hubungan kausalitas antara investasi pemerintah …

HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INVESTASI

PEMERINTAH PADAMODAL FISIK, INVESTASI

PEMERINTAH PADA SUMBER DAYA MANUSIA,

DANINVESTASI SEKTOR SWASTA DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Akuntansi

Disusun oleh:

Prima Rosita Arini Setyaningsih

12.13.00392

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

STIE YKPNYOGYAKARTA

2015

1

HUBUNGAN KAUSALITAS INVESTASI PEMERINTAH

DALAM MODAL FISIK DAN INVESTASI PEMERINTAH

DALAM SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP INVESTASI

SEKTOR SWASTA DI INDONESIA

Prima Rosita Arini S.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Yogyakarta

ABSTRACT

The aim of this study is to provide empirical evidence about the causality that

occurred between public investment and private sector investment in Indonesia

across 33 provinces, over the study period of 2010-2013. Public Investment is

annually budgeted as capital expenditures. However, public investment is not only

in the form of physical capital but also in the non-physical form; namely human

resources that reflected on education and health expenditure. The statistical tool

used in this study is the Three-stage Least Squares. This research indicates that:

there are causalities between public investment in infrastructure and private

investment, and also between the public investment in infrastructure and public

investment in human resources. However, no causality occurs between the public

investment in human resources and private investment.

Keywords: public capital, human capital, private investment, GDP

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator berhasilnya proses pembangunan

ekonomi. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran

pemerintah, swasta, dan tenaga kerja. Sesuai dengan konsep Trilogi Pembangunan

peran pemerintah sebagai salah satu dari pelaku ekonomi selain sektor swasta dan

koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mencakup dalam hal

penyediaan kebutuhan publik dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

2

disediakan oleh pihak swasta. Peran ini tertuang dalam pengeluaran pemerintah

yaitu anggaran belanja pemerintah yang setiap tahun dilaporkan sebagai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk peran pemerintah dalam

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui kualitas pendidikan dan

kesehatan.

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal bagi

bergeraknya roda pembangunan. Pertumbuhan dan kualitas tenaga kerja

merupakan faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Kualitas faktor

produksi sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan

kesehatan. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah sejumlah dana

yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses

investasi. Investasi ini berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Investasi swasta merupakan faktor penting untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta adalah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal

ini diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut konsep

Trilogi Pembangunan, sektor swasta memiliki fungsi dalam hal pertumbuhan

ekonomi, sehingga semakin banyak penanam modal yang tertarik untuk

berinvestasi di Indonesia maka hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan

ekonomi yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pembangunan

nasional.

Setiap pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling

terkait satu sama lain. Pemerintah melalui belanja yang dikeluarkan akan menjaga



3

stabilitas suatu negara dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung

kegiatan masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya agar kegiatan perekonomian

dapat terus berjalan dengan baik, sektor swasta melalui aktivitasnya yang

berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara

meningkatkan produktivitasnya agar investor tertarik untuk melakukan investasi

pada sektor swasta yang tentu saja harus didukung oleh peran koperasi sebagai

fungsi pemerataan hasil ekonomi yang dimiliki suatu negara dan belanja yang

dikeluarkan oleh pemerintah.

Berbeda dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini berfokus pada

pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi di Indonesia, dalam hal ini

investasi tidak hanya digambarkan dalam bentuk fisik atau infrastruktur

melainkan juga investasi sumber daya manusia yang juga memiliki pengaruh

terhadap sektor swasta yang digambarkan melalui pengeluaran pemerintah dalam

belanja pendidikan dan belanja kesehatan, dan invesasi sektor swasta. Selain itu

penelitian ini juga tidak hanya melihat bagaimana investasi pemerintah dapat

mempengaruhi investasi sektor swasta, melainkan peneliti ingin melihat lebih

dalam mengenai hubungan kausalitas yang terjadi antara investasi pemerintah dan

investasi sektor swasta yang diamati melalui metode statistika yang berbeda yaitu

dengan alat statistik Three-Stage Least Squares.

Kontribusi lain yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian ini peneliti

juga melakukan pengujian untuk melihat hubungan yang terjadi antara investasi

pemerintah yang dilakukan pada modal fisik (infrastruktur) dan investasi

pemerintah yang dilakukan pada sumber daya manusia. Selain itu dalam

penelitian ini untuk mengukur kualitas sumber daya manusia tidak hanya



4

digambarkan melalui belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang dilakukan

pemerintah saja, melainkan peneliti menambahkan beberapa proxy lain yang

dapat membantu menjelaskan mengenai kualitas sumber daya manusia yang

dimiliki suatu daerah. Proxy lain yang digunakan untuk menjelaskan kualitas

sumber daya manusia adalah angka melek huruf dan angka harapan hidup. Proxy

tersebut akan dijelaskan melalui statistik deskriptif yang akan membantu

menjelaskan mengenai kondisi wilayah yang akan diteliti.

KAJIAN TEORITIS

Trilogi pembangunan muncul ketika Indonesia berada pada masa kepemimpinan

Soeharto yaitu pada PELITA III. Isi Trilogi pembangunan yaitu (a) Pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi

seluruh rakyat indonesia, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, (c)

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Teori mengenai peran sektor swasta perekonomian telah ada sejak tahun

1732 yang diawali dengan adanya teori ekonomi klasik dari tahun 1973-1790

yang dipelopori oleh Adam Smith yang menjelaskan mengenai prinsip dalam

kepentingan pribadi (self interest) dan semangat individualisme (laissez faire).

