kriteria dan

atribut dapat digunakan untuk mengidentifikasi alur kepentingan responden

dalam menetapkan nisbah bagi hasil.

5.4.1. Mudharib BMI Cabang Bogor

Sebanyak 99 persen mudharib di BMI Cabang Bogor sampai

bulan September 2006 merupakan pengurus koperasi (usaha kecil).

Hanya sebanyak satu persen mudharib yang berada dalam usaha

dengan skala menengah. Jenis pembiayaan yang disalurkan kepada

seluruh mudharib pada BMI Cabang Bogor adalah pembiayaan

mudharabah modal kerja.

Seluruh mudharib yang menjadi responden dalam penelitian ini

adalah mudharib yang bekerja sebagai pengurus koperasi. Koperasi

yang dikelola responden mudharib berada dalam lingkungan suatu

organisasi tempatnya bekerja. Dengan kata lain, koperasi ini

dibentuk oleh golongan fungsional (pegawai negeri, anggota ABRI,

karyawan, atau yang lainnya) dari organisasi tersebut.

Menurut Susanto dan Firdaus (2004), berdasarkan golongan

fungsionalnya, koperasi antara lain terdiri dari Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi

Angkatan Darat (Kopad), Koperasi Angkatan Udara (Kopau),

Koperasi Angkatan Laut (Kopal), Koperasi Angkatan Kepolisian

55

(Koppol), Koperasi Pensiunan (Koppen), Koperasi Sekolah, dan

lain-lain.

Organisasi tempat responden mudharib bekerja terdiri dari

organisasi profit (badan usaha) dan organisasi non-profit (lembaga).

Organisasi profit tersebut terdiri dari Perusahaan Daerah, BUMN,

dan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan organisasi non-profit terdiri

dari lembaga penelitian dan sekolah tinggi. Sehingga, jenis koperasi

yang berada pada organisasi tersebut antara lain Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) dan Koperasi Karyawan (Kopkar).

Jenis usaha koperasi yang dijalankan seluruh responden

mudharib adalah kombinasi dari kegiatan usaha koperasi konsumsi

dan koperasi simpan pinjam (kredit). Koperasi konsumsi yaitu

koperasi yang anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai

kepentingan langsung dalam bidang konsumsi. Koperasi simpan

pinjam adalah koperasi yang anggotanya memiliki kepentingan

langsung di bidang perkreditan (Susanto dan Firdaus, 2004).

Pertimbangan yang dimiliki oleh responden mudharib sebagai

pengurus koperasi pada dasarnya tidak mutlak berasal dari preferensi

yang dimilikinya secara pribadi melainkan dipengaruhi secara

langsung ataupun tidak langsung oleh anggota atau pengurus

koperasi lainnya. Oleh karena itu, keputusan yang diambil mudharib

dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pun merupakan

representasi dari preferensi anggota koperasi, pengurus koperasi,

atau karyawan lainnya.

Responden mudharib dikelompokkan menjadi dua kelompok

berdasarkan jenis kepemilikan organisasi tempat responden bekerja

(organisasi induk), yaitu organisasi pemerintah dan organisasi

swasta. Organisasi pemerintah dalam penelitian ini terdiri dari Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah, dan Lembaga

Pemerintah. Adapun organisasi swasta dalam penelitian ini terdiri

dari Perseroan Terbatas dan Sekolah Tinggi.

56

Pembagian kelompok mudharib bedasarkan jenis kepemilikan

organisasi induk tersebut didasari oleh suatu presumption bahwa

terdapat perbedaan karakteristik antara kedua jenis organisasi

tersebut mengenai tujuan utama yang hendak dicapai. Organisasi

pemerintah dicirikan oleh tujuan utamanya untuk memenuhi hajat

hidup orang banyak, sementara organisasi swasta dicirikan oleh

tujuan utamanya untuk memaksimalkan kepentingan organisasi

secara individu.

Tujuan utama organisasi secara langsung ataupun tidak langsung

akan mempengaruhi budaya organisasi yang berlaku di dalamnya.

Sehingga, walaupun karakteristik koperasi berbeda dengan

organisasi induk, tetapi budaya organisasi yang dimiliki organisasi

induk dapat mempengaruhi karakter mudharib sebagai pengurus

koperasi.

Tidak semua responden mudharib memberikan bobot pada

kriteria dan atribut yang ditetapkan peneliti. Responden mudharib

yang tidak memberikan bobot pada kriteria dan atribut menganggap

bahwa setiap kriteria dan atribut tersebut memiliki bobot yang sama

(tidak memiliki prioritas) atau tidak termasuk ke dalam pertimbangan

mereka dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Jumlah responden

mudharib yang memberikan bobot pada kriteria dan atribut

penetapan nisbah bagi hasil dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Penyebaran Responden Mudharib yang Telah

Memberikan Bobot pada Kriteria dan Atribut Kriteria & Atribut Jumlah Mudharib

Kriteria 11

Atribut pada kriteria TBBS 8

Atribut pada kriteria TBBK 9

Atribut pada kriteria PMKU 7

Atribut pada kriteria JWP 6

Atribut pada kriteria BHI 8

57

1). Mudharib pada Organisasi Pemerintah

Mudharib yang berada dalam kelompok ini berjumlah lima

orang responden yang terdiri dari seorang responden yang bekerja

pada Perusahaan Daerah, dua orang responden pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), dan dua orang responden pada Lembaga

Pemerintah. Karena seorang responden dalam Lembaga

Pemerintah tidak melakukan pembobotan terhadap kriteria

penetapan nisbah bagi hasil, maka urutan prioritas kriteria hanya

ditetapkan oleh empat responden.

Urutan prioritas kriteria ditentukan berdasarkan besarnya

bobot yang dihasilkan dari perhitungan gabungan pendapat

responden yang bersangkutan. Urutan prioritas kriteria penetapan

nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dimiliki

mudharib pada organisasi pemerintah terdapat pada Tabel 12.

Tabel 12. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Mudharib Pada Organisasi Pemerintah

Kriteria Bobot Prioritas Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS) 0,397 I

Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK) 0,117 V

Bagi Hasil untuk Investor/Deposan/Penabung (BHI) 0,120 IV

Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU) 0,182 III

Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0.183 II

Mudharib pada organisasi pemerintah memiliki pertimbangan

yang sangat kuat terhadap tingkat marjin bagi hasil dan sangat

lemah terhadap tingkat suku bunga. Keadaan ini

mengindikasikan dua hal: Pertama, mudharib memiliki

keyakinan kuat terhadap perintah agama yang dianutnya untuk

meninggalkan segala bentuk transaksi yang dilarang (haram).

Salah satu hal yang dilarang tersebut adalah menggunakan suku

bunga dalam suatu transaksi. Kedua, mudharib percaya bahwa

BMI sudah menjalankan sistem bagi hasil yang sesuai dengan

58

syariat agama. Eksistensi mudharib yang sensitif terhadap

masalah keagamaan sebagai nasabah BMI menjadi indikator

sesuainya preferensi mudharib dengan bank dalam hal tersebut.

Mudharib juga memiliki preferensi yang rendah terhadap

bagi hasil untuk investor (penabung atau deposan) selain

terhadap suku bunga. Keadaan ini mengindikasikan bahwa

mudharib ingin memisahkan antara kepentingannya dengan bank

dan kepentingan investor dengan bank. Hal ini diduga karena

mudharib membutuhkan dana yang tersedia di bank tanpa

memberikan perhatian yang besar terhadap besarnya imbalan

yang akan diperoleh investor sebagai pemilik dana tersebut.

2). Mudharib Pada Organisasi Swasta

Mudharib yang berada dalam kelompok ini berjumlah tujuh

responden yang terdiri dari empat orang responden pada sekolah

tinggi dan tiga orang responden pada Perseroan Terbatas (PT).

Urutan prioritas kriteria ditentukan berdasarkan besarnya bobot

yang dihasilkan dari perhitungan gabungan pendapat responden-

responden yang bersangkutan. Urutan prioritas kriteria penetapan

nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang dimiliki

mudharib pada organisasi swasta terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Mudharib Pada Organisasi Swasta

Kriteria Bobot PrioritasTingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS) 0.22 II

Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK) 0.21 III

Bagi Hasil untuk Investor/Deposan/Penabung (BHI) 0.08 V

Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU) 0.35 I

Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0.13 IV

Berbeda dengan mudharib pada organisasi pemerintah yang

sangat memprioritaskan marjin bagi hasil untuk bank, mudharib

59

pada organisasi swasta sangat memprioritaskan marjin

keuntungan usahanya. Keadaan ini diperkirakan merupakan

indikator terhadap rasionalnya pemikiran mudharib dalam

menentukan besarnya nisbah bagi hasil. Mudharib beranggapan

bahwa hal ini fair baginya mengingat besar atau kecilnya bagi

hasil yang akan diperolehnya bergantung pada keuntungan yang

dihasilkan dari usahanya. Jika potensi marjin keuntungan usaha

mudharib semakin besar, maka semakin besar pula bagi hasil

yang akan mudharib dapatkan. Oleh karena itu, pertimbangan

terhadap marjin keuntungan usaha menjadi prioritas pertama

dalam menetapkan nisbah bagi hasil.

Mudharib pada organisasi swasta memiliki pertimbangan

yang sangat lemah terhadap imbalan yang akan diperoleh

investor. Sama seperti mudharib pada organisasi pemerintah,

alasan mudharib pada organisasi swasta melakukan transaksi

pembiayaan di BMI adalah semata-mata karena membutuhkan

dana yang tersedia pada bank tersebut. Oleh karena itu, mudharib

memisahkan antara persoalannya sebagai pihak yang

membutuhkan dana kepada bank dan persoalan investor sebagai

pihak yang memberikan dana kepada bank. Sebagai

konsekuensinya, pertimbangan terhadap imbalan untuk investor

pun menjadi prioritas terakhir mudharib dalam menetapkan

nisbah bagi hasil.

Bagi hasil untuk investor yang semakin besar di lain pihak

akan menyebabkan bertambahnya besarnya bagi hasil yang

diharapkan bank dari kegiatan pembiayaan. Keadaan ini dapat

membebani mudharib dalam mengembalikan dana yang

disalurkan bank untuk usahanya. Sehingga, jika mudharib bersifat

rasional, maka seharusnya kriteria ini dapat menjadi

pertimbangan yang lebih kuat dalam menetapkan besarnya nisbah

bagi hasil.

60

5.4.2. Kru BMI Cabang Bogor

BMI memiliki filosofi tersendiri mengenai Sumber Daya Insani

(SDI) yang bekerja di dalamnya. Prinsip The Celestial Management

diterapkan dengan menjadikan Muamalat Spirit sebagai pilar asasi

peningkatan SDI. Prinsip tersebut menekankan pada suatu nilai yang

berisi semangat spiritualitas yang tinggi dan berfungsi sebagai motor

penggerak aktivitas SDI agar sesuai dengan corporate culture BMI

(Amin, 2004).

Berdasarkan nilai tersebut, seluruh karyawan BMI dari mulai

direksi sampai dengan bagian operasional yang ada di pusat maupun

daerah bangga disebut sebagai crew (untuk selanjutnya ditulis kru).

Kru lebih mencerminkan kepada suatu tim yang bekerja sama dan

bertanggung jawab terhadap kendaraan yang ditungganginya (para

pemilik modal), penumpang yang dibawanya (para costumer), dan

komunitas yang ada disekitarnya. Lebih dari itu, kru tidak merasa

hidup sekedar sebagai pekerja atau buruh, melainkan para mujahid

(pejuang) yang memiliki tujuan mendapatkan keridhoan Allah SWT

(Amin, 2004).

Pembobotan terhadap kriteria dan atribut yang dimiliki kru

dilakukan berdasarkan tempat kru bertugas, yaitu kantor cabang

(bank pelaksana) dan kantor pusat (bank penentu kebijakan).

Pembagian kelompok berdasarkan kriteria tersebut didasari oleh

presumption yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan alur

pertimbangan antara kru yang ada di kantor cabang dengan kru yang

ada di kantor pusat dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil

pembiayaan mudharabah. Pengelompokan ini dilakukan untuk

mengidentifikasi perbedaan pertimbangan dari setiap kelompok kru

dalam menetapkan besaran nisbah bagi hasil sehingga perbedaan

tersebut dapat dianalasis lebih lanjut.

Menurut Kru Marketing dan Legal & Support Pembiayaan di

kantor cabang Bogor, prospek usaha mudharib merupakan prioritas

utama dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Selanjutnya adalah

61

kepentingan investor berupa bagi hasil yang diharapkannya, lalu

kepentingan bank itu sendiri yang dicerminkan oleh jangka waktu

pembiayaan, dan yang terakhir adalah kondisi pasar yang dicirikan

dengan pertimbangan terhadap tingkat marjin bagi hasil dan tingkat

suku bunga (Gambar 8).

