1

2

3

NAMA KELOMPOK 3Ainur Rizqi Choiriyah (04)

Dhamis Amywisesa W. (07)

Muzakki (18)

Novita Murti H. (19)

Umi Azizah (27)

Standar Kompetensi :4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Kompetensi Dasar :4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara.4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.

Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

P e n d a h u l u a n

Ketatanegaraan suatu negara dapat dilihat dari hukum dasar atau konstitusi yang digunakan untuk mengatur negara. Hukum dasar negara yang tertulis adalah Undang Undang Dasar. Di samping itu, ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut konvensi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum dasar negara tertulis adalah UUD 1945. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, meskipun tidak tertulis.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara, maka setiap negara harus mempunyai landasan

dalam melaksanakan kehidupan bernegara.

Pengertian Dasar Negara

Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar negara. Konstitusi bersumber pada dasar negara

sebagai norma hukum.

Pengertian Konstitusi Negara

Tujuan Konstitusi

- Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.

- Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pengusaha, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan negara.

- Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

- Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 yaitu : GAMAPATWA 1. Maksudnya GA sama dengan sila ke 3, jadi

Negara hendak mewujudkan Persatuan Indonesaia,

2. MA sm dg sila ke 5.negara hendak mewujudkan suatu Keadilan sosial

3. PAT sama dg sila ke 4yaitu kedaulatan rakyat dan

4. WA sila 1 dan 2 ketuhanan YME menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna Tiap

Alinea Pembukaa

n UUD 1945

Alinea I

”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan”

Kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan.

Makna Tiap Alinea

Pembukaan UUD 1945

Alinea II

”Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. 

Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan.

Makna Tiap Alinea Pembukaa

n UUD 1945

Alinea III

”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.

Makna Tiap Alinea

Pembukaan UUD 1945

Alinea IV

’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.

Unsur sebuah konstitusi yaitu:a. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:

Jaminan terhadap HAM dan warga negara. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (dasar).

Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraanb. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang

ciri- ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu: Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Melindungi asas demokrasi. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara

Menentukan suatu hukum

Menganalisis Subtansi Konstitusi Negara

A. Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945

1)   Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2)  Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3)  Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berdaulat rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

4)  Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Subtansi Konstitusi Negara

Sebagai aturan pokok negara, konstitusi negara berisi aturan-aturan mendasar dan mengatur hal-hal penting dalam penyelenggaraan bernegara. Aturan dasar tersebut merupakan implementasi atau penuangan dari norma-norma yang tercantum dalam dasar negara.

Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berada dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara bersama dengan ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia, sedangkan norma dasarnya adalah Pancasila.

B. Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :1) Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan

kemerdekaan yang terperinci2) Pembukaan UUD 1945 merupakan Tertib

Hukum Tertinggi di Negara Indonesia3) Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah

Negara yang Fundamental

C. Empat isi pokok dari pembukaan UUD 1945, yaitu:1) Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan2) Pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan

Indonesia3) Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia4) Pernyataan pembentukan pemerintahan Negara dengan

dasar kerohanian Negara Pancasila

Periodisasi Konstitusi Indonesia

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan ditetapkannya konstitusi atau UUD Negara Indonesia merdeka tahun 1945, maka hukum kolonial atau penjajahan ditinggalkan. Ini berarti hukum nasionallah yang berlaku, yaitu UUD 1945.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan ketatanegaraan yang lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

Bentuk negara: kesatuan, dan Bentuk pemerintahan: republik

Pembagian kekuasaan:a)  Kekuasaan eksekutif dijalnakan oleh

Presiden, dibantu oleh seorang wakil presiden, dan para menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden di awasi oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR).

b)  Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR bersama-sama dengan presiden.

c)  Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA). 

2. Sistem pemerintahan: Kabinet Presidensil Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) Tahun 1949

Konstitusi/ UUD RIS 1949 terdiri atas 197 pasal. UUD RIS 1949 berlaku hingga 17 Agustus 1950. Bentuk negara: serikat atau federal dan

Bentuk pemerintahan: republik Sistem pemerintahan: pemerintahan

parlementer Lembaga perwakilan: UUD RIS menganut sistem

dua kamar (Bikameral), yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950

Tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD Sementara tahun 1950

UUDS tahun 1950 terdiri atas 6 bab. UUDS tahun 1950 memuat bentuk negara, bentuk pemerintahan, pemegang kedaulatan rakyat, alat-alat perlengkapan negara, serta sistem pemerintahan negara

UUDS berlaku hingga 5 Juli 1959. Bentuk negara: kesatuan dan Bentuk

pemerintahan: republik Pemegang kedaulatan rakyat: Presiden

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Alat-alat perlengkapan Negara: Presiden dan wakil presiden Menteri-menteri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahkamah Agung (MA) Dewan Pengawas Keuangan (KPK)

Sistem pemerintahan negara : Sistem Parlementer

Adapun contoh sikap positif tersebut antara lain: Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar

memahami makna konstitusi tersebut. Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-

masing. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi

hasil amandeman kepada warga masyarakat. Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak

yang melanggar konstitusi. Mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan

tugasnya sesuai konstitusi yang berlaku. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku

apakah sudah sesuai atau belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan kepada yang berwenang agar ada perubahan.

Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sesuai dengan amanat konstitusi.

Menanamkan nilai-nilai konstitusi khusunya perjuangan bangsa kepada generasi muda.

Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan konstitusi.

Wujud partisipasi terhadap pelaksanaan konstitusi negara:

• Dalam diri sendiri : Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang

lain. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku.

Tidak main hakim sendiri. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam keluarga : Taat dan patuh terhadap orang tua.

Ada keterbukaan terhadap permasalahan anggota

keluarga. Memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga.

Mengembangkan sikap positif.

Dalam sekolah: Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik. Mengembangkan sikap sadar dan rasional. Melaksanakan hasil keputusan bersama. Dalam Masyarakat: Menjunjung tinggi norma-noma pergaulan. Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna. Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai

kegiatan. Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama. Dalam berbangsa dan bernegara: Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan

bangsa dan negara. Sadar akan kedudukannya sebagai warga negara. Setia membela negara dengan perundang-undangan yang

berlaku.