Penganut mashab ini percaya bahwa sistem ekonomi liberal secara otomatis dapat

mencapai kesejahteraan masyarakat dan campur tangan pemerintah sangat kecil

atau bahkan dapat dikatakan tidak ada. Namun aliran tersebut tidak mampu

menyelesaikan fenomena krisis yang terjadi pada tahun 1930an sehingga muncul

aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes yang bertujuan

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam teori ini pemerintah memiliki

peran aktif dalam mengendalikan perekonomian masyarakat.



5

Investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola

pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal

daerah (Zaris, 1987). Untuk meningkatkan investasi persediaan modal dalam

modal baru harus lebih dari cukup untuk mengkover depresiasi yang biasanya

timbul ketika modal yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif.

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang

berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

pembangunan. Menurut UU No.25 tahun 2007 pasal 1 tentang Penanaman Modal,

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam

modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal

Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Teori Investasi Neo-Klasik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan

PDB riil berpengaruh positif terhadap investasi swasta atau disebut dengan efek

akselerator (Greene, et al., 1991). PDRB merupakan nilai dari akhir keseluruhan

barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara,

termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di

negara tersebut. Tingkat pendapatan nasional atau regional yang tinggi akan

memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat

yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan akan barang-barang dan jasa-



6

jasa, maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong

dilakukannya investasi.

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh

pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk

menyediakan faslitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan

polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran

untuk mengembangkan infrastuktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan World Bank Pengeluaran pemerintah juga terdiri dari berbagai

kegiatan untuk kesejaheraan masyarakat dan juga untuk pengembangan ekonomi,

khusunya di negara berkembang.

Salah satu teori mengenai pengeluaran pemerintah adalah teori makro

yang terdiri dari beberapa teori, yaitu (a) Model Pembangunan Tentang

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, model tersebut diperkenalkan dan

dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang

dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut, (b) Teori Adolf

Wagner yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan

per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan

meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan

yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan

sebagainya, (c) Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu analisis

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar

pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak

karene meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah

juga semakin meningkat., (d) Teori batas kritis Colin Clark yang mengemukakan



7

hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran

pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran

belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor

pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi

25 persen dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi.

Menurut BPS, belanja pemerintah pusat atau daerah berdasarkan fungsi

terdiri dari belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,

ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata

dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Sedangkan menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD terdiri dari

belanja rutin (belanja aparatur) dan belanja pembangunan (belanja publik.

Terkait pengeluaran pemerintah dalam hal belanja pendidikan, terdapat

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan minimum 20

persen dari anggaran mereka untuk sektor pendidikan, di luar belanja gaji dari

tolok ukur ini. Menurut Bank Dunia tahun 2008, sejak diterapkannya

desentralisasi pada tahun 2001, tanggung jawab pemerintah daerah dalam

menyediakan layanan pendidikan kepada penduduknya semakin meningkat.

Kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah telah sepenuhnya

dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

Belanja daerah untuk sektor pendidikan meningkat baik dalam hal jumlah maupun

dalam bagian dari belanja pendidikan nasional.

Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam

rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan



8

provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar

anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji.

Konsekuensi pemerintah akan Hal ini menunjukkan akumulasi pengeluaran

pemerintah pada belanja kesehatan, merupakan investasi sekaligus campur tangan

pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan masusia di

Indonesia.

Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap

tahunnya. Apabila peningkatan penerimaan APBD kabupaten kota di suatu

provinsi ternyata tidak dikuti dengan peningkatan dana yang dialokasikan untuk

investasi, hal tersebut akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan

prasarana yang memadai bagi daerah kabupaten dan kota yang mengalami

pemekaran. Keterbatasan infrastruktur secara langsung akan menyebabkan potensi

ekonomi suatu daerah tidak dapat didayagunakan secara optimal (Wahyuningsih,

2012).

Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang

non fisik. Investasi non fisik meliputi pendidikan, pelatihan, migrasi,

pemeliharaan kesehatan dan lapangan kerja. Investasi non fisik lebih atau lebih

dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang

dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi.

Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (human capital)

yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa

mendatang. Modal manusia (human capital) adalah salah satu faktor penting yang

mendukung perubahan dan pengembangan teknologi, sedangkan teknologi beserta



9

investasi modal fisik dan jumlah penduduk merupakan fungsi dari pertumbuhan

output. Dalam teori pertumbuhan ekonomi baru atau yang disebut sebagai teori

pertumbuhan endogen (endogenous growth theory), faktor eksternal dilibatkan

sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dan modal manusia sebagai salah satu

faktor tersebut (Hjerppe, et al., 2007)

Berdasarkan Neoclassical arguments terdapat hubungan substitusi atau

komplementer antara belanja pemerintah dan investasi swasta. Substituability

hypothesis berasal dari pandangan bahwa tingginya belanja pemerintah pada

barang modal maka akan meningkatkan tingkatan dari akumulasi modal di atas

level optimal, hal ini akan membuat agen swasta memotong investasi mereka

dengan tujuan untuk memunculkan kembali optimal rate dari akumulasi modal

dalam perekonomian. Sebagai substitute atau pengganti, belanja pemerintah pada

barang modal akan menyebabkan crowd-out atau berkurangnya investasi swasta.