Gambar 8. Alur Kepentingan Kru Marketing dan Legal & Pembiayaan di Cabang Bogor

Berbeda dengan alur kepentingan yang dimiliki Kru Marketing

dan Legal & Support Pembiayaan BMI di kantor Cabang Bogor, Kru

Financing and Settlement (FSG) & Treasury BMI di kantor pusat

lebih mementingkan kepentingan bank daripada kepentingan

investor. Sedangkan untuk prospek usaha mudharib dan kondisi

pasar, kedua kelompok mudharib memiliki preferensi yang sama

terhadap keduanya (Gambar 9).

Gambar 9. Alur Kepentingan Kru Financing and Settlement (FSG) & Treasury di Kantor Pusat

Pasar Mudharib Investor Bank

PMKU

BHI

JWP

TBBS & TBBK

Pasar

TBBS & TBBK

Mudharib Bank Investor

PMKU

JWP

BHI

62

Berbeda dengan responden mudharib yang tidak semuanya

memberikan bobot pada kriteria dan atribut penetapan nisbah bagi

hasil, setiap responden kru BMI memberikan bobot pada kriteria dan

atribut tersebut. Artinya, setiap kru menetapkan prioritas tertentu

pada masing-masing kriteria beserta atribut penetapan nisbah bagi

hasil. Dengan demikian, semua kriteria dan atribut yang dirumuskan

oleh peneliti tersebut termasuk ke dalam bahan pertimbangan kru

dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada produk

pembiayaan mudharabah.

1). Kru BMI Kantor Cabang Bogor

Responden yang berada pada kelompok ini berjumlah tujuh

orang kru yang terdiri dari lima orang kru pada Divisi Marketing

dan dua orang kru pada Divisi Legal & Support Pembiayaan.

Urutan prioritas kriteria ditentukan berdasarkan besarnya bobot

yang dihasilkan dari perhitungan gabungan pendapat responden-

responden yang bersangkutan. Urutan prioritas beserta bobot

kriteria penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah

yang dimiliki Kru BMI di kantor cabang Bogor terdapat pada

Tabel 14.

Tabel 14. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Kru

BMI Di Kantor Cabang Bogor Kriteria Bobot Prioritas

Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS) 0.11 IV

Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK) 0.08 V

Bagi Hasil untuk Investor/Deposan/Penabung (BHI) 0.21 II


Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0.13 III

Kuatnya pertimbangan kru pada kelompok ini terhadap

kriteria PMKU mengindikasikan harapan kru yang sangat besar

terhadap tercapainya target bagi hasil kru yang telah ditetapkan

63

oleh pihak manajemen. Hal itu disebabkan karena BMI Cabang

Bogor memiliki target perolehan bagi hasil yang selanjutnya

diamanahkan kepada sejumlah Kru Marketing yang ada. Semakin

besar marjin keuntungan usaha mudharib yang ditangani oleh Kru

Marketing tertentu, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan

diterima bank melalui perantara Kru Marketing tersebut. Dengan

demikian, target bagi hasil BMI Cabang Bogor pun akan dengan

mudah dan cepat tercapai.

Kuatnya pertimbangan kru terhadap kriteria PMKU

diakibatkan juga oleh sifat prudent kru dalam menyalurkan

pembiayaan berskema bagi hasil. Hal ini dilakukan guna

menghindari risiko bisnis yang terlampau besar mengingat

pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang berisiko tinggi

(risk return mode). Oleh karena itu, pertimbangan terhadap

kriteria PMKU menjadi prioritas utama kru dalam menetapkan

nisbah bagi hasil.

Pertimbangan yang lemah terhadap kriteria TBBK

mengindikasikan perhatian kru yang sangat rendah terhadap

besarnya tingkat suku bunga kredit. Keadaan ini didasari oleh

suatu prinsip bahwa pada dasarnya tingkat suku bunga kredit

tidak ada kaitannya dengan penentuan besarnya nisbah bagi hasil

dalam pembiayaan mudharabah. Sehingga, selama nisbah bagi

hasil sudah disepakati bersama, maka tidak ada kekhawatiran bagi

kru terhadap tidak rasionalnya besarnya nisbah tersbut

2). Kru BMI Kantor Pusat

Responden yang berada dalam kelompok ini berjumlah empat

orang kru yang terdiri dari tiga orang kru pada Divisi Financing

and Settlement Group (FSG) dan seorang kru pada Divisi

Treasury. Urutan prioritas kriteria ditentukan berdasarkan

besarnya bobot yang dihasilkan dari perhitungan gabungan

pendapat responden-responden yang bersangkutan. Urutan

prioritas beserta bobot kriteria penetapan nisbah bagi hasil

64

pembiayaan mudharabah yang dimiliki Kru BMI di kantor pusat

terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15. Bobot Kriteria Berdasarkan Gabungan Pendapat Kru

di Kantor Pusat Kriteria Bobot Prioritas

Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS) 0.06 IV

Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK) 0.04 V

Bagi Hasil untuk Investor/Deposan/Penabung (BHI) 0.19 III


Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0.26 II

Pertimbangan terhadap marjin keuntungan usaha mudharib

(PMKU) merupakan prioritas utama bagi kru tersebut dalam

menentukan nisbah bagi hasil. Hal tersebut tidak terlepas dari

salah satu tugas Kru FSG sebagai penentu target pendapatan bagi

BMI dan tugas Kru Treasury sebagai salah satu penentu besarnya

marjin bagi hasil BMI. Karena pendapatan yang diperoleh bank

berasal dari keuntungan usaha mudharib yang sesuai dengan

besarnya nisbah bagi hasil, maka jika usaha mudharib semakin

profitable, pendapatan bank pun semakin tinggi. Pada akhirnya,

target pendapatan bank yang telah ditetapkan akan dengan mudah

tercapai.

Sama seperti seluruh kru yang lainnya, kriteria Tingkat

Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS) dan Tingkat Suku

Bunga Perbankan Konvensional (TBBK) dipertimbangkan secara

lemah oleh kru di kantor pusat. Marjin bagi hasil lebih

diprioritaskan daripada suku bunga karena instrumen tersebut

merupakan salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan

bank konvensional dalam memberikan imbalan kepada debitur

(mudharib). Sedangkan suku bunga hanya dipertimbangkan

sebagai faktor pembanding marjin bagi hasil untuk menghasilkan

besaran imbalan yang kompetitif bagi para mudharib.

65

Sistem bunga pada kenyataannya masih menjadi acuan

sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi

pembiayaan (kredit). Oleh karena itu, bank syariah pada

umumnya berusaha menetapkan marjin bagi hasil yang lebih

kompetitif dibandingkan dengan suku bunga kredit. Sehingga,

suku bunga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh kru BMI

dalam menetapkan nisbah bagi hasil untuk berkompetisi dengan

bank konvensional dalam memenangkan pangsa pasar perbankan

nasional.

5.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria dan Atribut

Berdasarkan bobot kriteria yang dimiliki responden diketahui bahwa

terdapat perbedaan penetapan urutan prioritas kriteria dalam menentukan

besarnya nisbah bagi hasil baik pada responden mudharib maupun

responden kru BMI. Pada mudharib, terdapat perbedaan urutan prioritas

yang cukup signifikan antara mudharib dalam organisasi pemerintah dengan

mudharib dalam organisasi swasta. Sedangkan pada responden kru BMI,

tidak terdapat perbedaan urutan prioritas yang signifikan antara kru BMI di

kantor Cabang Bogor dengan kru BMI di kantor pusat.

5.5.1. Mudharib BMI Cabang Bogor

1). Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

Baik mudharib pada organisasi pemerintah maupun

mudharib pada organisasi swasta memiliki preferensi yang kuat

terhadap kriteria TBBS. Mudharib pada organisasi pemerintah

menetapkan kriteria ini sebagai prioritas pertama dengan bobot

sebesar 0,397 dan mudharib pada organisasi swasta

menetapkannya pada prioritas kedua dengan bobot sebesar 0,22.

Faktor yang membedakan kedua preferensi tersebut diduga

terletak pada cara pandang kedua mudharib terhadap sistem bagi

hasil. Mudharib yang menetapkan kriteria TBBS sebagai

prioritas pertama memandangnya dari sudut pandang agama.

Sehingga menurutnya, sistem bagi hasil yang diperintahkan oleh

66

agamanya dapat mendatangkan keuntungan baginya. Sedangkan

mudharib yang menetapkan kriteria TBBS sebagai prioritas

kedua melihat dari sudut pandang rasio logika. Menurutnya,

selama sistem bagi hasil menguntungkan, maka mudharib akan

terus menggunakan sistem tersebut dalam usahanya.

Terdapat tiga variabel yang menjadi atribut dari kriteria

TBBS. Atribut itu terdiri dari Marjin Bagi Hasil Bank Syariah

Tertentu (BBST), Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank

Syariah (BRBS), dan Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Perbankan

Syariah (BRPS) (Tabel 16).

Tabel 16. Bobot Atribut TBBS Berdasarkan Gabungan Pendapat

Seluruh Mudharib Kriteria Atribut Bobot

Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Perbankan Syariah (BRPS) 0,10

Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank Syariah (BRBS)

0,35 Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

Marjin Bagi Hasil Bank Syariah Tertentu (BBST) 0,55

Sebagian besar mudharib memiliki pertimbangan yang kuat

terhadap atribut BBST dan BRBS. Alasannya, sebagian besar

responden mudharib cukup familiar dengan salah satu ataupun

beberapa bank syariah ternama yang menjadi pesaing BMI secara

langsung, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan

informasi mengenai besarnya marjin bagi hasil pembiayaan

mudharabah. Konsekuensinya, mudharib selalu membandingkan

besarnya marjin bagi hasil BMI dengan besarnya marjin bagi

hasil bank-bank tersebut ketika akan melakukan transaksi

pembiayaan.

Atribut BRPS menempati prioritas terakhir karena atribut

tersebut mencerminkan kondisi sebagian responden mudharib

yang kurang terbiasa dalam menganalisis atau mengikuti

67

perkembangan tingkat marjin keuntungan perbankan syariah

nasional.

2). Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

Mudharib pada kedua jenis organisasi memiliki

pertimbangan yang berbeda dalam hal menetapkan kriteria

TBBK. Mudharib pada organisasi pemerintah menetapkannya

sebagai prioritas terakhir dengan bobot sebesar 0,117. Sementara

itu, mudharib pada organisasi swasta menetapkannya pada

prioritas ketiga dengan bobot sebesar 0,21. Sebagaimana pada

kriteria TBBS, perbedaan tersebut diduga timbul akibat

perbedaan cara pandang mudharib terhadap sistem bunga.

Mudharib yang menetapkan kriteria TBBK pada prioritas

ketiga menilai suku bunga lebih realistis dibandingkan mudharib

yang menetapkannya sebagai prioritas terakhir. Realistis yang

dimaksud adalah mudharib menerima keberadaan suku bunga

sebagai suatu bagian dari elemen perbankan yang dapat

dipertimbangkan guna mendapatkan imbalan yang

menguntungkan. Sementara mudharib lainnya menilai suku

bunga sebagai elemen yang seharusya tidak diperhitungkan agar

terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Atribut yang dipertimbangkan sebagian besar responden

mudharib dalam mempertimbangkan kriteria TBBK adalah Suku

Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional (SRBK), Suku

Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT), serta atribut Suku

Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK) (Tabel 17).

Responden mudharib lebih memprioritaskan atribut SRBK

karena sebagian besar mudharib pernah menggunakan jasa

beberapa bank konvensional tertentu dalam jangka waktu yang

relatif lama sebelum menjadi nasabah BMI. Dengan demikian,

mudharib diduga masih terbiasa untuk membandingkan imbalan

dari BMI dengan imbalan dari beberapa beberapa bank

konvensional tersebut.

68

Tabel 17. Bobot Atribut TBBK Berdasarkan Gabungan Pendapat Seluruh Mudharib

Kriteria Atribut BobotSuku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK)

0.24

Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional (SRBK)

0.46

Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

Suku Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT) 0.30

Mudharib pun memiliki pertimbangan yang cukup kuat

terhadap suku bunga pada bank konvensional tertentu (SBKT)

yang dianggap memiliki program atau produk tertentu yang

mendukung usaha koperasi dengan suku bunga yang cukup

kompetitif. Hal itu disebabkan karena mudharib merupakan

pengurus koperasi yang harus memperhatikan perkembangan

usaha koperasi yang dikelolanya.

