holding - perkebunan€¦ · pelayanan informasi di ptpn iii (persero) dan bertanggungjawab...

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Pedoman Keterbukaan informasi publik ini berlaku sejak ditandatangani, diharapkan dapat dipatuhi dan bila perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Pengantar

Jakarta, Mei 2019PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Komisaris Direksi

Arif SatriaKomisaris Utama

Dolly P PulunganDirektur Utama

Piagam Keterbukaan Informasi PublikCharter of Public Information Openness

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)

ii

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2

B. Referensi 2

C. Tujuan 3

D. Ruang Lingkup 3

E. Definisi 3

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

A. Struktur Organisasi 8

B. Tanggung Jawab 9

Daftar Isi


Piagam Keterbukaan Informasi PublikCharter of Public Information Openness iii

BAB III

PROSEDUR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

A. Permohonan Layanan Informasi Publik 12

B. Pengelolaan Keberatan 14

C. Pelaporan Layanan Informasi Publik 15

LAMPIRAN I

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 17

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

LAMPIRAN II

Tata Cara Pengajuan Keberatan 18


LAMPIRAN III

Formulir Permohonan Informasi 19

LAMPIRAN IV

Pemberitahuan Tertulis 20

LAMPIRAN V

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik 21




iv

LAMPIRAN VI

Surat Keputusan PPID 22

Tentang Penolakan Informasi

LAMPIRAN VII

Pernyataan Keberatan Atas 23

Penolakan Permohonan Informasi

LAMPIRAN VIII

Pendaftaran Keberatan Penolakan Informasi Publik 24 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

LAMPIRAN IX

Daftar Informasi Terbuka Dan Dikecualikan 25



Piagam Keterbukaan Informasi PublikCharter of Public Information Openness v



vi

BAB IPENDAHULUAN


Piagam Keterbukaan Informasi PublikCharter of Public Information Openness 1

A. Latar Belakang

1. Pemenuhan kebutuhan informasi adalah bagian integral dari hak asasi manusia.

2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Badan Hukum yang memiliki, memproduksi, mengelola, dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya, penting untuk mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik.

3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

B. Referensi

1. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.



2

C. Tujuan

Pedoman ini dibuat untuk mengatur tata cara pengelolaan layanan Informasi publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait agar tertib dan lancar.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja di PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang lingkup kegiatannya meliputi:

1. Permohonan Layanan Informasi Publik

2. Pengelolaan Keberatan

3. Pelaporan Layanan Informasi Publik

E. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (disingkat) PTPN III (Persero) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO). Anggaran Dasar Perseroan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akte No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No 3 tahun 2016 yang dibuat notaris Nanda Fauz Iwan sh M.KN yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM no. AHU-0002765.AH.01.02 tahun 2016.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PTPN III (Persero) dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PTPN III (Persero) dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di PTPN III (Persero) dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

6. Atasan PPID adalah Direktur SDM/Umum.

7. PPID Utama adalah Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

8. PPID Pembantu adalah General Manager, Kepala Divisi selain Kepala



4

Divisi Sekretaris Perusahan, Kabag selain Kepala Biro Sekretaris Perusahan, Manajer, dan Kepala Unit di lingkungan PTPN III (Persero).

9. PPI adalah pejabat atau yang oleh karena jabatannya ditunjuk membantu PPID di unit kerja/usaha/bisnisnya.

10. Daftar Informasi Terbuka dan Dikecualikan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang sifatnya terbuka yang berada di bawah penguasaan PTPN III (Persero), termasuk informasi yang sifatnya dikecualikan.

11. Informasi Terbuka adalah setiap informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.

12. Informasi Dikecualikan adalah maximum access and limited exemption, atau Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, dan terbatas.

13. Masa retensi adalah jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informasi publik yang telah ditentukan.

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

16. Uji Konsekuensi adalah kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi atas Informasi yang dikecualikan. Hasil uji konsekuensi dapat berupa pemberian informasi yang dikecualikan atau penolakan informasi yang dikecualikan.





