HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

1 3/1/2012

Standar Kompetensi: Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar: 1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi 2. Menganalisis substansi konstitusi negara 3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI 4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negaraTRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 2 3/1/2012

Hubungan Dasar Negara dengan KonstitusiDasar Negara: dasar, fundamen, asas, norma dasar atau kaidah yang fundamental sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan atau menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution. K.C. Wheare, konstitusi: keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturanperaturan yang mendasari dan mengatur serta mengarahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 3 3/1/2012

ECS Wade, konstitusi atau UUD: naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.

Konstitusi: hukum dasar suatu negara yang menggambarkan struktur negara dan tata kerja serta hubungan antarlembaga negara.

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

4 3/1/2012

Nilai Konstitusi (Karl Loewenstein)Nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality). Nilai nominal: bahwa konstitusi secara hukum berlaku , namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku. Nilai semantik: konstitusi secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 5 3/1/2012

Tujuan Konstitusi1. 2. 3.

Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

6 3/1/2012

Sifat KonstitusiFleksibel atau rigid. Untuk menentukan fleksibel atau rigid suatu konstitusi diukur dari: cara mengubah konstitusi dan apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan jaman. Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi atau UU biasaTRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 7 3/1/2012

Proses Perumusan Dasar NegaraBPUPKI mengadakan sidang pada 29/5 s.d.1/645, M.Yamin: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kebangsaan persatuan Indonesia; 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soepomo: 1. Paham negara kesatuan; 2. Perhubungan negara dan agama; 3. Sistem badan permusyawaratan; 4. Sosialisme negara; 5. Hubungan antarbangsa. Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

8 3/1/2012

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Negara RINegara hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradabTRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 9 3/1/2012

SUBSTANSI KONSTITUSIPembukaan

UUD 1945

Pasal - Pasal UUD 194510 3/1/2012

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

Pasal pasal UUD 1945

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan Kedaulatan negara Lembaga lembaga negara Perlindungan hak asasi warga negara Sistem pemerintahan Sistem perokonomian

Pemerintah daerah Pemilihan umum BPK Kekuasaan kehakiman Wilayah negara Pertahanan dan keamanan negara Pendidikan dan kebudayaan Bendera,bahasa,lambang negara dan lagu kebangsaan Perubahan konstitusi

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

11 3/1/2012

Kedudukan Pembukaan UUD 19451.

Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1: kemerdekaan adalah hak segala bangsa, alasan objektif dan alasan subjektif Alinea 2: adanya cita-cita negara dan kemerdekaan bukan tujuan akhir dari perjuangan Alinea 3: adanya motivasi spiritual dan pengakuan nilai moral Alinea 4: adanya tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, asas kerohanian negara, dan asas politik negara (kedaulatan rakyat)12 3/1/2012

TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA)

Kedudukan Pembukaan UUD 1945Pembukaan

UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnya karena baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan berkaitan dengan proklamasi tersebut secara lengkap dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Syarat-syaratnya: o Adanya kesatuan objek (penguasa mengadakan peraturan hukum) oAdanya kesatuan asas kerohanian (Pancasila) oAdanya kesatuan daerah oAdanya kesatuan waktuTRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 13 3/1/2012

Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (Staatsfundamental Norm)Sesuai dengan ilmu HTN memiliki unsur mutlak sbb: a. Dari segi terjadinya: Ditentukan oleh Pembentuk Negara (Founding Fathers) b. Dari segi isinya: (1) memuat dasar tujuan negara (umum dan khusus) (2) ketentuan diadakannya UUD Negara (3) bentuk negara (4) dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 14 3/1/2012

Sikap Positif terhadap konstitusi negaraMelaksanakan

konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Mengembangkan konstitusi sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman Menjaga pelaksanaan konstitusi dengan cara: pertama, menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif,; kedua, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif; ketiga, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab; keempat, memberikan saran atau kritik kepada pemerintah melalui wakil rakyat dan sebagainyaTRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd. (SMAN 1 YOGYAKARTA) 15 3/1/2012