Adapun alasan atribut SRPK yang menjadi prioritas terakhir

dalam mempertimbangkan kriteria TBBK adalah karena sebagian

besar responden tidak terbiasa dalam memperhatikan fluktuasi

suku bunga perbankan yang berlaku secara nasional. Mudharib

diperkirakan lebih terbiasa dengan mencari informasi tentang

besarnya suku bunga pada beberapa bank tertentu yang pernah

menjadi krediturnya.


Perbedaan pertimbangan pun terjadi dalam menetapkan

kriteria PMKU. Mudharib pada organisasi pemerintah

menetapkannya sebagai prioritas ketiga dengan bobot sebesar

0,182. Sedangkan mudharib pada organisasi swasta

menetapkannya pada prioritas pertama dengan bobot sebesar

0,35. Perbedaan ini diduga berhubungan dengan perbedaan

karakteristik yang dimiliki kedua jenis organisasi tersebut dalam

hal pencapaian tujuan organisasi.

69

Telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan utama organisasi

pemerintah adalah meningkatkan hajat hidup orang banyak,

sehingga keuntungan bukanlah prioritas utama mudharib dalam

melakukan transaksi pembiayaan. Sementara itu, organisasi

swasta memiliki tujuan organisasi yang cenderung kepada

pencapaian keuntungan bagi organisasi itu sendiri.

Konsekuensinya, pertimbangan mudharib pada kedua organisasi

tersebut terhadap kriteria PMKU akan sesuai dengan karakter

dari setiap organisasi tersebut.

Mudharib mempertimbangkan elemen-elemen pembentuk

marjin keuntungan (profit margin) suatu usaha dalam

mempertimbangkan kriteria PMKU. Elemen-elemen yang

menjadi atribut dari kriteria PMKU tersebut terdiri dari Taksiran

Volume Penjualan (TVP), Taksiran Fluktuasi Harga Barang

(TFH), Taksiran Laba Bersih (TLB), dan Taksiran Harga Pokok

Penjualan (THPP) (Tabel 18).

Tabel 18. Bobot Atribut PMKU Berdasarkan Gabungan Pendapat


Taksiran Volume Penjualan Usaha Mudharib (TVP) 0,40

Taksiran Fluktuasi Harga Barang (TFH) 0,20

Taksiran Laba Bersih Usaha Mudharib (TLB ) 0,17

Perkiraan Marjn Keuntungan Usaha Nasbah (PMKU)

Taksiran Harga Pokok Penjualan (THPP) 0,23

Berdasarkan sudut pandang pengurus koperasi konsumsi,

volume penjualan berkaitan dengan sejumlah produk tertentu

yang berhasil dijual kepada anggota atau ke pasar. Berdasarkan

sudut pandang koperasi simpan pinjam, volume penjualan

merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan kepada anggota,

baik untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Volume

penjualan juga berkaitan erat dengan besarnya pendapatan yang

70

akan diperoleh suatu usaha. Semakin tinggi volume penjualan,

dengan pricing yang cukup bersaing, akan semakin banyak pula

nominal pendapatan yang masuk ke dalam kas usaha tersebut.

Oleh karena itu, atribut ini menjadi prioritas utama dalam

mempertimbangkan kriteria PMKU.

Kontrak mudharabah yang dilakukan mudharib dengan BMI

menggunakan sistem revenue sharing, yaitu pembagian

keuntungan berdasarkan perhitungan pendapatan yang dihasilkan

mudharib. Oleh karena itu, laba bersih yang dihasilkan koperasi

atau yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak menjadi

pertimbangan utama mudharib dalam menetapkan nisbah bagi

hasil. Atribut ini hanya dipertimbangkan untuk mengukur

kemampuan internal koperasi dalam menjalankan usahanya.

Semakin besar SHU yang diterima koperasi, maka semakin besar

kemampuan koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya.


Mudharib di kedua organisasi memiliki pertimbangan yang

berbeda dalam menetapkan kriteria JWP. Bagi mudharib di

organisasi pemerintah, kriteria ini merupakan kriteria kedua

dengan bobot sebesar 0,183. Sementara bagi mudharib di

organisasi swasta, kriteria ini ditetapkan sebagai prioritas

keempat dengan bobot sebesar 0,13. Perbedaan tersebut diduga

sebagai akibat dari perbedaan jenis koperasi yang dikelola

mudharib.

Sebagian besar mudharib pada organisasi pemerintah

menjalankan kegiatan Koperasi Konsumsi dengan volume usaha

yang lebih besar daripada kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.

Sementara itu, mudharib di organisasi swasta memiliki volume

usaha pada kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang lebih besar

daripada kegiatan Koperasi Konsumsi. Koperasi Konsumsi pada

organisasi pemerintah memiliki banyak unit usaha dengan risiko

bisnis yang besar. Sehingga, semakin besar risiko usaha maka

71

semakin lama periode cash to cash usaha tersebut. Akibatnya,

mudharib akan lebih memperhatikan jangka waktu pembiayaan

yang disepakati dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Sementara itu, Koperasi Simpan Pinjam pada organisasi

swasta yang kegiatannya memberikan pinjaman dana kepada

para anggota memiliki risiko usaha yang rendah. Alasannya,

mudharib tidak perlu khawatir atas dana koperasi yang tidak

kembali. Jika anggota lalai dalam mengembalikan pinjaman,

maka pengurus akan memperolehnya dengan cara mendebet gaji

anggota setiap bulan sebesar kewajiban anggota tersebut terhadap

koperasi. Dengan demikian, siklus cash to cash usaha koperasi

dapat dikontrol. Oleh karena itu, mudharib tidak terlalu

mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan yang disepakati

bersama.

Terdapat tiga atribut yang dapat digunakan untuk

mempertimbangkan kriteria JWP, yaitu: Taksiran Lama Proses

Barang (TLPB), Taksiran Lama Persediaan Barang (TLSB),

Taksiran Lama Piutang Dagang (TLP), dan Taksiran Delayed

Factor (TDF) (Tabel 19).

Tabel 19. Bobot Atribut JWP Berdasarkan Gabungan Pendapat


Taksiran Lama Proses Barang (TLPB) 0,16

Taksiran Lama Persediaan Barang (TLSB) 0,28

Taksiran Lama Piutang Dagang (TLP) 0,49

Jangka Waktu Pembiayaan (JWP)

Taksiran Delayed Factor (TDF) 0,06

Taksiran Lama Piutang (TLP) merupakan pertimbangan

utama mudharib untuk mempertimbangkan kriteria JWP. Piutang

dagang menentukan besarnya pendapatan yang seharusnya

diterima mudharib pada waktu tertentu. Semakin lama piutang

dagang yang dimiliki mudharib, maka semakin besar risiko

72

piutang tersebut untuk tidak kembali. Jika hal itu terjadi, maka

mudharib memiliki kesulitan dalam mengembalikan dana kepada

bank. Oleh karena itu, atribut ini membutuhkan pertimbangan

yang cukup tinggi bagi mudharib.

Delayed Factor adalah toleransi waktu yang diberikan bank

untuk menghindari keterlambatan pengembalian setoran setiap

bulan atau dana keseluruhan pada akhir periode pembiayaan.

Atribut ini menjadi prioritas terakhir dalam mempertimbangkan

JWP karena sebagian besar mudharib memiliki kemampuan

untuk mengendalikan pengembalian dana kepada bank pada

jangka waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, sebagian besar

mudharib tidak terlalu khawatir terhadap keterlambatan setoran

dan pengembalian dana tersebut.


Mudharib pada kedua jenis organisasi memiliki

pertimbangan yang sangat lemah terhadap kriteria BHI.

Mudharib pada organisasi pemerintah menetapkan kriteria

tersebut pada prioritas keempat dengan bobot sebesar 0,12

sementara mudharib pada organisasi swasta menempatkan

kriteria ini pada prioritas kelima dengan bobot sebesar 0,08.

Keadaan ini mencerminkan kesamaan sikap yang dimiliki

mudharib dalam memandang hubungan antara mudharib, bank,

dan investor.

Mudharib memisahkan antara hubungannya sebagai pihak

yang membutuhkan dana kepada bank dengan hubungan investor

sebagai pihak pemberi dana kepada bank. Dengan begitu,

mudharib hanya akan memperhatikan besarnya imbalan yang

akan diperolehnya tanpa harus memperhatikan besarnya imbalan

yang akan diperoleh investor.

Terdapat tiga variabel yang dapat dijadikan atribut dalam

mempertimbangkan kriteria BHI, yaitu: Porsi atau Nisbah Bagi

Hasil untuk Invetor (PBHI), Biaya Langsung Untuk Memperoleh

73

DPK (BLD), dan Biaya Tidak Langsung Untuk Memperoleh

DPK (BTLD) (Tabel 20).

Tabel 20. Bobot Atribut BHI Berdasarkan Gabungan Pendapat Seluruh Mudharib

Kriteria Atribut BobotPersentase/Porsi/Nisbah Bagi Hasil untuk Investor/Penabung (PBHI)

0,56

Biaya Langsung Untuk Memperoleh DPK (BLD) 0,31

Bagi Hasil yang Diharapkan Investor/Penabung (BHI)

Biaya Tidak Langsung Untuk Memperoleh DPK (BTLD) 0,13

Mudharib memprioritaskan porsi atau nisbah bagi hasil yang

akan diterima investor karena nisbah bagi hasil tersebut

mencerminkan porsi atau bagian keuntungan yang akan diperoleh

investor secara riil dari hasil menanamkan modalnya di bank.

Dengan mengetahui besarnya nisbah bagi hasil untuk investor,

maka mudharib dapat memperkirakan nisbah bagi hasil yang

akan diperolehnya ketika malakukan transaksi pembiayaan.

Atribut terakhir dari seluruh pertimbangan mudharib dalam

menetapkan nisbah bagi hasil adalah biaya tidak langsung untuk

mendapatkan DPK. Atribut ini menjadi prioritas terakhir karena

mudharib merasa tidak perlu mempertimbangkan biaya-biaya

yang dikeluarkan bank untuk menarik minat investor terhadap

produk-produk yang ditawarkan bank. Bank memiliki kebijakan

tersendiri dalam mengatur seluruh biaya-biaya tersebut. Oleh

karena itu, atribut ini merupakan atribut yang paling lemah untuk

dijadikan pertimbangan dalam menetapkan nisbah bagi hasil.

5.5.2. Kru BMI Cabang Bogor

1). Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

Berdasarkan data urutan prioritas kriteria penetapan nisbah

bagi hasil seluruh kru BMI, diketahui bahwa seluruh kru BMI

memiliki preferensi yang sama dalam hal mempertimbangkan

74

kriteria TBBS. Seluruh kru menempatkan kriteria TBBS pada

prioritas keempat dalam menetapkan nisbah bagi hasil.

Besarnya tingkat marjin bagi hasil BMI ditetapkan oleh Tim

ALCO yang berada di kantor pusat berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Kantor cabang hanya mengikuti ketentuan

yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Akan tetapi, penetapan

tingkat marjin bagi hasil BMI dapat dipertimbangkan kembali

oleh kantor cabang sesuai dengan kondisi pasar dengan tujuan

agar tidak tersaingi oleh besarnya tingkat marjin bagi hasil dari

para pesaing langsung, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) atau

Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya.

BMI mempertimbangkan atribut Tingkat Marjin Bagi Hasil

Rata-Rata Perbankan Syariah (BRPS), Tingkat Marjin Bagi Hasil

Bank Syariah Tertentu (BRST), dan Tingkat Marjin Bagi Hasil

Rata-Rata Beberapa Bank Syariah (BRBS) dalam

mempertimbangkan TBBS (Tabel 21).

Tabel 21. Bobot Atribut TBBS Berdasarkan Gabungan Pendapat

Seluruh Kru BMI Kriteria Atribut Bobot


Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank Syariah (BRBS)

0,23 Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)


BMI dapat mengetahui trend yang menggambarkan kondisi

pasar perbankan syariah saat itu dengan terlebih dahulu

menganalisis tingkat marjin bagi hasil rata-rata perbankan

syariah (BRPS). Dengan mengetahui trend tingkat marjin bagi

hasil secara keseluruhan, bank dapat memetakan pangsa pasarnya

di antara pesaing-pesaing langsung terdekatnya dan pesaing-

pesaing lainnya. Oleh karena itu, atribut BRPS lebih

75

diprioritaskan oleh bank dalam mempertimbangkan kriteria

TBBS.