Sebaliknya, pada complementary hypothesis belanja pemerintah pada infrasruktur

dan sumber daya manusia kemungkinan akan meningkatkan produktivitas

marjinal dari modal swasta dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang

lebih yang kemungkinan akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya

investasi swasta (Wang, 2005).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur Terhadap Investasi

Swasta

Menurut penelitian yang dilakukan Aschauer (1989b) menunjukkan bahwa pada

tingkat agregat, dampak dari penyediaan publik pada modal infrastruktur terhadap

aktivitas investasi swasta secara langsung ditemukan korelasi yang positif dan



10

dinyatakan bahwa pada area seperti utilitas publik, jalan, pendidikan, pengeluaran

pada investasi pemerintah mungkin akan mengurangi pengeluaran pada sektor

swasta, yang berakibat pada meningkatnya produktivitas sektor swasta yang akan

menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan complementary hypothesis pada Neoclassical arguments,

belanja pemerintah pada infrasruktur akan meningkatkan produktivitas marjinal

dari modal swasta dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih

yang kemungkinan akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya

investasi swasta meskipun beberapa kasus pada suatu negara mengarah pada

crowd-out effect. Berdasarkan teori di atas, maka dapat dibentuk hipotesis:

H1a: Investasi dalam infrastruktur berpengaruh pada investasi swasta.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam

Infrastruktur

Ide mengenai modal fisik (infrastruktur) memiliki dampak pada aktivitas investasi

swasta telah didiskusikan pada literatur yang ditulis oleh Buiter (1997). Selain itu

dalam Neoclassical arguments juga terdapat dua hipotesis yaitu substiability dan

complementary hypothesis yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara

investasi pemerintah dan sektor swasta. Investasi swasta akan lebih besar sebesar

nilai dari infrastruktur yang disediakan (Erenburg, et al., 1995).

Sedangkan menurut konsep Trilogi Pembangunan perekonomian di suatu

negara akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama dalam pelaku

ekonomi, khususnya dalam penelitian ini adalah sektor swasta dan pemerintah.

Untuk menunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka sektor swasta

memiliki peran untuk meningkatkan produktivitasnya dengan meningkatkan



11

output agar biaya per unit yang dikeluarkan semakin kecil dan laba yang diperoleh

juga semakin besar sehingga melihat hal tersebut investor tertarik untuk

menanamkan modalnya sehingga Negara tidak mengalami kekurangan dana

dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perekonomian pun dapat bertumbuh.

Meningkatknya laba perusahaan akan membuat perusahaan membayar

pajak yang lebih besar dan hal tersebut berarti bahwa Negara memiliki pendapatan

dari pajak yang lebih besar pula. Untuk menunjang aktivitas sektor swasta

pemerintah memiliki peranan penting dalam hal penyediaan infrastruktur yang

salah satu sumber pendapatan untuk mendanai penyediaan infrastruktur adalah

bersumber dari pajak agar distribusi atau kegiatan produksi yang dilakukan sektor

swasta berjalan dengan lancar. Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa

semakin tinggi tingkat investasi swasta maka peran pemerintah yang diperlukan

dalam penyediaan infrastruktur juga semakin besar.

Berdasarkan pendapat Erenburg (1995) yang menyatakan bahwa besarnya

investasi swasta akan sebesar nilai infrastruktur yang disedikan dan berdasarkan

konsep Trilogi Pembangunan, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis:

H1b: Investasi swasta berpengaruh pada investasi pemerintah dalam

infrastruktur.

Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia Terhadap

Investasi Sektor Swasta

Pada complementary hypothesis dalam Neoclassical arguments, tidak hanya

belanja pemerintah pada infrasruktur melainkan investasi pemerintah pada sumber

daya manusia juga akan meningkatkan produktivitas marjinal dari modal swasta



12

dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih yang kemungkinan

akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya investasi swasta.

Penekanan pada investasi sumber daya manusia diyakini merupakan basis

dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Investasi dalam

sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dapat dilakukan

oleh pemerintah dari segi pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan

kondisi tubuh yang sehat maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat dan

berdampak pada produktivitas sektor swasta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang (2005) terlihat bahwa

alokasi pengeluaran pemerintah dalam belanja pendidikan dan kesehatan memiliki

dampak yang positif terhadap investasi swasta. Dalam artikel tersebut dijelaskan

bahwa pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan mampu

meningkatkan human capital dan produktivitas tenaga kerja yang diharapkan

mampu mendorong meningkatnya output swasta yang akan mengakibatkan

investor semakin berminat untuk meningkatkan investasinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hjerppe et.al (2007) diperoleh

hasil bahwa investasi pada sumber daya manusia mampu meningkatkan

produktivitas sektor swasta. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa biasanya

studi terkait pertumbuhan ekonomi salah satunya ditentukan oleh tenaga kerja.

Kemungkinan pertumbuhan dan efek produktivitas dari pengeluaran publik secara

tidak langsung diukur melalui pendidikan dan kesehatan (yang berdampak pada

sumber daya manusia) dan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur. Pada

penelitian tersebut pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan

diperlakukan sama seperti investasi pemerintah dalam infrastruktur yang mampu

mempengaruhi produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Dengan



13

kata lain, sumber daya manusia adalah sarana lain pemerintah untuk berinvestasi

pada sektor swasta. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti

menetapkan hipotesis:

H2a: Investasi pemerintah pada sumber daya manusia berpengaruh pada

investasi sektor swasta.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam Sumber

Daya Manusia

Hubungan antara investasi sumber daya manusia yang juga disebut modal

manusia dan produktivitas sektor swasta telah dijelaskan dalam teori pertumbuhan

ekonomi baru atau yang disebut sebagai teori pertumbuhan endogen (endogenous

growth theory), dalam teori tersebut faktor eksternal dilibatkan sebagai penentu

pertumbuhan ekonomi dan modal manusia sebagai salah satu faktor tersebut

(Hjerppe, et al., 2007). Modal manusia yang produktif akan meningkatkan

produktivitas sektor swasta yang akan mengarah pada meningkatnya investasi

swasta. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah dalam belanja pendidikan dan

kesehatan dapat dikatakan sebagai investasi non-fisik pemerintah dalam

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi

yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha

semakin lama semakin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan

lebih dari tenaga kerja. Modal manusia (human capital) adalah salah satu faktor

penting yang mendukung perubahan dan pengembangan teknologi, sedangkan

teknologi beserta investasi modal fisik dan jumlah penduduk merupakan fungsi

dari pertumbuhan output. Perubahan teknologi yang semakin canggih akan



14

berdampak pada meningkatknya produktivitas sektor swasta. Karena dengan

teknologi yang lebih canggih maka sektor swasta khususnya industri akan

semakin mudah untuk menghasilkan produknya, dan untuk mengoperasikan alat

dengan teknologi yang canggih tentunya diperlukan sumber daya manusia yang

berpendidikan, berkualitas, agar pengoperasian alat tersebut optimal dan dapat

menunjang produktivitas sektor swasta.