6

BAB IISTRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

A. Struktur Organisasi

Keterangan:

1. Atasan PPID adalah Direktur SDM/Umum


3. PPID Pembantu adalah General Manager, Kepala Divisi selain Kepala Divisi Sekretaris Perusahan, Kabag selain Kepala Biro Sekretaris Perusahan, Manajer, dan Kepala Unit di lingkungan PTPN III (Persero).

4. PPI adalah pejabat atau yang oleh karena jabatannya ditunjuk membantu PPID

Atasan PPID

PPID Utama

PPIDPembantu di Distrik

PPIDPembantu di Pabrik

PPIDPembantu di KP

PPIDPembantu di Holding

PPIDPembantu di Kebun/Unit

PPIDPembantu di Distrik

PPIDPembantu di Pabrik

PPIDPembantu di KP

PPIDPembantu di Holding

PPIDPembantu di Kebun/Unit



8

B. Tanggung Jawab

Menetapkan tanggung jawab masing-masing struktur PPID sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam hal:

a. Pemberian informasi yang bersifat tertutup;

b. Uji konsekuensi terhadap informasi tertutup;

c. Ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi;

d. Ketersediaan laporan pelayanan informasi setiap akhir tahun.


PPID Utama bertanggung jawab dalam hal:

a. Penyiapan informasi PTPN III (Persero);

b. Ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan;

c. Informasi melalui berbagai sarana informasi;

d. Kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

e. Penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik;

f. Penyampaian informasi publik yang ditutup.

3. PPID Pembantu adalah General Manager, Kepala Divisi selain Kepala



Divisi Sekretaris Perusahan, Kabag selain Kepala Biro Sekretaris Perusahan, Manajer, dan Kepala Unit di lingkungan PTPN III (Persero).

PPID Pembantu bertanggung jawab dalam hal:

a. Penyiapan informasi Unit Kerja;

b. Ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan;

c. Ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi;

d. Kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

e. Penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik.

4. PPI adalah pejabat atau yang oleh karena jabatannya ditunjuk membantu PPID

Petugas Pelayanan Informasi (PPI) bertanggung jawab dalam hal:

a. Pencatatan permohonan informasi PPID;

b. Pelayanan terhadap pemohon informasi PPID;

c. Petepatan penyampaian permohonan informasi kepada atasan. t



10

BAB IIIPROSEDUR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK



A. Permohonan Layanan Informasi Publik

1. Alur Permohonan Layanan Informasi Publik terlampir dalam Lampiran I Tata Cara Memperoleh Informasi Publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

2. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi sesuai dengan format pada Lampiran III Formulir Permohonan Informasi.

3. PPI mencatat pada Formulir Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan format pada Lampiran IV Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan mempelajari, mendokumentasikan, serta meneruskan Formulir Permohonan Informasi kepada PPID selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari permohonan diterima.

4. PPID mempelajari substansi permohonan informasi dan menentukan sifat informasi:

a. PPID meneliti data-data pemohon informasi (Kategori Pemohon: Perorangan/Kelompok/Organisasi) dan sifat informasi yang diminta (terbuka/tertutup).

b. Apabila pemohon adalah perorangan maka data-data yang perlu dilampirkan adalah:

1) Identitas Pemohon.

2) ProfilPemohon.

3) Dokumen pendukung identitas pemohon.

4) Relevansiantaradatayangdimintadenganprofilpemohon.



12

c. Apabila pemohon adalah kelompok maka data-data yang perlu dilampirkan adalah:


2) ProfilPemohon.



d. Apabila pemohon adalah organisasi


2) ProfilPemohondanKelompok.


4) AD/RT pemohon


6) surat permintaan yang ditandatangi pejabat berwenang di organisasi

e. PPIDakanmelakukankonfirmasikepadapemohonmelalui:

1) Telefon

2) Email

3) Fax

4) sarana komunikasi lainnya

Apabila dalam proses konfirmasi ini mengalami hambatanmaupunhasilkonfirmasiidentitaspemohondinilaifiktifolehPPIDmaka proses permohonan informasi tidak diproses lebih lanjut oleh PPID dan dituangkan berita acara.



f. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan format pada Lampiran IV Pemberitahuan Tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

g. Sesuai permohonan dari Pemohon informasi publik, bila Pemohon informasi membutuhkan informasi melalui melihat/membaca/ mendengarkan/mencatat, PPID dapat memberikan informasi tanpa harus memberikan tanggapan tertulis atas permohonan dari Pemohon.

h. Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan permohonan informasi tersebut kepada PPID Utama, selanjutnya PPID Utama menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan format pada Lampiran IV Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

i. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada poin f dan h tidak mencukupi, PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

B. Pengelolaan Keberatan

1. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi sesuai dengan format pada Lampiran V Pernyataan Keberatan Atas Penolakan Permohonan Informasi.