Keadaan BMI yang memprioritaskan marjin bagi hasil rata-

rata perbankan syariah menyebabkan pertimbangan terhadap

tingkat marjin bagi hasil beberapa bank syariah dan bank syariah

tertentu berada pada prioritas terakhir dalam mempertimbangkan

kriteria TBBS. Hal itu diduga karena sebagian besar lembaga

keuangan syariah lainnya yang menjadi pesaing langsung BMI

memiliki aset yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan

aset BMI. Sehingga, sebagai bank umum syariah dengan aset

terbesar kedua, BMI tidak terlalu khawatir atas marjin bagi hasil

yang ditetapkan bank-bank tersebut.

2). Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

Berdasarkan data urutan prioritas kriteria penetapan nisbah

bagi hasil seluruh kru BMI, diketahui bahwa kriteria TBBK

menempati prioritas terakhir dalam menetapkan besarnya nisbah

bagi hasil. Dengan kata lain, seluruh kru BMI memiliki

preferensi yang sama dalam hal mempertimbangkan kriteria

TBBK.

Besarnya tingkat suku bunga dipertimbangkan hanya semata-

mata sebagai pembanding terhadap besarnya marjin bagi hasil

agar dapat menghasilkan nisbah bagi hasil yang kompetitif untuk

mudharib. Karena pada prinsipnya, tingkat suku bunga kredit

tidak ada kaitannya dengan penentuan besarnya nisbah bagi hasil

dalam pembiayaan mudharabah. Sehingga, selama nisbah bagi

hasil sudah disepakati bersama, maka tidak ada kekhawatiran

bagi kru terhadap tidak rasionalnya besarnya nisbah tersebut

Berdasarkan kondisi di atas, maka bank syariah harus

mempertimbangkan pula Suku Bunga Rata-Rata Perbankan

Konvensional (SRPK), Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank

Konvensional (SRBK), dan Suku Bunga Bank Konvensional

Tertentu (SBKT) (Tabel 22).

76

Tabel 22. Bobot Atribut TBBK Berdasarkan Gabungan Pendapat Seluruh Kru BMI

Kriteria Atribut Bobot Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK)

0,58

Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional (SRBK)

0,24 Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

Suku Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT)

0,18

Sebagian besar kru lebih memprioritaskan pertimbangan

terhadap tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional

(SRPK). Menurutnya, karena tingkat suku bunga ditetapkan

secara sentralisasi oleh Bank Indonesia (BI), maka suku bunga

yang berlaku pada saat itu berlaku pula pada bank-bank

konvensional lainnya. Dengan demikian, pertimbangan terhadap

atribut selain SRPK menjadi lemah. Oleh karena itu, atribut

SRBK dan SBKT menjadi prioritas terakhir dalam

mempertimbangkan kriteria TBBK.


Seluruh responden kru BMI dalam penelitian ini menetapkan

kriteria PMKU pada prioritas pertama. Keadaan ini

mencerminkan perhatian pihak bank yang sangat tinggi terhadap

proyeksi usaha mudharib terutama terhadap marjin keuntungan

usaha mudharib. Hal ini disebabkan karena semakin besar marjin

keuntungan usaha mudharib, maka akan semakin besar pula

besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh bank. Dengan

demikian, target pendapatan bank akan dengan mudah tercapai.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa terdapat

komponen-komponen penyusun marjin keuntungan yang menjadi

atribut dalam mempertimbangkan kriteria PMKU, seperti:

Taksiran Volume Penjualan (TVP), Taksiran Fluktuasi Harga

77

Barang (TFH), Taksiran Laba Bersih (TLB), dan Taksiran Harga

Pokok Penjualan (THPP) (Tabel 23).

Tabel 23. Bobot Atribut PMKU Berdasarkan Gabungan Pendapat





Perkiraan Marjn Keuntungan Usaha Nasbah (PMKU)


Taksiran Laba Bersih (TLB) sangat diprioritaskan dalam hal

ini karena laba bersih mencerminkan profitabilitas dari suatu

usaha. Semakin profitable suatu usaha, maka semakin besar bagi

hasil yang akan diperoleh bank. Oleh karena itu, laba bersih

merupakan pertimbangan utama bagi bank dalam melihat kondisi

usaha mudharib. Akan tetapi, sistem yang berbasiskan

pendapatan (revenue sharing) tetap digunakan BMI dalam

memperhitungkan bagi hasil yang akan diperoleh bank dan

mudharib. Dengan kata lain, atribut ini digunakan hanya semata-

mata untuk mengidentifikasi prospek usaha mudharib yang akan

dibiayai.

Kuantitas volume penjualan mencerminkan respon pasar atas

produk atau jasa yang dihasilkan mudharib. Semakin banyak

volume produk yang “dilempar“ ke pasar dengan harga bersaing,

maka semakin tinggi respon pasar akan produk tersebut. Jika

demikian, maka keberlangsungan produk akan terjaga dan marjin

keuntungan usaha pun akan semakin bertambah. Artinya, volume

penjualan juga merupakan atribut yang tidak kalah pentingya dari

atribut TLB dalam mempertimbangkan kriteria PMKU.

Taksiran Harga Pokok Penjualan (HPP) merupakan

pertimbangan yang paling lemah bagi pihak bank dalam

78

mempertimbangkan kriteria PMKU. Menetapkan HPP seefisien

mungkin merupakan pekerjaan utama mudharib sebagai

pengusaha dan wakil dari bank agar dapat menghasilkan laba

yang optimal. Oleh karena itu, bank menyerahkan kebijakan

penetapan HPP kepada mudharib. Namun demikian, proyeksi

terhadap HPP tetap dilakukan oleh pihak bank guna

mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul akibat tidak efisiennya

biaya.


Sama seperti pada penetapan prioritas kriteria BHI, terdapat

variasi preferensi kru BMI dalam menentukan prioritas kriteria

JWP. Kru FSG dan Kru Treasury yang berada di kantor pusat

menetapkan kriteria JWP pada prioritas kedua, sedangkan Kru

Marketing dan Kru Legal & Support Pembiayaan yang ada di

kantor cabang menetapkan kriteria tersebut pada prioritas ketiga.

Bagi kru yang menetapkan kriteria JWP pada prioritas kedua,

kriteria ini dianggap sebagai representasi dari salah satu

kepentingan internal bank dalam melakukan kegiatan

intermediasi. Bank sebagai pihak yang memegang amanah dari

pihak ketiga (investor/deposan) memiliki tanggung jawab yang

besar dalam mengelola dana yang diamanahkan kepadanya.

Lancarnya kolektibilitas pengembalian dana dari masyarakat

yang salah satunya dicirikan oleh tepatnya penentuan jangka

waktu pembiayaan menyebabkan lancarnya kegiatan operasional

bank yang berkaitan dengan investor (funding) dan mudharib

(financing). Oleh karena itu, kriteria JWP menjadi prioritas

utama kedua bagi kru tersebut dalam menetapkan nisbah bagi

hasil.

Bagi kru yang menetapkan kriteria ini pada prioritas ketiga,

ketersediaan dana dari investor (BHI) lebih penting daripada

kecepatan atau ketepatan waktu pengembalian dana dari

mudharib (JWP). Bagi mereka, lancarnya kegiatan intermediasi

79

bank tidak selalu mengandalkan lancarnya kolektibilitas

pengembalian dana dari mudharib. Bank dapat dengan lancar

melakukan kegiatan intermediasi selama rasio pembiayaan

terhadap ketersediaan dana/Financing to Deposit Ratio (FDR)

sesuai dengan kebijakan bank.

Jangka waktu pembiayaan mudharabah ditetapkan dengan

mempertimbangakan siklus cash to cash usaha mudharib. Siklus

cash to cash diketahui dengan cara memperhitungkan taksiran

lama proses produksi barang (TLPB), taksiran lama persediaan

bahan mentah untuk diproduksi ataupun persediaan barang jadi

untuk dijual (TLSB), dan taksiran lama piutang dagang (TLP).

Untuk kebutuhan berjaga-jaga, maka bank biasanya menetapkan

tambahan waktu dalam siklus cash to cash guna menghindari

keterlambatan pengembalian pembiayaan (Delayed Factor)

(TDF) (Tabel 24).

Tabel 24. Bobot Atribut JWP Berdasarkan Gabungan Pendapat





Jangka Waktu Pembiayaan (JWP)


Lama proses barang, bagi pengurus koperasi, dapat diartikan

sebagai jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan

barang dari supplier. Semakin cepat supplier menyediakan

barang yang dibutuhkan koperasi, maka semakin tinggi stok

barang yang tersedia. Dengan begitu, kebutuhan anggota

koperasi akan semakin mudah terpenuhi. Akibatnya, cash flow

usaha koperasi akan semakin membaik dan pengurus koperasi

(mudharib) dapat dengan mudah mengembalikan dananya kepada

80

bank. Keadaan tersebut merupakan alasan pihak bank untuk

menempatkan atribut TLPB pada prioritas pertama dalam

mempertimbangkan kriteria JWP.

Delayed Factor biasanya dipertimbangkan jika ternyata pada

realisasinya usaha mudharib memiliki periode cash to cash yang

tidak sesuai dengan perhitungan bank. Jika periode cash to cash

mudharib lebih lama, biasanya bank memberikan toleransi

berupa tambahan waktu untuk dapat menyelesaikannya. Karena

sifatnya yang accidental, maka atribut TDF menjadi prioritas

terakhir dalam mempertimbangkan kriteria JWP.


Terdapat sedikit perbedaan preferensi kru dalam menentukan

prioritas pada kriteria BHI. Kru Marketing dan Legal & Support

Pembiayaan yang ada di kantor cabang Bogor menetapkan

kriteria BHI pada prioritas kedua. Sedangkan Kru FSG dan Kru

Treasury yang ada di kantor pusat menetapkan kriteria BHI pada

prioritas ketiga.

Menurut kru yang menetapkan kriteria BHI pada prioritas

kedua, BHI merupakan faktor yang menjadi daya tarik bank

syariah untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurutnya, bank membutuhkan dana dari investor untuk

melakukan fungsi intermediasinya. Jika dana dari investor

berkurang, maka target dropping (pelemparan dana) akan

berkurang. Akibatnya, target realisasi bagi hasil yang telah

ditetapkan bank sulit untuk dicapai.

Sedangkan bagi kru yang menetapkan kriteria tersebut pada

prioritas ketiga menyatakan bahwa pihak bank sebaiknya

mempertimbangkan kepentingannya sendiri terlebih dahulu

sebelum mempertimbangkan kepentingan investor.

Bagaimanapun juga, bank merupakan lembaga bisnis yang

berfungsi untuk membantu investor dalam mengelola dananya

dan juga memberikan keuntungan kepadanya. Sehingga,

81

kepentingan bank hendaknya lebih didahulukan daripada

kepetingan investor.

Terdapat tiga atribut yang digunakan kru dalam

mempertimbangkan kriteria BHI, yaitu porsi atau nisbah bagi

hasil untuk investor (PBHI), biaya langsung yang dikeluarkan

untuk memperoleh DPK (BLD), dan biaya tidak langsung yang

dikeluarkan untuk memperoleh DPK (BTLD) (Tabel 25).

Tabel 25. Bobot Atribut BHI Berdasarkan Gabungan Pendapat


Persentase (nisbah) Bagi Hasil untuk Investor (PBHI) 0,46

Biaya Langsung Untuk Memperoleh DPK (BLD) 0,41 Bagi Hasil yang

Diharapkan Investor/Penabung (BHI) Biaya Tidak Langsung

Untuk Memperoleh DPK (BTLD)

0,14

Kru lebih memberikan perhatian pada besarnya nisbah bagi

hasil yang diharapkan investor (PBHI) dan biaya langsung yang

dikeluarkan untuk mendapatkan DPK (BLD) dibandingkan

dengan biaya tidak langsung yang dikeluarkan bank untuk

mendapatkan DPK (BTLD).

Pihak bank memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan

yang sesuai dengan nisbah bagi hasil kepada investor karena

telah bersedia menanamkan dananya di bank. Selain itu,

berdasarkan besarnya porsi keuntungan investor tersebut bank

dapat memperhitungkan besarnya marjin keuntungan usahanya

(marjin bagi hasil) untuk kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu,

agar besarnya imbalan untuk investor dan untuk mudharib sesuai

dengan harapan bank, maka bank memberikan perhatian yang

besar kepada atribut PBHI.

Biaya langsung yang dikeluarkan bank untuk mendapatkan

DPK dapat diartikan sebagai biaya bagi hasil yang dikeluarkan

bank untuk diberikan kepada nasabah (investor) dengan maksud

82

menarik nasabah tersebut atau calon nasabah lainnya agar selalu

menyimpan dananya di bank. Besarnya biaya bagi hasil ini

penting untuk dipertimbangkan oleh pihak bank guna

memperhitungkan besarnya laba yang akan diperoleh bank.