Apabila dipandang dari konsep Trilogi Pembangunan, meningkatnya

investasi sektor swasta tidak lepas dari peran pemerintah yang tidak hanya dalam

bentuk penyediaan modal fisik, melainkan juga dari sisi investasi sumber daya

manusia. Pemerintah melakukan investasi sumber daya manusia dapat dilihat

melalui belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Semakin tinggi tingkat

produktivitas sektor swasta maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia

yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sektor

swasta.

Berdasarkan teori dan konsep Trilogi Pembangunan tersebut maka dapat

dikatakan bahwa pertumbuhan teknologi yang semakin canggih akan membuat

investor semakin tertarik untuk berinvestasi karena dianggap sektor swasta

memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan untuk dapat mengoperasikan

teknologi yang semakin canggih tersebut diperlukan sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi, karena pertumbuhan teknologi tetapi tidak diimbangi dengan

meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka tingkat produksi yang

dihasilkan tidak akan optimal dan akan membuat minat investor untuk

berinvestasi turun. Sehingga untuk mengimbangi peningkatan investasi swasta,

juga harus diimbangi peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk hipotesis:



15

H2b: Investasi swasta berpengaruh pada investasi pemerintah dalam sumber

daya manusia.


Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur

Pemerintah melakukan investasi sumber daya manusia dapat dilihat melalui

belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Semakin tinggi tingkat produktivitas

sektor swasta maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang

dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sektor

swasta. Apabila sumber daya manusia tersebut memiliki kualitas yang baik maka

tentunya akan memiliki pendapatan yang baik dan terhindar dari kemiskinan

(Suryawati, 2005).

Pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada

perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang

mengalokasikan investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan kualitas

modal manusia tersebut. Memang, investasi yang dialokasikan untuk kepentingan

modal manusia ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu

singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa dalam anggaran pemerintah sering kali

terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan

investasi untuk sektor pembangunan modal manusia.

Perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan akan menguatkan

pembangunan manusia yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan

ekonomi. Ketika perekonomian suatu negara tumbuh maka hal tersebut akan

menarik investor khususnya investor asing untuk berinvestasi. Dengan adanya hal

tersebut maka perlu adanya pembangunan infrastruktur agar kegiatan ekspor-



16

impor lancar. Pelabuhan adalah pintu gerbang suatu negara. Selain pembangunan

infrastruktur lain, infrastruktur pelabuhan merupakan kunci daya saing, terlebih

bagi arus ekspor-impor barang. Bila pelabuhan tidak efisien, maka logisitik akan

terganggu, yang pada gilirannya akan memperlemah perekonomian bangsa.

Sebagai negara kepulauan, prioritas pembangunan infrastruktur di Indonesia

adalah infrastruktur antarpulau guna mengintegrasikan kepulauan seolah-olah

menjadi satu daratan, seperti memperbanyak dan memperbesar kapasitas

pelabuhan laut. Berdasarkan paparan diatas maka dapat dibentuk hipotesis, yaitu:

H3a: Investasi pemerintah dalam sumber daya manusia berpengaruh pada

investasi pemerintah dalam infrastruktur.


Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk

mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang

peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini

mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat

dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi,

sanitasi, dan energi.

World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi

sebagai sebuah terminology yang memayungi banyak aktivitas terkait "social

overhead capital". Lebih jauh "social overhead capital" ini dipandang sebagai

fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara

lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.



17

Dalam dokumen “Renstra Departemen PU 2005–2009” sebagai RPJMN 1

terdapat visi Departemen PU yaitu “Menyediakan infrastruktur PU yang handal,

bermanfaat dan bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan

wilayah dan permukiman, agar terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil

& demokratis serta lebih sejahtera”. Adapun salah satu misi yang diemban adalah

membentuk SDM yang profesional. Meskipun sudah ada Renstra 2010-2014

sebagai RPJNM 2 namun aspek dorongan masyarakat untuk pembangunan

infrastruktur tetap ada walaupun visi misinya berbeda.

Untuk Renstra 2015-2019 sebagai RPJNM 3 masih berupa draft yang

memiliki arah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

salah satunya dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Melihat pemikiran dalam RPJNM 1 hingga RPJNM 3 tersebut, dapat

dikatakan bahwa untuk membangun infrastruktur yang berkualitas yang memiliki

usia ekonomis panjang dan menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya

SDM yang berkualitas pula. Karena tanpa adanya SDM yang berpendidikan dan

memiliki kesehatan yang baik SDM tersebut tidak akan mampu menunjang

pembangunan infrastruktur yang berkualitas karena SDM tersebut tidak akan

mampu bekerja dengan optimal. Oleh karena itu pemerintah juga perlu

berinvestasi pada SDM agar SDM yang dimiliki agar memiliki kualitas yang

bagus yang mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

pula. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai

berikut:



18

H3b: Investasi pemerintah dalam infrastruktur berpengaruh pada investasi

pemerintah dalam sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, penelitian terdahulu dan

pengembangan hipotesis, maka dibentuklah kerangka berfikir sebagai berikut:

H1a

H1b

H2a

H2b

Gambar 1. KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Sumber dan Data Penelitian

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat

data panel. Data tersebut diperoleh melalui data yang dimiliki BPS, Bank

Indonesia, BKKBN dan BKPM. Data tersebut diperoleh melalui laporan yang

berupa hardcopy dan melalui website resmi. Karena keterbatasan atas tersedianya

data, maka periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010-2013. Data yang

digunakan adalah dengan menggunakan sampel data 33 provinsi di Indonesia dari

34 provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara yang baru disahkan pada

tanggal 25 Oktober 2012

Investasi Modal

Fisik (Infrastruktur)

Investasi

Swasta

Investasi Sumber

Daya Manusia

PDRB

H3a H3b



19

Variabel Penelitian

Pengujian yang peneliti lakukan adalah dengan uji kausalitas, sehingga peneliti

tidak mengidentifikasi kategori variabel dependen dan variabel independen karena

suatu variabel penelitian akan diperlakukan sebagai variabel dependen pada suatu

persamaan kausalitas, namun akan menjadi variabel independen pada persamaan

kausalitas lainnya. Variabel yang digunakan adalah variabel investasi pemerintah

dalam modal fisik, investasi pemerintah dalam sumber daya manusia, dan

investasi swasta. Untuk persamaan dengan variabel dependen investasi swasta

akan dikontrol dengan variabel kontrol PDRB.

TABEL 1

VARIABEL PENELITIAN

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL PENGUKURAN

Investasi Swasta Dalam penelitian investasi

swasta yang diteliti adalah

investasi dalam bentuk

Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) ataupun

Penanaman Modal Asing

(PMA) berdasarkan lokasi.

Investasi sektor swasta adalah

besarnya realisasi

investasi/penanaman modal

oleh masyarakat, baik berupa

PMA maupun PMDN.

Logaritma natural dari total

PMA dan PMDN berdasarkan

lokasi

PMA dirupiahkan

berdasarkan kurs akhir tahun

Bank Indonesia

Investasi

Pemerintah

Dalam

Infrastruktur

Salah satu bentuk investasi

publik adalah dalam bentuk

infrastruktur publik yang

tercermin melalui belanja

modal yang dianggarkan setiap

tahunnya dalam APBD.

Belanja modal adalah

pengeluaran anggaran yang

digunakan dalam rangka

memperoleh atau menambah

asset tetap dan asset lainnya

yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi

serta melebihi batasan minimal

Logaritma natural dari

realisasi belanja modal per

provinsi



20

kapitalisasi asset tetap atau

asset lainnya yang ditetapkan

pemerintah.

Investasi

Pemerintah

Dalam Sumber

Daya Manusia

Investasi non fisik lebih atau

lebih dikenal dengan investasi

sumber daya manusia adalah

sejumlah dana yang

dikeluarkan dan kesempatan

memperoleh penghasilan

selama proses investasi.

Investasi pemerintah pada

sumber daya manusia dapat

digambarkan melalui alokasi

pengeluarannya pada belanja

pendidikan dan belanja

kesehatan yang merupakan

pengeluaran provinsi tahunan

berdasarkan fungsi.


realisasi belanja kesehatan

dan belanja pendidikan per

provinsi

PDRB PDRB merupakan nilai dari

akhir keseluruhan barang/jasa

yang dihasilkan oleh semua

unit ekonomi dalam suatu

negara, termasuk barang dan

jasa yang dihasilkan warga

negara lain yang tinggal di

negara tersebut.


PDRB per provinsi

TEKNIK ANALISIS

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data Panel

Menurut Winarno (2015:10.2), berdasarkan strukturnya, data terdiri atas dua jenis,

yaitu data seksi silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Data

seksi silang terdiri atas beberapa atau banyak objek, atau disebut observasi. Dalam



21

hal ini adalah 33 provinsi dengan beberapa jenis data yaitu belanja pendidikan,

belanja kesehatan dan meliputi beberapa periode yaitu dari tahun 2010-2013.

Three- Stage Least Squares

Banyak teori ekonomi penting diekspresikan kedalam bentuk persamaan simultan.

Persamaan simultan lebih baik daripada persamaan tunggal, sebab dalam bidang

ekonomi banyak terdapat hubungan timbal balik.

Asumsi implisit dari model persamaan simultan adalah bahwa variabel

eksplanatoris adalah sebab dan variabel dependen adalah akibat. Situasi ini

menunjukkan dua pengaruh antar variabel ekonomi: satu variabel mempengaruhi

variabel lain dan kemudian variabel tersebut kembali dipengaruhi oleh variabel

lain tersebut. Salah satu teknik yang mampu mengestimasi model secara baik

adalah metode Three-Stage Least Squares Estimator (3-SLSE). 3-SLSE dari

persamaan simultan merupakan pengembangan dari Two-Stage Least Squares

Estimator (2-SLSE). Ukuran kebaikan dari metode estimasi dapat terlihat dari

metode tersebut telah mampu menghasilkan estimator parameter yang konsisten.

Model Empiris

Pengujian yang akan dilakukan untuk menguji keenam hipotesis tersebut

dapat dilakukan dengan menerapkan 3 persamaan berikut:

(3.1)

(3.2)

(3.3)

INV = Investasi sektor swasta melalui PMA dan PMDN

INF = Investasi pemerintah pada infrastruktur

SDM = Investasi pemerintah pada sumber daya manusia yang digambarkan

melalui belanja kesehatan dan belanja pendidikan



22

ANALISIS DATA

Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Statistik Deskriptif

Republik Indonesia adalah sebuah republik kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi

Provinsi adalah pembagian administratif paling umum di Indonesia, dan

mempunyai sejumlah kekuasaan otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 hasil amandemen. Setiap provinsi memiliki perangkat pemerintahan masing-

masing, dipimpin seorang gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

bertindak sebagai lembaga legislatif di tingkat ini. Di tingkat nasional, setiap

provinsi mempunyai empat orang perwakilan di Dewan Perwakilan Daerah, yang

dipilih melalui pemilihan umum.