2. PPI mencatat pada Buku Register Keberatan sesuai dengan format pada Lampiran VI Pendaftaran Keberatan Penolakan Informasi Publik PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.



14

3. PPID meneruskan laporan keberatan kepada Atasan PPID.

4. Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon:

a. Jika keberatan atas informasi terbuka, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi dengan lampiran bahan informasi yang diminta dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon.

b. Jika keberatan atas informasi yang tertutup, Atasan PPID menyelenggarakan sidang uji konsekuensi dengan peserta para Deputi, PPID Utama, dan PPID Pembantu terkait:

1) Apabila keberatan diterima, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon.

2) Apabila keberatan ditolak, Atasan PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohon informasi.

Catatan:

Seluruh berkas keberatan atas pemberian informasi didokumentasikan oleh PPI.

C. Pelaporan Layanan Informasi Publik

1. PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Utama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

2. PPID Utama membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik PTPN III (Persero) berdasarkan Laporan PPID Pembantu untuk disampaikan kepada Atasan PPID.



3. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik PTPN III (Persero).

4. Apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID Utama untuk diperbaiki

5. Apabila tidak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat dengan tembusan Direktur Utama PTPN III (Persero) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.



16

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, surat elektronik (email), email dan telepon.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan mencatat formulir permohonan Informasi Publik pada buku pendaftaran permohonan informasi publik dan memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan serta nomor pendaftaran

Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir permohonan informasi yang menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan, Pemohon harus melengkapi persyaratan selambatnya 3 (tiga) hari permohonan diterima.

3

1

2

LANGKAH 1

LANGKAH 3

LANGKAH 2

LAMPIRAN I

Tata Cara Memperoleh Informasi PublikPT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Persetujuan Permohonan Informasi

PPID menyampaikan Pemberitahuan Tertulis selambatnya 10 hari kerja mengenai informasi yang dapat diberikan berisi bentuk informasi yang tersedia, biaya pemberian informasi dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan dalam penyediaan dan penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon apabila ada.


PPID menyampaikan Pemberitahuan Tertulis selambatnya 10 hari kerja apakah informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan, Pemberitahuan Tertulis disampaikan bersama dengan Surat Keputusan PPID tentang penolakan informasi



2

1

Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Perusahaan atas penolakan pemberian Informasi Publik dengan mengisi formulir pengajuan keberatan.

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan keputusan PPID maka alasan tertulis harus disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut.

LANGKAH 1

LANGKAH 2

Pengaju Sengketa = Puas

Apabila pengaju sengketa puas atas putusan Atasan PPID, sengketa informasi Publik dinyatakan selesai.

Pengaju sengketa = Tidak Puas

Apabila pengaju sengketa tidak puas atas putusan Atasan PPID, sengketa Informasi Publik dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi

LAMPIRAN II

Tata Cara Pengajuan KeberatanPT Perkebunan Nusantara III (Persero)



18

LAMPIRAN III

Formulir Permohonan Informasi

No Pendaftaran* : Nama : Nomor Telepon : Email : Rincian Informasi yang dibutuhkan : Tujuan permohonan informasi : Cara memperoleh informasi** : ¨ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat : ¨ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara mengirimkan informasi** : ¨ Mengambil langsung : ¨ Kurir : ¨ Paket (POS, JNE, Tiki, J&T, …..) : ¨ Fax : ¨ Surat : ¨ Email Tanggal Permintaan : Lokasi Permintaan :

Petugas Pelayan Informasi

( )