Semakin besar biaya bagi hasil, maka semakin kecil laba yang

akan diperoleh bank. Oleh karena itu, atribut BLD menjadi

perhatian bank dalam mempertimbangkan kriteria BHI.

Adapun biaya tidak langsung (Overhead Cost) bank dalam

hal ini adalah biaya promosi atau periklanan yang dikeluarkan

bank untuk menarik minat masyarakat terhadap produk-produk

bank. Biaya ini tidak secara langsung berkaitan dengan upaya

untuk memperoleh dana pihak ketiga dan juga memiliki porsi

yang lebih kecil dari biaya bagi hasil. Oleh karena itu, bank

memiliki pertimbangan yang lemah terhadap atribut BTLD

dalam mempertimbangkan kriteria BHI.

5.5.3. Rata-Rata Responden

Berdasarkan bobot kriteria yang dimiliki setiap responden, maka

akan dilakukan gabungan pendapat responden pada masing-masing

kelompok (mudharib dan kru BMI) dengan menggunakan metode

Pairwise Comparison. Penggabungan tersebut bertujuan untuk

menentukan bobot rata-rata dari kriteria yang dimiliki rata-rata

responden mudharib dan kru BMI dalam menetapkan besarnya

nisbah bagi hasil.

Berdasarkan bobot rata-rata yang dihasilkan dari perhitungan

gabungan pendapat mudharib dan kru BMI tersebut, diketahui bahwa

terdapat perbedaan urutan prioritas yang dimiliki kedua pihak dalam

menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan

mudharabah. (Tabel 26).

83

Tabel 26. Bobot Kriteria Gabungan Pendapat Responden

Kriteria Mudharib Kru BMI

Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

I (0,29)

IV (0,09)


III (0,18)

V (0,06)

Bagi Hasil untuk Investor/Deposan/Penabung (BHI)

V (0,10)

II (0,20)

Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU)

II (0,28)

I (0,47)

Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) IV (0,16)

III (0,17)

Perbedaan paling jelas terlihat pada penetapan prioritas kriteria

Bagi Hasil untuk Investor (BHI), Tingkat Marjin Bagi Hasil

Perbankan Syariah (TBBS), dan Tingkat Suku Bunga Perbankan

Konvensional (TBBK). Kriteria BHI yang menjadi prioritas terakhir

pada sebagian besar mudharib merupakan salah satu kriteria yang

paling diperhatikan sebagian besar kru BMI dalam menetapkan

nisbah bagi hasil. Sedangkan kriteria TBBS yang sebagian besar

mudharib menetapkannya pada prioritas utama ditetapkan oleh

sebagian besar kru BMI pada prioritas keempat. Begitu pula dengan

kriteria TBBK yang menempati prioritas terakhir bagi seluruh kru

BMI menjadi kriteria yang berada pada prioritas ketiga bagi

mudharib.

Sebagian besar mudharib menetapkan kriteria PMKU pada

prioritas kedua dengan bobot yang mendekati bobot kriteria

pertamanya. Seluruh Kru BMI pun menetapkan kriteria PMKU pada

prioritas pertama dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil.

Dengan kata lain, kriteria ini ditetapkan sebagai prioritas utama oleh

kedua pihak dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil. Artinya,

diperkirakan terjadi saling kesesuaian pertimbangan dan kesepakatan

antara mudharib dengan bank dalam dalam hal mempertimbangkan

marjin keuntungan usaha mudharib sebagai pertimbangan utama

dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.

84

Sebagian besar mudharib dan kru BMI diduga memiliki

preferensi yang sama dalam mempertimbangkan kriteria JWP.

Kesamaan pertimbangan ini dibuktikan dengan besarnya bobot

kriteria JWP antara kedua pihak yang sangat dekat. Sebagian besar

mudharib menetapkan kriteria ini sebagai prioritas keempat dengan

bobot sebesar 0,16. Tidak berbeda jauh dengan mudharib, sebagian

besar kru BMI menetapkan kriteria ini pada prioritas ketiga dengan

bobot sebesar 0,17. Artinya, terjadi kesesuaian preferensi antara

pihak mudharib dengan pihak kru BMI dalam mempertimbangkan

jangka waktu pembiayaan ketika menentukan besarnya nisbah bagi

hasil.

5.6. Nilai Keputusan Responden

Menurut Mangkusubroto dan Trisnadi (1987), analisa keputusan

terdiri dari empat aspek, yaitu pemilihan alternatif, kodifikasi informasi,

penetapan preferensi, dan penetapan keputusan yang logis. Penentuan nilai

keputusan responden terhadap kriteria penetapan nisbah bagi hasil termasuk

ke dalam aspek keempat dalam analisa keputusan, yaitu penetapan

keputusan yang logis. Nilai keputusan untuk masing-masing responden

dihasilkan dari model perhitungan berdasarkan konsep Multi Criteria

Decision Making (MCDM) dengan Metode Bayes sebagai alat hitungnya.

Nilai keputusan inilah yang merepresentasikan pertimbangan mudharib dan

kru BMI dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil (Lampiran 6 dan 7).

Nilai keputusan masing-masing responden berkorelasi positif dengan

kuat-lemahnya pertimbangan responden terhadap kriteria penetapan nisbah

bagi hasil yang ditetapkan oleh ALCO. Jika nilai keputusan yang dimiliki

responden semakin besar, maka semakin kuat pula pertimbangan responden

terhadap kriteria penetapan nisbah bagi hasil tersebut. Artinya,

pertimbangan kru BMI akan semakin sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan ALCO dan pertimbangan mudharib akan semakin

mengakomodasi pertimbangan bank dalam menetapkan besarnya nisbah

bagi hasil.

85

5.6.1. Nilai Keputusan Mudharib

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Metode Bayes,

dihasilkan nilai keputusan masing-masing mudharib yang menjadi

tolak ukur untuk menganalisis pertimbangan yang dimilikinya dalam

menetapkan nisbah bagi hasil (Tabel 27).

Tabel 27. Nilai Keputusan Mudharib Responden Nilai Keputusan Responden Nilai Keputusan

(1) 4,041 (7) 3,794 (2) 4,365 (8) 3,596 (3) 4,011 (9) 3,588 (4) 3,891 (10) 3,396 (5) 3,864 (11) 3,003 (6) 3,805 (12) 3,000

5.6.2. Nilai Keputusan Kru BMI

Berdasarkan perhitungan dengan Metode Bayes tersebut juga

dihasilkan nilai keputusan untuk masing-masing Kru BMI yang

merepresentasikan pertimbangan yang dimilikinya dalam

menetapkan nisbah bagi hasil (Tabel 28).

Tabel 28. Nilai Keputusan Kru BMI Responden Nilai Keputusan Responden Nilai Keputusan

(1) 4,288 (7) 4,344 (2) 4,802 (8) 3,905 (3) 4,723 (9) 3,881 (4) 4,531 (10) 3,782 (5) 4,410 (11) 3,351 (6) 4,375

5.7. Hasil Uji Mann-Whitney

Pengujian Mann-Whitney dilakukan untuk menganalisis perbedaan

nilai keputusan yang dimiliki mudharib dan kru BMI dalam menetapkan

nisbah bagi hasil berdasarkan taraf signifikansi tertentu. Dalam pengujian

86

ini ditetapkan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya, kesempatan peneliti

menolak hipotesis yang padahal seharusnya diterima adalah sebesar 0,05

atau peneliti memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% terhadap keputusan

yang diambilnya.

Analisis statistik searah (one-tiled analysis) dilakukan dalam

penelitian ini karena peneliti ingin membandingkan nilai keputusan

mudharib dengan nilai keputusan kru BMI yang menjadi tolak ukur atau

pembandingnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara

nilai keputusan mudharib dengan nilai keputusan kru BMI tersebut.

Data nilai keputusan seluruh responden diperingkat tanpa

memperhatikan kategori responden (kategori kru BMI atau kategori

mudharib) (Tabel 29). Dalam tabel tersebut ditetapkan bahwa responden

dengan nilai keputusan 3,000 berada pada peringkat terkecil dan responden

dengan nilai keputusan 4,802 berada pada peringkat terbesar.

Tabel 29. Peringkat Data Nilai Keputusan Responden

MUDHARIB NILAI KEPUTUSAN PERINGKAT KRU BMI NILAI

KEPUTUSAN PERINGKAT

(1) 4,041 15 (1) 4,288 16 (2) 4,365 18 (2) 4,802 23 (3) 4,011 14 (3) 4,723 22 (4) 3,891 12 (4) 4,531 21 (5) 3,864 10 (5) 4,410 20 (6) 3,805 9 (6) 4,375 19 (7) 3,794 8 (7) 4,344 17 (8) 3,596 6 (8) 3,905 13 (9) 3,588 5 (9) 3,881 11 (10) 3,396 4 (10) 3,782 7 (11) 3,003 2 (11) 3,351 3 (12) 3,000 1

n1 = 12 R1 = 104 n2 = 11 R2 = 172

Berdasarkan Tabel 31 diketahui bahwa jumlah peringkat data nilai

keputusan responden untuk kategori mudharib (R1) adalah 104 dan kategori

kru BMI (R2) adalah 172. U hitung terdiri dari U hitung untuk kategori

mudharib (U1) dan U hitung untuk kategori kru BMI (U2). Berdasarkan

perhitungan statistik U diketahui bahwa U1 = 94 dan U2 = 38. Sesuai dengan

ketentuan pengujian Mann-Whitney, maka nilai U hitung yang digunakan

87

adalah nilai U hitung yang terkecil dari kedua nilai U tersebut, yaitu U2 =

38. Nilai U tersebut telah diuji ketelitiannya dengan menggunakan Rumus

14.

Selanjutnya, nilai U kritis dicari pada Tabel Distribusi U berdasarkan

nilai n1 (11), n2 (12), α (0,05), dan analisis arah pengujian statistik (one-

tiled analysis). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka diketahui U tabel

sebesar 38. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai

hitung U dengan nilai kritis U pada tabel dengan ketentuan terima H0 jika U

hitung ≥ U Tabel atau tolak H0 jika U hitung < U Tabel. Karena dihasilkan

U hitung (38) yang sama dengan U tabel (38), maka dapat disimpulkan

bahwa H0 diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan

pertimbangan yang sangat signifikan antara mudharib dengan Kru BMI

dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan

mudharabah. Dengan kata lain, pertimbangan yang dimiliki pihak bank

masih termasuk ke dalam batasan toleransi pertimbangan yang diharapkan

mudharib. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya nisbah bagi hasil yang

disepakati kedua pihak pada awal kontrak telah rasional.

5.8. Karakter Mudharib

Pertimbangan yang dimiliki mudharib dalam menetapkan nisbah bagi

hasil terkait secara langsung dengan karakter yang dimilikinya dan secara

tidak langsung dengan budaya organisiasi tempatnya bekerja. Karakter,

watak, atau tabiat dari suatu objek tergantung pada karakteristik dari objek

tersebut. Menurut Daryanto (1997), karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau

sifat khas suatu objek yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Sehingga,

untuk dapat mengidentifikasi karakter mudharib, maka dibutuhkan

informasi mengenai karakteristik yang secara langsung mempengaruhi

karakter mudharib tersebut.

Menurut Irawan (2004), berdasarkan pengaruh fluktuasi suku bunga

dan keuntungan yang diharapkan, karakter nasabah bank syariah

diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu nasabah rasional dan nasabah

88

emosional. Nasabah rasional adalah mereka yang melakukan transaksi atas

dasar pertimbangan keuntungan yang akan diraih. Sehingga, jika

peningkatan suku bunga kredit direspon dengan peningkatan permintaan

pembiayaan mudharabah, maka karakter mudharib tersebut adalah rasional.

Nasabah emosional adalah nasabah yang melakukan transaksi

pembiayaan mudharabah atas dasar kepercayaan bahwa bunga bank itu riba

dan diharamkan oleh agama. Sehingga, jika fluktuasi suku bunga kredit

tidak direspon dengan peningkatan ataupun penurunan permintaan

pembiayaan mudharabah, maka karakter mudharib tersebut adalah

emosional (Irawan, 2004).

Berdasarkan pernyataan tersebut, mudharib dengan karakter rasional

memiliki perhatian yang tinggi terhadap fluktuasi tingkat suku bunga kredit

dan pada saat yang bersamaan memantau perkembangan tingkat marjin bagi

hasil. Implikasinya ketika menetapkan nisbah bagi hasil, bobot yang

diberikan mudharib pada kriteria Tingkat Marjin Bagi Hasil Bank Syariah

(TBBS) dan Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional (TBBK) adalah sama

besar atau mendekati sama besar.