Tabel 2

Hasil Statistik Deskriptif

INVESTASI SDM INFRASTRUKTUR PDRB

Mean 9.58E+12 9.30E+11 8.96E+11 1.94E+14

Maximum 9.59E+13 1.74E+13 1.07E+13 1.26E+15

Minimum 2.34E+10 7.05E+10 1.09E+11 5.39E+12

Std. Dev. 1.59E+13 2.20E+12 1.43E+12 2.82E+14

Observations 132 132 132 132

Sumber: Output (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2 untuk variabel investasi diperoleh nilai mean atau nilai rata-

rata untuk investasi di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar

Rp9.580.000.000.000. Sedangkan nilai maksimal investasi yang didapatkan

adalah sebesar Rp95.851.268.047.020, angka tersebut mewakili jumlah investasi

yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2013.

Pada variabel SDM yang diukur melalui belanja pemerintah pada

pendidikan dan kesehatan menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata investasi

pemerintah pada SDM di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar

Rp930.000.000.000. Sedangkan untuk nilai maksimal diperoleh hasil sebesar



23

Rp17.449.401.064.775 yang mewakili nilai investasi pemerintah pada SDM di

provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013. Sedangkan untuk nilai minimum diperoleh

hasil sebesar Rp70.537.791.291 yang mewakili nilai investasi pemerintah pada

SDM di Sulawesi Barat pada tahun 2011.

Untuk variabel Infrastruktur diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata investasi

pada infrastruktur di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar

Rp896.000.000.000. Pada tabel 2 juga terlihat bahwa nilai maksimum investasi

pemerintah pada bidang infrastruktur adalah sebesar Rp10.696.012.194.000 yang

mewakili investasi pemerintah pada bidang infrastruktur di provinsi DKI Jakarta

pada tahun 2013 sedangkan untuk nilai minimum terlihat bahwa nilai minimum

pada investasi di bidang infrastruktur adalah sebesar Rp108.997.026.000 yang

mewakili investasi pemerintah pada bidang infrastruktur di provinsi Gorontalo

pada tahun 2010.

Pada variabel PDRB yang diukur melalui PDRB atas harga berlaku per

provinsi menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata investasi pemerintah pada SDM

di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar Rp 194.000.000.000.000.

Sedangkan untuk nilai maksimal diperoleh hasil sebesar Rp

1.255.925.781.819.820 yang mewakili nilai PDRB di provinsi DKI Jakarta pada

tahun 2013. Sedangkan untuk nilai minimum diperoleh hasil sebesar Rp

5.389.831.565.710 yang mewakili nilai PDRB di Maluku Utara pada tahun 2010.

Untuk semakin memahami bagaimana kualitas sumber daya manusia di

Indonesia maka dilakukan pengujian statisik deskriptif pada Angka Harapan

Hidup (AHH) yang mewakili dari sisi kesehatan dan Angka Melek Huruf (AMH)

yang mewakili dari sisi pendidikan. Karena keterbatasan data maka periode yang



24

digunakan adalah dari tahun 2009-2012 dan diperoleh hasil seperti yang

ditunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Statistika Deskriptif AHH dan AMH

Keterangan AHH AMH

Mean 69,1 tahun 93,2%

Maximum 76,0 tahun 99,3%

Minimum 62,5 tahun 64,1%

Observations 132 132

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa untuk variabel AHH menunjukkan nilai rata-

rata AHH selama tahun 2009-2012 di Indonesia adalah sebesar 69,1 tahun. Selain

itu hasil juga menunjukkan bahwa nilai maksimal pada AHH adalah sebesar 76

tahun yang mewakili nilai AHH yang dimiliki provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun

2009. Hasil lain yang dapat dilihat adalah nilai minimum AHH yang dihasilkan

adalah sebesar 62,5 tahun yang mewakili provinsi Sulawesi Barat pada tahun

2010.

Untuk variabel AMH terlihat bahwa variabel tersebut selama tahun 2009-

2012 memiliki nilai rata-rata AMH di Indonesia adalah sebesar 93,2%. Pada tabel

4.3 juga terlihat bahwa nilai maksimal AMH adalah sebesar 99,3% yang mewakili

nilai AMH yang dimiliki provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010. Hasil lain

yang dapat dilihat adalah nilai minimum AMH yang dihasilkan adalah sebesar

64,1% yang mewakili provinsi Papua pada tahun 2011.



25

Uji Three-State Least Squares

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4

Hasil Pengujian Three-Stage Least Squares

Model 1:

Model 2:

Model 3:

Coefficient Prob.

C(1) -12.30900 0.0002

C(2) 0.948310 0.0000*

C(3) -0.312093 0.1683

C(4) 0.737243 0.0000*

C(5) 3.667277 0.0001

C(6) 0.761760 0.0000*

C(7) 0.101957 0.0000*

C(8) -1.655422 0.1723

C(9) 1.017080 0.0000*

C(10) 0.035161 0.2201 INV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta, INF menjelaskan

investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang infrastruktur, SDM

menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya

manusia, PDRB sebagai variabel kontrol menjelaskan angka PDRB di Indonesia.

Keterangan: *) signifikan karena prob. <5%

Sumber: Output E-Views (Data Diolah)

Tabel 5

Hasil Model 1

Model 1:

R-squared 0.550301

Adjusted R-squared 0.539762

Durbin-Watson stat 0.794279

INV sebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan sektor

swasta, INFsebagai variabek independen menjelaskan investasi yang dilakukan

pemerintah dalam bidang infrastruktur dan SDM menjelaskan investasi yang

dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia, PDRB sebagai

variabel kontrol menjelaskan angka PDRB di Indonesia.