Pemohon Informasi

( ) Keterangan * Diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi ** Pilih salah satu dengan memberi tanda X " Gunting/Sobek Disini H

No Pendaftaran* :


( )

Pemohon Informasi

( )

LAMPIRAN III

Formulir Permohonan Informasi



LAMPIRAN IV Pemberitahuan Tertulis

Berdasarkan permohonan informasi yang disampaikan pada tanggal ____ bulan ____ tahun ____ dengan nomor pendaftaran* _______________________. Kami menyampaikan kepada Saudara/i: No Pendaftaran* : Nama : Alamat : Nomor Telepon : Email : Pemberitahuan sebagai berikut: A. Informasi yang dapat diberikan

No. Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan 1. Penguasaan Informasi Publik ** ¨ PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

¨ ………….. (lainnya sebutkan) Bentuk fisik yang tersedia ** ¨ Softcopy

¨ Hardcopy Biaya yang dibutuhkan ¨ Penyalinan

Rp. ___________ x __ = Rp. __________ ¨ Pengiriman Rp. _________________ ¨ Lain-lain Rp. _________________ Jumlah Rp. ________________+

Waktu penyediaan ___________ Hari Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon **** (tambahkan kertas jika

perlu) B. Informasi tidak dapat diberikan karena

¨ Informasi yang diminta belum dikuasai ¨ Informasi yang diminta belum didokumentasikan Penyediaan Informasi uang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu _______


( )

Pemohon Informasi

( ) Keterangan * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir pemohon ** Pilih salah satu dengan memberi tanda X *** Biaya penyalinan dan/atau biaya pengiriman dokumen sesuai dengan standar biaya **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen maka diberikan alasan penghitaman ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diterima

LAMPIRAN IV

Pemberitahuan Tertulis



20

LAM

PIR

AN

VR

ek

ap

itu

lasi

Pe

rmo

ho

na

n I

nfo

rma

si P

ub

lik

PT

Pe

rke

bu

na

n N

usa

nta

ra I

II (

Pe

rse

ro)

No.

Tgl

Nam

aAl

amat

Telp

/Em

ail

Peke

rjaan

Info

rmas

i ya

ng

dim

inta

Tuju

an

Peng

guna

an

Info

rmas

i

Stat

us In

form

asi

Bent

uk In

form

asi

Yang

dik

uasa

iJe

nis P

erm

ohon

an

Kepu

tusa

nAl

asan

Pe

nola

kan

Hari

& Ta

ngga

lBi

aya

& Ca

ra

Pem

baya

ran

Diba

wah

Peng

uasa

anBe

lum

di

doku

men

tasik

anYa

Tidak

Hard

copy

Softc

opy

Meli

hat/

Men

geta

hui

Mem

inta

Sa

linan

Pem

berit

ahua

n Te

rtulis

Pem

beria

n In

form

asi

Biay

aCa

ra



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan PPID

Tentang Penolakan Informasi

No Pendaftaran* :

Nama :

Nomor Telepon :

Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan permohonan informasi :

Informasi yang dikecualikan

Pengecualian informasi : ¨ Pasal 17 huruf _______________________ UU KIP

**

Didasarkan pada alasan ¨ Pasal ___________________ Undang-undang

_______________________ ***

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan

konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa

Permohonan Informasi Ditolak

Jika Pemohon informasi keberatan atas penolakan ini maka permohonan informasi dapat

mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

menerima surat keputusan ini.

Keterangan

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik.

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 UU KIP.

*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf J UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian

dalam Undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut.

**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberiathuan

tertulis.

LAMPIRAN VI

Surat Keputusan PPIDTentang Penolakan Informasi



22

LAMPIRAN V

Pernyataan Keberatan Atas


No Pendaftaran* :

Nama :

Nomor Telepon :

Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan permohonan informasi :

Alasan pengajuan keberatan : a. ¨ Permohonan Informasi Ditolak

b. ¨ Informasi berkala tidak disediakan

c. ¨ Permintaan Informasi tidak ditanggapi

d. ¨ Permintaan Informasi ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta

e. ¨ Permintaan Informasi tidak dipenuhi

f. ¨ Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. ̈ Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang

ditentukan

Kasus Posisi : (tambahkan kertas bila perlu)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Hari/Tanggal tanggapan atas keberatan akan diberikan :

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima

kasih.