Mudharib dengan bobot yang sangat jauh berbeda antara kriteria

TBBS dan TBBK diidentifikasi sebagai mudharib yang memiliki

kecenderungan pada salah satu sistem perbankan. Jika bobot TBBS jauh

lebih besar dibandingkan dengan bobot TBBK, maka diduga mudharib

tersebut cenderung kepada sistem bagi hasil bank syariah. Sehingga,

mudharib tersebut termasuk ke dalam kategori loyalist syariah atau dapat

juga dikelompokkan sebagai nasabah emosional. Sedangkan jika bobot

TBBK jauh lebih besar daripada bobot TBBS, maka diduga mudharib

tersebut termasuk ke dalam kategori loyalist konvensional.

Penentuan karakter mudharib berdasarkan kriteria TBBS dan TBBK

ini didasari oleh dua faktor berikut: Pertama, kedua kriteria tersebut

merupakan indikator yang membedakan prinsip operasional antara bank

syariah dan bank konvensional. Sehingga dapat diprediksikan bahwa

nasabah pengguna kedua sistem perbankan tersebut memiliki karakter yang

berbeda.

89

Kedua, kombinasi kedua kriteria tersebut memiliki karakteristik yang

khas sebagai kriteria penentu besarnya nisbah bagi hasil produk pembiayaan

mudharabah. Pada organisasi pemerintah, kedua kriteria memiliki bobot

yang sangat jauh berbeda, sementara pada organisasi swasta kedua kriteria

memiliki bobot yang hampir sama. Perbedaan inilah yang menimbulkan ciri

khas dari kombinasi kedua atribut tersebut dalam penetapan nisbah bagi

hasil.

5.8.1. Karakter Mudharib pada Organisasi Pemerintah

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria TBBS dan TBBK dalam

menentukan besarnya nisbah bagi hasil diketahui bahwa mudharib

pada organisasi pemerintah memiliki respon yang cukup kuat

terhadap besarnya marjin bagi hasil dan cukup lemah terhadap

fluktuasi suku bunga. Kondisi ini dicirikan dengan ditetapkannya

tingkat bagi hasil (TBBS) pada prioritas pertama, sementara tingkat

suku bunga (TBBK) pada prioritas terakhir dengan perbedaan bobot

yang cukup besar (Tabel 12).

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa

mudharib pada organisasi pemerintah memiliki karakter emosional.

Karakter ini dicirikan dengan keengganan mudharib untuk

menggunakan sistem bunga karena dilarang oleh agama yang

dianutnya. Akibatnya, mudharib memiliki pertimbangan yang cukup

lemah terhadap kriteria suku bunga.

5.8.2. Karakter Mudharib pada Organisasi Swasta

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria TBBS dan TBBK dalam

menetapkan nisbah bagi hasil, mudharib pada organisasi swasta

memiliki pertimbangan yang sama kuat terhadap kedua kriteria

tersebut. Keadaan ini dicirikan dengan bobot kedua kriteria yang

hampir sama, yaitu sebesar 0,22 untuk TBBS dan 0,21 untuk TBBK

(Tabel 13).

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa

mudharib pada organisasi swasta memiliki karakter rasional.

Artinya, mudharib melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan

90

pertimbangan keuntungan yang akan diperolehnya. Bagi mudharib,

imbalan bagi bank berbanding terbalik dengan permintaan

pembiayaan atau kredit. Semakin rendah imbalan bagi bank dari

kegiatan pembiayaan atau kredit, maka semakin tinggi permintaan

mudharib terhadap pembiayaan atau kredit tersebut, begitu juga

sebaliknya.

5.8.3. Karakter Rata-Rata Mudharib

Berdasarkan perhitungan gabungan pendapat dengan

menggunakan metode Pairwise Comparison diperoleh hasil bahwa

kriteria TBBS yang dimiliki rata-rata mudharib menempati prioritas

pertama dengan bobot sebesar 0,29 sedangkan kriteria TBBK

menempati prioritas ketiga dengan bobot sebesar 0,18 (Lampiran 2).

Artinya, perhatian yang besar rata-rata mudharib terhadap marjin

bagi hasil masih tetap diikuti dengan perhatiannya kepada besarnya

suku bunga. Dengan kata lain, rata-rata mudharib dalam penelitian

ini termasuk ke dalam kategori nasabah rasional.

Rasionalnya karakter rata-rata mudharib juga dicerminkan oleh

pertimbangannya yang kuat terhadap kriteria perkiraan marjin

keuntungan usahanya (PMKU) dengan bobot sebesar 0,28

(Lampiran 2). Mudharib mengetahui bahwa besarnya keuntungan

yang akan diperolehnya dari pembiayaan ini tergantung dari bisnis

atau usaha yang dijalankannya. Semakin besar keuntungan usaha

mudharib, maka bagian keuntungan yang akan diperolehnya pun

akan semakin besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1). Besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) ditentukan berdasarkan dua faktor, yaitu

referensi marjin keuntungan bank yang ditetapkan oleh Tim Asset and

Liabilities Committee (ALCO) dan perkiraan keuntungan usaha yang

dibiayai. Elemen-elemen di dalamnya merupakan kriteria yang digunakan

oleh bank syariah secara umum dalam menetapkan nisbah bagi hasil pada

produk pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan seperti

mudharabah dan musyarakah.

2). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pertimbangan mudharib

dengan pertimbangan kru BMI dalam hal menetapkan besarnya nisbah

bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah. Dengan kata lain,

kriteria penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang

ditetapkan BMI dapat mengakomodasi pertimbangan yang dimiliki

mudharib dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diharapkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasionalitas besarnya nisbah bagi hasil

pada produk pembiayaan mudharabah di BMI telah tercapai.

3). Rata-rata mudharib dalam penelitian ini memiliki karakter rasional.

Dalam menggunakan produk pembiayaan mudharabah di BMI, mudharib

tetap mempertimbangkan fluktuasi tingkat suku bunga bank konvensional

di samping tingkat marjin bagi hasil sebagai instrumen yang digunakan

bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan.

Selain itu, pertimbangannya yang kuat terhadap perkiraan besarnya marjin

keuntungan usahanya mengindikasikan rasionalnya pemikiran rata-rata

mudharib dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil yang

diharapkannya.

92

2. Saran

1). Seluruh kru BMI baik yang ada di kantor pusat dan kantor cabang

hendaknya memahami kriteria-kriteria standar yang ditetapkan oleh ALCO

dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

Sehingga diharapkan adanya kesamaan pandangan dalam menetapkan

besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

2). Karakter mudharib yang rasional dapat menyebabkan migrasi mudharib

kepada bank lain dengan imbalan yang lebih kompetitif dari BMI. Oleh

karena itu, BMI Cabang Bogor hendaknya lebih meningkatkan nilai

tambah pada produk-produk pembiayaannya. Peningkatan nilai tambah

tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara: (1) Meningkatkan

kemampuan akses mudharib terhadap produk-produk BMI lainnya, (2)

Menempatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang tepat terutama dalam

mengelola kegiatan pembiayaan berskema bagi hasil, (3) Meningkatkan

kinerja pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam rangka

memudahkan mudharib ketika bertransaksi.

3). Sebagian besar penyaluran pembiayaan mudharabah di BMI Cabang

Bogor hendaknya lebih dikonsentrasikan pada usaha yang bergerak sektor

riil (produktif) daripada sektor konsumtif. Hal itu disebabkan karena

penyaluran pembiayaan mudharabah kepada sektor riil merupakan prinsip

dasar dari kegiatan pembiayaan mudharabah dan bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat dalam suatu negara.

4). Perlunya dilakukan penelitian kembali ataupun lanjutan guna

menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Hal itu disebabkan karena

tingkat abstraksi dari objek penelitian yang cukup tinggi sehingga

diperlukan kelengkapan dari variabel terkait. Selain itu, karena alat ukur

(kuesioner) dalam penelitian ini memiliki invaliditas pada beberapa butir

pertanyaan, maka diperlukan penelitian lanjutan untuk dapat memeriksa

validitas dari alat ukur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A.R. 2004. The Celestial Management. Senayan Abadi Publishing, Jakarta Antonio, M.S. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Gema Insani, Jakarta Bank Indonesia. 2005. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. http://www.bi.go.id. [17 Februari 2005]

Bank Muamalat Indonesia. 2005. Laporan Tahunan 2005.

http://www.muamalatbank.com. [27 Juli 2005] Baraba, A. 1999. Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/999A6F54-94B6-46DE-9638-FA6B2BBB110F/409/bempvol2no3des99.pdf. [16 Maret 2006]

Cochran, W.G. 1991. Teknik Penarikan Sampel. 3th Edition. UI-Press, Jakarta. Daryanto. 1997. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Apollo, Surabaya. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2005. Laporan Perkembangan

Perbankan Syariah Tahun 2005. http://www.bi.go.id. [23 Maret 2006] Djabir, M.D. 2000. Analisa Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank

Muamalat Indonesia. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas.

Fewidarto, P.D. 1996. Proses Hirarki Analitik (Analitical Hierarchy Process).

Materi Khusus Singkat pada Program Pascasarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

George, D. dan Mallery. 2003. SPSS for Windows step by step : A Simple Guide

and Reference 11.0 Update. Allyn and Bacon, Boston Hasan, M.I. 2003. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). 2th

Edition. Bumi Aksara, Jakarta. Irawan, T. 2004. Analisis Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Bank Umum

Syariah (BUS) Di Indonesia. Skripsi pada Departemen Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Jalil, A., dkk. 1997. Metode Penelitian. Universitas Terbuka, Jakarta

94

Karim, A. 2004. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. 2th Edition. PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta. Lootsma, F. A. 1999. Distributed Multi-Criteria Decision Making and The Roles

of Participants in The Process. Paper. Delft University of Technology, Netherlands.

Mangkusubroto, K. dan Trisnadi L. 1987. Analisa Keputusan Pendekatan Sistem

Dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Exact, Bandung Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk.

Grasindo, Jakarta. Ma’arif, M.S. dan H. Tanjung. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk

Manajemen. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Muhammad. 2003. Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah. Pusat Studi

Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta. . 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank

Syariah. UII Press, Yogyakarta. Muhimmah. 2003. Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Beastudi

ETOS Dompet Dhuafa Republika. Skripsi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Muljawan, D. 2001. Bank Syariah: Konsep Dasar Operasional Dan Regulasi.

Makalah pada Seminar on Islamic Economics and Banking. 24 Oktober 2001, Jakarta.

Nasution, S. 2003. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Bumi Aksara, Jakarta. Perwataatmadja, K dan M S. Antonio. 1997. Apa dan Bagaimana Bank Islam. PT.

Dana Bhakta Wakaf, Yogyakarta. Rangkuti, F. 2003. Riset Pemasaran. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Rose, P. 1999. Commercial Banking Management. Mc.Graw Hall, Singapura. Salustri, F.A. 2005. Pairwise Comparison

http://www.cden.ryerson.ca/~fil/T/pwisecomp.html [07 April 2006] Siagian, T.E. 2004. Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Mudharabah pada Bank Syariah. Tesis pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.

95

Spiegel, M.R. 1988. Seri Buku Schaum Teori dan Soal-Soal Statistika. 2th Edition. Erlangga, Jakarta.

Statistik Perbankan Syariah Juni 2006. Direktorat Perbankan Syariah Bank

Indonesia, Jakarta. Sudarmanto, R.G. 2005. Analisis Regresi Ganda dengan SPSS. Graha Ilmu.

Yohyakarta. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung Supranto, J. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan

Pangsa Pasar. Rineka Cipta. Jakarta . 2001. Statisitk: Teori & Aplikasi, Jilid 2. 6th Edition. Erlangga,

Jakarta. Supraptiwiningsih. 2004. Aplikasi Prinsip Mudhrabah Beserta Analisis Kinerja dan Keagenan Pada Bank Syariah Muamalat Indonesia. Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Susanto, A.E. dan M. Firdaus. 2004. Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek.

Ghalia Indonesia, Bogor. Usman, H. & R.P.S. Akbar. 2003. Pengantar Statistika. Bumi Aksara, Jakarta

97

KUISIONER PENELITIAN

MEMPELAJARI RASIONALITAS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL

PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH


Oleh : Moch. Ridlo Darajat

H24102105

DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

98

KUISIONER PENELITIAN

MEMPELAJARI RASIONALITAS PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor) Kepada Responden yang terhormat,

Kami memahami dan menyadari bahwa waktu bapak/Ibu/Saudara sangat berharga. Namun begitu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat membantu penelitian kami dengan mengisi kuisioner ini. Kuisioner ini hanya digunakan untuk kepentingan studi dan tidak akan dipublikasikan secara luas. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam kuisioner ini tidak akan memberikan dampak apapun bagi pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara, sehingga kami sangat mengharapkan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuisioner ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari rasionalitas penetapan nisbah bagi hasil produk pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah (BUS) Di Kota Bogor. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan masyarakat (nasabah atau calon nasabah) dalam mempertimbangkan besaran nisbah yang disepakati dalam transaksi pembiayaan mudharabah.