26

Tabel 6

Hasil Model 2

Model 2:

R-squared 0.715549



INFsebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah

dalam bidang infrastruktur, SDM sebagai variabel independen menjelaskan

investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia dan

INV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta.

Tabel 7

Hasil Model 3

Model 3:

R-squared 0.700955



SDM sebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan

pemerintah dalam bidang sumber daya manusia. INFsebagai variabel

independen menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang

infrastruktur danINV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta.

Berdasarkan pengujian tersebut, maka hasil pengujian hipotesis dapat diringkas

menjadi tabel 8 berikut:

Tabel 8

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Koefisien Sign Signifikansi Hasil

H1a:Investasi pemerintah

dalaminfrastruktur

berpengaruh pada

investasi swasta

C2

+ 0,0000 Diterima

H1b:Investasi swasta

berpengaruh pada

investasi pemerintah

dalam infrastruktur

C7 + 0,0000 Diterima

H2a:

Investasi pemerintah

C3 - 0,1683 Ditolak



27

padasumber daya manusia

berpengaruh pada

investasi sektor swasta.

H2b:Investasi swasta

berpengaruh pada


dalam sumber daya

manusia.

C10 + 0,2201 Ditolak

H3a:Investasi pemerintah

dalam sumber daya

manusia berpengaruh pada


dalam infrastruktur.


H3b:Investasi pemerintah

dalam infrastruktur

berpengaruh pada


dalam sumber daya

manusia.


Pembahasan Hasil Pengujian


Swasta

Hasil pengujian hipotesis 1 sesuai dengan konsep Complementary Hypothesis

pada Neoclassical Arguments yang menyatakan bahwa belanja pemerintah pada

infrastruktur akan meningkatkan produktivitas marjinal dari modal swasta dan

kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih yang memungkinkan akan

mengarah pada crowd-in effects. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian

yang dilakukan oleh Aschauer (1988b) yang menyatakan bahwa meningkatkanya

modal publik akan meningkatkan return dari modal swasta, sehingga terdapat

crowd-in pada akumulasi modal swasta. Pada penelitian yang dilakukan

Holocombe (2005) juga sesuai dengan penelitian ini yang memiliki hasil bahwa



28

pada negara berkembang, investasi dari sektor publik merupakan pelengkap

investasi swasta. Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hatayo (2010) yang memiliki hasil bahwa terdapat crowding-in

effects jangka panjang antara investasi publik dan investasi swasta. Penelitian ini

juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2011) yang menyatakan

bahwa belanja modal publik memiliki pengaruh yang positif pada investasi

swasta. Oleh karena itu hipotesis1a yang berbunyi “Investasi pada

infrastrukturberpengaruh padainvestasi swasta” dapat diterima.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam

Infrastruktur

Hasil pengujian hipotesis 2 ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Erenburg and Wohar (1995) yang memiliki hasil bahwa investasi swasta

berpengaruh positif dan signifikan pada investasi publik. Selain itu hasil

penelitian ini juga mendukung pemikiran bahwa meningkatknya laba perusahaan

akan membuat perusahaan membayar pajak yang lebih besar dan hal tersebut

berarti bahwa Negara memiliki pendapatan dari pajak yang lebih besar pula.

Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi

swasta maka peran pemerintah yang diperlukan dalam penyediaan infrastruktur

juga semakin besar. Berdasarkan pendapat Erenburg and Wohar (1995)

dinyatakan bahwa besarnya investasi swasta akan sebesar nilai infrastruktur yang

disediakan.

Selain hal tersebut, hasil penelitian juga sesuai dengan konsep Trilogi

Pembangunan terkait fungsi sektor pemerintah dan swasta. Dari penelitian ini

terlihat bahwa peran pemerintah dalam bidang infrastruktur memberikan dampak

yang positif bagi sektor swasta, begitu pula sebaliknya, peran sektor swasta pada



29

peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menarik investor agar mau

berinvestasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi pemerintah

dalam bidang infrastruktur.


Investasi Swasta

Berdasarkan hasil pengujian yang ketiga diperoleh hasil pengaruh yang negatif

dan tidak signifikan yang tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wang

(2005) yang menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dalam belanja

pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang positif terhadap investasi

swasta. Hasil penelitian ini justru mengarah pada substituability hypoyhesis dalam

Neoclassical arguments. Sebagai substitute atau pengganti, belanja pemerintah

pada barang modal ini akan menyebabkan crowd-out atau berkurangnya investasi

swasta.

Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam Sumber

Daya Manusia

Hasil pengujian hipotesis yang keempat walaupun memiliki arah koefisien yang

positif namun nilai probabilitas yang muncul tidak menunjukkan angka yang

signifikan. Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja pemerintah pada dasarnya

tidak hanya dalam aspek pendidikan dan kesehatan saja. Karena selain investasi

pada sumber daya manusia meningkatnya investasi swasta juga dapat

memepengaruhi alokasi belanja lainnya. Karena alokasi belanja pemerintah tidak

hanya sebatas pada bidang pendidikan dan kesehatan saja. Oleh karena itu jumlah

sampel yang tidak terlalu banyak pada penelitian ini menyebabkan munculnya

pengaruh yang tidak signifikan.



30


Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mendukung fakta yang ada bahwa

pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada perhatian

dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasikan

investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan kualitas modal manusia

tersebut. Memang, investasi yang dialokasikan untuk kepentingan modal manusia

ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga

tidaklah heran bahwa dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik

antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor

pembangunan modal manusia.