Jakarta, …………………… 20…..

Mengetahui, *****


( )

Pengaju Keberatan

( )

Keterangan :

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melamprikan Surat Kuasa

*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan

keberatan yang diajukan

**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan

dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga

ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan

LAMPIRAN VII

Pernyataan Keberatan AtasPenolakan Permohonan Informasi



LAM

PIR

AN

VII

IP

en

da

fta

ran

Ke

be

rata

n P

en

ola

ka

n I

nfo

rma

si P

ub

lik

P

T P

erk

eb

un

an

Nu

san

tara

III

(P

ers

ero

)

No.

Tang

gal

Nam

aAl

amat

Telp

/Em

ail

Peke

rjaan

Nom

or

Pend

afta

ran

Perm

ohon

an

Info

rmas

i

Tuju

an

Peng

guna

an

Info

rmas

i

Alas

an P

enga

juan

Keb

erat

anKe

putu

san

Atas

an

PPID

Hari

dan

Tang

gal

Tang

gapa

n At

as

Kebe

rata

n

Nam

a da

n Po

sisi

Atas

an

PPID

Tang

gapa

n Pe

moh

on

Info

rmas

i

ab

cd

ef

g



24

LAMPIRAN VII

Daftar Informasi Terbuka Dan Dikecualikan


Berikut daftar jenis informasi yang sifatnya terbuka atau dikecualikan dalam berbagai media baik dalam bentuk dokumen atau arsip, cetak atau elektronik, atau media lainnya yang berlaku di lingkungan PTPN III (Persero):

No

Jenis Informasi

Keter-

sediaan

Terbuka/

Dikecuali-

kan

Retensi

(tahun)

I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1 Informasi tentang Profil Badan Publik

1. Kedudukan domisili beserta alamat lengkap

Ya Terbuka 5

2. Ruang lingkup kegiatan Ya Terbuka 5

3. Visi dan misi Ya Terbuka 5

4. Maksud dan Tujuan Ya Terbuka 5

5. Fungsi dan Tugas Ya Terbuka 5

6. Struktur Organisasi Ya Terbuka 5

7. Gambaran umum setiap satuan kerja Ya Terbuka 5

8. Profil singkat pejabat structural Ya Terbuka 5

a. Nama Ya Terbuka

b. Nomer telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi

Ya Terbuka

c. Alamat unit/satuan kerja pejabat Ya Terbuka

d. Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya

Ya Terbuka

e. Latar belakang pendidikan Ya Terbuka

f. Penghargaan yang pernah diterima Ya Terbuka

LAMPIRAN IX

Daftar Informasi Terbuka Dan DikecualikanPT Perkebunan Nusantara III (Persero)



2 Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan

dalam Lingkup PTPN III (PERSERO)

1. Nama dan program kegiatan Ya Terbuka 5

2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan

Ya Terbuka 5

3. Target dan/atau capaian program serta kegiatan

Ya Terbuka 5

4 Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai PTPN III (PERSERO)

1. Pengumuman Penerimaan Pegawai di lingkungan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 3

2. Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 3

3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai

Ya Terbuka 3

4. Daftar posisi yang disediakan, tahapan seleksi serta persyaratan dan kualifikasinya

Ya Terbuka 3

5. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap

Ya Terbuka 3

6. Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya

Ya Terbuka 3

5 Informasi tentang Penerimaan Calon Peserta Didik pada Institusi yang

menyelenggarakan pendidikan

1. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam institusi pendidikan yang ditentukan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 3

2. Pengumuman tatacara pendaftaran peserta didik dalam institusi pendidikan yang ditentukan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 3

3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam institusi pendidikan yang ditentukan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 3



26

4. Daftar calon peserta didik dalam institusi pendidikan yang ditentukan PTPN III (PERSERO) yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam institusi pendidikan yang ditentukan PTPN III (PERSERO) yang telah diterima

Ya Terbuka 3

6 Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup PTPN III (PERSERO) Berupa