Untuk dapat mengisi kuisioner ini dengan baik, Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lihatlah secara sepintas seluruh kuisioner. 2. Bacalah petunjuk khusus pada setiap awal kuisioner sebelum mulai menjawab. 3. Jawablah semua pertanyaan dari setiap bagian sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu

alami dan rasakan sebenarnya. Jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas bagi Bapak/Ibu tentang maksud pertanyaan tersebut, maka jawablah pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu tentang maksud pertanyaan tersebut.

4. Pastikan Bapak/Ibu telah menjawab semua pertanyaan dalam kuisioner. Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner ini.

Moch. Ridlo Darajat

(Mahasiswa Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,

Institut Pertanian Bogor)

Kuisioner ini semata – mata untuk penelitian

Lanjutan Lampiran 1

99

A. IDENTITAS RESPONDEN MUDHARIB Berilah tanda check list (√) pada kotak yang menyatakan jawaban yang dianggap benar! 1. Apakah anda sedang menjadi nasabah pembiayaan mudharabah (mudharib)

di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Bogor:

Ya Tidak

(Jika “Tidak”, silakan lanjutkan ke no. 3) 2. Kontrak pembiayaan mudharabah yang sedang anda lakukan termasuk ke

dalam jenis pembiayaan mudharabah:

Modal Kerja Investasi Khusus

(Silakan lanjutkan ke no. 5) 3. Apakah anda pernah menjadi nasabah pembiayaan mudharabah

(mudharib) di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Bogor:

Ya Tidak

(jika “Tidak”, Terima Kasih atas kerja sama anda, semoga anda mendapatkan ganjaran dari Allah SWT)

4. Kontrak pembiayaan mudharabah yang pernah anda lakukan termasuk ke

dalam jenis pembiayaan mudharabah:

Modal Kerja Investasi Khusus 5. Berapa kali anda mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah dari Bank

Muamalat Indonesia (BMI) cabang Bogor?

Pembiayaan mudharabah modal kerja : ...... kali, yaitu pada bulan/tahun ................/......., ................/......., ................/......., Pembiayaan mudharabah investasi khusus : ...... kali, yaitu pada bulan/tahun ................/......., ................/......., ................/.......,

6. Jangka waktu rata-rata pembiayaan mudharabah yang anda sepakati dengan

bank?

Pembiayaan mudharabah modal kerja : ....... bulan. Pembiayaan mudharabah investasi khusus : ....... bulan.

7. Bidang usaha/proyek yang dibiayai bank yang sedang anda jalankan:

a.

b.

c.

Lanjutan Lampiran 1

100

8. Apakah anda memiliki pertimbangan pribadi dalam menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan anda?

Ya Tidak

Jika “Ya”, apa petimbangan anda dalam menentukan nisbah bagi hasil

1.

2.

3.

9. Apakah sebelumnya anda pernah menjadi mudharib di bank syariah (BUS, UUS, atau BPRS) lainnya:

Pernah Tidak Pernah

Sebutkan nama bank tersebut:

1. Bank ................... 2. Bank ................... 3. Bank ................... 10. Berapa lama anda menjadi mudharib di bank tersebut?

1. Bank ...................,.....bln 2. Bank ...................,.....bln 3. Bank ...................,.....bln

11. Apakah sebelumnya anda pernah menjadi debitur di bank konvensional (Bank

Umum ataupun BPR):

Pernah Tidak Pernah

Sebutkan nama bank tersebut:

1. Bank ................... 2. Bank ................... 3. Bank ................... 12. Berapa lama anda menjadi debitur di bank tersebut?


4. Bank ................... 5. Bank ................... 6. Bank ...................

4. Bank ................... 5. Bank ................... 6. Bank ...................



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lanjutan Lampiran 1

101

B. PREFERENSI MUDHARIB Berikan tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan Dalam mempertimbangkan besaran nisbah bagi hasil pembiayaan

Mudharabah Modal Kerja atau Mudharabah Investasi Khusus yang disepakati

bersama dengan bank, seberapa jauh anda sebagai mudharib/pengelola usaha

setuju atau tidak setuju terhadap kriteria/pertimbangan dan atribut berikut.

1) Preferensi Mudharib Terhadap Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Mudharabah Modal Kerja

No Pernyataan

SS S N TS STS

1 Anda mempertimbangkan marjin bagi hasil perbankan syariah.

2 Anda mempertimbangkan tingkat suku bunga perbankan konvensional.

3 Anda memperkirakan marjin keuntungan usaha anda yang dibiayai oleh bank.

4 Anda mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan.

5 Anda mempertimbangkan bagi hasil yang diharapkan penabung/investor.

2) Preferensi Mudharib Terhadap Atribut Penetapan Nisbah Bagi Hasil A. Berdasarkan Kriteria Tingkat Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)


No Pernyataan

SS S N TS STS

1 Anda mempertimbangkan tingkat bagi hasil rata-rata perbankan syariah.

2 Anda mempertimbangkan tingkat bagi hasil rata-rata beberapa bank syariah

3 Anda mempertimbangkan tingkat bagi hasil bank syariah tertentu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju S = Setuju STS= Sangat Tidak Setuju N = Netral TS = Tidak Setuju

Lanjutan Lampiran 1

102

B. Berdasarkan Kriteria Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

Mudharabah Modal

Kerja

No Pernyataan

SS S N TS STS

1 Anda mempertimbangkan tingkat rata-rata suku bunga perbankan konvensional.

2 Anda mempertimbangkan tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional.

3 Anda mempertimbangkan tingkat suku bunga bank konvensional tertentu.

C. Berdasarkan Kriteria Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha (PMKU)


No Pernyataan

SS S N TS STS

1 Anda mempertimbangkan perkiraan volume penjualan setiap bulan atau transaksi.

2 Anda mempertimbangkan perkiraan fluktuasi harga penjualan setiap bulan atau transaksi.

3 Anda mempertimbangkan perkiraan laba bersih setiap transaksi penjualan.

4 Anda mempertimbangkan perkiraan Harga Pokok Penjualan usaha anda

D. Berdasarkan Kriteria Bagi Hasil yang Diharapkan

Investor/Penabung (BHI)


No Pernyataan SS S N TS STS

1 Anda mempertimbankan persentase/porsi/nisbah bagi hasil untuk penabung/investor/deposan

2 Anda mempertimbangkan biaya langsung yang dikeluarkan bank dalam memperoleh dana pihak ketiga.

3 Anda mempertimbangkan biaya tidak langsung yang dikeluarkan bank dalam memperoleh dana pihak ketiga.

Lanjutan Lampiran 1

103

E. Berdasarkan Kriteria Perkiraan Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) Mudharabah Modal

Kerja

No Pernyataan

SS S N TS STS

1 Anda mempertimbangkan perkiraan lama proses barang.

2 Anda mempertimbangkan perkiraan lama persediaan barang.

3 Anda mempertimbangkan perkiraan lama piutang.

4 Anda mempertimbangkan tambahan waktu guna menghindari keterlambatan setoran (Delayed Factor)

F. Kriteria beserta atribut lainnya yang anda gunakan, antara lain :

MMK* No Kriteria Atribut SS S N TS STS

* Mudharabah Modal Kerja

Lanjutan Lampiran 1

104

C. PREFERENSI BANK Berikan tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan Dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah

modal kerja atau mudharabah investasi khusus, seberapa jauh anda sebagai

wakil dari bank menetapkan penting atau tidak penting terhadap kriteria dan

atribut yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan besaran nisbah bagi hasil

tersebut.

1) Kepentingan Relatif Bank Terhadap Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbangkan marjin bagi hasil perbankan syariah.

2 Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga perbankan konvensional.

3 Bank memperkirakan marjin keuntungan usaha yang dibiayainya.

4 Bank mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan.

5 Bank mempertimbangkan bagi hasil yang diharapkan penabung/investor.

2) Kepentingan Relatif Bank Terhadap Atribut Penetapan Nisbah Bagi Hasil A. Berdasarkan Kriteria Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah (TBBS)


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbangkan marjin bagi hasil rata-rata perbankan syariah.

2 Bank mempertimbangkan marjin bagi hasil rata-rata beberapa bank syariah

3 Bank mempertimbangkan marjin bagi hasil bank syariah tertentu.

Lanjutan Lampiran 1

105

B. Berdasarkan Kriteria Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional (TBBK)


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbangkan tingkat rata-rata suku bunga perbankan konvensional.

2 Bank mempertimbangkan tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional.

3 Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga bank konvensional tertentu.

C. Berdasarkan Kriteria Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib

(PMKU)


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbangkan perkiraan volume penjualan usaha setiap bulan atau transaksi.

2 Bank mempertimbangkan perkiraan fluktuasi harga penjualan setiap bulan atau transaksi.

3 Bank mempertimbangkan perkiraan laba bersih usaha setiap transaksi penjualan.

4 Bank mempertimbangkan perkiraan Harga Pokok Penjualan usaha Mudharib

D. Berdasarkan Kriteria Bagi Hasil yang Diharapkan Investor/Penabung

(BHI)


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbankan persentae/porsi/nisbah bagi hasil untuk penabung/investor/deposan

2 Bank mempertimbangkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh dana pihak ketiga.

3 Bank mempertimbangkan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Lanjutan Lampiran 1

106

E. Berdasarkan Kriteria Perkiraan Jangka Waktu Pembiayaan (JWP)


No Pernyataan

SP P CP KP TP

1 Bank mempertimbangkan perkiraan lama proses barang dalam usaha mudharib.

2 Bank mempertimbangkan perkiraan lama persediaan barang dalam usaha mudharib.

3 Bank mempertimbangkan perkiraan lama piutang dalam usaha mudharib.

4

Bank mempertimbangkan tambahan waktu pada perputaran kas usaha mudharib guna menghindari keterlambatan setoran mudharib (Delayed Factor)

F. Kriteria beserta atribut lainnya yang bank gunakan, antara lain :

MMK* No Kriteria Atribut SP P CP KP TP

*Mudharabah Modal Kerja C. PENETAPAN SCORE (SCORING) MUDHARIB PADA KRITERIA DAN ATRIBUT PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL Prosedur pengisian: 1. Masing-masing kriteria/atribut dibandingkan dengan kriteria/atribut lainnya

yang ada dalam satu tabel dengan cara menetapkan angka.

2. Penetapan angka dilakukan setelah membandingkan kriteria ke-i pada kolom

ke-2 dengan kriteria yang lainnya di kolom berikutnya.

3. Angka ditulis hanya pada kotak yang tidak diarsir.

4. Isilah tabel dengan angka berdasarkan skala Saaty berikut ini:

Lanjutan Lampiran 1

107

Skala Definisi 1

3

5

7

9

2,4,6,8

Sama pentingnya dibanding dengan ............

Sedikit Kuat pentingnya dibanding dengan ............

Kuat pentingnya dibanding dengan .............

Sangat kuat pentingnya dibanding dengan .............

Ekstrim pentingnya dibanding dengan .............

Nilai di antara dua penilaian yang berdekatan

5. Contoh: No BHS BBK BDR 1 Bagi Hasil di Bank Syariah (BHS) 7 9 2 Bunga di Bank Konvensional (BBK) 5 3 Bunga dari Renternir (BDR)

Artinya, anda mengatakan bahwa:

Bagi Hasil di Bank Syariah (BHS) sangat kuat pentingnya dibanding dengan Bunga di Bank Konvensional (BBK) dan ekstrim pentingnya dibanding dengan Bunga dari Renternir (BDR).

Bunga di Bank Konvensional (BBK) kuat pentingnya dibanding dengan Bunga dari Renternir (BDR).