Selain pembangunan infrastruktur lain, infrastruktur pelabuhan merupakan

kunci daya saing, terlebih bagi arus ekspor-impor barang. Bila pelabuhan tidak

efisien, maka logisitik akan terganggu, yang pada gilirannya akan memperlemah

perekonomian bangsa. Sebagai negara kepulauan, prioritas pembangunan

infrastruktur di Indonesia adalah infrastruktur antarpulau guna mengintegrasikan

kepulauan seolah-olah menjadi satu daratan, seperti memperbanyak dan

memperbesar kapasitas pelabuhan laut. Dan untuk membangun pelabuhan yang

berkualitas maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar

pelabuhan yang berkualitas dapat terbangun.


Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia

Hasil pada pengujian hipotesis keenam ini sesuai dengan dokumen Renstra

Departemen PU RPJNM 1 (2005-2009) hingga RPJNM 3 (2015-2019). Secara



31

garis besar dari RPJNM 1 hingga RPJNM 3 memiliki maksud untuk membangun

infrastruktur yang berkualitas yang memiliki usia ekonomis panjang dan

menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya SDM yang berkualitas pula.

Tanpa adanya SDM yang berpendidikan dan memiliki kesehatan yang baik SDM

tersebut tidak akan mampu menunjang pembangunan infrastruktur yang

berkualitas karena SDM tersebut tidak akan mampu bekerja dengan optimal. Oleh

karena itu pemerintah juga perlu berinvestasi pada SDM agar SDM yang dimiliki

agar memiliki kualitas yang bagus yang mampu mewujudkan pembangunan

infrastruktur yang berkualitas pula.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris

tentang hubungan kausalitas yang terjadi antara pengeluaran pemerintah dan

investasi sektor swasta. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hipotesis,

maka dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaruh yang positif dan signifikan terjadi pada investasi pemerintah

pada infrastruktur terhadap investasi swasta, begitu pula sebaliknya dan

pada investasi pemerintah dalam sumber daya manusia terhadap investasi

pemerintah dalam infrastruktur dan begitu pula sebaliknya.

b. Investasi pemerintah pada sumber daya manusia memiliki pengaruh yang

negatif dan tidak signifikan terhadap investasi swasta, namun investasi

swasta memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap

investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.



32

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa hubungan kausalitas hanya terjadi antara

sektor pemerintah dan sektor swasta terkait investasi pemerintah dalam

infrastruktur dan investasi swasta. Hal ini berarti bahwa konsep Trilogi

Pembangunan antara sektor pemerintah dan sektor swasta terkait investasi

pemerintah dalam infrastruktur dan investasi swasta sudah dijalankan dengan baik

karena satu pihak dengan pihak lain saling mendukung. Hubungan kausalitas juga

terjadi antara investasi dalam infrastruktur dan dalam sumber daya manusia.

Namun hubungan kausalitas tidak terjadi antara investasi pemerintah

dalam sumber daya manusia dan investasi swasta. Hal ini memiliki makna bahwa

konsep Trilogi Pembangunan antara sektor pemerintah dan sektor swasta terkait

investasi pemerintah dalam sumber daya manusia dan investasi swasta belum

dijalankan dengan baik karena satu pihak dengan pihak lain tidak saling

mendukung.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan mengenai periode waktu.

Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini terlalu singkat yaitu 4 tahun

dari tahun 2010 hingga 2013. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan

data yang dipublikasi terkait variabel investasi dan belanja modal. Data investasi

swasta yaitu PMA dan PMDN hanya tersedia mulai tahun 2010 dan setelahnya,

sedangkan data belanja modal hanya tersedia hingga tahun 2013. Penelitian

selanjutnya diharapkan mampu menambahkan periode waktu yang lebih panjang

dengan menggunakan variabel lain yang relevan yang datanya memiliki akses



33

lebih mudah. Sehingga hasil penelitian selanjutnya yang diperoleh lebih akurat

dan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah jenis belanja yang digunakan

dalam penelitian hanya tiga yaitu belanja modal, belanja pendidikan dan belanja

kesehatan yang menggambarkan pengeluaran pemerintah untuk investasi.

Sedangkan pemerintah memiliki jenis belanja yang beranekaragam. Namun jenis

belanja yang lain tidak sesuai dengan konsep penelitian yang meneliti hubungan

kausalitas antara investasi pemerintah dan investasi swasta. Pada penelitian

selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti dari segi investasi pemerintah saja,

akan tetapi juga meneliti dari segi konsumsi sehingga jenis belanja yang lain

seperti belanja rutin dan belanja pembangunan dapat digunakan dan lebih

menggambarkan kualitas pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Greene, Joshua and Delano Villanueva. 1991. “Private Investment in Developing

Countries”. International Monetary Fund Staff Papers Vol. 38.

Hadi, Sri. 2006. Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an.Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia.

Hjerppe, Reino, Pellervo Hamalainen, Jaakko Kiander, and Matti Viren. 2007.

“Do government expenditures increase private sector productivity? Cross-

country evidence”. International Journal of Social Economics.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA

Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Rajawali

Press.



34

Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional

Vol. 8.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Wahyuningsih, Tri. 2012. Dampak Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta

Twerhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di

Provinsi Maluku.

Wang, Baotai. 2005. Effects of Government Expenditure on Private Investment:

Canadian Empirical Evidence. Canada.

Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika danm Statistik Dengan

Eviews. Yogyakarta: UPM STIM YKPN.

Zaris, Roeslan. 1987. Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta :

LPFE UI.

[www.bi.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.

[http://bps.go.id]. Diakses 1 Juli 2015.

[http://bkkbn.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.

[http://bkpm.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.

[http://depkeu.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.



http://bps.go.id/

hubungan kausalitas antara investasi pemerintah …

Documents