Narasi tentang Realisasi Kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta

capaiannya

1. Penilaian kinerja PTPN III (PERSERO) yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut

Ya Terbuka 5

2. Efisiensi dana yang dicapai Ya Terbuka 5

3. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun

Ya Terbuka 5

4. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan

Ya Terbuka 5

5. Laporan umum dan keuangan tahunan PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 5

6. Data statistic Ya Terbuka 5

7 Ringkasan laporan keuangan

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran Ya Terbuka 5

2. Neraca Ya Terbuka 5

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku

Ya Terbuka 5

4. Daftar Asset dan Investasi Ya Terbuka 5

8 Ringkasan laporan akses informasi publik

1. Jumlah permintaan informasi yang diterima Ya Terbuka 3



2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi

Ya Terbuka 3

3. Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak

Ya Terbuka 3

4. Alasan penolakan informasi Ya Terbuka 3

9 Informasi tentang Hak dan Tata Cara

Memperoleh Informasi, serta Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Informasi

Ya Terbuka 3

10 Informasi tentang Tata Cara Pengaduan

Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran

atas Code of CG dan Code of Conduct PTPN III

(PERSERO) (Whistle Blowing System)

Ya Terbuka 10

11 Informasi tentang Pengumuman Pengadaan

Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Terkait

Ya Terbuka 5

12 Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini

dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di

Setiap Kantor PTPN III (PERSERO)

Ya Terbuka 5

II. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

13 Informasi tentang Bencana Alam seperti

Kekeringan, Kebakaran Hutan Karena Faktor

Alam, Epidemik, Wabah, Kejadian Luar Biasa,

Kejadian Antariksa atau Benda-Benda Angkasa

Tidak Terbuka 3

14 Informasi tentang Keadaaan Bencana non-

Alam seperti Kegagalan Industri/Teknologi,

Dampak Industri, Ledakan Nuklir, Pencemaran

Lingkungan dan Kegiatan Keantariksaan

Tidak Terbuka 3

15 Bencana Sosial seperti Kerusuhan Sosial,

Konflik Sosial antar Kelompok atau antar

Komunitas Masyarakat Teror

Tidak Terbuka 3

16 Informasi tentang Jenis, Persebaran dan

Daerah yang Menjadi Sumber Penyakit yang

Berpotensi Menular

Tidak Terbuka 3

17 Informasi tentang Racun pada Bahan Makanan

yang Dikonsumsi oleh Masyarakat

Tidak Terbuka 3

18 Informasi tentang Rencana Gangguan Utilitas

Pabrik

Tidak Terbuka 3



28

III. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

19 Anggaran Dasar Ya Terbuka 10

20 Code of Corporate Governance Ya Terbuka 5

21 Code of Conduct Ya Terbuka 5

22 Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Ya Dikecualikan 5

23 Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

berikut Dokumen Pendukungnya

Ya Dikecualikan 10

24 Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat di

Lingkungan PTPN III (PERSERO) dalam Rangka

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya

(Surat Internal, Memorandum, dll)

Ya Dikecualikan 5

26 Surat menyurat terkait Perizinan di Lingkungan

PTPN III (PERSERO)

Ya Dikecualikan -

27 Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja Ya Dikecualikan 3

28 Notulen Rapat Pimpinan Satuan Kerja kecuali

notulen penerapan ISO, SMK3 dan ISPO

Ya Dikecualikan 3

29 Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan

Informasi Publik yang Dilaksanakan, Sarana

dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang

Dimiliki beserta Kondisinya, Sumber Daya

Manusia yang Menangani Layanan Informasi

Publik

Ya Terbuka 3

30 Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum

Pelanggaran yang Ditemukan dalam

Pengawasan Internal serta Laporan

Penindakannya

Ya Dikecualikan -

31 Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum

Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat

serta Laporan Penindakannya

Ya Dikecualikan -

Keterangan :

Berdasarkan uji konsekuensi, informasi yang dikecualikan dapat diberikan kepada pemohon informasi atas pertimbangan PPID dan izin Atasan PPID.





30

holding - perkebunan€¦ · pelayanan informasi di ptpn iii (persero) dan bertanggungjawab...

Documents