A. Penetapan Score Pada Kriteria Penetapan Nisbah Bagi Hasil No TBBS TBBK BHI PMKU PSCU

1 Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

2 Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

3 Bagi Hasil yang Diharapkan Investor/Penabung (BHI)

4 Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha (PMKU)

5 Perkiraan Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) B. Penetapan Score Pada Atribut Penetapan Nisbah Bagi Hasil Penetapan Score Pada Atribut dari Kriteria TBBS No BRPS BRBS BBST 1 Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Perbankan Syariah (BRPS)

2 Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank Syariah Tertentu (BRBS)

3 Marjin Bagi Hasil Bank Syariah Tertentu (BBST)

Lanjutan Lampiran 1

108

Penetapan Score Pada Atribut dari Kriteria TBBK No SRPK SRBK SBKT 1 Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK)

2 Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional Tertentu (SRBK)

3 Suku Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT) Penetapan Score Pada Atribut dari Kriteria BHI No PBHI BLD BTLD

1 Persentase/porsi/nisbah bagi hasil yang diharapkan investor /penabung/deposan (PBHI)

2 Biaya langsung yang dikeluarkan dalam memperoleh DPK (BLD)

3 Biaya tak langsung yang dikeluarkan dalam memperoleh DPK (BTLD)

Penetapan Score Pada Atribut dari Kriteria PMKU

No TVP TFH TLB THPP 1 Taksiran volume penjualan (TVP) 2 Taksiran fluktuasi harga (TFH) 3 Taksiran laba bersih (TLB) 4 Taksiran harga pokok penjualan (THPP)

Penetapan Score Pada Atribut dari Kriteria JWP

No TLPB TLSB TLP TDF 1 Taksiran lama proses barang (TLPB) 2 Taksiran lama persediaan barang (TLSB) 3 Taksiran lama piutang (TLP) 4 Taksiran Delayed Faktor * (TDF)

* Tambahan waktu guna menghindari keterlambatan setoran

Terima kasih atas kesediaan anda mengisi

kuesioner ini. Semoga Bapak/Ibu/Saudara/i

sekalian mendapat balasan dari Allah SWT

Lanjutan Lampiran 1

109

No Kriteria Bobot Atribut Bobot


Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank Syariah (BRBS) 0,35 1


0,29


Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK) 0.24

Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional (SRBK) 0.46 2


0,18

Suku Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT) 0.30

Porsi/Nisbah Bagi Hasil untuk Investor (PBHI) 0,56

Biaya Langsung Untuk Memperoleh DPK (BLD) 0,31 3


0,10





4 Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU)

0,28





5 Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0,16


Lampiran 2. Bobot Kriteria dan Atribut dari Gabungan Pendapat Mudharib

110

No Kriteria Bobot Atribut Bobot


Marjin Bagi Hasil Rata-Rata Beberapa Bank Syariah (BRBS) 0,23 1


0,09


Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional (SRPK) 0,58

Suku Bunga Rata-Rata Beberapa Bank Konvensional (SRBK) 0,24 2


0,06

Suku Bunga Bank Konvensional Tertentu (SBKT) 0,18

Porsi/Nisbah Bagi Hasil untuk Investor (PBHI) 0,46

Biaya Langsung Untuk Memperoleh DPK (BLD) 0,41 3


0,20





4 Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Mudharib (PMKU)

0,47





5 Jangka Waktu Pembiayaan (JWP) 0,17


Lampiran 3. Bobot Kriteria dan Atribut dari Gabungan Pendapat Kru BMI

Item-total Statistics Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted 1 81.1667 104.9667 .7218 .8909 2 81.3333 110.2667 .2981 .9008 3 81.3333 105.0667 .8638 .8894 4 81.5000 109.1000 .8677 .8931 5 81.5000 104.7000 .7400 .8905 6 81.3333 105.4667 .8314 .8900 7 81.3333 105.4667 .8314 .8900 8 81.3333 106.2667 .5206 .8952 9 81.6667 114.6667 .0762 .9053 10 81.5000 116.3000 -.0488 .9173 11 81.6667 115.8667 -.0256 .9141 12 81.1667 104.9667 .7218 .8909 13 81.1667 104.9667 .7218 .8909 14 81.1667 100.9667 .7457 .8888 15 81.0000 101.2000 .9009 .8861 16 81.6667 104.6667 .6784 .8915 17 81.6667 104.6667 .6784 .8915 18 82.1667 109.3667 .4277 .8973 19 81.3333 105.8667 .5433 .8946 20 81.8333 104.5667 .5128 .8957 21 81.3333 105.8667 .5433 .8946 22 81.8333 104.5667 .5128 .8957 Reliability Coefficients N of Cases = 6.0 N of Items = 22 Alpha = .8998

Lam

piran 4. Hasil U

ji Reliabilitas K

uesioner 111

111

Lam

piran 5. Hasil U

ji Validitas Parsial K

uesioner 112

KRTERIA Pertanyaan Responden

1 2 3 4 5 Total

1 4 5 4 4 4 21 2 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 3 3 15 4 5 4 4 4 4 21 5 4 5 4 4 4 21 6 5 3 5 4 5 22 JUMLAH 25 24 24 23 23 PEARSON 0.847 0.436 0.864 0.924 0.812

A=0.05 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V V V

ATRIBUT TBBS Pertanyaan Responden

6 7 8 Total

1 4 4 5 13 2 4 4 4 12 3 3 3 3 9 4 4 4 3 11 5 5 5 5 15 6 4 4 4 12

JUMLAH 24 24 24 PEARSON 0.949 0.949 0.894

A=0.05 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V

ATRIBUT TBBK Pertanyaan Responden

9 10 11 Total

1 4 5 5 14 2 5 5 5 15 3 3 3 3 9 4 3 3 2 8 5 4 5 4 13 6 3 2 3 8

JUMLAH 22 23 22 PEARSON 0.947 0.952 0.950

A=0.05 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V

ATRIBUT PMKU Pertanyaan Responden

12 13 14 15 Total

1 4 4 4 4 16 2 4 4 3 4 15 3 3 3 3 3 12 4 5 5 5 5 20 5 4 4 5 5 18 6 5 5 5 5 20

JUMLAH 25 25 25 26 PEARSON 0.949 0.949 0.922 0.967

A=0.05 0.360 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V V

ATRIBUT BHI Pertanyaan Responden

16 17 18 Total

1 3 3 3 9 2 3 3 3 9 3 3 3 3 9 4 4 4 2 10 5 4 4 4 12 6 5 5 4 14

JUMLAH 22 22 19 PEARSON 0.945 0.945 0.705

A=0.05 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V

ATRIBUT JWP Pertanyaan

Responden 19 20 21 22

Total

1 3 3 3 3 12 2 5 2 5 2 14 3 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 16 5 4 4 4 4 16 6 5 5 5 5 20

JUMLAH 24 21 24 21 PEARSON 0.737 0.817 0.737 0.817

A=0.05 0.360 0.360 0.360 0.360 HASIL V V V V

Kriteria

TBBS TBBK PMKU JWP BHI

0.29 0.18 0.28 0.16 0.10 Nilai

BRPS BRBS BBST SRPK SRBK SBKT TVP TFH TLB THPP TLPB TLSB TLP TDF PBHI BLD BTLD Keputusan

Alternatif (Responden)

0.11 0.35 0.55 0.24 0.46 0.30 0.40 0.20 0.17 0.23 0.16 0.28 0.49 0.06 0.56 0.31 0.13

Bobot (Bj) 0.030 0.099 0.157 0.042 0.083 0.053 0.114 0.055 0.049 0.066 0.025 0.044 0.077 0.010 0.054 0.030 0.012

1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4.041 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 5 2 5 2 3.891 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.000 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4.011 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4.365 6 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 3.596 7 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3.003 8 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3.396 9 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3.588

10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3.864 11 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3.794

12 4 4 2 5 5 2 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 3.805

TOTAL 44 45 45 47 48 38 48 44 46 46 43 43 37 46 40 49 38

Nilai

Keputusan 1.321 4.467 7.043 1.992 3.969 2.029 5.472 2.441 2.272 3.016 1.073 1.881 2.838 0.458 2.151 1.465 0.467

Lam

piran 6. Hasil Perhitungan B

ayes untuk Mudharib

113

Kriteria

TBBS TBBK PMKU JWP BHI

0.09 0.06 0.47 0.17 0.20 Nilai

BRPS BRBS BBST SRPK SRBK SBKT TVP TFH TLB THPP TLPB TLSB TLP TDF PBHI BLD BTLD Keputusan

Alternatif (Responden)

0.47 0.23 0.29 0.58 0.24 0.18 0.31 0.19 0.34 0.16 0.40 0.28 0.22 0.10 0.46 0.41 0.14

Bobot (Bj) 0.045 0.022 0.028 0.037 0.016 0.012 0.145 0.088 0.161 0.073 0.069 0.048 0.037 0.017 0.093 0.083 0.027

1 4 4 3 3 3 2 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4.288

2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4.344

3 4 4 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4.723

4 4 3 2 3 3 2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4.410

5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3.905

6 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 5 1 1 4 3 4 3 3.351

7 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3.782

8 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3.881

9 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 4.375

10 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4.802

11 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4.531

TOTAL 47 42 38 38 34 31 51 48 49 47 48 43 35 48 48 47 45

Nilai

Keputusan 2.114 0.933 1.049 1.415 0.530 0.369 7.384 4.206 7.879 3.434 3.318 2.045 1.291 0.830 4.475 3.885 1.236

Lam

piran 7. Hasil Perhitungan B

ayes untuk Kru B

MI

114

115

Kriteria Produk Jenis Produk Keterangan

Shar-E

Tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan Phone Banking dalam satu kartu

Tabungan Ummat Investasi tabungan dengan akad Mudharabah

Tabungan Arafah Tabungan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji

Deposito Mudharabah Investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik

Deposito Fulinves Inevstasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu enam dan 12 bulan.

Giro Wadi’ah Titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro.

Penghimpunan Dana

Dana Pensiun Muamalat

Dapat diikuti oleh mereka yang berusaha minimal 18 tahun, atau sudah menikah, atau pilihan usia pensiun 45 – 65 tahun

Murabahah Jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati

Salam Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari di mana pembayaran dilakukan di muka secara tunai

Istishna Sama dengan salam hanya berbeda dalam hal pembayaran.

Musyarakah Kerjasama berdasarkan kontribusi dana dari kedua belah pihak

Mudharabah Kerjasama berdasarkan kontribusi keahlian di satu pihak dan dana di pihak lain

Ijarah Sewa menyewa barang/jasa

Penanaman Dana

Ijarah Muntahia Bittamlik Sewa menyewa barang/jasa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa

Wakalah Akad pemberian wewenang kepada pihak lain

Kafalah Jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga

Hawalah Pengalihan utang

Rahn Penggadaian

Produk Jasa

Qardh Pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan dibayarkan secara angsuran ataupun sekaligus

ATM

Layanan ATM 24 jam dalam melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran ZIS (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon

SalaMuamalat Layanan Phone Banking 24 jam dan call centre

Pembayaran Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS

Jasa Layanan

Jasa-jasa Lain Transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank

Lampiran 8. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

116

No Kriteria Atribut

1 Tingkat Marjin Bagi Hasil Perbankan Syariah (TBBS)

a). Tingkat marjin bagi hasil rata-

rata perbankan syariah

b). Tingkat marjin bagi hasil rata-

rata beberapa bank syariah

c). Tingkat marjin bagi hasil bank

syariah tertentu

2 Tingkat Suku Bunga Perbankan Konvensional (TBBK)

a). Tingkat suku bunga rata-rata

perbankan konvensional

b). Tingkat suku bunga rata-rata

beberapa bank konvensional

c). Tingkat suku bunga bank

konvensional tertentu

3 Perkiraan Marjin Keuntungan Usaha Nasabah (PMKU)

a). Perkiraan volume penjualan

b). Perkiraan fluktuasi harga

c). Perkiraan laba bersih

d). Perkiraan Harga Pokok

Penjualan (HPP)

4 Jangka Waktu Pembiayaan (JWP)

a). Perkiraan lama proses

produksi

b). Perkiraan lama persediaan

c). Perkiraan lama piutang

d). Perkiraan Delayed Factor

5 Bagi Hasil yang Diharapkan Nasabah Pihak Ketiga (Investor/Penabung) (BHI)

a). Target bagi hasil untuk

nasabah pihak ketiga

b). Biaya langsung untuk

mendapatkan dana pihak

ketiga

c). Biaya tidak langsung untuk

mendapatkan dana pihak

ketiga

Lampiran 9. Elemen Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Tabel Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Nisbah Cicilan

Pokok Marjin

Keuntungan Angsuran Proyeksi Pendapatan Bank MudharibBulan

(A) (B) (C = A + B) (D) (E = C/D) (1 – E)

TOTAL

Sumber: Djabir, 2000

Tabel Perhitungan Distribusi Profit Porsi Nasabah

Bulan Aktual Pendapatan

Nisbah Bank

Aktual Setoran

Profit Bank

Angsuran Mudharib

Jumlah Jalan Nisbah Hasil Bonus Jml

TOTAL

Sumber: Muhammad, 2004

Lam

piran 10. Perhitungan Nisbah B

agi Hasil dan D

istribusi Profit

pada Pembiayaan M

udharabah 117

hmoch. ridlo darajat. h24102105. mempelajari rasionalitas penetapan nisbah bagi hasil produk...

Documents